PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal I angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Pajak Provinsi; b. bahwa berdasarkan Pasal I angka 2, Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan keuangan daerah serta ketentuan atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu di bentuk dan ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. 6.
Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
7.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung
yang
seimbang,
yang
dapat
dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan
Daerah
dan
pembangunan Daerah. 8.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi massal, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah Pajak yang dipungut oleh Daerah atas setiap penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraaan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan Oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 11. Alat-alat Berat dan alat-alat Besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. 12.
Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi atau baddan yang digunakan untuk kepentingan sendiri.
13.
Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain izin usaha angkutan, izin operasi atau izin trayek.
14.
Kendaraan
umum
adalah
setiap
kendaraan
bermotor
yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 15.
Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Penilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
16.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
17.
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak " menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
18.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
19.
Pemungutan
adalah
suatu
rangkaian
kegiatan
dimulai
dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya. 20.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat
yang
oleh
wajib
pajak
digunakan
untuk
melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur. 21.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
22.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
23.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
24.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
25.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
kendaraan bermotor, kecuali jika penguasaan itu adalah sebagai akibat dari perjanjian sewa, termasuk Pasal 6
(1)
Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaran bermotor.
(2)
Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan - bermotor.
(3)
Yang btrtanggungjawab atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; b. Untuk badan adalah pengurus atau penguasanya.
BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
(1) Dasar pengenaan Pajak BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. (2)
Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 8
(1)
Dalam hal Nilai Jual kendaraan bermotor belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan nilai jual kendaraan bermotor dimaksud dengan Peraturan Gubernur.
(2)
Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
Pasal 9
Besarnya tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama: 1. Untuk kendaraan bermotor umum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku; 2. Untuk kendaraan bukan umum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual kendaraaan bermotor yang berlaku; 3. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
b. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya: 1. Untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku; 2. Untuk kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku; 3. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
c. Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan: 1. Untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor bukan umum sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku; 2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,03
(nol koma nol tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor
yang berlaku; 3. Melampirkan Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan. d. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama karena hibah: 1. Untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor bukan umum sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku; 2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
e. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya karena hibah : 1. Untuk kendaraan umum dan bukan umum sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku; 2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
Pasal 10
Besarnya BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang. (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25%) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. Pasal 18
(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila: a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan atau kurang dibayar b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) Terhadap SKPD yang tidak dibayar atau kurang pembayarannya setelah jatuh tempo pembayarannya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui SPTPD. (4)
Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejk tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. (7) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (8) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 24
(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan tagihan pajak.
Pasal 25
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XV BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 33
(1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen). (2) Penetapan besaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, kepatutan, keadilan dan kewajaran. (3) Penetapan besaran dan pengalokasian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB XVI KETENTUAN KHUSUS
Pasal 34
(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya. (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keteranganketerangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. BAB XVII PENYIDIKAN
Pasal 35
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. Melakukan pembukuan,
penggeledahan pencatatan
untuk dan
mendapatkan
dokumen-dokumen
bahan
bukti
lain
serta
bahan
bukti
lain
serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e. Melakukan pembukuan,
penggeledahan pencatatan
untuk dan
mendapatkan
dokumen-dokumen
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakn daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j.
Menghentikan penyidikan;
(3)
Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar. BAB XIX KETENTUTAN PENUTUP
Pasal 39
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentantg Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 40
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (2) Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Dinas Pendapatan dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.
Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 30 Desember 2008
GUBERNUR LAMPUNG,
dto
SY AM SURY A RY AC UDU
Pasal 18 Ayat (l) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Apabila pembayaran dilakukan ke tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak dimaksud harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasa 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasa 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Penetapan kadaluwarsa ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan suatu hutang pajak tidak dapat ditagih lagi, untuk dihapuskan. Ayat (2) Apabila Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap wajib pajak, maka saat kadaluwarsa penagihan pajak dihitung 5 (lima) tahun sejak Surat teguran atau Surat Paksa tersebut disampaikan.
