POTENSI DAN KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT Oleh: Billy Hindra 1)

PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 14-23

POTENSI DAN KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT Oleh: Billy Hindra 1)

I.

PENDAHULUAN Sumberdaya hutan di Indonesia seluas 120 juta hektar mempunyai

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sehingga hutan kita tidak hanya menjadi milik bangsa Indonesia saja tetapi juga menjadi milik masyarakat Internasional. Namun pada kenyataannya kita belum mampu memelihara sumber daya hutan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, terbukti kerusakan hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai kurang lebih 59,2 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 41,5 juta hektar di luar kawasan hutan, sehingga sasaran indikatif RHL seluas 100 juta hektar dengan laju degradasi mencapi kurang lebih 2,83 juta hektar per tahun. Disamping itu terdapat lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 42,1 juta hektar yang sebagian berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Deforestrasi dan degradasi hutan dan lahan tersebut terjadi pada berbagai fungsi dan jenis formasi hutan termasuk hutan mangrove dan hutan pantai. Pada saat ini, diperkirakan 1,8 juta hektar hutan mangrove yang berada dalam Kawasan Hutan Negara dan 4,8 juta hektar hutan mangrove di luar Kawasan Hutan Negara (hutan milik/hutan rakyat) dalam kondisi rusak. Untuk menanggulangi hal tersebut, telah dilakukan upaya pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktivitas hutan dan lahan. Departemen Kehutanan telah menfasilitasi penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan) melalui berbagai kegiatan pembuatan tanaman, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air serta kegiatan RHL lainnya yang bersifat spesifik sesuai kebutuhan dan karakteristik lokasi. Kegiatan Gerhan dilaksanakan di dalam kawasan hutan seperti reboisasi, mangrove, dan lain-lain dan di luar kawasan hutan seperti penghijauan, hutan rakyat, hutan pantai/mangrove dan lain-lain sampai tahun 2005 luas hutan dan lahan yang direhabilitasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui skim Gerhan seluas 295.455 ha dan 430.628 ha masing-masing _______________ 1)

Direktur Bina Perhutanan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Jakarta

14


untuk tahun anggaran 2003 dan 2004. Adapun rincian selengkapnya rencana dan realisasi Gerhan disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Rencana dan realisasi Gerhan Lokasi

2003 Rencana (ha) 163.144

Realisasi (ha) 160.153

2004 Rencana (ha) 222.607

Dalam Kawasan Luar 136.856 135.302 277.393 Kawasan Jumlah 300.000 295.455 500.000 Sumber : Ditjen RLPS, 2003 dan 2004

Jumlah


Rencana (ha) 385.751


247.459

414.249

382.761

430.628

800.000

726.083

Dari Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi rehabilitasi dan penanaman di luar kawasan yaitu penanaman di areal hutan rakyat mempunyai proporsi sebesar 51,78%. Hal ini berarti bahwa penanaman di luar kawasan khususnya di hutan rakyat juga mendapatkan prioritas yang tinggi dari pemerintah. Dalam perkembangannya selain untuk rehabilitasi dan konservasi lahan, pembuatan hutan tanaman terus digalakkan khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Saat ini pasokan bahan baku industri dari hutan alam semakin berkurang, sehingga kekurangannya dapat dipenuhi dari pembuatan hutan tanaman yang salah satunya melalui pembangunan hutan rakyat. Dari hutan rakyat dapat diperoleh manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung seperti peningkatan produktivitas lahan, pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan sumber bahan baku industri, sedangkan manfaat tidak langsung berupa kelestarian fungsi ekologi seperti pengaturan tata air, udara bersih, erosi terkendali, dan lain-lain. Dalam kerangka itulah Pemerintah terus berupaya untuk menggalakkan pembangunan hutan rakyat diantaranya dengan memberi pinjaman kepada masyarakat petani yang umumnya kekurangan modal untuk membangun hutan rakyat melalui program Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) yang dimulai sejak tahun 1996. Namun sejak tahun 2001 bantuan kredit tersebut tidak dapat dilanjutkan karena diperlukan evaluasi terhadap dana/kredit yang telah disalurkan dan adanya amanat PP 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang mengatur penyelenggaraan skim kredit melalui

15


Rekening Pembangunan Hutan yang diatur melalui SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pembahasan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hutan rakyat baikl melalui program Gerhan, subsidi pemerintah, DAK DR dan swadaya sampai dengan saat ini harus terus ditingkatkan karena tidak dapat dipungkiri bahwa hutan rakyat mempunyai kontribusi yang sangat besar di sektor kehutanan. Lebih lanjut hutan rakyat dipandang mempunyai prospek yang sangat bagus untuk mendukung industri perkayuan nasional.

II.

POTENSI Untuk mengetahui produksi kayu dan jenis kayu dari hutan rakyat yang

dibutuhkan oleh industri perkayuan yang ada, perlu diketahui luas hutan rakyat yang sudah dibangun, jenis-jenis tanaman hutan rakyat, kelas (sebaran) umum, dan lokasi sehingga dapat diperkirakan potensi hutan rakyat yang dapat dipanen secara lestari. Produksi kayu dari pengelolaan hutan baik dilakukan oleh HPH, HPHTI, maupun Hutan Rakyat harus berdasarkan potensi hutan yang tersedia. Target produksi yang melebihi

kemampuan akan menyebabkan turunnya potensi hutan yang pada

gilirannya akan menyebabkan pengelolaan hutan tidak lestari. Berkaitan dengan hal tersebut, maka target produksi kayu harus disesuaikan dengan kemampuan potensi yang tersedia. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi hutan rakyat adalah luas lahan, volume kayu dan jumlah pohon baik dari jenis yang dominan maupun dari jenis yang tidak dominan. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh, luas hutan rakyat yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2004 adalah seluas kurang lebih 1,5 juta Ha yang terdiri dari hutan rakyat swadaya, hutan rakyat subsidi, hutan rakyat melalui KUHR, hutan rakyat yang dibangun melalui dana DAK DR, maupun hutan rakyat yang dibangun melalui program Gerhan. Adapun data luas hutan rakyat berdasarkan alokasi sumber dana dapat disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan data pada Tabel 2, terlihat bahwa luasan hutan rakyat terluas diperoleh dari kegiatan pembangunan hutan rakyat swadaya (61%) disusul kemudian kegiatan Gerhan (26%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari manfaat hutan rakyat, dan secara swadaya membangun hutan rakyat di lahan miliknya. Lebih lanjut berdasarkan luas hutan rakyat sebesar kurang lebih 1,5 juta hektar, apabila

16


kelas umur dan diameter diketahui maka dapat diperoleh perkiraan potensi/volume kayunya. Tabel 2. Luas hutan rakyat per propinsi berdasarkan alokasi sumber dana No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Propinsi

HR Swadaya (Ha) 16.563,40 45.692,10 38.993,80 10.337,00 5.591,00 12.489,25 0,00

HR Subsidi (Ha) 6.763,20 1.075,00 0,00 0,00 1.110,00 7.670,00 0,00

HR KUHR (Ha) 2.226,00 677,00 0,00 600,06 0,00 6.137,95 0,00

HR DAK DR (Ha) 2.295,32 280,00 80,00 719,00 488,00 85,00 0,00

HR Jumlah (Ha) Gerhan (Ha) 3.000,00 30.847,92 8.480,00 56.204,10 14.682,00 53.755,80 7.375,00 19.031,06 2.475,00 9.664,00 5.100,00 31.482,20 645,00 645,00

NAD Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bangka Belitung 8. Bengkulu 3.349,00 62,50 0,00 340,00 1.000,00 4..751,50 9. Lampung 222,50 100,00 0,00 0,00 13.700,00 14.022,50 10. DKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jakarta 11. Jabar 86.900,74 15.012,00 12.521,40 1.538,00 50.552,00 166.524,14 12. Banten 8.861,00 0,00 1.150,66 0,00 9.600,00 19.611,66 13. Jateng 174.125,59 44.351,19 4.796,43 5.313,20 97.143,00 325.729,41 14. DIY 26.760,70 14.154,00 0,00 411,70 13.690,00 53.016,40 15. Jatim 84.738,07 18.980,75 7.005,83 1.660,00 100.987,00 213.371,65 16. Bali 6.610,24 3.582,50 0,00 155,00 2.730,00 13.077,74 17. NTB 8.610,58 1.405,00 1.000,58 0,00 5.350,00 16.366,16 18. NTT 147.300,00 8.595,00 0,00 0,00 5.850,00 161.745,00 19. Kalbar 4.419,00 85,00 0,00 300,00 6.780,00 11.584,00 20. Kalteng 10.054,00 0,00 0,00 495,00 5.000,00 15.549,00 21. Kalsel 94.271,50 705,00 0,00 3.080,00 10.380,00 108.436,50 22. Kaltim 8.424,00 0,00 650,00 0,00 2.700,00 11.774,00 23. Sulut 4.481,00 33,00 350,00 25,00 3.500,00 8.389,00 24. Gorontalo 14.071,00 0,00 150,00 0,00 4.238,00 18.459,00 25. Sulteng 8.049,55 100,00 0,00 300,00 3.550,00 12.099,55 26. Sultra 705,00 450,00 0,00 725,00 3.100,00 4.980,00 27. Sulsel 134.962,25 6.856,39 3.520,00 308,00 18.937,00 164.583,64 28. Malut 0,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00 4.650,00 29. Maluku 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.900,00 3.900,00 30. Papua 9.180,00 0,00 0,00 219,70 1.255,00 10.654,70 31 Irjabar 2.960,00 0,00 0,00 0,00 550,00 3.510,00 Jumlah 966.722,27 131.090,53 41.785,91 18.917,92 409.899,00 1.568.415,63 Sumber: Data dan Potensi Hutan Rakyat, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Rakyat, Ditjen RLPS, 2004

17


III. DISTRIBUSI Hutan rakyat banyak dijumpai di Pulau Jawa, hal ini dibuktikan bahwa sekitar 50% dari luas hutan rakyat di Indonesia berada di Pulau Jawa (Tabel 2), hal ini disebabkan karena hutan rakyat telah lama dikenal dan dipraktekan oleh masyarakat secara tradisional dan turun temurun. Petani hutan rakyat umumnya telah melakukan kegiatan penanaman di lahan-lahan miliknya. Meskipun luas kepemilikan lahan di Pulau Jawa relatif lebih sempit dibandingkan dengan kepemilikan lahan di luar Pulau Jawa, pada kenyataannya kepemilikan lahan rata-rata di Pulau Jawa berkisar antara 0,25-1 hektar per kepala keluarga. Namun demikian, hampir setiap KK di Pulau Jawa mempunyai Hutan Rakyat, hal ini disebabkan karena lokasi penanaman Hutan Rakyat di Jawa dilakukan di lahan-lahan pekarangan, kebun, talun,tegalan, dan lain-lain. Jenis tanaman hutan rakyat yang umum dikembangkan adalah jenis tanaman yang termasuk jenis-jenis berdaur pendek (antara 5-8 tahun) seperti, sengon, mahoni, gmelina, dan lain-lain. Pola penanaman yang biasa digunakan dalam hutan rakyat adalah pola campuran dimana tanaman kayu-kayuan dicampur dengan tanaman multiple purpose tree specie (MPTS) seperti rambutan, mangga, durian, petai, dan lain-lain ataupun tanaman semusim (palawija) dimaksudkan untuk penanaman jangka pendek dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup petani sambil menunggu dan memelihara tanaman kayunya yang umumnya dapat dipanen setelah 5-6 tahun. Komposisi jenis tanaman hutan rakyat biasanya terdiri dari tanaman kayu-kayuan (70%) dan tanaman MPTS (30%), komposisi ini diharapkan dapat memberikan kesinambungan dan kelestarian hasil. Adapun jenis pohon yang ditanam secara dominan di lahan milik sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat dikatakan bahwa tanaman kayu jati mendominasi (35%) dalam komposisi hutan rakyat, diikuti oleh sengon (26%) dan mahoni (20%). Ini berarti bahwa petani hutan rakyat lebih memilih jenis tanaman yang mempunyai daur relatif lebih panjang seperti jati dan mahoni daripada jenis tanaman berdaur pendek seperti sengon. Hal ini dapat dimaklumi karena kayu jati dan mahoni di mata petani hutan rakyat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi meskipun para petani harus menunggu waktu yang relatif lebih lama untuk memanen.

18


Tabel 3. Jenis tanaman hutan rakyat yang dominan ditanam masyarakat (jumlah pohon dan jumlah pohon yang siap tebang) No

Jenis

1.

Akasia

2.

Cendana

3.

Jumlah pohon

Jumlah pohon siap tebang

32.020.079

2.069.695

66.331

20.245

Jati

79.712.479

18.446.024

4.

Mahoni

45.259.541

9.497.192

5.

Pinus

5.823.301

2.715.576

6.

Sengon

59.834.301

34.613.228

7.

Sonokeling

2.352.651

742.543

8.

Sungkai

1.010.773

381.240

226.080.019

78.485.923

Jumlah: Sumber : Hasil Sensus BPS, 2003 IV. PRODUKSI LESTARI

Pengelolaan hutan rakyat masih bersifat subsisten (pemanenan dilakukan sesuai dengan kebutuhan keluarga, misalnya untuk biaya sekolah, hajatan atau memenuhi kebutuhan untuk kontruksi rumah sendiri) dan dilakukan secara individual pada lahan miliknya. Hal ini menggambarkan bahwa hutan rakyat adalah tidak mengelompok pada satu hamparan akan tetapi terbesar berdasarkan letak, luas pemilikan lahan yang relatif sempit dan keragaman pola usahatani. Berdasarkan hak tersebut, dapat dikatakan dengan luas kepemilikan yang relatif kecil merupakan salah satu keunggulan hutan rakyat karena dengan luasan yang kecil akan menekan terjadinya konflik kepemilikan lahan. Pengelolaan hutan rakyat ini umumnya belum mengacu pada aspek-aspek manajemen hutan dimana penanaman dapat dilakukan kapan saja meskipun tidak dilakukan penebangan, dan sebaliknya penebangan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan akan tetapi diwajibkan untuk menanam kembali. Konsep ini belum berdasarkan kontinuitas hasil yang dapat diperoleh dari perhitungan pemanenan yang sebanding dengan pertumbuhan (riap) tegakan, sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian akan hasil yang lestari jika intensitas penebangan terus meningkat dan tidak ada batas maksimum berapa jumlah pohon yang boleh ditebang.

19


Peningkatan intensitas penebangan hutan rakyat saat ini terjadi seiring dengan meningkatnya peranan hutan rakyat sebagai pemasok bahan baku industri perkayuan. Oleh karena itu kelestarian hasil hutan rakyat menjadi kebutuhan yang tidak mungkin ditunda lagi karena laju kebutuhan pasokan bahan baku kayu untuk industri terus meningkat. Dengan demikian diperlukan perencanaan pengaturan hasil hutan rakyat untuk membatasi jumlah penebangan dan mengatur kemampuan hutan rakyat dalam menyuplai kebutuhan kayu pada industri perkayuan secara kontinyu. Dengan demikian dengan pengaturan hasil hutan rakyat diharapkan kebutuhan bahan baku kayu industri dapat diperoleh secara kontinyu dari dalam daerah sendiri. Lebih lanjut untuk menjamin kelestarian pengelolaan hutan rakyat adalah untuk menghasilkan produksi secara kontinyu (lestari) dengan tujuan pencapaian keseimbangan antara pertumbuhan dan pemanenan hasil setiap tahun atau periode tertentu dengan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian ekologis. Berdasarkan data pada Tabel 3 di atas, dengan asumsi volume per pohon/btg sebesar 0,25 m3 maka volumenya sebesar 0,25 x 226.080.019 = 56.520.004 m3. Dengan demikian, apabila daur rata-rata tanaman diasumsikan 8 tahun, maka akan diperoleh estimasi produksi lestari sebesar 7 juta/tahun. Di samping jumlah tebanganyang menjamin kelestarian hasilhutan rakyat, juga dapat dilihat dari struktur hutan yaitu dapat dilihat dari dua hal yaitu sebaran umur (diameter) pohon dan pertumbuhan (riap) tegakan. Umur (diameter) pohon dapat mencerminkan aspek kelestarian (kelangsungan) pengelolaan hutan rakyat. Penebangan yang dilakukan pada setiap tahun adalah pada tegakan yang telah memenuhi diameter tertentu atau telah mencapai umur daurnya. Dengan demikian apabila penebangan dilakukan pada umur tertentu (sesuai dengan daurnya) perlu segera dilakukan permudaan untuk menjamin kelestarian hasil hutan rakyat. Adanya tuntutan konsumen luar negeri khususnya dari Eropa dan Amerika Serikat yang menghendaki agar produk-produk kayu dari Indonesia termasuk dari Hutan Rakyat merupakan hasil produk yang berasal dari pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Untuk itu petani hutan rakyat dituntut untuk tetap komit dalam menjaga dan terus mengembangkan usaha hutan rakyat. Untuk menjamin hasil hutan rakyat yang ramah lingkungan tersebut diperlukan program sertifikasi produk hutan rakyat. Melalui program ini dapat memberikan insentif yaitu berupa harga kayu yang cukup tinggi

20


kepada pengelola hutan yang mampu menunjukkan bahwa mereka telah mengelola hutan rakyatnya secara lestari.

V.

KELEMBAGAAN Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa hutan rakyat pada umumnya dilakukan

secara perorangan (individual) pada lahan miliknya sehingga tidak mengelompok tetapi tersebar berdasarkan letak, luas kepemilikan lahan dan keragaman pola usaha taninya. Pada umumnya petani pemilik hutan rakyat ini tergabung dalam kelompok tani hutan rakyat yang masih sangat sederhana dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan rakyat (penanaman, pemeliharaan, penebangan dan pemasaran) ditentukan oleh kebijakan masing-masing keluarga. Untuk menjamin kelestarian hasil hutan rakyat diperlukan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat sehingga terbentuk adanya aturan internal yang mengatur system penebangan yang disepakati oleh setiap anggotanya, dan lain-lain. Tahapan proses dalam rangka penguatan kelembagaan hutan rakyat adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi kelembagaan 2. Aturan dan kesepakatan 3. Pengembangan rencana aksi (action plan) 4. Monitoring dan evaluasi partisipatif. Strategi yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan kelembagaan hutan rakyat diantaranya harus mampu menyerasikan antara lembaga formal dan non formal dalam konteks pengelolaan hutan. Strategi pengembangan kelembagaan hutan rakyat didasarkan atas identifikasi kekuatan dan kelemahan kedua lembaga. Adapun langkah-langkah penguatan kelembagaan hutan rakyat, yaitu : a. Pengembangan kelembagaan hutan rakyat -

Identifikasi kelembagaan potensial

-

Penumbuhan motivasi/animasi

-

Penumbuhan kelembagaan

-

Pengembangan kelembagaan (fasilitasi kapasitas SDM/Pengurus, fasilitas mekanisme manajemen dan kelembagaan, fasilitasi pengembangan aktivitas dan usaha, serta pengembangan kemitraan).

21


b. Pengembangan kelembagaan ekonomi Kelembagaan ekonomi rakyat adalah suatu kelembagaan yang tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat atas inisiatif mereka. Upaya pengembangan kelembagaan ekonomi yang berlandaskan atas azas kekeluargaan melalui beberapa langkah, antara lain : •

Langkah I : Mendorong dan membimbing masyarakat agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok. Anggota kelompok haruslah terdiri dari masyarakat yang saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama, sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi. Bimbingan dan bantuan kemudahan diberikan oleh instansi pembina atau pihak lain yang mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian. Kelompok masyarakat yang telah terbentuk dapat diklasifikasikan dalam 4 tingkatan, yaitu :

•

-

Tingkat I : Kelompok Pemula

-

Tingkat II : Kelompok Lanjut

-

Tingkat III : Kelompok Madya

-

Tingkat IV : Kelompok Utama

Langkah II : Menumbuhkan gabungan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang sudah tumbuh didorong dan dibimbing agar mau dan

mampu

bekerjasama

antar

kelompok

dalam

bentuk

gabungan

kelompok/asosiasi yang mampu memberi manfaat secara lebih besar bagi para anggotanya, seperti :

•

-

Menghimpun peningkatan modal usaha

-

Memperbesar skala usaha

-

Meningkatkan posisi tawar menawar (bargaining potition)

-

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha.

Langkah III : Menumbuhkan lembaga ekonomi formal Dapat dilakukan melalui berbagai latihan dalam bentuk kursus atau magang yang dirancang secara khusus seperti kursus pengembangan motivasi berprestasi, kursus manajemen partisipatif, pelatihan/kursus kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha dan atau simpan pinjam kelompok, dan lain-lain.

22


Proses kelembagaan dan penguatan kelembagaan hutan rakyat memiliki peran yang penting dalam pengelolaan hutan rakyat lestari. Dengan kata lain pengaturan hasil hutan rakyat yang dilakukan melalui mekanisme kelompok dan musyawarah untuk membangun kesepahaman pemilik hutan rakyat dan kelompok akan terwujud suatu kesepakatan dalam pengaturan hasil menuju kepada kelestarian hutan rakyat dan masyarakat sejahtera.

VI. KESIMPULAN Sampai saat ini Pemerintah masih memberikan peranan yang cukup tinggi terhadap hutan rakyat, hal ini dibuktikan dengan pengembangan hutan rakyat melalui pelaksanaan program Gerhan dan melalui kegiatan-kegiatan yang lain. Selanjutnya agar petani hutan rakyat tetap mempunyai komitmen yang tinggi terhadap lingkungan dan hutan rakyat dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi, petani hutan rakyat didorong untuk mengikuti program sertifikasi.

23

POTENSI DAN KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT Oleh: Billy Hindra 1)

Recommend Documents