Penghasilan dari usaha di luar profesi dokter *) Misalnya: a. Usaha apotek; b. Rumah makan; c. Toko *) dapat bersifat final apabila memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan Antara lain: a. pengurus atau pimpinan rumah sakit atau klinik; b. pegawai tetap di rumah sakit, universitas (dosen), atau perusahaan.
Penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final Antara lain: a. komisi, hadiah atau imbalan lain, misalnya dari produsen obatobatan dan alat kesehatan; b. royalti; c. sewa harta selain tanah/bangunan; d. penghargaan dan hadiah; e. keuntungan dari penjualan/pengalihan harta.
Penghasilan dari luar negeri Antara lain: a. dividen; b. royalti; c. bunga, d. honor sebagai dokter di luar negeri.
Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Antara lain: a. warisan; b. bagian laba dari firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham; c. pembayaran klaim asuransi jiwa, asuransi dwiguna, kecelakaan, kesehatan dan beasiswa.
Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final Antara lain: a. bunga tabungan atau deposito; b. dividen; c. penjualan saham di bursa efek; d. sewa tanah dan/atau bangunan. Outline
KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DOKTER
DAFTAR HITUNG BAYAR LAPOR
DAFTAR
ORANG PRIBADI (Dokter) Syarat Subjektif Syarat Objektif
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Wilayah tempat tinggal
Pasal 2 PP Nomor 74 Tahun 2011
Caranya: 1. Menyampaikan formulir permohonan secara langsung ke KPP 2. Menyampaikan formulir permohonan melalui kantor pos/jasa pengiriman ke KPP 3. Melalui internet dengan menggunakan e-registration
Outline
Pasal 2 PP Nomor 74 tahun 2011 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013
HITUNG
1. Penghasilan Neto dari: a. kegiatan usaha dan pekerjaan bebas Rp .......... b. pekerjaan Rp .......... c. dalam negeri lainnya Rp .......... d. luar negeri Rp .......... + Jumlah Penghasilan Neto Rp .......... dikurangi: 2. Zakat/ sumbangan keagamaan yang wajib Rp .......... 3. Kompensasi Kerugian Rp .......... 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp .......... + Jumlah Pengurang Penghasilan Neto Rp .......... Penghasilan Kena Pajak Rp .......... 5. PPh Terutang (Penghasilan Kena Pajak x tarif Pasal 17 UU PPh) Rp .......... 6. Kredit Pajak Rp .......... 7. PPh Kurang/(Lebih Bayar) Rp ..........
Dapat diperoleh dengan 2 cara: 1. menyelenggarakan pembukuan; atau 2. menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Norma). peredaran usaha yang lebih dari atau sama dengan Rp 4.800.000.000 dalam setahun wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 14 ayat (2) UU PPh)
Dokter menyelenggarakan pembukuan Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya 3M Penghasilan Bruto: seluruh penghasilan yang diterima dokter sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai dokter. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M): biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai PPh Final.
Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya 3M antara lain: Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha; Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi; Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (untuk OP); Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta; Kerugian dari selisih kurs;
(Pasal 6 UU PPh)
28
Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (lanjutan) • Sumbangan khusus untuk : - Penanggulangan Bencana Nasional, - Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, - Pembangunan infrastruktur sosial, - Fasilitas pendidikan , dan - Pembinaan olahraga.
(Pasal 6 UU PPh jo. PP No. 93 Tahun 2010)
29
Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya yang tidak termasuk 3M antara lain: Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP OP Penggantian/imbalan pekerjaan/jasa yg diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan Pajak penghasilan Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wp atau orang yang menjadi tanggungan Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan Pasal 9 UU PPh
Dokter menggunakan Norma Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto x Norma Besarnya persentase Norma untuk pekerjaan bebas dokter *): No.
Daerah
Persentase
1.
10 Ibu kota Provinsi (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak)
50%
2.
Ibu kota Propinsi lainnya
50%
3.
Daerah lainnya
50%
*) PER-17/PJ./2015
Syarat-syarat penggunaan Norma Dokter dapat menggunakan Norma apabila: 1. jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kurang dari Rp4.800.000.000,00 setahun; 2. memberitahukan penggunaan Norma kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
• Ditentukan berdasarkan penghasilan neto yang tertera dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja atas penghasilan dokter sebagai pegawai tetap. • Penghasilan Neto tersebut dihitung dengan cara penghasilan bruto (gaji, tunjangan, bonus, penghasilan lainnya), dikurangi dengan: 1. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto; maksimal Rp6.000.000,00 setahun); 2. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
• Penghasilan selain dari usaha/pekerjaan bebas dan pekerjaan serta bukan merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Final. • Antara lain: - bunga pinjaman; - royalti; - Sewa (selain tanah dan/atau bangunan) - Hadiah/penghargaan; - Keuntungan dari penjualan/ pengalihan harta.
• Pelaporan dan penghitungan penghasilan neto dari Luar Negeri (LN): - untuk penghasilan dari usaha di LN dilaporkan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut sebesar laba usaha yang diperoleh; - untuk penghasilan selain dari usaha dilaporkan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut sebesar penghasilan yang diterima. • Pajak Penghasilan (Income Tax) yang dibayar atau terutang di LN atas penghasilan dari LN dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan UU PPh.
• Keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis. • Bagi Wajib Pajak yang telah menikah (sebagai suami/kepala keluarga) berlaku penggabungan penghasilan dari seluruh anggota keluarga: 1. Penghasilan atau kerugian istri dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan, kecuali: a. penghasilan tersebut semata-semata dari bekerja pada satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21; dan b. pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suaminya atau anggota keluarga lainnya. 2. Penghasilan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun) digabung dengan penghasilan orang tuanya.
3. Penggabungan Penghasilan Suami-Istri - Kewajiban PPh atas penghasilan keluarga merupakan tanggung jawab kepala keluarga (suami); - Apabila: a. suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau b. istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (suami dan istri memiliki NPWP yang berbeda), penghitungan PPh dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban PPh sebanding dengan besarnya penghasilan neto.
Zakat/ Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib
Kompensasi kerugian
• Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib kepada lembaga/badan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah • Dibuktikan dengan dokumen pembayaran
• Berlaku bagi Dokter yang menyelenggarakan pembukuan • Kerugian pada suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
• Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah tanggungan
PTKP
(PER-33/PJ/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/PJ/2012) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persatuan Islam, LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, 10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, 12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia,
13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, 14. LAZ Baituzzakah Pertamina, 15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), 16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 17. LAZIS Muhammadiyah, 18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), 19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI), 20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan 21. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP).
Keterangan
PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak
54.000.000
Tambahan pegawai kawin
4.500.000
Tambahan anggota keluarga sedarah & semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat, maksimum 3 orang
4.500.000
Pasal 1 PMK No. 162/PMK.011/2012
(Mulai 1 Januari 2016)
WP Tidak Kawin
Kode
PTKP
WP Kawin
Kode
PTKP
0 Tanggungan
TK/0
54.000.000
0 Tanggungan
K/0
58.500.000
1 Tanggungan
TK/1
58.500.000
1 Tanggungan
K/1
63.000.000
2 Tanggungan
TK/2
63.000.000
2 Tanggungan
K/2
67.500.000
3 Tanggungan
TK/3
67.500.000
3 Tanggungan
K/3
72.000.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung
Kode
PTKP
0 Tanggungan
K/I/0
112.500.000
1 Tanggungan
K/I/1
117.000.000
2 Tanggungan
K/I/2
121.500.000
3 Tanggungan
K/I/3
126.000.000
PPh terutang = tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak. Tarif PPh Orang Pribadi: NO.
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF
1.
s.d. Rp50.000.000,00
5%
2.
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00
15%
3.
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00
25%
4.
Di atas Rp500.000.000,00
30%
Pasal 17 UU PPh
Pemotongan dan/atau pemungutan PPh: - PPh Pasal 21 (Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan). - PPh Pasal 22 (Pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya) - PPh Pasal 23 (Pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan/atau bangunan) Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (angsuran PPh Pasal 25) PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24)
Kredit Pajak PPh Pasal 24 • Besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah yang lebih kecil antara: a. PPh yang dipotong/dibayarkan di luar negeri; atau b. Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN).
Batas maksimum KPLN =
Penghasilan di Luar Negeri x PPh Terutang Penghasilan Kena Pajak
Jika Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari pada Penghasilan di Luar Negeri: -- Batas maksimum KPLN adalah sebesar PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak 44
PPh Kurang Bayar: - PPh terutang > kredit pajak - Kekurangan pembayaran (PPh Pasal 29) harus dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan ke KPP. PPh Lebih Bayar: - PPh terutang < kredit pajak
Outline