Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TARIF PROGRESIF DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh DEDI RIYANTO NIM. E0008137

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012

i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama : Dedi Riyanto NIM : E0008137

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan hukum (skripsi) berjudul : KEBIJAKAN

PEMUNGUTAN

PAJAK

KENDARAAN

BERMOTOR

TARIF PROGRESIF DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN

DAN

PEMBERDAYAAN ASET DAERAH SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011 adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam Penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Juli 2012 Yang membuat pernyataan

Dedi Riyanto NIM.E0008137

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Dedi Riyanto, E0008137. 2012. KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TARIF PROGRESIF DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor tarif progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui hambatan serta solusi dari pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor tarif progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor tarif progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah meskipun terdapat beberapa hambatan tehnis dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan tersebut oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Progresif, Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Dedi Riyanto, E0008137. 2012. POLICY LEVIED MOTOR VEHICLE TAX RATES PROGRESSIVE TARIF ON UNIT REVENUE SERVICE AND THE REGIONAL EMPOWERMENT ASSETS SURAKARTA BASED ON CENTRAL JAVA PROVINCIAL REGULATION YEAR 2011 NUMBER 2. This Research aims to determine the implement of the regulation of motor vehicle taxation policy of progressive rates on Unit Revenue Service and the Regional Empowerment Assets Surakarta according to Central Java Provincial Regulation Year 2011 Number 2 of which Regional Taxes and Central Java Province to determine the barriers and solutions from the implementation of collection policy motor vehicle tax progressive rates and the Revenue Services Unit Surakarta Regional Empowerment Assets. This research is descriptive juridical sociological legal or empirical legal research, this study engaged qualitative research methods. Data obtained from primary and secondary data. Primary data obtained section Tax and Tax on Motor Vehicles ,while secondary data obtained from the data attained from literature materials, documents, and reports that correlated with the problem under study. For data collection techniques were using the interview technique and literature study. Furthermore, to analyze existing data using qualitative analysis with interactive models. Based on research result which has been done writer, can be taken conclusion that implementation of motor vehicle tax collection rates in the progressive Revenue Service Unit and the Regional Empowerment Assets Surakarta is in conformity with the Central Java Provincial Regulation Year 2011 Number 2 of which Regional Taxes Central Java province despite some technical obstacles in the implementation of pemungutannya. The existence of these barriers by the Revenue Services Unit and the Regional Empowerment Assets Surakarta has made efforts to overcome the obstacles that arise. Keyword : Motor Vehicle Tax, Progresive Tarif, Unit Revenue Service And The Regional Empowerment Assets Surakarta.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO -

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kamu memutar balikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.An-Nisa 4 : 135 )

-

I never could have done what I have done without the habit punctuality, order and diligence, without the determination to concentrate myself on one subject at a time (Charles Dickens)

-

When one door closes another door opens, but we often look so long and so regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which open for us (Alexander Graham Bell)

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada: 

      

Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna, Maha mendengar doa manusia dan memberi jalan untuk setiap kesulitan dan kemudahan hamba-NYA Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir. Ibuku Landari, Bapakku Miskun, senyuman kalian adalah semangat hidupku. Kakakku Rindan Iswahyudi, Maria Mustika Agustina kalianlah pelengkap hidupku. Pendampingku, Novi Rizka Permatasari. Sahabat-sahabatku. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret Seluruh Civitas akademika Fakultas Hukum UNS

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum dengan judul: Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan hukum ini, masih banyak kekurangannya. Untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya isi Penulisan hokum ini. Penulis yakin bahwa keberhasilan di dalam penyelesaian Penulisan hokum ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ; 2. Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H., M.S selaku pembimbing skripsi Penulis yang telah memberikan banyak masukan, saran dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan hukum ini. 3.

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan nasehat dan pengarahan kepada Penulis selama Penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam Penulisan skripsi ini. 5. Bapak Bambang Yulianto selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UP3AD Surakarta yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian dilapangan. commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

6. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah membantu menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik Penulisan hukum. 7. Ibuku Landari dan Bapakku Miskun, yang secara ikhlas lahir batin membesarkan dan mendidikku. Terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tuaku yang tanpa hentinya memberikan kasih sayang, doa, harapan, semangat. 8. Kakakku Rindan Iswahyudi dan Maria Mustika Agustina yang mampu menjadi tauladan untuk adik – adiknya dan selalu memberi semangat dan dukungan bagi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini. 9. Novi Rizka Permatasari, tidak hanya pelengkap tetapi mampu menjadi penyempurna, terima kasih untuk deadline skripsi hingga penulis mampu menyelesaikan dengan tepat, serta

kesabaran dan kesetiaan

tanpa batas, juga untuk doa, semangat, motivasi, pengorbanan waktu dan tempat untuk berkeluh kesah bagi Penulis. 10. Teman seperjuangan Lutfi, Guntur, Danan, Bambang, Demek, Suci, Puspa, Meis, Lisa, Sofa yang telah menemani penulis selama menjalani kuliah 11. Teman – Teman angkatan 2008 Fakultas Hukum UNS, Teman – teman Panitia OSMARU “KASASI 2011”, sungguh suatu kebanggaan bagi Penulis menjadi bagian dari kalian. This is Our Story! 12. Para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih atas jasa-jasa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhir kata Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangani lmupengetahuan pada commit to user sehingga tidak menjadi suatu umumnya dan ilmu hukum pada khususnya,

x


digilib.uns.ac.id

karya yang sia-sia nantinya

Surakarta, 20 Juli 2012

Penulis

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman Judul ............................................................................................ i Halaman Persetujuan Pembimbing ............................................................ ii Halaman Pengesahan Penguji .................................................................... iii Halaman Pernyataan ................................................................................... v Abstrak ....................................................................................................... vi Abstract ...................................................................................................... vii Motto .......................................................................................................... viii Halaman Persembahan ............................................................................... ix Kata Pengantar ........................................................................................... x Daftar Isi ..................................................................................................... xii Daftar Bagan ............................................................................................... xv Daftar Tabel ................................................................................................ xvi Daftar Lampiran ......................................................................................... xvii BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 B. Rumusan Masalah .......................................................................... 7 C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 8 D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 9 E. Metode Penelitian ........................................................................... 9 F. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................... 19 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 21 A. Kerangka Teori ............................................................................ 21 1. Tinjauan Umum tentang Pajak a. Pengertian Pajak ................................................................. 21 b. Jenis – Jenis Pajak .............................................................. 21 c. Pajak Berdasarkan Sifat ...................................................... 26 2. Tinjauan Umum tentang Pajak Kendaraam Bermotor .............. 27 3. Tinjauan Umum tentang Tarif Progresif a. Tarif Progresif- Proporsional .............................................. 30 commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

b. Tarif Progresif-Progresif ..................................................... 30 c. Tarif Progresif-Degresif ...................................................... 30 4. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah ................... 31 5. Tinjauan tentang Otonomi Daerah ............................................ 32 B. Kerangka Pemikiran .................................................................... 35 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 37 A. Pengaturan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta .............. 37 1. Gambaran Umum Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pember dayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta.................... 37 2. Pengaturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta ............. 47 3. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pember dayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta ............................................ 49 B. Permasalahan dan Hambatan yang timbul dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pember dayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta ......................................................................................................... 80 1. Sistem Komputerisasi Pendataan Data Base Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Kurang Akurat .............. 80 2. Sistem Administrasi Pendataan Data Base Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Kurang Akurat .............. 81 3. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Rendah ...................................................................... 81 4. Tingkat Pengetahuan Dan Partisipasi Masyarakat Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Rendah ................ 81 5. Sulitnya Perubahan Status Hukum Kepemilikan Kendaraan to user Bermotor yang BPKBcommit di Kuasai Pihak Ketiga .......................... 82

xiii


digilib.uns.ac.id

6. Data Surat Pemberitahuan Kepada Pemilik Kendaraan Bermotor yang kurang akurat ................................................... 82 7. Kurang Telitinya Wajib Pajak Setelah Mendapat Super PKPB 82 8. Hambatan teknis dalam Pemberian Pelayanan Pembayaran Kendaraan Bermotor ......................................... 83 9. Keterbatasan Petugas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ................................................................................ 83 C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta dalam Menghadapi Masalah yang timbul dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif ............................................ 84 1. Melakukan Validasi secara berkelanjutan terhadap administrasi pendataan data base Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif ......................................................... 84 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat ............................. 84 3. Melakukan pemblokiran Pajak Kendaraan Bermotor ............ 85 4. Menyempurnakan data dalam Super PKPB........................... 85 5. Melakukan konfirmasi dari Wajib Pajak pada saat mengembalikan Super PKPB................................................. 85 6. Perbaikan dan penggatian sarana secara berkala ................... 85 7. Melakukan penambahan petugas pelayanan pajak ............... 86 BAB IV. PENUTUP ................................................................................. 87 A. Simpulan ......................................................................................... 87 B. Saran ............................................................................................... 89 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR BAGAN Bagan 1. Struktur organisasi UP3AD Surakarta ................................ 39

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Tabel 1. Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif .... 57 Tabel 2. Perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif ... 78 dengan Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan. Tabel 3. Jumlah perbandingan peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif ...................................... 79

commit to user

xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Derah Provinsi Jawa Tengah

commit to user

xvii


digilib.uns.ac.id

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan

strategis

berkaitan

dengan

program

pembangunan

baik

pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan, karena keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, merupakan pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya perlu ditempatkan untuk mendukung bekerjanya fungsi-fungsi pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sebelum diadakan tax reform di Indonesia, pembangunan nasional commit to user selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak

1


digilib.uns.ac.id

dan gas. Namun setelah reformasi perpajakan, pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dalam kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat (Woro Wiryaningtyas Asih, S.H., 2009 : 1). Kebijakan fiskal (fiscal policy) dalam arti luas dari pajak adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran negara dengan segala aspeknya, baik aspek hukum, ekonomi maupun politik, yang menggunakan instrumen perpajakan secara keseluruhan termasuk retribusi, sumbangan subsidi, bantuan kepada kekayaan negara, kebijakan pengeluaran atau percetakan uang negara, kebijakan utang negara maupun kebijakan transfer. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur kewenangan negara mengenai pengeluaran dan penerimaan dikaitkan dengan perekonomian masyarakat, sedangkan kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang mengatur seluruh kewenangan negara untuk melakukan pemungutan pajak melalui undangundang, yakni hukum pajak materiil dan hukum pajak formil (Widhayani Dian Pawestri, S.H., 2011 : 14). Dikemukakan oleh

Soemitro Djojohadikusumo bahwa yang

dimaksud kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan danadana yang akan digunakan untuk public investment dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving kearah sektor-sektor yang produktif maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran yang menghambat pembangunan (Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, 2001 : 8). Sektor pajak memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara. Selain itu, pajak merupakan sumber pendapatan

negara

yang

penting

guna

mendanai

penyelenggaraan

pemerintahan dan keperluan pembangunan baik di pusat, maupun di daerah, user terdapat kategori pajak sebagai sehingga tidak berlebihan jikacommit disuatutonegara

2


digilib.uns.ac.id

salah satu sumber pendapatannya. Tanpa adanya dukungan dana dari sektor pajak, fungsi pemerintah dalam suatu negara tidak akan dapat dijalankan (Widhayani Dian Pawestri, S.H., 2011 : 15). Negara dalam pengertian yang luas dapat disebut sebagai organisasi yang paling tinggi, dimana dapat menggunakan hasil pajak untuk membiayai kesejahteraan umum, penyelengaraan pemerintahan, pertahanan dan lain-lain. Mempelajari dan memahami pajak sebagai pengisi kas atau penerimaan negara menunjukkan bahwa negara mempunyai pengeluaran-pengeluaran, jika negara tidak memerlukan pembelanjaan atau pengeluaran maka tidak akan timbul persoalan penerimaan pajak, itulah sebabnya negara tetap memerlukan pajak, apakah sebagai sumber kas negara atau sebagai pengatur, tergantung pada keadaan (Sindian Isa Djajadiningrat, 1960 : 7). Pembaharuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan menonjolkan fungsi pajak yang utama, yaitu sebagai fungsi anggaran (budgetair). Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak (Jaja Zakaria, 2005 : 1). Sehingga pergantian peraturan perundang-undangan merupakan hal yang logis dilakukan di Indonesia yang merupakan negara merdeka. Ciri utama pembaharuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan menurut pendapat Richard M. Birdtidak berbeda dengan kebijakan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh negara berkembang lain, yang pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan pertumbuhan ekonomi, stabilitas internal dan eksternal, serta distribusi yang tepat sehingga hal tersebut merupakan bagian yang esensial dari kebijakan pengembangan dan pembangunan. Namun demikian, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan tidaklah boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend) yang seyogianya dapat terlaksana secara bersamaan. Reformasi di bidang perpajakan merupakan salah satu kebijakan fiskal yang ditempuh commit to user

3


digilib.uns.ac.id

Indonesia untuk keluar dari krisis demi mengembalikan faktor kepercayaaan masyarakat. Salah satu kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah pada saat ini adalah kebijakan mengenai tarif pajak progresif atas kendaraan bermotor. Kebijakan perpajakan tersebut sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif pajak ditetapkan secara progresif. Ketentuan mengenai kebijakan perpajakan tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak secara progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya (Widhayani Dian Pawestri, S.H., 2011 : 17). Sistem pajak di Indonesia dilihat dari jenis dan kewenangan pemungutannya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada di Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dan Pemerintah Daerah yang pemungutan pajak oleh Pemeritah Kota atau Pemerintah Kabupaten dan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu wujud dari adanya desentralisasi fiskal yang secara umum diyakini desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini dilandasi oleh pandangan yang menyatakan kebutuhan masyarakat di daerah maupun perkotaan serta kesejahteraan pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik dibandingkan bila langsung diatur oleh pemerintah pusat, namun kecenderungan ke arah tersebut tidak nampak karena hingga saat ini sebagian besar Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia merespon desentralisasi fiskal dengan menggenjot kenaikan PAD melalui pajak dan restribusi tanpa diimbangi peningkatan efektifitas pengeluaran APBD terutama dalam peningkatan infrastruktur dan peningkatan fasilitas umum (Widhayani Dian Pawestri, S.H., 2011 : 18). Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 dan Pasal 23 UUD 1945 dan commit user Undang-undang No 28 Tahun 2009to tentang Pajak Daerah dan Retribusi

4


digilib.uns.ac.id

Daerah, maka salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Pemerintah Daerah adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan terhadap subsidi Perimbangan Keuangan daerah Otonom dan Pemerintah Pusat yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi berkurang. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah diberikan perluasan basis pajak daerah dan memberikan kewenangan dalam penetapan tarif pajak daerah. Lebih lanjut Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan jenis pajak progresif. Pajak progresif adalah tarif pajak yang prosentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Pajak progresif berlaku untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama tarif pajak ditentukan paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen). Sedangkan untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur besaran jumlah progresifnya sendiri sesuai dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Pelaksanaan

Pemungutan

Pajak

Kendaraan

Bermotor

(PKB)

dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (UP3AD), melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu to userPajak Kendaraan Bermotor (PKB) Atap (SAMSAT). Pelayanan commit pembayaran

5


digilib.uns.ac.id

dilakukan dengan sistem terpadu bersama pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran SWDKLLJ, pembayaran BBNKB. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta merupakan unsur dalam melaksanakan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan salah satu tugas pokonya adalah melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan tarif pajak progresif. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif pajak progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta haruslah sesuai dengan Perundang-undangan maupun Peraturan Daerah yang sudah ada dan ditetapkan sehingga dapat memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada sistem pemungutan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor tanpa dikaitkan dengan peningkatan pendapatan daerah yang lain karena masalah tersebut memerlukan penelitian yang khusus. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulisan hukum ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui tentang pelaksanaan maupun penerapan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan tarif pajak progresif dan juga mengetahui berbagai permasalahan dan hambatan dalam peranannya meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surakarta ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mempelajari, memahami dan mengadakan penelitian secara lebih mendalam yang tertuang dalam bentuk tulisan hukum yang berjudul KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TARIF PROGRESIF DI UNIT PELAYANAN

PENDAPATAN

DAN

PEMBERDAYAAN

ASET

DAERAH SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH commit to user PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011.

6


digilib.uns.ac.id

B. Rumusan Masalah Suatu penelitian ilmiah, hal penting yang pertama kali harus dilakukan adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah menjadi suatu acuan mengenai hal atau objek apa yang akan diteliti untuk ditemukan jawabannya. Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dalam suatu penelitian maka harus terlebih dahulu menentukan rumusan masalah, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuan, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan suatu penelitian (Soerjono Soekanto, 2010:109). Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan tarif pajak progresif yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta? 2. Permasalahan dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) dalam dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan tarif progresif Surakarta? 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan tarif progresif Surakarta?

C. Tujuan Penelitian Penelitian dilakukan karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah user memecahkan permasalahan commit yang to tergambar dalam latar belakang dan

7


digilib.uns.ac.id

rumusan masalah. Karena itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan masalahnya. Tujuan penelitian dicapai melalui serangkaian metodologi penelitian . Oleh karenanya, tujuan penelitian yang baik adalah rumusannya operasional dan tidak bertele-tele. Dari tujuan inilah, dapat diketahui metode dan teknik penelitian mana yang cocok untuk dipakai dalam penelitian itu (M. Subana dan Sudrajat, 2001:71) Selain itu, tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

khususnya

di

Unit

Pelayanan

Pendapatan

dan

Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta. b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.

D. Manfaat Penelitian commit to user

8


digilib.uns.ac.id

Di dalam setiap penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis pribadi di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN). b. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum kepegawaian di Indonesia. c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 2. Manfaat Praktis a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis yang berhubungan dengan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama, serta mampu menjawab masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik tertentu yang ilmiah. Kegiatan penelitian merupakan merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. “Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak commit to user

9


digilib.uns.ac.id

adannya hal-hal yang bertentangan dengan sustu kerangka tertentu.” (Soerjono Soekanto, 2010 : 42). Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu tentang apa yang akan dicari. Lebih lanjut Setiono mengatakan “cara penelitian itulah yang dimaksud dengan metode.” (Setiono, 2005 : 4). Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, melalui prosedur penelitian dan teknik penelitian (M. Iqbal Hasan, 2002:20). Dengan kata lain pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan sistematik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa, dengan demikian metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan penelitian agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan teruji keilmiahannya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris.Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). 2. Sifat Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok serta commit to user

10


digilib.uns.ac.id

menentukan frekuensi suatu gejala, penelitian ini tanpa didahului suatu hipotesa. Menurut Soerjono Sukanto penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala–gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa–hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori–teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Mengenai kegiatan di dalam penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penggunaannya tetapi yang lebih penting adalah analisis dan interprestasi atas data yang telah didapat tersebut

agar

diketahui

maksudnya.Sedangkan

dari

sudut

pelaksanaannya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan metode kualitatif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud, 2005:97). Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek. Penelitian seperti: commitdan to user perilaku, tindakan, persepsi lain-lain secara holistik dengan cara

11


digilib.uns.ac.id

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Soerjono Soekanto, 2010: 18). 4. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data–data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 17 Surakarta, Telp : 0271-714919 5. Jenis Data Data adalah suatu fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti.Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang relevan dan menunjang judul penelitian yaitu Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011. 1) Data Primer Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Aset Daerah Surakarta. 2) Data Sekunder Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti. commit to user

12


digilib.uns.ac.id

6. Sumber Data Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, dalam hal ini yang bertindak adalah kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Aset Daerah Surakarta. Pihak-pihak yang dimintai keterangan atau hasil wawancara adalah beberapa Anggota

Unit

Pelayanan

Pendapatan

dan

Aset

Daerah

Surakarta.Permasalahan yang diteliti berupa data-data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat publik (Soerjono Soekanto, 2010: 12), yang terdiri dari: 1) Bahan hukum primer Yakni pemerintah

bahan dan

hukum

besifat

yang

mengikat

dikeluarkan berupa

oleh

peraturan

perundang-undangan (Burhan Ashofa, 2001: 103) yang dalam hal ini berupa: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. c) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 2) Bahan hukum sekunder commit to user

13


digilib.uns.ac.id

Merupakan data yang bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer serta memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet, makalah, serta tulisan-tulisan dan berbagai literatur lainnya yang meliputi : a) Buku-buku mengenai pajak dan pendapatan daerah; dan b) Jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penulisan hukum. 3) Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; b) Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; c) Kamus Hukum. 7. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Teknik Pengumpulan Data Primer Dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan maka akan didapatkan data-data yang dipercaya keasliannya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah: 1) Observasi (pengamatan) Penulis mengadakan pengamatan atau memperhatikan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti yakni dengan mengadakan pengamatan commit to userpemungutan Pajak Kendaraan terhadap pelaksanaan

14


digilib.uns.ac.id

Bermotor tarif progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan

Aset

Daerah

Surakarta

berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011. 2) Wawancara Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara

merupakan

suatu

proses

interaksi

dan

komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengarui arus komunikasi. Faktor-faktor itu adalah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi

wawancara.Pewawancara

menyampaikan

pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk dijawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai. Penulis dalam melaksanakan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini mengadakan wawancara dengan sumber data dari beberapa Anggota Unit Pelayanan Pendapatan dan Aset Daerah Surakarta. 3) Teknik Pengumpulan Data Sekunder Untuk

mendapatkan

data

sekunder,

penulis

melakukannya dengan studi pustaka yang merupakan pendukung dan pelengkap penelitian di lapangan. Studi pustaka ini dilakukan dengan identifikasi literatur bukubuku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, serta artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 8. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan commit to user

15


digilib.uns.ac.id

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J.Maleong, 2007:248). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, teknik analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tulisan atau lisan, dan juga perilaku yang nyata , yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010:250). Setelah data yang diperlukan untuk menunjang penelitian terkumpul, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J Maleaong, 2007: 248). Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian data yang menghasilkan data deskriptif, apa yang dinyatakan responden secara tertulis / lisan dan juga perilaku yang sama dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Peneliti memperoleh data dari responden secara tertulis atau lisan, kemudian dikumpulkan. Pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara sistematis (H.B.Sutopo, 2002: 94-96).

commit to user

16


digilib.uns.ac.id

Model analisis interaktif tersebut dapat digambarkan dalam bagansebagai berikut : PENGUMPULAN DATA

REDUKSI DATA

PENYAJIAN DATA

↔ PENARIKAN KESIMPULAN Bagan 1. Model Analisis Interaktif (HB Sutopo, 2002:91-96)

Kegiatan komponen ini dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Reduksi Data Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul pada catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun (H.B. Sutopo, 2002: 97).

b.

Penyajian Data Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (H.B.Sutopo, 2002: 97). Dalam penelitian ini, setelah semua data-data yang dibutuhkan penulis

mengenai

Kebijakan

Pemungutan

Pajak

Kendaraancommit Bermotor Tarif Progresif di Unit Pelayanan to user

17


digilib.uns.ac.id

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 terkumpul, baik itu meliputi data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan, maka langkah selanjutnya penulis menyusun data-data tersebut secara sistematis, sehingga memberi kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. c.

Penarikan Kesimpulan Melalui pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulankesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (H.B. Sutopo, 2002: 97). Adapun proses analisa interaktif

dimulai

pada

waktu

pengumpulan

data

penelitian. Peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Mereduksi data artinya setelah data terkumpul, kemudian diseleksi, disederhanakan, membuang hal-hal yang tidak relevan, kemudian penyajian data. Sajian data yaitu rangkaian organisasi informasi atau data yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Bila data kurang lengkap maka wajib dilakukan pengumpulan data yang mendukung kembali. Setelah data terkumpul dengan commit to user

18


digilib.uns.ac.id

lengkap, kemudian direduksi dan diadakan penyajian kembali yang susunannya dibuat secara sistematis

F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum adalah uraian logis sistematis susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan (isu hukum/legal issues) selaras dengan tema sentral yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya. Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini disajikan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai karya ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah baku penuisan suatu karya ilmiah. Penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan, dan Penutup. BAB I :PENDAHULUAN Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kerangka Teoritis, dan Metode Penelitian. BAB II :TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis memberikan penjelasan secara teoritik (landasan teori) yang bersumber dari literatur hukum yang digunakan oleh penulis dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Bab tinjauan pustaka terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: bagian pertama kerangka teori yang berisikan tinjauan umum mengenai tinjauan umu mengenai pajak, tinjauan umum mengenai pajak kendaraan bermotor, tinjauan umum mengenai tarif progresif, tinjauan umum mengenai pendapatan asli daerah dan tinjauan umum mengenai otonomi daerah. Bagian kedua adalah kerangka pemikiran yang berisikan gambar alur commit to user

19


digilib.uns.ac.id

berpikir dari penulis berupa konsep yang akan dijabarkan dalam penelitian ini. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan titik temu dari suatu kaidah perundang-undangan yang berlaku dan keadaan atau realitas yang terjadi disuatu wilayah dan/atau permasalahan tertentu mengenai

pelaksanaan

pemungutan

pajak

kendaraan

bermotor berdasarkan tarif pajak progresif yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

(UP3AD)

Surakarta

serta

permasalahan

dan

hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (UP3AD) dalam peranannya meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surakarta dan upaya-upayayang dilakukan untuk mengatasinya BAB IV : PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran sebagai evaluasi terutama terhadap temuan-temuan selama penelitian yang menurut penulis memerlukan perbaikan. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

20


digilib.uns.ac.id

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pajak a. Pengertian pajak Pajak memegang peranan penting dalam suatu sumber penerimaan

negara.

Masyarakat

bekerja

untuk

memperoleh

penghasilan sehingga membawa kewajiban menyerahkan sebagian penghasilannya kepada negara dalam bentuk pajak. Untuk itu yang membuat

regulasi

pajak

yang

digunakan

sebagai

pengatur

rakyatnya

melalui

pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara. Penghasilan

Negara

berasal

dari

pumungutan pajak. Pajak sangat penting bagi peneriman Negara, dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan

masyarakat,

pendidikan,

kesejahteraan,

dan

lain

sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat di situ akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak mengurangi penghasilan /kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat

melalui

pengeluaran

–

pengeluaran

rutin

dan

pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak (Woro Wiryaningtyas Asih, 2009 : 18). Secara historis pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan suatu bangsa. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan Thomas Malthus, berpendapat bahwa pajak sudah to user menjadi bagian yangcommit tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu

21


digilib.uns.ac.id

Negara. Dari pajak inilah Negara membiayai kegiatan – kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan serta dapat dipergunakan sebagai insrumen penting untuk membangun keunggulan – keunggulan strategi suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain ( Miyasto, 1997 : 2). Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Erly Suandy, 2002 : 10). Menurut Prof. Dr. PJA Adriani mendefinisikan pajak adalah iuran pada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan (H. Bohari, S.H., M.S, 2002 : 23). Dalam pengertian ini pungutan lebih luas dari pajak, sehingga pajak merupakan suatu bagian dari pungutan. Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasar Azas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran Bandung, berpendapat : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasar norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa - jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Erly Suandy, 2002 : 9). Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan commit to user

22


digilib.uns.ac.id

untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan berakibat adanya sanksi; 2) Dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota, yang tidak adanya jasa timbal balik yang dapat dirasakan

secara langsung oleh

pembayar pajak;dan 3) Dipergunakan

untuk

membiayai

pengeluaran

dalam

penyelengaraan negara / pemerintahan. b. Jenis – jenis pajak di Indonesia Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya (Erly Suandy, 2002 : 39 – 43) 1) Pajak Berdasarkan Golongannya : a) Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. b) Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering juga disebut sebagai pajak tidak langsung. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Dalam pajak ini beban pajak commit todari user produsen/ penjual ke pembeli/ dapat digeserkan

23


digilib.uns.ac.id

konsumen, karena pergeseran searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya disebut pergeseran kedepan (forward shifting). Disamping itu ada juga yang disebut pergeseran kebelakang (backward

shifting)

yaitu

pergeseran

pajak

yang

berlawanan dengan arus barang. 2) Pajak Berdasarkan Wewenang Pemungutnya : a) Pajak Pusat / Pajak Negara Pajak Pusat / Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang

pelaksanaanya

dilakukan

oleh

Departemen

Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak Pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak Pusat / Pajak Negara yang berlaku saat ini adalah : (1) Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang-undang No 10 Tahun 1994; (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994; (3) Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; (4) Bea Materai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985;dan (5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur commit to user dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997.

24


digilib.uns.ac.id

b) Pajak Daerah Pajak

Daerah

adalah

pajak

yang

wewenang

pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah terdiri dari 5 jenis Pajak Daerah Tingkat I dan 12 jenis Pajak Daerah Tingkat II adalah: (1) Pajak Daerah Tingkat I (a) Pajak Kendaraan bermotor (PKB); (b) Bea

Balik

Nama

Kendaraan

Bermotor

Kendaraan

Bermotor

(BBNKB); (c) Pajak

Bahan

Bakar

(PBBKB); (d) Pajak Air Permukaan;dan (e) Pajak Rokok (2) Pajak Daerah Tingkat II : (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; to userBurung Walet; (i) commit Pajak Sarang

25


digilib.uns.ac.id

(j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c) Pajak Berdasarkan Sifat (1) Pajak Subjektif Pajak

Subjektif

adalah

Pajak

yang

memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul

pajak

setelah

dikurangi

biaya

hidup

minimum, gaya pikul mengandung dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subjektif gaya pikul mencangkup segala kebutuhan terutama material disampin moral dan spiritual. Gaya pikul berbanding terbalik dengan kemampuan membayar, semakin besar gaya pikulnya semakin kecil kemampuan membayar pajak. Dengan demikian, dalam pajak subjektif harus memberi pembebasan pajak untuk biaya hidup minimum, dan memperhatikan

faktor-faktor

perseorangan

dan

keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya hidup, seperti jumlah anggota keluarga dan atau jumlah tanggungan. Unsur objektif dari gaya pikuln terdiri dari pendapatan (penghasilan), kekayaan, dan belanja (pengeluaran). Gaya pikul seseorang tidak hanya tergantung kepada pendapatan (penghasilan), tetapi to user juga commit kekayaan bahkan tergantung pula pada

26


digilib.uns.ac.id

kesempatan untuk berbelanja. Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh pasal 21), sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu penghasilan neto dikurangi dengan pemghasilan tidak kena pajak (PTKP). (2) Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban

membayar,

kemudian

baru

dicari

subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya.

2. Tinjauan tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dasar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 dan telah diganti dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dimaksud (Marihot P. Siahaan, S.E, 2005 : 140). Menurut pasal 1 angka 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut pasal 1 angka 13 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan commit to user beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,

27


digilib.uns.ac.id

dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 3 Undang –

undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang – undang dan peraturan tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara commit to userrenteng atas pembayaran pajak pribadi dan atau secara tanggung

28


digilib.uns.ac.id

terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Marihot P. Siahaan, S.E, 2005 : 142). Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu (Marihot P. Siahaan, S.E, 2005 : 143) : a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku; dan b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pemungutan

PKB

merupakan

satu

kesatuan

dengan

pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. PKB dibayar sekaligus di muka untuk masa pajak dua belas bulan ke depan. Kewajiban pajak yang berakir sebelum dua belas bulan karena suatu hal, besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini PKB yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi. Pengertian suatu dan lain hal antara lain kendaraan bermotor didaftarkan di daerah lain atau kendaraan bermotor yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena force majeure (Marihot P. Siahaan, S.E, 2005 : 146). Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dangan Nomor INS/03/M/X/1999 dan Nomor 29 Tahun 1999 serta Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanann Sistem Administrasi satu Atap, pelaksanaan pemungutan atau pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT). to user 3. Tinjauan tentang Tarif commit Progresif

29


digilib.uns.ac.id

Tarif Progresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya, tarif progresif dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (Erly Suady, 2002 : 72-74) : a. Tarif Progresif - Proporsional Tarif progresif - proporsional adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif proporsional dapat dibagi menjadi tarif progresif – proporsional absolut dan tarif progresif - proporsional berlapis. b. Tarif Progresif - Progresif Tarif progresif – progresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesui dengan perubahan tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif – progresif dapat dibagi dua yaitu tarif progresif – progresif absolut dan tarif progresif – progresif berlapis. c.

Tarif Progresif – Degresif Tarif

progresif

–

degresif

adalah

tarif

pajak

yang

presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan tarif pajaknya. Traif pajak progresi – degresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif progresif – degresif absolut dan tarif progresif – degresif berlapis. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, commit to userBermotor memberikan keleluasaan kebijakan tarif Pajak Kendaraan

30


digilib.uns.ac.id

kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Besarnya tarif untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Pajak progresif atas kendaraan bermotor berlaku untuk semua jenis kendaraan tambahan yang dimiliki seseorang juga akan berlaku untuk semua usia kendaraan (Widhayani Dian Pawestri, S.H, 2011 : 28). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa tarif progresif dikenakan pada kepemilikan kendaraan pribadi jenis sedan, jeep, minibus / microbus dan sepeda motor 200 cc keatas. Sedangkan kendaraan bermotor angkutan umum, milik badan usaha atau sosial atau keagamaan, Pemerintahan atau TNI atau Polri tidak dikenakan tarif progresif. Dasar pengenaan tarif progresif berdasarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor dengan nama dan alamat yang sama. Besarnya tarif progresif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : a) kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen); b) kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen); c) kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);dan d) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).

4. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkat mantapkan melalui commitSesuai to userdengan Undang – Undang Nomor intensifikasi dan ekstensifikasi.

31


digilib.uns.ac.id

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

125

Tahun

2004),

Sumber-sumber

Pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah 1) Hasil Pajak Daerah; 2) Hasil Retribusi Daerah; 3) Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;dan 4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Woro Wiryaningtyas Asih, S.H, 2009 : 24). Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat mengunakan kewenangannya berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Dapat menerbitkan berbagai macam Peraturan Daerah tentang pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Disamping itu Pemerintah Daerah juga mengeluarkan kebijakan disekitar kegiatan usaha, terutama melalui perdagangan dan pengaturan pasar (M.E Retno Kadarukmi, 2010 :171).

5. Tinjauan tentang Otonomi Daerah Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari pengalangan dua kata bahasa yunani, yakni autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat Perda-perda), juga utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri) (Ni’matul Huda, 2009 : 83). Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain (H.A.W Widjaja, 1998 : 23) : commit to user a. Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

32


b.

digilib.uns.ac.id

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Pasal 18 yang berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang – undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah – daerah yang bersifat istimewa.” Perkembangan masyarakat

Indonesia

dalam

memasuki

era

globalisasi dan reformasi telah memberikan pengalaman yang cukup berarti, antara lain kebijaksanaan di daerah yang diputuskan dari pusat berdasarkan pendekatan Top Down sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di daerah, maka salah satu cara mengatasi ketidaksesuaian antara kebijaksanaan yang diputuskan dari pusat dan kondisi daerah adalah harus segera dibuat sebuah kerangka kebijaksanaan yang sangat strategis. Salah satu kebijaksanaan yang sangat strategis sesuai dengan kondisi saat ini adalah otonomi daerah (Syaukani, 2000 : 139 – 140). Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui

Perundang-undangan

tentang

otonomi

daerah

yaitu

Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, meletakkan perubahan mendasar dengan melaksanakan kebijaksanaan desentralisasi (Rona Rositawati, 2009 : 64). Ternyata Memicu dan Memacu setiap daerah untuk berlomba-lomba menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Manifestasi Otonomi Daerah ( M.E. Retno Kadarukmi, 2010 :1) Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana commitAsas to user dimaksud dalam UUD 1945. otonomi daerah yang artinya ialah

33


digilib.uns.ac.id

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan (Siawanto, 2008 : 6). Sistem desentralisasi ini Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu tujuan kebijakan desentralisasi yakni dalam rangka efisiensi alokasi arus barang publik ke daerah, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal guna mendorong demokratisasi, mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah (Rona Rositawati, 2009 : 65). Sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kebupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumbersumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah;dan c. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat. Terdapat 3 (tiga) keuntungan yang dapat diperoleh dari kebijakan otonomi, yakni (Jusuf Anwar, 2005 : 5) : a. Memberikan akses bagi Daerah setidaknya terhadap ketersediaan anggaran dalam APBN dan optimalisasi penerimaan Daerah; b. Karena ingin mendekatkan kepada konstituen, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berada pada posisi yang relative lebih baik daripada pemerintah Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas commit to user perpajakan pada sektor tertentu bagi perekonomian daerah;dan

34


digilib.uns.ac.id

c. Perlu diantisipasi adanya peningkatan akses kepada penerimaan daerah dan penguatan kewenangan perpajakan kepada Pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan mobilisasi sumber-sumber penerimaan daerah sejalan dengan meningkatnya penerimaan perpajakan nasional.

B. Kerangka Pemikiran

Pajak dan Retribusi Daerah ( Pasal 18 & 23 UUD 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2009)

Pajak Daerah ( Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2011)

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Di UP3AD Surakarta Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Keterangan : Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah, dan menjabarkan serta menemukan

jawaban

atas

permasalahan

hukum,

yaitu

tentang

pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan tarif pajak progresif yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kota Surakarta. Sesuai dengan commit to user pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 yang pada pasal tersebut 35


digilib.uns.ac.id

membahas tentang hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dan dalam pasal 23 Undang – Undang Dasar 1945 membahas tentang Keuangan Negara, yang didalam pasal tersebut juga tercantum perihal pemungutan pajak. Sedangkan, pajak di atur lebih khusus dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka, dengan dasar hukum pasal 18 dan 23 Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah dapat menerapkan salah satu kebijakan fiskal di Indonesia yaitu pemungutan Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 merupakan salah satu wujud dari Otonomi Daerah untuk mengadakan suatu pembaharuan atau reformasi di bidang perpajakan untuk daerah

yang secara umum diyakini akan dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surakarta. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tersebut memberikan kewenangan kepada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kota Surakarta untuk melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berdasar tarif pajak secara progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

commit to user

36


digilib.uns.ac.id

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Pajak Progresif yang Dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta. 1. Gambaran Umum Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta. Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, yang ditugaskan untuk menggali, mengelola dan melaporkan urusan pada bidang pelayanan pendapatan dan pengelolaan aset daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah, guna dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Kepala Daerah selaku Kepala Daerah atas sumber sumber pendapatan di Daerah dalam satu tahun Anggaran. UP3AD Memiliki wilayah kerja dan tugas di Surakarta yang dipimpin oleh seorang Kepala UP3AD dengan melakukan

tugasnya

berdasar asas

otonomi

daerah dan tugas

pembantuan. Penyelenggaraan tugas pokok Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Diatur dalam pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah. commit to user

37


digilib.uns.ac.id

Guna memberikan arah dan tujuan yang sama dalam mewujudkan keinginan yang hendak dicapai maka dicanagkan visi dan misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung merupakan visi dan misi dari Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta sebagai berikut: Visi UP3AD Surakarta: “Menjadi dinas penopang kemandirian otonomi daerah dengan optimalisasi pendapatan didukung pelayanan prima kepada masyarakat dan pengelolaan aset yang profesional berbasis teknologi.” Misi UP3AD Surakarta: a. Mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah; b. Mewujudkan pengelolaan aset yang berdaya guna dan berhasil guna; c. Mengkoordinasikan peran organisasi di bidang pengelolaan pendapatan dan aset daerah; d. Mengembangkan sistem manajemen mutu untuk mewujudkan pelayanan prima; dan e. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Berdasarkan karakteristik, Visi dan Misi tersebut di atas Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta menetapkan tujuan melakukan inovasi pelayanan untuk menghasilkan pelayanan prima. Sedangkan sasaran yang merupakan bentuk sinergi dari program dengan Visi dan Misi maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: a.

Pemberian kemudahan kepada wajib pajak dan retribusi dalam melakukan pembayaran;

b.

Peningkatan

kinerja

dan

kualitas

pelayanan

melalui

penyederhanaan system dan prosedur; c.

Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait; dan

d.

to user Peningkatan tertibcommit administrasi.

38


digilib.uns.ac.id

Guna tercapainya keterpaduan dan kelancara dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta maka kebijakan yang ditetapkan adalah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan perbaikan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Surakarta secara berkesinambungan. Struktur organisasidan tugas Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta terdiri dari : a. Kepala UP3AD Surakarta; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; d. Seksi Pendapatan Lain-lain; e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan; f. Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun bagan organisasi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta seperti pada bagan berikut ini: Kepala UP3AD Surakarta

Subbagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Seksi Pendapatan Lain-lain

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

commit to user Bagan 2.1 Struktur organisasi UP3AD Surakarta

39

Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah


digilib.uns.ac.id

Fungsi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut : a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik

nama

kendaraan

bermotor,

pendapatan

lain-lain,

pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan aset daerah; b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik namakendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan aset daerah; c. Pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

dibidang

pelayanan

pendapatan dan pemberdayaan aset daerah; d. Pengelolaan ketatausahaan; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta secara fugsional sebagai koordinator UP3AD seluruh wilayah Surakarta, dengan demikian UP3AD Surakarta dilengkapi Sekretaris Koordinator. Pelaksanaan tugas yang dipimpin Kepala UP3AD Surakarta dengan membawahi

beberapa bagian dalam

pelaksanaan. Tugas pokok bagian dan pelaksana tugas sebagai berikut: a. Kepala Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset Daerah. Kepala Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas UP3AD antara lain: 1) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan

dan ketentuan-ketentuan yang

berkaitan dengan Kepala UP3AD; 2) Menyusun rencana teknis operasional pengelolaan dan pendapatancommit daerah;to user

40


digilib.uns.ac.id

3) Mengkaji, menganalisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah; 4) Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah; 5) Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain; 6) Melakukan koordinasi pemungutan pendapatan daerah dan pendapatan laiinya; 7) Membina, membimbing, memberikan arahan pada staff; 8) Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas staff; 9) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas berupa laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan; dan 10) Melaksanakan

tugas-tugas

kedinasan

lainnya

yang

diberikan oleh atasan. Khusus untuk Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengelolaan Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah, mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Pengelola

Asrama

Haji

Donohudan.

Membawahi

urusan

ketatausahaan, sarana prasarana, pelayanan dan promosi Sebagaimana hal tersebut telah sesuai pada pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. b. Sub Bagian Ketatausahaan. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok yang meliputi urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, commit user perlengkapan antara lain: urusan perpustakaan dan to urusan

41


digilib.uns.ac.id

1) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan


berkaitan dengan sub bagian Tata Usaha; 2) Menyusun rencana dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dokumentasi, informasi dan perpustakaan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat, dan pelaporan; 3) Membagi tugas, membina, membimbing, dan memberi arahan pada staf sub bagian Tata Usaha;dan 4) Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait, Kepala Seksi di lingkungan Unit Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD; 5) Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala; 6) Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar dan cuti; 7) Membuat laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan bidang ketatausahaan; 8) Membuat daftar urut kepegawaian; 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas sub bagian Tata Usaha; 10) Mengatur kebersihan, keamanan dan keindahan; 11) Mengkoordinir SKUM PTK; dan; 12) Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Sebagaimana hal tersebut telah sesuai pada pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. c. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Seksi Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor commit to user penyiapan tugas bahan,dan mempunyai tugas melakukan

42


digilib.uns.ac.id

pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor antara lain: 1) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan


berkaitan dengan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor; 2) Menyiapkan

bahan

untuk

untuk

penyelengaraan

pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor; 3) Menyusun rencana kegiatan tahunan, meliputi target penerimaan dan estimasi kendaraan bermotor baru serta pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor; 4) Membina, membimbing dan memberikan tugas dan arahan pada staff seksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam pelaksanaan tugas; 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi di lingkungan Unit Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta; 6) Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD; 7) Melaksanakan waskat terhadap staff seksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pajak commit user dan bea balik namatokendaraan bermotor;

43


digilib.uns.ac.id

9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD; dan 10) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. d. Seksi Pendapatan Lain-lain. Seksi pendapatan lain-lain memiliki tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pendapatan lain-lain antara lain: 1) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan


berkaitan dengan seksi sendapatan lain-lain; 2) Menyusun rencana kegiatan administrasi dan operasional seksi pendapatan lain-lain; 3) Menyelengarakan

administrasi

dan

pelaporan

atas

pendataan dan penerimaan pendapatan lain-lain; 4) Menyelegarakan administrasi dan pelaporan pendapatan lain-lain yang pemungutannya dilakukan oleh dinas-dinas; 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi di lingkungan Unit Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta; 6) Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD; 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di Surakarta; 8) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD

yang

berkaitan

pendapatan lain-lain; commit to user

44

dengan

tugas-tugas

seksi


digilib.uns.ac.id

9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD; dan 10) Melaksanakan

tugas-tugas

kedinasan

lainnya

yang

diberikan oleh atasan. Sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan antara lain: 1) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan


berkaitan dengan Seksi Pembukuan dan Pelaporan; 2) Menyelengarakan administrasi penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan pendapatan lain-lain; 3) Melaksanakan dan menyelengarakan administrasi dan pembukuan hasil kegiatan pemungutan pajak daerah dan pendapatan lain-lain; 4) Menyampaikan laporan online semua penerimaan pajak dan pendapatan lain-lain; 5) Menyiapkan dan menyampaikan laporan 10 harian, bulanan maupun tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan atas penetapan, penerimaan, dan tunggakan pajak daerah dan pendapatan lain-lain; 6) Melakukan administrasi Blokir Kendaraan Bermotor; 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi di lingkungan Unit Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset commit to user Daerah Surakarta;

45


digilib.uns.ac.id

8) Menindaklanjuti disposisi oleh kepala UP3AD; dan 9) Melaksanakan

tugas-tugas

kedinasan

lainnya

yang

diberikan oleh atasan. Sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. f. Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah. Seksi

Penagihan

dan

Pemberdayaan

aset

Daerah

mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pemberdayaan aset daerah, antara lain : 1) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan


berkaitan dengan Seksi Penagiahn dan Pemberdayaan Aset daerah; 2) Menyusun rencana kegiatan seksi penagihan; 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan pengiriman surat peringatan kepada Wajib Pajak yang bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia; 4) Menyiapkan surat teguran untuk disampaikan kepada Wajib

Pajak

atau

Retribusi

Daerah

yang

tidah

mengindahkan surat peringatan yang telah disampaikan; 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta; 6) Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD; dan 7) Melakukan pedataan dan menyelengarakan administrasi hubungannya dengan aset Provinsi Jawa Tengah yang berada di Surakarta. commit to user

46


digilib.uns.ac.id

Sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengaturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset daerah (UP3AD) Surakarta didasarkan pada amanat Pasal 6 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif berlaku untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dimana ditetapkan paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga Daerah diberikan kewenangan menentukan besarnya tarif progresif berdasarkan kemampuan masing-masing. Setiap Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif progresif untuk disesuaikan dengan keadaan Daerah masing-masing. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur pajak kendaraan bermotor tarif progresif hanya dikenakan pada kendaraan bermotor roda 4 (empat) sedangkan kendaraan roda 2 (dua) tidak dikenakan tarif progresif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur pengenaan pajak kendaraan bermotor tarif progresif pada kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan isi silinder mesin diatas 250cc (dua ratus lima puluh cc). Sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah commit Pajak to userDaerah mengatur pajak kendaraan Nomor 10 Tahun 2010 tentang

47


digilib.uns.ac.id

bermotor tarif progresif pada kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan isi silinder mesin diatas 500cc (lima ratus cc). Pemerintah

Daerah

provinsi

Jawa

Tengah

mengeluarkan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai aturan lanjutan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berlakunya Peraturan Daerah tersebut secara langsung menjadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami perubahan karena diberlakukan tarif progresif dalam pemungutannya. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah ditentukan bahwa kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) 200cc (dua ratus cc) ke atas dan / atau roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud didasarkan atas nama dan alamat yang sama. Pedoman pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset daerah (UP3AD) Surakarta berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur tersebut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor 973/7630/2011 berisi petunjuk teknis yang meliputi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyangkut teknis administrasi dimana petunjuk teknis tersebut menjadikan kesamaan pandang dan kesepahaman pengertian, yaitu dapat mempersempit perbedaan penafsiran yang dapat membias dari ketentuan perundangan yang berlaku. commit to user

48


digilib.uns.ac.id

3. Pelaksanaan

Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor

Tarif

Progresif oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta. a. Kondisi Umum. Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif merupakan wujud reformasi perpajakan yang terus dijalankan oleh Pemerintah. Kebijakan tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor

merupakan

langkah

positif

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah sebagai salah satu bentuk dalam peningkatan pendapatan Daerah. Dilakukannya kebijakan tersebut karena sifat Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif hanya akan berlaku pada wajib pajak yang mampu secara ekonomi sehingga penerapan kebijakan perpajakan tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor tidak akan berpengaruh pada keadaan

ekonomi Wajib Pajak yang

dikenakan tambahan tarif pajak. Asas-asas sistem perpajakan telah mampu dilaksanakan dalam dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif, karena telah terpenuhinya beberapa faktor pajak seperti yang diungkapkan Jim Chen dalam Jurnalnya yang berjudul Progressive Taxation: An Aesthetic And Moral Defense, yaitu: “ systems of taxation are assessed according to a wide range of normative criteria. As many as seven distinct factors figure in to tax policy: (1) ability to raise revenue, (2) practicality and workability, (3) horizontal equity (in the sense that taxpayers with equal incomes should pay equal amounts of tax), (4) economic stability, (5) vertical equity ( in the sense that tax system should reduce economic inequality), (6) economic efficiency, and (7) harmony between taxation and the broader political order. These seven categories can be simplified into four criteria identified by Adam Smith: certainty, simplicity, fiscal responsibility, and equity. They may be simplified even further inti three broad criteria: “ equity, efficiency, and simplicity.” commit to user

49


digilib.uns.ac.id

Terjemahan Bebas : “ sistem dari perpajakan di tafsir berdasarkan lebarnya jarak dari kriteria normatif. Sebanyak tujuh faktor nyata menggembarkan suatu kebijakan pajak.(1) kemampuan menaikkan pendapatan, (2) berdasarkan kenyataan dan pelaksanaan, (3) keadilan yang bersifat horizontal ( yang dimaksud adalah wajib pajak dengan pendapatan yang sama sebaiknya membayar pajak dengan jumlah yang sama) (4) stabilitas ekonomi, (2) keadilan yang bersifat vertikal ( yang dimaksud bahwa sistem pajak dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, (6) dayaguna ekonomi, (7) keselarasan antara perpajakan dan tatatertib politik yang lebih luas. Dari tujuh kategori tersebut dapat disederhanakan dalam 4 kriteria menurut adam smith : kepastian, kesederhanaan, tanggung jawab fiskal, dan keadilan. Hal itu mungkin dapat di sederhanakan lebih lanjut dalam tiga kriteria: “ keadilan, efisiensi, dan kesederhanaan” Asas keadilan tercapai dengan memberi kepastian keadilan yang telah dirancang dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatur mengenai penerapan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif yang sesuai dengan struktur tarif progresif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. Dapat dilihat dengan adanya Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif masyarakat yang berada dalam keadaan ekonomi sama dikenakan pajak yang sama, dengan adanya kebijakan perpajakan tersebut masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi kaya dengan dilihat dari kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya maka dikenakan tarif progresif agar Pemerintah memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Asas efisiensi terlihat dalam pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dimana hanya diterapakan pada kendaraan bermotor kepemilikan kedua dan seterusnya yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Asas kesederhanaan terlihat dalam pelaksanaan pemungutannya tidak merubah sistem yang commit to user sudah ada sebelumnya hanya perlu adanya penetapan objek pajak.

50


digilib.uns.ac.id

Sehingga memudahkan para pelayan pajak dalam melaksanakan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta tidak hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak yang berdomisili di Surakarta saja. Bagi Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Surakarta karena sudah menerapkan sistim online dalam pelaksanaannya. Dengan sistem online Wajib Pajak juga dapat mengetahui jumlah besaran Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar, serta tanggal jatuh tempo pembayarannya dengan cara mengirim Short Messange Servise (SMS) dengan cara mengetik : Jateng (spasi) Nomor polisi kendaraan bermotor yang dikirim ke nomor 9600 atau melalui e-mail kepada [email protected]. Dapat juga dilakukan dengan internet dengan membuka halaman internet di alamat http://dppad.jatengprov.go.id/pajak_kendaraan.html dengan hanya memasukkan nomor polisi kendaraan yang ingin diketahui jumlah besaran pajaknya. Sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Dalam hal melayani pembayaran Pajak Bendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Bank maka dilakukan kerjasama dengan Bank BRI dan Bank Jateng

yang dimaksud untuk mengurangi resiko

keuangan, setelah melakukan pembayaran melalui bank selanjutnya Wajib Pajak harus melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor commit to user

51


digilib.uns.ac.id

Kendaraan

(STNK)

di

Unit

Pelayanan

Pendapatan

dan

Pemberdayaan Aset Daerah setempat. Secara umum prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maka wajib pajak memiliki kewajiban membayar Pajak kendaraan Bermotor (PKB). Dalam wawancara dengan penulis, Bpk. Bambang Yulianto selaku kepala Seksi Pajak Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (12 Juni 2012) mengatakan “bahwa prosedur standar dalam pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan suatu sistem yang telah menjadi kebiasaan bagi petugas pelayan pemungutan pajak, sehingga pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif tidak terlalu membebani dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor”. Dimana proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat penyerahan berkas permohonan. Persyaratan yang harus dipenuhi pada saat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang bersamaan dengan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan asli, identitas pemilik kendaraan bermotor dan foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan terpenuhinya persyaratan tersebut maka dapat diserahkan pada bagian pendaftaran untuk kemudian ditetapkan besarnya pajak terhutang. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar setiap tahun sekali sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan berlaku untuk 5 (lima) tahun dengan setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Kepala Dinas Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan commit to user sebagai pelaksana tugas Dinas Aset Daerah (UP3AD) Surakarta

52


digilib.uns.ac.id

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah dalam palaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki kewajiban dan wewenang sebagai berikut: 1) Melaksanankan pendataan dan pendaftaran Kendaraan Bermotor; 2) Menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor; 3) Memungut, menagih, dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4) Menerima

dan

menolak

permohonan

pengurangan,

keringanan, dan pembebasan pajak; 5) Memberi

keputusan

terhadap

keberatan

pajak

atas

permohonan wajib pajak; 6) Memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 7) Melaksanakan ketetapan;

pembetulan;

dan

penghapusan

pembatalan; atau

pengurangan

pengurangan

saksi

administrasi pajak; 8) Menyetorkan penerimaan pajak ke Kas Daerah; 9) Mengusulkan penunjukan Bendaharawan Khusu Penerima Pajak Kendaraan Bermotor untuk ditetapkan oleh gubernur; dan 10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas setiap bulan kepada Gubernur.

b. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah , Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau commit to user menguasai kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

53


digilib.uns.ac.id

adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah. Tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor atau alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 11 dan 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak atas kepemilikan dan/ penguasaan kendaraan bermotor. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta adalah orang pribadi yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya. Terdiri atas roda 4 (empat) jenis sedan, jeep, minibus, microbus dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang memiliki kapasitas mesin 200cc (dua ratus cc) keatas termasuk dengan besaran 196cc (seratus sembilan puluh enam cc) sampai 199cc (seratus sembilan puluh sembilan cc) dikategorikan dalam klasifikasi 200cc (dua ratus cc) yang telah didaftarkan pada wilayah Surakarta. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah to user (UP3AD) Surakarta commit adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan

54


digilib.uns.ac.id

bermotor pribadi yang kedua dan seterusnya. Terdiri atas roda 4 (empat) jenis sedan, jeep, minibus, microbus dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang memiliki kapasitas mesin 200cc (dua ratus cc) keatas termasuk dengan besaran 196cc (seratus sembilan puluh enam cc) sampai 199cc (seratus sembilan puluh sembilan cc) dikategorikan dalam klasifikasi 200cc (dua ratus cc). Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor tersebut telah terdaftar di Provinsi Jawa Tengah. Tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan

kendaraan

bermotor

alat-alat

besar

yang tidak

dipergunakan sebagai angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor : 1) Kereta api; 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, antara lain tank, panser, water canon, truck pengangkut pasukan dan logistik; 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal

balik

dan

lembaga-lembagainternasional

yang

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; 4) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; 5) Kendaraan bermotor yang dikuasai negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita; dan 6) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif

adalah

orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor yang dapat digolongkan kedalam pengenaan tarif progresif. Pengertian memiliki adalah sebagaimana diatur dalam pasal 570 Kitab Undang-undang commit to user

55


digilib.uns.ac.id

Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan pengertian menguasai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1977 KUH Perdata. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dibebankan kepada orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, dan atau ahli warisnya. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut bertanggungjawab terhadap pelunasan pajaknya. Pajak Kendaraan Bermotor secara umum merupakan pajak yang bersifat objektif atau kebendaan berarti tidak melihat kondisi subjek atau pemilik kendaraan bermotor. Sehingga penerapan Pajak Kendaraan Bermotor tetap diberlakukan tinggi apabila wajib pajak memiliki kendaraan mewah walaupun berasal dari hadiah atau pemberian. Setelah diberlakukannya Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif maka ada pergeseran dari pajak bersifat objektif menjadi pajak

bersifat subjektif, karena pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif adanya ketentuan mengatur hanya dikenakan bagi kepemilikan kedua atau lebih dengan nama dan alamat yang sama. Dengan demikian berarti Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif melihat kondisi subjeknya. Data mengenai Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif tidak bisa dihitung secara pasti untuk jangka waktu yang lama. Tingginya transaksi jual beli kendaraan bermotor di masyarakat menjadikan selalu berubah-ubahnya jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Pada saat dilakukan validasi pertama Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif yang dilakukan DPPAD Jawa Tengah tercatat sebanyak 10.170 kendaraan roda dua dan 177.794 kendaraan roda empat. Sedangkan jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif yang telah commitdito user dilakukan pemungutan Unit Pelayanan Pendapatan dan

56


digilib.uns.ac.id

Pemberdayaan

Aset

Daerah

(UP3AD)

Surakarta

selama

dilaksanakan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dari bulan Januari sampai bulan Mei 2012 di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta terdapat 960 (sembilan ratus enam puluh)

Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif,

secara terperinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Objek

Kepemilikan Kepemilikan Kepemilikan Kepemilikan

Jumlah

2

3

4

5 dst

Januari – april 2012

560

114

26

54

754

Mei 2012

156

26

5

19

206

Jumlah

716

140

31

73

960

Tabel 1. Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif

Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dalam pelaksanaannya selama penelitian bulan mei 2012 terdapat 206 (dua ratus enam) Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Dengan rincian kendaraan bermotor roda 4 (empat) sejumlah 205 (dua ratus lima) objek dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) sejumlah 1 (satu) objek. Kecilnya jumlah objek untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) ini dipengaruhi oleh terlalu tingginya batasan isi silinder mesin kendaraan bermotor yang ditetapkan diatas 200cc (dua ratus cc) atau yang dapat digolongkan kedalamnya. Melihat kondisi ekonomi masyarakat di Surakarta seharusnya batasan minimal isi silinder mesin ditetapkan 150cc (seratus limapuluh cc) karena dalam keseharian masyarakat lebih menggunakan kendaraan dibawah batasan tersebut. Sehingga penyesuaian batasan isi silinder commit to user

57


digilib.uns.ac.id

mesin tersebut dapat meningkatkan Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif.

c. Sistem Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif. Penetapan tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menerapkan prinsip yang kuat membantu yang lemah. Masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dengan kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu untuk membayar pajak lebih besar. Dalam jurnalnya Jim Chen berpendapat mengenai Pajak Progresif secara umum, yaitu : “A degressive tax (a tax system that grants a fixed exemption to all taxpayers) and a graduated tax (a tax with ever increasing marginal rates) are both progressive in the sense that higher-income taxpayers pay proportionately greater amounts. Because it enables the poorest taxpayers to escape taxation altogether and imposes a lower effective rate on poorer taxpayers relative to their richer counterparts.” Terjemahan Bebas : “ Pajak degresive (suatu sistem pajak yang dibebankan tanpa pengecualian kepada seluruh wajib pajak) dan pajak graduated ( suatu sistem pajak yang mengikuti peningkatan tarif marginal) yang keduanya berlakunya tarif progresif mengikuti pendapatan tertinggi wajib pajak yang harus membayar lebih banyak besar jumlahnya secara proporsional. Karena hal itu memungkinkan wajib pajak paling miskin untuk tidak di pungut sama sekali dan menentukan tarif murah yang lebih efektif untuk wajib pajak yang miskin agar tetap seimbang dengan wajib pajak yang lebih kaya.” Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung dan dilaksanakan dengan dasar pemikiran bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak kekayaan, terlihat dari pendekatan commit to user perhitungan yang masih menggunakan faktor yang mempengaruhi 58


digilib.uns.ac.id

besarnya tarif pajak kendaraan bermotor berupa nilai jual kendaraan yang dilihat dari jenis kendaraan, fungsi, tahun, isi silinder, efisiensi transportasi, dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dengan adanya tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor maka faktor jumlah kepemilikan kendaraan bermotor menjadi faktor tambahan dalam perhitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatsi adanya besarnya prosentase penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan pribadi pertama ditetapkan paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen) sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya ditetapkan paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Dengan adanya pembatasan penetapan tarif pajak kendaraan bermotor terlihat bahwa adanya kewenangan kepada Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan tarif sesuai kemampuannya dalam menambah penerimaan pendapatan. Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dilakukan pada kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih dari satu dan merupakan orang pribadi atas kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis sedan, jeep, minibus, microbus dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang memiliki kapasitas mesin 200cc (dua ratus cc) keatas termasuk dengan besaran 196cc (seratus sembilanpuluh enam cc) sampai 199 (seratus sembilanpuluh sembilan) cc dikategorikan dalam klasifikasi 200cc (dua ratus cc). Kepemilikan berdasarkan nama dan alamat yang sama dan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan yang ditetapkan untuk urutan kepemilikan roda 2 dua dan roda 4 empat secara terpisah ditetapkan tarif sebagai berikut: commit to user 1) 2 % (dua persen) untuk kepemilikan kedua;

59


digilib.uns.ac.id

2) 2,5 % (dua koma lima persern) untuk kepemilikan ketiga; 3) 3 % (tiga persen) untuk kepemilikan keempat; dan 4) 3,5 % (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. Tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara berjenjang dimana setiap tingkat jumlah kepemilikan kendaraan bermotor ditentukan dengan tarif yang berbeda-beda. Adanya pembatasan penambahan besaran prosentase sampai tingkat kepemilikan kelima, dengan masih adanya persyaratan lainberupa syarat untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dapat dikenakan tarif progresif hanya pada kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang memiliki isi silinder mesin diatas 200cc (dua ratus cc). Sehingga pada dasarnya tidak menganggu daya beli seorang wajib pajak dan sesuai dengan daya pikul yang dapat dibebankan kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan. Hanya kepemilikan kendaraan bermotor orang pribadi yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Hal ini berkaitan dengan dukungan program pemerintah untuk menekan ekonomi biaya tinggi, menarik investor serta membangkitkan tingkat ekonomi daerah, sehingga untuk kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah tidak dikenakan tarif secara progresif.

d. Prosedur Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor. Sebelum melakukan pemungutan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif terlebih dahulu dilakukan langkah persiapan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta. Melakukan validasi tahap pertama terhadap database objek pajak progresif untuk nama dan alamat yang commit to user sama. Setelah didapat data base objek selanjutnya diurutkan tanggal

60


digilib.uns.ac.id

kepemilikannya. Sehingga dihasilkan rekap hasil validasi meliputi jumlah subjek dan objek yang terkena tarif progresif. Setelah diperoleh data yang akurat mengenai objek pajak progresif selanjutnya melakukan pelaporkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah melalui Bidang Pajak. Melakukan validasi tahap kedua dengan mengirim Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB) bekerjasama dengan PT. POS Indonesia, guna memperoleh konfirmasi dari wajib pajak apakah kendaraan bermotor tersebut masih dimiliki atau sudah dijual. Dengan diterimanya Super PKPB tersebut Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan konfirmasi mengenai status kepemilikan kendaraan bermotor yang dimilikinya dengan pengembalian Super KPKB yang berarti kendaraan

bermotor

yang

dimaksud

telah

dijual

atau

dipindahtangankan maka dapat dilakukan pemblokiran dan merubah status kepemilikan kendaraan bermotor setelah adanya validasi dari kasir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan adanya bukti berupa keterangan dari Wajib Pajak (WP) bahwa kendaraan bermotor yang dimaksud telah berganti kepemilikan. Menyediakan loket pelayanan pajak progresif untuk melayani konfirmasi secara langsung dengan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak menyatakan kendaraan bermotor sudah dipindah tangankan atau dijual, maka Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat surat pernyataan diatas materai, guna merubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor setelah divalidasi Kasi Pajak Kendaraan Bermotor. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak berupa surat kabar, baliho, spanduk, benner, atau leafet dan media elektronik. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset user Daerah (UP3AD) commit setelah tomelakukan langkah persiapan maka

61


digilib.uns.ac.id

bersama-sama dengan instansi terkait melakukan kegiatan pendataan kendaraan bermotor yang berada di dealer atau broker untuk diperjualbelikan dengan sasaran identifikasi kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan yang sudah terjual. Dilakukan juga operasi secara door to door atau razia di jalan umum terhadap kendaraan bermotor yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dimiliki atau dikuasai belum terdaftar atas namanya dan kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Sebagai

tindak

lanjut

dilakukan

pengiriman

Surat

Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran Aset Daerah guna mengingatkan jatuh tempo pembayaran Pajak kendaraan bermotor atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan mengidentifikasi adanya Kendaraan Bermotor yang sudah dipindah tangankan. Sedangkan pendataan kendaraan bermotor yang didaftarkan di kantor Bersama SAMSAT dilakukan oleh Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

e. Prosedur Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor diajukan oleh Wajib Pajak (WP) dengan mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan

Bermotor

(SPPKB)

atau

dokumen

lain

yang

dipersamakan (Form PJK 1). Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya dokumen pendaftaran makan Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melakukan pengesahan pendaftaran. Dalam pengajuan pendaftaran kendaraan bermotor Wajib Pajak harus memenihi syarat sabagai commit to user berikut:

62


digilib.uns.ac.id

1) Faktur dan kuitansi untuk kendaraan bermotor baru yang dimiliki atau dikuasai, serta Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk kendaraan bermotor baru roda 4 (empat) atau lebih; 2) Formulir A, B, atau C bagi kendaraan bermotor import atau beli dari kedutaan atau konsulat negara asing atau lembaga internasional; 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda jati diri yang sah; 4) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); 5) Salinan atau foto copy

akte pendirian dan keterangan

domisili bagi badan hukum atau yayasan; 6) Surat tugas untuk pendaftaran kendaraan bermotor milik Badan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota; 7) Surat Kuasa yang bermaterai cukup untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh pemiliknya; 8) Surat keterangan atau rekomendasi dari karoseri bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk; 9) Surat keterangan atau rekomendasi dari Instansi yang berwenang bagi kendaraan bermotor ubah status atau ubah fungsi; 10) Risalah Lelang dan kuitansi yang perolehannya berasal dari Lelang Negara atau Lelang atas perintah pengadilan; 11) Surat Keputusan Penghapusan dan Daftar Penghapusan kendaraan bermotor dari Gubernur, Bupati/Walikota dan tanda bukti pelunasan dari Kas Umum Daerah; 12) Kuitansi dari pemborong, Surat Penghapusan dan Daftar Penghapusan dari pejabat yang berwenang di lingkungan TNI/POLRI

untuk kendaraan to user Dump/Lelangcommit TNI/POLRI;

63

bermotor

berasal

dari


digilib.uns.ac.id

13) Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dan atau kuitansi untuk jual beli kendaraan bermotor mutasi dari luar wilayah kerja UP3AD; 14) Faktur, PIB, dan Kuitansi pembelian mesin untuk kendaraan bermotor ganti mesin; dan 15) Untuk lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

dilengkapi

akte

pendirian

dan

Surat

Ijin/rekomendasi/ketrangan dari instansi yang berwenang. Tenggang waktu pendaftaran kendaraan bermotor ditentukan sebagai berikut: 1) Kendaraan bermotor dalam hak milik untuk kepemilikan baru dihitung selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan, memiliki ketentuan sebagai berikut: 2) Kendaraan bermotor yang berasal dari dealer atau sub dealer dihitung sejak tanggal faktur; 3) Kendaraan

bermotor

yang

berasal

dari

Korps

Diplomatik/Konsulat, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan internasional dihitung sejak tanggal faktur atau kuitansi pembelian dari Badan Penyalur; 4) Kendaraan bermotor yang berasal dari Dump/Lelang TNI atau POLRI, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi yang dikeluarkan oleh pemenang lelang kepada pembeli; 5) Kendaraan bermotor yang berasal dari Lelang Negara dihitung sejak tanggal risalah lelang; 6) Kendaraan bermotor yang ubah bentuk dihitung berdasar tanggal surat keterangan ubah bentuk dari karoseri; dan 7) Kendaraan bermotor yang ubah fungsi dihitung sejak tanggal rekomendasi dari Instansi yang berwenang. 8) Kendaraan bermotor yang pindah dari dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah dihitung selama 30 (tiga puluh) hari commit to user

64


digilib.uns.ac.id

kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; dan 9) Kendaraan bermotor yang telah dimiliki atau dikuasai atau telah terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT setempat dihitung selama 1 (satu) hari kerja masa Pajak kendaraan Bermotor. Dalam pelaksanan pendaftaran kendaraan bermotor apabila terjadi

keterlambatan

pendaftaran

maka

dikenakan

sanksi

sebagaimana bagi kendaraan bermotor yang telah dimiliki atau dikuasai atau telah terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT setempat dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok Pajak kendaraan Bermotor terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Untuk pajak tahun-tahun lalu yang belum ditetapkan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Untuk masa pajak yang terakir (jatuh tempo) pada hari Minggu, hari libur nasional dapat didaftarkan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif. Dalam keadaan kahar (force majeur) dibebaskan dari sanksi administratif.

f. Tata Cara Penetapan Dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor. Pemungutan

Pajak

Kendaraan

Bermotor

dilakukan

bersamaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan penerbitan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor. Besaran ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah). Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari dalam maupun luar commit to user

65


digilib.uns.ac.id

Provinsi Jawa Tengah, maka Wajib Pajak harus melampirkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah Perhitungan tahun Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu hal masa Pajak Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka besarnya Pajak kendaraan Bermotor terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Apabila ada bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh, sedangkan dalam hal mutasi keluar Provinsi Jawa Tengah yang pendaftarannya terlambat sampai dengan 15 (lima belas) hari Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan nihil. Dasar pengenaan Pajak kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu: 1) Nilai Jual kendaraan Bermotor (NJKB); dan 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dandidasarkan atas nama dan alamat pemilik kendaraan bermotor pribadi yang sama. Adanya ketentuan terdiri dari kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200cc

(dua ratus cc) ke atas, termasuk

kendaraa roda 2 (dua) dengan besaran 196cc (seratus sembilan puluh enam cc) sampai dengan 199cc ( seratus sembila puluh sembilan cc) secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200cc (dua ratus cc) serta kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus dan Microbus. Urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif berdasarkan tanggal to user penyerahan, dimanacommit dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2

66


digilib.uns.ac.id

(dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah. Dimaksudkan agar mudah menetukan besarannya prosentase pajak karena setiap jenjang tingkat kepemilikan memiliki dasar pajak yang berbeda. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif ditetapkan sebesar: 1) 2 % (dua persen) untuk kepemilikan kedua; 2) 2,5% (dua koma lima persern) untuk kepemilikan ketiga; 3) 3% (tiga persen) untuk kepemilikan keempat; dan 4) 3,5% (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. Cara

untuk

menghitung

besaranya

Pajak

Kendaraan

Bermotor secara progresif terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Pajak Kendaraan Bermotor

dengan dasar pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut: 1) 1,5 % X (NJKB X Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama orang pribadi; 2) 2 %

X (NJKB X Bobot) untuk kepemilikan kendaraan

bermotor kedua orang pribadi; 3) 2,5 % X (NJKB X Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga orang pribadi; 4) 3 % X (NJKB X Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat orang pribadi; dan 5) 3,5 % X (NJKB X Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya orang pribadi. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berpedoman pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dasar pengenaan belum tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan commit to user pajak tersebut ditetapkan oleh Bermotor, maka dasar pengenaan

67


digilib.uns.ac.id

Kepala Dinas dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Bobot kendaraan bermotor yang dimaksud dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah hal yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dihitung berdasarkan faktor-faktor tekanan gandar, jenis bahan bakar dan jenis penggunaan, tahun pembuatan,dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor. Dimana jenis kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif semuanya ditetapkan sebesar 1 (satu). Berdasarkan jenisnya kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dapat dibedakan menjadi: 1) Mobil penumpang sedan, Jeep, Minibus dan Microbus; dan 2) Sepeda motor terdiri dari sepeda motor roda 2 (dua) yang memiliki kapasitas mesin 200cc

(dua ratus cc) ke atas,

termasuk kendaraa roda 2 (dua) dengan besaran 196cc (seratus sembilan puluh enam cc) sampai dengan 199cc ( seratus

sembila

puluh

sembilan

cc)

secara

teknis

dikategorikan dalam klasifikasi 200cc (dua ratus cc). Kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar daerah, Pajak Kendaraan Bermotor ditetpakan 12 (dua belas) bulan kedepan sejak tanggal pendaftaran. Apabila dalam perhitungan bulan ada kelebihan hari yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh sejak masa usai pajak. Pada saat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terjadi kesalahan penetapan, maka dilihat dari letak kesalahan penetapannya. Apabila kesalahan dilakukan oleh wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam pengisia Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau dokumen lain yang to user dipersamakan maka commit ditetapkan kembali dengan tambahan bunga 2%

68


digilib.uns.ac.id

(dua prosen) setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) bulan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang kurang dibayar. Jika terjadinya kesalahan penetapan dilakukan oleh Petugas, kekurangan penetapan dari Pajak Kendaraan Bermotor dibebankan kepada petugas tanpa dikenai sanksi administratif berupa bunga. Mutasi kendaraan bermotor dari dalam Provinsi Jawa Tengah maka Pajak Kendaraan Bermotor ditetapakan untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dilakukan pendaftaran. Apabila masa Pajak Kendaraan Bermotor atas nama pemilik lama masih berlaku, maka kelebihan pembayaran pajaknya akan diperhitungkan. Mutasi kendaraan bermotor dari luar Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Pajak Kendaraan Bermotor ditetapakn untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dilakukan pendaftaran. Meskipun masa Pajak Kendaraan Bermotor atas nama pemilik lama masih berlaku, namun kelebihan pembayaran pajaknya tidak diperhitungkan. Setiap pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor baik baru atau pendaftaran

ulang

diberikan

Nomor

Kohir

sesuai

dengan

golongannya. Nomor Kohir diberikan setiap tahun dimulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember, yang dimulai dengan nomor kohir 1 (satu). Pajak Kendaraan Bermotor tahun-tahun yang lalu ditetapkan dengan memberikan Nomor Kohir sama dengan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor tahun yang berjalan. Dalam pemberian Nomor Kohir dicantumkan nomor urut kohir, jenis kendaraan, bulan dan tahun ketetapan. Ketetapan yang tidak menambah objek kendaraan bermotor kohirnya tetap menggunakan nomor kohir tahun berjalan untuk kendaraan yang sama. Untuk ketetapan tahun berjalan, dalam kolom keterangan buku ketetapan ditambahkan penjelasan tentang jenis ketetapannya. Ketentuan yang timbul sebagai akibat adanya perubahan jenis kendaraan bermotor, diberikan nomor kohir baru. Untuk memudahkan pendataan terhadap penetapan-penetapan yang commit to user mengakibatkan berkurangnya jumlah objek pajak kendaraan

69


digilib.uns.ac.id

bermotor menurut jenisnya maka pada kolom keterangan buku ketetapan diberikan catatan khusus berupa Nomor Kohir lama.

g. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak (WP) membayar Pajak Kendaraan Bermotor kepada Bendahara Penerima Pembantu melalui kasir yang ditunjuk di loket pembayaran Kantor Bersama SAMSAT. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar lunas sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan. Perhitungan jatuh tempo pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding yang menyebabkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayar bertambah. Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan, maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atau Form PJK.3 dan dikarenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan atau paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari ketetapan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Apabila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif. Penundaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat diberikan kepada wajib pajak pengusaha angkutan umum orang dan angkutan umum barang. Penundaan pembayaran dapat diberikan selama 2 (dua) kali dalam 2 (dua) bulan bagi kendaraan bermotor yang Pembayaran commit Pajak to user Kendaraan Bermotor diatas Rp.

70


digilib.uns.ac.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bendahara Penerima Pembantu melalui kasir yang ditunjuk mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berupa Surat Ketetapan Tanda Bukti Pembayaran (SKTBP) yang dipersamakan sebagai SKPD, STPD atau SKPDLB dengan teraan mesin pembayaran dan wajib mengadministrasikan semua penerimaan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor. Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh bendahara penerima pembantu Pajak Kendaraan Bermotor dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ke rekening kas umum.Untuk jenis penerimaan PNBP dan SWDKLLJ Bendahara Penerima Pembantu dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja kepada petugas yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Tanda Setor yang telah ditentukan. Bendahara Penerima Pembantu pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib melaporkan semua hasil penerimaan penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dilampiri Surat Tanda Setor beserta lampirannya.

i. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor. 1) Untuk Ketetapan Yang Belum Terbayar Atau Tunggakan Kasir. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setiap akir bulan menginventarisir ketetapan yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, serta dibuatkan daftar tersendiri untuk diserahkan kepada Kepala Seksi commit to user

71


digilib.uns.ac.id

Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah guna dilakukan penagihan. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor terutang, maka Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) menerbitkan Surat peringatan Pertama (Form PJK 5). Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor terutang belum dilunasi, maka Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah menerbitkan surat peringatan kedua (Form PJK 6). Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua oleh Wajib Pajak. Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan apabila pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar dan dari hasil penelitian SPTPD, SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung. Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar, dikenakan saksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan commit sejak terutangnya pajak to danuser ditagih dengan STPD atau dokumen

72


digilib.uns.ac.id

lain yang dipersamakan. Bentuk isi dan tata cara penyampainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Diterbitkan Surat Peringatan Pertaman apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang. Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak dan pajak terhutang belum dilunasi, diterbitkan Surat Peringatan Kedua. Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima Wajib Pajak. Pajak Terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan Surat Paksa diterima Wajib Pajak , Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Jangka

waktu

10

(sepuluh)

hari

sejak

tanggal

pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Dinas mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengeluarkan Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. 2) Kendaraan Bermotor Yang Belum Melakukan Pengesahan Ulang. commit to user

73


digilib.uns.ac.id

Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan

Bermotor

(BBNKB)

yang

belum

melaksanakan Pengesahan Ulang dilakukan perincian dan dikelompokkan

dalam

bulan

kecamatan/kelurahan/desa,

dan

jatuh

tempo,

indentifikasi

lokasi

kendaraan

bermotor termasuk nama dan alamat Wajib Pajak. Berdasarkan data objek kendaraan bermotor belum melaksanakan

Pengesahan

Ulang

maka

Unit

Pelayanan

Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah melalui Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah mengirim surat peringatan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar segera melunasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan blanko yang telah ditentukan. Kendaraan bermotor yang belum juga melakukan Pengesahan Umum ditindak lanjuti dengan melakukan kegiatan penagihan secara aktif dengan mengadakan operasi secara door to door yang langsung kesasaran objek. Hasil dari kegiatan operasi

langsung

tersebut

untuk

masing-masing

objek

dituangkan dalam Berita Acara (BA) dengan kemungkinankemungkinan temuan sebagai berikut: a) Kendaraan bermotor rusak berat; b) Kendaraan bermotor sudah dipindahtangankan; c) Kendaraan bermotor hilang; dan d) Kendaraan bermotor masih dimiliki; Untuk

mendukung

kelancaran

jalannya

kegiatan

operasional penagihan aktif, dalam pelaksanaannya dilakukan penyusunan jadual kegiatan yang dibuat secara periodik dan berlanjut,

mempersiapkan

sarana

administratif,

perlunya

dukungan personal dan sarana mobilitas serta koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya menyangkut commit to user

74


digilib.uns.ac.id

keterlibatan aparat dijajaran Kelurahan/Desa serta dukungan pembiayaannya dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah. Tindak lanjut dari temuan dalam Penagihan Pajak kendaraan Bermotor yang tertuan dalam Berita Acara, kemudian dikelompokkan kasus per kasus dan ditindaklanjuti dengan serangkaian kebijakan penyelesain dilakuakan sebagai berikut: a) Kendaraan bermotor yang rusak berat, disarankan agar Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mengembalikan STNK ke Kantor Bersama Samsat dan Melunasi Pajak kendaraan Bermotor terutang, selanjutnya objek tersebut dimatikan; b) Untuk kendaraan bermotor yang terlibat pencurian dan hilang, disarankan agar pemiliknya melaporkan kepada pihak Kepolosian Republik Indonesia (POLRI) dan berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan yang dikeluarakan POLRI, pihak Kantor bersama SAMSAT memblokir data objek kendaraan tersebut; dan c) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dijual atau dipindahtangankan, pemilik agar membuat pernyataan tertulis, selanjutnya data kendaraan tersebut diblokir.

j. Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri atas pokok pajak dan saksi administrasi. Pengajuan keberatan Wajib Pajak dapat diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atas ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor harus dengan

alasan-alasan

yang

dapat

dipertanggung

jawabkan.

Keterlambatan mendaftar oleh Wajib Pajak dilakukan dengan tidak commit to user

75


digilib.uns.ac.id

adanya faktor kesengajaan dan alasan yang dikemukakan harus rasional dan mendasar. Dalam pelaksanaanya apabila data atau keterangan yang diberikan Wajib Pajak masih diragukan kebenarannya, maka Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara. Pengajuan keberatan atas ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor Wajib Pajak harus membuat permohonan tertulis oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan menyerahkan bukti pembayaran 50% (lima puluh persen) dari pajak terhutang. Apabila piutang Pajak Kendaraan Bermotor lebih dari 1 (satu) tahun maka bukti pembayaran senilai 50% (lima puluh persen) tersebut terdiri dari bukti pembayaran tahun berjalan dan selebihnya bukti pembayaran tahun lalu serta melampirkan bukti pendukung alasan yang diajukan.

k. Pengembalian

kelebihan

pembayaran

Pajak

Kendaraan

Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah melalui Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta dengan memuat nama, alamat, masa Pajak Kendaraan Bermotor , jumlah pengembalian, dan bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Setelah diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta membuat rekomendasi untuk proses pengembalian commit to user kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang diajukan

76


digilib.uns.ac.id

kepada Kepala

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Jawa Tengah. Proses pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dikabulkan dengan keluarnya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah,

maka

Kepala

Unit

Pelayanan

Pendapatan

dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan bisa dikompensasikan pada utang pajak lainnya. Apabila Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai utang Pajak Kendaraan Bermotor lainnya, kelebihan pembayaran Pajak kendaraan Bermotor langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki Wajib Pajak. Setelah

lewat

jangka

waktu

2

(dua)

bulan

sejak

diterbitkannya Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.

l. Kadaluwarsa Pajak Kendaraan Bermotor. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor. Kedaluwarsan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor tertangguh apabila sudah diterbitkannya Surat Peringatan dan Surat Paksa oleh Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset daerah (UP3AD) Surakarta serta adanya pengakuan utang Pajak Kendaraan commit to user

77


digilib.uns.ac.id

Bermotor dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang kedaluwarsa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke belakang dikenakan sanksi administratif berupa bunga setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Untuk ketetapan Pajak Bendaraan Bermotor 1 (satu) tahun kedepan dihitung sejak tanggal pendaftaran di Kantor Bersama SAMSAT dengan memperhatikan masa Pajak Kendaraan Bermotor. Penagihan atas ketetapan yang belum dibayar oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak mungkin ditagih lagi, karena penagihan sudah mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah kadaluwarsa kepada Gubernur Jawa Tengah.

m. Jumlah Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif. Untuk

melihat

jumlah

peningkatan

Pajak

Kendaraan

Bermotor tarif progresif, perlu penulis paparkan perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan yang pemungutannya dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian

Objek Pajak

PKB tarif progresif

Pendapatan

960

Rp. 2.198.007.675

PKB

145.882

Rp. 36.367.800.250

Jumlah keseluruhan

146.842

RP. 38.565.807.925

Tabel 2. Perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif commit to user dengan Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan. 78


digilib.uns.ac.id

Dari tampilan data tersebut dapat diketahui besarnya Pajak Kendaraan

Bermotor

tarif

progresif

terhadap

peningkatan

pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor . Terlihat dari bulan januari sampai mei 2012 terdapat sebanyak 960 Objek Pajak yang dikenakan tarif progresif.

Dapat dihitung jumlah

peningkatan pendapatan

sebesar Rp. 743.310.567,5. Sebagai gambaran besarnya hasil Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif yang pemungutannya dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta, akan penulis sampaikan data pemungutan selama bulan januari sampai bulan mei 2012, sebagai berikut:

Periode Pemungutan

Pendapatan

Januari – Mei 2012

sebelum progresif

Tambahan progresif

Kepemilikan 2

Rp. 1.407.739.500

Rp. 1.055.804.625

Rp. 351.934.875

Kepemilikan 3

Rp. 307.156450

Rp. 184.293.870

Rp. 122.862.580

Kepemilikan 4

Rp. 105.836.225

Rp. 52.918.112,5

Rp. 52.918.112,5

Rp. 377.275.500

Rp. 161.689.500

Rp. 215.586.000

Rp. 2.198.007.675

Rp. 1.454.706.107,5

Rp. 743.310.567,5

Kepemilikan 5 dst Jumlah

Tabel 3. Jumlah perbandingan peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif.

Selama ini alokasi penggunaan hasil penerimaan pajak tergantung dalam pembahasan penggunaan anggaran APBD antara to user Pemerintah Daerahcommit dengan DPRD. Sehingga banyak terjadi

79


digilib.uns.ac.id

penetapan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan upaya peningkatan manfaat pajak yang seharusnya dialokasikan lebih pada sektor-sektor penting dalam menyumbang pendapatan Pemerintah Daerah. Melihat pada pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan adanya kewajiban alokasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor kepada sektor publik berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Adanya penetapan kewajiban alokasi minimal 10% (sepuluh pesen) tidak terlepas dari adanya kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah dari adanya penerapan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif menjadikan peningkatan kemampuan pemerintah dalam membangun sarana jalan dan transportasi umum. pertumbuhan sarana jalan dan transportasi umum akan semakin seimbang dengan kepemilikan kendaraan pribadi yang pada akirnya akan meningkatkan perekonomian yang secara tidak langsung merupakan hasil dari penerapan pajak progresif pada kendaraan bermotor.

B. Permasalahan dan Hambatan yang Timbul dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis berupa hasil pengamatan

dan

wawancara

dalam

pelaksanaan

pemungutan

Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif serta pelayanan terhadap Wajib Pajak di Unit Pelayanan pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta adalah sebagai berikut: 1. Sistem Komputerisasi Pendataan Data Base Objek Pajak Kendaraan commit to user Bermotor Tarif Progresif Kurang Akurat.

80


digilib.uns.ac.id

Pada saat pendataan awal objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dengan mendata subjek Pajak Kendaraan Bermotor yang berdasarkan nama dan alamat yang sama masih terdapat kelemahan pada sistem pendataannya. Dimana sistem komputer tidak bisa mendata nama yang sama dikarenakan adanya penulisan gelar pada salah satu nama yang terdaftar dalam kepemilikan kendaraan

bermotor.

Misalkan

didaftarkan

menggunakan

pada

dengan

kepemilikan

lengkap

disertakan

pertama gelar,

sedangkan kepemilikan kedua didaftarkan atas nama yang sama tetapi tidak dicantumkan gelar oleh pemilik kendaraan bermotor. Sehingga sistem komputer tidak bisa mendata nama yang sama tersebut dan menjadikan tidak dikenakannya tarif progresif pada kendaraan bermotor tersebut. 2. Sistem Administrasi Pendataan Data Base Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif kurang akurat. Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif sangat tergantung dari proses administrasi penetuan objek pajak progresif didasarkan pada nama dan alamat yang sama. Selama ini dasar penetuan nama dan alamat yang sama hanya pada KTP yang digunakan Wajib Pajak pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Banyak Wajib Pajak yang seharusnya terkena Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif tidak dikenakan secara progresif karena sistem administrasi KTP yang belum sempurna. Masih banyaknya KTP ganda dan belum selesainya pelaksanaan E-KTP oleh Pemerintah menjadikan kurang maksimalnya administrasi pendataan data base Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. 3. Tingkat kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Rendah. Pandangan Wajib Pajak yang menganggap pembayaran pajak adalah

beban

menyebabkan adanya penghindaran terhadap commit toBermotor user pengenaan Pajak Kendaraan tarif progresif. Wajib Pajak

81


digilib.uns.ac.id

yang seharusnya dikenakan tarif progresif karena kepemilikan kendaraan bermotor kedua melakukan perubahan status kepemilikan kendaraan bermotor kepada istri atau anaknya yang belum memiliki kendaraan bermotor agar tidak dikenakan tarif progresif. 4. Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Rendah. Jumlah objek pajak yang seharusnya dikenakan tarif progresif setiap kali sering terjadi perubahan yang dikarenakan tingginnya arus jual beli kendaraan bermotor.Rendahnya partisipasi masyarakat terlihat

banyaknya

yang tidak

langsung

melaporkan

status

kepemilikan kendaraan bermotor setelah adanya transaksi jual beli kendaraan bermotor. Sehingga banyak Wajib Pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan sebagai Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif karena memiliki kendaraan kedua tidak dapat dilakukan karena ternyata kendaraan pertama sudah dipindah tangankan. 5.

Sulitnya

perubahan

Status

Hukum

Kepemilikan

Kendaraan

Bermotor yang BPKB di kuasai Pihak Ketiga. Perubahan status hukum kepemilikan kendaraan bermotor banyak terhalang dengan dikuasainya BPKB oleh pihak ketiga. Banyak terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor yang belum dilakukan balik nama tetapi sudah diajukan kredit oleh pemilik baru pada pihak leasing. Masalah muncul ketika pemilik pertama memiliki kendaraan lagi dan dalam hal ini kendaraan yang baru tersebut secara otomatis akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif karena pada data base merupakan kepemilikan kedua walaupun sebenarnya adalah kepemilikan pertama. 6. Data Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Kendaraan Bermotor yang kurang akurat. Data dalam Surat Pemberitahuan Kepada Pemilik Kendaraan commitkesalahan to user dalam jumlah besaran Pajak Bermotor banyak terjadi

82


digilib.uns.ac.id

Kendaraan Bermotor yang harus dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Sehingga dalam pelaksanaan pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor jumlah penetapan pajak dan yang tertera dalam Super PKPB tidak sama. 7.

Kurang telitinya Wajib Pajak setelah mendapat super PKPB. Saat setelah diterimanya Super PKPB oleh wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mengembalikan Super PKPB kepada Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset daerah Surakarta apabila ternyata kendaraan sudah dipindahtangankan. Pemberian Super PKPB dilakukan untuk mengetahui status kepemilikan kendaraan bermotor untuk dikaitkan dengan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Tetapi kenyataan dilapangan banyak Wajib Pajak yang mengembalikan Super PKPB dan menandatanganinya dengan tidak memahami isi dari Super PKPB tersebut, sehingga dilakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor. Setelah adanya pemblokiran kendaraan bermotor terjadi protes oleh Wajib Pajak dengan tidak bisanya melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

8.

Hambatan

teknis

dalam

Pemberian

Pelayanan

Pembayaran

Kendaraan Bermotor. Masalah teknis yang sering timbul dalam pelaksanaan pelayanan kepada Wajib Pajak misalnya kerusakan sistem komputer, matinya aliran listrik.Kendala teknis tersebut menjadikan pemberian layanan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menjadi terganggu. 9.

Keterbatasan Petugas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif memerlukan lebih banyak adminitrasi yang menjadikan keterbatasan petugas pajak dalam menjalankannya. Mengakibatkan kelancaran dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi commit to user terganggu. Keterbatasan petugas pajak dan sarana yang menunjang

83


digilib.uns.ac.id

tidak sebanding dengan jumlah pelayanan yang harus dilakukan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam pembayaran sehingga pemberian layanan memakan waktu yang relatif lebih lama.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta dalam Menghadapi Masalah yang Timbul dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif sebagai berikut: 1. Melakukan Validasi secara berkelanjutan terhadap administrasi pendataan data base Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Untuk memperbaruhi dan keakuratan Wajib Pajak yang terkena tarif progresif Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta melakukan administrasi pendataan data base Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif secara berkelanjutan. Dengan adanya pembaruan data Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif diharapkan dapat menyempurnakan data base yang sudah ada. Dengan disediakannya loket pelayanan Pajak Progresif untuk melayani konfirmasi secara langsung dari Wajib Pajak. 2.

Melakukan pemblokiran Pajak Kendaraan Bermotor. Pemblokiran Pajak Kendaraan Bermotor dilakuakan apabila ada konfirmasi dari Wajib Pajak bahwa kendaraan bermotor tersebut commitApabila to user hanya kendaraan kepemilikan telah dipindahtangankan.

84


digilib.uns.ac.id

pertama yang sudah dipindahtangankan maka proses pemblokiran dilakukan dengan menyerahkan foto kopi KTP Wajib Pajak. Pemblokiran dilakukan dengan pengesahan form cetak pemblokiran untuk Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dan diataranya telah dipindatangankan. Pengajuan pemblokiran kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh pemilik yang terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Dengan

pemblokiran diharapkan kendaraan bermotor segera dirubah status kepemilikannya untuk memperlancar pendataan data base Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif baik melalui media cetak dan media

elektronik.

Diharapkan

masyarakat

memahami

adanya

pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dan diharapkan mengetahui ketentuan dan

tujuan pemberlakuan tarif progresif

sehingga Wajib Pajak yang terkena tarif progresif tidak melakukan tindakan untuk menghindari Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. 4.

Menyempurnakan data dalam Super PKPB. Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta dengan melakukan pengecekan kembali pada saat Wajib Pajak melakukan pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga terjadi penyesuaian jumlah nominal yang sebenarnya harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

5.

Melakukan konfirmasi dari Wajib Pajak pada saat mengembalikan Super PKPB. Pada saat Wajib Pajak mengembalikan Super PKPB yang telah ditandatangani maka petugas pajak melakukan konfirmasi bahwa commit to user

85


digilib.uns.ac.id

penandatanganan dalam Super PKPB dimaksudkan merupakan konfirmasi

bahwa

kendaraan

bermotor

sudah

dijual

atau

dipindahtangankan. Sehingga Wajib Pajak yang kurang teliti dapat dihindari dengan adanya konfirmasi tersebut. 6.

Perbaikan dan penggatian sarana secara berkala. Perbaikan dan penggatian sarana yang mendukung pelayanan pembayaran kendaraan bermotor secara berkala meminimalkan terjadinya gangguan teknis seperti kerusakan komputer dan matinya aliran listrik. Keadaan sarana dan prasarana yang siap pakai menjadikan pelayanan pembayaran kendaraan bermotor menjadi lancar.

7.

Melakukan penambahan petugas pelayanan pajak. Penambahan petugas pelayanan pembayaran pajak dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan anggaran dinas. Dilakukan dengan mengusulkan kepada Kepala DPPAD Jawa Tengah agar segera mungkin dilakukan penambahan formasi pegawai pelayanan pajak di UP3AD Surakarta.

commit to user

86


digilib.uns.ac.id

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar hukum berlakunya Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif di Unit Pelayana Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011. Sehubungan perlunya adanya petunjuk teknis bagi aparat pemungut pajak maka dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/7630/2011. Sistem

pemungutan

Pajak

Kendaraan

Bermotor

tarif

progresif

menggunakan Sistem Official Assessment dimana berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif memerlukan langkah persiapan yang dilakukan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah dengan melakukan validasi terhadap data base objek Pajak Progresif untuk mengetahui nama dan alamat yang sama guna diurutkan tanggal kepemilikannya setelah itu melakukan pengiriman Super PKPB guna memperoleh konfirmasi tentang status kepemilikan kendaraan yang terdaftar atas nama Wajib Pajak. Selain itu juga menyediakan loket pelayanan Pajak Progresif

untuk melayani

konfimasi secara langsung dengan Wajib Pajak. Sistim penerapan Tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara berjenjang dimana setiap tingkat jumlah kepemilikan kendaraan bermotor ditentukan dengan tarif yang berbeda-beda untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya. Adanya commit to user pembatasan penambahan besaran prosentase tarif progresif sampai

87


digilib.uns.ac.id

tingkat kepemilikan kelima, dengan masih adanya persyaratan lain berupa syarat untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua)

yang dapat

dikenakan tarif progresif hanya pada kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang memiliki isi silinder mesin diatas 200cc (dua ratus cc). Sehingga pada dasarnya tidak menganggu daya beli seorang wajib pajak dan sesuai dengan daya pikul yang dapat dibebankan kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan. 2. Kendala yang dihadapi dilapangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif di Unit Pelayana Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta berupa : a) Sistem komputerisasi pendataan data base objek pajak kendaraan bermotor tarif progresif kurang akurat; b) Sistem administrasi pendataan data base objek pajak kendaraan bermotor tarif progresif kurang akurat; c) Tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor tarif progresif rendah; d) Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai pajak kendaraan bermotor tarif progresif rendah; e) Sulitnya perubahan status hukum kepemilikan kendaraan bermotor yang bpkb di kuasai pihak ketiga; f) Data surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor yang kurang akurat; g) Kurang telitinya wajib pajak setelah mendapat Super PKPB; h) Hambatan teknis dalam Pemberian Pelayanan Pembayaran Kendaraan Bermotor; dan i) Keterbatasan Petugas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Upaya

yang

dilakukan

oleh

Unit

Pelayanan

Pendapatan

dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta untuk mengatasi hambatan yang timbul sebagai berikut : commit to user

88


digilib.uns.ac.id

a) Melakukan validasi secara berkelanjutan terhadap administrasi

pendataan data base Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif; b) Melakukan pemblokiran Pajak Kendaraan Bermotor; c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat; d) Menyempurnakan data dalam Super PKPB; e) Melakukan konfirmasi dari Wajib Pajak pada saat mengembalikan Super PKPB; f) Perbaikan dan penggatian sarana secara berkala; dan g) Melakukan penambahan petugas pelayanan pajak.

B. SARAN

1. Dalam rangka mengoptimalkan peranan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah disarankan

perlunya

melakukan

intensifikasi

pemungutan

Pajak

Kendaraan Bermotor melalui penyempurnaan administrasi data base Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif

dengan lebih

meningkatkan pengawasan dan mekanisme pemungutan agar optimal dalam menjaring seluruh Wajib Pajak yang terkena tarif progresif. 2. Guna mencapai keadilan yang lebih mendasar serta mencapai tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif seharusnya tidak hanya sebatas menentukan nama dan alamat yang sama munggunakan KTP, melainkan menggunakan Kartu Keluarga dalam penentuan subjeknya, diharapkan untuk menghindari pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor kepada anggota keluarga lainnya untuk menghindari pajak progresif. 3. Perlu adanya pengaturan yang tersendiri secara terperinci dalam pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif tentang adanya pengecualian badan hukum. Adanya para pelaku usaha kecil tidak commit to user berbadan hukum yang menjadi Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif 89


digilib.uns.ac.id

progresif. Banyak kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh pelaku usaha kecil dalam menjalankan usahanya terkena pajak progresif. Ini jelas terlihat tidak sesuai dengan adanya pengecualian khusus pada badan yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi biaya murah. 4. Perlunya dilakuakan perubahan ketentuan yang mengatur mengenai Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Pada kendaraan roda 2 (dua) yang berkapasitas mesin 200cc (dua ratus cc) keatas dinilai terlalu tinggi untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, inilah yang mengakibatkan sedikitnya jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif roda 2 (dua). Seharusnya batasannya disesuaikan pada kapasitas mesin 150cc (seratus limapuluh cc) dinilai lebih mencerminkan keadaan masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi. 5. Perlunya pembatasan tahun kendaraan bermotor dalam pengenaan objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Pembatasan tahun dalam jangka waktu tertentu diperlukan untuk menghindari pengenaan objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif terhadap kendaraan yang telah dianggap tidak mewah lagi.

commit to user

90


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Bohari. 2002. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : Raja Grafindo. Burhan Ashofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. Erly, Suandy. 2005. Hukum Pajak : Edisi Kedua. Jakarta :Salemba 4 H.A.W. Widjaja. 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta. Heribertus Sutopo. 2002. Metode Kualitatif bagian II. Surakarta : UNS Pers. Jaja Zakaria. 2005. Perjanjian Penerapan Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jim Chen. 2012. Progressive Taxation: An Aesthetic And Moral Defense. University of Louisville Law School Louisville, KY 40292. Jusuf Anwar. 2004. Makalah Seminar Nasional “Tantangan Implementasi Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Membangun Ekonomi Daerah, Sheraton Mustika Hotel, Program Magister Ekonomika UGM, Yogyakarta, hal.5. 4 Juni 2005. Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta Tahun 2011; UP3AD Surakarta. 2012. Lexy J Moleong. 2002. Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. M.E. Retno Kadarukmi.2011. Tinjauan Yuridis Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikaitkan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Administrasi Bisnis (2010), Vol.6, No.2: hal. 169–178. M. Subana dan Sudrajat.2001. Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung : Pustaka Setia. Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Marihot P. Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. RajaGrafindo Persada. commit to user

91

Jakarta :


digilib.uns.ac.id

Miyasto. 1997. Makalah Seminar Nasional “ Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 6 Desember 1997 Muhammad Iqbal Hasan. 2002. Metodologi Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Sindian Isa Djajadiningrat. 1960. Hukum Pajak dan Keadilan. Bandung : Eresco. Siswanto Sunarno.2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Syaukani. 2000. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah. Yogyakarta : Gerbang Dayaku. Soerjono Soekamto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press) Sutrisno Hadi. 1995. Metodologi Research I Cetakan XVIII. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Widhayani Dian Pawestri. 2011. Fungsi Tarif Pajak Progresif Atas Kendaraan Bermotor. Thesis, Universitas Airlangga. Woro Wiryaningtyas Asih. 2009. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Palayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (Up3ad) Kabupaten Pemalang. Thesis, Universitas Diponegoro.

commit to user

92

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents