PERBEDAAN PANDANGAN JEPANG DAN CINA TERHADAP KEPULAUAN SENKAKU DALAM PERJANJIAN SAN FRANSISCO 1951 MAKALAH NON-SEMINAR

UNIVERSITAS INDONESIA

PERBEDAAN PANDANGAN JEPANG DAN CINA TERHADAP KEPULAUAN SENKAKU DALAM PERJANJIAN SAN FRANSISCO 1951

MAKALAH NON-SEMINAR

FEBRINA 1006700564

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA PROGRAM STUDI JEPANG DEPOK AGUSTUS 2014

Perbedaan pandangan …, Febrina, FIB UI, 2014



Perbedaan Pandangan Jepang dan Cina terhadap kepulauan Senkaku dalam Perjanjian San Fransisco 1951

Febrina 1006700564 dan Didit Dwi Subagio

Program Studi Jepang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Depok Indonesia

[email protected]

Abstrak

Kasus perebutan kepulauan Senkaku antara Jepang dan Cina kembali memanas sejak tahun 2010 akibat insiden tertabraknya dua kapal pengawasan maritim milik Jepang di sekitar perairan kepulauan Senkaku dengan sebuah kapal pukat milik Cina. Akibat insiden ini, Jepang dan Cina kembali mengangkat permasalahan kedaulatan kepulauan Senkaku yang belum terselesaikan sejak tahun 1970. Cina mengajukan tuntutannya atas kepulauan Senkaku dengan beberapa bukti historis, namun Jepang menganggap bahwa kasus perebutan Kepulauan Senkaku tidak pernah ada. Jepang menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951 Artikel 2 dan 3, Jepang memiliki hak kedaulatan atas Kepulauan Senkaku yang diberikan oleh Amerika. Pernyataan Jepang tersebut dibantah oleh Cina dengan berbagai alasan. Karena adanya kontradiksi antara pendapat Jepang dan Cina, perlu dilakukan penelitian terhadap Perjanjian San Fransisco Artikel 2 dan 3 terkait kedaulatan Kepulauan Senkaku.

Kata kunci: Kepulauan Senkaku, Perjanjian San Fransisco 1951, kedaulatan kepulauan Senkaku

Difference Between Japan and China’s Point of Views of Senkaku Islands Based on The Treaty of San Fransisco 1951


Abstract

The Scramble for Senkaku Islands between Japan and China has resurfaced since 2010, triggered by the collision incident of two Japenese inspection vessels with a Chinese fishing trawler around Senkaku Island water. Because of the incident, Japan and China rekindle the unsettled dispute on Senkaku Islands’ sovereignty since 1970. China has claimed their sovereignty on Senkaku Islands, backed up with historical evidence. In the othe hand, Japan still consider the claim by the Chinese never happened. Japan stated that based on Treaty San Fransisco in 1951, article number 2 and 3 that Japan still has the sovereign right on Senkaku islands given by the America. This statement was rebutted by China with various reasons. Because of the difference understanding between Japan and China on the Treaty of San Fransisco, specifically on Article 2 and 3 , futher study on the treaty regarding the Senkaku islands’ sovereignty is needed.

Keyword: Senkaku Islands, soveregnty of Senkaku Island, Treaty of San Fransisco 1951

Pendahuluan

Kepulauan Senkaku merupakan kepulauan tidak berpenghuni yang terdiri dari empat pulau dan tiga pulau kecil yang berada di Laut Cina Timur. Kepulauan ini terletak 400 mil di sebelah barat Okinawa, 200 mil dari sebelah timur daratan utama Cina, dan 170 mil dari timur laut Taiwan 1. Luas Kepulauan Senkaku 6,3 km2 , hanya dua di antara tujuh pulau yang

memiliki luas lebih dari 1 km2. Sejak tahun 1970, pulau Senkaku diperebutkan oleh tiga negara Asia, yaitu Jepang, Cina, dan Taiwan, dengan alasan sumber daya alam seperti ikan dan minyak bumi, juga letak geografis kepulauan yang terletak di Laut Cina Timur dan terbentang antara Okinawa (Timur 410 km), Taiwan (Barat Daya 170 km), dan Cina (Barat Daya 330 km). 2 Lokasi kepulauan Senkaku dianggap strategis bagi Cina, Taiwan, dan Jepang. Mereka menganggap bahwa lokasi kepulauan Senkaku dapat digunakan sebagai landasan militer untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional di masa mendatang. Selain itu, perairan di 1

Carlos Ramos-Mrosovsky, “International Law’s Unhelpful Role in the Senkaku Island”, Journal of International Law, Volume 29 Aricle 2 (2008) halaman 903 2 Ibid, halaman 904


sekitar Kepulauan Senkaku kaya akan sumber daya ikan 3. Sehingga, apabila suatu negara memiliki kedaulatan atas kepulauan ini, mereka dapat membangun industri perikanan dengan perairan kepulauan Senkaku sebagai sumbernya. Faktor lain yang menyebabkan perebutan kedaulatan kepulauan Senkaku adalah sumber daya minyak dan gas yang ditemukan berada di bawah Laut Cina Timur oleh UN ECAFE (United Nation Economic Commission for Asia and the Far East)4 pada tahun 1968. Dari penelitian yang dilakukan UNECAFE, dilaporkan bahwa terdapat 100 miliar barel minyak bumi yang terdapat di bawah Laut Cina Timur 5. Sehingga, apabila suatu negara memperoleh kedaulatan atas Kepulauan Senkaku, maka negara tersebut berhak untuk mengeksploitasi Senkaku dan daerah perariran di sekitarnya (luasnya kira-kira 20.750 mil2 ), dan dapat memberdayakan minyak bumi yang berada di bawah Laut Cina Timur. Adanya peningkatan konsumsi minyak

bumi oleh Cina menjadi salah satu alasan bagi Cina menuntut kedaulatan terhadap kepulauan ini 6. Dari ketiga faktor di atas, faktor yang paling mencolok adalah penemuan sumber daya minyak bumi di Laut Cina Timur. Urgensi penemuan tersebut dapat dilihat dari konflik antara Cina dan Jepang yang belum selesai hingga sekarang. Konflik tersebut terjadi sejak Taiwan melakukan penuntutan pada tahun 1970, diikuti Cina pada tahun 1971, tidak lama setelah diumumkan penemuan atas sumber daya minyak bumi dan gas alam oleh UN ECAFE. 7 Cina dan Jepang mengalami ketegangan dalam hubungan diplomatik sejak 2010 lalu akibat insiden di perairan sekitar Senkaku. Hal ini terjadi karena kapal nelayan milik Cina menabrak dua kapal penjaga pantai milik Jepang 8. Akibat insiden ini, kasus perebutan Kepulauan Senkaku kembali memanas.

3

Nelayan-nelayan Taiwan sering memancing pada musim semi di sekitar perairan ini. Zhongqi Pan, “SinoJapanese Dispute over the Diaoyu/Senkaku Islands: The Pending Controversy from the Chinese Prespective, Journal of Chinese Political Science, vol. 12, no 1, 2007 4 UNECAFE merupakan komite survei hidrografik multinasional (Jepang, Cina, dan Korea Selatan) yang disponsori oleh PBB. Martin Lohmeyer, “The Diaoyu / Senkaku Island Dispute, Question of Sovereignty and Suggestion for Resolving Dispute”, 2008, halaman 19 5 Carlos Ramos-Mrosovsky, Op. Cit, halaman 917 6 Adanya peningkatan konsumsi dari tahun 1980 hingga tahun 2012. Konsumsi minyak bumi Cina tahun 2011 9.852.080 barel per hari, meningkat pada tahun 2012 menjadi 10.276.830 barel per hari. EIA, “Overview Data for China”, www. eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=CH (diakses 11 Maret 2014) 7 Jean-Marc F. Blanchard, “The U.S Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Island, 19451971”, No. 161 (Mar., 2000), pp. 95-123 8 Ministry of Foreign Affair of Japan, “Senkaku Island Q&A”, 5 Juni 2013, www.mofa.go.jp/region/asiapaci/senkaku/qa_1010.html (diakses 20 April 2014)


Cina melakukan penuntutan terus menerus terhadap kedaulatannya atas Kepulauan Senkaku, bahkan meluncurkan gerakan militernya di sekitar Kepulauan Senkaku 9. Namun Jepang tidak pernah menganggap adanya perebutan Kepulauan Senkaku dari awal. MOFA (Ministri of Foreign Affairs of Japan) menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan kepulauan yang diberikan oleh Amerika Serikat melalui Perjanjian San Fransisco 1951 dengan memberikan “kedaulatan residu” 10 kepada Jepang dan tidak perlu dipermasalahkan kembali kedaulatannya. Meskipun setelah masa penandatanganan Perjanjian San Fransisco, Taiwan tidak mengajukan keberatannya, tetapi Perdana Menteri Cina, Zhou Enlai, mengajukan keberatannya atas Perjanjian San Fransisco dan menganggap bahwa tindakan Amerika dalam membuat perjanjian tidak masuk akal 11 . Oleh sebab itu, Cina tidak mau mengakui perjanjian San Fransisco. Sampai saat ini Cina selalu menuntut kedaulatan atas Kepulauan Senkaku kepada Jepang, namun Jepang justru tidak pernah menganggap adanya kasus perebutan kedaulatan atas Kepulauan Senkaku. Menurut MOFA (Ministri of Foreign Affairs of Japan - 外務所), Kepulauan Senkaku merupakan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan Jepang secara sah yang diberikan kepada Amerika berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951 12 . Namun Cina menganggap Perjanjian San Fransisco bukanlah perjanjian yang sah 13 . Oleh karena adanya perbedaan pandangan antara Jepang dan Cina mengenai perjanjian San Fransisco, penelitian ini mencoba mengkaji kedaulatan kepulauan Senkaku berdasarkan Artikel 2 dan 3 perjanjian Senkaku. Permasalahan perbedaan pandangan atas kepulauan Senkaku berdasarkan Perjanjian San Fransisco dapat dianalisa dengan metodologi sejarah politik dengan pendekatan konstitusional. Definisi politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain 14. Sedangkan arti konstitusional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan, sesuai dengan, atau diatur oleh 9

Cina meluncurkan angkatan udara dan angkatan air di Laut Cina Timur, bahkan meluncurkan peluru kendali di sekitar perairan Jepang. .Japanese White Paper 2013, “Security Environment Surrounding Japan” Part 1 Chapter 3 Section 3 10 Amerika memberikan kekuasaan administrasi atas kepulauan Senkaku sepenuhnya pada tahun 1971 dan direversikan pada tahun 1972. Ministry of Foreign Affair of Japan, “Senkaku Island Q&A”, 5 Juni 2013, www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/qa_1010.html (diakses 12 April 2014) 11 Pembuatan Perjanjian San Fransisco tanpa mengikutsertakan pihak Cina dan memakasakannya kepada Cina membuat Cina menganggap Perjanjian San Fransisco ilegal dan tidak bisa diteima. Chi Manjiao, “The Unhelpfulness of Treaty Law in Solving the Sino-Japan Sovereign Dispute over the Diaoyu Islands”, 2011 12 Ministry of Foreign Affair of Japan, “Senkaku Island Q&A”, 5 Juni 2013, www.mofa.go.jp/region/asiapaci/senkaku/qa_1010.html (diakses 12 April 2014) 13 Cina memnganggap bahwa Perjanjian San Fransisco tidak pernah mengikat Cina karena Cina tidak ikut serta dalam menandatangani perjanjian tersebut. Carlos Ramos-Mrosovsky, “International Law’s Unhelpful Role in the Senkaku Island, Journal of International Law, Volume 29 Aricle 2 (2008) 14 http://kbbi.web.id/politik (diakses 1 Juni 2014)


konstitusi suatu negara. Dengan kata lain, metodologi sejarah politik dengan pendekatan konstitusional merupakan suatu metode yang menggunakan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau yang berhubungan dengan urusan dan tindakan suatu negara atau terhadap negara lain sebagai acuannya ,dengan pendekatan perihal konstitusi suatu negara. Sehingga dapat dikatakan pendekatan yang paling tepat untuk meneliti permasalahan ini adalah pendekatan konstitusional yang berhubungan dengan perjanjian politik suatu negara. Dengan melakukan pendekatan konstitusional kita dapat melihat kepentingan, konsensus yang dibuat, dan konsesi yang diberikan kepada masing-masing kepentingan pihak. . Konflik antara Jepang dan Cina atas kepulauan Senkaku Konflik antara Jepang dan Cina atas kepulauan Senkaku mulai terjadi sejak tahun 1970 dan belum terselesaikan hingga sekarang. Cina mempublikasikan artikel mengenai bagaimana Jepang dan Amerika merampas persediaan minyak bumi Cina dan aksi tersebut disusul dengan sejumlah protes yang dilakukan Cina di beberapa wilayah Cina atas kepulauan Senkaku pada tahun 1972. Konflik atas kepulauan Senkaku kembalik terjadi pada tahun 1978 akibat Jepang terlalu lama dalam memutuskan penandatanganan perjanjian Jepang dan Cina yang membuat Cina kesal dan tidak sabar. Untuk memngungkapkan rasa kesalnya, Cina mengirimkan 80 kapal nelayan yang di setiap kapalnya bermuatan senjata api ke sekitar wilayah perairan Senkaku. Kemudian pada tahun 1979, pembuatan landasan helikopter untuk mengirimkan peralatan dan tim survei yang berjumlah 31 orang di kepulauan Senkaku juga memicu konflik antara kedua negara tersebut. Konflik Jepang dan Cina juga terus berlanjut pada tahun 1990 karena Jepang berencana untuk membangun mercusuar yang menimbulkan protes dari pihak Cina. Konflik Jepang-Cina atas kepulauan Senkaku memanas kembali pada tahun 2010 ketika kapal pukat Cina menabrak dua kapal penjaga pantai milik Jepang yang berada di wilayah kepulauan.

Akibat insiden ini, Jepang menahan awak kapal pukat Cina tersebut yang

kemudian menimbulkan protes dengan skala besar di wilayah-wilayah Cina dan berdampak pada ekonomi Jepang. Pembelian 3 pulau Senkaku oleh Jepang juga membuat hubungan Jepang-Cina memburuk. Konflik-konflik antara Cina-Jepang atas kepulauan Senkaku masih berlangsung hingga sekarang dan belum terselesaikan juga.


Perjanjian San Fransisco Perjanjian San Fransisco 1951 merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Inggris, negara-negara sekutu, dan Jepang pada 8 September 1951, tanpa mengikutsertakan Cina yang merupakan negara yang diisolasi dari komunitas internasional 15. Perjanjian San Fransisco disusun dan menandai berakhirnya Perang Dunia II. Pada perjanjian ini diatur pembagian wilayah-wilayah di Asia Timur 16 , salah satunya Kepulauan Ryukyu yang di dalamnya terdapat Kepualaun Senkaku, menurut pandangan Jepang. Pada Perjanjian San Fransisco 1951 artikel 2: “Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the Pescadores.” 17 Terjemahan: Jepang melepaskan hak, hak milik, dan tuntutannya kepada Formosa dan Pescadores. Jepang harus melepaskan daerah kekuasaannya yang diambil dari Cina di daerah Pasifik yang didapatkan sewaktu Perang Dunia I pada tahun 1914 sesuai dengan Deklarasi Cairo pada 1 Desember 1943, seperti Manchuria, Formosa (Taiwan), dan Pescadores 18 . Artikel ini bertujuan membatasi wilayah Jepang di Pasifik yang menandai menyerahnya Jepang kepada Sekutu.19 Sesuai dengan artikel 3 Perjanjian San Fransisco: “Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system, with the United States as sole administering authority, Nansei Shoto, south of 29° North latitude (including the Ryukyu and the Daito Islands), Nanpo Shoto south of Sofu Gan (including the Bonin Islands, Rosario Islands and the Volcano Islands), and Parece Vela and Marcus Island. Pending the making of such a proposal and affirmative

15

Jepang menyerah kepada Sekutu pada September 1945. Jean-Marc F. Blanchard, “The U.S Role in the SinoJapanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Island, 1945-1971”, No. 161 (Mar., 2000), pp. 95-123 16 Selain Kepulauan Ryukyu, Kepulauan Kurile dan Liancourt Rocks juga daerah yang diperebutkan yang dibahas di dalam naskah Perjanjian San Fransisco. Soekwoo Lee, “The 1951 San Fransisco Peace Treaty with Japan and The Territorial Disputes in East Asia”: Law and Policy Journal Association Vol 11 No 1, 2002 17 The U.S Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Island, 1945-1971”, No. 161 (Mar., 2000), pp. 95-123 18 Jepang mengambil daerah-daerah tersebut dari Cina, pihak yang kalah, dengan menandatangani perjanjian Shimonoseki 1895 yang menandai berakhirnya perang Cina dan Jepang pada Perang Dunia II. Chi Manjiao, “The Unhelpfulness of Treaty Law in Solving the Sino-Japan Sovereign Dispute over the Diaoyu Islands”, 2011 19 Artikel ini dibuat sesuai dengan Perjanjian Postdam dimana Jepang secara paksa melepaskan wilayah-wilayah kecil di bawah kekusasaannya. Soekwoo Lee, “The 1951 San Fransisco Peace Treaty with Japan and The Territorial Disputes in East Asia”: Law and Policy Journal Association Vol 11 No 1, 2002


action thereon, the United States will have the right to exercise all and any powers of administration, legislation, and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters” Terjemahan: Jepang akan menyetujui usulan dari Amerika Serikat untuk PBB untuk menetapkan sistem perwalian, dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya otoritas administrasi, Nansei Shoto, sebelah selatan dari 29° Lintang Utara (termasuk Ryukyu dan kepulauan Daito), Nanpo Shoto selatan dari Sofu Gan (termasuk kepulauan Bonin, kepulauan Rosario, dan kepulauan Volcano), dan Parece Vela dan Marcus Island. Penundaan pembuatan proposal tersebut dan tindakan afirmatif di atasnya, Amerika serikat akan memiliki hak untuk melaksanakan semua dan setiap kekuatan administrasi, legislasi, and yurisdiksi atas wilayah dan penduduk pulau-pulau ini, termasuk wilayah air mereka Jepang harus menyerahkan Kepulauan Ryukyu ke dalam daerah administrasi Amerika Serikat yang di kemudian hari digunakan sebagai daerah untuk mendirikan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik. 20

Pandangan Cina terhadap Perjanjian San Fransisco Cina melakukan penuntutan terhadap Kepulauan Senkaku dengan menyatakan bahwa nelayan Cina yang pertama kali menemukan Kepulauan Senkaku sebelum Jepang pada Dinasti Ming pada abad ke-15 dan menamainya pada tahun 1403 21. Cina menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan daerah kekuasaan Cina yang direbut Jepang dengan disusunnya Perjanjian Shimonoseki pada April 1895. Pada Perjanjian Shimonoseki artikel 2, dinyatakan bahwa: “China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty the following territories, together with all fortifications, arsenals, and public property thereon ..... The island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to said island of Formosa.”22

20

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Oleh karena itu, Amerika mendirikan bentengnya di Kepulauan Ryukyu, Okinawa, sebagai pertahanannya di daerah Pasifik. Jean-Marc F. Blanchard, “The U.S Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Island, 19451971”, No. 161 (Mar., 2000), pp. 95-123 21 Chi Manjiao, “The Unhelpfulness of Treaty Law in Solving the Sino-Japan Sovereign Dispute over the Diaoyu Islands”, 2011 22 The New York Times, “The Japan-China Treaty, Full Text of the Shimonoseki Peace Convention”, 4 Agustus 1895


Terjemahan: Cina menyerahkan kelangsungan dan kedaulatan penuh atas wilayah berikut kepada Jepang termasuk dengan seluruh pertahanan, persenjataan, dan properti publik yang ada di dalam area tersebut... Pulau Formosa, bersama dengan pulau-pulau yang termasuk dan menjadi bagian dari Pulau Formosa, bersama dengan pulau-pulau yang termasuk dan menjadi bagian dari pulau Formosa yang dimaksud. Cina berpendapat bahwa Jepang merebut kepulauan Senkaku karena kepulauan tersebut merupakan bagian dari Formosa yang harus diserahkan kepada Jepang. Cina memiliki pandangan bahwa kepulauan Senkaku bagian dari Formosa, merasa bahwa Kepulauan Senkaku akan dikembalikan kepada Cina sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disusun, seperti Perjanjian Postdam pada 2 Agustus 1945 yang telah disetujui oleh Jepang. Selain itu, Cina tidak mengakui dan merasa tidak terikat dengan Perjanjian San Fransisco karena Cina bukan pihak yang ikut menyutujui dan menandatangani perjanjian tersebut. Selain itu, Cina tidak menganggap bahwa Kepulauan Senkaku bagian dari kepulauan Ryukyu yang daerah administrasinya di bawah Amerika sejak tahun 1945-1971 23.

Pandangan Jepang terhadap Perjanjian San Fransisco Menurut MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan), Kepulauan Senkaku merupakan kepulauan tidak berpenghuni hingga Jepang memasukannya ke dalam wilayah kekuasaan Jepang pada Januari 1895 24. Kepulauan Senkaku ditemukan oleh Koga Tatsuhiro, penduduk Jepang, pada abad ke-19, dan memanfaat 4 pulau dari Kepulauan Senkaku untuk melakukan usaha industri25. Kemudian salah satu agensi Okinawa melakukan survei terhadap Kepulauan Senkaku dengan hasil akhir bahwa Kepulauan Senkaku merupakan kepulauan yang tidak berpenghuni, tidak dibawah kekuasaan Cina, dan tidak ada aksi protes oleh Cina terhadap survei yang dilakukan Jepang 26 . Kemudian Jepang secara resmi memasukan Kepulauan Senkaku di bawah kekuasaannya pada 14 Januari 1895 sebagai bagian dari Kabupaten

23

Jean-Marc F. Blanchard, “The U.S Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Island, 19451971”, No. 161 (Mar., 2000), pp. 95-123 24 Ministry of Foreign Affair of Japan, “Senkaku Island Q&A”, 5 Juni 2013, www.mofa.go.jp/region/asiapaci/senkaku/qa_1010.html (diakses 20 April 2014) 25 Han-yi Shaw, “The Diaoyutai/Senkaku Islands Dispute: Its History and an Analysis of the Owneership Claims of the P.R.C., R.O.C., and Japan”, 1999 26 Pemerintah Jepang sempat menunda pemasukan wilayah Senkaku kedalam wilayah Jepang karena adanya kekhawatiran bahwa Kepulauan Senkaku merupakan wilayah Cina. Han-yi Shaw, “The Diaoyutai/Senkaku Islands Dispute: Its History and an Analysis of the Owneership Claims of the P.R.C., R.O.C., and Japan”, 1999


Yaeyama, Perfektur Okinawa, kota Ishigaki 27. Sehingga, Jepang menyimpulkan bahwa sejak tahun 1895, kepulauan Senkaku merupakan bagian dari Okinawa, wilayah Jepang. Setelah Jepang kalah dari Sekutu pada Perang Dunia II, Jepang menandatangani beberapa perjanjian, diantaranya Deklarasi Cairo, Perjanjian Postdam, dan Perjanjian San Fransisco 1951 yang didalamnya mengatur wilayah administrasi Jepang. Menurut Deklarasi Cairo dan Perjanjian San Fransisco Artikel 2, Jepang menyerahkan kembali daerah-daerah yang diambil Jepang dari Cina yang direbut Jepang sesuai dengan Perjanjian Shimonoseki 1895. Menurut Artikel 2 tersebut Jepang harus mengembalikan Formosa (Taiwan) dan Pescadores. Secara tekstual, perjanjian tersebut tidak menyatakan bahwa Jepang akan menyerahkan Kepulauan Senkaku kepada Cina. Selain itu, Jepang menganggap bahwa Kepulauan Senkaku termasuk dalam Kepulauan Ryukyu yang sesuai dengan Perjanjian San Fransisco artikel 3 akan diserahkan si bawah administrasi Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memberikan status “kedaulatan residu” 28 kepada Jepang.

Peran Amerika dan Sekutu dalam Perjanjian San Fransisco Amerika Serikat dan Sekutu yang merupakan pihak yang menang dalam Perang Dunia II sekaligus sebagai pihak yang menyusun Perjanjian San Fransisco 1951 yang secara tidak langsung terlibat dalam perebutan Kepualauan Senkaku. Terlebih lagi Amerika yang telah memberikan “kedaulatan residu” kepada Jepang atas Kepulauan Senkaku dan menggunakan kepulauan tersebut pada tahun 1945-1971 sebagai pangkalan militer sesuai dengan Artikel 3 Perjanjian San Fransisco 29. Sejak Jepang kalah dari Amerika pada Pedang Dunia II, Amerika mengambil kendali atas beberapa pulau di Jepang, seperti Amami, Okinawa, Miyako, Yaeyama, dan Kepulauan Ryukyu. Kepulauan Ryukyu dianggap oleh pihak militer Amerika sebagai lokasi yang strategis untuk membangun pangkalan militer di daerah Pasifik dalam melawan kekuatan Uni Soviet. Untuk itu pada tahun 1947, Amerika mempelajari daerah Kepulauan Ryukyu dari 27

Setelah memasukan Kepulauan Ryukyu ke dalam wilayah Jepang, Jepang melakukan eksploitasi terhadap kepulauan tersebut dan mengijinkan Koga untuk membuka usaha dengan Kepulauan Senkaku sebagai sumbernya. Ministry of Foreign Affair of Japan, “Senkaku Island Q&A”, 5 Juni 2013, www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/qa_1010.html (diakses 20 April 2014) 28 Maksud dari ”kedaulatan residu” adalah Amerika Serikat tidak akan memberikan Kepulauan Ryukyu kepada negara lain selain Jepang. Jean-Marc F. Blanchard, “The U.S Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Island, 1945-1971”, No. 161 (Mar., 2000), pp. 95-123 29 opcid.


peta-peta Jepang. Pemerintah Amerika sempat mendiskusikan pemisahan Kepulauan Ryukyu dari Jepang pada tahun 1948, namun jatuhnya Cina ke tangan komunis pada tahun 1949 membuat Amerika membatalkan pemikirannya dan mengambil keputusan untuk menguasasi Kepulauan Ryukyu secara penuh hingga hak perwaliannya ditetapkan. Pada tahun 1951, Amerika membuat Perjanjian San Fransisco dimana Artikel 3 menyatakan bahwa Amerika tidak memisahkan Kepulauan Ryukyu dari Jepang, dengan status “kedaulatan residu”. Amerika mengambil langkah ini dengan berbagai alasan. Pertama, untuk menjaga hubungan baik dengan Jepang karena Jepang dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam melawan Soviet. Kedua, apabila Kepulauan Ryukyu di bawah kekuasaan Jepang, Amerika akan mendapatkan hak-hak khusus dari Jepang. Ketiga, Amerika tidak ingin Jepang melepaskan kepemilikannya atas Kepulauan Ryukyu, sehingga PBB dan Cina tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Kepulauan Ryukyu karena keinginan Amerika untuk membuat pangkalan militer di Asia Pasifik yang dapat mengimbangi kekuatan Uni Soviet 30.

Hubungan Perjanjian San Fransisco dengan Kedaulatan Kepulauan Senkaku Dalam Perjanjian San Fransisco Artikel 2 dan 3, kepulauan Senkaku tidak tertulis dalam naskah sama sekali. Namun Cina dan Jepang menganggap pengaturan atas kepulauan Senkaku terdapat pada Perjanjian San Fransisco yang ditulis secara eksplisit dan menyebabkan perbedaan pandangan terhadap Perjanjian San Fransisco. Perbedaan pandangan antara Jepang dan Cina terhadap Perjanjian San Fransisco Artikel 2 dan 3 adalah Jepang menganggap bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari Okinawa sesuai dengan Artikel 3 dan Cina yang menganggap bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari Taiwan yang dikembalikan oleh Jepang kepada Cina sesuai dengan Artikel 2. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kunci untuk menemukan kedaulatan kepulauan Senkaku dalam perjanjian San Fransisco adalah menentukan terlebih dahulu kedudukan kepulauan Senkaku, apakah termasuk ke dalam wilayah Okinawa atau termasuk ke dalam wilayah Taiwan. Apabila kepulauan Senkaku termasuk ke dalam Kepulauan Ryukyu, maka sesuai dengan Artikel 3, Jepang memiliki kedaulatan residu atas kepulauan Senkaku yang nantinya akan dikembalikan

30

Jean-Marc F. Blanchard, “The U.S Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Island, 19451971”, No. 161 (Mar., 2000), pp. 95-123


oleh Amerika pada tahun 1971. Sebaliknya, apabila kepulauan Senkaku termasuk ke dalam Taiwan, maka Cina memiliki kedaulatan atas kedaulatan Senkaku sesuai dengan Artikel 2. Cina menuntut bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari Cina sejak tahun 1372, sejak Dinasti Ming. Hal ini berdasarkan catatan perjalanan utusan Cina yang melakukan perjalanan ke Kerajaan Ryukyu pada 1372-1879. Dalam catatan tersebut, para utusan Cina menggunakan kepulauan Senkaku sebagai “kompas penunjuk” dan perbatasan antara Jepang dan Cina. Namun, dalam catatan-catatan perjalanan yang ada, tidak disebutkan dengan jelas bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari Cina. Hal inilah yang membuat tuntutan Cina menjadi lemah 31. Berbeda dengan Cina, Jepang memiliki dokumen yang menguatkan tuntutannya. Berdasarkan dokumen pemerintah Jepang, Jepang secara resmi memasukan kepulauan Ryukyu ke dalam wilayah Jepang pada 14 Januari 1985. Dokumen pemerintah Jepang ini merupakan dokumen pertama yang mengatur wilayah administrasi kepulauan Senkaku. Namun, berdasarkan catatan-catatan pemerintah Jepang lainnya, sewaktu memasukan wilayah kepulauan Senkaku ke dalam wilayahnya, Jepang sempat mengalami keraguan dan menunda penggabungan kepulauan Senkaku demi menjaga hubungan dengan Cina. Selain itu, penggabungan kepulauan Senkaku oleh Jepang juga diprediksi sebagai langkah yang diambil Jepang karena kemenangan Jepang atas perang Sino-Jepang telah dapat diprediksi oleh pemerintahan Jepang 32. Dengan kata lain, Jepang sempat memiliki pandangan bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari Cina. Sehingga, anggapan bahwa Jepang yang pertama kali menemukan kepulauan Senkaku diragukan kebenarannya. Selain menggunakan catatan-catatan terdahulu, sumber lain yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan kedudukan suatu wilayah adalah peta. Berdasarkan MOFA (Ministry of Foreign Affair Japan), dalam koleksi atlas dunia yang diterbitkan oleh perusahaan penerbitan peta Cina pada tahun 1958 digambarkan dengan jelas kepulauan Senkaku yang digambarkan sebagai bagian dari Okinawa 33 . Pada peta atlas Cina tahun 1966 yang dipublikasikan di Peking, juga menunjukan bahwa wilayah Senkaku bukan merupakan bagian dari Taiwan

31

Martin Lohmeyer, “The Diaoyu / Senkaku Island Dispute, Question of Sovereignty and Suggestion for Resolving Dispute”, 2008 32 Han-yi Shaw, “The Diaoyutai/Senkaku Islands Dispute: Its History and an Analysis of the Owneership Claims of the P.R.C., R.O.C., and Japan”, 1999 33 Ministry of Foreign Affair of Japan, “Senkaku Island Q&A”, 5 Juni 2013, www.mofa.go.jp/region/asiapaci/senkaku/qa_1010.html (diakses 12 April 2014)


maupun Cina, melainkan bagian dari Ryukyu, Jepang 34. Namun, pada peta buatan kartografer (pembuat peta) terkenal pada zaman Edo, Hayashi Shihei, Senkaku merupakan bagian dari Cina 35. Dalam peta buatannya, kepulauan Senkaku diwarnai dengan warna yang sama untuk menandai wilayah kekuasaan Cina, bukan diwarnai dengan warna penanda wilayah yang tidak berpenghuni. Apalagi, peta Hayashi ini diakui oleh para pelajar Eropa, sehingga dapat dikatakan peta Hayashi merupakan peta yang diakui secara internasional. Pada peta militer Cina, Senkaku juga ditandai sebagai wilayah Cina. Selain contoh peta di atas, banyak ditemukan kontradiksi atas lokasi Senkaku pada peta buatan Jepang maupun Cina 36. Selain data dari Jepang dan Cina, Amerika juga memiliki data yang menunjukan kedudukan kepulauan Senkaku sebelum tahun 1968. Berdasarkan atlas dan kamus ilmu bumi Amerika, kepulauan Senkaku merupakan bagian dari Perfektur Okinawa, Kabupaten Yaeyama. Hal ini membuktikan bahwa, sebelum masalah perebutan kepulauan Senkaku Amerika juga menganggap bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari Okinawa, Jepang. Merujuk pada jawaban Menteri Luar Negeri Amerika pada jurnalis pada tahun 1970, Amerika menyatakan bahwa “Nansei Shoto” (kepulauan-kepulauan yang ada di bagian selatan Jepang) pada perjanjian San Fransisco merupakan wilayah yang di dalamnya termasuk wilayah Senkaku. “The term (Nansei Shoto), as used in that Treaty, refers to all islands south of 29th degree north latitude under Japanese administration at the end of the Second World War that were not otherwise specifically referred to in the Treaty. The term, as used in the treaty, was intended to include the Senkakus.” 37 Terjemahan: Istilah Nansei Shoto yang digunakan di dalam perjanjian, merujuk pada semua pulau-pulau yang berada di sebelah selatan 29 ° Lintang Utara yang berada di bawah administrasi Jepang pada akhir Perang Dunia II yang selain dari itu, yang tidak disebutkan di dalam perjanjian. Istilah yang digunakan di dalam perjanjian, diperuntukan termasuk wilayah Senkaku. Namun setelah pengembalian kepulauan Ryukyu atas Jepang pada 1971, Menteri Luar Negeri Amerika, William Rogers, menyatakan bahwa Jepang tidak memiliki status resmi atas kepulauan Senkaku 38. 34

Intelligence Report, “The Senkaku Island Dispute: Oil Under Troubled Waters?, 2 Mei 2007 Hal ini dimuat dalam karyanya Illustrated Survey of Three Countries. Han-yi Shaw, “The Diaoyutai/Senkaku Islands Dispute: Its History and an Analysis of the Owneership Claims of the P.R.C., R.O.C., and Japan”, 1999 36 Martin Lohmeyer, “The Diaoyu / Senkaku Island Dispute, Question of Sovereignty and Suggestion for Resolving Dispute”, 2008 37 Opcid. 38 Jean-Marc F. Blanchard, “The U.S Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Island, 19451971”, No. 161 (Mar., 2000), pp. 95-123 35


Berdasarkan penjabaran di atas, kedudukan Senkaku tidak dapat ditentukan karena adanya perbedaan kedudukan kepulauan Senkaku pada peta-peta Cina maupun Jepang. Adanya perbedaan penggambaran kepulauan Senkaku pada peta dikarenakan oleh luas wilayah Senkaku yang terlalu sempit dan sebelum ditemukannya minyak bumi di bawah Laut Cina Timur pada 1968, Jepang maupun Cina tidak memiliki ketertarikan kepada Kepulauan Senkaku, sehingga kedudukan kepulauan ini tidak disadari. Oleh karena itu, secara tekstual, Perjanjian Senkaku Artikel 2 dan 3 tidak dapat membuktikan kedaulatan Jepang maupun Cina. Dengan meneliti naskah-naskah rancangan perjanjian yang ada, kita dapat melihat pandangan penyusun perjanjian terhadap suatu masalah. Namun tidak seperti daerah Asia Timur lain yang diperebutkan, seperti kepulauan Kurile dan Dokdo, kepulauan Senkaku tidak disebutkan dalam rancangan perjanjian San Fransisco. Dalam penyusunan Perjanjian San Fransisco, Sekutu secara sengaja tidak mengangkat persoalan kepulauan Senkaku 39 . Berdasarkan maksud dan tujuannya, Perjanjian San Fransisco Artikel 2 dan 3 dibuat bukan untuk mengatur kepulauan Senkaku. Perjanjian San Fransisco Artikel 2 disusun untuk menegaskan kembali Deklarasi Cairo dan Perjanjian Postdam pada 2 Agustus 1945. Dalam Deklarasi Cairo dan Perjanjian Postdam, wilayah Jepang dilucuti dan diatur oleh Sekutu. Hal ini dilakukan untuk meredam kekuatan militer Jepang karena pada Perang Dunia II Jepang menunjukan kekuatan militer yang kuat dan dianggap berbahaya bagi Amerika. Dengan melemahnya kekuatan militer Jepang, diharapkan wilayah Asia Timur kembali pada perdamaian dan kestabilan 40. Dalam Artikel ini tidak dibahas mengenai pemindahan kekuasaan kepulauan Senkaku oleh Jepang kepada Cina, hanya Formosa dan Pescadores. Tujuan penyusunan Artikel 3 adalah untuk memperkuat kedudukan Amerika dalam melawan pengaruh Uni Soviet di daerah Pasifik. Setelah menangnya Mao Tse Tung yang memegang prinsip komunis dalam perang saudara di daratan melawan Chiang Kai-sek yang memegang prinsip nasionalis 41 , membuat Amerika beranggapan bahwa Cina sudah tidak dapat lagi menjadi sekutu dan telah jatuh ke pihak Uni Soviet. Pada Februari 1950, Cina dan Uni Soviet secara resmi melakukan hubungan kerja sama yang ditandai oleh penandatanganan perjanjian damai Cina-Uni Soviet.Setelah penandatangan perjanjian, Cina mengirimkan pasukan pembantu kepada Uni Soviet di Korea Utara dalam melawan Korea Selatan. Untuk itu, pihak 39

Chi Manjiao, “The Unhelpfulness of Treaty Law in Solving the Sino-Japan Sovereign Dispute over the Diaoyu Islands”, 2011 40 Columbia University, “Bilateral Security Treaty Between The United States of America and Japan (September 8, 1951)”, 2005, afe.easia.edu/special/japan_1950_usjapan.html (diakses 25 April 2014) 41 Columbia University, “Overview of Japan’s Postwar Defence Policy”, 2009, afe.easia.edu/special/japan_1950_usjapan.html (diakses 25 April 2014)


militer Amerika membuat strategi untuk melawan kekuatan Uni Soviet di Pasifik dengan membuat pangkalan militer di kepulauan Ryukyu yang diresmikan dalam Perjanjian San Frenasisco 1951 Artikel 3. Di satu sisi, Jepang menerima isi dari Artikel 3 ini karena Jepang merasakan ancaman karena Uni Soviet telah mengambil wilayah Jepang, seperti Shakalin dan Kurile. Karena memiliki musuh yang sama dengan Amerika, Jepang bekerja sama dengan Amerika dengan memberikan wilayahnya sebagai pangkalan perang 42. Selain alasan-alasan di atas, Cina tidak berpartisispasi dalam perjajian San Fransisco, sehingga dibutuhkan penafsiran mengenai kedudukan Cina dalam Perjanjian San Fransisco. Dalam menginterpretasikannya, perlu dilakukan pengkajian yang berdasarkan pada dasar hukum perjanjian internasional, yaitu Vienna Convention of the Law of Treaties 196943. Di dalam Vienna Convention atau Konvensi Wina terdapat pasal-pasal yang mengatur unsurunsur hukum internasional, diantaranya artikel-artikel yang mengatur pihak ketiga. Dalam Artikel 2 butir (h) pihak ketiga merupakan negara yang tidak ikut serta dalam perjanjian. (h) “'third State”' means a State not a party to the treaty Terjemahan: “Negara ketiga” merupakan negara yang tidak ikut dalam perjanjian Berdasarkan deskripsi butir (h), Cina merupakan bagian dari pihak ketiga dalam perjanjian San Fransisco 1951. Dalam bagian keempat konvensi Wina, terdapat artikel-artikel yang mengatur perjanjian dengan pihak ketiga, diantaranya Artikel 34 dan 35. Dalam Artikel 34, dinyatakan bahwa pihak ketiga tidak memiliki kewajiban maupun hak terhadap perjanjian. Dalam artikel 35, pihak ketiga dapat memiliki hak apabila peserta perjanjian menyetujui dan pihak ketiga juga menerimanya secara tertulis. Berdasarkan artikel ini, dapat disimpulkan bahwa Cina tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap perjanjian San Fransisco karena tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga Cina tidak dapat mengajukan tuntutannya berdasarkan pernjanjian San Fransisco, meskipun apabila nantinya dapat dibuktikan bahwa Senkaku merupakan bagian dari Taiwan. Article 34: General rule regarding third States A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent. Terjemahan: Artikel 34: Peraturan umum mengenai negara ketiga 42

Ibid. Berdasarkan Vienna Convention atau Konvensi Wina, dalam mengiterpretasi suatu hukum internasional harus didasari oleh itikad baik. Vienna Convention on The Law of Treaties, 22 Mei 1969

43


Sebuah perjanjian tidak memberikan kewajiban maupun hak kepada negara ketiga tanpa persetujuannya Article 35: Treaties providing for obligations for third States An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing. Terjemahan: Perjanjian menyediakan kewajiban-kewajiban kepada negara ketiga Sebuah kewajiban muncul untuk negara ketiga dari suatu persetujuan perjanjian apabila pihak-pihak yang ikut dalam perjanjian memberi maksud kepada persutujuan tersebut untuk memberikan kewajiban dan negara ketiga menerima persetujuan tersebut secara tertulis. Article 36: Treaties providing for rights for third States 1. A right arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which it belongs, or to all States, and the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not indicated, unless the treaty otherwise provides. 2. A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the conditions for its exercise provided for in the treaty or established in conformity with the treaty 44. Terjemahan: Artikel 36: Perjanjian menyediakan hak-hak kepada negara ketiga 1. Hak untuk negara ketiga akan muncul dari provisi suatu perjanjian jika semua pihak terkait perjanjian tersebut berniat agar provisi tersebut untuk menyampaikan hak tersebut, baik kepada suatu negara ketiga atau sekelompok negara yang memiliki provisi tersebut, atau kepada semua negara, dan dengan persetujuan dari negara ketiga tersebut. Persutujuan tersebut akan diasumsikan demikian selama tidak ada bantahan atau pernyataan tidak seuju, kecuali bila dicantumkan di perjanjian tersebut. 2. Suatu negara yang memanfaatkan haknya sesuai dengan paragraf 1 harus menaati ketentuan yang berlaku untuk dapat memanfaatkan hak tersebut, yang dicantumkan di dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian tersebut. Berdasarkan data di atas, Jepang dan Cina memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepulauan Senkaku berdasarkan perjanjian San Fransisco. Namun perbedaan pandangan ini baru terjadi setelah ditemukannya sumber minyak bumi di bawah kepulauan Senkaku yang dilakukan oleh Cina pada tahun 1970. Meskipun Cina menyatakan bahwa konflik mengenai Senkaku karena alasan kedaulatan negara, namun Cina tidak pernah mengangkat masalah mengenai kepulauan Senkaku sebelum ditemukannya sumber minyak bumi sehingga menimbulkan kesan Cina memperebutkan kepulauan Senkaku oleh karena sumber minyak bumi.

44

Lihat Vienna Convention on Law of Treaties


Kesimpulan Konflik Jepang dan Cina dipicu oleh perebutan kepulauan Senkaku yang terjadi sejak 1970 dan belum terselesaikan hingga sekarang ini. Perebutan kepulauan Senkaku terjadi setelah ditemukannya sumber minyak bumi di bawah laut Cina Timur oleh UNECAFE yang menimbulkan ketertarikan negaranegara Asia Timur seperti Cina, Jepang dan Taiwan atas kepulauan Senkaku. Salah satu perjanjian yang dianggap mengatur wilayah administrasi kepulauan Senkaku adalah Perjanjian San Fransisco 1951 yang ditandatangani oleh 48 negara, termasuk Jepang dan Amerika. Perjanjian San Fransisco Artikel 2 dan 3 dianggap Jepang memiliki hubungan terhadap kedaulatan kepulauan Senkaku . Kedudukan kepulauan Senkaku tidak dapat ditentukan berdasarkan perjanjian San Fransisco karena beberapa alasan. Pertama, dalam Artikel 2 dan 3 sama sekali tidak disebutkan permasalahan mengenai kepulauan Senkaku, dalam kedua artikel perjanjian tersebut hanya menyebutkan Formosa dan kepulauan Ryukyu, tanpa menyinggung atau menuliskan kata-kata kepulauan Senkaku. Kedua, anggapan Jepang dan Cina yang menyatakan bahwa kepulauan Senkaku diatur dalam naskah Perjanjian Kepulauan Senkaku tidak dapat dibuktikan karena kedudukan kepulauan Senkaku sendiri masih belum jelas karena ketidaktersediaan data historis yang dapat dijadikan acuan akibat tidak adanya ketertarikan pada kepulauan Senkaku dan luas wilayah yang tergolong sempit. Ketertarikan atas kepulauan Senkaku baru muncul ketika ditemukan persedian minyak bumi di bawah Laut Cina Timur yang memulai konflik antara Jepang dan Cina pada tahun 1970. Ketiga, dalam naskah perjanjian tidak di jelaskan batas-batas yang jelas mengenai istilah Formosa dan kepulauan Ryukyu sehingga memunculkan kesalahpahaman di kedua belah pihak. Keempat, meskipun terdapat data historis pendukung dari pihak ke tiga, yaitu Amerika, namun, pada akhirnya Amerika tidak dapat menentukan kedaulatan dari kepulauan yang disengketakan dengan alasan untuk menjaga hubungan baik dengan Jepang dan Cina. Pendapat Amerika tidak dapat membantu karena Amerika selalu mengambil suatu langkah sesuai dengan keperluan negara mereka sendiri, misalnya ketika Cina jatuh ketangan Uni Soviet, Amerika Serikat membangun hubungan yang baik dengan Jepang. Namun, ketika Cina sekarang mengalami kemajuan dan merupakan negara yang cukup berpengaruh di dunia, Amerika menjalin hubungan yang baik dengan Cina, sehingga Amerika Serikat memilih mengambil sikap netral untuk menjaga hubungan dengan Jepang dan Cina. Kelima, dalam penyusunan perjanjian Senkaku, penyusun secara sengaja tidak mengangkat persoalan kepulauan Senkaku sehingga masalah kedaulatan kepulauan Senkaku tidak terdapat dalam rancangan naskah Perjanjian San Fransisco. Artikel 2 Perjanjian San Fransisco 1951 mengatur wilayah administrasi Jepang agar kekuatan militer Jepang melemah dan diharapkan tidak dapat menyaingi kekuatan Amerika Serikat. Dan Artikel 3


dibuat hanya karena kepentingan militer Amerika, yaitu untuk membuat pangkalan perang Amerika di Pasifik yang dapat menyaingin kekuatan Uni Soviet. Artikel 2 dan 3 tidak dibuat untuk mengatur wilayah senkaku. Seperti yang telah dijabarkan di atas, sebelum tahun 1968, Senkaku merupakan kepulauan yang tidak diperhatikan oleh negara manapun, sehingga ketika penyusunan Perjanjian San Fransisco pada tahun 1951, Senkaku tidak dimasukan ke dalam detil rancangan perjanjian. Sehingga dapat dikatakan kepulauan Senkaku tidak termasuk ke dalam konsensus yang dibuat. Keenam, secara hukum internasional, Perjanjian San Fransisco tidak dapat diterapkan dalam menentukan kedaulatan kepulauan Senkaku karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ada.

Daftar Referensi:

Journal Article:

Ramos-Mrosovsky, Carlos. (2008). International Law’s Unhelpful Role in the Senkaku Island. Journal of International Law, Volume 29 Article 2 Pan, Zhongqi. (2007). Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu/Senkaku Islands: The Pending Controversy from the Chinese Prespective. Journal of Chinese Political Science. Vol. 12, no 1 Blanchard, Jean-Marc F. (2000). The U.S Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Island, 1945-1971. 161. 95-123 . Manjiao, Chi. (2011). The Unhelpfulness of Treaty Law in Solving the Sino-Japan Sovereign Dispute over the Diaoyu Islands. 123 Lee, Soekwoo. (2002) The 1951 San Fransisco Peace Treaty with Japan and The Territorial Disputes in East Asia. Law and Policy Journal Association. Vol 11 No 1 The New York Times, “The Japan-China Treaty, Full Text of the Shimonoseki Peace Convention”, 4 Agustus 1895


Shaw, Han-yi. (1999) The Diaoyutai/Senkaku Islands Dispute: Its History and an Analysis of the Owneership Claims of the P.R.C., R.O.C., and Japan Online Forums, Discussion Lists, or Newsgroups: Japanese White Paper 2013. “Security Environment Surrounding Japan” Part 1 Chapter 3 Section 3 Intelligence Report. “The Senkaku Island Dispute: Oil Under Troubled Waters?”. 2 Mei 2007 Ministry of Foreign Affair of Japan, “Senkaku Island Q&A”, 5 Juni 2013, www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/qa_1010.html (diakses 12 April 2014) EIA, “Overview Data for China”. www. eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=CH (diakses 11 Maret 2014) . Vienna Convention on The Law of Treaties. 22 Mei 1969. Columbia

University.

“Overview

of

Japan’s

Postwar

Defence

Policy”.

2009.

afe.easia.edu/special/japan_1950_usjapan.html (diakses 25 April 2014). http://kbbi.web.id/ (diakses 1 Juni 2014)

Theses, Dissertation: Lohmeyer, Martin. (2008). The Diaoyu / Senkaku Island Dispute, Question of Sovereignty and Suggestion for Resolving Dispute

Books: Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.


PERBEDAAN PANDANGAN JEPANG DAN CINA TERHADAP KEPULAUAN SENKAKU DALAM PERJANJIAN SAN FRANSISCO 1951 MAKALAH NON-SEMINAR

Recommend Documents