Sidang ke-922004
Laporan IV (1) Konperensi Perburuhan Internasional
Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia pokok ke 4 dalam agenda
Kantor Perburuhan Internasional
,t
Hak Cipta @ Kantor Perburuhan Internasional 2003 Pertama terbit tahun 2003
Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak cipta Dunia (universal copyright convention). walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerlemahan, surat
lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions;, Intemational cH-lzll c*neva 22, switzerland, atau melalui Kantor ILo di ,aka(a. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.
labour office,
ISBN 92-2-8t3036-9
,akart4 Kantor Perburuhan Internasional, 2fi)3 Ditedemahkan ilari Hutttaa resources dcvelopmear and trainiag Intcrnational l-abqrr Confercncs 92d Session 2fiX, Report IV(l)
Sesuai dcngan tda cara P€rscdkahn Bangse-bangsa pcncanEman informasi dalam plblikasipublikasi ILo bcscna sajian bahan tulisan yang Erdapar di dalamnya sama seiali tidak
rncnccrminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan InternaEional mengenai informasi yang bertcnaan dcngan $atus hukum suatu negara, dacrah atau wilayeh atau kekuasaan rcgara tcrsebut, atau status hukum pihat-pihak yang berwcnang dari negara icrscbut, aiau yang bcrkenaan dengan pcnentuan batas-baras negara terscbut Dalam publikasi-publikasi IIJO rers€bur, setiap opini yang berupa anikel, kajian dan bentuk kontribusi tcrolis lainnya, yang tclah diakui dan ditardatangani oHr masing-masing penulisnya, scpenuhnya menjadi tanggung jawab rnasing-masing penulis tersebuL pemuatan aiar pblikasi opini tersebut tidak kcmudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tcrs€but. Penyebutan nama perusahaan, produk dan proscs yang bersifat komcrsil juga tirrak berarti bahwa Kanlor Perburuhan Intemasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk
atau proses tersebut. sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak kemudian dapat dianggap iebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor perburuhan Internasional. Publikasi-punlikasi ILo dapat diperoleh melalui penyalur-penyalur buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILo di berbagai negara atau langsung melalui Kantor pusat ILo dengan alamat ILo Publications, lntemational labour office, cH-l2l I Geneva 22, switzerland atau melalui Kantor ILo di Jakarta dengan alamat Gedung pBB, t antai 5, Jl. M.H. Thamrin 14, Jakarta 10340. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail:
[email protected] ;
[email protected] Kunjungi website kami: www.ilo.orgy'publns ; www.un.or.idlilo Dicetak di Jakarta, Indonesia
DAFTARISI
PrNoasuruaN Tsrs vaNc
DrusulxnN
.
.. ..
. ill*"T 3
Rekomendasi yang diusulkan mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya .......... 1l
manusia
PENDAHULUAN Pada tanggal 18 Juni 2003 Konperensi Perburuhan Internasional, yang mengadakan pertemuan di Geneva pada Sidangnya yang ke-91 mengambil
resolusi sebagai berikut: Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Intemasional, Setelah mengadopsi laporan Panitia yang ditunjuk untuk mempertimbangkan pokok ke-4 dalam agenda,
Setelah secara khusus menyetujui kesimpulan umum untuk membuat sebuah Rekomendasi mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia berdasarkan konsultasi dengan para wakil pemerintah; Memutuskan bahwa materi pokok yang berjudul "Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia" harus dimasukkan ke dalam agenda pada sidang tetap berikutnya untuk diskusi yang kedua kalinya, dengan maksud untuk mengadopsi Rekomendasi.
Berdasarkan resolusi ini dan sesuai dengan pasal39, paragaf 6 Agenda
Tetap Konperensi tersebut, serta atas dasar diskusi pertama oleh Konperensi, Kantor harus mempersiapkan teks Rekomendasi yang diusulkan serta mengkomunikasikannya kepada para pemerintah sehingga sampai kepada mereka paling tidak dua bulan sebelum penutupan Sidang Konperensi yang ke-91, meminta mereka untuk menyatakan, dalam waktu tiga bulan dan setelah mengadakan konsultasi dengan organisasi-organisasi
pengusaha dan buruh yang paling mewakili, apakah mereka ingin mengusulkan perbaikan atau membuat tanggapan. Tujuan laporan ini adalah untuk meneruskan teks Rekomendasi yang diusulkan kepada para pemerintah berdasarkan Kesimpulan-kesimpulan yang ada, yang diadopsi oleh Konperensi pada Sidangnya yang ke-91.
Sesuai dengan agenda tetap Konperensi, setiap perubahan atau tanggapan terhadap teks yang diusulkan harus diserahkan sesegera mungkin, dan paling lambat sudah harus diterima di Kantor di Geneva pada tanggal 30 November 2003. Para pemerintah, yang tidak mengajukan
perubahan atau tanggapan harus memberitahu Kantor pada tanggal yang sama apakah mereka menyetujui teks yang diusulkan tersebut sebagai
dasar pembicaraan yang dapat diterima untuk didiskusikan oleh
2
Konperensi pada Sidangnya yang ke-92.
Menurut artikel ke-39, paragraf 6, Agenda Tetap Konperensi, pemerintah diminta untuk berkonsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja/buruh yang paling representatif sebelum memberikan jawaban akhir mereka, serta memberitahu organisasiorganisasi mana yang telah diajak berkonsultasi. Pasal 5(lXa) mengenai Konvensi Konsultasi rripartit (Standar Perburuhan Internasional ), lg7 6 (no. 144), juga mensyaratkan diadakannya konsultasi ini bagi negaranegara yang telah meratifikasi Konvensi No. 144. Hasil konsultasi ini harus direfleksikan dalam jawaban pemerintah.
Teks usulan
TBKS YANG DIUSULKAN Teks Rekomendasi yang diusulkan mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia diberikan di bawah ini. Teks ini didasarkan
pada Kesimpulan-kesimpulan yang diusulkan, yang diadopsi oleh Konperensi Perburuhan Internasional pada Sidangnya yang ke-91 (selanjutnya disebut "Kesimpulan-Kesimpulan"). l.aporan Panitia Sumber Daya Manusia, yang ditunjuk oleh Konperensi untuk mempertimbangkan pokok ini (selanjutnya disebut "Panitia"), dan catatan mengenai diskusi pada pembahasan pleno dimuat dalam Catatan Sementara Konperensi (Catatan Sementara No. 19 dan26)t. Beberapa perubahan konsep telah dimasukkan ke dalam usulan teks dalam proses untuk menyesuaikan Kesimpulan-kesimpulan yang Diusulkan
dengan gaya yang biasanya digunakan untuk membuat konsep Rekomendasi. Ada beberapa perubahan editorial lanjutan yang dibuat atas Rekomendasi yang diusulkan tersebut untuk lebih memperjelas keselarasan kedua versi bahasa resmi atau untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan tertentu. Dalam komentar berikut ini, Kantor akan mencari penjelasan mengenai masalah-masalah yang mungkin timbul selama diskusi-diskusi di dalam Panitia dan pembahasan pleno atau yang timbul setelah membaca Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan tersebut secara lebih cermat. Kantor belum mengusulkan formulasi baru atau melakukan perubahan
besar terhadap teks Rekomendasi karena ada pembicaraan bahwa Rekomendasi tersebut akan diadopsi. Kantor meminta para Anggota untuk memberikan gambaran mengenai pokok-pokok tersebut serta mengajukan tanggapan-tanggapan mereka untuk dimuat dalam Laporan IV (2), yang harus disiapkan oleh Kantor sesuai dengan pasal 39, paragraf 7, dari Agenda Tetap Konperensi.
I Naskah ini digandakan dalam Catatan ltporan Konperensi Perburuhan Internasional dalam sidangnya yang ke-91, dan dapat juga dicari di situs Kantor Perburuhan Intemasional: www.ilo.org. Salinan-salinan naskah ini akan dikirim berdasarkan permohonan ke Unit Distribusi, ILO, CH-l2l l, Geneva,22.
Teks usulan
Rekomendasi yang Diusulkan Unale,N
Uvuu
Berdasarkan komentar-komentar tertentu yang dikemukakan pada akhir diskusi mengenai Kesimpulan-kesimpulan yang Diusulkan, Kantor mencatat bahwa mungkin terdapat banyak pengulangan dalam teks yang diadopsi. Memasukkan pokok-pokok yang sama dibawah judul-judul yang berbeda dan menyatakan pokok-pokok tersebut dengan istilah-istilah yang agak berbeda dapat memberi kesan bahwa ada perbedaan substansi. Misalnya, berbagai aspek pelatihan sebelum-kerja telah dikemukakan beberapa kali dalam beberapa paragraf dari teks ini dan mungkin perlu dijelaskan apakah aspek-aspek ini saling melengkapi atau merupakan pengulangan. Di samping itu perlu dipertanyakan mengapa rumusan ..dalam kerjasama dengan para mitra kerja sosial" dipakai dalam beberapa kasus sedangkan rumusan "dengan keterlibatan para mitra kerja sosial" atau "berdasarkan konsultasi dengan para mitra kerja sosial" digunakan dalam kasus-kasus yang lain. Tanggapan dari para Anggota mengenai kemungkinan penggabungan teks tersebut dapat menghindari adanya arti ganda yang mungkin muncul. Muxeonnuau (Pokok 8 dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulknn)
Karena istilah "baik secara kuantitas dan kualitas" sudah terkandung dalam istilah "pekerjaan yang layak", maka istilah terdahulfl tersebut dihilangkan. (Pokok 9(a) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)
Apabila Konvensi-konvensi dicantumkan dalam teks, Rekomendasi yang menyertainya juga dicantumkan. Oleh karena itu, Kantor meminta para Anggota untuk menanggapi apakah subparagrafharus disusun ulang
sehingga terbaca: "Konvensi Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1975; Konvensi dan Rekomendasi mengenai Kebijakan Kerja' 1964 dan Rekomendasi Kebijakan Kerja (Ketetapan Tambahan), 1984; dan Konvensi dan Rekomendasi Cuti Pendidikan yang Dibayar, 1974".
6
Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia
TurueN, CerureN, onN DBnNtst
Paragraf (Pokok
l0 dan
I
Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)
Kantor tetap memakai istilah "konsisten dengan, dan melengkapi,,, namun meminta para Anggota untuk menanggapi apakah paragrafnya akan lebih jelas bila kata-kata "dan melengkapi" dihapus. Paragraf 3 (Pokok
l3 (a) dnri Kesimpulan-Kesimpulan
yang Diusulkan)
Subparagraf (d) Kantor mengusulkan perubahan pada teks menjadi : ......kemajuan di dalam dan antara perusahaan-perusahaan...." dari pada "....kemajuan di dalam perusahaan dan antara pekerja4n-pekerjaan...". para Anggota diminta untuk menyatakan apakah perbaikan teks ini dapat diterima. Paragraf 5
(Pokok l4(c) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diisulkan) Subparagraf (c)
"Kerangka kerja pedoman" digunakan dalam anak kalimat ini, tetapi artinya tidak langsung dapat dimengerti dengan jelas. para Anggota diminta untuk menanggapi penggunaan istilah ini. Poragraf 5 (Pokok 14 (h) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)
Beberapa perbaikan, untuk menambahkan serangkaian subparagraf tambahan pada paragraf ini, diadopsi pada Sidang Konperensi perburuhan Internasional yang ke-91 (2003). Hasilnya, sub paragraf ini menjadi tidak terpakai dan telah dihapus.
Teks usulan
Paragru{ 5
(Pokok l4(i) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan) Subparagraf (h) Kantor mengusulkan penyusunan kembali kata-kata pada akhir kalimat menjadi: "Kerangka kerja harus tanggap terhadap perkembangan teknologi dan tren yang ada di pasar kerja yang terus berubah dengan menghargai perbedaan-perbedaan regional dan lokal serta konsisten secara nasional." Diminta tanggapan-tanggapan mengenai apakah perbaikan naskah bisa diterima. Paragraf 5
(Pokok l4(m) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulknn) Subparagraf
(l)
Karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan "lembaga dialog sosial",
Kantor meminta para Anggota untuk menanggapi apakah kalimat
:
"memberikan dukungan pada para mitra kerja sosial untuk memungkinkan mereka mengikuti pelatihan mengenai dialog sosial" dapat diterima. PeNceN{sANcAN DAN PsLRrsnNaeN
KrsueKAr.r PnNoloxer neN Pm.erHeN
Paragraf 6 (Pokok 15 dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)
Kata-kata dalam paragraf ini telah disusun kembali untuk menambah kejelasan. Sekarang menjadi : "Para Anggota harus menetapkan dan mempertahankan sistem pendidikan dan pelatihan yang terkoordinasi dalam konsep pembelajaran seumur hidup, dengan komitmen untuk terus memperbaikinya, dengan memperhitungkan tanggung jawab utama
pemerintah di bidang pendidikan dan pelatihan sebelum-kerja serta pelatihan bagi penganggur dan mengakui peran para mitra kerja sosial dalam pelatihan lanjutan. Pendidikan dan pelatihan sebelum-kerja meliputi pendidikan wajib belajar, yang menggabungkan pengetahuan dasar,
kemampuan membaca dan menulis, keterampilan berhitung serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tepat guna."
Pengembangan dan pelatihnn sumber daya manusia
Paragraf 8 (Pokok 17 dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulknn) Kata-kata dalam paragraf ini telah disusun kembali menjadi : "Investasi dalam pendidikan dan pelatihan harus mempertimbangkan tolok ukur dari negara-negara, daerah-daerah, dan sektor-sektor yang sebanding." Istilah "tolok ukur-tolokukur" mengandung arti bahwamereka merupakan pusat
orientasi. PeNcsrvrsANcaNr KETERAMpTLAN DAN KolaperENsl PBrgRre neN
Menrxe
YANG SEDANG
Paragraf
Troax Bexrnre
l0
(Pokok I9(k) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan) Subparagraf
()
Karena paragraf
ini
menjelaskan peran pemerintah untuk
mempromosikan pelatihan bagi para pegawainya sendii, apakah teks yang brbunyi: "....juga memberikan kesempatan pelatihan yang sama kepada semuo pekcrja" mengacu kepada pegawai-pegawai pemerintah saja atau semua pekerja di sektor pemerintah dan swasta? Para Anggota diajak untuk menanggapi dan memperjelas persoalan ini. Paragraf
ll
(Pokok 19 (d) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)
Kantor menganggap bahwa menggantikan permulaan kalimat "sarana tersebut haru s mcndorong para Anggota untuk" (lebih ditekankan) dengan "Para Anggota harus" dalam hal dialog tripartite adalah kurang tepat, karena Anggota tidak mungkin melakukan dialog seperti itu sendiri, namun para mitra kerja sosial yang lain juga harus dapat mempertimbangkan untuk memulai dialog tersebut. Oleh sebab itu, sub paragraf tersebut telah diubah menjadi sebuah paragraf yang terpisah.
Teks usulan
KBNEUCTN KNNTN UNTUK PENCATUNNI DAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN
Paragraf 12 dan I 3
(Pokok20(a)dan(b)dariKesimpulan-KesimpulaiyangDiusulkan) paragraf-paragraf ini telah diperbaiki untuk kejelasan dan untuk membedakan masalah pengakuan dan sertifikasi kompetensi dan kualifikasi para pekerja migran dari masalah umum tentang penilaian' sertifikasi dan pengakuan terhadap keterampilan dan bukti keahlian. PslarmnN uxrurMeNpAPATKAN PBxBR:aeN KBIrursenrRAN DALAM
Paragraf
YANG LAYAK DAN
KELoMPoK Soslel
l5
(Pokok 22 dari Kesimpulan- Kesimpulan yang Diusulkan)
Diharapkan adanya tanggapan-tanggapan mengenai apakah kata-kata "menolak tidak diikutsertakannya orang-orang dengan kebutuhan khusus
ke dalam kelompok sosial...." akan lebih baik bila diubah menjadi ..mempromosikan diikutsertakannya orang-orang dengan kebutuhan judul bab khusus ke dalam kelompok sosial...", ]ang konsisten dengan ini. PSNYSI-gNC,cARAAN Pgl,qrttt^LN
Paragraf 17 (Pokok 24 (c) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)
Subparagraf (c)
Diharapkan adanya tanggapan untuk memperjelas arti anak kalimat ini dengan memperhatikan apakah kata-kata "menilai hasil pendidikan dan pelatihan" seharusnya berbunyi "dan menilai hasil pendidikan dan pelatihan"?
KnR:eseua IvreRNasroNAL DAN TexNrs
Paragraf 22 (Pokok 29 (l) dari Kesimpulan- Kesimpulan Diusulkan)
Subparagraf
(l)
Mengingat anjuran Penasihat Hukum dan diskusi berikut agar lebihbaik menggunakan istilah "negara-negara yang kurang maju" oari paaa "negara-negara yang kurang beruntung,,, beberapa Anggota mengusulkan
penggunaan susunan kata lain seperti "negara-negara yang sedang berkembang" atau "negara-negara yang paling kurang berkembang,'. Diisyaratkan bahwa hal ini harus dirinjau kembali pada diskusi tahun 2004, oleh sebab itu para Anggota diminta untuk memberikan tanggapan.
Teks usulan
ll
Rekomendasi yang Diusulkan mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional Setelah disidangkan di Geneva oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu pada Sidangnya yang ke-92 pada .... Juni 2OM, dan
Mengakui bahwa pendidikan, pelatihan dan pembelajaran seumur hidup memberikan sumbangan penting untuk mempromosikan minat orang, perusahaan, ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan, khususnya mengingat tantangan berat untuk mendapatkan pekerjaan penuh, keikutsertaan dalam kelompok sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam ekonomi global, dan Menghimbau pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk memperbaharui komitmen mereka terhadap pembelajaran seumur hidup: pemerintah melalui investasi untuk memajukan pendidikan dan pelatihan di semua tingkat; sektor swasta melalui pelatihan untuk karyawan; dan perorangan dengan memanfaatkan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan-kesempatan pembelajaran seumur hidup, dan Mengakui bahwa pendidikan, pelatihan dan pembelajaran seumur hidup merupakan hal-hal yang mendasar, tetapi secara terpisah tidak memadai untuk menjamin kesinambungan pengembangan ekonomi dan social yang berkesinambungan dan oleh sebab itu harus konsisten dengan, dan merupakan bagian integral dari kebijakan-kebijakan dan program-program dibidang ekonomi, sosial dan pasar kerja secara komprehensif, dan
Mengakui juga kebutuhan untuk adanya konsistensi antara kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan-kebijakan penting
lainnya bagi pertumbuhan ekonomi serta penciptaan kerja, seperti ekonomi, fiskal, dan kebijakan sosial, dan Mengakui bahwa banyak negilra yang sedang berkembang membutuhkan bantuan dalam merancang, mendanai dan menerapkan kebijakan-
kebijakan pendidikan dan pelatihan modern untuk mencapai pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, dan
12
Pengembangan dan pelatihnn sumber dnya nunusia
Mengingat bahwa realisasi pekerjaan yang layak bagi para pekerja di
semua tempat adalah tujuan utama Organisasi Perburuhan Internasional, dan
Mencatat hak-hak dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam saranasarana ILO yang relevan, dan secara khusus:
a)
Konvensi mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia , 197 5; Konvensi dan Rekomendasi mengenai Kebijakan Kerja, 1964; dan Konvensi mengenai Cuti Pendidikan yang Dibayar,1974;
b) Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-Hak di Tempat Kerja dan tindaklanjutnya;
c) Deklarasi Tripartit mengenai Prinsip-Prinsip
Perusahaan-
Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial.
d) Kesimpulan-kesimpulan mengenai
pelatihan dan pengembangan
sumber daya manusia yang diadopsi pada Sidang Konperensi Perburuhan lnternasional yang ke-88 (20fi)), dan Setelah memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, yang merupakan
pokok ke 4 dalam agenda sidang, dan
Setelah memutuskan bahwa usulan-usulan
ini
akan berbentuk
Rekomendasi;
mengadopsi pada hari ke.......bulan Juni tahun dua ribu empat Rekomendasi berikut, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia,2004
I. TuruaN, CRxueeN, oRN Dsnrmsr
1.
Para Anggota harus merumuskan, menerapkan, dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan nasional mengenai pengembangan pendidikan
dan pelatihan sumber daya manusia yang konsisten dan melengkapi kebijakan-kebUakan ekonomi dan sosial yang lain, berdasarkan dialog sosial, dan yang mencerminkan peran-peran dan para mitra kerja sosial yang berbeda.
Teks usulan
l3
2. Realisasi pembelajaran seumur hidup harus didasarkan pada komitmen yang jelas dari: pemerintah, untuk melakukan investasi dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan di semua tingkat; dari sektor swasta: untuk melatih karyawan-karyawannya, serta perorangan: untuk mengembangkan kemampuan dan karir masing-masing. 3. Untuk tujuan Rekomendasi
ini:
a) istilah "pembelajaran seumur hidup" meliputi semua aktivitas pembelajaran yang dilakukan seumur hidup bagi pengembangan kompetensi dan kualifi kasi
;
b) istilah "kompetensi" mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan yang diterapkan dan dikuasai dalam konteks yang khusus;
c) istilah "kualifikasi" merupakan
ungkapan resmi untuk kemampuan keterampilan atau profesional dari seorang pekerja yang diakui di tingkat internasional, nasional atau sektoral; dan
d)
istilah "kem:rmpuan untuk mendapatkan pekerjaan" adalah kompetensi
dan kualifikasi yang dapat diterapkan dimanapun dan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan pendidikan dan pelatihan yang ada guna memperoleh dan mempertahankan pekerjaan yang layak, kemajuan di dalam perusahaan dan antara pekerjaan-pekerjaan, serta dapat mengikuti perubahan-perubahan di bidang teknologi dan kondisi pasar kerja. 4. Para Anggota harus mengidentifikasi kebijakan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia:
a) memfasilitasi pembelajaran seumur hidup serta kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan dan merupakan bagian dari serangkaian langkah kebijakan yang dirancang untuk mencapai kualitas dan pekerjaan yang aman, serta pengembangan ekonomi dan sosial yang berkesinambungan;
b) memberikan perhatian yang
sama pada tujuan-tujuan ekonomi dan sosial menekankan pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam konteks globalisasi ekonomi serta masyarakat yang berbasiskan
pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan kompetensi-
kompetensi, serta mempromosikan pekerjaan yang layak,
14
c)
PenTemban?an dan pelatihan sumber daya manusia
mempertahankan pekerjaan, pengembangan sosial, keikutsertaan dalam kelompok sosial, serta pengurangan kemiskinan; menekankan pentingnya inovasi, kemampuan untuk bersaing. produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan pekerjaan yang layak dan kemampuan orang untuk mendapatkan pekerjaan. mengingat bahwa inovasi menciptakan kesempatan kerja baru dan iuga membutuhkan pendekatan-pendekatan baru terhadap pendidikan
dan pelatihan untuk memenuhi permintaan akan keterampilanketerampilan baru;
d) berbicara mengenai tantangan untuk mengubah aktivitas-aktivitas di bidang ekonomi informal menjadi pekerjaan layak yang terintegrasi secara utuh di dalam kehidupan ekonomi arus utama; kebijakan' kebijakan dan program-program harus dikembangkan dengan tujuan untuk menciptakan pekerjaan yang layak serta kesempatan bagi pendidikan dan pelatihan, serta mengesahkan pembelajaran dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya untuk membantu pekerja dan pengusaha beralih ke ekonomi informal;
e) mempromosikan serta menopang investasi pemerintah dan
swasta
dalam prasarana yang diperlukan untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan dan pelatihan perangkat keras dan lunak untuk tujuan pelatihan, serta untuk melatih guru dan pelatih dengan menggunakan jaringan-jaringan kolaborasi lokal, nasional, serta
internasional; dan
f)
mengurangi ketidaksetaraan dalam hal keikutsertaan orang dewasa dalam pendidikan dan pelatihan.
5. Para Anggota harus: a) mengakui bahwa pendidikan dan pelatihan adalah hak bagi semua orang dan, dalam kerjasama dengan para mitra kerja sosial, bekerja untuk menjamin bahwa semua orang mempunyai akses untuk mengikuti pembelaj aran seumur hidup;
b)
menetapkan suatu strategi pendidikan nasional dengan melibatkan para mitra kerja sosial;
keterlibatan para mitra kerja sosial menetapkan suatu strategi nasional dan menyusun suatu kerangka kerja pedoman mengenai kebijakan-kebijakan pelatihan pada tingkat yang berbeda - nasional,
c) dengan
kks
l5
usulan
regional, lokal, sektoral, dan perusahaan sosial;
-
yang mempromosikan dialog
d) menyelaraskan kebijakan-kebijakan mengenai pengembangan
dan
pelatihan sumber daya manusia dengan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang diarahkan pada terciptanya pertumbuhan ekonomi serta kesempatan-kesempatan kerja seperti ekonomi, fiskal, dan kebijakan-kebijakan sosial;
e) menciptakan
suatu lingkungan ekonomi yang kondusif serta adanya insentif untuk mendorong: perusahaan-perusahaan untuk menanamkan
investasi di bidang pendidikan dan pelatihan; perorangan untuk meningkatkan kemampuan dan karirnya sendiri, .".tu -"-ungkinkan
dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan;
f) g)
prog.u.-p.og.u-
memfasilitasi pengembangan sistem penyelenggaraan pelatihan yang konsisten dengan kondisi-kondisi dan praktek nasional; menerima tanggung jawab utama untuk melakukan investasi di bidang
pendidikan serta pelatihan sebelum bekerja dan menyadari bahwa adanya guru dan pengajar yang memenuhi syarat yang bekerja dalam kondisi layak, sangatlah penting untuk dapat memberikan pendidikan
yang berkualitas untuk membantu anak-anak dan orang dewasa mencapai standar yang tinggi dalam kemampuan akademis mau pun keterampilan;
h)
menyusun suatu kerangka kerja kualifikasi nasional untuk memfasilitasi pembelajaran seumur hidup, membantu perusahaan-perusahaan dan agen-agen penempatan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan tenaga terampil dengan tenaga yang tersedia, membimbing perorangan
untuk menentukan pilihan pelatihan dan karir meieka serta memfasilitasi pengakuan akan pembelajaran, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Kerangka kerja ini harus tanggap terhadap teknologi dan tren di pasar kerja yang terus berubah serta menghargai perbedaan-perbedaan regional dan lokal, tanpa kehilangan transparansi di tingkat nasional;
r)
memberdayakan dialog sosial mengenai pelatihan pada tingkat-tingkat
yang berbeda perusahaan;
-
internasional, nasional, regional, lokal, sektoral,
j) k)
mempromosikan kesempatan-kesempatan yang sama bagi wanita dan pria dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan; mempromosikan akses bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus, khususnya para remaja, penyandang cacat, pekerja-pekerja migran' pekerja-pekerja lanjut usia dan mereka yang tidak diikutsertakan dalam
l"to-pot sosial, dan bagi para pekerja di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, ekonomi informal, sektor pedesaan serta pekerjapekerja mandiri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Identifikasi telompok-kelompok tersebut harus ditentukan pada tingkat nasional; l) mendukung para mitra kerja sosial untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam dialog sosial mengenai pelatihan; dan m) menentukan kebijakan-kebijakan sosial serta kebijakan-kebijakan lain yang mendukung untuk memungkinkan semua orang untuk dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan.
II.
PBNcr,NaseNGAN DAN PsLersRNe.eN Kr,srraKAN
PeuonxeN oeN
PsLaTHAN
6. Para Anggota harus menetapkan dan mempertahankan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang terkoordinasi, dengan komitmen untuk terus memperbaiki sistem tersebut dalam konsep pembelajaran seumur hidup dengan memperhitungkan tanggung jawab utama pemerintah terhadap
p"ndidiku, serta pelatihan sebelum-kerja dan untuk pelatihan para penganggur, serta menghargai peran para mitra kerja sosial dalam p"futitu*p"latihan lanjutan. Pendidikan dan pelatihan sebelum-kerja meliputi pendidikan wajib belajar yang menggabungkan pengetahuan dasar, kemampuan untuk membaca dan menulis, keterampilan berhitung serta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat.
T.ParaAnggotaharusmendorongpeningkatandialogsosialmengenai pelatihan seUagai prinsip dasar untuk pengembangan sistem' relevansi program, kualitas serta keefektifan biaya'
8'Investasidibidangpendidikandanpelatihanharus
mempertimbangkan tolok ukur dari negara-negara, daerah serta sektor yang sebanding.
l
l7
Teks usulan
lII. 9.
PeNoDrrAN DAN Psmnnelr Spser-uM-KeRJe
Para Anggota harus:
a) mengetahui tanggung jawab mereka untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan sebelum-kerja serta meningkatkan akses bagi semua
orang untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dan mencegah pengasingan sosial;
b)
membuat pendekatan-pendekatan terhadap pendidikan dan pelatihan non-formal, khususnya bagi orang dewasa yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ketika mereka muda;
c)
seluas mungkin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang baru dalam pembelajaran dan pelatihan seluas mungkin;
d) memastikan pengadaan informasi dan bimbingan mengenai keterampilan, pasar kerja dan karir serta bimbingan dan penyuluhan kerja, yang dilengkapi dengan informasi atashakdan kewajiban semua pihak yang berkepentingan sebagaimana tersebut dalam undangundang perburuhan dan peraturan perburuhan yang lain;
e) menjamin bahwa program pendidikan dan pelatihan sebelum-kerja adalah program yang relevan dan terjaga kualitasnya;
f)
menjamin bahwa sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan diciptakan dan diberdayakan untuk memberi kesempatan-kesempatan yang sesuai bagi pengembangan dan sertifftasi keterampilan yang relevan dengan pasar kerja.
lV.
PrNcsr"rsANGAN Karsneupu-eN oeN KoupereNsr Prxrn-la oelr
Mrnrxe yeNc Tmnr
BEKERJA
10. Para Anggota harus: a) mempromosikan identifftasi yang sedang berlangsung terhadap tren keterampilan yang dibutuhkan oleh perorangan, perusahaan, ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan dengan keterlibatan para mitra kerja sosial;
l8
Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusirt
b) mengakui pembelajaran di tempat kerja, termasuk pembelajaran formal dan informal, dan pengalaman kerja;
c) mendukung inisiatif yang diusulkan oleh para mitra kerja sosial dalam bidang pelatihan dialog bipartit, termasuk kesepakatan bersama; d) mengakui peran para mitra kerja sosial, perusahaan dan pekerja dalam memberikan sumbangan di bidang pelatihan; menentukan langkahlangkah positif untuk merangsang investasi serta partisipasi dalam pelatihan; dan memikul tanggung jawab utama untuk mengadakan pelatihan bagi para penganggur; e) mempromosikan perluasan pembelajaran dan pelatihan di tempat kerja dengan:
(i)
menggunakan praktek kerja yang berdaya guna tinggi;
(ii) mengadakan
pelatihan magang dengan penyelenggara pelatihan pemerintah maupun swasta, dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
(iii)
mendorong penggunaan bentuk-bentuk pembelajaran b:ru dengan
kebijakan-kebijakan sosial yang tepat untuk mempermudah partisipasi dalam pelatihan;
f,) mendorong pengusaha swasta dan pemerintah untuk mengadopsi praktek-praktek yang paling baik dalam pengembangan sumber daya manusia;
g) mengembangkan strategi kesempatan, langkah-langkah, serta program-program yang sama untuk mempromosikan dan melaksanakan pelatihan bagi wanita, juga kelompok-kelompok khusus
dan sektor-sektor ekonomi, serta orang-orang dengan kebutuhan khusus, dengan tujuan untuk mengurangi adanya perbedaan dalam hal kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan; h) mempromosikan kesempatan-kesempatan yang sama bagi semua pekerja untuk mendapatkan bimbingan karier dan peningkatan keterampilan, juga mendukung pekerja-pekerj a yang pekerjaannya berisiko untuk mengikuti pelatihan kembali;
i)
mempersilahkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk memberikan pelatihan pada para pekerjanya di semua jenjang, baik di dalanimaupun di luar negeri, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-
I
Teks usulan
r9
perusahaan serta memberikan sumbangan untuk perkembangan negara; dan
)
mempromosikan penentuan kebijakan di bidang pelatihan bagi pekerjanya sendiri, dengan menghargai peran para mitra kerja sosial di sektor pemerintah, serta memberikan kesempatan pelatihan yang sama bagi semua pekerja.
11.
Para anggota harus mempertimbangkan kemungkinan untuk
mengadakan dialog tripartit pada berbagai jenjang pemerintah mengenai
pelatihan.
V. KeneNcxe Kpnr.l
uNTUK PsNcexuaN oaN Sennrrxesr
KerpneupreN
12. Berdasarkan konsultasi dengan para mitra kerja sosial, Anggota harus mengambil langkah untuk mempromosikan pengembangan, pelaksanaan dan pendanaan suatu mekanisme yang transparan untuk penilaian, sertifikasi serta pengakuan terhadap keterampilan dan bukti keahlian, termasuk pengakuan dan pengesahan pembelajaran serta pengalaman terdahulu, terlepas dari negara-negara mana pembelajaran dan pengalaman tersebut diperoleh dan apakah pembelajaran dan apakah pengalaman tersebut diperoleh secara resmi atau tidak, serta apakah menggunakan kerangka kerja kualifikasi nasional. Metode penilaian semacam itu haruslah adil, dikaitkan dengan standar dan tidak diskriminatif; kerangka kerja nasional harus meliputi suatu sistem sertifikasi yang meyakinkan dan dapat menjamin bahwa keterampilan-keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan di mana-mana dan diakui di semua perusahaan, sektor industri, dan lembaga-lembaga pendidikan.
13. Ketetapan-ketetapan khusus harus dirancang bagi para pekerja imigran dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan sertifikasi terhadap kompetensi dan kualifikasi.
1
I
Pengambangan dan pelatihan sumber daya manusia
VI.
PsmrrHAN uNruK MBNonp,qrraN PEKERJAAN YANG LAYAK DAN Kglrurspnta,AN DALAM KeI-oupot< SostLt-
14. Para Anggota harus mengakui a) peran utama pemerintah untuk mengadakan pelatihan bagi para penganggur, mereka yang ingin memasuki atau memasuki kembali pasar kerja serta orang-orang dengan kebutuhan khusus, untuk mengembangkan dan meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di sektor swasta maupun pemerintah melalui langkah-langkah seperti memberikan insentif serta bantuan;
b) peran para mitra kerja sosial untuk mendukung penggabungan para penganggur dengan orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus
dalam bekerja melalui kebijakan-kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan langkah-langkah lain; dan
c) peran para pejabat lokal dan masyarakat dalam
melaksanakan
program-program bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus.
15. Harus diambil langkah-langkah untuk menolak tidak diikutsertakannya orang-orang dengan kebutuhan khusus ke dalam kelompok sosial dengan cara memperhatikan akses bagi mereka untuk ikut serta dalam kemungkinan-kemungkinan pembelajaran seumur hidup serta program-program yang membantu mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
VII.
PSNySI-ENGGARA PeI-,qrmnN
16. Dalam bekerja sama dengan para mitra kerja sosial, para Anggota harus, mempromosikan keanekaragaman jenis pelatihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perorangan serta perusahaan yang berbeda dan untuk menjamin standar-standar yang berkualitas tinggi, pengakuan serta pengalihan kompetensi dan kualifikasi dalam kerangka kerja nasional yang terjamin kualitasnya.
17. Para Anggota harus:
a)
menetapkan kerangka kerja untuk sertifikasi mengenai kualifikasi para
penyelenggara pelatihan;
I
I
I Teks usulan
2l
b) menentukan peran pemerintah dan para mitra kerja sosial dalam
mempromosikan perluasan dan penyelenggaraan berbagai jenis pelatihan;
c) memasukkan jaminan kualitas ke dalam sistem pemerintah dan mempromosikan pengembangannya dalam pasar pelatihan swasta serta mengevaluasi hasil pendidikan dan pelatihan; dan
d) mengembangkan standar kualitas bagi pelatih serta menciptakan kesempatan bagi mereka untuk memenuhi standar tersebut.
VIII.
Jase-rasa PeNouruNc PeneurraN oaN Psr_ernreN or BmeNc PgNceivrsANc,AN SuLrsER Daye Mnr.rusn, peuneLeletaN
Seuuun Hroup oen PslnrrnaN
18. Para Anggota harus mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan kemampuannya sendiri untuk menganalisa tren di pasar kerja serta pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia serta membantu mengembangkan kemampuan p:ra mitra kerja sosial. 19. Para Anggota harus:
a) mengumpulkan informasi,
memisahkannya menurut jenis kelamin dan
usi4 tingkat pendidikan, kualifikasi, aktivitas pelatihan, serta pekerjaan dan pendapatan, khususnya ketika mengadakan survei penduduk secara tetap, sehingga dapat menentukan tren di pasar kerja serta melakukan analisa perbandingan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan;
b) membuat pangkalan data serta indikator-indikator kualitatif dan kuantitatif mengenai sistem pelatihan nasional, pelatihan di sektor swasta, termasuk jenis kelamin dan usia, pelatihan di sektor swasta, dengan memperhitungkan dampak dari koleksi data mengenai
perusahaan; dan
c) mengumpulkan
informasi mengenai keterampilan, kompetensi serta tren yang ada di pasar kerja dari berbagai macam sumber, termasuk studi membujur serta tidak dibatasi oleh klasifikasi pekerjaan secara
tradisional.
\ Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia
22
I
2O. Para Anggota harus:
a)
selamanya menjamin dan memfasilitasi kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan akses untuk memperoleh informasi dan bimbingan mengenai keterampilan dan kerir, jasa penempatan kerja, teknik{eknik mencari kerja, serta akses untuk ikut serta dalam program-program
pendidikan, pelatihan dan program-program pasar kerja yang aktif serta pengakuan terhadap keterampilan;
b) mempromosikan dan memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta praktek-praktek tradisional yang terbaik dalam bidang jasa informasi serta bimbingan; dan
c)
berdasarkan konsultasi dengan para mitra kerja sosial, mengidentifft:rsi
peran dan tanggung jawab dalam bidang informasi dan bimbingan
karir, jasa penempatan kerja, penyelenggara pelatihan serta penyelenggarajasa lain yang terkait; dan
d) memberikan informasi dan bimbingan mengenai kepengusahaan, meningkatkan keterampilan berusaha serta kesadaran di antara para pendidik serta pelatih tentang peran penting perusahaan, di antaranya, dalam menciptakan pertumbuhan dan pekerjaan yang layak-
21. Berdasarkan konsultasi dengan para mitra kerja sosial, dan dengan memperhitungkan dampak dari pengumpulan data mengenai perusahaan, para Anggota harus, mendukung serta memfasilitasi penelitian atas pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, termasuk:
a)
metodologi pembelajaran dan pelatihan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pelatihan;
b)
kerangka kerja untuk pengakuan terhadap keterampilan dan kualifi kasi;
c) kebijakan,
strategi dan kerangka kerja di bidang pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia; investasi di bidang pelatihan, dan keefektifan serta dampak pelatihan;
d) e) mengidentifikasi, mengukur, serta memprediksi tren di bidang
penawaran dan permintaan akan keterampilan, kompetensi, dan kualifikasi di pasar kerja;
f)
mengidentifikasi serta menanggulangi prasangka (bias) jender dalam menilai keterampilan yang dimiliki pekerja; dan
Teks usulan
23
g) menggunakan informasi yang diperoleh melalui penelitian
sebagai
pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program.
IX.
KsnreseMA INTERNAsToNAL DAN TBrNrs
22. Kerjasama internasional dan teknis dalam pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia harus
:
a) mempromosikan kesempatan yang lebih
besar bagi wanita dan pria
untuk memperoleh pekerjaan yang layak;
b) mempromosikan
pembangunan kapasitas nasional untuk memperbaiki
kebijakan-kebijakan serta program-program pelatihan, termasuk mengembangkan kapasitas di bidang dialog sosial dan pembangunan kemitraan dalam pelatihan
c)
;
mempromosikan pengembangan dalam bidang tentang kepengusahaan serta pekerjaan yang layak dan membagi pengalaman mengenai praktek-praktek terbaik di tingkat internasional;
d) memberdayakan
kapasitas para mitra kerja sosial untuk memberikan sumbangan pada kebijakan pembelajaran seumur hidup yang dinamis,
khususnya dalam kaitannya dengan dimensi baru mengenai integrasi ekonomi regional, migrasi, serta munculnya masyarakat multikultural
e) mempromosikan pengakuan nasional, bilateral, dan regional
serta kemampuan mengalihkan keterampilan, kompetensi, serta kualifikasi;
f)
pada tingkat lembaga-lembaga keuangan dan penyandang dana internasional meningkatkan bantuan teknis dan finansial bagi negaranegara yang kurang maju serta mempromosikan kebijakan-kebijakan
dan program-program terkait yang menempatkan pendidikan, pelatihan, serta pembelajaran seumur hidup sebagai inti dari kebij akan pembangunan; dan
g) mempromosikan kerjasama teknis di antara pemerintah, mitra kerja sosial, sektor swasta serta organisasi internasional mengenai semua
hal se(a strategi yang tercakup dalam laporan ini.
\ 1
I
l
i