SINKRONISASI PENGATURAN BENTUK BADAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BENTUK BADAN HUKUM IDEAL BAGI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh Ikhsan Assegaf Anshori NIM. E0012195
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
i
ii
iii
iv
ABSTRAK
Ikhsan Assegaf Anshori, E0012195. 2016. SINKRONISASI PENGATURAN BENTUK BADAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BENTUK BADAN HUKUM IDEAL BAGI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis taraf sinkronisasi pengaturan bentuk badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), serta menganalisis bentuk badan hukum ideal bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR-BKK). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif terhadap taraf sinkronisasi horizontal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan (library research), sementara teknik analisis bahan hukum dilakukan berdasarkan metode silogisme melalui pola berpikir yang bersifat deduktif dengan menggunakan premis mayor dan premis minor. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat ketidaksesuaia n pengaturan bentuk badan hukum dalam UU Perbankan dengan UU Pemerinta ha n Daerah, sehingga berlaku asas lex posterior derogat legi priori, yaitu UU Pemerintahan Daerah sebagai peraturan yang terkemudian mengesampingkan UU Perbankan sebagai peraturan yang terdahulu. Perlu dilakukan sinkronisas i horizontal antara UU Perbankan dengan UU Pemerintahan Daerah terkait pengaturan bentuk badan hukum demi terciptanya sistem hukum yang baik (principles of legality) dalam rangka mewujudkan bentuk badan hukum ideal bagi PD. BPR-BKK. Bentuk badan hukum ideal bagi PD. BPR-BKK adalah Perseroan Terbatas dalam konsep Perusahaan Perseroan Daerah. Melalui Perusahaan Perseroan Daerah, PD. BPR-BKK akan mudah mengakumulasikan modal dalam jumlah besar dan murah. Pemerintah daerah berposisi sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga memiliki power dan interest dalam RUPS yang dapat menyeimbangka n arah kebijakan PD. BPR-BKK dalam mengejar keuntungan dan melakukan pelayanan untuk kemanfaatan umum (public uitilities dan public service). Melalui bentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah, PD. BPR-BKK akan menegakan pilar Arsitektur Perbankan Indonesia. Kata Kunci: Sinkronisasi, Bentuk Badan Hukum, Perusahaan Daerah.
v
ABSTRACT
Ikhsan Assegaf Anshori, E0012195. 2016. SYNCHRONIZATION THE REGULATION OF THE LEGAL FORM IN THE BANKING LAW WITH THE LOCAL GOVERNMENT LAW IN ORDER TO MAKE AN IDEAL LEGAL FORM FOR REGIONAL COMPANY OF DISTRICT CREDITOR AGENCY FROM PEOPLE’S CREDITOR BANK. Faculty of Law Sebelas Maret University. The Research aim is to determine and analyze the level of synchronization the regulation of the legal form in Law Number 10 Year of 1998 Concerning on The Amendment of Law Number 7 Year of 1992 Concerning on Banking (Banking Law) and Law Number 23 Year of 2014 Concerning on Local Government (Local Government Law), along with analyze the ideal of legal form for Regional Company of District Creditor Agency from People’s Creditor Bank (PD. BPR-BKK). This Research is a normative legal research on the level of the horizontal synchronization, which has prescriptive and applied characters. The approach uses statute approach and the conceptual approach. The legal sources which used are the primary legal materials, secondary legal materials, and socio-legal materials. The legal materials were collected using literary study technique (library research), while the legal materials analysis technique was performed by using method of syllogism through deductive thinking model by using the major premise and the minor premise. Based on this research it can be seen that there is incompatibility of the regulation regarding the legal form between the Banking Law with the Local Government Law, so it applies the principle of lex posterior derogat legi priori which is the Local Government Law as the latter regulations override the Banking Law as the previous regulations. It is necessary to do the horizontal synchronization between the Banking Law with the Local Government Law related to the regulation of the legal form for the realize of a good legal system (principles of legality) in order to make an ideal legal form for PD. BPR-BKK. An ideal legal form for PD. BPR-BKK belongs to Limited Liability Company in the concept of the Regional Liability Company. Through the Regional Liability Company, PD. BPR-BKK it will be easy to accumulate the large amount of financial capital and it will be cheaper. The local government has a position as the majority shareholder, so it has the power and interest in the GMS and can balance a policy direction of PD. BPR-BKK to get profits and perform services for the benefit of the public (public uitilities and public service). Through the Regional Liability Company, PD. BPR-BKK will contribute in making Indonesian Banking Architecture Foundations. Keywords: Synchronization, Legal Form, Regional Company.
vi
HALAMAN MOTTO
Sasongko Jati Aja sira age-age nandangi pakaryan gede, Utawa ngarep-ngarep tekane pakaryan gede, Amarga pakaryan gede iki arang tekane. Kang kerep sira sandung iku pakaryan kang cilik-cilik, Sira aja ngremehake marang pakaryan cilik-cilik iku, Sebab yen sira durung kulina nandangi pakaryan kang gampang, Kepriye Anggoniro bakal nandangi pakaryan kang agel, Mulane, samubarang kang tinemu ing tanganira, lakonana temen-temen ing ati suci, Atasna awit Karsaning Gusti, Amarga ora ana pakaryan ing donya iki kang ora atas Karsaning Pangeran, nadyan kang katone remeh-temeh pisan.
Jangan engkau menginginkan segera melaksanakan pekerjaan besar, Atau mengharapkan datangnya pekerjaan besar, Karena pekerjaan besar jarang datang. Yang sering engkau jumpai adalah pekerjaan kecil-kecil, Engkau jangan meremehkan pekerjaan kecil-kecil, Karena jika engkau belum terbiasa dengan pekerjaan yang mudah, Bagaimana engkau akan mampu melaksanakan pekerjaan yang sulit. Oleh karena itu, segala yang engkau temui di tanganmu, Laksanakanlah dengan sungguh-sungguh dalam hati yang suci, Atas namakan Kuasa Tuhan, Karena tidak ada pekerjaan di dunia yang tidak karena Karsa Tuhan, Meski yang kelihatan remeh-temeh sekalipun. (Nugroho J. Setiadi)
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Penulis dengan sepenuh hati mempersembahkan karya yang sederhana ini kepada: 1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak, yang senantiasa memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk umat-Nya. 2. Kedua orangtua penulis, Bapak Mughofir dan Ibu Nurhayati, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan balutan rasa cinta dan kasih sayang, serta senantiasa mengiringi tumbuh dan kembang penulis dengan panjatan doa yang tiada hentinya. Tiada kata dan perbuatan yang sebanding untuk membalas kebaikan-kebaikan, keringat, dan pengorbanan kalian. Kiranya satu langkah perjuangan ini dapat menghapus sejenak peluh dan lelah pengorbanan itu dan menggantikannya dengan rangkaian senyum dan kebahagiaan. 3. Kakak penulis, Tuti Alawiyah Anshori, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk melakukan perubahan yang lebih baik. 4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
viii
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisa n hukum (skripsi) yang berjudul: “SINKRONISASI PENGATURAN BENTUK BADAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BENTUK BADAN HUKUM IDEAL BAGI PERUSAHAAN DAERAH
BANK
PERKREDITAN
RAKYAT
BADAN
KREDIT
KECAMATAN”. Penulisan hukum (skripsi) ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih derajat sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Univers itas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penyusuna n penulisan hukum (skripsi) ini, serta pihak-pihak yang menjadi bagian penting selama penulis melakoni perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, diantaranya: 1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor beserta jajaran Pimpina n Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan beserta jajaran Pimpina n Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Suranto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangka n waktu dan tenaganya untuk saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran dalam proses alih ilmu pengetahuan, sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 4. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberikan bimbingan, arahan,
ix
serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 5. Ibu Lushiana Primasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan stimulus bagi penulis dengan suntikan motivas i, bimbingan, dan berbagai nasihat sehingga penulis merasakan kenyamanan dan semangat yang begitu luar biasa selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah mendidik dengan berbagai asupan ilmu pengetahuan, sehingga mencetak penulis sebagai insani intelektual yang bercirikan profesional dan bermoral. 7. Segenap Pegawai di Sub-Direktorat Konsultasi Hukum Keuangan Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terkhusus kepada Ibu Puji Mangesti K. Asri, S.H. selaku Kasie Konsultasi Hukum Keuangan Daerah Yang Dipisahkan (KHKD YD), yang telah memberikan berbagai literatur dan berkenan untuk saling berdiskusi serta membimbing penulis dalam membangun legal opinion yang menunjang penulisan hukum (skripsi) ini. 8. Ibu Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H. dan Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2004 yang telah memberikan
sokongan
Beasiswa
Pilar
04,
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 9. Kedua orangtua penulis, Bapak Mughofir dan Ibu Nurhayati, yang tidak pernah lelah untuk mencurahkan kasih sayang dan doa dalam romansa hangatnya keluarga yang harmonis ini, serta senantiasa memberi dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis. 10. Kakak penulis, Tuti Alawiyah Anshori, yang selalu memberikan semangat ketika penulis menemui titik kebuntuan, serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 11. Keluarga besar Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) “Principium” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah mengajarkan dan membimbing penulis untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi penulisa n
x
ilmiah, juga atas sumbangsih ilmu penelitian yang sangat bermanfaat dalam menunjang penulisan hukum (skripsi) ini. 12. Keluarga Besar Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, terkhusus kepada Mas Aldi, Mas Daud, Mas Haeckal, dan Mas Yogo yang telah memberikan pengalaman bagi penulis dalam hal berorganisas i, berargumentasi, dan seni untuk membangun sebuah jaringan. 13. Rekan-rekan seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode JuliAgustus 2015 di Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur: Alviansyah, Anjar, Davis, Diah, Reni, Rizqa, dan Shonif, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini, tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Anissa Restuti Amalia atas canda dan tawanya yang senantiasa menghibur penulis. 14. Rekan-rekan dalam Divisi Perlengkapan pada Kepanitiaan Pekan Hukum Nasional (PHN) 2015: Akbar, Andre, Angga, Ermi, Febrian, Handy, Luthfan, Marthin, Roi, Sigit, Surya, Swastika, dan Yogie. Semangat patriotis, humanis, dan nasionalis dari kalian telah memantik semangat penulis untuk mengerjakan proposal rencana penelitian hingga akhirnya penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan. 15. Rekan-rekan seperjuangan
dalam Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM)
Periode Januari-Februari 2016 di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia: Enty, Tamrin, dan Wulan, terima kasih atas kebersamaan dan solidaritas yang telah melukiskan makna persahabatan sesungguhnya bagi penulis, dan dengan bersenang hati berkenan untuk mendengarkan keluh-kesah penulis selama penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini. 16. Teman-teman penulis dalam Super Family Group: Atika, Hana, Karissa, Lely, Nabila, dan RM, yang telah mewarnai rutinitas penulis, sehingga penulis semakin bersemangat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 17. Teman-teman penulis di Kos Perdamaian: Adam, Alwi, Angga, Bagus, Bayu, David, Indra, Prafitri, Rahmat, Reza, Ronald, Rusita, Satrio, Mas Adit, Mas Aji, Mas Dika, Mas Faizal, Mas Gema, Mas Ian, Mas Jefri, Mas Rizki, Mas Sesar,
xi
Mas Tito, dan Mas Andro yang telah memberikan nuansa indah selama penulis merantau di Kota Surakarta, untuk bersama-sama berjuang menggapai cita-cita. 18. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2010, angkatan 2011, angkatan 2012, dan angkatan 2013 yang sudah barang tentu tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan corak baru dalam hiruk-pikuk aktivitas penulis selama duduk di bangku perkuliahan. 19. Siti Aminah, yang telah menyuguhi penulis dengan wejangan-wejangan yang sangat memotivasi ketika rasa kejenuhan dan kegelisahan datang menyelimuti, juga dengan besar hati telah berkenan untuk saling mencurahkan isi hati. 20. Semua pihak terkasih yang sudah barang tentu tidak dapat disebutkan satupersatu, yang telah banyak membantu dan mendukung sehingga penulisa n hukum (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Semoga yang tidak tertera dalam lembar ini, dapat tertera namanya di undangan perkawinan. Sebuah pepatah mengatakan: “Tiada gading yang tak retak”. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi substansi
maupun
teknik
penulisan.
Oleh karena itu,
penulis
mengharapkan saran maupun kritik yang konstruktif untuk penyempurnaannya. Akhir kata, penulis berharap kiranya penulisan
hukum (skripsi) ini dapat
memberikan manfaat bagi kepentingan penulisan selanjutnya oleh akademisi, praktisi, elemen pemerintahan, maupun masyarakat umum. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Surakarta, 16 Mei 2016 Penulis
Ikhsan Assegaf Anshori
xii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................
iv
ABSTRAK ..........................................................................................................
v
ABSTRACT ........................................................................................................
vi
HALAMAN MOTTO ......................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... viii KATA PENGANTAR.........................................................................................
ix
DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ............................................................................................... xv DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xvii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ..........................................................................
1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 10 C. Tujuan Penelitian..................................................................................... 10 D. Manfaat Penelitian................................................................................... 11 E. Metode Penelitian.................................................................................... 12 F. Sistematika Penulisan Hukum................................................................. 19 BAB II TINJAUAN PUSTAKA....................................................................... 22 A. Kerangka Teori atau Konseptual ............................................................. 22 1. Tinjauan tentang Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan ....... 22 2. Tinjauan tentang Badan Hukum........................................................ 34 3. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Daerah ................................... 46 4. Tinjauan tentang Bank Perkreditan Rakyat....................................... 59 B. Kerangka Pemikiran ................................................................................ 71 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 76
xiii
A. Taraf Sinkronisasi Pengaturan Bentuk Badan Hukum dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .............. 76 B. Bentuk Badan Hukum Ideal bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR-BKK)............. 131 BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 207 A. Simpulan.................................................................................................. 207 B. Saran ........................................................................................................ 208 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 211
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Halaman Perbedaan Bentuk Hukum Badan Usaha yang Badan Hukum dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum.…...……………………….…
54
Tabel 2
Kegiatan Usaha BKK pasca Pengukuhan menjadi BPR…….….….
67
Tabel 3
Presentase Penguasaan dan Laba Bersih BUMD berdasarkan Kategori Usaha Tahun 2014……….…………………….………...
Tabel 4
Pengaturan BUMD dalam UU Perbankan dan UU Pemerinta ha n Daerah…………………………….……………………………….
Tabel 5
89
Jumlah BPR Berdasarkan Badan Hukum Skala Nasional Tahun 2015 ….….…….……….………….….…….…………………….
Tabel 8
87
Ketentuan mengenai Bentuk Badan Hukum dalam UU Perusahaan Daerah dan UU Pemerintahan Daerah ….….….….……………….
Tabel 7
84
Ketentuan mengenai Bentuk Badan Hukum dalam UU Perbankan dan UU Pemerintahan Daerah……………………….…………….
Tabel 6
79
Peraturan
Perundang-Undangan
yang
Memuat
105
Pengaturan
mengenai Bentuk Badan Hukum bagi BUMD……………………. 109 Tabel 9
Peraturan
Perundang-Undangan
yang
Memuat
Pengaturan
mengenai Bentuk Badan Hukum bagi Perbankan ….….….……… 110 Tabel 10
Sinkronisasi Horizontal mengenai Pengaturan Bentuk Badan Hukum dalam UU Perbankan dan UU Pemerintahan Daerah….….
126
Tabel 11
Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti……………….……. 140
Tabel 12
Inventarisasi Peraturan Daerah tentang Pendirian
Perbankan
Mikro di Indonesia ….….….……………………………………... 143 Tabel 13
Perbedaan BPR dengan Koperasi ….….….………………………. 162
Tabel 14
Perbandingan BUMN dan BUMD ….….…….…………………... 174
Tabel 15
Perbandingan Perusahaan Umum dan Perusahaan Umum Daerah...
177
Tabel 16
Bidang Usaha Perusahaan Umum pada BUMN dan BUMD.…...…
180
Tabel 17
Perbandingan Perseroan dalam UU Perseroan Terbatas, UU BUMN, dan UU Pemerintahan Daerah…………………………… 186
xv
Tabel 18
Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Pengaturan Bentuk Badan Hukum………………………………... 197
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Halaman Tata Susunan Norma Hukum Negara (die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen) …….….….………...……...
Gambar 2
Gambar 3
Jenis
dan
Hierarki
Peraturan
Perundang-Undangan
24
di
Indonesia……………………………………………………….
25
Bagan Kerangka Pemikiran ……………………………………
71
xvii
