PENGARUH KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) DAN PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH TERHADAP PINJAMAN BERMASALAH
Oleh: IIS NISWATI ZAMILAH 1) E-mail:
[email protected]
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Jl. Siliwangi No.24 46115 Telp. (0265) 323537
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh Kelompok Swadaya Masyarakat dan Penanganan Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Bermasalah (2) pengaruh Kelompok Swadaya Masyarakat terhadap Pinjaman Bermasalah (3) pengaruh Penanganan Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Bermasalah. Populasi dalam penelitian ini adalah 69 UPK di Kota Tasikmalaya dengan mengambil sampel menggunakan probability sampling jenis simple random sampling sebesar 41 UPK di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Kelompok Swadaya Masyarakat dan Penanganan Pinjaman Bermasalah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman Bermasalah (2) Kelompok Swadaya Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman Bermasalah (3) Penanganan Pinjaman Bermasalah berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman Bermasalah.
Kata kunci: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Penanganan Pinjaman Bermasalah, Pinjaman Bermasalah.
ABSTRACK
This study aims to determine (1) the effect of the KSM and Handling of Non Performing Loan to the Performing Loan (2) the effect KSM to the Non Performing Loan (3) the effect Handling of Non Performing Loan to the Non Performing Loan. The populations in this study are 69 UPK in Tasikmalaya City with probability sampling method type simple random sampling method of 41 UPK in Tasikmalaya City. The method used in this research is quantitative method with survey approach. The result showed that (1) KSM and Handling of Non Performing Loan simultaneously significant effect on Non Performing Loan (2) KSM not significant effect on Non Performing Loan (3) Handling of Non Performing Loan significant effect on Non Performing Loan. Keywords: KSM, Handling of Non Performing Loan, Non Performing Loan PENDAHULUAN Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedang giat dilakukan saat ini meliputi segala aspek kehidupan yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan yang ada dalam masyarakat. Upaya peningkatan ini tidak lepas dari fakta negara Indonesia yang masih memiliki permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Permasalahan kemiskinan yang cukup komplek membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penangganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya belum optimal. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk masyarakat miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).
Dalam kegiatan ekonomi yang nantinya diteliti, dilaksanakan dengan cara pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin melalui kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan (pedoman pelaksanaan pinjaman bergulir, 2010:1). Penyaluran dana bergulir ini mensyaratkan masyarakat membentuk sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang anggotanya masing-masing telah memiliki usaha perorangan yang termasuk kategori usaha mikro dan kecil. Dana bergulir ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja usaha sehingga dapat menghasilkan manfaat kepada pemiliknya. (Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir, 2010). Pendapatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah dari bunga atas pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat. Semakin banyak pinjaman yang disalurkan, semakin banyak pula pendapatan yang diterima. Tetapi pada kenyataannya tidak semua pinjaman yang disalurkan dapat kembali dengan lancar. Dalam penyaluran pinjaman terdapat hambatan dalam hal pengembalian pinjaman kepada pihak PNPM Mandiri Perkotaan. Hampir semua lembaga keuangan pasti terdapat pinjaman bermasalah atau kredit macet. Apalagi PNPM Mandiri Perkotaan pengajuan pinjaman tanpa agunan. Pinjaman bermasalah dapat memberi dampak buruk. Walaupun upaya pencegahan timbulnya pinjaman bermasalah sudah dilakukan sedemikian rupa, namun bukan tidak mungkin bahwa pinjaman bermasalah tersebut masih saja muncul. Fenomena yang terjadi pada penelitian ini berkaitan dengan variabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan rujukan, beberapa hasil empiris yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang searah dengan uraian diatas diantaranya penelitian dilakukan oleh: 1. Usman penelitian tahun 2011 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemacetan Pinjaman Bergulir PNPM-MP kota Gorontalo. Hasil dari penelitian ini adalah Pada umumnya penyebab kredit macet yang ada pada setiap KSM adalah analisis kredit, data keuangan serta pengambilan keputusan. 2. Yuniarti Susilawati penelitian tahun 2009 dengan judul Pengaruh Pendapatan Usaha terhadap Kredit Macet pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini adalah Apabila Pendapatan Usaha Meningkat maka Kredit Macet
menurun dan sebaliknya jika Pendapatan Usaha Menurun maka Kredit Macet Meningkat. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana KSM, Penanganan Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah pada UPK PNPM Kota Tasikmalaya. 2. Bagaimana pengaruh KSM dan Penanganan Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Bermasalah pada UPK PNPM Kota Tasikmalaya. 3. Bagaimana pengaruh KSM terhadap Pinjaman Bermasalah pada UPK PNPM Kota Tasikmalaya. 4. Bagaimana pengaruh Penanganan Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Bermasalah pada UPK PNPM Kota Tasikmalaya. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 Kecamatan yang terdiri dari 69 kelurahan di Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik probability sampling jenis simple random sampling. Adapun sampel yang dipilih dari populasi yang ada yaitu sebanyak 41 UPK PNPM di Kota Tasikmalaya. Paradigma Penelitian Berdasarkan kerangka Pemikiran, paradigma penelitian dapat disajikan dalam gambar 3.1
(X1)
(Y)
(X2)
Gambar 3.1 Paradigma Penelitian
Keterangan: X1
= Kelompok Swadaya Masyarakat
X2
= Penanganan Pinjaman Bermasalah
Y
= Pinjaman Bermasalah
Operasionalisasi Variabel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel penelitian yang disesuaiakan dengan judul penelitian. Terdiri dari 2 variabel independen yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Penanganan Pinjaman Bermasalah dan 1 variabel dependent yaitu Pinjaman Bermasalah. Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Variabel Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (X1)
Penanganan pinjaman Bermasalah (X2)
Definisi Indikator KSM adalah kumpulan Kelayakan KSM: orang atau masyarakat Anggotanya warga miskin yang menyatukan diri yang tercantum dalam daftar secara sukarela dalam PS (Pemetaan Swadaya). kelompok dikarenakan KSM dibentuk hanya untuk adanya ikatan penciptaan peluang usaha pemersatu, yaitu adanya dan kesempatan kerja. kepentingan dan Jumlah anggota KSM kebutuhan yang sama, minimal 5 orang, 30% sehingga dalam perempuan. kelompok tersebut Mempunyai pembukuan memiliki kesamaan yang memadai. tujuan yang ingin Menyetujui sistem tanggung dicapai. (P2KP.org). jawab renteng. Anggota KSM telah memperoleh pelatihan dari fasilitator Upaya yang dilakukan dalam penanganan masalah pinjaman yang timbul dilapangan dengan pola yang efektif. (Standar Operasional dan Prosedur)
Skala
INTERV AL
1. Menagih tunggakan:
Kegiatan administrasi Kegiatan kunjungan penagihan Penyelesaian tunggakan melalui Tim Khusus penagih tunggakan
2. Menyelamatkan bermasalah:
Rescheduling Reconditioning Restructuring
pinjaman
INTERV AL
3. Menagih hukum. Pinjaman yang bermasalah (Y)
Sumber
Kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya, persyaratan mengenai bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. (As.Mahmodin, melacak kredit bermasalah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)hal.2)
melalui
jalur
NPL (non performing loan) Kredit kurang lancar,diragukan, macet
X 100
RASIO
Total kredit
: Berdasarkan hasil pengolahan data, referensi buku.
Teknik Pengumpulan Data 1. Kuesioner 2. Studi Dokumentasi Teknik Analisis Data 1. Uji Validitas Dalam menguji suatu data hasil penelitian diperlukan suatu tahapan yakni uji validitas data, dan menurut Sugiyono (2011:121) hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 2. Uji Reliabilitas Peneliti melakukan uji reliabilitas guna untuk mengukur dari sebuah instrument dimana uji reliabilitas terhadap instrument yang dinyatakan valid, sedangkan instrument yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. 3. Analisis Regresi Linier Berganda Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh antara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Penanganan Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Bermasalah. Dalam analisis regresi linier berganda ini tidak ada hubungan yang erat antar variabel independen. Dan peneliti hanya ingin meneliti pengaruh antara Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen.
PEMBAHASAN Uji Validitas X1 (Kelompok Swadaya Masyarakat) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uraian Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 Pertanyaan 10
r hitung 0,452 0,426 0,554 0,501 0,554 0,356 0,436 0,449 0,588 0,458
r tabel 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,310 0,316 0,316 0,316 0,316
Validitas Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Uji Reliabilitas X1 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
12 .770 Untuk Uji reliabilitas memperhatikan tabel Reliability Statistics. Data reliabel apabila hasil Cronbach’s Alpha > 0,60. Berarti data KSM reliable karena mendapatkan nilai 0,770.
Uji Validitas X2 (PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH) No 1 2 3 4 5 6 7 8
Uraian Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 Pertanyaan 7 Pertanyaan 8
r Hitung 0,559 0,550 0,475 0,475 0,582 0,414 0,550 0,559
Uji Reliabilitas X2 Penanganan Pinjaman Bermasalah Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
r tabel 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316
Validitas Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.777 9 Untuk Uji reliabilitas memperhatikan tabel Reliability Statistics. Data Reliabel apabila hasil Cronbach’s Alpha > 0,60. Berarti data Penanganan pinjaman bermasalah reliable karena mendapatkan nilai 0,777. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Berdasarkan rekapitulasi hasil data kuesioner diperoleh nilai KSM (X1) sebesar 1.783 dimana dapat diketahui: 1. Dalam pelaksaannya KSM beranggotakan warga miskin sangat tepat dan memang dalam kenyataannya dilapangan anggota KSM yang menerima dana pinjaman bergulir yaitu warga miskin. 2. Penetapan kategori warga miskin berdasarkan ketentuan yang berlaku memang benar dan sesuai fakta dilapangan menetapkan kategori warga miskin tidak sembarangan dan tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan yaitu warga yang masuk kedalam PS (Pemetaan Swadaya). 3. KSM dibentuk hanya untuk penciptaan peluang usaha, sebagian responden dilapangan menyetujui pernyataan tersebut yang menyatakan KSM hanya dibentuk untuk penciptaan peluang usaha tetapi sebagiannya juga menginginkan KSM bukan hanya untuk penciptaan peluang usaha tetapi bisa untuk digunakan kebutuhan sehari-hari atau untuk kegiatan konsumsi. 4. Anggota KSM diharuskan 30% perempuan untuk mendorong ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja untuk lebih produktif menghasilkan sesuatu yang bernilai supaya mendapatkan penghasilkan untuk membantu perekonomian keluarganya. 5. KSM diharuskan memiliki pembukuan yang memadai. Dalam pinjaman bergulir KSM diharuskan memiliki pembukuan yang memadai guna menunjang kegiatan pinjaman bergulir tersebut, dan fakta dilapangan sesuai dengan yang diharapkan. 6. Tidak ada pengarahan mengenai tata cara untuk membuat pembukuan. Kenyataannya dilapangan KSM diberi tata cara untuk membuat pembukuan yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kelompok tersebut.
7. Dalam pinjaman bergulir diterapkannya sistem tanggung jawab renteng agar semua anggota KSM bersedia menanggung resiko yang ditimbulkan jika salah satu diantara mereka tidak lancar dalam pengembalian pinjaman. Setiap anggota KSM diwajibkan menyetujui tanggung jawab renteng dimana setiap anggota KSM menabung terlebih dahulu dan jika suatu saat ada yang menunggak maka tabungan tersebut dicairkan untuk membayar tunggakan tersebut. 8. Tanggung jawab renteng dibuat agar dana pinjaman bergulir tidak berhenti perputarannya, dalam kenyataannya sebagian responden menyetujui pernyataan tersebut karena memang dalam pedoman yang berlaku prinsif dari pinjaman bergulir yaitu tanggung jawab renteng. 9. Anggota KSM diberi pelatihan terlebih dahulu oleh fasilitator, setiap anggota KSM diwajibkan menerima pelatihan atau pendampingan terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman dan dalam kenyataannya setiap anggota diberi pelatihan oleh fasilitator. 10. Pelatihan dari fasilitator bertujuan agar setiap anggotanya mengerti akan tata cara pinjaman bergulir, memang dalam pelatihan tersebut fasilitator menjelaskan bagaimana skema pinjaman bergulir, aturan yang harus dipatuhi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku dalam pinjaman bergulir tersebut. Penanganan Pinjaman Bermasalah Berdasarkan rekapitulasi hasil data kuesioner diperoleh hasil Penanganan Pinjaman Bermasalah (X2) sebesar 1.410 yang mana dapat diketahui: 1. Menagih tunggakan merupakan upaya penyelesaian pinjaman bermasalah. Dalam pelaksanaannya salah satu upaya untuk mengatasi KSM yang menunggak yaitu dengan cara menagih KSM penunggak dan mengingatkan untuk membayar tunggakan tersebut. 2. Menagih tunggakan dilakukan dengan pelaksanaan kunjungan penagihan oleh petugas UPK atau relewan setempat. Memang dalam penagihan dilakukan oleh petugas yang mengurus dana pinjaman tersebut salah satunya petugas UPK itu sendiri yang turun tangan mengatasi KSM penunggak, tetapi boleh dilakukan oleh relawan atas izin dari petugas yang bersangkutan. 3. Setelah kunjungan penagihan kedua dilakukan dan belum membuahkan hasil maka KSM penunggak diberi surat peringatan (SP). Itu dilakukan agar KSM
penunggak agar segera melunasi kewajibannya untuk melunasi pinjaman tersebut. SP diberikan jika KSM penunggak belum juga membayar hutangnya itu. 4. Penyelamatan pinjaman hanya diberikan satu kali saja kepada peminjam. Dalam pelaksanaan pinjaman bergulir, KSM penunggak yang tidak bisa melunasi kewajibannya membayar pinjaman tersebut maka yang dilakukan UPK yaitu menyelamatkan pinjaman tersebut dengan batasan hanya satu kali saja diberikan. 5. Rescheduling, reconditioning, restructuring dilakukan jika peminjam masih menunjukan itikad baik untuk membayar kembali. Sesuai fakta dilapangan itu memang benar dilakukan untuk KSM yang berniat membayar kembali kewajibannya. 6. Penyelamatan pinjaman dilakukan untuk menunjukan kinerja pinjaman bergulir UPK sehat. Salah satu kunci keberhasilan UPK dalam pinjaman bergulir yaitu rendahnya tingkat pinjaman bermasalah dan salah satu cara mengatasi pinjaman bermasalah tersebut yaitu dengan penyelamatan pinjaman. 7. Penagihan pinjaman bermasalah melalui jalur hukum tidak disarankan dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah. Sesuai pedoman bahwa penagihan melalui jalur hukum tidak disarankan dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah karena berbagai pertimbangan. 8. Pertimbangan melalui jalur hukum adalah prosesnya yang panjang dan memakan waktu serta biaya yang terlalu mahal. Salah satu pertimbangan penagihan melalui jalur hukum yaitu seperti yang disebutkan di atas dan dalam pelaksanaannya juga penagihan melalui jalur hukum tidak disarankan. Pinjaman Bermasalah Berdasarkan data pinjaman bermasalah yang ada di Kota Tasikmalaya terlihat dari 41 UPK di Kota Tasikmalaya angka NPL yang di atas 50% hampir setengahnya dari jumlah sampel UPK yang di ambil. Hal tersebut menunjukan angka pinjaman bermasalah di Kota Tasikmalaya tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan pinjaman bermasalah tersebut itu misalnya: kurangnya kesadaran anggota akan kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut, adanya penyelewengan dana pinjaman yang seharusnya mereka gunakan untuk modal usaha akan tetapi, mungkin mereka gunakan
untuk kegiatan konsumsi sehingga untuk membayar angsuran pinjaman itu mereka kesulitan. Masyarakat menganggap dana pinjaman itu hibah dari pemerintah sehingga mereka enggan untuk membayar. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari petugas pengelola tentang kegiatan pinjaman bergulir juga bisa mengakibatkan tingkat pinjaman bermasalah tinggi. Tetapi dari 41 UPK di Kota Tasikmalaya terdapat 5 UPK dengan angkat NPL 0% itu membuktikan di UPK tersebut tidak terdapat KSM yang menunggak atau tidak adanya pinjaman bermasalah, hal ini kemungkinan pihak pengelola menerapkan aturan pinjaman yang sangat ketat serta pengawasan kelapangan yang rutin dilakukan sehingga jika ada KSM yang beresiko menunggak segera teratasi. Dan pihak pengelola juga selalu mengingatkan jika sudah dekat dengan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran. Tetapi, dari itu semua yang sangat penting yaitu kesadaran dari dalam diri setiap anggota bahwa dana pinjaman bergulir itu bukan dana hibah dan mereka harus mengembalikan dana pinjaman itu setiap bulannya.
ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA Pengaruh KSM dan Penanganan Pinjaman Bermasalah secara simultan terhadap pinjaman bermasalah Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.947a
.897
.892
.12497
b. Dependent Variable: Pinjaman Bermasalah
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi (r) memiliki arah positif sebesar 0,947 dan R-squarenya 0,897 menunjukkan bahwa kedua variabel bebas mempunyai pengaruh positif terhadap Pinjaman Bermasalah. Artinya secara simultan variabel bebas memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 89,7% terhadap Pinjaman Bermasalah. Sedangkan sisanya 10,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti analisis kredit, data keuangan serta pengambilan keputusan.
ANOVAb Model
Sum of Squares Regression
1
Residual Total
df
Mean Square
5.192
2
2.596
.593
38
.016
5.785
40
F
Sig.
166.230
.000a
a. Predictors: (Constant), Penanganan Pinjaman Bermasalah, KSM b. Dependent Variable: Pinjaman Bermasalah
Selanjutnya hasil uji F dengan menggunakan SPSS 16.0 menunjukkan nilai Fhitung 166,230 > Ftabel 3,24 dengan df1 = 2, df2 = 38 dan α = 0,05. Dan nilai signifikan F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ini berarti secara simultan KSM dan Penanganan Pinjaman Bermasalah berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman Bermasalah. Berdasarkan keterangan maka hipotesis yang menyatakan KSM dan Penanganan Pinjaman Bermasalah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman Bermasalah.
Pengaruh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara parsial terhadap pinjaman bermasalah
Correlations Zero-order
Partial
Part
.928
.103
.033
.947
.515
.193
Berdasarkan penelitian dengan menggunakan SPSS 16.0 menunjukan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,103 dan koefisien determinasi untuk nilai (r2) x 100% sebesar 0,010,
Standardized Model
Unstandardized Coefficients B
1
(Constant) KSM
Std. Error -4.670
.336
.013
.021
Coefficients Beta
t
.140
Sig.
-13.881
.000
.640
.526
Penanganan Pinjaman
.117
.031
.811
3.706
.001
Bermasalah a. Dependent Variable: Pinjaman Bermasalah
Selanjutnya diperoleh nilai thitung 0,640 lebih kecil dari ttabel yaitu 2,024 dengan df = 38 (41-3) dan α=0,05. Hal ini juga bisa dilihat pada hasil SPSS selanjutnya diperoleh nilai signifikan 0,526 dimana lebih besar dari 0,05 ini berarti bahwa KSM (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pinjaman bermasalah.
Pengaruh
Penanganan
Pinjaman
Bermasalah
secara
parsial
terhadap Pinjaman Bermasalah Correlations Zero-order
Partial
Part
.928
.103
.033
.947
.515
.193
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,515 dan koefisien determinasi untuk nilai (r2) x 100% sebesar (0,515)2 x 100% = 0,26,
Standardized Model
Unstandardized Coefficients B
1
(Constant) KSM
Std. Error -4.670
.336
.013
.021
.117
.031
Coefficients Beta
t
Sig.
-13.881
.000
.140
.640
.526
.811
3.706
.001
Penanganan Pinjaman Bermasalah a. Dependent Variable: Pinjaman Bermasalah
Selanjutnya hasil uji t dengan menggunakan SPSS 16.0 menunjukan nilai thitung 3,706 lebih besar dari ttabel yaitu 2,024 dengan df = 38 (41-3) dan α=0,05. Hal ini juga bisa dilihat pada hasil SPSS selanjutnya diperoleh nilai signifikan 0,001 dimana lebih kecil dari 0,05 ini berarti bahwa Penanganan Pinjaman Bermasalah (X2) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pinjaman bermasalah.
PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan dari hasil penganalisaan lebih lanjut mengenai pengaruh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Penanganan Pinjaman Bermasalah sebagai indikator terhadap Pinjaman Bermasalah pada UPK PNPM di Kota Tasikmalaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. a. KSM Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan kelompok penerima manfaat langsung dari PNPM yang dibentuk oleh warga setempat dengan persetujuan UPK maupun LKM dan sesuai dengan kriteria kelayakan KSM. Hal itu dapat dilihat dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada pegawai UPK yang menjadi responden dengan mencapai nilai yang termasuk ke dalam klasifikasi sangat baik, maka kelayakan anggota KSM tergolong sangat baik dan layak. Hal tersebut dapat terlihat di mana UPK/LKM sangat memperhatikan kriteria kelayakan suatu KSM seperti anggota KSM harus warga miskin yang tercantum ke dalam daftar PS (Pemetaan Swadaya), KSM dibentuk hanya untuk menciptakan peluang kerja, jumlah KSM sesuai aturan, KSM harus mempunyai pembukuan yang memadai serta anggota KSM harus menyetujui sistem tanggung jawab renteng dan KSM juga diberi pelatihan terlebih dahulu oleh fasilitator. b. Penanganan Pinjaman Bermasalah Penanganan Pinjaman Bermasalah yang ada di UPK PNPM Kota Tasikmalaya sudah sesuai standar prosedur yang berlaku, itu dapat terlihat dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada pegawai UPK yang bertindak sebagai
responden dengan mencapai nilai yang termasuk ke dalam klasifikasi sangat baik. Maka hal ini menandakan bahwa penanganan pinjaman bermasalah seperti menangih tunggakan, menyelamatkan pinjaman dan menagih melalui jalur hukum sudah tepat dan sesuai prosedur dan standar operasional dalam penyelesaian pinjaman bermasalah tersebut. c. Pinjaman Bermasalah Pinjaman Bermasalah yang ada di UPK PNPM di Kota Tasikmalaya hampir sebagian dari sampel mengalami pinjaman bermasalah dengan angka NPL di atas rata-rata, banyak faktor yang mempengaruhi pinjaman bermasalah tersebut salah satunya kurangnya kesadaran setiap anggota untuk membayaran angsuran pinjaman, pemahaman masyarakat tentang dana bergulir mereka menganggap dana tersebut merupakan hibah dari pemerintah sehingga mereka enggan untuk membayar kembali, adanya penyelewengan dana pinjaman bergulir yang seharusnya mereka gunakan untuk modal usaha akan tetapi mereka gunakan untuk kegiatan konsumsi sehingga untuk membayar pengembalian pinjaman mereka merasa kesulitan, serta kurangnya pengawasan dan perhatian dari pihak pengelola. 2.
Selanjutnya, hasil penelitian Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Penanganan Pinjaman Bermasalah secara simultan terhadap Pinjaman Bermasalah pada UPK PNPM di Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Penanganan Pinjaman Bermasalah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman Bermasalah.
3.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kelompok Swadaya Masyarakat secara parsial terhadap Pinjaman Bermasalah pada UPK PNPM di Kota Tasikmalaya,
dapat disimpulkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman Bermasalah. 4.
Sedangkan hasil penelitian mengenai Penanganan Pinjaman Bermasalah secara parsial terhadap Pinjaman Bermasalah pada UPK PNPM di Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa Penanganan Pinjaman Bermasalah secara parsial mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman Bermasalah.
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Bagi pihak UPK PNPM Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap proses pemberian pinjaman pada kegiatan pinjaman bergulir PNPM. Kepada pihak UPK yang merupakan pihak pengelola kegiatan disarankan untuk hati-hati dan teliti dalam melakukan pemberian pinjaman pada calon kelompok peminjam dan harus lebih gencar memberikan sosialisasi agar masyarakat paham dan mengerti bahwa dana pinjaman bergulir itu dana hibah dari pemeintah yang harus digulirkan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara pinjaman bergulir sehingga dapat menurunkan tingkat pinjaman bermasalah pada PNPM khususnya pada program dana bergulir.
2.
Bagi Penelitian Selanjutnya Peneliti selanjutnya yang akan melakukan pengkajian yang sama dapat memasukkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pinjaman bermasalah
karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi pinjaman bermasalah selain kelompok swadaya masyarakat dan penanganan pinjaman bermasalah. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain atau mengganti salah satu variabel dengan variabel lain, ataupun mengganti objek penelitian yang lebih besar dan luas ruang lingkupnya.