1
P U T U S A N Nomor : 08/HAKI/M/2007/PN.NIAGA. Smg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pembatalan merek, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT. GRAHA FARMA, Suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. berkedudukan di Jalan Dr. Rajiman No. 296, Surakarta 57141, dalam hal ini diwakili dan memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya T. ESTU INDRAJAYA, SH., Advokat, beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2007, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT. M e l a w a n HARGIYANI, beralamat di Jalan Pringgokusuman No. 16 A RT. 017/RW. 004, Kel. Pringgokusuman Gedongtengen, Yogjakarta 55272, , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT PENGADILAN NIAGA tersebut ; Telah membaca keseluruhan berkas dalam perkara ini ; Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara di persidangan ; Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut, tertanggal 13 Juli 2007, yang dimasukkan
2
dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Juli 2007 dan dicatat dalam register Nomor : 08/HAKI/ M/2007/PN.NIAGA. SMG., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : TULIS GUGATAN PENGGUGAT
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang dan menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di
atas,
sedangkan
untuk
Tergugat
diwakili
oleh
kuasa
hukumnya
SUKARWANTO, S.H., advokad, berkantor di jalan Moh. Djazman I No. 05 Kuyutan Baru, Makamhaji, Kertasura, Sukoharjo 57161 dan Jalan Kantil No. 8 Badran Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2007 ; Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi upaya perdamaian tersebut, tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ; Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan melakukan perubahan apapun juga. Sedangkan, Tergugat mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan maksud dan isi gugatan Penggugat, dan selanjutnya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam replik Penggugat. Begitu juga atas replik Penggugat juga telah ditanggapi Tergugat dalam dupliknya. Selanjutnya, jawab jinawab tersebut, telah tercatat dengan lengkap dan jelas sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
3
BUKTI P. 1 S/D P.15 Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ; Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan
2 (dua) orang saksi dan seorang saksi ahli yang memberikan
keterangannya dibawah disumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Saksi
: TJIOE TJAW DJIANG
2. Saksi
: SOEDARTO SOEDARSONO
3. SAKSI AHLI : IGNATIUS M.T SILALAHI, SH
Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, telah mengajukan surat bukti sebagai berikut : T. 1 S/D T. 39 Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ; Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat mengajukan
juga
2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah
sumpah, masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut : 1. Saksi : SUHARSO, SH. MH 2. Saksi : AGUS KURNIAWAN Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya yang kesemuanya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ; Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tercacat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya Putusan ini, keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian
4
yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakannya mohon dijatuhkannya Putusan ; TENTANG HUKUMNYA I. Dalam Konpensi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah gugatan pembatalan merek. Karena, Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama dari merek jasa ”GRAHA FARMA”, keberatan dengan tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek “GRAHA FARMA” Daftar No. IDM000033021 tanggal 29 Maret 2005 kelas 44 yaitu: “jasa apotik” yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek jasa “GRAHA FARMA” dan nama badan hukum “PT. GRAHA FARMA” terkenal milik Penggugat. Menurut Penggugat, ”GRAHA FARMA” selain dipakai sebagai merek juga merupakan nama badan hukum yang selalu melekat pada seluruh produk-produk Penggugat di bidang obat-obatan sejak tahun 1973, sehingga telah tekenal di daerah Jawa Tengah dan Jojakarta bahkan di Indonesia. Dengan demikian merek Tergugat dimaksud, mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan, perkataan maupun bunyi ucapannya dengan dengan merek ”GRAHA FARMA” miliknya dan nama badan hukum ” PT. GRAHA FARMA” yang telah didirikannya sejak 21 September 1973. Selain itu, jenis jasa dari merek ”GRAHA FARMA” milik Tergugat sama dengan jenis jasa dari merek GRAHA FARMA milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk kelas 40 dan kelas 35. Dan jenis jasa Tergugat merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan merek ”GRAHA FARMA” milik Penggugat. Dengan demikian, Tergugat telah bertindak dengan etikad tidak baik, karena telah menjiplak/meniru, membonceng pada ketenaran merek terkenal Penggugat, sehingga merek Tergugat harus dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dibatalkan.
5
Selanjutnya, Penggugat telah mengajukan sejumlah tuntutan sebagaimana telah termuat dalam petitum gugatannya ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya yang pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Penggugat telah bertindak tidak fair dan tidak beretikad baik, karena walaupun telah sering datang ke apotik GRAHA FARMA milik Tergugat, sehingga mengetahui alamat dan identitas Tergugat, namum dengan sengaja mengajukan gugatan ke alamat Tergugat yang sudah tidak ditempatinya. Oleh karena Penggugat mohon pembatalan merek, maka seharusnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (DIRJEN HKI) seharusnya dikutkan sebagai pihak dalam perkara ini. Sistem hukum merek di Indonesia adalah sistem konstitutif dengan asas first to register, oleh karenanya manakala Penggugat telah mengakui merek Tergugat GRAHA FARMA untuk apotik terdaftar Nomor IDM 000033021 tertanggal 29 Maret 2005, sementara merek Penggugat GRAHA FARMA untuk apotik dan jasa lainnya terdaftar dengan Nomor IDM 000034697 tertanggal 6 April 2005, maka merek Tergugat terdaftar lebih dahulu dan harus dilindungi. Maka merek Penggugat yang harus dibatalkan. Penggugat tidak pernah menggunakan merek GRAHA FARMA dan kelas 35 lainnya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membatalkan merek Tergugat. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat tidak mempunyai relevansi hukum/alasan hukum dan atau hubungan hukum yang kuat (Ada kepantingan hukum Penggugat yang dilanggar). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat pada pokoknya mohon gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;
Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok permasalahannya, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk, menuntaskan pokok permasalahan perkara ini adalah : 1. Apakah benar Penggugat telah bertindak tidak fair dan tidak beretikad baik, karena dengan sengaja mengajukan gugatan ke alamat Tergugat yang sudah tidak ditempatinya, sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ? 2. Apakah benar Penggugat tidak pernah menggunakan merek GRAHA FARMA dan kelas 35 lainnya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum
6
untuk membatalkan merek Tergugat dan atau Penggugat tidak mempunyai relevansi hukum/alasan hukum dan atau hubungan hukum yang kuat (Ada kepentingan hukum Penggugat yang dilanggar), sehingga tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan merek dalam perkara ini ? 3. Apakah
seharusnya
Direktorat
Jenderal
Hak
Kekayaan
Intelektual
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (DIRJEN HKI) diajukan sebagai pihak dalam perkara ini. Kalau tidak, maka gugatan dianggap kurang pihak ? 4. Apakah benar merek jasa “GRAHA FARMA” yang didaftarkan Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GRAHA FARMA dan nama badan hukum PT. GRAHA FARMA terkenal milik Penggugat ? 5. Bagaimanakah dan siapakah yang harus mendapat perlindungan hukum menurut sistem hukum merek di Indonesia, sehubungan dengan pokok permasalahan telah terdaftarnya dan atau digunakannya “GRAHA FARMA” sebagai merek oleh Penggugat dan atau Tergugat tersebut ? Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim. Bukti-bukti mana diberi tanda P.1 sampai dengan P. 15.. Selain itu, Penggugat juga mengajukan 2 (du) orang saksi di bawah sumpah yakni masing-masing
bernama
:
TJIOE
TJAUW
DJIANG
dan
SOEDARTO
SOEDARSONO serta seorang saksi ahli IGNATIUS MT. SILALAHI ; Menimbang, bahwa sedangkan untuk memperkuat dali-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya di muka Majelis Hakim. Bukti-bukti mana diberi tanda T. 1 S/D T. 39 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : SUHARSO, SH. MH. dan AGUS KURNIAWAN ; Menimbang, bahwa dengan demikian dari gugatan dan jawaban serta buktibukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : -
Penggugat telah mendaftarkan merek jasa “GRAHA FARMA” sebagaimana
7
termuat dalam : a) Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 40, antara lain: “pengadaan dan pembuatan obatobatan”.; b) Daftar No. IDM000034607 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 35, antara lain: “pertokoan, toko obat, apotik, dan lain-lain ; c) Daftar No. IDM000034608 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 44, antara lain: “rumah sakit dan lain-lain ; -
Badan
hukum
PT.
GRAHA
FAJAR
FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT. GRAHA FARMA telah lama digunakan Penggugat untuk memproduksi obat. Badan hukum tersebut, didirikan pada tanggal
21
September
1973
sebagaimana
telah
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1991 No. 63 ; -
Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek “GRAHA FARMA” Daftar No. IDM000033021 tanggal 29 Maret 2005 atas nama HARGIYANI (ic. Tergugat) untuk melindungi jasa-jasa yang tergolong dalam kelas 44 yaitu: “jasa apotik ;”
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan pokok masalah perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini ; Menimbang, bahwa mengenai apakah tindakan Tergugat mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat telah bertindak tidak fair dan tidak beretikad baik, karena dengan sengaja mengajukan gugatan ke alamat Tergugat yang sudah tidak ditempatinya. Majelis Hakim berpendapat, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah mengenai pembatalan merek terdaftar. Dengan demikian, pokok utama yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan gugatan pembatalan merek tentunya harus mengacu pada ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
8
dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Oleh karena itulah tindakan Penggugat mengajukan gugatan di alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Merek dan petikan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek, padahal Tergugat telah pindah dari
alamat tersebut dan
tidak
menggunakan lagi alamat tersebut, namum belum melaporkannya perubahan alamatnya ke Direktorat Merek. Akibatnya, Penggugat tetap mencantumkan gugatannya sesuai yang tertera dalam alamat pendaftaran merek tersebut, sehingga semula pemanggilan tidak sampai ke tempat Tergugat, sehingga selanjutnya oleh Majelis Hakim telah dilakukan pemanggilan umum melaui surat kabar dan akhirnya Tergugat datang dan menghadap di persidangan guna membela kepentingan hukumnya dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak fair dan beretikat tidak baik sampai gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Menghadapi hal yang demikian Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo harus memperhatikan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itulah sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking), karenanya Majelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itulah manakala pada akhirnya Tergugat telah dapat datang dan menghadap di persidangan dan membeloa kepentingan hukumnya, tidaklah perlu ditapsirkan bahwa tindakan Penggugat dimaksud sebagai tidak fair dan beretikad tidak baik, sampai gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab dalam hal ini, sesungguhnya Tergugat juga berkewajiban melaporkan kepindahannya tersebut ke Direktorat merek sehingga dapat dilakukan pencatatannya atas perubahan alamat Tergugat tersebut ; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan tentang kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena menurut Tergugat gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum sebab sesungguhnya Penggugat bukanlah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Sebab, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan merek, tetapi tidak dapat diartikan setiap orang atau badan hukum dapat saja mengajukan gugatan terhadap merek terdaftar. Tetapi harus mempunyai relevansi hukum/alasan hukum dan atau hubungan hukum yang kuat (Ada kepentingan hukum Penggugat yang
9
dilanggar). Tentang hal ini dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut : -
Memang dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benaar. Keliru dan salah bertindak sebagai Pengguggat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, jakarta, 2005, halaman 111) ;
-
Bahwa permasalahan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk di bidang merek merupakan suatu masalah hukum yang mengandung dimensi kepentingan publik (Public Interest litigation), oleh karena itu mengenyampingkan doktrin konvensional yang mengandung “azas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d’ interest, point d’ action) “, yang berarti seseorang ataupun kelompok dikatakan dapat memiliki kewenangan menggugat apabila terdapat kepentingan hukum, yaitu kepentingan kepemilikan (propietary interest) atau kerugian yang dialami
langsung
Jurisprudensi
penggugat
Mahkamah
(injury
Agung
in RI
fact)
(Bandingkan
tertanggal
7
Juli
dengan 1974
No.294/K/SIP/1974) ; -
Bahwa oleh karena itulah gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukankan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, namun dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang merek tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan tersebut, sehingga penerapan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang secara tegas mengatur gugatan penghapusan (pembatalan) pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga, sesungguhnya tidak perlu dibuktikan bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum ataupun sebagai pihak yang mengalami kerugian riil, namun ketentuan dimaksud haruslah diartikan untuk menjamin
10
secara
hukum
bahwa
setiap
orang
dapat
mengajukan
tuntutan
penghapusan pendaftaran merek ; -
Bahwa ketidak jelasan Undang-Undang Merek merumuskan siapakah yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan, selanjutnya diserahkan kepada para doktriner dan praktek peradilan yang antara lain ditapsirkan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah Kejaksaan yang mewakili kepentingan masyarakat secara umum dan atau pihak ketiga misalnya produsen, importir, distributor atau pihak lainnya yang mengetahui bahwa merek terdaftar seharusnya tidak dapat didaftarkan karena sudah tidak pernah digunakannya lagi, pihak dimaksud mempunyai kepentingan karena apabila tidak diajukan penghapusan akan dianggap melanggar Undang-Undang dan atau dapat merugikan orang lain ;
-
Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selain sebagai nama merek jasa yang telah didaftarkannya, ketenaran dan kualitas merek GRAHA FARMA dan nama badan hukum PT. GRAHA FARMA milik Penggugat telah melekat pada seluruh produk-produk yang dikeluarkannya telah dikenal secara luas di kalangan konsumen, setidak-tidaknya sejak pertama kali badan hukum Penggugat didirikan pada tanggal 21 September 1973 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 6 Agustus 1991 No. 63 ; Menimbang, bahwa memperhatikan aktifitas kegiatan usaha serta kualitas
Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat tentunya dapat dikatagorikan sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, oleh karena itu dipandang sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Dengan demikian, Penggugat berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa demikian pula mengenai permasalahan gugatan Penggugat dipandang kurang pihak, karena tidak diikut sertakannya pihak Direktorak merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (DIRJEN HKI) sebagai pihak dalam perkara aquo. Padahal, gugatan Penggugat bertujuan untuk membatalkan merek GRAHA FARMA yang sudah mempunyai sertifikat merek. Majelis Hakim berpendirian bahwa tidak diikutsertakannya pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
11
sebagai pihak dalam gugatan pembatalan merek ini, tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat formil diajukannya suatu gugatan. Adapun pendapat tersebut, didasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut : -
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertujuan untuk membatalkan merek “GRAHA FARMA” milik Tergugat dari Daftar Umum Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian perkara ini, sematamata hanya berkaitan langsung dengan kepentingan Tergugat selaku pemilik hak atas merek. Oleh karenanya tidak ada kewajiban Penggugat harus menarik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak dalam gugatan pembatalan merek.(Perhatikan Putusan MARI No.021 K/N/HAKI/2003 jo No.24 K/N/HAKI/2003 dan MARI No.026 K/N/HAKI/2003) ;
-
Bahwa kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah sebagai suatu lembaga atau institusi yang berwenang untuk mengelola administrasi merek. Dimana pendaftaran merek yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual masih dapat diuji oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak memiliki kepentingan langsung dengan adanya gugatan pelanggaran merek atau gugatan pembatalan merek. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual merupakan
eksekutor dari putusan Pengadilan Niaga yang bertugas untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan Pengadilan Niaga memperoleh kekuatan hukum tetap; Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil, karena gugatan kurang pihak. Sebab, secara de jure, sesuai dengan
12
ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 jo 70 ayat (3) UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tunduk pada putusan Pengadilan Niaga ; Menimbang,
bahwa
akhirnya
kini
dipertimbangkan
pokok
utama
permasalahan perkara a quo, yakni apakah benar merek jasa “GRAHA FARMA” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GRAHA FARMA milik Penggugat dan nama badan hukum terkenal milik Penggugat. Dan bagaimanakah serta siapakah yang harus mendapat perlindungan hukum, sehubungan dengan adanya perkara a quo ? Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mensyaratkanan bahwa suatu gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dari rumusan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, menunjukkan bahwa alasan pengajuan pembatalan suatu merek bersifat alternatif, dalam arti tidak harus seluruh alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001, harus terpenuhi atau harus tercantum dalam posita maupun petitum dalam suatu gugatan, namun cukup jika salah satu dari alasan tersebut terpenuhi, telah dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian merek secara tegas dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu : “Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ditegaskan lebih lanjut bahwa :”Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa ”; Menimbang, bahwa syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu tanda dapat diterima sebagai suatu merek adalah bahwa tanda tersebut harus mempunyai daya pembeda (distinctive, distinguish), karena fungsi pokok dari suatu merek adalah untuk membedakan suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lain yang sejenis. Ketentuan tentang suatu tanda harus memiliki daya
13
pembeda ini secara luas telah dianut oleh seluruh sistem hukum yang ada diseluruh dunia yang juga dikenal dengan teori presumption of distictivness. Dalam hal ini tidak terkecuali Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menganut teori presumption of distinctivness yang terkandung dalam Pasal 5 huruf (b) jo Pasal 6 ayat (1) dan (2) sebagai berikut : Pasal 5 huruf (b) Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini: tidak memiliki daya pembeda.. Pasal 6 ayat (1) dan (2) (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut : a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa sejenis ; b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis ; c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal ; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah; Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk memenuhi fungsi penggunaan merek sebagai daya pembeda, suatu merek haruslah memiliki spesifikasi yang mampu (capable) mengindikasikan adanya suatu hubungan atau koneksi antara produsen barang/jasa dengan barang/jasa yang diproduksinya ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek jasa „GRAHA FARMA” yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek jasa “GRAHA
14
FARMA” dan nama badan hukum “PT. GRAHA FARMA” terkenal milik Penggugat. Oleh karena itulah tindakannya merupakan perbuatan yang tidak beretikad baik, sehingga merek tergugat tersebut haruslah dibatalkan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 secara implisit telah mengatur tentang rincian faktor yang menimbulkan terjadinya persamaan atau similarity impression yaitu persamaan pandangan (visual similarity), persamaan dalam bunyi (similarity in sound), persamaan ucapan (similarity in phonetic) atau persamaan dalam kemasan (similarity in packaging), persamaan dengan orang terkenal (similarity in personality) dalam suatu merek. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan karena secara teoritispun terdapat berbagai-bagai doktrin persamaan dibidang merek ini dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dimana dua diantaranya adalah Doktrin Persamaan Secara Menyeluruh (entireties similar) dan Doktrin Kemiripan (identical with, nearly resembles); Menimbang, bahwa doktrin Persamaan Secara Menyeluruh menilai apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan melalui pendekatan perbandingkan antara keduanya untuk mencari apakah terdapat faktor-faktor sebagai berikut: a. persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan ; b. jenis barang/jasa yang sama atau paling tidak harus mengenai jenis barang yang berada dalam satu kelas ; c. memiliki persamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah geography yang sama (the same common market place). Sedangkan ‘doktrin kemiripan sangat dekat’ (nearly resembles theory) menilai adanya suatu persamaan berdasarkan beberapa patokan yaitu: terdapat kemiripan yang sangat dekat (very nearly resembles) antara satu merek dengan merek lain sehingga sulit dibedakan antara keduanya dan potensial membingungkan konsumen (likely to deceive or cause confusion). (Lihat Rocque Reynolds, Natalie Stoianoff, Intellectual Property (Text and Essential Cases), The Federation Press, Sydney, 2002 hal 409 dan M.Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum, Penerbit PT.Citra Aditya, Bandung, hal.289-290, 306) ; Menimbang, bahwa jika Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15
15
Tahun 2001 dikaji lebih lanjut, ternyata Undang-Undang Merek Indonesia secara implisit menganut doktrin tertua yaitu ‘Persamaan Secara Menyeluruh’ (entireties similar theory) dimana dalam Bab Penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsurunsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.” Oleh karena itulah untuk menuntaskan perkara ini, sebelum majelis hakim mempertimbangkan apakah benar merek terdaftar milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan atau nama badan hukum Penggugat, tentunya dipandang perlu terlebih dahulu diteliti dan dipertimbangkan apakah benar terdapat persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan antara merek yang didaftarkan Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim akan menggunakan pendekatanpendekatan perbandingan (comparing and contrasting) sebagai berikut: a. Faktor persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan di antara merek „GRAHA FARMA” yang juga sudah didaftarkan Penggugat dan merek GRAHA FARMA terdaftar milik Tergugat ; b. Faktor produk atau jasa sejenis atau berada dalam satu kelas antara merek didaftarkan Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat ; c. Faktor kesamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah geography yang sama (the same common market place) antara merek yang didaftarkan Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat ; Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Penggugat tertanda bukti P. 1., P. 2 tentang nama badan hukum Penggugat dan bukti P 3., P.4., P.5 dan P.6 tentang berbagai sertifikat merek yang telah didaftarkan oleh Penggugat serta bukti P. 7 s/ d P. 15 tentang produksi berbagai obat dan keterangan kedua saksi Penggugat masing-masing : TJIOE TJAUW DJIANG dan SOEDARTO SOEDARSONO telah membuktikan bahwa ternyata Penggugat mendaftarkan dan menggunakan kata „GRAHA FARMA” untuk untuk melindungi barang dan jasa di berbagai kelas. Dan ataupun kata „GRAHA FARMA” tersebut, ternyata memang telah sering digunakannya dan merupakan kependekan dari nama badan hukum PT. GRAHA
16
FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT. GRAHA FARMA (in casu Penggugat). Kata “GRAHA FARMA” dimaksud telah lama digunakan Penggugat untuk memproduksi obat-obatan (vide perhatikan bukti P. 7 s/d P. 15). Manakala bukti-bukti dimaksud dibandingkan dengan bukti Tergugat tertanda T. 1, ternyata telah dapat dibuktikan bahwa memang Tergugat telah mempunyai sertifikat merek daftar No. IDM 000033021 tertanggal 29 Maret 2005 atas merek „GRAHA FARMA” untuk melindungi Jasa kelas 44 untuk jasa apotik. Tampilan merek Tergugat tersebut, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 40, antara lain: “pengadaan dan pembuatan obat-obatan”. Dan Daftar No. IDM000034607 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 35, antara lain: “pertokoan, toko obat, apotik, dan lain-lain serta Daftar No. IDM000034608 tanggal 6 April 2005 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 44 antara lain: “rumah sakit dan lain-lain juga sertifikat merek daftar No. 502882 tanggal 28 Maret 2002 untuk melindungi jasa pada kelas 38 (vide bukti P. 3 sd P. 6), karena pada keduanya terdapat kesamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan di antara kedua merek tersebut ; Menimbang, bahwa disamping itu, ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka dapatlah disimpulkan walaupun khusus untuk di kelas jasa 44 yaitu untuk jasa apotik Tergugat terlebih dahulu mendaftarkan dan menggunakannya. Akan tetapi, dari keseluruhan bukti-bukti yang ada ternyata dapat dibuktikan bahwa Penggugat sesungguhnya merupakan pengguna pertama sekaligus pemilik yang sah dari merek terdaftar GRAHA FARMA. Sebab kata “GRAHA FARMA” tersebut, lazim digunakan karena merupakan kependekan nama badan hukum PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT. GRAHA FARMA (in casu Penggugat) yang telah didirikan lebih dahulu sejak tanggal 21 September 1973. Selain itu jenis jasa dari Tergugat, yaitu “Jasa Apotik” dipandang merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan merek “GRAHA FARMA” milik Penggugat yang sebelumnya telah terdaftar ; Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dari TRIPs Agreement) yang berlaku secara Internasional di negara–negara yang memberlakukan TRIPs Agreement dalam peraturan Hak
17
Kekayaan atas Intelektualnya, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota Wold Trade Organization serta mengadoptir TRIPs Agreement melalui UU No. 7 Tahun 1994 kedalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (vide
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang merupakan bentuk
pelaksanaan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dari TRIPs Agreement). Majelis Hakim berpendapat, walaupun khusus untuk jasa apotik Penggugat baru memperoleh hak atas merek setelah Tergugat. Tetapi, oleh karena Penggugat berdasarkan bukti P-1 s/d P-15 dan keterangan saksi-saksinya telah berhasil membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mempergunakan kata “GRAHA FARMA” sebagai mereknya tersebut jauh sebelum digunakan Tergugat. Apalagi kata “GRAHA FARMA” lazim digunakan dan merupakan kependekan dari nama badan hukumnya sejak tahun 1973. Maka walaupun kata “GRAHA FARMA” tersebut baru direalisasikan dalam merek untuk mendapatkan Hak atas Merek untuk jasa apotik setelah Tergugat, maka fakta hukum ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ; Menimbang, bahwa fakta hukum yang demikian telah melemahkan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya, dan merek “GRAHA FARMA” bukan merek terkenal, maka Tergugat yang mempunyai hak eksklusif untuk merek “GRAHA FARMA” tersebut. Karena dari fakta hukum yang demikian, justru membuktikan tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan dan menggunakan kata “GRAHA FARMA” sebagai merek jasa untuk apotik, padahal diketahuinya kata “GRAHA FARMA” telah lebih dahulu digunakan Penggugat selaku produsen obat, jelas dilandasi itikad buruk karena perbuatan tersebut dipandang telah dilakukan secara tidak jujur dengan niat yang tidak baik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan usahanya. Pendapat ini dilandasi oleh pemikiran unsur kata “GRAHA FARMA” pada merek milik Tergugat selain mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan, perkataan maupun bunyi ucapan dengan nama badan hukum “PT. GRAHA FARMA” milik Penggugat yang telah didirikan lebih dahulu sejak tanggal 21 September 1973, ternyata jenis jasa dari merek “GRAHA FARMA” milik Tergugat tersebut, sama dengan jenis jasa dari merek “GRAHA FARMA” milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu untuk kelas 40 dibawah Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 dan kelas 35 dibawah Daftar
18
No. IDM000034607 tanggal 6 April 2005 (Vide bukti P. 3 s/d P.6). Disamping itu, jasa dari merek “GRAHA FARMA” milik Tergugat, yaitu “Jasa Apotik” merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan merek “GRAHA FARMA” milik Penggugat yang terdaftar untuk kelas 44 dibawah Daftar No. IDM000034608 tanggal 6 April 2005. Akibatnya, konsumen dapat tersesatkan karena mempunyai pemikiran bahwa usaha Tergugat merupakan bagian dan atau berhubungan dengan Penggugat ; Menimbang, bahwa pendapat tersebut sangatlah sesuai dengan makna dan hakikat ketentuan Pasal 4 beserta penjelasannya jo Pasal 5 huruf a dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tentang adanya unsur itikad tidak baik baik dan khususnya bertentangan dengan ketertiban umum (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I dalam perkara merek TANCHO Nomor 677/K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1489K/Pdt/1991 dalam perkara Merek SONY dan juga yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 3485K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995) ; Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama, pemegang hak khusus atas Merek “GRAHA FARMA” Dan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 14 November 1995 serta Pasal 6 bis ayat (3) dari Convention of Paris for Protection of Industrial Property of 20 th, March 1883 yang menyangkut unsur adanya hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula itikad tidak baik, Tergugat dipandang memiliki etikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya, karena dilakukan dengan cara yang tidak layak dan jujur sebab berusaha membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain, yang telah lebih dahulu dipergunakan dan didaftarkan. Tindakan Tergugat tersebut dipandang sebagai suatu tindakan untuk menguntungkan kepentingan usahanya semata yang dapat membawa kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen ; Menimbang, bahwa beerdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama, pemegang hak khusus atas Merek “GRAHA FARMA”. Sebalikbya, tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang yang dapat menyesatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi
19
Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995 jo Pasal 4 dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ; Menimbang, bahwa berdasarkan kesweluruhan pertimbangan hukum hukum di atas, maka gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 68 jis Pasal 4 jo Pasal 5 sub a dan sub b jo Pasal 6 ayat (1) sub a ayat (3) sub a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya ; II. DALAM REKONPENSI Menimbang,
bahwa
Penggugat
dalam
rekonpensi
pada
pokoknya
mendalilkan sebagai pemilik yang berhak atas merek “GRAHA FARMA” merasa dirugikan secara materil dan moril dengan tindakan-tindakan Tergugat dalam rekonpensi yang melawan hukum. Oleh karena itu mohon ditetapkan sebagai pihak yang sah atas kepemilikan mereknya tersebut dan Tergugat dalam rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikannya dan harus dihukum untuk membayar sejumlah ganti kerugian dan lain-lain tuntutan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam rekonpensi tersebut, Tergugat dalam rekonpensi telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Penggugat dalam rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang,
bahwa
oleh karena mengenai pokok permasalahan yang
dijadikan dasar gugatan dalam rekonpensi telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim di bagian dalam konpensi. Berdasarkan uraian tentang fakta yuridis dan penilaian hubungan hukum antara Penggugat dalam rekonpensi dan Tergugat dalam rekonpensi, akhirnya telah disimpulkan bahwa Tergugat dalam rekonpensi yang berhak atas merek “GRAHA FARMA” dimaksud. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat dalam rekonpensi haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan gugatan Penggugat dalam rekonpensi ditolak untuk seluruhnya ;
20
III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI Menimbang,
bahwa
oleh
karena
gugatan
Penggugat
dalam
konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak yang kalah yaitu Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi harus dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ; Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 4 jo Pasal 5 sub a dan sub b jo Pasal 6 jo Pasal 68 jo Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU No. 15 Tahun 2001 jo Pasal 80 ayat (9) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ; Mengadili I. DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan bahwa, Penggugat sebagai pendaftar dan pemilik pertama dari merek jasa GRAHA FARMA di Indonesia untuk jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 35 ; 3. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus untuk merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal Penggugat di Indonesia ; 4. Menyatakan bahwa, merek GRAHA FARMA Tergugat daftar No. IDM000033021 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal milik Penggugat ; 5. Menyatakan bahwa, pendaftaran merek GRAHA FARMA Tergugat pada Direktorat Merek mempunyai itikad tidak baik ; 6. Membatalkan
pendaftaran
merek
GRAHA
FARMA
daftar
No.
IDM000033021 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya ; 7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Merek ;
21
8. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati Putusan Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan merek GRAHA FARMA daftar No. IDM000033021 atas nama Tergugat serta mengumumkan pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek; II. DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;
III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI - Menghukum Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp...................................
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2007 oleh kami : ADI HERNOWO. Y, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, LYDIA PARAPAT, SH., dan KURNIA YANI DARMONO, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : Selasa, tanggal 27 Nopember 2007 tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh M. CHAYAT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Semarang,
T.
ESTU
INDRAJAYA,
SUKARWANTO, SH., kuasa Tergugat.
SH.,
kuasa
Penggugat
dan
22
