PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi: Perkara No:96/Pid.B/2012/PN.PDG)
ARTIKEL Ditulis Kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
GUSTI RAHAYU NPM: 0910012111233
Bagian Hukum Pidana FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
1
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL
Nama
: GUSTI RAHAYU
Nomor Pokok Mahasiswa
: 0910012111233
Program Kekhusususan
: Hukum Pidana
Judul Skripsi
: Penjatuhan Pidana Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi: Perkara No: 96/Pid.B/2012/PN.PDG)
Telah Dikonsultasikan dan Disetujui oleh Pembimbing Untuk Diupload Ke Website
1. Dr. Uning Pratimaratri, SH, MH
(Pembimbing I)
2. Syafridatati, SH, MH
(Pembimbing II)
2
PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi: Perkara No: 96/Pid.B/2012/PN.PDG) Gusti Rahayu1, Uning Pratimaratri1, Syafridatati1 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E_mail:
[email protected] ABSTRACT The times , they cause the rapid advancement of technology , giving rise to various forms of crime. One of these crimes, commonly called narcotics or narcotic crime are Law No. 35 of 2009 . Crime narcotic crime organized crime , covert and secret that more far-reaching , not only involve the general public, but also involve members of the police . As law enforcement officers who are at the forefront of combating trafficking and drug abuse . Police protect the public are also faced with the dilemma that not infrequently of its members involved in the distribution and drug abuse. Problems studied: 1 . How criminal punishment against members of the police who committed the crime of narcotics ? 2 . Is consideration in applying the law judge narcotic crime?. Type Juridical Sociological research , the data used in the form of primary data and secondary data , the data were collected by interview study of documents, and the data were analyzed qualitatively . From the study it can be concluded : the imposition of criminal and Judge consideration in applying the criminal law to members of the police , in fact the same as other criminal cases in which the general public is becoming defendants, only for members of the Police only difference is the presence of factors that meringatkan ie Dharma Bhaktinya devotion and donated to the State as members of the Police and the factors that can not be found on the criminal case, if the defendant general public . Keywords : Criminal , National Police , Acts , Narcotics
berintikan keadilan dan kebenaran harus
Pendahuluan Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat
dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdi kepada kepentingan nasional.
(3) setelah dilakukan perubahan ketiga, disebutkan
Negara
Kesatuan
Republik
Untuk terlaksananya hukum nasional yang
mampu
mengantar
umum
Indonesia adalah negara hukum. Dimana
pemerintah
semua aturan-aturannya teraplikasi ke dalam
pembangunan nasional haruslah didukung
hukum nasional, yang merupakan sarana dan
oleh
prasarana kesejahteraan masyarakat yang
berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan
aparat
dan
tugas
pemerintah
penyelenggaraan
yang
bersih,
3
taat hukum, serta mempunyai rasa keadilan.
tugas pokok Kepolisian Negara Republik
Selain itu perlu kerjasama antara pemerintah
Indonesia adalah:
dan aparat pemerintah secara profesional,
“Memelihara
efisien dan efektif dengan hukum yang
masyarakat,
berkembang dalam masyarakat yang taat
memberikan perlindungan, pengayoman dan
hukum.
pelayanan kepada masyarakat “.
Di
samping
penegakan
hukum
konsekwen
dan
itu,
keamanan
dan
ketertiban
menegakkan
hukum,
pelaksanaan
Dari isi pasal tersebut di atas,
konsisten,
dapatlah diketahui bahwa Polri merupakan
sangatlah
salah satu alat pemerintah negara di bidang
secara
menyeluruh
didambakan oleh masyarakat, namun untuk
penegakan
mewujudkan hal ini pemerintah terlebih
pelayanan masyarakat serta membimbing
dahulu harus membenahi aparaturnya. Salah
masyarakat
satunya instansi Kepolisian Negara Republik
ketertiban
Indonesia
terbinanya ketenteraman masyarakat.
(Polri
)selalu
aktif
dalam
memberantas dan menindak segala bentuk tindakan
dan
hal-hal
yang
melanggar
hukum,
dalam dan
perlindungan
rangka
tegaknya
dan
terjaminnya hukum
serta
Dalam arti sempit dapat diketahui bahwa pada perundang-undangan telah ada
hukum, salah satunya terhadap pengedaran
instansi
dam penyalahgunaan narkotika. Tapi pada
menegakkan hukum. Khususnya hukum
saat
anggota
pidana, yang telah dikenal adanya Hakim,
kepolisian dalam praktek peredaran dan
Jaksa dan Polisi. Semenjak diterapkannya
penyalahgunaan barang haram (narkotika)
perubahan atau amandemen yang kedua
tersebut.
Undang-Undang Dasar Negara Republik
sekarang ini
tak
jarang
Sebagai aparat negara yang bertugas
yang
berkewajiban
dalam
Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang
menegakkan hukum dan merupakan ujung
Pertahanan
tombak dalam pemberantasan pengedaran
Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000
narkotika
tentang
melindungi
seharusnya
dari
dapat
Pemisahan
Keamanan
Tentara
Negara,
Nasional
bahaya
Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik
pengedaran dan penyalahgunaan narkotika
Indonesia, maka secara konstitusional telah
tersebut.
terjadi perubahan yang menegaskan rumusan
Seperti
masyarakat
Polri
dan
yang dicantumkan dalam
Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002,
tugas,
fungsi
dan
peran
Polri
serta
pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan peran dan fungsinya masing4
masing. Salah satu unsur yang penting dan
Walaupun anggota Kepolisian termasuk
signifikasi dalam undang-undang tersebut
warga sipil, namun terhadap mereka juga
adalah mengenai proses pengadilan terhadap
berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan
anggota Polri. Sebelum Undang-undang No.
Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri
2 Tahun 2002 berlaku, setiap anggota Polri
diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang
yang melanggar diproses melalui Peradilan
Peraturan
Militer, tetapi setelah UU No. 2 Tahun 2002
Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”).
ini diberlakukan, maka proses peradilan
Sedangkan, kode etik Kepolisian diatur
terhadap
dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang
anggota
POLRI
sepenuhnya
dilakukan oleh Peradilan Umum.
Kode
Hal ini tertuang dalam Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Anggota
Kepolisian
Negara
Disiplin
Etik
Profesi
Kepolisian
Kepolisian
Negara
Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”). Pemberhentian
Republik
Anggota
anggota
Kepolisian
dilakukan setelah melalui sidang Komisi
Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan
Kode
umum “.
Republik Indonesia dalam Pasal 12 ayat ( 2 )
Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan
Etik
Profesi
Kepolisian
Negara
PP 1/2003. Berdasarkan hal tersebut maka secara
hukum tetap, ia terancam diberhentikan
otomatis
tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12
berwenang terhadap proses hukum yang
ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003
berkaitan anggota Polri, segala sesuatunya
tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
sudah menjadi tugas, fungsi dan wewenang
Negara Republik Indonesia:
peradilan umum. Segala aturan dan hukum
“Anggota
Kepolisian
Indonesia
diberhentikan
militer
tidak
lagi
Republik
formal yang berlaku untuk proses peradilan
tidak
dengan
pidana dalam lingkup peradilan umum juga
Kepolisian
Negara
berlaku bagi Polri. Meskipun Polri secara
apabila:
dipidana
ideal harus menegakkan hukum, tapi tak
penjara berdasarkan putusan pengadilan
jarang dari anggota Polri ikut dalam tindak
yang telah mempunyai kekuatan hukum
pidana narkotika. Permasalahan ini harus
tetap dan menurut pertimbangan pejabat
menjadi perhatian serius dan pertimbangan
yang berwenang tidak dapat dipertahankan
yang aktual di lingkungan Polri, karena
untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian
penyakit
Negara Republik Indonesia “.
perbuatan yang bertentangan dengan norma-
hormat Republik
dari
dinas
Indonesia
Negara
peradilan
masyarakat
ini
merupakan
5
norma yang ada. Yang menjadi topik
hal ini penulis melakukan penelitian yang
permasalahannya
berjenis yuridis
adalah
apakah
sama
sosiologis atau penelitian
penjatuhan pidana oleh Hakim kepada
hukum bersifat empiris, yaitu suatu metode
anggota Polri yang melakukan tindak pidana
pendekatan yuridis sosiologis yang selain
narkotika
pidana
menggunakan literatur-literatur kepustakaan,
terhadap masyarakat umum lainnya yang
juga melakukan penelitian di lapangan. Data
juga melakukan tindak pidana narkotika,
yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah
karena Polri adalah salah satu aparat
data primer yaitu data yang diperoleh
penegak hukum yang di mata masyarakat
langsung melalui wawancara yang dilakukan
dianggap mengerti dan taat akan hukum.
dengan Hakim Syafrizal selaku Hakim
dengan
Di
penjatuhan
Kota
permasalahan
Padang
sendiri,
Pengadilan Negeri Padang dan Kanid Rosita
pemberantasan
penyakit
Imelda selaku penyidik di Polresta Padang
masyarakat (pekat) merupakan suatu agenda
yang
besar yang dilakukan aparat penegak hukum
narkotika. Serta data sekunder yaitu data
dari tahun ke tahun, yang seharusnya juga
penunjang atau data yang mendukung untuk
didukung oleh semua lapisan masyarakat.
memperkuat data primer yang penulis
Sebagai
peroleh
kota
yang
harus
berkembang
menangani
melalui
kasus
tindak
keputusan
pidana
Pengadilan
menjadi kota besar nantinya di kemudian
Negeri Klas I A Padang yang diperoleh dari
hari, kota Padang tidak luput dari bahaya
penelitian kepustakaan, dokumentasi, dan
penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
bahan tertulis lainnya pada instansi yang
Penyalahgunaan
bersangkutan putusan hakim.
narkotika
ini
telah
mewabah kepada generasi muda dan para
Teknik Pengumpulan Datanya adalah
remaja serta anak usia tingkat sekolah
wawancara. Wawancara merupakan teknik
lainnya, bahkan anggota Polri sendiri yang
pengumpulan data yang dilakukan untuk
seharusnya menjadi pemberantas, juga ikut
mendapatkan keterangan-keterangan lisan
terlibat dalam pengedaran.
melalui tanya jawab dengan pihak yang
Metodologi
berwenang terkait dalam penulisan skripsi
Penelitian merupakan suatu sarana
ini. Serta dengan melakukan studi dokumen
pengembangan
dan
untuk data sekunder, peneliti melakukan
teknologi, maka metode penelitian yang
studi dokumen atau literatur pada beberapa
diterapkan
ilmu
perpustakaan yang ada kaitannya dengan
pengetahuan dan objek yang diteliti. Dalam
masalah yang diteliti berupa hasil karangan
bagi
harus
pengetahuan
sesuai
dengan
6
para sarjana dan peraturan Perundang-
lagi tetapi sudah menjadi pegawai negeri
Undangan yang berkaitan dengan putusan
(Sipil), jadi semua ketentuan yang berlaku
pengadilan. Dari bahan-bahan dan data yang
bagi masyarakat juga berlaku bagi anggota
diperoleh dari data primer maupun dari data
Polri.
sekunder yangse telah terkumpul dianalisis,
mempunyai kewenangan mengadili dan
maka penulis menganalisis data tersebut
memeriksa anggota Polri yang disangka /
secara kualitatif, sehingga akan diperoleh
didakwa
suatu
sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 29
kesimpulan
yang
sesuai
dengan
permasalahan dan tujuan penelitian ini.
Semenjak
peradilan
melakukan
tindak
umum
pidana
UU No. 2 Tahun 2002 juga diberlakukan kepada mereka konsekuensi yuridis setiap
HASIL PENELITIAN DAN
anggota Polri seharusnya tunduk dan patuh
PEMBAHASAN Berdasarkan
terhadap aturan dan proses hukum peradilan hasil
penelitian
yang
penulis lakukan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan Polresta Padang, bentuk penjatuhan pidana adalah: segala ketentuan yang berlaku pada peradilan umum juga berlaku kepada anggota Polri, termasuk juga dalam masalah penjatuhan putusan, karena penjatuhan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika sama saja dengan penjatuhan pidana kepada masyarakat umum biasa lainnya, jadi semua ketentuan yang berlaku bagi masyarakat umum juga berlaku bagi anggota Polri.
pemberat yang dapat dijadikan suatu putusan yaitu profesi terdakwa sebagai seorang anggota Polri yang merupakan ujung tombak pemberantasan
peredaran
Kasus yang penulis teliti adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang terdakwanya adalah seorang anggota Polri yang berinisial AP. Kasus seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada dalam
lingkungan Polresta Padang yang
disangka/didakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan
ketentuan
dan
penyalahgunaan narkotika. Setelah dikeluarkannya UU No. 2
hukum
positif
di
Indonesia, maka terdakwa harus diproses menurut hukum yang berlaku. Analisis
Akan tetapi seharusnya ada faktor
dalam
umum.
kasusnya
adalah
bahwa
terdakwa Aditya Putra Pgl Adit didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009
Tahun 2002 status Polri bukanlah militer 7
tentang Narkotika. Yang kemudian Jaksa
mengingat profesi terdakwa sebagai anggota
Penuntut
terdakwa
Polri yang seharusnya merupakan ujung
dihukum pidana penjara selama 1 (satu)
tombak dalam penyalahgunaan narkotika.
tahun penjara dan membebankan kepada
Seharusnya
terdakwa untuk membayar biaya perkara
memberikan tuntutan yang lebih berat, agar
sebesar Rp. 1.000,-(Seribu rupiah). Dalam
dapat nantinya dijadikan suatu contoh atau
putusan Pengadilan Negeri Padang, hampir
cerminan dan efek jera bagi oknum yang
semua
akan melakukan tindak pidana narkotika
Umum
tuntutan
dikabulkan
oleh
menuntut
penuntut
umum
yang
hakim,
hanya
saja
penjatuhan penjara yang dijatuhkan dari
jaksa
penuntut
umum
nantinya. Berdasarkan
uraian
menarik
(satu) tahun penjara. Putusan Pengadilan
substansial tidak ada permasalahan yang
Negeri Klas I A Padang tersebut telah
dihadapi
mempunyai kekuatan hukum pasti karena
peradilan dan dalam penjatuhan pidana oleh
terdakwa tidak menyatakan banding dan
Hakim
terdakwa
Hakim
anggota Polri, baik kendala yuridis maupun
sepenuhnya. Pemeriksaan terhadap terdakwa
non yuridis. Karena setelah dikeluarkannya
dalam kasus ini dilakukan dengan acara
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 status
biasa dan semua prosedur pemeriksaan
Polri bukanlah Militer lagi tetapi sudah
persis sama dengan pemeriksaan yang
menjadi pegawai negeri (sipil), jadi semua
dilakukan terhadap masyarakat sipil lainnya.
ketentuan yang dilakukan bagi masyarakat
Dari hasil penelitian yang dilakukan
umum juga berlaku bagi anggota Polri, oleh
sesuai dengan pendapat sama dari para nara
karena itu penulis dapat menginformasikan
sumber
(Hakim
bahwa jika anggota Polri melakukan tindak
Pengadilan Negeri Klas I A Padang), Setelah
pidana Narkotika proses pemeriksaannya
penulis menganalisis kasus, bahwa tuntutan
tidaklah berbeda dengan masyarakat sipil
jaksa penuntut umum yang menuntut pidana
yang melakukan tindak pidana Narkotika.
penjara selama 1 (satu) tahun terhadap kasus
Akan tetapi penulis menaruh harapan kepada
tindak pidana narkotika yang terdakwa
aparat penegak hukum seperti Polisi tidak
Aditya Putra Pgl Adit, tidak sesuai dengan
melindungi
apa yang diharapkan sebenarnya, sebab
penyalahgunaan atau pemakai Narkotika
tuntutan jaksa penuntut umum terlalu rendah
baik masyarakat sipil maupun anggota Polri
Bapak
putusan
Safril,S.H.,
selama
kepada
pemeriksaan
bagi
para
bahwa
dapat
tuntutan jaksa penuntut umum yaitu hanya 1
menerima
kesimpulan
penulis
terdakwa
pengedar
secara
dalam
seorang
dan
8
sekalipun
dan
Jaksa
Umum
perlu diperhatikan oleh seorang Hakim
seharusnya memberikan tuntutan yang lebih
dalam mengambil keputusan terutama
berat bagi pelaku tindak pidana narotika
akan menjatuhkan pidana adalah melihat
yang baik terdakwanya masyarakat sipil
hal-hal
apalagi
ataupun
seorang
Penuntut
anggota
Polri
yang
yang meringankan terdakwa hal-hal
yang
memberatkan
merupakan seorang penegak hukum dan
terdakwa dalam arti kata hal-hal yang
begitu juga terhadap putusan hakim agar
terdapat di dalam diri si terdakwa sendiri
memberikan putusan yang sesuai dengan apa
dan hal-hal di luar diri.
yang
diharapkan
dalam
pemberantasan
3. Apapun Hal-hal yang Meringankan si
peredaran dan penyalahgunaan narkotika ,
Terdakwa dalam Kasus Aditya Putra Pgl
sebab putusan Hakim akan dijadikan sebagai
Adit, misalnya :
suatu contoh dan efek jera bagi pelaku yang
a. Terdakwa belum pernah dihukum.
melakukan tindak pidana narkotika nantinya.
b. Terdakwa mengaku bersalah dan
Berdasarkan hasil penelitian yang
berjanji tidak akan mengulanginya
penulis lakukan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, bentuk pertimbangan hakim
lagi perbuatannya. c. Terdakwa
masih
muda
dalam menerapkan hukum pidana adalah :
diharapkan
1. Perbuatan Merupakan Tindak Pidana,
perbuatannya untuk masa datang.
pada umumnya suatu tindak pidana
dapat
dan
merubah
d. Terdakwa bersikap sopan dalam
Undang-undang dimulai dengan subjek
persidangan.
suatu pelaku tindak pidana. Sebagian
Setelah hal-hal yang dapat meringankan
besar mulai dengan kata-kata barang
oleh
siapa, ini menandakan bahwa yang
mempertimbangkan
menjadi subjek tindak pidana adalah
memberatkan hukuman dari si terdakwa
siapapun, jadi apakah dia itu seorang
dalam
anggota
misalnya:
umum,
Polri jika
ataupun terbukti
masyarakat bersalah
di
Hakim,
kasus
maka hal-hal
Aditya
“Terdakwa
Putra
Hakimpun yang
dapat
Pgl
sebagai
Adit,
seorang
anggota Polri (aparat penegak hukum).”
persidangan ia akan dihukum sesuai
Kemudian juga berdasarkan pada hasil
dengan ketentuan hukum yang berlaku
penelitian dan analisa penulis, pemeriksaan
tentunya.
terhadap anggota Polri, dalam persidangan
2. Hal-hal yang Meringankan dan Hal-hal
di Pengadilan Negeri lebih memberikan
yang Memberatkan, Faktor-faktor yang
jaminan rasa keadilan masyarakat, karena 9
hubungan
secara
institusi
tidak
lagi
Simpulan
mempengaruhi objektivitas putusan Hakim
Penjatuhan pidana terhadap anggota
yang rasional, putusan Hakim dan ancaman
Polri
yang
melakukan
tindak
pidana
hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut
narkotika adalah bahwa segala ketentuan
Umum juga lebih profesional dengan tindak
yang berlaku pada peradilan umum juga
pidana yang dilakukan.
berlaku kepada anggota Polri, termasuk juga
Dapat dikatakan bahwa pertimbangan
dalam masalah penjatuhan putusan, karena
hakim dalam menerapkan hukum pidana
penjatuhan pidana terhadap anggota Polri
bagi anggota Polri yang melakukan tindak
yang melakukan tindak pidana narkotika
pidana narkotika sebenarnya sama dengan
sama saja dengan penjatuhan pidana kepada
masyarakat umum lainnya hanya saja ada
masyarakat
faktor yang seharusnya dapat dijadikan
Berdasarkan
pemberat
pada
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
masyarakat umum lainnya yaitu status
Republik Indonesia status Polri bukanlah
sosialnya atau pekerjaannya sebagai seorang
militer lagi tetapi sudah menjadi pegawai
anggota Polri (aparat penegak hukum) dan
negeri (sipil), jadi semua ketentuan yang
juga ada faktor yang dapat meringankan
berlaku bagi masyarakat juga berlaku bagi
yang dapat dijadikan bahan pertimbangan
anggota Polri.
yang
tidak
ditemui
oleh Hakim yaitu pengabdiannya kepada Negara
dan
menyumbang
umum
biasa
Undang-Undang
Pertimbangan
lainnya. Nomor
hakim
2
dalam
Dharma
menerapkan hukum tindak pidana narkotika
Bhaktinya kepada Negara. dan Hakim juga
yang dilakukan anggota Polri, hanya saja ada
tidak
dalam
faktor yang dapat jadi pertimbangan Hakim
menjalankan tugasnya dalam menjatuhkan
yang dapat meringankan yang tidak ditemui
pidana
dalam
menemukan
kepada
berdasarkan
kendala
anggota
Polri
Undang-Undang
karena
Nomor
2
kasus
pengabdiannya
masyarakat kepada
anggota
umum
Negara
Polri
dan
yaitu sebagai
Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara
seorang
telah
Republik Indonesia segala ketentuan yang
menyumbangkan Dharma Bhaktinya kepada
berlaku pada peradilan umum juga berlaku
Negara. Akan tetapi seharusnya ada faktor
kepada anggota Polri, termasuk juga dalam
pemberatnya yang juga dapat dijadikan suatu
pengambilan keputusan.
pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukum tindak pidana narkotika yaitu profesi
10
terdakwa sebagai pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Bea dan Cukai, 2005. Pengawasan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta ; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Farouk, Muhammad. 2003. Menuju Reformasi Polri. Jakarta ; PTIK Prees. Media Informasi dan Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN). 2005. Dunia Menyatakan Perang Melawan Narkoba. Jakarta ; BNN.
Nasution, Fitriyani. 2007. Peranan Polisi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Padang; Skripsi. Persada Citra, 2005. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Padang ; Skripsi. Badan Narkotika Nasional (BNN). 2004. Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Badi Pemuda, Jakarta; BNN. Soerodibroto, Soenarto. 2000. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jakarta; Raja Grafindo Persada
11
12
