Pertemuan Dengan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kementerian Kehutanan di Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah IV Jambi :
Sekretaris Dinas Kehutanan Prov. Jambi dan KUPTD BIPHUT sedang mengikuti dan mendengarkan arahan Sekretaris Dewan Korpri Kementerian Kehutanan
Tengah Kepala BP2HP Wil. IV Jambi, Sebelah Kiri KBP2HP Asisten II Setda Prov. Jambi, dan sebelah Kanan KBP2HP Sekretaris Dewan Korpri Kementerian Kehutanan RI
Kepala Balai TNKS dan KBPDAS Batanghari sedang mengikuti dan mendengarkan arahan Sekretaris Dewan Korpri Kementerian Kehutanan
Dalam Pertemuan dimaksud Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kementerian Kehutanan menyampaiakan bahwa Paradigma pengurusan PNS setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu disikapi oleh PNS yang disebut Korps RIMBAWAN seperti : AGAR DILAKUKAN REFORMASI PARADIGMA RIMBAWAN Pasca UU 5/2014 Menuju Penguatan Jiwa Korsa PNS YAITU : 1. PEMAHAMAN JIWA KORSA PNS Pengertian Jiwa Korsa kesadaran korps, perasaan kesatuan, perasaan kekitaan, suatu kecintaan terhadap perhimpunan atau PNS 2. Faktor – faktor dalam Jiwa Korsa 3. Rasa hormat : rasa hormat pribadi dan rasa hormat pada organisasi/korps. 4. Rasa Setia : setia kepada sumpah, janji dan tradisi kesatuan serta kawan – kawan satu korps. 5. Rasa Kesadaran : Terutama kesadaran bersama, bangga untuk menjadi anggota korps. 6. Kebanggaan dilakukan secara wajar, tidak berlebihan, tidak membabi buta AKTUALISASI JIWA KORSA PNS Jiwa Korsa Yang Kuat akan memuculkan sikap : 1. Tidak mementingkan diri sendiri dan siap berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. 2. Rasa loyalitas, merasa ikut memiliki, merasa bertanggung jawab, ikut serta dalam pasang surut serta perkembangan korps-nya. 3. Penuh inisiatif, tetapi tahu akan kedudukan, wewenang dan tugas-tugasnya. 4. Terbuka menerima saran dan kritik, tidak membela kesalahan tetapi justru mengusahakan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya. 5. Mau menegur atau memperbaiki sesama warga korps yang berbuat tidak baik dan bukan menutupi kesalahanya, serta berani mawas diri
PERANAN JIWA KORSA DALAM ORGANISASI Jiwa korsa penting untuk organisasi, karena dapat menciptakan : 1. Disiplin dan ketertiban, 2. Moril dan motifasi, 3. Keterampilan profesi (merasa malu apabila tidak mampu). 4. Keberanian, 5. Tingkah laku yang terpuji MEMBINA JIWA KORSA PNS Proses pembentukan Jiwa Korsa : Melalui pendidikan, latihan, penyuluhan dan komunikasi yang efektif Arah Pembinaan Jiwa Korsa Untuk menciptakan kesatuan psikologis dan emosional yang membuat setiap individu bersedia mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan kolektif dan melakukan pekerjaanpekerjaan tanpa diawasi. POTRET SIKAP BIROKRASI 1. Bekerja tanpa pemahaman dan pengetahuan mendalam terhadap bidang tugasnya Saat mengambil kebijakan tanpa justifikasi scientific yang memadai 2. Berkerja sekedar memenuhi target formal (rutinitas) 3. Hanya berorientasi pada serapan proyek 4. Latah mengikuti pragmatisme politik tanpa keluhuran budi sebagai aparatur negara. 5. Bekerja berdasarkan keikhlasan dan komitmen penuh untuk keberhasilan bidang tugasnya ANGGARAN UNTUK PNS 1. Belanja pegawai
: Rp 215 Trilyun (tahun 2013 dan akan terus naik setiap tahun)
2. Dana Pensiun : Rp 75 Trilyun (dalam lima tahun kedepan diperkirakan menjadi 150 trilyun) Dana pada PT. Taspen hanya 135 Trilyun dengan perolehan 6,5 trilyun per tahun. Kekurangan akan menjadi beban APBN dan APBD
VISI INDONESIA Menjadi bangsa yang semakin mandiri, lebih maju, lebih adil dan lebih makur di Asia pada 2045
Pada dekade ketiga abad 21 : Penduduk “Seven Samurai” (Cina, India, Indonesia, Jepang, Korsel, Thailand dan Malaysia) = 3,1 Milyard Memerlukan pelayanan : Pendidikan, Transportasi, Komunikasi, Medis, Pelayanan Busines yang sangat efisien dan cepat, dsb
PRASYARAT MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 1. Pemerintah harus demokratis dan efektif 2. Pemimpin yang visioner dan berwibawa 3. Aparatur Negara yang profesional, dinamis, dan berkinerja tinggi
Landasan Ideal UU No. 5/2014 (ASN) SDM (Aparatur) merupakan unsur penting dalam organisasi (pemerintah) Maka : Penempatan dan Promosi harus berdasarkan prinsip “the right person on the right job” secara obyektif POINTER PENTING DALAM TRANSFORMASI SITEM KEPEGAWAIAN 1. Pegawai ASN terdiri dari : PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) •
PNS melaksanakan tugas pemerintahan
•
PPPK melaksanakan tugas dukungan pemerintah (mis. pendidikan, kesehatan dsb karena profesionalismenya)
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik Pegawai ASN berfungsi sebagai : pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen Pegawai ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Pejabat yang Berwenang Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: menteri di kementerian; pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian; sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; gubernur, di provinsi; dan bupati/walikota, di kabupaten/ kota KASN SEBAGAI PELAKSANA MONEV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN Lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik Tujuan KASN : menjamin tewujudnya Sistem Merit; mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, dan berfungsi sebagai perekat NKRI; mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, serta bebas KKN; mewujudkan Pegawai ASN yang netral; menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. Mengawasi al. penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN UNSUR DAN KEWENANGAN KASN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN 1. Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah 2. Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara dari jabatan ASN. 3. Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK. 4. Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya. PENGGANTIAN PEJABAT 1. Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
2. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.
2 (dua) tahun dapat
3. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. 4. Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. Ketentuan mengenai Jabatan Administrasi dan kompetensi yang dibutuhkan diatur dengan Peraturan Pemerintah. KETENTUAN UNTUK MENJADI PEJABATf Pejabat pimpinan tinggi (madya dan pratama) yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota “wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; Anggota DPR; Anggota DPD; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota “wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”.
SEMBOYAN YANG BAIK SEBAGAI APARATUR “BERIKAN SEMUA YANG BISA KAU BERIKAN“ bukan “DAPATKAN SEMUA YANG BISA KAU DAPAT”
PESAN DARI BAPAK ASISTEN II SETDA PROVINSI JAMBI PUPUK JIWA KORSA RIMBAWAN YANG KUAT DAN SUMBANGKAN KONTRIBUSI KEHUTANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT JAMBI KHUSUSNYA DAN UMUMNYA MASYARAKAT INDONESIA, KARENA JAMBI PERTUMBUHAN EKONOMINYA TELAH MENCAPAI RATA DIATAS NASIONAL YAITU 8 % NAMUN PENGURANGAN MASYARAKAT MISKIN MASIH KECIL HANYA BARU MENCAPAI 1,2 %, OLEH KARENANYA AGAR DIGALI TERUS POTENSI HUTAN DI JAMBI GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAMBI BEKERJALAH YANG IKLAS DAN BERTIDAKLAH YANG SANTUN
