32 Lampiran II. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.27/Menhut-II/2009 Tanggal : 14 April 2009 FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN FORMAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (KEPALA SATKER)
Laporan Keuangan (Nama Satker) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2XX1 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
, Kepala Satker
(..........................................)
33
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
Penggabungan Laporan Keuangan
tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2XX1 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi
Laporan
Keuangan
dari
masing-masing
Satuan
Kerja
merupakan
tanggungjawab UAKPA. <Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan, misalnya jumlah satker yang mengirim dan tidak mengirim laporan keuangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan> Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
,
(..........................................)
http://www.djpp.depkumham.go.id
34
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SEKJEN/IRJEN/DIRJEN/KEPALA )
Laporan Keuangan (Nama Eselon I) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2XX1 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
, Sekjen/Irjen/Dirjen/Kepala Badan
(..........................................)
http://www.djpp.depkumham.go.id
35
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA)
Laporan Keuangan (Kementerian Negara/Lembaga) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2XX1 (unaudited/audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
, Menteri /Pimpinan Lembaga,
(..........................................)
http://www.djpp.depkumham.go.id
36
PERNYATAAN TELAH DIREVIU (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA) TAHUN ANGGARAN 2XX1 Kami telah mereviu Laporan Keuangan Semester I/Tahunan*) untuk TA 2XX1 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen . Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. , <Jabatan penanda tangan pernyataan reviu> Ketua Tim Reviu
NIP............................
http://www.djpp.depkumham.go.id
