Praktik Terbaik untuk Jaminan Sosial dan Bentuk Hubungan Kerja yang Tidak Standar Nuno Meira Simoes da Cunha Spesialis Senior ILO DWT untuk Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik Jakarta – 25 Agustus 2016
Bentuk Hubungan Kerja yang Tidak Standar Pekerjaan Informal Konsep yang berbeda tetapi di berbagai kesempatan merepresentasikan kelompok pekerja yang sama – khususnya di negara seperti Indonesia
Bentuk Hubungan Kerja yang Tidak Standar dan Pekerjaan Informal Cakupan jaminan sosial seringkali merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk membedakan pekerjaan formal dan informal
Pekerjaan Informal Kompleks dan sangat Beragam
Tantangan yang dihadapi oleh pekerja dengan bentuk hubungan kerja yang tidak standar (1) – skema iuran • Ketidaksesuaian antara skema dan pola bekerja • Terkadang legislasi termasuk unsur-unsur yang mengarah pada eksklusi – – – – – –
Persyaratan untuk suatu hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja Jenis kontrak Skala badan usaha Jumlah jam kerja Ambang batas penghasilan Panjang minimal kontrak
• Akan tetapi, tidak hanya masalah hukum: – Kurangnya penegakkan dan kontrol • Kepatuhan yang rendah • Kapasitas pengawasan yang terbatas • Tantangan untuk menangani banyak individu dan unit mikro – Kurangnya organisasi/representasi dari pekerja
Tantangan yang dihadapi oleh pekerja dengan bentuk hubungan kerja yang tidak standar (2) – skema iuran • Kesulitan dalam memenuhi prosedur administrasi (termasuk biaya yang berkaitan); • Kurangnya informasi, kesadaran dan kepercayaan • Manfaat tidak selalu selaras dengan prioritas • Biaya (terutama untuk wiraswasta yang harus menanggung beban kontribusi ganda) • Kurangnya kapasitas untuk turut membayar kontribusi asuransi sosial secara teratur; – Penghasilan berfluktuasi atau tidak stabil • Sulit untuk menghitung pendapatan • Sulit untuk membayar secara bulanan
Tantangan yang dihadapi oleh pekerja dengan bentuk hubungan kerja yang tidak standar (3) – skema iuran • Tidak terkait langsung dengan status pekerjaan – Cakupan yang terbatas (lingkup dan cakupan pribadi) – Beberapa ditargetkan untuk yang paling miskin dan tidak mengikutsertakan mereka yang berada di ekonomi informal – Masalah kecukupan • Besarnya sektor pekerja/aktivitas di ekonomi informal dapat juga mengakibatkan penurunan pendapatan pajak
Cakupan perlindungan sosial “The missing middle”
Untuk banyak negara, ‘the missing middle’ mewakili mayoritas pekerja
2 Strategi untuk Memperluas Perlindungan Sosial • Track 1 – Perluasan melalui formalisasi – Fokus dalam kelompok yang lebih dekat ke ekonomi formal dan memiliki kapasitas membayar iuran
• Track 2 – Perluasan melalui skema non-iuran (SP Floors) – Secara independen dari status bekerja
Tidak saling eksklusif dan dapat saling mendukung
Mempermudah UKM dan pekerja dengan bentuk hubungan kerja yang tidak standar untuk berpartisipasi • Memungkinkan kontribusi kecil: Untuk skema sukarela, kontribusi yang terjangkau akan menjadi perhatian utama. • Contoh: Skema Mbao di Kenya; Filipina
• Meningkatkan investasi di layanan pengawasan • Perlunya keseimbangan antara sanksi dan insentif
• Menciptakan derajat fleksibilitas: Secara umum, skema yang ditargetkan pada pekerja dengan penghasilan rendah mencoba meminimalkan denda/sanksi saat tidak membayar iuran
• Menekan biaya overhead: Biaya transaksi seperti biaya manajemen menjadi lebih signifikan dalam konteks kontribusi kecil
Mempermudah UKM dan pekerja dengan bentuk hubungan kerja yang tidak standar untuk berpartisipasi Meningkatkan akses fisik: Banyak skema perlindungan sosial untuk pekerja informal berusaha untuk menciptakan akses yang mudah ke layanan • Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggabungkan beberapa tingkat kemitraan:
• Lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan mikro; • Pengusaha atau organisasi pengusaha, termasuk asosiasi profesi sektoral dan organisasi usaha kecil; • Serikat buruh dan organisasi pekerja; • Organisasi non-pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat lainnya
• “The aggregator model” – mendaftarkan kelompok dan bukan individu • Contoh: Filipina; Ekuador • Inovasi melalui teknologi: • Teknologi ponsel memberikan kemungkinan baru untuk menciptakan cara yang lebih baik untuk perlindungan sosial • Cth: Skema Mbao di Kenya dimana iuran bisa dibayar melalui ponsel
Mempermudah UKM dan pekerja dengan bentuk hubungan kerja yang tidak standar untuk berpartisipasi • Menggunakan skema yang disederhanakan (Monotax)
• Untuk UKM dengan pendapatan dibawah level tertentu, dimungkinkan satu kali pembayaran yang ditentukan (setiap bulannya) daripada berbagai iuran jaminan sosial dan pajak • Tingkat kontribusi yang berbeda menurut klasifikasi berdasarkan pendapatan tahunan; jumlah karyawan; dan dalam beberapa kasus: penggunaan lahan dan konsumsi listrik • Skema manfaat dari subsidi pemerintah (UKM yang memilih skema ini dibebaskan dari beberapa jenis pajak dan bagian dari kontribusi jaminan sosial)
Menyediakan insentif keuangan untuk partisipasi • Kontribusi dari pemerintah dapat menjadi motivasi yang kuat.
• Contoh: Rwanda – Pemerintah memberikan subsidi 50% dari iuran pekerja informal Costa Rica – tergantung pada tingkat pendapatan Di beberapa negara bagian di India, pemerintah memberikan kontribusi melalui “the Welfare Workers Fund” Di India, asuransi kesehatan untuk pekerja rumah tangga dan keluarganya sepenuhnya disubsidi – pekerja hanya membayar biaya pendaftaran/pembaharuan (setiap tahun)
Meningkatkan akses ke program pemerintah yang ada • Mengadaptasi pendekatan yang ada untuk merespon kebutuhan yang lebih luas dari pekerja. • Di Filipina, pemerintah mengembangkan metode kontribusi alternatif untuk meningkatkan akses ke dua jenis sistem jaminan sosial nasional: PhilHealth, skema asuransi kesehatan nasional, dan sistem jaminan sosial nasional yang menyediakan manfaat pension, sakit, maternitas, disabilitas, dan kematian.
• Program perlindungan sosial sektoral dapat digunakan untuk menghubungkan pekerja dengan skema perlindungan sosial pemerintah yang ada • WWFs sebagai cara untuk mendaftarkan pekerja informal dalam skema kesehatan nasional untuk mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan (Rashtriya Swasthya Bima Yojana - RSBY
• Memperluas cakupan skema yang ada berarti meningkatkan kesadaran dan akses ke informasi
• Manfaat “(Un) Employment”
Tujuan: Melindungi pekerja dan keluarganya terhadap hilangnya pekerjaan dan pendapatan Mempertahankan pengangguran dan keluarganya dalam kondisi hidup sehat dan wajar (C168, art.16)
Mempromosikan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif untuk pekerjaan penuh, produktif dan dipilih (C168, art.2&7)
Manfaat UI
1. Memberikan jaminan pendapatan
2. Meningkatkan ketrampilan dan kecocokan pasokan/ permintaan tenaga kerja
ALMP
Definisi: Asuransi Pekerjaan (C.168) • Pengangguran: tidak bekerja, mampu bekerja dan bersedia bekerja • Prinsip Asuransi sosial (mengumpulkan risiko) • Pembayaran berkala (keterbatasan pembayaran pesangon satu kali) • Promosi Ketenagakerjaan • Pengembangan ketrampilan dan kemampuan bekerja
Tolak ukur yang direkomendasikan oleh Konvensi ILO 168
Mengapa peraturan pesangon seringkali tidak ditegakkan? 1.
2.
Dalam kasus kebangkrutan dan pengurangan pekerja, pengusaha seringkali kekurangan sumber daya untuk menyediakan pesangon untuk pekerja yang diberhentikan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memantau apakah pengusaha telah memberikan pesangon dengan benar. Dalam kasus pelanggaran oleh pengusaha, pekerja yang diberhentikan bisa mendapatkan pesangon hanya ketika mereka mengajukan keluhan kepada lembaga pemerintah, yang banyak pekerja merasa enggan.
Para pekerja yang lebih terorganisir dan vokal cenderung untuk mendapat pesangon, sementara hak pekerja yang → tidak terorganisir dan dengan suara lemah seringkali diabaikan.
Perbedaan antara UI dan Perlindungan Sosial Wajib Asuransi Pengangguran (UI)
Siapa yang menanggung biaya?
Kemungkinan ketidakpatuhan bagi pengusaha
Pencegahan PHK
Ditanggung bersama oleh semua pengusaha dan pekerja (dan pemerintah di beberapa negara)
Wajib Pesangon
Semua beban diletakkan secara eksklusif dan berat pada pengusaha yang memberhentikan pekerja
Rendah
Tinggi
Tidak terlalu kuat
Kuat (bila dengan ketat diberlakukan
Desain UI sangat kompleks (berbagai pilihan desain) Bagaimana menyeimbangkan jamsos yang ada dengan skema UI baru? Tantangan politik besar Dialog tripartit Kebijakan “custom made”
Tata kelola lembaga jaminan sosial • ISSA memilih 5 prinsip untuk digunakan sebagai referensi oleh lembaga Jaminan Sosial : – – – – –
Akuntabilitas Transparansi Prediktabilitas Partisipasi Dinamis
Partisipasi merujuk pada pendidikan aktif dan keterlibatan efektif dari pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan kepentingan mereka. Partisipasi pemangku kepentingan tergantung akses informasi dan kemampuan untuk mengerti dan bertindak Anggota dan penerima manfaat harus memiliki cara untuk mengawasi mereka yang bertanggungjawab terhadap manajemen jamsos
C.102 Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 Article 72(1) memerlukan partisipasi representasi dari: Orang yang diproteksi
Administrasi Tripartit Pengusaha
Entitas publik
Growing recognition in Asia • Unemployment benefits & other income security measures facilitate recovery and economic growth – Smooth consumption – Boost domestic demand for goods and service – Need for additional protection in context of Labour Law reforms which include more flexibility in hiring and firing – Challenges regarding the effectiveness of some employment protection mechanisms such as severance payments • How many workers do actually benefit from it? • How many companies are able to comply with it?
