PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Oleh : Sofiar Esha NIM. 030516221

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2009

skripsi

1

Prinsip Kehati-hatian Dalam...

Sofiar Esha


2

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH : SOFIAR ESHA NIM. 030516221

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.

Sofiar Esha

NIP. 131999627

NIM. 030516221

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2009

skripsi


Sofiar Esha


3

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi pada hari Jum’at tanggal 16 Januari 2009

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua

: Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Anggota : 1.

skripsi

Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.

________________

2.

Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

________________

3.

Bambang Sugeng Aryadi S., S.H., M.H.

________________


Sofiar Esha


4

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK ORANG TUAKU, SAUDARAKU, AGAMAKU, TANAH AIRKU INDONESIA

skripsi


Sofiar Esha


5

TAK ADA YANG PASTI DI DUNIA INI YANG PASTI ADALAH..... KETIDAK PASTIAN ITU SENDIRI

skripsi


Sofiar Esha


6

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji bagi Alloh SWT, atas segala rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya yang tak henti-hentinya selalu menyertai tiap derap langkah penulis untuk menjadi insan yang selalu bersyukur. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan nabi besar, nabi akhir zaman, kanjeng nabi Muhammad SAW atas cahaya yang dibawa ke alam semesta ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Syariah” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Skripsi ini juga tidak akan pernah terselesaikan tanpa ada dukungan dalam proses penyusunan dan penulisannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1. Orang tua penulis, Daru Sam Istiarso, S.H. dan Endang Siti Nurhasanah yang telah menjadi semangat terbesar dan tujuan hidup penulis untuk selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih atas doa, semangat, waktu, tenaga, pikiran, cinta dan kasih sayang sepanjang waktu yang telah diberikan selama ini. Ridho Alloh adalah ridho kedua orang tua dan murka Alloh adalah murka kedua orang tua. 2. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.,

skripsi


Sofiar Esha


7

selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Rahmi Jened, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Arlangga. 3. Dr. Drs. Abdul Shomad S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran membimbing serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Ibu Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. dan Bapak Bambang Sugeng Aryadi Subagyo, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah berkenan menguji dan memberikan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. 5. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen Wali Tahun 2005-2008 yang kemudian diganti oleh Bapak Sujayadi, S.H., yang telah membimbing dan memberikan saran dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga surabaya. 6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan membekali ilmu kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan juga tidak lupa seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 7. Kakakku drg. Istianah Syam, terima kasih telah men-support adekmu ini, sehingga dapat menyelesaikan masa kuliah dengan cepat.

skripsi


Sofiar Esha


8

8. Rizka Paramita Safitri atas segala perhatian dan semangat yang telah kamu berikan selama ini. You are the best! (cepetan lulus ya!!!!) 9. K.O.P Brothers ( Adhit [sales pulsa], Agi [LEMOT boy], Citra [LEMOT girl], Kahfi [Kecenk], Rizky [Pak Bo...], Peppy [Bu Bo..], n the last the little bro’ Fani [Tobat donk!!!] ) tempat berbagi dalam suka dan duka. Juga buat Mazza, Uyut n Dinda yang slalu bersama, Nofal yang hobi jual pulsa:), Wawan (ITS), Unggas (STIKOM) salam buat anakanakmu:), Danu (Nyambek) my best prend, dan seluruh maha karya Allah yang kenal aku!!!! Thank’s alot!!! 10. Achonk (IKJ), makasi selama ini mau jadi juru foto dan saksi hidup dalam perjalanan K.O.P!!!!:) wish u success bro!!!!!! 11. Miranda (FISIP), makasi atas dukungan dan semangatnya, semoga kamu nemuin pendamping hidup yang kamu impikan. 12. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan balasan yang lebih baik atas segala dukungan yang diberikan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak. Al Haq min robbikum..........

skripsi


Sofiar Esha


9

Surabaya, 30 Januari 2009 Penulis

Sofiar Esha

skripsi


Sofiar Esha


10

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................. ii HALAMAN PERSETUJUAN................................................................................... iii HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ iv HALAMAN MOTTO .............................................................................................. v KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi DAFTAR ISI ............................................................................................................ x

BAB I

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ................................................................... 1 2. Rumusan Masalah ............................................................. 4 3. Penjelasan Judul ................................................................ 5 4. Alasan Pemilihan Judul………………… .......................... 6 5. Tujuan Penulisan……………………………………….. ..... 7 6. Metode Penelitian ............................................................. 7 7. Pertanggungjawaban Sistematika ................................ 9

skripsi


Sofiar Esha


BAB II

11

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1.

Pembiayaan Syariah......................................................... 11

2.

Produk-Produk Pembiayaan ........................................... 13

3.

Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan Syariah ......... 14

4.

Jaminan Pembiayaan....................................................... 19

BAB III

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN di BRI SYARIAH CABANG SURABAYA

1.

Perjanjian Pembiayaan di BRI Syariah Cabang Surabaya.. ........................................................................... 21

2.

Kriteria Prinsip Kehati-hatian BRI Syariah Cabang Surabaya ............................................................................. 29

3.

Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian BRI Syariah Cabang Surabaya ............................................................ 34

BAB IV

PENUTUP 1. Kesimpulan........................................................................... 41 2. Saran ..................................................................................... 42

skripsi


Sofiar Esha


12

DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

skripsi

1.

Perjanjian Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah Surabaya.

Cabang

2.

Perjanjian Pembiayaan Mudharabah di BRI Syariah Surabaya.

Cabang

3.

Perjanjian Pembiayaan Musyarakah di BRI Syariah Surabaya.

Cabang


Sofiar Esha


13

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Di Indonesia peranan Perbankan Syariah sebagai sumber pembiayaan dunia usaha masih sangat minim. Ini dikarenakan banyak orang masih awam/kurang mengerti dengan prinsip syariah yang diusung oleh bank-bank syariah. Akan tetapi dalam perkembangannya, bank-bank yang berazaskan syariah ini mempunyai prospek yang cerah, karena didalam prinsip syariah tidak mengusung sistem bunga seperti pada bank konvensional, melainkan sistem bagi hasil. Dalam hal demikian, maka kreditur, yang biasanya adalah suatu bank, dalam memberikan pembiayaan kepada para pengusaha tersebut akan sangat mempertimbangkan agar uang yang digunakan untuk membeli barang modal yang diperuntukkan nasabah tersebut dapat kembali tepat waktu seperti yang diperjanjikan. Pembiayaan dalam kegiatan Perbankan syariah merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank syariah berasal dari pendapatan kegiatan usaha pembiayaan yaitu berupa bagi hasil. Ruang lingkup dari pembiayaan sebagai kegiatan Perbankan syariah tidaklah semata-mata berupa kegiatan membelikan barang modal yang diperuntukkan nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan

skripsi


Sofiar Esha


14

unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi : sumber-sumber dana pembiayaan, alokasi dana, organisasi dan manajemen pembiayaan, kebijakan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan serta penyelesaiaan pembiayaan yang bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan pembiayaan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia pembiayaan tersebut. Suatu pembiayaan mencapai fungsinya apabila secara ekonomis baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dan peningkatan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro. Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa pemberian pembiayaan tersebut beresiko macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan yang macet selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan erat dengan nasabah.

skripsi


Sofiar Esha


15

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan tersebut macet yang berasal dari nasabah, yaitu : a. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. b. Nasabah beritikad tidak baik. c. Usaha nasabah tidak memiliki prospek. Bank juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan yang macet. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat sebagaimana diketahui, dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai yang diperjanjikan, keyakinan tersebut diperoleh dari penelitian bank terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Selain itu pemberian pembiayaan kepada kelompoknya, pemilik maupun pengurus bank itu sendiri dibatasi oleh undang-undang. Apabila kewajiban dan larangan tersebut tidak dipatuhi maka mengandung resiko yang tinggi bagi bank. Oleh karena itu, bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memelihara tingkat kesehatannya yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan,

skripsi


Sofiar Esha


16

kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan Manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS.1 Bank Rakyat Indonesia Syariah atau yang disingkat BRI Syariah sebagai salah satu bank pemerintah dipercaya sebagai bank yang cukup sehat dan tidak dalam pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan Bank Indonesia,

tentunya

bukan

bank

yang

sembarangan

dalam

mengoperasionalkan tugasnya sebagai lembaga keuangan, terlebih untuk halhal yang berkaitan dengan pemberian pembiayaannya tidak mengabaikan adanya prinsip-prinsip kehati-hatian. Penelitian ini akan membahas salah satu dari prinsip-prinsip yang ada pada Bank Syariah yaitu prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan pada BRI Syariah Cabang Surabaya, sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. Dari uraian itu, maka dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan BRI Syariah Cabang Surabaya sebagai pihak kreditur mempunyai kriteria tersendiri untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pihak debitur atas pembiayaan yang diberikannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BRI Syariah Cabang Surabaya.

1

skripsi

Pasal 51 (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah


Sofiar Esha


17

2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diketahui bahwa prinsip kehati-hatian merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan pembiayaan agar kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dalam usahanya. Oleh karena itu dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 1. Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan syariah? 2. Bagaimana pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan di BRI Syariah Cabang Surabaya?

3. Penjelasan Judul Judul skripsi ini adalah “Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Syariah”. Agar memperoleh gambaran mengenai judul skripsi ini maka akan diuraikan di bawah ini. Prinsip

Kehati-hatian

adalah

suatu

konkretisasi

dari

prinsip

kepercayaan dalam suatu pemberian pembiayaan disamping sebagai perwujudan dari prinsip Prudential Banking dari seluruh kegiatan perbankan. Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah suatu bentuk penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

skripsi


Sofiar Esha


18

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 3. Transaksi dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna; 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard; 5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surabaya yaitu perusahaan yang berkedudukan di Surabaya bergerak di bidang perbankan syariah. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Syariah” adalah sudut pandang dari segi hukum mengenai pembiayaan syariah kaitannya dengan prinsip kehati-hatian.

4. Alasan Pemilihan Judul Dalam pemilihan judul “Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Syariah” karena bank dalam melaksanakan/memberikan pembiayaan harus sangat hati-hati dan selektif dalam menentukan siapa yang layak menjadi debitur/nasabahnya.

skripsi


Sofiar Esha


19

Keyakinan bank adalah aspek yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan, maka bank (dalam hal ini BRI Syariah) harus melaksanakan prinsip kehati-hatian agar memperoleh kayakinan bahwa dana yang disalurkan tidak disalahgunakan/macet, selain itu bank juga harus mengenal calon nasabah, yaitu dengan cara menerapkan prinsip 5 C. Prinsip 5 C adalah singkatan dari Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, dan Collateral. Prinsip 5 C ini merupakan ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan pembiayaan dapat dikabulkan atau tidak.

5. Tujuan Penelitian a. Mengetahui Prinsip Kehati-hatian pada perjanjian pembiayaan syariah. b. Mengetahui Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan di BRI Syariah Cabang Surabaya.

6. Metode Penelitian a. Pendekatan Masalah Pendekatan permasalahan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan Peraturan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi dengan mencari ratio legis dan

skripsi


Sofiar Esha


20

dasar ontologis lahirnya peraturan-peraturan tersebut.2 Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip kehatihatian dalam perbankan syariah.

b. Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu : i. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. ii. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian dan hasil kerja dari kalangan praktisi hukum maupun buku-buku ilmu hukum. c. Prosedur Pengolahan dan Pengumpulan Bahan Hukum Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur-literatur yang ada, serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Dari bahan hukum yang 2

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana Prenada media group, Jakarta, 2008, hlm. 96

skripsi


Sofiar Esha


21

diperoleh, kemudian secara sistematik diolah dengan membaginya kedalam bab-bab dan sub bab masing-masing sesuai dengan bidang pembahasannya. Dari hasil penyusunan ini diharapkan dapat terlihat gambaran materi dalam sasaran yang tepat.

d. Analisa Bahan Hukum Bahan hukum yang diperoleh, diolah dan disusun berdasarkan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan statute approach, sehingga hasilnya dapat digunakan dengan kenyataan yang ada dalam praktek. Penelitian tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Syariah

yang

dilakukan

di

BRI

Syariah

Cabang

Surabaya

menggunakan pendekatan statute approach, yaitu bahan hukum yang diperoleh akan diteliti dan dipelajari berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setelah itu dianalisis, selanjutnya hasil analisis tersebut akan diwujudkan dalam bentuk deskripsi dengan ringkas dan jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

skripsi


Sofiar Esha


22

Skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, untuk pembahasan secara jelas dan terperinci. Bab

I

sebagai

Pendahuluan,

yang

memuat

latar

belakang

permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metode penelitian termasuk pertanggungjawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya. Bab II akan membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan, bab ini digunakan untuk penjabaran mengenai pengertian pembiayaan syariah, produk-produk pembiayaan, prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah, dan jaminan pembiayaan. Bab III akan membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan pada BRI Syariah Cabang Surabaya. Bab IV sebagai bab Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada bab I dan saran sebagai sumber pemikiran penulis terhadap kesimpulan.

skripsi


Sofiar Esha


23

BAB II PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1.

Pembiayaan Syariah Pembiayaan adalah suatu bentuk perjanjian penyediaan dana yang didasarkan pada ekonomi Islam (prinsip syariah), yang salah satu prinsipnya melarang/mengharamkan adanya riba (bunga) apa pun bentuknya. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah suatu bentuk perjanjian penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 6. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 7. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 8. Transaksi dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna;

skripsi


Sofiar Esha


24

9. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard; 10. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasar hukum Islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan pada hukum positif saja, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hinnga yaumil qiyamah nanti.3 Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.4 1. Rukun Seperti berikut ini : - Penjual, - Pembeli, - Barang,

3

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani bekerja Press, Jakarta, 2001, hlm. 29-30 dikutip dari Afzalur Rahman,economic Doctrines of Islam (Lahore: Islamic Publication,1990). 4 ibid, hlm. 29-30.

skripsi


Sofiar Esha


25

- Harga, - Akad/ijab-qabul. 2. Syarat Seperti syarat berikut : - Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. - Harga barang dan jasa harus jelas. - Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. - Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

2. Produk-produk Pembiayaan Produk-produk pembiayaan pada bank syariah dibedakan dari tujuannya, jika ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (investment financing) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditur) menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (trade financing) kepada yang membutuhkan pembiayaan dengan pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna) dan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik). 5

5

skripsi

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 123.


Sofiar Esha


26

Jadi, dapat disimpulkan bahwa produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola akad yang berbeda, yaitu : 6 a. Pola bagi hasil, untuk investment financing : Musyarakah dan Mudharabah. b. Pola jual beli, untuk trade financing : Murabahah, Salam, dan Istishna.

c. Pola sewa, untuk trade financing : Ijarah, dan Ijarah Muntahiya bittamlik. d. Pola pinjaman, untuk dana talangan : Qard. Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan itu sangat bervariasi dari pola bagi hasil, pola jual beli, ataupun pola sewa.

3. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan Syariah Prinsip Kehati-hatian (prudent banking) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Sedangkan

6

skripsi

Ibid, hal. 123.


Sofiar Esha


27

menurut Munir Fuady Prinsip Kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit/pembiayaan disamping sebagai perwujudan dari prinsip prudential banking dari seluruh kegiatan perbankan.7 Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, maka pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur

untuk

memperoleh

keyakinan

atas

kemampuan

dan

kesanggupannya dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penilaian ini meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur. Mengapa Prinsip Kehati-hatian ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus, hal ini dapat dijelaskan dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi dari Bank itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Bank sebagai kreditur yang memberikan kredit/pembiayaan kepada masyarakat harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian karena dana yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan tersebut pada dasarnya adalah dana yang berasal dari dana masyarakat yang dihimpun bank dalam bentuk simpanan, sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan 7

skripsi

Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung,1996, hlm. 20.


Sofiar Esha


28

tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah penyimpan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit/pembiayaan selain itu bank juga harus melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara teliti dan hati-hati, sehingga dana dalam bentuk kredit/pembiayaan tersebut dapat dilunasi dan pada akhirnya dana tersebut dapat kembali kepada nasabah penyimpan. Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini

(early

warning)

yang

mampu

mengantisipasi

tanda-tanda

penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas kredit yang bersangkutan.8 Jadi tahap pertama pengawasan pembiayaan ini merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk pembiayaan, pengertian penjagaan (Safe guards) disini tentu lebih bersifat preventif. Sedangkan pengertian dari pengamanan disini bersifat represif, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan kerugian yang potensial akan timbul. Atau usaha represif ini kalau mampu untuk mencegah kerugian tersebut sama sekali, minimal harus mampu meminimalisir kerugian yang akan timbul. Pengawasan bank dapat bersifat aktif dan dapat bersifat pasif. Pengawasan aktif, dilakukan dengan pengawasan on the spot, yaitu di

8

Firdaus, Rachmat & Aryanti, Maya. Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 52.

skripsi


Sofiar Esha


29

tempat usaha para debitur (nasabah), sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Sedangkan pengawasan pasif, dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur (nasabah), seperti laporan keuangan (dari neraca laba/rugi), laporan aktivitas (perkembangan usaha) dan sebagainya. Secara formil yuridis prinsip kehati-hatian telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat kita temukan hal-hal yang merupakan penjabaran dari prinsipprinsip kehati-hatian. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 2, 23, 37, 5 sampai 17, dan 50 sampai 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pertama, pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang berisi : “Perbankan

Syariah

dalam

melakukan

kegiatan

usahanya

berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsipprinsip kehati-hatian.” Karena merupakan asas perbankan syariah, maka prinsip-prinsip kehatihatian tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh perbankan syariah di Indonesia. Kedua, pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang berisi : “(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan

skripsi


Sofiar Esha


30

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.” Dari isi pasal 23 (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan, maka jaminannya adalah keyakinan atas kemauan dan kemampuan debitur untuk melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemauan dalam pasal ini berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah/UUS, sedangkan kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset calon Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dan yang disalurkan oleh Bank Syariah/UUS. Selain itu dalam pasal 23 (2) menjelaskan, bahwa bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terlebih dahulu terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Penerima Fasilitas (Debitur). Hal ini lazim disebut 5 C (Character, Capital, Capacity, Conditon of Economy, Collateral). Untuk melakukan penilaian atas hal-hal tersebut, diperlukan keahlian atau profesionalisme yang handal dari pejabat bank di bidang pembiayaan. Dengan demikian, untuk memutuskan suatu pemberian pembiayaan, diperlukan analisis yang seksama agar dicapai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi semua kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kesimpulannya, dalam pemberian pembiayaan saat ini, bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

skripsi


Sofiar Esha


31

Ketiga, Pasal 37 yang menjelaskan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian dana. Keempat, Pasal 5 sampai 17. Pasal-pasal tersebut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan bank. Kelima, Pasal 50 sampai 54 yang berisi tentang pembinaan dan pengawasan Bank Syariah/UUS oleh Bank Indonesia, serta kewajiban Bank Syariah dalam memelihara tingkat kesehatan bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah/UUS.

4. Jaminan Pembiayaan Jaminan merupakan perlindungan bagi para kreditur, dan kreditur ini secara umum telah mendapatkan perlindungan dalam pasal 1131 BW, yang menyebutkan bahwa : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. Di dalam pembiayaan syariah tidak mengenal adanya jaminan akan tetapi hal ini dapat disimpangi oleh Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan kepada mudharib

skripsi


Sofiar Esha


32

atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Bentuk jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BRI Syariah Cabang Suarabaya biasanya berbentuk Hak Tanggungan untuk pembiayaan melebihi RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Surat Kuasa Memegang Hak Tanggungan untuk pembiayaan di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada pembiayaan musyarakah pada dasarnya juga sama dengan pembiayaan mudharabah, yaitu tidak memperbolehkan adanya jaminan, akan tetapi hal ini juga disimpangi dengan adanya Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, yang memperbolehkan adanya jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Jaminan dalam pembiayaan ini di BRI Syariah Cabang Surabaya biasanya berupa Hak Tanggungan atas tanah, jika pembiayaan tersebut lebih dari RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Surat Kuasa Memegang Hak Tanggungan untuk pembiayaan di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sebaliknya, dalam pembiayaan murabahah memang dianjurkan untuk menggunakan jaminan agar nasabah serius dengan pesanannya, ini didasarkan pada adanya Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah. Biasanya lembaga jaminan dalam pembiayaan murabahah di BRI Syariah Cabang Surabaya menggunakan lembaga jaminan Fidusia dan jaminan Hak Tanggungan.

skripsi


Sofiar Esha


33

BAB III PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI BRI SYARIAH CABANG SURABAYA

1. Perjanjian Pembiayaan Di BRI Syariah Cabang Surabaya. Arti penting perjanjian pembiayaan bagi BRI Syariah Cabang Surabaya yaitu : a.

Perjanjian pembiayaan berfungsi sebagai dasar hukum bagi kedua belah pihak;

b.

Perjanjian pembiayaan merupakan dasar lahirnya perjanjian lainnya;

c.

Perjanjian pembiayaan berfungsi untuk memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak;

d.

skripsi

Perjanjian pembiayaan sebagai dasar lahirnya perjanjian asuransi.


Sofiar Esha


34

Melihat arti pentingnya perjanjian pembiayaan diatas maka perlu dijelaskan mengenai persyaratan untuk menjadi debitur serta bentuk dan isi perjanjian pembiayaan. A. Persyaratan untuk menjadi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan pada BRI Syariah Cabang Surabaya. Untuk mendapatkan pembiayaan, calon debitur harus memenuhi persyaratan yang diajukan pihak bank yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur. BRI Syariah Cabang Surabaya dalam menentukan persyaratan untuk menjadi debitur tergantung dari jenis usaha dan skim pembiayaan yang dibutuhkan calon debitur. Dalam memberikan pembiayaan, kreditur mempunyai suatu persyaratan yang standar atau baku, persyaratan untuk menjadi debitur biasanya disesuaikan dengan jenis usaha dan skim pembiayaan yang diberikan, karena setiap jenis pembiayaan dibedakan pula persyaratannya. Calon debitur dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Perorangan : a. GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) dan Para Profesional, b. Untuk usaha (misal : toko kelontong, dll) 2. Badan Hukum. B. Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan antara BRI dan nasabah. Dalam praktek bentuk dan isi perjanjian pembiayaan antara suatu bank dengan bank yang lain berbeda, hal ini terjadi dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Hal ini juga berlaku pada BRI Syariah

skripsi


Sofiar Esha


35

Cabang Surabaya, tetapi pada dasarnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Sebelum perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, calon debitur harus melalui beberapa tahap yang meliputi : 1. Calon

debitur

wajib

membuat

surat

permohonan

pemberian

pembiayaan, kemudian diajukan kepada pihak bank; 2. Jika surat permohonan pembiayaan telah diterima bank, bank melakukan pemeriksaan yaitu dengan melihat apakah pembiayaan yang dimohonkan masuk dalam pasar sasaran dan KRD (Kriteria Resiko yang Dapat Dilayani) serta apakah telah memenuhi kelengkapan

administrasi

yang dibutuhkan

untuk

mengajukan

permohonan pembiayaan (seperti : untuk perorangan menyerahkan fotokopi KTP/SIM/PASPOR/Identitas Lainnya. Jika badan usaha menyerahkan fotokopi KTP/SIM/PASPOR/Identitas Lainnya ditambah menyerahkan NPWP, SIUP, Akte Perusahaan dan legalitas, lainnya). Apabila surat permohonan pembiayaan yang diajukan masuk kategori diatas, maka bank akan melakukan penelitian dan analisis dengan cara melakukan kunjungan atau melihat secara langsung kegiatan usaha yang dijalankan calon debitur, kemudian bank melakukan wawancara dengan calon debitur. Calon debitur juga harus memenuhi kriteria 5C (Character/penilaian

terhadap

kepribadian,

Capital/modal,

Capacity/kemampuan, Condition of Economy/kondisi ekonomi, dan Collateral/agunan.

skripsi


Sofiar Esha


36

3. Bila penelitian dan analisis telah dilakukan oleh pihak bank, kemudian dilakukan pemutusan pembiayaan oleh pejabat pembiayaan. Bank kemudian mengeluarkan Surat Penawaran Putusan Pembiayaan (SP3) yang berisi tentang persyaratan pembiayaan yaitu meliputi jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan lain-lain, surat ini kemudian diajukan kepada calon debitur, apabila calon debitur menyetujui maka dibuat perjanjian sesuai dengan persyaratan pembiayaan yang telah disepakati. Dalam

pemberian

pembiayaan

BRI

Syariah

Cabang

Surabaya

melimpahkan tugas tersebut kepada : 1. Account Officer (A/O) Di BRI Syariah Cabang Surabaya ini, pejabat ini bertugas memprakarsai suatu pembiayaan. Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Selain itu A/O juga merangkap sebagai bagian Support Pembiayaan, yaitu mengadakan penilaian keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, kebenaran usaha maupun penggunaan pembiayaan, keabsahan jaminan, taksasi jaminan dan lain-lain. Setelah calon debitur menjadi debitur, maka A/O akan melakukan penanggulangan kemungkinan terjadinya masalah, sehingga tindakan preventif dapat dihindari sejauh mungkin. 2. Pemimpin Cabang

skripsi


Sofiar Esha


37

Pejabat ini berfungsi sebagai pemutus pembiayaan yang diprakarsai oleh A/O, nantinya pejabat ini akan memutuskan apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak. Bentuk perjanjian dalam pembiayaan yang biasanya digunakan ada 2 (dua) macam, yaitu : 1.

Di bawah tangan (onderhandsacte) Dalam praktek bentuk perjanjian ini dinamakan perjanjian standar

atau baku. Maksudnya adalah bahwa perjanjian yang isinya sudah dibakukan oleh atau sudah dalam bentuk tertulis dan dibuat oleh pihak yang kuat yaitu pihak kreditur (pihak bank). Menurut Pasal 1874 BW, perjanjian di bawah tangan adalah setiap akte yang tidak dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat/pegawai umum. 2. Dibuat Notariil / Akte Authentik Dalam hal ini kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur membuat persetujuan atau kesepakatan di hadapan Notaris. Menurut Pasal 1868 BW, Akte Authentik adalah suatu akte yang dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk itu di tempat dimana akte dibuat. Menurut Undang-Undang suatu akte authentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte authentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan tambahan pembuktian lagi.

skripsi


Sofiar Esha


38

Dalam praktek bank tidak menentukan secara khusus surat perjanjian mana yang akan digunakan, apakah di bawah tangan atau dibuat Notariil dalam perjanjian pembiayaan, tetapi biasanya ditentukan oleh besar kecilnya jumlah pembiayaan dan besar kecinya resiko. Apabila jumlah pembiayaannya besar, maka biasanya surat perjanjiannya dibuat notariil, tetapi jika jumlah pembiayaannya kecil, maka biasanya surat perjanjiannya dibuat di bawah tangan. Dalam praktek isi atau materi suatu perjanjian adalah berbeda, tetapi dalam menentukan isi perjanjian pembiayaan para pihak harus mengadakan kesepakatan yang nantinya tertuang dalam perjanjian. Berikut ini dijelaskan mengenai isi perjanjian, dalam hal ini diambil sampel perjanjian pembiayaan Mudharabah dalam hal penyediaan seluruh modal untuk membiayai sebuah proyek atau usaha yang dibuat dihadapan Notaris. Namun pada dasarnya isinya sama dengan jenis pembiayaan yang lain. Hal-hal yang tertera dalam perjanjian pembiayaan tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Klausul mengenai pengertian. Klausul ini berisikan mengenai definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian ini. 2. Klausul mengenai jumlah pembiayaan dan penggunaannya Klausul ini menerangkan secara jelas mengenai jumlah fasilitas pembiayaan dan penggunaan dana tersebut oleh pihak kedua. 3. Klausul mengenai penarikan pembiayaan

skripsi


Sofiar Esha


39

Penarikan pembiayaan dapat dilakukan apabila semua persyaratan yang diajukan oleh pihak bank telah dipenuhi oleh pihak kedua. 4. Klausul mengenai jangka waktu Klausul ini menerangkan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut haruslah dilunasi dalam jangka waktu yang telah dituangkan dalam akad, apabila mundur dari tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda. 5. Klausul mengenai pembayaran angsuran dan denda Tata cara pembayaran yaitu menurut angsuran tetap, yaitu jumlah angsuran pokok pembiayaan dan nisbah/bagi hasilnya dibayar dalam beberapa kali tiap bulan berturut-turut dengan jumlah tertentu. Batas pembayaran angsuran maksimal sampai akhir bulan angsuran. Adapun sanksi dari keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda. 6. Klausul mengenai force majeure Klausul ini mengenai pembebasan denda untuk pihak kedua jika keterlambatan pembayaran angsuran itu disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan pihak kedua. 7. Klausul mengenai pengakuan hutang Klausul ini berisikan tentang pernyataan dari pihak kedua yang mengaku secara sah dan sebenar-benarnya berhutang dan karenanya berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut 8. Klausul mengenai jaminan Dalam jaminan harus dijelaskan secara terperinci, mengenai jenis jaminan, dan pengikatan jaminannya.

skripsi


Sofiar Esha


40

9. Klausul mengenai asuransi Di dalam klausul ini pihak bank mengasuransikan barang dan jaminan lainnya dan jiwa pihak kedua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 10. Klausul mengenai syarat-syarat yang harus diperhatikan pihak kedua Klausul ini berisikan tentang : a. Pernyataan menjamin dari pihak kedua bahwa dalam melakukan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta tidak ada sengketa yang sedang

terjadi,

yang

dapat

berpengaruh

merugikan

akad

pembiayaan; b. Hal-hal yang harus dilakukan pihak kedua terkait dengan pembiayaannya; c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pihak kedua terkait dengan pembiayaannya. 11. Klausul mengenai kewajiban tambahan debitur Kewajiban debitur untuk menandatangani akad pembiayaan dan/atau menyerahkan

dokumen-dokumen

lainnya

yang

terkait

dengan

pembiayaan ini. 12. Klausul pernyataan mengenai : Tata cara eksekusi seluruh jaminan apabila pembiayaan tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan. 13. Klausul mengenai biaya tambahan

skripsi


Sofiar Esha


41

Biaya tersebut meliputi : bea materai, biaya percetakan, biaya notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya lainnya. 14. Klausul mengenai penyelesaian perselisihan Klausula ini menerangkan cara penyelesaian sengketa, bila suatu hari nanti pemberian pembiayaan ini bermasalah. 15. Klausul mengenai domisili Klausula ini menerangkan tempat kedudukan hukum yang tetap. Penentuan domisili sebagai bentuk kepastian hukum apabila di kemudian hari pemberian pembiayaan bermasalah. 16. Klausul mengenai pemberitahuan Klausul ini menerangkan bahwa semua pemberitahuan mengenai akad ini dianggap disampaikan secara baik dan sah, bila dikirim dengan surat tercatat. 17. Klausul mengenai ketentuan tambahan a. Mengatur hak-hak terhadap kuasa debitur; b. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia; c. Ketentuan pemberlakuan akad perjanjian sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan.

2. Kriteria Prinsip Kehati-hatian BRI Syariah Cabang Surabaya. Pihak bank untuk dapat memperoleh keyakinan dari seorang debiturnya atas kemampuannya dalam melunasi hutangnya, kreditur dapat melakukan

skripsi


Sofiar Esha


42

penelitian dan analisis yang mendalam terhadap debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga memenuhi kriteria lainnya. Hal ini sangat erat kaitannya dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian. Adapun yang menjadi acuan bank dalam melakukan penelitian dan analisis terhadap debitur meliputi beberapa kriteria di bawah ini, yaitu : 1.

Prinsip-prinsip kepercayaan yang terdiri dari : a. Kebenaran identitas debitur maupun kebenaran dari usaha yang dikelolanya. b. Debitur mendapat pengakuan dari instansi yang terkait.

2.

Kehati-hatian yang meliputi : a. Pihak bank dalam memberikan pembiayaan harus berhati-hati, oleh karena itu Bank melakukan penelitian dan analisis yang mendalam terhadap calon debitur dengan cara melihat secara langsung kegiatan usaha calon debitur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga terhindar dari kasus usaha yang fiktif dan over pembiayaan. b. Melakukan wawancara dengan calon debitur atau owner/pemilik usaha. Dalam melakukan wawancara, calon debitur tidak bisa diwakilkan

kecuali

apabila

suatu

usaha

yang

dalam

kepemilikannya atas nama beberapa orang maka dapat diwakilkan dengan cara melihat akte pendirian usaha tersebut.

skripsi


Sofiar Esha


43

c. Melakukan wawancara dengan pihak ketiga atau rekan kerja untuk meminta second opinion, misalnya rekan bisnisnya maupun sesama bank. Dan yang paling penting pihak bank wajib meminta informasi dari Bank Indonesia, untuk mengetahui apakah calon debiturnya itu masuk black list/daftar hitam Bank Indonesia atau tidak. 3.

Harus memenuhi kriteria 5C yang terdiri dari : a. Character/Penilaian terhadap kepribadian. Yaitu penilaian kepribadian calon debitur dengan cara melihat secara langsung kehidupan sehari-hari seseorang/calon debitur. Selain dari itu bisa juga meminta informasi secara formal dari Bank Indonesia guna mengetahui apakah calon debitur pernah masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia atau tidak. b. Capital/Modal. Kriteria ini dapat dilihat di neraca calon debitur, yaitu adanya perbandingan antara aktiva dan pasiva. Dalam arti Bank dapat melihat komposisi modal yang seimbang. Keseimbangan modal inilah yang menjadi acuan Bank dalam memberikan pembiayaan. c. Capacity/Kemampuan. Bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon debitur. Kemampuan ini sangat penting karena kemampuan inilah yang menetukan besar kecilnya pendapatan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Untuk

skripsi


Sofiar Esha


dapat

mengetahui

kemampuan

calon

44

debitur,

bank

dapat

memperolehnya dengan cara : melihat riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihan yang pernah diikuti serta yang tak kalah penting adalah pengalaman kerja di masa lalu. d. Condition of Economy/kondisi ekonomi. Bank selalu meninjau suatu prospek usaha ke depannya. Apabila suatu usaha yang jenuh kurang mendapat perhatian dari Bank. Kesimpulannya Bank selaku kreditur selalu melihat prospek pasar/market. e. Collateral/agunan. Bank tidak bisa memberikan pembiayaan melebihi dari nilai jaminan/agunan yang dijaminkan oleh debitur. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan proteksi terhadap pembiayaannya, maka prinsip collateral atau agunan yang berupa aktiva tetap atau benda tidak bergerak dan benda bergerak tersebut di asuransikan. Pengikatan agunan yang digunakan BRI Syariah Cabang Surabaya dalam pemberian pembiayaan untuk barang tidak bergerak menggunakan SKMHT (Surat Kuasa Memegang Hak Tanggungan) untuk pembiayaan yang besarnya tidak lebih dari lima puluh juta rupiah dan Hak Tanggungan untuk pembiayaan yang besarnya lebih dari lima puluh juta rupiah. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau

skripsi


Sofiar Esha


45

tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Objek yang dapat dibebani Hak Tanggungan pada dasarnya adalah hak atas tanah (Hak Milik, HGB, HGU). Selanjutnya menyangkut apabila debitur wanprestatie maka berlakulah pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkitan dengan tanah mengenai eksekusi. Ada tiga cara eksekusi, yaitu : melakukan penjualan objek Hak Tanggungan, melaksanakan eksekusi sesuai dengan titel eksekutorial dan Parate Eksekusi. Sedangkan lembaga jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui 3 cara : Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 oleh Penerima Fidusia, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari

skripsi


Sofiar Esha


46

hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tinggi yang menguntungkan para pihak. Lembaga jaminan di atas sangat diutamakan oleh bank, karena dalam setiap pemberian pembiayaan selalu diikuti resiko yang bisa berupa tidak dilunasinya pembiayaan sehingga jaminan dapat digunakan sebagai ganti pembayaran dari hutang yang tidak terlunasi.

3. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian BRI Syariah Cabang Surabaya. Kriteria yang biasanya diterapkan Bank dalam memberikan pembiayaan yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian terbagi atas 2 (dua) bentuk : 1.

Pasar Sasaran. Yaitu berisi segmen-segmen pasar yang bisa dilayani.

2.

Kriteria resiko yang dapat dilayani. Yaitu ditentukan kriteria debiturnya. Dalam hal ini Bank menitik beratkan pada segi bisnis, misalnya : usaha calon debitur telah dijalankan selama minimal 2 tahun dan 1 tahun terakhir memperoleh laba. Bank dalam hal ini sebagai kreditur, menentukan ratio-ratio keuangan

yang wajib dipenuhi calon debitur, misalnya dilihat dari segi solvabilitas, profitabilitas dari calon debitur.

skripsi


Sofiar Esha


47

Usaha bank untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan calon debitur untuk mengembalikan pinjaman yaitu dengan melakukan analisis pembiayaan yang mendalam pada calon debitur. Bank Rakyat Indonesia menerapkan beberapa tahap dalam proses analisis tersebut, yaitu : 1. Memeriksa izin surat usaha yang dikeluarkan instansi yang terkait, bentuknya berupa SIUP, tanda daftar perdagangan. Apabila calon debitur mempunyai usaha pabrik atau peternakan maka harus ada izin HO, surat izin tempat usaha, dll. 2. Identitas calon debitur, misalnya : KTP. 3. Identitas usaha jelas. Dalam pemberian pembiayaan bank wajib bertindak secara hati-hati, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu Bank memberlakukan batasan-batasan dalam penyaluran dana, yaitu terdiri dari : 1. Penerapan dari kriteria 5C ( character/penilaian terhadap kepribadian, capital/modal, capacity/kemampuan, condition of economy/kondisi ekonomi, dan collateral/agunan); 2. Penerapan peraturan Batas Maksimum Penyaluran Dana yang dilakukan bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian Batas Maksimum Penyaluran Dana adalah suatu presentase perbandingan penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Batas Maksimum Penyaluran Dana dilakukan untuk mencegah agar

skripsi


Sofiar Esha


48

pembiayaan yang diberikan tidak melewati batas maksimum penyaluran dana, maka bank mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur dalam hal penentuan besar kecilnya jumlah pembiayaan. Setiap bank mempunyai limit/batasan pembiayaan yang diterapkan pada perorangan dan grup. Apabila melewati batas maksimum penyaluran dana maka dimintakan putusannya pada instansi atasannya dalam hal ini kantor wilayah. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , maka Batas Maksimum Penyaluran Dana dikelompokan sebagai berikut : a. Batas Maksimum Penyaluran Dana untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b.

Batas Maksimum Penyaluran Dana untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Bank tidak boleh memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang tidak dapat dibenarkan secara syariah. Kegiatan usaha yang tidak dapat dibenarkan secara syariah meliputi usaha yang mengandung unsur :

skripsi


Sofiar Esha


49

a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah); b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c. gharar, yaitu transaksi yang obyeknya tidak diketahui secara jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; d. haram, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah; atau e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. 4. Bank tidak boleh memberikan pembiayaan kepada calon debitur yang masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan mempunyai usaha yang masuk daftar usaha yang harus dihindari dari BI. Selain pembatasan diatas, Bank Syariah juga memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yang meliputi : 1. Bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan tanpa surat perjanjian tertulis;

skripsi


Sofiar Esha


50

2. Bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian; 3. Bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual beli saham, atau; 4. Memberikan pembiayaan melampaui batas maksimum penyaluran dana. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada debitur diharapkan akan berjalan lancar, oleh karena itu Bank berhati-hati dalam pengelolaan pembiayaan yang tertib dan demi pengamanan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Melakukan pengawasan terhadap rekening debitur setiap bulan, yaitu dengan mengawasi rekening koran debitur, pengawasan dengan cara ini biasanya disebut pengawasan pasif. b. Melakukan pengawasan secara on the spot atau mengunjungi secara langsung usaha debitur agar pembiayaan tepat sasaran dan dalam operasionalnya tidak sampai melakukan keputusan yang beresiko tinggi, pengawasan on the spot ini biasanya disebut dengan pengawasan aktif. c. Melakukan pengawasan dengan cara memantau informasi debitur melalui Bank Indonesia, apakah debitur termasuk dalam daftar hitam (black list).

skripsi


Sofiar Esha


51

Langkah-langkah pengawasan di atas adalah langkah-langkah represif, jika langkah-langkah di atas telah dilakukan dan terjadi suatu pembiayaan macet/debitur tidak memenuhi kewajibannya maka bank akan menyebut debitur tersebut wanprestatie. BRI Syariah Cabang Surabaya mempunyai kriteria tersendiri terhadap debitur yang dianggap wanprestatie, yaitu meliputi :9 1. Debitur tidak memenuhi kewajiban pembiayaan, maksudnya yaitu debitur tidak melakukan pembayaran nisbah/bagi hasil dan pokok pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan pokok dan nisbah/bagi hasil. 2. Debitur dalam melakukan pembayaran tidak berkesinambungan. Apabila debitur melakukan wanprestatie pihak bank biasanya memberikan sanksi kepada debitur. Akan tetapi perlu kiranya ditelusuri mengapa debitur tersebut wanprestatie, apakah debitur wanprestatie karena terpaksa (karena usahanya sedang turun maka debitur telat membayar angsuran) biasanya dalam bank keadaan ini disebut goodwill atau debitur wanprestatie memang dengan sengaja tidak membayar angsuran atau tidak ada iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, dalam bank keadaan ini disebut onwill. Selama debitur/nasabah dalam keadaan goodwill bank akan memberikan toleransi dalam hal pembayarannya, yaitu dengan cara :

9

Wawancara dengan Asisten Manager Operational BRI Syariah Cabang Surabaya, 16 oktober 2008

skripsi


Sofiar Esha


1. Penjadwalan

kembali

(rescheduling)

52

yaitu

perubahan

syarat

pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya, atau; 2. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan berupa : perpanjangan jangka waktu pembiayaan, pengurangan tunggakan nisbah/bagi hasil, penjualan asset sendiri untuk memenuhi sebagian kewajiban debitur kepada bank, yang disertai dengan penjadwalan kembali. Jika debitur/nasabah dalam keadaan onwill (tidak ada iktikad baik), bank akan langsung mengambil langkah-langkah hukum sebagai jalan keluarnya. Kesimpulannya, jika nasabah dalam keadaan goodwill permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, bank akan terus men-support nasabahnya tersebut agar bisa bangkit lagi dan memenuhi kewajibannya sebagai debitur dengan cara: 1. Diberikan rescheduling atau restructuring. 2. Penjualan asset sendiri untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Jika tetap tidak berhasil maka akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada pihak bank, akan tetapi jika nasabah dalam keadaan onwill (tidak ada iktikad baik) bank akan langsung menyelesaikan masalah tersebut lewat jalur hukum.

skripsi


Sofiar Esha


53

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan a. Prinsip Kehati-hatian (prudent banking) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hatihati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, maka pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur

untuk

memperoleh

keyakinan

atas

kemampuan

dan

kesanggupannya dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang

skripsi


Sofiar Esha


54

diperjanjikan. Penilaian ini meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur. b. BRI Syariah Cabang Surabaya telah melaksanakan Prinsip Kehatihatian yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini dapat dilihat dari proses pemberian fasilita pembiayaan, sebelum mengadakan perjanjian, bank melakukan penelitian secara seksama dan hati-hati terhadap calon debitur dalam bentuk melakukan analisis yang mendalam yang terbagi atas beberapa tahap. Dalam pengelolaan pembiayaan, bank juga bertindak hati-hati dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan, serta bank juga memberlakukan batasan-batasan dalam pemberian pembiayaan.

2. Saran A. Dalam memberikan pembiayaan bank harus lebih selektif dan hati-hati dalam memberikan pembiayaan, agar pembiayaan tersebut tidak macet dan tepat sasaran. B. Profesionalitas

dari

pejabat

pembiayaan

seyogyanya

selalu

ditingkatkan. Hal ini penting untuk menghindari penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada masyarakat seyogyanya tidak hanya terbatas pada pengusaha

skripsi


Sofiar Esha


55

yang sudah mempunyai modal kuat tetapi juga pada pengusaha kecil yang memenuhi persyaratan.

skripsi


Sofiar Esha

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Recommend Documents