PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMIBIDANG HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL
Supanto, Prasetyo Had! Purwandoko, Harjono, Setiono
Abstract
The aimsofthisstudyis to understand lawsandregPulation relatedwith thearrangement ofcomputer softwarepiracy, study the suitability between the nationallawand globalization development, and describe penal policyformulation. Research methodologyaredescriptive researchandthelaws research are normativelyand sociologically, so, it uses the soclo-legal andjuridical-criminology approaches, in the first year research especially uses secondary data sources, especially the law documents, by purposive determined informant The data collection is done by interview, library study, and group discussion. The analysis techniqueby usinginventarization, identification, arrangement law principal and finding the doctrinedone by inductive-analytic. Besides that, theoriticahreconstruotion anddata-analytic are done by qualitative ap proach. The conclusion obtained inglobalization era places the state is no longermonopolizethe power because a lot of non-governmentinstitutions which also follow to influence to arrange the international relations, like WTO. Globalization shows the crime development like the transnational crime include the crime related with intellectual property right especially computer software piracy. Indonesia alreadyhas completelegislation productaboutintellectual property right. The termofcriminal act of computersoftware piracyis not officially In the law, actually as the deed digress the exclusive creatorrights to multiplies and announce that be done unauthorized.
Keywords: intellectual property rights, globalization, computersoftware, criminal policy
Pendahuluan
Kualitas produk perlu pengembangan dalam skala standar internasional, sebagaimana pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual (HaKI) merupakan suatu contoh harmonisasi hukum, yang dilaksanakan sebagai konsekuensi Indonesia mengitkui WTO, khususnya keikutsertaannya dalam kesepakatan TRIPs (Trade Related Aspects Intellectual Property Rights, including Tradein Counterfeit Goods). Indonesia telah melakukan penyesuaian penuh hukum HaKI. Kualitas produk ini bila tidak diperhatikan dapat berekses merugikan dan bahkan mencelakakan konsumen. Kajian mengenai
kualitas produk selalu terkait dengan konsumen karena setiap produkpastimengalir sampaidimanfaatkan konsumen. Pelanggaran sebagai perilaku penyimpangan peraturan di bidang HaKI mengenai perangkat lunak komputer merupakan economic crime, diupayakan penanggulangannya di antaranya Yustisia Edisi Nomor 71 Met- Agustus 2007
dengan sarana penal (hukum pidana), dalam kerangka kebijakan hukum pidana. Masalah pokok dalam hukum pidana menyangkut perbuatan yang dicela, pertanggungjawaban, dan sanksi pidana. Keseluruhannya itu terangkumdalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (penal policy), yang akan dimanfaatkan untuk menangani pembajakan perangkat komputer. Ini untuk memberikan perlindungan para pencipta, pemrogram perangkat lunakkomputeryang semakin pesat perkembangan pemakaiannya dalam segala aspek kehidupan. Juga dimaksudkan untuk mendorong kreativitas dan peningkatan karya
intelektual masyarakat Oleh karena itu jangan sampai diganggu oleh pihak-pihak yang memanfaatkan teknologiuntuk membajak atau memperbanyak dan mengumumkan tanpa hak dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
Pengembangan Kebijakan Hukum Pidana
39
