KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa untuk lebih memperlancar proses penetapan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, dipandang perlu menetapkan mekanisme penetapan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 34); 5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN Pasal 1 Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan dengan : a. Tarif Dasar Tenaga Listrik;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
b. Tarif Tenaga Listrik Berkala; Pasal 2 (1) Penetapan Tarif Dasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a bertujuan untuk : a. memenuhi sebagian kebutuhan pendanaan untuk investasi, yang menjamin tersedianya tenaga listrik secara efisien dan berkelanjutan; b. menjamin keadaan keuangan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan agar sehat dan wajar; c. menyempurnakan penggolongan tarif dan struktur tarif listrik, sehingga tarif tenaga listrik untuk masing-masing golongan tarif semakin mendekati nilai ekonominya. (2) Besarnya Tarif Dasar Tenaga Listrik ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Menteri Pertambangan dan Energi. Pasal 3 (1) Penetapan Tarif Tenaga Listrik Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 buruf b bertujuan untuk mempertahankan agar nilai riil Tarif Dasar Tenaga Listrik tetap sama selama selang waktu dua penyesuaian Tarif Dasar Tenaga Listrik. (2)
Besarnya Tarif Tenaga Listrik Berkala ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi setiap 3 (tiga) bulan, apabila terjadi perubahan (peningkatan atau penurunan) salah satu, beberapa atau keempat unsur yang mempengaruhi biaya produksi tenaga listrik yaitu : a. harga bahan bakar; b. harga pembelian tenaga listrik oleh Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan; c. tingkat inflasi; d. nilai tukar tengah mata uang dollar Amerika terhadap rupiah;
(3)
Usaha
Penetapan Tarif Tenaga Listrik Berkala berpedoman pada ketentuan dan rumus pada Lampiran Keputusan Presiden ini. Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd S0EHART0
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 1994 Tanggal 8 Oktober 1994 PEDOMAN TARIF TENAGA LISTRIK BERKALA
I. RUMUS TARIF TENAGA LISTRIK BERKALA d(SR) = AdF+BdP+CdI+DdEr d(SR) = perubahan pendapatan penjualan tenaga listrik (%) dF = perubahan harga bahan bakar (%) dP = perubahan harga pembelian tenaga listrik (%) dl = perubahan tingkat inflasi (%) dEr = perubahan nilai tukar tengah mata uang dollar Amerika terhadap rupiah (%) A = koefisien pembebanan tahunan biaya bahan bakar terhadap pendapatan penjualan tenaga listrik B = koefisien pembebanan tahunan biaya pembelian tenaga listrik terhadap pendapatan penjualan tenaga listrik C = koefisien pembebanan tahunan komponen lokal blaya operasi terhadap pendapatan penjualan tenaga listrik D = koetlsien pembebanan tahunan komponen impor biaya operasi terhadap pendapatan penjualan tenaga listrik II. PENETAPAN BESAR KOEFISIEN PEMBEBANAN Koefisien pembebanan tahunan atas biaya bahan bakar, atas biaya pembelian tenaga Iistrik, atas komponen lokal biaya operasi dan atas komponen impor biaya operasi terhadap pendapatan penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Rumusan Tarif Tenaga Listrik Berkala angka I Lampiran Keputusan Presiden ini, ditetapkan pada setiap tahun anggaran dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang disahkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Koefisien pembebanan tahunan tersebut dapat direvisi atas dasar revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disahkan kembali oleh Menteri Pertambangan dan Energi III. TATA CARA PELAKSANAAN TARIF TENAGA LISTRIK BERKALA Penetapan Tarif Tenaga Listrik Berkala diatur dengan tata cara sebagai
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
berikut : 1. Persentase perubahan (peningkatan atau penurunan) tarif tenaga listrik rata-rata untuk seluruh golongan tarif tenaga listrik adalah sebesar persentase perubahan pendapatan penjualan tenaga listrik yang dihitung dengan rumus sebagaimana tersebut pada angka I Lampiran Keputusan Presiden ini. 2. Besar perubahan (peningkatan atau penurunan) pada komponenkomponen Tarif Dasar Tenaga Listrik yaitu Harga Langganan (Tarif Abonemen) atau Biaya Beban dan/atau Biaya Pemakaian bagi masing-masing golongan tarif tenaga listrik sebagai akibat perubahan tarif listrik rata-rata sebagaimana tersebut pada butir 1 angka III di atas ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi. IV. URAIAN RUMUS TARIF TENAGA LISTRIK BERKALA IV.a ACUAN PERISTILAHAN Rumus-rumus yang tercantum dalam butir IV.b sampai dengan IV.e menggunakan istilah-istilah dalam perhitungan laba/(rugi) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang disederhanakan sebagai berikut : LABA/(RUGI) PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN 1. 2.
PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK PENDAPATAN DARI BIAYA PENYAMBUNGAN DAN OPERASI LAINNYA JUMLAH PENDAPATAN OPERASI
3. 4.
BIAYA BIAYA a. b. c. d. e. f. BIAYA BIAYA BIAYA BIAYA
5. 6. 7. 8.
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK BAHAN BAKAR BIAYA MFO BIAYA HSD BIAYA BATUBARA BIAYA PANAS BUMI BIAYA GAS ALAM BIAYA BAHAN BAKAR LAINNYA PEMELIHARAAN - MATERIAL PEMELIHARAAN - JASA KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN ADMINISTRASI DAN LAINNYA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
9.
BIAYA PENYUSUTAN YANG DIREVALUASI JUMLAH BIAYA OPERASI
10. 11. 12. 13.
LABA OPERASI = PENDAPATAN OPERASI - BIAYA OPERASI PENDAPATAN DI LUAR OPERASI BIAYA (BEBAN) BUNGA PINJAMAN JUMLAH PENDAPATAN / (BEBAN) DI LUAR OPERASI
14.
LABA / (RUGI)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
