PROFIL PTK DAN SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012

PROFIL PTK DAN SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR 2012

| i |

| ii |

S

AMBUTAN

Kepala LPMP Jawa Timur

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya buku

Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dan Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur 2012 yang berisi tentang paparan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di jenjang TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur. Informasi yang disajikan dalam buku ini sangat bermanfaat, tidak hanya bagi instansi pemerintah, tetapi juga dapat digunakan oleh semua pihak yang memerlukan, seperti institusi swasta, para peneliti, dan mahasiswa. Dalam era informasi sekarang ini, analisis deskriptif Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) telah menjadi kebutuhan utama sebagai bahan untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan dan relevansinya yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam rangka peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang berkelanjutan berdasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang tertuang dalam Pasal 20 bahwa “guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik dan kompetensi berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni” maka tersedianya data yang akurat sangat diperlukan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam melakukan penyusunan program secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada seluruh dinas/instansi/lembaga yang telah membantu penyusunan buku ini. Saya berharap buku ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai sumber data oleh semua pihak.

| iii |

disain dan layout oleh oki susandono (samiko) @2012

| iv |

K P

ATA ENGANTAR

Sebuah lembaga tanpa difasilitasi dengan data yang akurat dan kemam-

puan mengelola serta memelihara data tersebut secara handal tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Tanpa dukungan data yang akurat, sebuah keputusan rasional tidak akan pernah tercipta, kepemimpinan menjadi tidak memiliki arah, dan sasaran kerja tidak jelas. Untuk mendukung tersedianya data tersebut disusunlah buku Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dan Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur yang merupakan hasil kerjasama sinergis antara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur dengan Dinas Pendidikan Kabupaten-Kota Se Jawa Timur yang diolah berdasarkan database Intraweb 2012 yang telah divalidasi. Aplikasi Intraweb 2012 adalah aplikasi pendataan NUPTK di tahun 2012 yang menggantikan Aplikasi SIM NUPTK. Aplikasi Intraweb adalah aplikasi yang berbasis web yang mensyaratkan satuan pendidikan di wilayah Nusantara harus memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional). Sehingga satuan pendidikan yang masuk dalam database Intraweb memiliki legalitas hukum pendirian sekolah yang kuat, jelas dan diakui oleh pemerintah dengan dibuktikannya memiliki NPSN. Data dalam database Intraweb tidak hanya berfokus pada kuantitas data pelaporan, tetapi juga pada unsur kualitas yang ditandai dengan validitas (kebenaran) data yang secara pragmatik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berbasis biodata Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui instrumen LKD (Lembar Koreksi Data) sebagai wujud dukungan data yang tersaji secara deskriptif. Kami berharap data deskriptif yang tersaji dalam buku ini dapat digunakan, tidak hanya untuk melengkapi kebutuhan informasi dasar, tetapi juga sebagai bahan untuk lebih memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Provinsi Jawa Timur. Kritik dan saran dari berbagai pihak guna peningkatan mutu publikasi ini sangat dihargai. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, semoga kerja sama yang telah terjalin senantiasa berjalan dengan baik dan dapat terus ditingkatkan.

Tim Penyusun

| v |


| vi |

A

BSTRAK

Untuk keperluan pengembangan dan peningkatan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan diperlukan data yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Kebutuhan akan data yang akurat menjadi sebuah keharusan, oleh karena itu diperlukan sistem pendataan yang cermat dan sistematis sehingga diperoleh data yang akurat secara efisien dan cepat. Kekuatan sebuah lembaga untuk mampu maju ke depan sesuai dengan visi dan misinya terletak pada kekuatan internalnya dalam mengelola data yang mendukung tugas dan fungsi lembaga tersebut. Tanpa dukungan data yang akurat, sebuah keputusan rasional tidak akan pernah tercipta, kepemimpinan menjadi tidak memiliki arah, dan sasaran kerja tidak jelas. Oleh sebab itu kehadiran database Intraweb NUPTK tidak hanya berfokus pada kuantitas data pelaporan, tetapi juga pada unsur kualitas yang ditandai dengan validitas (kebenaran) dan rasionalitas data yang secara pragmatik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berbasis biodata Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang terisi dalam instrumen LKD (Lembar Koreksi Data). Sumber data yang digunakan adalah database Intraweb per September 2012. Sedangkan data yang dianalisis adalah data PTK pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK). Di dalam penyajian ini ada istilah “null”. Istilah ini diberikan karena data dan informasi yang dikumpulkan ada item informasi yang tidak terisi. Sehingga secara kuantitas, data pendidik tersebut ada. Tetapi secara kualitas, data tersebut perlu ditingkatkan terutama pada item-item kosong untuk dapat diisi. Dengan adanya informasi penyajian data pendidik ini diharapkan dapat memberikan rujukan dan pedoman bagi setiap pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan tentang peningkatan mutu pendidik sebagai bentuk layanan prima dalam hal penyajian data. Selanjutnya, dengan hadirnya penyajian data ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga mampu menyiapkan “Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Bermartabat” sebagai upaya mendukung terwujudnya “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025”. | vii |


| viii |

D I

AFTAR SI Halaman

SAMBUTAN KEPALA LPMP JAWA TIMUR.............................................. iii KATA PENGANTAR................................................................................ v ABSTRAK................................................................................................ vii DAFTAR ISI............................................................................................. ix BAB I PENDAHULUAN.................................................................... 1 A. Latar Belakang................................................................... 1 B. Dasar Hukum.................................................................... 2 C. Tujuan............................................................................... 3 D. Batasan Masalah............................................................... 3 E. Strategi Analisis................................................................. 4 F. Manfaat............................................................................ 4 BAB II METODOLOGI ANALISIS....................................................... A. Penyusunan Dan Penyajian Data....................................... B. Metode Analisis Data........................................................

7 7 7

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF DATA SEKOLAH...................................

9

BAB IV ANALISIS DESKRIPTIF DATA PENDIDIK................................. 15 A. Berdasarkan Tingkat Dan Status Sekolah.......................... 15 B. Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Status PNS................... 17 C. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Jenis Kelamin 19 D. Berdasarkan Status Pegawai.............................................. 23 E. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Kualifikasi Pendidikan........................................................ 25 F. Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Golongan PNS.............. 29 G. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Kualifikasi Pendidikan Dan Usia............................................................................ 37 | ix |

H. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Masa Kerja 45 BAB V ANALISIS DESKRIPTIF DATA TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) 53 A. Berdasarkan Tingkat Dan Status Sekolah.......................... 53 B. Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Status PNS................... 57 C. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Jenis Kelamin..................................................................... 59 D. Berdasarkan Status Pegawai.............................................. 63 E. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Kualifikasi Pendidikan........................................................ 65 F. Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Golongan PNS.............. 69 G. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Kualifikasi Pendidikan Dan Usia............................................................................. 77 H. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Masa Kerja......................................................................... 85 BAB VI PENUTUP................................................................................ A. Kesimpulan........................................................................ B. Rekomendasi......................................................................

| x |

93 93 94

PROFIL PTK DAN SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012

B AB I

P ENDAHULUAN A.

Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, manajemen sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan formal perlu ditingkatkan. Peningkatan ini bisa dilakukan melalui beberapa program diantaranya dengan memperbaiki sistem pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui Sistem Informasi Manajemen Intraweb 2012 atau yang lebih populer disingkat menjadi (SIM Intraweb 2012). Aplikasi Intraweb dimaksudkan untuk mendata semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) mulai dari tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan hingga nasional. Pendataan itu dilakukan untuk semua jenis pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Hasil analisa pendataan akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menentukan kebutuhan dan rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), pengambilan keputusan dalam pembinaan dan pemberdayaan PTK, mengetahui antara kesesuaian dan ketidaksesuaian-nya antara kualifikasi/kompetensi antara bidang keahlian yang dimiliki dengan mata pelajaran yang diajarkan sampai dengan pemberian penghargaan dan perlindungan bagi PTK pada masing-masing daerah secara tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dari data tersebut para pengelola PTK akan mampu menganalisa potensi maupun kelemahan, serta mampu merumuskan arah kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan formal dan non formal di Indonesia.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur

| 1 |


Analisis data yang dipergunakan dalam buku profil ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: 1. Untuk Sekolah yang dianalisa adalah jumlah Sekolah berdasarkan tingkat dan status sekolah; 2. Untuk Guru akan dianalisis berdasarkan Status Sekolah, Status PNS, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Golongan PNS, Usia dan Masa Kerja Guru. 3. Untuk Tenaga Kependidikan (Tendik) juga akan dianalisis berdasarkan Status Sekolah, Status PNS, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Golongan PNS, Usia dan Masa Kerja Tendik.

B.

Dasar Hukum Dasar Hukum kegiatan Profil PTK Dan Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; 7. DIPA LPMP Jawa Timur Nomor 0615/023-14.2.01/15/2012 tanggal 09 Desember 2011;

| 2 |



8. SK Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur Nomor: 3380/J32/LL/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Nara Sumber, Penyaji, Panitia dan Peserta Pada Kegiatan Penyusunan Profil PTK Dan Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

C.

Tujuan Tujuan penyusunan Profil PTK Dan Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 adalah: 1. Menyajikan gambaran kondisi peta profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada tingkat Propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sebagai data statistik yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam penyusunan dan perencanaan program tahun yang akan datang dalam kerangka pengadaan/rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan dan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). 2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) tentang kondisi PTK mulai dari Status Sekolah, Status PNS, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Golongan PNS, Usia Guru dan Masa Kerja Guru.

D.

Batasan Masalah Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui Aplikasi Intraweb 2012 mencakup komponen pendataan yang meliputi identitas per jenis ketenagaan dan identitas kelembagaan. Data NUPTK yang terangkum dalam database Intraweb LPMP Jawa Timur meliputi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan database yang dipakai adalah database NUPTK Intraweb di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur per bulan September 2012.


| 3 |


Data tersebut telah disepakati semua pihak dan menjadi sumber data untuk berbagai keperluan. Data akan diperbarui setiap tahun sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur.

E.

Strategi Analisis Sesuai dengan tujuan yang diharapkan, analisis data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) ini dilakukan oleh semua Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mendiskripsikan data profil PTK dan Satuan Pendidikan. Langkah kegiatan analisis data ini pertama, dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang ada di dinas pendidikan kabupaten/kota. Langkah Kedua pemasukkan dan pengolahan data oleh masing-masing daerah. Langkah Ketiga, menyusun data yang harus diisi oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Langkah Keempat melakukan penggabungan data dari masing-masing daerah dan langkah Kelima melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

F.

Manfaat Manfaat penyusunan Profil PTK Dan Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 adalah: 1. Tersedianya data dan peta profil PTK dan Satuan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota berbasis database Intraweb 2012 yang tersusun dalam beberapa variabel; 2. Terwujudnya pemutakhiran data PTK sebagai bahan pertimbangan dalam menilai keberhasilan perencanaan PTK dari tahun ke tahun; 3. Memudahkan para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan;

| 4 |



4.

Perencanaan peningkatan mutu PTK berdasarkan hasil analisis yang valid dan objektif.


| 5 |


disusun oleh Seksi Program Dan Sistem Informasi (PSI) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur @ 2012

| 6 |



B A B II M ETODOGI A NALISIS A.

Penyusunan Dan Penyajian Data Data disusun berdasarkan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dengan basis data dalam database Intraweb 2012 yang dikumpulkan melalui instrumen pendataan atau LKD (Lembar Koreksi Data). Selanjutnya data disajikan dalam bentuk analisis deskriptif yang meliputi kelembagaan sekolah, tenaga guru (pendidik) dan tenaga kependidikan (tendik) formal.

B.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari pendataan berbasis database Intraweb

2012 disederhanakan dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dalam beberapa variabel berdasarkan data NUPTK. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi singkat dan didukung oleh tampilan gambar untuk mempermudah pemahaman.


| 7 |


“ Dalam era informasi sekarang ini, analisis deskriptif Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) telah menjadi kebutuhan utama sebagai bahan untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan dan relevansinya yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam rangka peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang berkelanjutan berdasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang tertuang dalam Pasal 20 bahwa “guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik dan kompetensi berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni” maka tersedianya data yang akurat sangat diperlukan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam melakukan penyusunan program secara terencana, terarah dan berkesinambungan “. Salamun, Ph.D Kepala LPMP Jawa Timur

| 8 |



A NALISIS

B A B III D E S K R I P T I F D ATA S E K O L A H

Awal tahun 2012, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPKPMP) mengembangkan aplikasi baru tentang pendataan PTK di wilayah Indonesia. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbasis WEB yang bersifat on-line.

Dalam

Aplikasi Intraweb, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah syarat utama atau kunci utama profil sekolah bisa dilakukan proses entry maupun updating didalam database Intraweb. Hal ini berbeda dengan aplikasi pendataan PTK pada tahun sebelumnya yang dikenal dengan SIM NUPTK. Pada aplikasi sebelumnya yang menjadi syarat utama bagi sekolah adalah Nomor Statistik Sekolah (NSS), ketika itu NPSN belum menjadi syarat utama. Hasil Analisa dari penggunaan NPSN yang dijadikan syarat utama dalam proses pendataan profil sekolah di Aplikasi Intraweb, setelah

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur bersamasama dengan 38 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur melakukan proses updating Profil Sekolah dan Profil PTK pada bulan Maret s.d. Oktober 2012 adalah diketahui bahwasanya sekolahsekolah yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur masih banyak yang belum memiliki NPSN. Dan apabila dilakukan analisa lebih lanjut maka akan diketahui bahwasanya sekolah-sekolah yang belum memiliki NPSN itu sebagian besar adalah sekolah di jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).


| 9 |


Hasil Analisa tersebut dapat kita dapatkan dengan membandingkan jumlah keseluruhan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang telah masuk dalam database Aplikasi Intraweb Tahun 2012 dengan data di Aplikasi SIM NUPTK Tahun 2011. Secara keseluruhan/umum jika kita bandingkan data jumlah sekolah di tahun 2012 dengan tahun 2011 mengalami penurunan jumlah sekolah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah hasil analisis deskriptif data sekolah yang ada didalam database Aplikasi Intraweb per bulan September 2012.

Grafik 3.1. menunjukkan jumlah sekolah negeri di semua jenjang pendidikan formal pada tahun 2012 dan tahun 2011 di Provinsi Jawa Timur. Terlihat secara umum bahwasanya terjadi penurunan jumlah Sekolah Negeri di semua jenjang tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2011. Dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penurunan jumlah sekolah ini terjadi karena masih banyaknya sekolah-sekolah negeri di Provinsi Jawa Timur yang belum memiliki NPSN sehingga sekolah-sekolah tersebut tidak bisa masuk kedalam database Aplikasi Intraweb 2012. Tren penurunan jumlah sekolah di tahun 2012 dengan tahun 2011 juga terjadi pada sekolah-sekolah Swasta di semua jenjang pendidikan formal. Grafik 3.1

| 10 |



Hal ini bisa ditunjukkan pada Grafik 3.2. bahwasanya pada Sekolah Swasta di semua jenjang pendidikan formal juga terjadi penurunan jumlah sekolah. Faktor peGrafik 3.2 nyebab terjadinya penurunan jumlah sekolah swasta ini adalah juga sama dengan faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah sekolah negeri yaitu faktor mengenai NPSN. Untuk lebih jelasnya melihat persentase penurunan jumlah sekolah negeri dan jumlah sekolah swasta di semua jenjang pendidikan formal di tahun 2012 dan tahun 2011 di Provinsi Jawa Timur bisa dilihat dalam Grafik 3.3. Terlihat dalam grafik bahwasanya masih banyak Sekolah Negeri di Provinsi Jawa Timur yang masih belum memiliki NPSN jika dibandingkan dengan sekolah Swasta.

Grafik 3.3


| 11 |


Dengan berdasarkan data tersebut maka pihak sekolah yang masih belum memiliki NPSN melalui Kepala Sekolah dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat segera melakukan pengajuan NPSN ke pemerintahan pusat melalui Kemendikbud. Karena legalitas secara hukum pendirian sekolah baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta yang diakui oleh Kemendikbud saat ini adalah sekolah negeri/swasta yang memiliki NPSN bukan Nomor Induk Statististik Sekolah (NISS) ataupun Nomor Statistik Sekolah (NSS).

| 12 |


Tabel 3.1 – Rekapitulasi Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Dan Status Sekolah



| 13 |


“ Aplikasi Intraweb 2012 adalah aplikasi pendataan NUPTK di tahun 2012 yang menggantikan Aplikasi SIM NUPTK. Aplikasi Intraweb adalah aplikasi yang berbasis web yang mensyaratkan satuan pendidikan di wilayah Nusantara harus memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional). Sehingga satuan pendidikan yang masuk dalam database Intraweb memiliki legalitas hukum pendirian sekolah yang kuat, jelas dan diakui oleh pemerintah dengan dibuktikannya memiliki NPSN “.


| 14 |



B A B IV A NALISIS D ESKRIPTIF D ATA P ENDIDIK A.

Berdasarkan Tingkat Dan Status Sekolah

Grafik 4.1

Berdasarkan hasil pengolahan data dari Tabel 4.1 diperoleh Grafik 4.1. yang menggambarkan distribusi pendidik tingkat sekolah dan status sekolah. Terlihat bahwa jumlah pendidik terbesar berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu 199.122 pendidik atau 55,92% dari seluruh jumlah pendidik di Provinsi Jawa Timur. Jumlah pendidik SD berjumlah besar disebabkan lama pendidikan di SD memang lebih lama daripada di tingkat sekolah lainnya. Berdasarkan status sekolah

jumlah pendidik terbesar berada di SD Negeri yaitu 187.090 pendidik, sangat jauh dengan jumlah pendidik di SD Swasta yang hanya 12.032 pendidik. Hal ini sesuai dengan jumlah SD Negeri yang memang jauh lebih banyak dari SD Swasta. Sedangkan, jumlah pendidik di Sekolah Swasta terbesar berada di Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu 42.087 pendidik. Hal ini karena jumlah TK Swasta yang lebih besar daripada jumlah sekolah swasta pada tingkat sekolah lainnya.


| 15 |

Tabel 4.1.


| 16 |



B.

Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Status PNS Grafik 4.2 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur

Grafik 4.2

memiliki jumlah pendidik PNS yang lebih besar yaitu 203.909 pendidik PNS (57,26%) daripada pendidik NonPNS yaitu 152.196

(42,74%). Grafik 4.3., berdasarkan tingkat sekolah dan status PNS, pendidik PNS terbesar berada di tingkat SD yaitu 128.716 (36,15%) begitu juga dengan pendidik Non-PNS terbesar juga di tingkat SD yaitu 70.406 (19,77%). Beberapa tingkat sekolah memiliki jumlah pendidik PNS yang lebih besar daripada pendidik Non-PNS, yaitu tingkat SD, SMP, SMA dan SLB. Hanya tingkat TK dan SMK yang memiliki pendidik PNS yang lebih kecil dari Grafik 4.3 pendidik NonPNS, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pendidik swasta mempunyai peran yang lebih besar dalam pendidikan di tingkat TK dan SMK. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur

| 17 |

Tabel 4.2.


| 18 |



C.

Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan

Jenis Kelamin

Hasil pendataan pendidik berdasarkan status PNS dan jenis kelamin di Jawa Timur (Grafik 4.4) diperoleh bahwa baik PNS maupun Non-PNS pendidik berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada yang laki-laki. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan guru di masa yang akan datang perlu ditambahkan pendidik berjenis kelamin laki-laki. Grafik 4.5 memperlihatkan bahwa hampir di semua tingkat sekolah pendidik berjenis kelamin perGrafik 4.4 empuan lebih banyak daripada laki-laki, hanya SMK yang memiliki pendidik laki-laki lebih banyak daripada pendidik perempuan meskipun hanya selisih 1.305 orang yaitu 11.813 pendidik laki-laki dan 10.508 pendidik perempuan. Jumlah pendidik perempuan terbanyak mengajar di SD yaitu 116.253 yang merupakan 53,60% dari Grafik 4.5 seluruh pendidik perempuan di Jawa Timur atau 32,64% dari seluruh pendidik di Jawa Timur.


| 19 |

Tabel 4.3.


| 20 |


Tabel 4.4.



| 21 |


ANALISIS DESKRIPTIF DATA PENDIDIK A. Berdasarkan Tingkat Dan Status Sekolah B. Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Status PNS C. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Jenis Kelamin D. Berdasarkan Status Pegawai E. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Kualifikasi Pendidikan F. Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Golongan PNS G. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Kualifikasi Pendidikan Dan Usia H. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Masa Kerja

| 22 |



D.

Berdasarkan Status Pegawai Berdasarkan Grafik 4.6 dapat disimpulkan jumlah tertinggi tenaga pendidik berdasarkan status pegawai adalah pegawai PNS sebanyak 198.224 orang (55,66%), jumlah tertinggi kedua dan ketiga secara berurutan adalah pegawai dengan status Guru Tidak Tetap (GTT) sebanyak 71.571 orang (20,10%) dan pegawai dengan status Guru Tetap Yayasan (GTY) sebanyak 63.467 orang (17,82%). Selain itu yang perlu kita perhatikan dalam grafik di atas adalah data null, diketahui masih Grafik 4.6 terdapat data NULL sebanyak 253 orang, berarti masih terdapat setidaknya 0,07% dari jumlah keseluruhan tenaga pendidik yang belum terdata dengan benar. Data NULL disebabkan karena adanya kekurangan pengisian data pada item status pegawai, sehingga data yang kosong tersebut terbaca sebagai data NULL. Detail data dapat terlihat dalam Tabel 4.5.


| 23 |

Tabel 4.5.


| 24 |



E.


Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 diketahui bahwa tingkat pendidikan guru PNS yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik pendidikan minGrafik 4.7 imum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) lebih banyak dari guru Non-PNS. Guru PNS S1 keatas sebanyak 172.015 orang (48,30%) dan guru Non-PNS yang S1 keatas sebanyak 95.515 orang (26,82%). Sedangkan guru PNS dibawah S1 sebanyak 33.011 orang (9,27%) dan guru Non-PNS yang berpendidikan dibawah S1 sebanyak Grafik 4.8 54.918 orang (15,42%). Jadi masih ada 87.929 guru di Jawa Timur atau 24,69% dari total jumlah guru di Jawa Timur yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik (Grafik 4.7). Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur

| 25 |


Temuan dari pengolahan data (Grafik 4.8) berdasarkan tingkat sekolah memperlihatkan bahwa pendidik yang belum S1 tersebar di SD yaitu 57.681 guru (16,20%), TK sebanyak 22.959 guru (6,45%), SMP sebanyak 4.774 guru (1,34%), SMK sebanyak 1.327 orang (0,37%), SMA sebanyak 797 guru (0,22%) dan SLB sebanyak 391 guru (0,11%). Sedangkan distribusi guru yang berpendidikan S1 keatas dari yang terbesar sampai terkecil adalah SD sebanyak 141.025 orang (39,60%), SMP sebanyak 60.557 orang (17,01%), SMA sebanyak 23.801 orang (6,68%), SMK sebanyak 20.969 orang (5,69%), TK sebanyak 19.611 orang (5,51%), dan SLB sebanyak 1.567 orang (0,44%). Berdasarkan penjabaran di atas diketahui bahwa pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik pendidikan terbanyak di lingkungan SD yaitu 57.681 guru (16,20%).

| 26 |


Tabel 4.6.



| 27 |

Tabel 4.7.


| 28 |



F.

Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Golongan PNS Hasil pengolahan data pendidik (Grafik 4.9) diketa-

berdasarkan golongan PNS

hui bahwa pendidik Grafik 4.9 dengan golongan IV/a memiliki jumlah terbesar yaitu 81.046 guru atau 39,45%, selanjutnya diurutan kedua pendidik dengan golongan IV/b sejumlah 41.332 guru (20,12%). Sedangkan pendidik dengan golongan IV/c keatas mempunyai jumlah guru terkecil yaitu 451 guru (0,22%). Jumlah pendidik yang cukup besar pada golongan IV/a dan IV/b mengindikasikan bahwa pada golongan tersebut, pendidik kesulitan untuk naik pangkat ke jenjang berikutnya. Detail Grafik 4.10 data terlihat pada Tabel 4.8 s.d. Tabel 4.13. Grafik 4.10 tentang pendidik yang dikelompokkan berdasarkan golongan dan tingkat sekolah menunjukkan bahwa semua golongan PNS terbesar berada di SD, yaitu golongan II sejumlah 19.639 orang, golongan III sejumlah 27.845 orang dan golongan IV sejumlah 81.766 orang. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur

| 29 |


Hampir di setiap tingkat sekolah menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan maka semakin besar jumlah anggotanya, kecuali tingkat TK dan SMK. Pendidik golongan II di tingkat sekolah TK lebih banyak daripada dua golongan yang lain. Sehingga guru-guru di TK perlu dihimbau dan dibantu untuk meningkatkan kompetensinya yang akhirnya berimbas pada kenaikan pangkatnya. Sedangkan di tingkat SMK, pendidik golongan III lebih banyak daripada pendidik golongan IV.

| 30 |


Tabel 4.8.



| 31 |

Tabel 4.9.


| 32 |


Tabel 4.10.



| 33 |

Tabel 4.11.


| 34 |


Tabel 4.12.



| 35 |

Tabel 4.13.


| 36 |



G.

Berdasarkan Tingkat Sekolah, Kualifikasi

Pendidikan Dan Usia

Pengolahan data pendidik berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kelompok usia digambarkan dengan diagram silinder (Grafik 4.11) menunjukkan bahwa hampir di semua kelompok usia didominasi oleh pendidik dengan kualifikasi S1. Hanya kelompok usia kurang dan sampai 20 tahun yang mempunyai guru dengan kualifikasi di bawah S1 yaitu 4.971 orang, lebih Grafik 4.11 banyak 629 orang dari guru yang berkualifikasi S1 yaitu 4.342 orang. Jumlah pendidik dengan kualifikasi S1 terbesar di kelompok usia 21 sampai dengan 45 tahun yaitu 151.167 orang. Jumlah pendidik dengan kualifikasi di bawah S1 terbesar juga ada di kelompok usia 21 sampai dengan 45 tahun yaitu 53.069 orang. Pengelompokkan pendidik berdasarkan tingkat sekolah dan kelompok usia yang terlihat pada Grafik 4.12 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Jumlah pendidik dengan kelompok usia 21 sampai dengan 45 tahun mendominasi di semua tingkat sekolah. Selanjutnya pendidik dengan kelompok usia 46 sampai dengan 55 tahun menempati urutan terbanyak kedua juga di semua tingkat sekolah. Jumlah kelompok usia 21 sampai dengan 45 tahun tersebut terbesar di lingkungan SD yaitu 104.660 guru (29,39%).


| 37 |


Sedangkan jumlah kelompok usia 46 sampai 55 tahun terbesar juga di lingkungan SD yaitu 69.001 guru (19,38%). Jumlah pendidik dengan kelompok usia di atas 56 tahun terbesar juga di lingkungan SD yaitu 19.109 guru (5,37%). Selanjutnya, berturut-turut di tingkat sekolah SMP dengan jumlah Grafik 4.12 2.895 guru (0,81%), SMA dengan jumlah 1.612 guru (0,45%), TK dengan jumlah 1.278 guru (0,36%), SMK dengan jumlah 981 guru (0,28%) dan SLB dengan jumlah 85 guru (0,02%). Pendidik kelompok usia di atas 56 tahun yang seluruhnya berjumlah 25.960 guru (7,29%) patut mendapat perhatian, karena sudah mendekati masa pensiun, perlu dipikirkan kebutuhan guru penggantinya antara lain: tingkat sekolah, mata pelajaran yang diampu, jenis kelamin dan daerah kabupaten/kota di mana guru tersebut mengabdi. Detail data dapat dilihat pada Tabel 4.14 s.d. Tabel 4.19.

| 38 |


Tabel 4.14.



| 39 |

Tabel 4.15.


| 40 |


Tabel 4.16.



| 41 |

Tabel 4.17.


| 42 |


Tabel 4.18.



| 43 |

Tabel 4.19.


| 44 |



H.


Masa Kerja

Hasil pengolahan data dari Tabel 4.20 s.d. Tabel 4.25 berdasarkan status PNS dan masa kerja dapat dilihat pada Grafik 4.13. Guru PNS terbesar pada kelompok masa kerja lebih dari 24 tahun yaitu 89.382 orang, selanjutnya di urutan kedua pada kelompok masa kerja 15 sampai dengan 24 tahun Grafik 4.13 yaitu 56.410 orang. Semakin lama masa kerja jumlah guru PNS semakin banyak, karena guru PNS sebagian besar berhenti sebagai pendidik saat pensiun dari PNS. Sedangkan guru Non-PNS terbesar pada kelompok masa kerja 5 sampai 14 tahun yaitu 72.265 orang, selanjutnya di urutan kedua pada kelompok masa kerja kurang dari 5 tahun yaitu 48.214 orang. Hal ini menunjukkan bahwa guru Non-PNS sebagian besar bertahan sebagai pendidik sampai masa kerja 14 tahun. Setelah 14 tahun, semakin lama masa kerja jumlah pendidik Non-PNS ini semakin berkurang. Hasil pendataan pendidik berdasarkan tingkat sekolah dan masa kerja dapat dilihat pada Grafik 4.14. Semua kelompok masa kerja terbanyak berada di lingkungan SD yaitu kelompok masa kerja di bawah 5 tahun, 5 sampai dengan 14 tahun, 15 sampai dengan 24 tahun, dan di atas 24 tahun.


| 45 |


Dilingkungan SD tersebut yang terbanyak adalah pendidik dengan masa kerja di atas 24 tahun yaitu 72.818 guru. Pendidik dengan masa kerja di atas 24 Grafik 4.14 tahun ini terkecil jumlahnya di tingkat sekolah TK dan SMK. Sedangkan di tingkat sekolah yang lain, seperti TK, SMP, SMA, dan SMK pendidik dengan masa kerja 5 sampai dengan 14 tahun yang terbesar jumlahnya.

| 46 |


Tabel 4.20.



| 47 |

Tabel 4.21.


| 48 |


Tabel 4.22.



| 49 |

Tabel 4.23.


| 50 |


Tabel 4.24.



| 51 |

Tabel 4.25.


| 52 |



B AB V A NALISIS D ESKRIPTIF D ATA T E N A G A K P E N D I D I K A N (T E N D I K) A.

Berdasarkan Tingkat Dan Status Sekolah

Grafik 5.1

Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang termasuk dalam tenaga kependidikan antara lain : bendahara, kepala TU, kepala perpustakaan, laboran, pesuruh, petugas instalasi, pustakawan, staff TU

dan teknisi lab. Dari Tabel 5.1 dan Grafik 5.1 diketahui bahwa data tenaga kependidikan di Provinsi Jawa Timur secara kumulatif berjumlah 46.545 orang. Jumlah tersebut tersebar pada tiap jenjang pendidikan. Dilihat dari grafik, tampak jumlah tenaga kependidikan tertinggi terdapat pada jenjang SD negeri, yaitu 15.567 orang atau 43,00% dari jumlah keseluruhan tenaga kependidikan, jika dibandingkan dengan SD swasta,


| 53 |


jumlah tenaga kependidikan menunjukkan ketimpangan tajam, hanya sebesar 14,05% atau 1.454 orang. Jumlah tertinggi kedua ialah jenjang SMP negeri sekitar 35,72%

pada jenjang SLB baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dari total 84 orang tenaga kependidikan, 0,08% atau 28 orang terdapat di sekolah negeri dan 0,54% atau 56

atau 12.929 orang. Sama halnya dengan jenjang SD, terdapat selisih jumlah yang sangat besar antara negeri dan swasta, jumlah tenaga kependidikan pada SMP swasta hanya 2.967 orang atau sekitar 28,67% dari jumlah keseluruhan. Sedangkan untuk jumlah tenaga kependidikan terendah terdapat

orang terdapat di sekolah swasta. Jumlah ini merupakan jumlah tenaga kependidikan terendah pada satuan pendidikan provinsi Jawa Timur, Hal ini disebabkan karena jumlah SLB paling kecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya.

| 54 |


Tabel 5.1



| 55 |


ANALISIS DESKRIPTIF DATA TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) A. Berdasarkan Tingkat Dan Status Sekolah B. Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Status PNS C. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Jenis Kelamin D. Berdasarkan Status Pegawai E. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Kualifikasi Pendidikan F. Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Golongan PNS G. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Kualifikasi Pendidikan Dan Usia H. Berdasarkan Tingkat Sekolah, Status PNS Dan Masa Kerja

| 56 |



B.

Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Status PNS Dari Grafik 5.2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas tenaga kependidikan yang tersebar di Provinsi Jawa Timur adalah tenaga kependidikan yang Grafik 5.2 berstatus Non PNS, melebihi separuh dari jumlah keseluruhan tenaga kependidikan yaitu 66,11% atau 30.771 orang dan selebihnya 15.774 orang atau sekitar 33,89% yang berstatus PNS. Sedangkan bila dilihat berdasarkan sebaran tenaga kependidikan pada tiap jenjang pendidikan (Grafik 5.3). Jumlah Non PNS tertinggi adalah di jenjang SMP (10.251 orang atau 33,31%) dan jumlah PNS tertinggi terdapat pada jenjang SD (7.244 orang atau 45,92%). Semua jenjang sekolah memiliki jumlah tenaga kependidikan Non PNS yang lebih besar daripada tenaga k e p e n di d i kan PNS.


Grafik 5.3

| 57 |

Tabel 5.2


| 58 |



C.


Jenis Kelamin

Kondisi tenaga kependidikan di Provinsi Jawa Timur bila ditinjau dalam perspektif gender menunjukkan perbedaan yang tajam. Hal ini dibuktikan melalui Grafik Grafik 5.4 5.4 dengan komposisi tenaga kependidikan laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Sebagaimana dilukiskan dalam grafik tersebut, mayoritas tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33.092 orang atau 71,10% dan selebihnya 13.453 orang atau 28,90% berjenis kelamin perempuan. Pada jenjang TK, terjadi keseimbangan antara jumlah tenaga kependidikan laki-laki dan perempuan (Grafik 5.5). Namun hal ini berbanding terbalik ketika Grafik 5.5 kita melihat proporsi tenaga kependidikan laki-laki dan perempuan yang ada di jenjang SD.


| 59 |


Perbedaan jumlah yang terlihat sangat mencolok, yaitu tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14.540 orang dan selebihnya 2.481 orang berjenis kelamin perempuan. Kondisi data tersebut dapat dikatakan sepatutnya apabila dilihat dari segi tugas sebagai tenaga kependidikan, bidang pekerjaan yang mengutamakan kekuatan fisik pada umumnya ditangani oleh laki-laki dan pekerjaan yang tidak terlalu menuntut kekuatan fisik cenderung akan dilakukan oleh perempuan. Sumber data dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4.

| 60 |


Tabel 5.3



| 61 |

Tabel 5.4


| 62 |



D.

Berdasarkan Status Pegawai

Grafik 5.6

Berdasarkan Grafik 5.6 dapat disimpulkan jumlah tertinggi tenaga kependidikan berdasarkan status pegawai adalah honorer sebanyak 17.131 orang atau setara dengan 36,81%, Jumlah tertinggi kedua adalah status pegawai PNS sebanyak 15.701 orang atau 33,73%. Selain itu yang perlu kita perhatikan dalam grafik di atas adalah data null, diketahui masih terdapat data null sebanyak 53 orang, berarti masih terdapat setidaknya 0,11% dari jumlah keseluruhan tenaga kependidikan yang belum terdata dengan benar, data null disebabkan karena adanya kekurangan pengisian data pada item status pegawai, sehingga data yang kosong tersebut terbaca sebagai data null.


| 63 |

Tabel 5.5


| 64 |



E.


Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Tabel 5.6 dan Tabel 5.7 tampak pada Grafik 5.7, dapat kita ketahui bahwa kualifikasi pendidikan didominasi oleh tenaga kependidikan yang berGrafik 5.7 pendidikan dibawah S1. Dijelaskan bahwa tingkat pendidikan tenaga kependidikan dengan status pegawai Non PNS yang mempunyai kualifikasi pendidikan dibawah S1 lebih banyak daripada tenaga kependidikan dengan status pegawai PNS. Tenaga kependidikan Non PNS yang berpendidikan dibawah S1 sebanyak 25.874 orang (55,59%) dan tenaga kependidikan PNS yang berpendidikan dibawah S1 sebanyak 13.370 orang (28,72%). Sehingga total masih terdapat setidaknya Grafik 5.8 84,31% tenaga k e p e n di d i kan yang belum mempunyai kualifikasi akademik S1.


| 65 |


Pada grafik di atas, ditunjukkan masih ada data null sebesar 976 orang (0,42%), data tersebut muncul disebabkan karena adanya kekurangan pengisian data pada item tingkat pendidikan, sehingga data yang kosong tersebut terbaca sebagai data null. Pada Grafik 5.8 dapat kita ketahui bahwa tenaga kependidikan yang belum berpendidikan S1 dari jumlah terbesar hingga terkecil adalah sebagai berikut : jenjang SD sebanyak 15.353 orang (32,99%), SMP sebanyak 12.971 orang (27,87%), SMA sebanyak 5.254 orang (11,29%), SMK sebanyak 4.615 orang (9,92%), TK sebanyak 980 orang (2,11%) dan SLB sebanyak 71 orang (0,15%). Sedangkan berikut ini adalah urutan data terbesar sampai terkecil untuk tenaga kependidikan yang telah berpendidikan S1 atau lebih dari S1. Jenjang SMP sebanyak 2.707 orang (5,82%), SD sebanyak 1.381 orang (2,97%), SMA sebanyak 1.186 orang (2,55%), SMK sebanyak 906 orang (1,95%), TK sebanyak 136 orang (0,29%) dan SLB sebanyak 9 orang (0,02%).

| 66 |


Tabel 5.6



| 67 |

Tabel 5.7


| 68 |



F.

Berdasarkan Tingkat Sekolah Dan Golongan PNS Pangkat dan golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian. Grafik 5.9 Memperhatikan grafik di samping kiri tampak bahwa tenaga kependidikan dengan golongan lebih kecil dari III/a memiliki jumlah terbesar yaitu 12.837 orang atau 81,35% dari jumlah keseluruhan. Jumlah terbesar kedua adalah tenaga kependidikan yang mempunyai golongan III yaitu 2.892 orang atau sekitar 18,33%. Sementara itu hanya terdapat 50 orang atau 0,32% tenaga kependidikan yang memiliki golongan IV. Jumlah ini merupakan jumlah tenaga kependidikan terendah apabila dilihat berdasarkan golongan PNS. (Grafik 5.9). Golongan II sebanyak 12.837 Grafik 5.10 orang banyak tersebar pada jenjang SD (7.169 orang) dan jenjang SMP (3.800 orang).


| 69 |


Sedangkan untuk golongan III paling banyak tersebar pada jenjang SMP (1.828 orang), kemudian diikuti dengan jenjang SMA (660 orang). Masing-masing jenjang pendidikan mempunyai tenaga kependidikan yang bergolongan IV walaupun dengan jumlah yang sangat minim. (Grafik 5.10).

| 70 |


Tabel 5.8



| 71 |

Tabel 5.9


| 72 |


Tabel 5.10



| 73 |

Tabel 5.11


| 74 |


Tabel 5.12



| 75 |

Tabel 5.13


| 76 |



G.

Berdasarkan Tingkat Sekolah, Kualifikasi

Pendidikan Dan Usia

Memperhatikan data tenaga kependidikan yang diperoleh berdasarkan kualifikasi pendidikan, prosentase sebanyak 84,64% atau 39.396 orang ditempati oleh tenaga kependidikan yang mempunyai kualifkasi pendidikan dibawah S1 yang tersebar sesuai dengan usia mereka, mayoritas mereka berada di usia 21-45 tahun. Dalam usia produktif tersebut dapat dimungkinkan saat ini mereka masih dalam tahap menempuh pendidikan S1. (Grafik 5.11). Jika kita menganalisa tenaga kependidikan berdasarkan tingkat sekolah dan usia, diketahui bahwa pada semua jenjang pendidikan, mayoritas tenaga kependidikan berusia 21-45 tahun dengan prosentase 70,43% dari jumlah keseluruhan. Selanjutnya tenaga k e p e n di d i kan berusia 46-55 tahun dengan prosentase 19,85%, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur

| 77 |


diikuti dengan prosentase 6,16% tenaga kependidikan yang berusia <=20 tahun, dan terakhir adalah tenaga kependidikan berusia >=56 tahun dengan prosentase 3,56%. (Grafik 5.12). Sumber data analisa dalam kelompok ini berdasarkan dari Tabel 5.14 s.d. Tabel 5.19.

| 78 |


Tabel 5.14



| 79 |

Tabel 5.15


| 80 |


Tabel 5.16



| 81 |

Tabel 5.17


| 82 |


Tabel 5.18



| 83 |

Tabel 5.19


| 84 |



H.


Masa Kerja

Prosentase 39,49% merupakan jumlah masa kerja tertinggi yang dimiliki oleh tenaga kependidikan dengan masa kerja 5-14 tahun, yaitu 18.380 orang. Selain itu apabila dianalisa berdasarkan status PNS, tenaga k e p e n di d i kan yang memiliki Grafik 5.13 masa kerja 5-14 tahun tersebut juga merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan masa kerja lainnya, yaitu PNS (4.877 orang) dan Non PNS (13.503 orang). Namun sangat disayangkan, kembali masih ditemukan data null untuk data tenaga kependidikan berdasarkan masa kerja. Jumlah data null sangat besar, yaitu 1.216 orang. Dengan kata lain terdapat 2,61% dari jumlah keseluruhan tenaga kependidikan yang Grafik 5.14 disebabkan karena adanya kekurangan pengisian data pada item TMT (Terhitung Mulai Tugas),


| 85 |


sehingga data yang kosong tersebut terbaca sebagai data null. (Grafik 5.13). Sedangkan bila kita lihat dari sebaran tenaga kependidikan berdasarkan tingkat sekolah dan masa kerja, terdapat empat jenjang pendidikan, yaitu SD dengan SMP, SMA dengan SMK yang dapat dikatakan hampir sejajar dengan perbedaan jumlah yang tidak terlalu signifikan. Masa kerja <5 tahun, perbandingannya ialah 10,53% dan 8,40% untuk jenjang SD dan SMP, 3,04% dan 3,96% untuk jenjang SMA dan SMK. Masa kerja 5-14 tahun dengan perbandingan 13,38% dan 13,95% untuk jenjang SD dan SMP, pada jenjang SMA dan SMK yaitu 6,01% dan 4,88%. Selanjutnya untuk masa kerja 15-24 tahun pada jenjang SD dan SMP adalah 6,10% dan 6,85%, pada jenjang SMA dan SMK ialah 3,00% dan 1,83%. Dan terakhir pada masa kerja >24 tahun, perbandingan prosentase pada jenjang SD dan SMP adalah 4,84% dan 4,51%, sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK adalah 2,13% dan 1,32%. (Grafik 5.14)

| 86 |


Tabel 5.20



| 87 |

Tabel 5.21


| 88 |


Tabel 5.22



| 89 |

Tabel 5.23


| 90 |


Tabel 5.24



| 91 |

Tabel 5.25


| 92 |



B A B VI P ENUTUP A.

Kesimpulan Berdasarkan hasil penyajian di atas dapat disimpulkan bahwa identitas kelembagaan atau sekolah untuk formal memiliki kualitas data cukup baik. Yang perlu diperhatikan dalam profil sekolah pada tahun 2012 ini terdapat perbedaan jumlah sekolah jika dibandingkan dengan jumlah sekolah riil yang ada di masing-masing kabupaten/ kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena Aplikasi Intraweb 2012 mensyaratkan data sekolah yang masuk dalam database Intraweb 2012 harus memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional). Sehingga satuan pendidikan yang belum memiliki NPSN tidak bisa dimasukkan dalam database Intraweb. Selain itu dampak dari satuan pendidikan yang belum memiliki NPSN mengakibatkan para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang bernaung dalam satuan pendidikan tersebut tidak bisa masuk ke dalam database Intraweb, sehingga mengakibatkan jumlah PTK yang ada didalam database Intraweb juga tidak akan sama dengan jumlah PTK riil di masing-masing kabupaten/ kota Provinsi Jawa Timur. Kualitas data PTK yang terdapat dalam database Intraweb memiliki kualitas data yang baik meskipun secara kuantitas/jumlah PTK mengalami penurunan jumlah yang dikarenakan faktor NPSN sekolah. Selain itu, dari 8 (delapan) profil PTK yang disajikan masih juga terdapat profil-profil yang masih memiliki data yang bersifat NULL. Akan tetapi data yang bersifal null ini masih bisa ditoleransi karena memiliki persentase yang kecil dibandingkan secara keseluruhan.


| 93 |


B.

Rekomendasi Untuk penyempurnaan buku Profil PTK dan Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur tahun mendatang dimohon kepada para pemangku kebijakan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Kecamatan untuk: 1. Senantiasa memberikan motivasi kepada para operator pendataan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara optimal; 2. Operator Pendataan PTK di tingkat Kabupaten/Kota maupun Kecamatan secara bersama-sama dengan sekolah dan PTK secara berkala tetap melakukan proses updating/koreksi data sehingga data yang dimiliki memiliki kualitas yang baik dan reliable dapat dipertanggungjawabkan; 3. Operator Pendataan PTK di tingkat Kabupaten/Kota maupun Kecamatan senantiasa selalu melakukan peningkatan kualitas data PTK yang dimiliki, sehingga data-data yang bersifat NULL dapat dikurangi ataupun dihilangkan; 4. Sekolah-sekolah yang masih belum memiliki NPSN melalui Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus segera melakukan pengajuan NPSN ke pemerintahan pusat melalui Kemendikbud; 5. Melakukan penambahan jumlah operator pendataan PTK di tingkat kabupaten/kota/kecamatan sehingga proses updating data PTK dapat cepat terselesaikan.

| 94 |


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI JAWA TIMUR

PROFIL PTK DAN SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012

Recommend Documents