KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa di Bukares, Rumania, pada tanggal 26 Juni 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL. Pasal 1 Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Bukares, Rumania, pada tanggal 26 Juni 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rumania dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *35427 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 24 Juni 1999PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttdBACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakartapada tanggal 24 Juni 1999MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA ttdMULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 114 Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIKepala Biro PeraturanPerundangundangan I Lambock V. Nahattands --------------------------CATATAN PERSETUJUANANTARAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADANPEMERINTAH ROMANIAMENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGANATAS PENANAMAN MODAL Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); Berkeinginan untuk meningkatkan dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati atas kedaulatan, keadilan dan saling menguntungkan serta untuk tujuan pengembangan kerjasama ekonomi antara kedua negara; Mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal tersebut akan mendorong untuk merangsang inisiatif usaha dan akan meningkatkan kemakmuran bagi kedua Negara; Telah menyetujui sebagai berikut: *35428 PASAL IDEFINISI Untuk tujuan Persetujuan ini: 1. Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang a. benda bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak lain seperti mortgages, gadai atau jaminan. b. saham, efek dan obligasi suatu perusahaan yang terkait di mana dalam bentuk badan hukum atau kepentingan-kepentingan kepemilikan perusahaan tersebut; c. tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan penanaman modal yang mempunyai nilai keuangan; d. hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta, merek dagang atau jasa, paten, rancang, industri, keahlian, rahasia dagang, nama dagang dan muhibah;
e. konsesi usaha yang diijinkan sesuai undang-undang atau berdasarkan kontrak yang bertalian dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari, mengolah, menambang atau mengeksploitasi sumber-sumber alam. f. penanaman modal kembali. 2. "Para Penanam Modal" berarti setiap warga negara atau perusahaan dari satu pihak yang dipengaruhi atau mempengaruhi penanaman modal di wilayah dari Pihak lain. 3. "Penanam Modal" berarti: a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia: Orang-orang yang menurut perundang-undangan Republik Indonesia adalah warganegara Indonesia. b. Dalam hubungan dengan Romania: Orang-orang yang, menurut perundang-undangan dari negara tersebut dianggap sebagai warganegara Romania; 4. "Perusahaan" berarti: a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia: Sesuatu perusahaan dengan berbentuk perseroan terbatas di wilayah Republik Indonesia atau suatu badan hukum yang dibentuk menurut undangundang yang berlaku. b. Dalam hubungan dengan Romania: Badan-badan usaha yang dibentuk atau sebagaimana diatur dalam undang-undang Romania dan yang memiliki berkedudukan dalam kegiatan ekonomi di wilayah Romania. *35429 5. "Transfer" diartikan jumlah yang dihasilkan dari penanaman modal dan, khususnya, meskipun tidak terbatas, termasuk laba, bunga, laba modal, dividen, royalti dan pendapatan lainnya. 6. Istilah "Wilayah" berarti: a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia: Wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam perundang-undangannya dan bagian dari landas kontinen dan laut yang berdekatan di mana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi PBB tahun 1982 mengenai hukum laut. b. Dalam hubungan dengan Romania: Wilayah Romania, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, dimana Romania melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional; PASAL II PENINGKATAN DAN PERLINDUNGANATAS PENANAMAN MODAL 1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal di wilayahnya oleh penanam modal dari Pihak lain, dan akan mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan perundang-undangan dan peraturannya.
2. Penanaman modal dari penanam modal atau perusahaan dari masing-masing Pihak pada setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain. PASAL III RUANG LINGKUP PERSETUJUAN 1. Persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Romania yang telah diberikan izin sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari Romania di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan izin sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya. 2. Persetujuan ini harus juga berlaku bagi penanaman modal yang dibuat oleh para penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya sebelum masa berlakunya Persetujuan ini dan diterima sesuai *35430 ketentuan hukum yang diterapkan oleh masing-masing Pihak. Namun, Persetujuan tidak berlaku pada perselisihan yang timbul sebelum Persetujuan ini berlaku. PASAL IV KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT 1. Tidak satu Pihakpun di dalam wilayahnya tunduk atas penanaman modal yang dilakukan, dan ditambah dengan bunga transfer yang dihasilkan oleh para penanam modal dari Pihak lainnya, diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan kepada penanaman modal yang dilakukan, dan (pengembalian atas bunga yang dihasilkan) oleh para penanam modal dari suatu negara Ketiga. 2. Tidak satu Pihakpun di dalam wilayahnya tunduk atas para penanam modal dari Pihak lainnya, berkenaan dengan manajemen, penggunaan, pemilikan atau pengaturan atas penanaman modal mereka, serta kegiatan apapun yang berhubungan dengan penanaman modal, perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan kepada para penanam modal dari suatu negara Ketiga. 3. Perlakuan yang disebutkan di atas tidak berlaku pada keuntungan atau hak istimewa yang diberikan kepada para penanam modal dari negara ketiga oleh salah satu Pihak berdasarkan keanggotaan Pihak tersebut di dalam kesatuan ekonomi atau kesatuan pabean, zona perdagangan bebas, persetujuan ekonomi multilateral atau internasional, atau berdasarkan suatu persetujuan yang dibuat antara Pihak tersebut dan negara ketiga mengenai penghindaran pajak berganda atau berdasarkan pengaturan perdagangan lintas batas. PASAL V PENGAMBIL-ALIHAN 1. Penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya tidak boleh diambil-alih, dinasionalisasi atau dikenakan tindakan yang mempunyai akibat yang sama (selanjutnya disebut "Pengambil-alihan") kecuali syarat-syarat di bawah ini dipenuhi:
a. tindakan diambil untuk kepentingan umum dan sesuai dengan proses hukum; b. tindakan tidak berdasarkan diskriminasi dibandingkan dengan tindakan yang diambil terhadap penanaman modal dan penanam modal dari negara Ketiga; c. suatu prosedur yang tepat dibentuk untuk menentukan jumlah dan metode pembayaran ganti rugi. 2. Ganti rugi harus sesuai dengan nilai dari penanaman modal yang dikenakan pada salah satu langkah-langkah *35431 yang disebutkan pada paragraf (1) dari pasal ini dan harus cepat, memadai dan efektif. 3. Jumlah ganti rugi harus ditentukan sesuai dengan prinsip penilaian yang diakui, seperti harga pasar yang wajar atas penanaman modal pada tanggal pengambil-alihan. Dalam kasus harga pasar tidak dapat dengan mudah ditentukan, ganti rugi harus ditentukan dengan pertimbangan prinsipprinsip yang wajar, antara lain, modal yang ditanamkan, nilai apresiasi atau depresiasinya, penghasilan-penghasilan, penggantian nilai dan faktor-faktor yang berkaitan. 4. Berdasarkan permintaan dari penanam modal yang terkait, jumlah ganti rugi dapat dinilai kembali oleh pengadilan atau badan yang berkompeten dalam kerangka jurisdiksi dari Pihak di wilayah di mana penanaman modal dilakukan. 5. Jumlah ganti rugi akhir yang ditentukan haruslah cepat dibayarkan kepada penanam modal, yang mempunyai hak untuk mentransfer tanpa penundaan atas jumlah tersebut, dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dipertukarkan. Dalam hal pembayaran kompensasi tertunda, penanam modal harus menerima bunga selama periode keterlambatan berjalan. PASAL VI GANTI RUGI ATAS KERUGIAN Penanam modal dari satu Pihak yang menanamkan modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, negara dalam keadaan darurat, revolusi, pemberontakan, kerusuhan atau kejadian yang setara, termasuk kerugian yang disebabkan oleh pengambil-alihan, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya, perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada penanam modal dari negara ketiga. Jumlah yang dihasilkan dari Pasal ini, jika ada, harus dapat ditransfer secara bebas. PASAL VII TRANSFER 1. Masing-masing Pihak harus mengijinkan transfer tanpa penundaan di dalam mata uang yang bebas dipertukarkan dari: a. transfer yang dihasilkan dari setiap penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain; b. hasil dari seluruh atau sebagian pencairan dari setiap penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya. c. dana pembayaran kembali atas pinjaman yang berkaitan dengan suatu penanaman modal; dan
d. pendapatan perseorangan, tidak sebagai warga *35432 negaranya, yang diijinkan untuk bekerja dalam kaitan dengan penanaman modal di wilayahnya dan jumlah lainnya yang memadai untuk menanggung pengeluaran yang berkaitan dengan manajemen penanaman modal. 2. Para pihak sepakat untuk melaksanakan transfer berhubungan dengan paragraf (1) dari pasal ini suatu perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kesepakatan untuk mentransfer yang berasal dari penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dari negara ketiga. 3. Setiap transfer yang berkaitan dengan persetujuan ini harus dilaksanakan sesuai nilai tukar resmi yang berlaku pada waktu transfer tersebut dilakukan. 4. "Tanpa penundaan", dalam pengertian pasal ini dianggap bahwa transfer yang dibuat dalam suatu periode yang biasanya diperlukan untuk menyiapkan formalitas transfer. Waktu yang diperlakukan dari saat ketika permohonan bersamaan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, diserahkan melalui cara tertentu, kepada pihak yang berwenang dan harus tidak melampaui, jika tidak ada masalah, dalam masa tiga bulan. PASAL VIIISUBROGASI Jika salah satu Pihak atau wakilnya yang ditunjuk telah memberikan suatu jaminan terhadap resikoresiko non komersial berkenaan dengan suatu penanaman modal oleh penanam modal di dalam wilayah Pihak lain dan telah melakukan pembayaran kepada penanam modal tersebut itu menurut jaminan termaksud, Pihak lain harus mengakui pengalihan hak dari penanam modal dimaksud kepada Pihak yang disebutkan terdahulu atau kepada wakilnya yang ditunjuk. Subrogasi dari Pihak yang disebut terakhir tidak boleh melebihi hak-hak asli penanam modal tersebut. Berkenaan dengan pembayaran transfer yang dibuat kepada Pihak lainnya berdasar dari subrogasi, ketentuan dari pasal VI dan VII harus berlaku. PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHANANTARAPENANAM MODAL DAN PIHAK 1. Untuk tujuan penyelesaian perselisihan berkenaan dengan penanaman modal antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lain, konsultan secara bersahabat, sedapat mungkin, harus dilakukan antara Pihak yang terkait dengan didasarkan atas keinginan untuk menyelesaikan permasalahan. 2. Jika konsultasi seperti disebutkan dalam paragraf (1) dari pasal ini tidak menghasilkan keputusan dalam waktu 6 bulan dari saat penyampaian permintaan penyelesaian, penanam modal dapat mengajukan perselisihan tersebut, *35433 sebagaimana dikehendakinya, untuk diselesaikan kepada: a. Peradilan Pihak, pada semua tingkat, yang berada pada wilayah jurisdiksi; atau b. Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID) sesuai Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Others States) yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 18 Maret 1965, atau
c. Peradilan arbitrase ad-hoc, jika disetujui oleh pihak-pihak yang berselisih, harus dibentuk dibawah peraturan pengadilan dari Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB (United Nations Commision on International Trade/UNCITRAL). 3. Untuk tujuan penyelesaian perselisihan seperti dimuat pada paragrap (2.b) dari pasal ini, setiap Pihak mengijinkan penyampaian perselisihan kepada arbiterasi internasional atau konsiliasi. 4. Dalam setiap proses yang melibatkan suatu perselisihan berkenaan dengan suatu penanaman modal, suatu Pihak tidak boleh memaksakan, sebagai usaha pembelaan atas hak kekebalannya, menuntut balik, hak perlawanan, di mana penanam modal yang terlibat telah menerima atau akan menerima, menurut jaminan atau kontrak garansi, indemnifikasi, atau kompensasi lainnya untuk seluruh atau sebagian dari setiap kerugian yang ditanggung. PASAL X PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAK 1. Perselisihan antar Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini hendaklah diselesaikan melalui perundingan diplomatik. 2. Jika perselisihan antar Pihak tidak dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu Pihak, diajukan ke sebuah peradilan abritrasi yang terdiri dari tiga anggota. Setiap Pihak dapat menunjuk seorang arbitrator, dan kedua arbitrator ini harus menentukan seorang ketua yang berasal dari negara ketiga. 3. Jika salah satu Pihak belum menunjuk arbitratornya dan belum memenuhi undangan dari Pihak lainnya untuk membuat penunjukan dalam waktu dua bulan, arbitrator harus ditunjuk, berdasarkan permintaan Pihak yang terakhir, oleh Presiden Mahkamah Internasional. 4. Jika kedua arbitrator tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menentukan ketua dalam waktu dua bulan setelah mereka ditunjuk, Ketua harus ditunjuk berdasarkan permintaan salah satu Pihak oleh Presiden Mahkamah Internasional. *35434 5. Jika, dalam kasus-kasus khususnya pada paragrap (3) dan (4) dari Pasal ini, Presiden Mahkamah Internasional tidak dapat melaksanakan fungsinya atau jika dia adalah warganegara dari salah satu Pihak, penunjukan harus dibuat oleh wakil presiden, dan jika yang bersangkutan tidak dapat atau dia adalah warganegara dari salah satu pihak, penunjukan harus dibuat oleh pejabat yang paling senior dari pengadilan yang bukan warga negara dari masing-masing Pihak. 6. Sebagai pokok ketentuan lain yang disetujui oleh Para Pihak, Pengadilan harus menentukan prosedurnya. 7. Masing-masing Pihak harus memikul biaya dari arbitrator yang telah ditunjuk dan menjalankan proses pengadilan biaya Ketua dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan proses arbiterasi ditanggung secara seimbang oleh para Pihak. 8. Keputusan-keputusan dari pengadilan harus final dan mengikat bagi masing-masing Pihak. PASAL XI PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Hal-hal yang diatur melalui Persetujuan ini dan Persetujuan lainnya yang didalamnya kedua Pemerintah adalah Pihak, maka ketentuan yang lebih menguntungkan haruslah berlaku bagi penanam modal. PASAL XII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTUDAN PENGAKHIRAN 1. Persetujuan ini harus diratifikasi menurut perundang-undangan atau prosedur hukum yang berlaku dari setiap Pihak dan mulai berlaku 30 hari setelah tanggal pemberitahuan terakhir oleh Pihak yang telah memenuhi prosedur ratifikasi secara internal. 2. Persetujuan ini harus berlaku untuk masa 10 tahun dan akan berlaku untuk 10 tahun berikutnya dan demikian untuk seterusnya, kecuali salah satu Pihak memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang pengakhiran Persetujuan ini satu tahun sebelum masa berakhir. Setelah berakhirnya periode awal, Persetujuan ini dapat diakhiri setiap saat dengan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari satu tahun sebelumnya. 3. Dalam kaitannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum berakhirnya Persetujuan ini, ketentuan dari Artikel I hingga XI harus tetap berlaku secara efektif untuk periode sepuluh tahun selanjutnya dari tanggal berakhirnya Persetujuan ini. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. *35435 DIBUAT dalam rangkap dua di BUKARES pada 26 JUNI 1997 dalam Bahasa Indonesia, Rumania dan Inggris. Ketiga naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku. UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA RUMANIA ttd. ttd. TUNKY ARIWIBOWO DAN RADU RUSANAMenteri Perindustrian Sekretaris Negaradan Perdagangan pada Kementerian Keuangan Anggota Kabinet TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.
TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAANDTHE GOVERNMENT OF ROMANIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Romania (hereinafter referred to as "Parties"); Desiring to encourage and create favourable conditions for investment by investors of one Party in the territory of the other Party based on the principles of mutual respect for *35436 sovereignty, equal and mutual benefit and for the purpose of the development of economic cooperation between both countries; Recognizing that the promotion and protection of such investments will be conducive to the stimulation of business initiative and to foster prosperity in both countries; Have agreed as follows: ARTICLE IDefinitions For the purpose of this Agreement: 1. The term "investment" means any kind of asset owned and invested by investors of one Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter, including but not exclusively: a. movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, liens or pledges; b. shares, stocks and debentures of companies wherever incorporated or interests in the property of such companies; c. claims to money or to any performance related to investment having a financial value; d. intellectual property rights including copyright, trade or service marks, patents, industrial designs, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
e. business concessions conferred by law or under contract related to investment including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources; f. reinvested returns. 2. "Investors" means any national or company of a Party who effected or is effecting investments in the territory of the other Party; 3. "National" means: a. In respect of the Republic of Indonesia: Natural person who, according to the laws of the Republic of Indonesia, are Indonesian nationals; b. In respect of Romania: Natural person who, according to its laws, are considered to be its citizens; 4. "Companies" means: *35437 a. In respect of the Republic of Indonesia: Any company with a limited liability incorporated in the territory of the Republic of Indonesia or any juridical person constituted in accordance with its laws; b. In respect of Romania: Legal entities which are constituted or otherwise duly organised under the law of Romania and have their seat, together with real economic activities in the territory of Romania. 5. "Returns" means the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties and other fees. 6. "Territory" means: a. In respect of the Republic of Indonesia: The territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and parts of the continental shelf and adjacent seas, over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or other rights in accordance with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea; b. In respect of Romania: The territory of Romania, the continental shelf and economic exclusive zone, on which Romania exercises sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law; ARTICLE IIPromotion and Protection of Investment
1. Each Party shall encourage and create favourable conditions for investments made in its territory by investors of the other Party, and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations. 2. Investments of nationals or companies of either Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Party. ARTICLE IIIScope of Agreement 1. This Agreement shall apply to investments by investors of Romania in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with the Law No. 1 of 1967 on Foreign Capital Investment and any law amending or replacing *35438 it, and to investments by investors of the Republic of Indonesia in the territory of Romania which have been granted admission in accordance with its laws and regulations in force. 2. This Agreement shall also apply to investments made by investors of either Party in the territory of the other Party prior to the entering into force of this Agreement and accepted in accordance with the legal provisions in force of either Party. However, the Agreement shall not apply to the disputes arising until the entering into force of this Agreement. ARTICLE IVMost-Favoured-Nation Provisions 1. Neither Party shall in its territory subject investments effected by, and income accruing to, investors of the other Party to treatment less favourable than that which it accords to investments effected by, and returns accruing to investors of any third State. 2. Neither Party shall in its territory subject investors of the other Party, as regards their management, use, enjoyment or disposal of their investment, as well as to any activity connected with these investments, to treatment less favourable than that which it accords to investors of any third State. 3. The treatment mentioned above shall not apply to any advantage or privilege accorded to investors of a third State by either Party based on the membership of that Party in economic or custom unions, free trade zone, economic multilateral or international agreement, or based on an agreement concluded between that Party and a third State on Avoidance of Double Taxation or based on cross-border trade arrangement. ARTICLE VExpropriation 1. Investments made by investors of one Party in the territory of the other Party shall not be expropriated, nationalized or subjected to other measures having similar effect (hereinafter referred to as "Expropriation") unless the following conditions are fulfilled: a. the measures are adopted in the public interest and in accordance with due process of law; b. the measures are not discriminatory compared to the measures taken against the investments and investor of third countries; c. a proper procedure is established to determined the amount and method of payment of compensation.
2. The compensation shall correspond to the value of the *35439 investment subjected to one of the measures mentioned in paragraph (1) of this Article and should be prompt, adequate and effective. 3. The amount of compensation shall be determined in accordance with recognized principles of valuation, such as the fair market value of the investment on the date of expropriation. In case that the market value cannot be easily ascertained, the compensation shall be determined on equitable principles taking into account, inter alia, the capital invested, it appreciation or depreciation, current returns, replacement value and other relevant factors. 4. Upon the request of the concerned investor, the amount of compensation can be reassessed by a tribunal or other competent body in framework of the jurisdiction of Party in the territory of which the investment has been made. 5. The amount of compensation finally determined shall be promptly paid to the investor, who has the right to transfer without delay these amounts, in freely convertible currencies. In the event that payment of compensation is delayed, the investor shall receive interest for the period of any undue delay in making payment. ARTICLE VICompensation for Damages or Losses Investors of one Party whose investments made in the territory of the other Party suffered losses owing to a war or other armed conflict, a state of national emergency, revolution, revolt, insurrection or other similar events, including losses occasioned by requisitioning, shall be accorded by the latter Party, as regards restitutions, indemnification, compensation or other settlement, a treatment not less favourable than that it accords to the investors of any third State. The amounts resulting from this Article, if any, shall be freely transferable. ARTICLE VIITransfer 1. Each Contracting Party shall allow the transfer without delay in a freely convertible currency of: a. returns accruing from any investment by an investor of the other Party; b. the proceeds from a total or partial liquidation of any investment by an investor of the other Contracting Party; c. funds in repayment of loans related to an investment; and d. the earnings of individuals, not being its *35440 nationals, who are allowed to work in connection with an investment in its territory and other amounts appropriated for the coverage of expenses connected with the management of the investment. 2. The Parties undertake to accord to transfers referred to in Paragraph (1) of this Article a treatment no less favourable than that accorded to transfers originating from investments made by investors of any third State. 3. Any transfer referred to in this Agreement shall be effected at the official exchange rate prevailing on the day the transfer is made. 4. "Without delay", in the meaning of this Article is considered the transfers which are made within a period normally required to prepare the formalities of transfer. The time runs from the date when the
application together with necessary documents were submitted in the proper way, to the competent authorities and should not exceed, if any case, a period of three months. ARTICLE VIIISubrogation In case one Party or any of its designated agency has granted any guarantee against noncommercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Party and has made payment to such investor under that guarantee, the other Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the former Party or any of its designated agency. The subrogation of the latter shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the other Party by virtue of such subrogation, the provision of Article VI and VII shall apply respectively. ARTICLE IXSettlement of Investment Disputebetween Investors and the Parties 1. For the purpose of solving disputes with respect to investments between a Party and an investor of the other Party, amicable consultations, as far as possible, shall take place between the parties concerned with a view to solving the case. 2. If consultations provided for in paragraph (1) of this Article do not result in a solution within six months from the date of request for settlement, the investor may submit the dispute, at his discretion, for settlement to: a. The Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction; or b. the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) provided for by the Convention on the Settlement of Investment *35441 Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington, on 18 March 1985; or c. an ad hoc arbitral tribunal which, unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute, shall be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 3. For the purpose of dispute settlement provided for in paragraph (2.b) of this Article, each Party hereby consents to the submission of an investment dispute to international conciliation or arbitration. 4. In any proceeding involving a dispute relating to an investment, a party shall not assert, as a defence its immunity, counter-claim, right of set-off, that the investor concerned has received or will receive, pursuant to an insurance or guarantee contract, indemnification or other compensation for all or part of any alleged loss. ARTICLE XSettlement of Disputes between the Parties 1. Disputes between the Parties regarding the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled through diplomatic negotiations. 2. If dispute between the Parties can not thus be settled within twelve months, it shall upon the written request of either Party, be submitted to an arbitral tribunal of three members. Each Party shall appoint one arbitrator, and these two arbitrator shall nominate a chairman who shall be national of a third State.
3. If one of the Parties has not appointed its arbitrator and has not follow the invitation of the other Party to make that appointment within two months, the arbitrator shall be appointed, upon the request of the latter Party, by the President of the International Court of Justice. 4. If both arbitrators cannot reach an agreement on the choice of the chairman within two months after they have been appointed, the chairman shall be appointed upon the request of either Party by the President of the International Court of Justice. 5. If, in the cases specified under paragraph (3) and (4) of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he is national of either Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and if the latter is prevented or if he is a national of either Party, the appointment shall be made by the most senior Judge of the Court who is not a national of either Party. *35442 6. Subject to other provisions agreed by the Parties, the tribunal shall determine its procedure. 7. Each Party shall bear the cost of the arbitrator it has appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the other costs associated with the conduct of arbitral proceedings shall be borne in equal parts by the Parties. 8. The decisions of the tribunal shall be final and binding for each Party. ARTICLE XIApplication of other Provisions Whenever any issue is governed by this Agreement and by any other agreement to which both Governments are Parties, more favourable provisions shall be applied to investors. ARTICLE XIIEntry into Force, Duration and Termination 1. This Agreement shall be ratified according to the constitutional or legal procedures of each Party and shall enter into force thirty days after the date of the latest notification by any Party of the accomplishment of its internal procedures of ratification. 2. The Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue to be in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounce in writing by either Party one year before its expiration. After the expiry of the initial period of its enforcement, the Agreement may be denounced at any time with not less than one year written notice. 3. In respect of investments made prior to the date termination of the present Agreement, the provisions of Article I to XI shall continue to be effective for a further period of ten years from the date of termination of the present Agreement. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE in duplicate at BUCHAREST on 26 JUNE 1997 in Indonesian, Romanian and English languages. The texts are equally authentic. If there is any dispute concerning the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA ROMANIA ttd. ttd. TUNKY ARIWIBOWO DAN RADU RUSANUMinister of Industry and Trade Secretary of State, Ministry of Finance Member of the Government
