SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka tertib, efisien, dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Administrasi Umum di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup perlu dilakukan penyesuaian kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 474 Tahun 2009 tentang Penetapan Logo Kalpataru Sebagai Logo Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
1
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 2. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 3. Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksaaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan. 4. Nota Dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 5. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. 6. Memorandum/memo adalah naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. 7. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 8. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
2
9. Surat Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 11. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 12. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. 13. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 14. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. 15. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas. 16. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 17. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 18. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis. 19. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. 20. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan. 21. Surat Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 22. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima. 23. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak. 24. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. 25. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 26. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 27. Unit Pengelola adalah unit yang menangani dan memproses secara terus menerus dan dinamis.
3
BAB II TATA PERSURATAN DINAS Pasal 2 Penyelenggaraaan naskah dinas meliputi: a. pengelolaan surat masuk; b. pengelolaan surat keluar; c. tingkat keamanan; d. kecepatan proses; e. pengetikan naskah dinas; dan f. warna dan kualitas kertas. Pasal 3 Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan tahapan: a. penerima surat masuk menindaklanjuti surat yang diterima dengan cara: 1. pengagendaan dan pengklasifikasian sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola; 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha. b. salinan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak; dan c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang. Pasal 4 Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan tahapan: a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinir sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian; b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit persuratan di Kementerian lingkungan hidup; c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan d. surat keluar diarsipkan pada unit kearsipan dan tata usaha. Pasal 5 Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada amplop naskah dinas meliputi: a. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan tinggi erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara, jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh kepada pihak yang tidak berhak akan merugikan negara;
4
b. surat penting disingkat P, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan tinggi erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara, yang perlu segera ditindaklanjuti; dan c. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang sifat materinya memiliki tingkat keamanan biasa dan disampaikan kepada yang berhak. Pasal 6 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi: a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima dapat diberi tanda XXX pada pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas lembar disposisi; b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima dapat diberi tanda XX pada pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas lembar disposisi; c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima. Pasal 7 Pengetikan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, menggunakan spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan dan menggunakan jenis huruf: a. Bookman old style 12 untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan b. Arial 12 untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat kecuali untuk produk hukum. Pasal 8 Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berwarna putih dengan kualitas baik. BAB III NASKAH DINAS Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan Naskah Dinas Pasal 9 Bentuk dan susunan naskah dinas Kementerian Lingkungan Hidup meliputi: a. bentuk dan susunan produk hukum; b. bentuk dan susunan surat: 1. khusus; dan 2. korespondensi. Pasal 10 (1) Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. peraturan Menteri; b. peraturan bersama Menteri; c. keputusan Menteri, antara lain meliputi:
5
1. izin lingkungan; 2. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3. sanksi administrasi; 4. pemberian penghargaan; dan 5. pemberhentian, pengangkatan, dan mutasi pegawai. d. memorandum of understanding (MoU); dan e. letter of intent. (2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 meliputi: a. keputusan, terdiri atas: 1. pendelegasian wewenang; 2. penetapan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis; 3. penetapan ketatalaksaan organisasi; dan 4. program kerja dan anggaran. b. instruksi; c. surat edaran; d. surat perjanjian; e. surat kuasa, terdiri atas: 1. surat kuasa umum; dan 2. surat kuasa khusus. f. berita acara; 1. berita acara umum; dan 2. berita acara khusus. g. surat panggilan, meliputi: 1. surat panggilan umum; dan 2. surat panggilan khusus. h. surat rekomendasi; i. naskah akademis/latar belakang pengaturan; j. laporan, meliputi: 1. laporan umum; dan 2. laporan khusus. k. telaahan staf; l. pengumuman; m. surat keterangan; n. surat peringatan; o. surat pengantar; p. surat perintah; q. surat perintah perjalanan dinas; r. surat tugas; s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; t. sertifikat; dan u. piagam, meliputi: 1. piagam umum; dan 2. piagam khusus. (3) Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 meliputi: a. surat dinas;
6
b. memorandum; c. nota dinas; dan d. surat/kartu undangan. (4) Naskah dinas yang disusun dalam bahasa inggris antara lain meliputi: a. surat korespondensi; b. memorandum of understanding (MoU); c. letter of intent (LoI); d. memorandum of cooperation (MoC); dan e. implementing agreement (IA). (5) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 11 (1) Surat kuasa khusus, berita acara pengawasan penaatan lingkungan hidup, surat panggilan khusus, surat perintah dimulainya penyidikan, surat teguran tertulis, surat penangkapan dan laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e angka 2, huruf f angka 2, huruf g angka 2 dan huruf j angka 2 dalam rangka pengawasan dan/atau penyidikan diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri. (2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi dan Piagam dalam rangka pendidikan dan pelatihan diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri. (3) Naskah dinas yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang meliputi antara lain daftar isian pelaksana anggaran (DIPA), surat perintah perjalanan dinas, surat perintah membayar, dan surat perintah kerja diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara. Bagian Kedua Penggunaan Kertas Pasal 12 (1) Kertas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum menggunakan jenis kertas dengan kualitas tinggi misalnya concorde atau kertas lain yang sejenis. (2) Kertas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat menggunakan: a. HVS 80 gram atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan b. HVS diatas 80 gram atau jenis lain yang mempunyai nilai keasaman (PH) paling rendah 7 hanya terbatas untuk jenis naskah dinas tertentu. Pasal 13 Ukuran kertas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat meliputi: a. surat menyurat menggunakan kertas A4 (210 x 297 mm); b. laporan menggunakan kertas folio/F4 (215 x 330 mm); dan c. pidato menggunakan kertas A5 (165 x 215 mm).
7
Bagian Ketiga Logo Kementerian Pasal 14 (1) Logo kementerian berbentuk kalpataru dengan susunan lingkaran alam semesta berwarna biru galaksi, bagian atas berbentuk batang dan cabang pohon berwarna hijau zamrud dan bagian bawah berbentuk akar pohon berwarna emas. (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada naskah dinas kementerian. (3) Ketentuan mengenai penggunaan logo dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai logo Kementerian Lingkungan Hidup. BAB IV PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN, OTENTIKASI, PENOMORAN DAN PENGARSIPAN, SERTA PENGGUNAAN TINTA Bagian Kesatu Paraf
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 15 Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf yang merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas materi muatan, substansi, redaksi, dan pengetikan naskah dinas. Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paraf hirarki; dan b. paraf koordinasi. Paraf hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibubuhkan searah jarum jam atau berbentuk matriks oleh pejabat sesuai dengan jenjang jabatan. Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks. Bagian Kedua Penulisan Nama
Pasal 16 (1) Penulisan nama menteri pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar. (2) Penulisan nama menteri pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Penulisan nama pejabat eselon I, II, III, dan IV, menggunakan nomor induk pegawai (NIP).
8
Bagian Ketiga Penandatanganan dan Pendelegasian Penandatanganan
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 17 Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. peraturan Menteri; b. peraturan bersama Menteri; c. keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c; d. nota kesepahaman (MoU); dan e. letter of intent (LoI). Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 meliputi: a. keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a; b. instruksi Menteri; c. surat edaran; d. surat perjanjian; e. surat rekomendasi; f. surat kuasa; g. berita acara; h. surat panggilan; i. lembar disposisi; j. laporan; k. surat keterangan; l. surat tugas; m. surat peringatan; n. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; o. sertifikat; dan p. piagam. Menteri menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 meliputi: a. memorandum; b. nota dinas; c. surat dinas; dan d. surat/kartu undangan. Dalam hal berhalangan, Menteri dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas kepada Sekretaris Kementerian atau Deputi.
Pasal 18 (1) Sekretaris Kementerian menandatangani naskah dinas berupa surat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 meliputi: a. perjanjian kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; b. keputusan Sekretaris Kementerian meliputi:
9
1. pendelegasian wewenang; 2. penetapan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis; 3. penetapan ketatalaksaan organisasi; dan 4. program kerja dan anggaran. c. berita acara umum; d. lembar disposisi; e. telaahan staf; f. laporan; g. pengumuman; h. surat keterangan; i. surat teguran; j. surat panggilan; k. surat tugas; dan l. piagam. (2) Sekretaris Kementerian menandatangani naskah dinas berupa surat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 meliputi: a. memorandum; b. nota dinas; c. surat dinas; dan d. surat undangan. Pasal 19 (1) Deputi menandatangani naskah dinas berupa surat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 meliputi: a. perjanjian kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; b. keputusan Deputi meliputi: 1. pendelegasian wewenang; 2. penetapan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis; 3. penetapan ketatalaksaan organisasi; 4. pemberian penghargaan; dan 5. program kerja dan anggaran. c. surat kuasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; d. berita acara; e. lembar disposisi; f. telaahan staf; g. laporan; h. surat keterangan; i. surat panggilan; j. surat teguran; k. surat tugas; l. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan m. piagam. (2) Deputi menandatangani naskah dinas berupa surat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 meliputi:
10
a. b. c. d.
memorandum; nota dinas; surat dinas; dan surat undangan.
Pasal 20 (1) Kepala Pusat dan Kepala Biro menandatangani naskah dinas berupa surat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. berita acara; b. surat keterangan; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; f. pengumuman; g. surat tugas; h. surat panggilan; i. surat teguran; j. surat rekomendasi; k. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan l. sertifikat. m. piagam. (2) Kepala Pusat selain mempunyai kewenangan untuk menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat keputusan Kepala Pusat yang terdiri dari: 1. pendelegasian wewenang; 2. penetapan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis; 3. penetapan ketatalaksaan organisasi; 4. pemberian penghargaan; dan 5. program kerja dan anggaran. (3) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditandatangani oleh deputi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan dan pelatihan dan Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k hanya dapat ditandatangani oleh kepala pusat pendidikan dan pelatihan. (5) Kepala Pusat dan Kepala Biro menandatangani naskah dinas berupa surat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi: a. memorandum; b. nota dinas; c. surat dinas; dan d. surat undangan. Pasal 21 (1) Asisten Deputi menandatangani naskah dinas berupa surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 meliputi: a. surat keterangan;
khusus
11
b. lembar disposisi; c. telaahan staf; d. laporan; e. surat teguran; f. surat panggilan; dan g. surat tugas; (2) Asisten deputi menandatangani naskah dinas berupa surat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 meliputi: a. memorandum; b. nota dinas; c. surat dinas dalam hal: 1. deputi berhalangan; dan/atau 2. berdasarkan penugasan deputi. d. surat undangan. Pasal 22 (1) Kepala Bagian dan Kepala Bidang menandatangani naskah dinas berupa surat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 meliputi: a. lembar disposisi; b. telaahan staf; c. laporan; dan (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang menandatangani naskah dinas berupa surat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 meliputi: a. memorandum; dan b. nota dinas; c. surat dinas berdasarkan penugasan eselon I; Pasal 23 Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menandatangani naskah dinas berupa surat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 meliputi: a. nota dinas; b. lembar disposisi; c. telaahan staf; dan d. laporan. Pasal 24 Setiap pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2) wajib menyampaikan tembusan kepada: a. atasannya sebagai laporan; dan/atau b. pejabat setingkatnya sebagai pemberitahuan bila dianggap perlu.
12
Bagian Keempat Otentikasi Pasal 25 Otentikasi terhadap Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas. Bagian Kelima Penomoran dan Pengarsipan Pasal 26 (1) Penomoran dan pengarsipan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh unit kerja yang membidangi penyusunan peraturan perundang-undangan. (2) Penomoran dan pengarsipan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh unit kerja yang membidangi persuratan. Pasal 27 Pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) serta tata cara dan kode penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Keenam Penggunaan Tinta
(1) (2) (3) (4)
Pasal 28 Tinta yang digunakan untuk mencetak naskah dinas berwarna hitam. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua. Tinta stempel yang digunakan untuk naskah dinas berwarna ungu. Tinta stempel yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.
BAB V PENGGUNAAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, UNTUK PERHATIAN, PELAKSANA TUGAS, DAN PELAKSANA HARIAN Pasal 29 (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya. (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya. (3) Untuk perhatian yang disingkat u.p. dipergunakan untuk mempermudah penyampaian dan mempercepat penyelesaian naskah dinas.
13
(4) Atas nama dan untuk beliau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang digunakan namanya melalui naskah dinas. (5) Tanggung jawab pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang. (6) Pejabat yang menerima pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan. Pasal 30 (1) Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena tidak ada pejabat definitif. (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.
(1)
(2)
(3) (4)
Pasal 31 Pelaksana tugas harian yang selanjutnya disebut Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja. Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. memorandum atau Keputusan Menteri untuk jabatan eselon I; b. memorandum eselon I untuk jabatan eselon II di bawahnya; c. memorandum eselon II untuk jabatan eselon III di bawahnya; dan Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang. Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan naskah dinas yang dilakukan kepada atasannya.
Pasal 32 Penggunaan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas, Dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 sesuai dengan contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VI STEMPEL Bagian Kesatu Jenis, Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 33 (1) Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup terdiri atas: a. stempel jabatan;
14
b. stempel kementerian; c. stempel Pusat di Kementerian Lingkungan Hidup; (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk lingkaran. Pasal 34 Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi: a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 40 mm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 39 mm; dan c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 30 mm. Pasal 35 (1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, berisi tulisan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan pembatas tanda bintang dan lambang negara di dalamnya. (2) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b berisi tulisan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan logo Kementerian dengan pembatas tanda bintang. (3) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c berisi tulisan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada bagian atas dan nomenklatur Pusat pada bagian bawah dengan pembatas tanda bintang dan didalamnya terdapat logo Kementerian. Pasal 36 Jenis, bentuk, ukuran dan isi stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 sesuai dengan contoh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Kedua Penggunaan Pasal 37 (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a digunakan oleh Menteri. (2) Stempel kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b digunakan oleh: a. pejabat eselon I dan eselon II untuk kebutuhan korespondensi; b. pelaksana atau pengelola anggaran; dan c. pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat perjalanan dinas dari instansi lain. (3) Stempel Pusat Pengelolaan Ekoregion Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c digunakan oleh: a. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Kementerian Lingkungan Hidup untuk kebutuhan korespondensi; b. pelaksana atau pengelola anggaran di Pusat Pengelolaan Ekoregion Kementerian Lingkungan Hidup; dan c. pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat perjalanan dinas dari instansi lain.
15
(4) Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri dan mengenai tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas. Bagian Ketiga Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel Pasal 38 (1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a disimpan pada unit kerja yang membidangi persuratan di sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup. (2) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b disimpan pada unit kerja yang membidangi persuratan di sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, pusat sarana pengendalian dampak lingkungan, serta pusat pendidikan dan pelatihan. (3) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c disimpan pada unit kerja yang membidangi ketatausahaan Pusat Pengelolaan Ekoregion Kementerian Lingkungan Hidup. BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 39 Jenis Kop naskah dinas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup terdiri atas: a. kop naskah dinas jabatan menteri; b. kop naskah dinas kementerian; dan c. kop naskah dinas pusat. Bagian Kedua Ukuran dan Isi Pasal 40 (1) Kop naskah dinas jabatan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, menggunakan: a. lambang negara berwana kuning emas ukuran 25 mm simetris dan ditempatkan di bagian tengah atas, untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan b. lambang negara berwarna kuning emas dengan perisai berwarna ukuran 25 mm dibawahnya bertuliskan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan ukuran huruf 12, ditempatkan di bagian tengah atas dengan alamat di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat khusus dan korespondensi. (2) Kop naskah dinas kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, menggunakan logo Kementerian ditempatkan bagian kiri atas dan di
16
sebelah kanan bertuliskan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia beserta alamatnya. (3) Kop naskah dinas kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, menggunakan logo kementerian ditempatkan bagian kiri atas dan di sebelah kanan bertuliskan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan nomenklatur Pusat beserta alamatnya. (4) Tulisan pada kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, untuk Kementerian Lingkungan Hidup menggunakan huruf kapital dengan jenis huruf Arial dengan ukuran 16 dan untuk alamat dengan ukuran 10. Pasal 41 Jenis, bentuk, ukuran dan isi kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 sesuai dengan contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 42 (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri. (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23. (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. BAB VIII SAMPUL, AMPLOP, DAN MAP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Klasifikasi Pasal 43 (1) Sampul naskah dinas terdiri atas: a. sampul naskah dinas Menteri; b. sampul naskah dinas kementerian; dan c. sampul naskah dinas Pusat. (2) Amplop naskah dinas terdiri atas: a. amplop naskah dinas Menteri; b. amplop naskah dinas kementerian; dan c. amplop naskah dinas Pusat. (3) Map naskah dinas terdiri atas: a. map naskah dinas Menteri; b. map naskah dinas kementerian; dan c. map naskah dinas Pusat.
17
Bagian Kedua Bentuk, Warna, Jenis, Ukuran, Isi dan Huruf Pasal 44 (1) Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), menggunakan kertas ukuran folio/F4 berwarna putih. (2) Amplop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih. (3) Map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), berbentuk empat persegi panjang dan berwarna kuning gading. Pasal 45 (1) Ukuran amplop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi: a. amplop kantong dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 28 cm; dan b. amplop seperempat folio dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 12 cm. (2) Ukuran map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), panjang 37 cm dan lebar 26 cm. Pasal 46 (1) Amplop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a berisi lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di bagian pojok kiri atas. (2) Amplop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b berisi logo kalpataru berwarna, tulisan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di bagian pojok kiri atas dan alamat serta laman dibagian bawah simetris. (3) Amplop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c berisi logo kalpataru berwarna, tulisan Kementerian lingkungan Hidup Republik Indonesia dan nomenklatur Pusat beserta alamatnya. Pasal 47 (1) Halaman depan map naskah dinas Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a berisi lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Negara Lingkungan Hidup di bawahnya ditempatkan pada bagian tengah atas. (2) Halaman depan map naskah dinas kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b berisi logo kalpataru berwarna hitam dengan tulisan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di bagian bawah simetris. (3) Halaman depan map naskah dinas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c berisi logo kalpataru berwarna hitam dengan tulisan Kementerian lingkungan Hidup Republik Indonesia dan nomenklatur Pusat beserta alamatnya.
18
Pasal 48 (1) Huruf pada amplop naskah dinas Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, Arial berukuran 30. (2) Huruf pada amplop naskah dinas Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, untuk tulisan: a. Kementerian Lingkungan Hidup dengan jenis huruf Arial berukuran 30; dan b. alamat dengan jenis huruf Arial berukuran 16. (3) Huruf pada amplop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c untuk tulisan: a. Kementerian Lingkungan Hidup dengan jenis huruf Arial berukuran 30; b. Pusat Pengelolaan Ekoregion dengan jenis huruf Arial berukuran 20; dan c. alamat dengan jenis huruf Arial berukuran 16. Pasal 49 (1) Huruf pada map naskah dinas Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, Arial Narrow berukuran 30 dan dicetak tebal. (2) Huruf pada map naskah dinas Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, untuk tulisan Kementerian Lingkungan Hidup dengan jenis huruf Arial Narrow berukuran 30 dan dicetak tebal; dan (3) Huruf pada map naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c untuk tulisan: a. Kementerian Lingkungan Hidup dengan jenis huruf Arial Narrow berukuran 30 dan dicetak tebal; dan b. Pusat Pengelolaan Ekoregion dengan jenis huruf Arial Narrow berukuran 20 dan dicetak tebal. BAB IX PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN Pasal 50 (1) Perubahan, pembatalan, dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (2) Perubahan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang menandatangani. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 51 (1) Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas. (2) Unit kerja yang membidangi persuratan dan unit kerja yang membidangi penyusunan peraturan perundang-undangan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.
19
BAB XI PENUTUP Pasal 52 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Administrasi Umum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 53 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2011 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 21 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 728 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
20
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Kop Naskah Dinas 1. Naskah dinas jabatan menteri. a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum Lambang negara di tiap halaman
1
b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat khusus dan korespondensi Lambang negara dan nama jabatan di tiap halaman
Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Gedung B lantai 2, Jalan DI Panjaitan, Kebon Nanas Jakarta 13410 Tel. 021-8580102-3, Fax. 021-8580101 Website: www.menlh.go.id
2
2. Naskah dinas kementerian.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
3
3. Kop naskah dinas pusat.
PUSAT (sesuai dengan nomenklatur) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Jl. (sesuai nomenklatur), Indonesia • Kotak Pos/PO Box (sesuai nomenklatur) Telepon : (sesuai nomenklatur) • Faks (sesuai nomenklatur) • Laman: (sesuai nomenklatur)
4
Lambang negara di tiap halaman telah di cetak
PERATURAN MENTERI
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG (Nama Peraturan Menteri)
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a. bahwa …; b. bahwa …; c. dan seterusnya …;
Mengingat:
1. …; 2. …; 3. dan seterusnya …; MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG …. (nama Peraturan Menteri).
Memuat uraian singkat pokok pikiran latar belakang dan alasan pembuatan peraturan
Memuat dasar kewenangan dan Peraturan perundangundangan
BAB I … Pasal 1 BAB II
Memuat semua substansi peraturan yang ditetapkan
Pasal… BAB… (dan seterusnya) Pasal… Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
5
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Tanda Tangan Menteri Lingkungn Hidup
(tanda tangan) NAMA MENTERI Diundangkan di Jakarta pada tanggal …
Tanda Tangan Menteri Hukum dan Ham
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (tanda tangan) NAMA MENTERI BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN….. NOMOR….. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Tanda Tangan Kepala Biro Hukum dan Humas KLH (untuk salinan)
(tanda tangan) Nama Kepala Biro
6
PERATURAN BERSAMA MENTERI Lambang negara di tiap halaman telah di cetak
PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI .... REPUBLIK INDONESIA NOMOR: ............................. NOMOR: .............................
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN MENTERI .... REPUBLIK INDONESIA Menimbang:
a. bahwa …; b. bahwa …; c. dan seterusnya …;
Mengingat:
1. …; 2. …; 3. dan seterusnya …; MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI .... REPUBLIK INDONESIA TENTANG …. (nama Peraturan Menteri).
Memuat uraian singkat pokok pikiran latar belakang dan alasan pembuatan peraturan
Memuat dasar kewenangan dan Peraturan perundangundangan
BAB I … Pasal 1 BAB II Pasal…
Memuat semua substansi peraturan yang ditetapkan
BAB… (dan seterusnya) 7
Pasal… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
MENTERI .....
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ................ MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
(tanda tangan)
(tanda tangan)
...........................
NAMA MENTERI
Tanda tangan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri yang Terkait Tanda Tangan Menteri Hukum dan Ham
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (tanda tangan) NAMA MENTERI BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN….. NOMOR…..
8
KEPUTUSAN MENTERI Lambang negara di tiap halaman telah di cetak
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN .... TENTANG (Nama Peraturan Menteri) MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a. bahwa …; b. bahwa …; c. dan seterusnya …;
Mengingat:
1. …; 2. …; 3. dan seterusnya …;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG KESATU:
..... .............. .......... ..... ..... ...... ..............................
KEDUA:
................. ........ .......... .... ............ ............................
KETIGA:
......... ..... ...... .......... .............. ..... ....... ....... ........... ...... ..................... dst. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, (tanda tangan)
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas, (tanda tangan)
NAMA MENTERI
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin Memuat uraian singkat pokok pikiran latar belakang dan alasan pembuatan peraturan pembuatan peraturan
Memuat dasar kewenangan dan Peraturan perundangundangan
Memuat substansi keputusan yang dirumuskan dalam diktumdiktum
Tanda tangan Menteri Lingkungan Hidup
Tanda Tangan Kepala Biro Hukum dan Humas untuk salinan
Nama Kepala Biro 9
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN/DEPUTI
KEPUTUSAN SEKRETARIS/DEPUTI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (NOMOR ESELON I) TAHUN .... TENTANG (Nama Keputusan) SEKRETARIS/DEPUTI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a. bahwa …; b. bahwa …; c. dan seterusnya …;
Mengingat:
1. …; 2. …; 3. dan seterusnya …;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: SEKRETARIS/DEPUTI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG
KEMENTERIAN
KESATU:
..... .............. .......... ..... ..... ...... ..............................
KEDUA:
................. ........ ............................
KETIGA:
......... ..... ...... .......... .............. ..... ....... ....... ........... ...... .....................dst.
..........
....
............
SEKRETARIS/DEPUTI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, (tanda tangan) NAMA SEKRETARIS/DEPUTI
10
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE .................................................................... REPUBLIK OF INDONESIA AND THE .............................................. CONCERNING ...................................................... The ................, Republic of Indonesian and the .................. here in after referred to as the Parties; Desiring to promote favourable relations of partnership and cooperation between ..........................; Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits; Referring to the Letter of Intent between ...................., the Republic of Indonesian and ..................... concerning ................., signed in ................. on ................. Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries; Have agreed as follows : Article 1 Objective and Scope of Cooperation ................................................................................................ ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ..................................... a. .......................... b. .......................... c. .......................... d. .......................... e. .......................... f. Other areas agreed upon by the Parties.
11
LETTER OF INTENT LETTER OF INTENT BETWEEN DEPARTMENT OF LAW AND HUMAN RIGHT OF THE REPUBLIK INDONESIA AND THE ................................... CONCERNING ......... Department of Law and Human Right of the Republic Indonesia and the ........................................ and the ..................... here in after referred to as ”the Parties”; Desining to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation between ................................; Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits; Do hereby declare our intention to .......... ............. ................ ...... ... .. ....... ..........., in .......................... .............................: a. ..................................................; b. ..................................................; c. ..................................................; d. ..................................................; e. etc. The implemention of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in in due course. DONE in duplicate at .................., on this ..................,, day of .................., in the year ..................,, in Indonesian, .................., and English languages, all text being equally authentic.
For Department of Law and Human Right of the Republic of Indonesian
......................................
For ..................,
...................................
12
Logo dan Nama dan Alamat Lembaga telah di cetak
SURAT EDARAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
Nomor : .../.../.../(tahun) Hal. : .......................................................
(tanggal) (bulan)
Kepada Yth. 1. ..... 2. ..... di seluruh Indonesia
Penomoran berurut (tahun)dalam satu tahun takwin Prihal surat Tanggal dikeluarkan
Ditujukan kepada
SURAT EDARAN Dalam rangka (dasar pertimbangan dikeluarkannya surat edaran).................., dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. ............................................................ 2. .......................................................... 3. ...........................................................
Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP (tanda tangan) NAMA MENTERI Tembusan: a. Sekretariat Negara b. .... Dst,.
Tanda tangan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tembusan surat
13
SURAT PERJANJIAN Lambang negara di tiap halaman telah di cetak
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DENGAN ……………………………………… Nomor: /MENLH/.../(tahun) Nomor: .......................... /(tahun) TENTANG …............................................................................................. Pada hari ini .......... tanggal ...... bulan ... tahun .. bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Gusti Muhammad Hatta : Menteri Negara Lingkungan Hidup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. ….
Memuat perihal perjanjian dan nomor perjanjian
Waktu penandatanganan perjanjian
Memuat nama dan kedudukan para pihak
: ...., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... yang berkedudukan di Jalan ...., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
(alternatif 1) Dasar pertimbangan 1. terkait dengan tupoksi PIHAK PERTAMA 2. terkait dengan tupoksi PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut: (alternative 2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ketentuan sebagai berikut:
Memuat nama dan kedudukan para pihak
14
Pasal 1 Tujuan Tujuan dilakukan kerjasama: a. ..; dan b. ... Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang lingkup Kesepakatan Bersama: a. …; b. …; dan c. dst Pasal 3 Kewajiban Para Pihak (1) kewajiban PIHAK PERTAMA: a. …; b. …; dan c. dst. (2) Kewajiban PIHAK KEDUA: a. …; b. …; dan c. dst.
Memuat substansi perjanjian
Pasal 4 Pelaksanaan (1) pelaksanaan kesepakatan bersama. (2) dst. Pasal 5 (1) pelaksana untuk melaksanakan kesepakatan bersama. (2) dst. Pasal 6 Jangka Waktu (1) masa berlaku kesepakatan, perpanjangan, dan pengakhiran kesepakatan bersama.
15
Pasal 7 Berakhirnya Kesepakatan Bersama (1) kewajiban para pihak dalam hal kesepakatan bersama tidak diperpanjang. (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir seketika apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini.
Memuat substansi perjanjian
Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Pendanaan Dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 9 Ketentuan Penutup Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
(tanda tangan)
(tanda tangan)
Nama Menteri INSTRUKSI MENTERI
Tanda tangan para pihak
Nama Pihak Kedua
16
INSTRUKSI MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN .... TENTANG (Nama Peraturan Menteri) Menimbang:
a. bahwa …; b. bahwa …; c. dan seterusnya …;
Mengingat:
1. …; 2. …; 3. dan seterusnya …;
Memperhatikan:
1. ...; 2. ...; 3. dan seterusnya …;
Logo dan Nama dan Alamat Lembaga telah di cetak Prihal Instruksi Memuat uraian singkat pokok pikiran latar belakang dan alasan pembuatan peraturan Memuat dasar kewenangan dan Peraturan perundangundangan
MEMUTUSKAN Menginstruksikan Kepada: 1. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup 2. dst. Dalam lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup untuk: a. Meningkatkan pembinaan pegawai Negeri Sipil untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. b. dst, Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : ..... MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, (tanda tangan) NAMA MENTERI
Memuat substansi instruksi
Tanda tangan Menteri Lingkungan Hidup
Keputusan ini disampaikan kepada: a. Sekretariat Negara b. dst,.
17
SURAT KUASA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Penomoran berurut dalam satu tahun takwin
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Penomoran berurutan Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
SURAT - KUASA No.: SKU-../Ro.U/../.... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................. NIP Jabatan Alamat
: ………………. …………… .. ….. : ............................................................................. : ............................................................................. .............................................................................
dengan ini menerangkan bahwa: Nama : ............................................................................. NIP : ………………. …………… .. ….. Pangkat : ............................................................................. Jabatan : ............................................................................. Alamat : ............................................................................. untuk ......................................................................................................... ......................... Demikian surat kuasa ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penerima kuasa,
Jakarta, ......................... Pemberi kuasa, Kepala Biro Umum,
(tanda tangan)
(materai dan tanda tangan)
Nama lengkap NIP…………….
Nama Kepala Biro NIP. ………………. …………… .. …..
dalam satu tahun takwin
Memuat identitas yang memberikan kuasa
Memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu
Tanggal penandatan ganan
Tembusan : ........................ 2. ........................ Catatan :Tembusan jika dianggap perlu 1.
18
Logo dan Nama dan Alamat Lembaga telah di cetak
BERITA ACARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Penomora Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id n berurutan dalam satu tahun takwin
BERITA ACARA SERAH TERIMA No.: ……../BAPB/PAN/LH/…./(tahun) Pada hari Senin tanggal (tanggal) (bulan) (tahun) beralamat di Kementerian Lingkungan Hidup Jl. DI Panjaitan Kebon Nanas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian LH Nomor: KEP-..../SES/LH/..../(tahun) tanggal (tanggal) (bulan) (tahun) tentang ..............................................................., yang bertanda tangan di bawah ini : 1. ................................. 2. ......................... 3. .............................
Memuat identitas para pihak yang melaksana kan kegiatan
dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. N a m a : ....................................... Jabatan : ....................................... Alamat : ....................................... dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk ............................, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang-barang pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan SPK Nomor: ..../SPK/Ro.U/LH/....../(tahun) tanggal (tanggal) (bulan) (tahun). PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan barang-barang dari PIHAK KEDUA dengan baik sesuai rencana, yang selanjutnya PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp....................,- (.................. ...............................................)
Memuat kegiatan yang dilaksanak an
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA 1.
PIHAK PERTAMA Tim Penerima Barang: ............................ 1.
Tandatang an para pihak dan para saksi
............................ 2.
............................
2.
............................
3.
............................ 3. ............................
19
SURAT PANGGILAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Logo dan Nama dan Alamat Lembaga telah di cetak
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
Jakarta, ........................ Kepada Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
........................ ........................ ........................ Panggilan.
Penomoran berurut dalam satu tahun takwin
Yth. ........................ ........................ di ........................
Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ................ ..................................................................................................... Hari
: ........................
Tanggal
: ........................
Pukul
: ........................WIB
Tempat
: ........................
Ditujukan kepada Prihal surat Tanggal dikeluarkan
Menghadap kepada : ........................ Alamat
: ........................
Untuk : .............................................................................. .................................................................................................... Demikian untuk maklum.. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, (tanda tangan) NAMA MENTERI Tembusan : 1. ........................ 2. ........................
Tanda tangan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tembusan surat
20
NASKAH AKADEMIS/LATAR BELAKANG PENGATURAN
NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ..............................................................................................
Memuat prihal akademis
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai 3. Metode Pendekatan 4. Materi Muatan 5. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan B. RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK (materi yang hendak diatur) 1. Umum a. Pengertian-pengertian b. Asas-asas 2. Materi 3. Sanksi 4. Peralihan 5. Penutup C. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Perlunya pengaturan 2. Jenis/bentuk pengaturan 3. Pokok-pokok materi yang perlu diatur D. LAMPIRAN 1. Daftar kepustakaan 2. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan 3. Hasil kajian atau penelitian atau makalah-makalah yangmembahas materi hukum yang bersangkutan.
21
LAPORAN/TELAAHAN STAF LAPORAN/TELAAHAN STAF TENTANG ...................................................................... A. Latar Belakang ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ B. Kegiatan Yang Dilaksanakan ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ C. Hasil Yang Dicapai ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ D. Kesimpulan dan Saran ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ E. Penutup ................................................................................................................................ Dibuat di : …….………………… Pada tanggal : ……………………… Pejabat pembuat Laporan (Tanda tangan dan Cap Instansi) Nama lengkap Catatan : cap instansi bila diperlukan
22
PENGUMUMAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Kop Kementerian Lingkungan Hidup telah dicetak
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
PENGUMUMAN Nomor:…../Ro.U/..../(tahun) TENTANG ………………………………. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................................... Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal: …………………. Kepala Biro Umum, (Tanda tangan dan Cap Instansi)
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin Judul pengumum an ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan, peraturan yang menjadi dasar, dan pemberitah uan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai alamat Instansi dan tanggal penandata nganan
Nama Lengkap
23
Kop Kementerian Lingkungan Hidup telah dicetak
SURAT KETERANGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Penomoran Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
SURAT KETERANGAN No.: KET-../Ro.U/LH/../(tahun) Yang bertanda tangan di bawah ini : nama : NIP : jabatan :
berurutan dalam satu tahun takwin
Memuat identitas yang memberikan keterangan
dengan ini menerangkan bahwa: nama : NIP : pangkat/golongan : jabatan : dan seterusnya
Memuat identitas yang diberi keterangan
Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan .......................................... ....................................... Demikian untuk digunakan seperlunya. Dikeluarkan di ............... pada tanggal …............. Kepala Biro Umum,
Memuat informasi mengenai suatu hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan Tanggal penanda tanganan
(Tanda tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap
24
SURAT PERINGATAN
Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Lampiran Hal
: ............... : ............... ( jika ada) : ...............
tanggal ...............
Tanggal penanda Tanganan Prihal surat Tanggal dikeluarkan
Ditujukan kepada
Yth, ............... ...................... ............. ...................... ...............................(alinea pembuka)....................................... ....................... .............................. ............ .................................... ............... .................. ............ ...............................( alinea isi)....................................... ....................... .............................. ............ .................................... ............... .................. ............
Memuat prihal Peringatan
...............................( alinea penutup)....................................... ....................... .............................. ............ .................................... ............... .................. ............ Menteri, (Cap dan tandatangan) Nama Lengkap Tembusan : 1. ……………….. 2. ……………….. 3. ………………..
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Gedung B lantai 2, Jalan DI Panjaitan, Kebon Nanas Jakarta 13410 Tel. 021-8580102-3, Fax. 021-8580101 Website: www.menlh.go.id
Tanggal penanda Tanganan Tembusan
25
Nama dan alamat Kementerian Lingkungan Hidup yang telah dicetak
SURAT PENGANTAR
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
PENGUMUMAN Nomor:…../Ro.U/..../(tahun) TENTANG ……………………………….
Perihal pengumuman
........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................... Memuat uraian singkat ........................................................................................................................prihal ........................................................................................................................pengumuman
........................................................................................................................ ........................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................... Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal: …………………. Kepala Biro Umum, (Tanda tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap
26
TANDA TERIMA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Nama dan alamat Kementerian Lingkungan Hidup yang telah dicetak
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
TANDA TERIMA NO.
DISAMPAIKAN KEPADA
NOMOR SURAT/BERUPA
Tanggal serah terima
Yang menyampaikan,
Jakarta, …………….. Yang menerima,
Tanda tangan Nama lengkap Waktu/jam
Tanda tangan Nama Lengkap Waktu/jam
: : :
: : :
27
SURAT PERINTAH
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Nama dan alamat Kementerian Lingkungan Hidup yang telah dicetak
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
SURAT PERINTAH No.: SP-.. /SES/LH/../(tahun) Menimbang : a. bahwa b. bahwa
Memuat uraian singkat pokok pikiran latar belakang ..............................................................................dan alasan pemberian ..............................................................................perintah
Mengingat : 1. Undang-undang No…………..tentang ................................ 2. Peraturan Presiden R.I. No…………tentang ....................... 3. Peraturan Menteri ………….. No…………tanggal................. Memuat dasar kewenangan dan Peraturan .........................................................................................perundang.........................................................................................undangan
Memberi Perintah :
Kepada
: 1. 2. 3. ......................................................................................... 4. dan seterusnya Memuat
Untuk
: 1. .........................................................................................fungsi yang 2. .........................................................................................diperintahkan 3. dan seterusnya
nama dan
Surat Perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dikeluar di ………………….... pada tanggal ………………… Sekretaris Kementerian,
Nama tempat dan Tanggal di tetapkan
(Tanda tangan) Nama Lengkap NIP. .............. ............. .. ......
28
SURAT TUGAS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Logo dan Nama dan Alamat Lembaga telah di cetak
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
SURAT TUGAS No.: …….. /SES/LH/12/2010
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin
Menimbang : a. bahwa ................................................................................ b. bahwa ................................................................................Memuat
uraian singkat
Mengingat : 1. Undang-undang No…………..tentang ..................................pokok pikiran latar belakang 2. Peraturan Presiden R.I. No…………tentang .........................dan alasan 3. Peraturan Menteri ………….. No…………tanggal ...................pemberian tugas
Memberi Tugas : Kepada
Untuk
: 1. 2. 3. 4.
........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... dan seterusnya Memuat nama dan yang ........................................................................................... fungsi diberi tugas
: 1. 2. ........................................................................................... 3. dan seterusnya
Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dikeluar di ………………….... pada tanggal ………………… Sekretaris Kementerian,
Nama tempat dan Tanggal di tetapkan
(Tanda tangan) Nama Lengkap NIP. .............. ............. .. ......
29
SURAT DINAS MENTERI Tanggal di buat Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin
Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
B…./MENLH/KKA/.../(tahun) …………………………….. ……………………………. …………………………….
Sifat penyampaian surat
Jakarta, ...........
Yth. .................................. ............................. .............................
Jumlah lampiran surat Prihal pembuatan surat
Ditujukan kepada
....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................
Memuat prihal kegiatan
....................................................................................................... ...................................
Menteri Negara Lingkungan Hidup, (Tanda tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan: 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Gedung B lantai 2, Jalan DI Panjaitan, Kebon Nanas Jakarta 13410 Tel. 021-8580102-3, Fax. 021-8580101 Website: www.menlh.go.id
30
SURAT DINAS KEMENTERIAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Kop Kementerian Lingkungan Hidup telah dicetak
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id Tanggal di buat
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
B…./SES/LH/KKA/..../(tahun) …………………………….. ……………………………. …………………………….
Jakarta, .................. Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin Sifat penyampaian surat
Yth. ................................. ............................. .............................
Jumlah lampiran surat Prihal pembuatan surat
........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Ditujukan kepada
........................................................................................................................ ........................................................................................................................ prihal ........................................................................................................................ Memuat kegiatan ........................................................................................................................ ................................... Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, (Tanda tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP. ........... .......... ............... Tembusan: 4. ………………… 5. ………………… 6. …………………
31
MEMORANDUM MENTERI Kop Departemen Hukum dan HAM telah dicetak
Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia MEMORANDUM Nomor : M- …/MENLH/KKA/../….
Kepada Yth Dari Perihal Tanggal
: : : :
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin
........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
........................................................................................................ ........................................................................................................ .......................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ ..........................................
Memuat petunjuk, pemberitahu an, pernyataan atau permintaan,b ersifat rutin, berupa catatan ringkas
........................................................................................................ ........................................................................................................ .......................................... (Tanda tangan)
Nama Menteri Tembusan : 1. ............................................ .....................................
Nama Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Gedung B lantai 2, Jalan DI Panjaitan, Kebon Nanas Jakarta 13410 Tel. 021-8580102-3, Fax. 021-8580101 Website: www.menlh.go.id
32
MEMORANDUM KEMENTERIAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM Nomor : M- …/MENLH/KKA/../(tahun)
Kepada Yth Dari Perihal Tanggal
: : : :
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin
........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
......................................................................................................................Memuat petunjuk, ......................................................................................................................pemberitahuan , ....................................................... pernyataan atau permintaan,ber ......................................................................................................................sifat berupa ......................................................................................................................rutin, catatan ringkas
.......................................................
...................................................................................................................... ...................................................................................................................... .......................................................
(Tanda tangan)
Nama Lengkap Tembusan : 1.............................................. ............................ 2.............................................. ............................
Nama Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas
33
NOTA DINAS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOTA DINAS NOMOR : .../ADM/KKA/../(tahun) Yth Dari Hal Tanggal
: : : :
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
......................................................................................................................Memuat ......................................................................................................................petunjuk, pemberitah ....................................................... uan, pernyataan
......................................................................................................................atau permintaan, ......................................................................................................................bersifat rutin, ....................................................... berupa
...................................................................................................................... ...................................................................................................................... .......................................................
(Tanda tangan)
Nama Lengkap Tembusan : 1. ............................................ .................................. 2. ............................................ ..................................
Nama Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak
34
SURAT UNDANGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
Kop Kementerian Lingkungan Hidup telah dicetak
Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000 Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faks 021-8517147 • Laman: www.menlh.go.id
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
B- /SES/LH/KS/../.... Segera Undangan ...........................
Jakarta, .......................... Tanggal pembuatan Surat Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin
Yth. ................. .................
Bersama ini kami mengundang Saudara dalam acara ........................................................ yang akan diselenggarakan pada: Alamat hari/tanggal : Senin, 20 Desember 2010 waktu : 10.00 WIB - Selesai tempat : Ruang Rapat Kalpataru, Gedung B Lt. 2 Kementerian Lingkungan Hidup Jl. DI. Panjaitan, Kebun Nanas, Jakarta 13410 acara : 1. ................................................... 2. ................................................... 3. dst
tujuan dapat ditulis di bagian kiri, apabila jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran
Mengingat pentingnya acara tersebut, kami harap kehadiran Saudara tepat pada waktunya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Sekretaris Kementerian, (Tanda tangan) Nama Lengkap NIP. .............. ............. .. ......
Nama Jabatan dan nama lengkap
Tembusan : Menteri Negara Lingkungan Hidup
35
LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat ………..……….. Nomor : B…./SES/LH/KS/../(tahun) Tanggal : … ………………………
DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
Tanggal pembuatan Surat Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin
1. ...................................................................................................................... 2. ...................................................................................................................... 3. ...................................................................................................................... 4. ...................................................................................................................... 5. ...................................................................................................................... 6. ...................................................................................................................... 7. ...................................................................................................................... 8. ...................................................................................................................... 9. ...................................................................................................................... 10. ....................................................................................................................
Nama Jabatan, (Tanda tangan & cap Instansi)
Nama Jabatan dan nama lengkap
Nama Lengkap
36
KARTU UNDANGAN
Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………… hari…………/ (tanggal) ……….. pukul ……….WIB bertempat di …………………………………….. • Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa • Konfirmasi ……………………………..
Pakaian Laki-laki Perempuan TNI/Polri
: : : :
Prihal acara undangan
Tanggal dan tempat acara
………………. ………………. ………………. ……………….
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
37
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP PARAF DAN PENOMORAN I. PARAF 1. Paraf Hirarki Adibubuhkan searah jarum jam
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Paraf
Paraf NAMA MENTERI Paraf
Berbentuk matriks
Paraf
Paraf
Paraf
Paraf
Paraf
Paraf
1
2. Paraf Koordinasi (Jabatan sesuai substansi tugasnya pada masingmasing unit kerja)
(Jabatan sesuai substansi tugasnya pada masingmasing unit kerja)
Paraf
Paraf
(Nama pejabat)
(Nama pejabat)
(Jabatan sesuai substansi tugasnya pada masingmasing unit kerja)
(Jabatan sesuai substansi tugasnya pada masingmasing unit kerja)
Paraf
Paraf
(Nama pejabat)
(Nama pejabat)
Jumlah sesuai dengan kebutuhan II. PENOMORAN 1. Surat Dinas a. Penomoran surat dinas dilakukan dengan mencantumkan kode derajat pengamanan, nomor surat, kode jabatan penandatanganan, kode instansi, kode klasifikasi arsip (Keputusan Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19A/SES/LH/11/2005 tentang Klasifikasi, Kode dan Indeks Relatif Arsip di lingkungan KLH), bulan dan tahun sebagaimana contoh berikut : B-1234 /DEP.I/LH/HK/05/2010 Kode Derajat Pengamanan Surat Dinas, yang Bersifat Biasa Nomor Naskah Dinas Unit Pemrakarsa Singkatan/Akronim Instansi Kode Klasifikasi Arsip Bulan Tahun Terbit
2
Pengkodean surat berdasarkan sifat surat : 1. Surat Biasa : B Contoh : Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup B-01/MENLH/LH/KKA/01/2010 2. Surat Biasa Bahasa Inggris : BE Contoh : Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup B-01E/MENLH/LH/KKA/01/2010 3. Surat Rahasia: R Contoh : Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup R- 01/MENLH/LH/KKA/01/2010 b. Permohonan nomor surat kepada TU Persuratan dilakukan oleh pegawai KLH terkecuali untuk Pusat Pengelolaan Ekoregion diperoleh di Bagian TU Pusat Pengelolaan Ekoregion masingmasing. c. TU Persuratan diberikan 1 (satu) copy surat untuk arsip dan khusus surat yang ditandatangani oleh Menteri, TU Persuratan mendapat 2 (dua) copy surat untuk arsip (salah satu diantaranya terdapat paraf pejabat unit pengusul). 2. Memorandum a. Penomoran Memorandum dilakukan dengan mencantumkan kode memorandum (M), nomor memo, kode jabatan penandatanganan, kode klasifikasi arsip, bulan dan tahun sebagaimana contoh berikut : M-1234 / DEP.I-4/PDAL/05/2010 Nomor urut Memorandum dalam Satu Tahun Takwin/Kalendar Kode Jabatan Asisten Deputi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Deputi I Kode Klasifikasi Arsip Bulan ke-5 (Mei) Tahun 2010 b. Penomoran memorandum dilakukan oleh TU unit kerja masingmasing sampai di tingkat Pejabat Eselon IV 3. Nota Dinas 3
a. Penomoran Nota Dinas dilakukan dengan mencantumkan kode nota dinas (ND), nomor nota dinas, kode jabatan penandatanganan, kode klasifikasi arsip, bulan dan tahun sebagaimana contoh berikut: ND-1234 / DEP.I/PDAL/05/2010 Nomor urut Nota dalam Satu Takwin/Kalendar
Dinas Tahun
Kode Jabatan Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan Kode Klasifikasi Arsip Bulan ke-5 (Mei) Tahun 2010 b. Penomoran Nota Dinas dilakukan oleh TU unit kerja masingmasing sampai di tingkat pejabat Eselon IV. 4. Pengkodean Asal Surat MENLH SES Dep.I Dep.II
: : : :
Dep. III
:
Dep.IV
:
Dep.V Dep.VI
: :
Dep.VII
:
SA.LG SA.SBKL
: :
SA.EBT SA.PPB
: :
SA.HHAL
:
Ro.U Ro.PKLN Ro.Hkm & Hms Insp.
: : : :
Menteri Negara Lingkungan Hidup Sekretaris Kementerian Deputi Bidang Tata Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Bidang Lingkungan Global Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya & Kesehatan Lingkungan Staf Ahli Bidang Energi Bersih & Terbarukan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Biro Umum Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Biro Hukum dan Humas Inspektorat 4
Pusdiklat Pusarpedal PPEJ PPEK PPES PPEBN PPESP
: : : : : : :
Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Pengelolaan Ekoregion Jawa Pengelolaan Ekoregion Kalimantan Pengelolaan Ekoregion Sumatera Pengelolaan Ekoregion Bali Nusra Pengelolaan Ekoregion Sumapapua MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
5
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP PENGGUNAAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, UNTUK PERHATIAN, PELAKSANA TUGAS, DAN PELAKSANA HARIAN Pada hakekatnya setiap surat keluar menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Surat ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atau mendapat pelimpahan wewenang sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan kedinasan yang berlaku. 1. Atas nama (a.n.) Atas nama dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : a. Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis. b. Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan. c. Tidak menyangkut hal-hal yang bersifat penetapan kebijaksanaan. d. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan. Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon I atas nama Menteri Negara Lingkungan Hidup, diketik sebagaimana contoh berikut: Contoh: a.n. Menteri Negara Lingkungan Hidup Deputi Bidang Tata Lingkungan, ttd …………………….………… NIP.
1
2. Untuk beliau (u.b) Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika pejabat yang diberi kuasa memberi mandat kepada bawahannya. Oleh sebab itu, u.b. digunakan setelah a.n. Contoh: a.n. Menteri Negara Lingkungan Hidup Sekretaris Kementerian, u.b. Kepala Biro Hukum dan Humas,
……………………………….. NIP. 3. Pelaksana Tugas (Plt.) Contoh: Plt. Sekretaris Kementerian,
……………………………….. NIP. 4. Pelaksana Harian (Plh.) Contoh: Plh. Sekretaris Kementerian,
……………………………….. NIP. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
BALTHASAR KAMBUAYA
2
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP CONTOH STEMPEL I. CONTOH STEMPEL MENTERI NEGARA LH Menteri
Lambang Negara
Republik Indonesia Tinta cap dinas berwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai berikut (gambar)
30 mm 39 mm 40 mm
1
II. CONTOH STEMPEL KEMENTERIAN LH Nama Instansi
Kalpataru Logo
Republik Indonesia III.
CONTOH STEMPEL PUSAT (Berdasarkan Nomenklaturnya)
Nama Instansi
Logo Kalpataru
Nomenklatur Pusat
Kekhususan Penggunaan a. Setiap naskah kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Negara Sahabat (Pihak Asing) tidak menggunakan cap. b. Naskah kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah) di dalam negeri menggunakan cap jabatan/cap instansi masing-masing.
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
BALTHASAR KAMBUAYA
2