PENGARUH KEBIJAKAN KOMPENSASI TERHADAP MOTIVASI KERJA APARAT KEPOLISIAN DI POLRESTA MANADO HENDRA LANANGAWA NIM. 090811040 ABSTRAK The policy compensation in POLRI enviroment the valid right now be hoped could motivated work of police agency. But in reality could seenmotivated work not maximal in police agency. The reality foundation then this research performed to answer the question how to implement the influence of policy compensation motivated work police agency in POLRESTA Manado. The method is using quantitative method. The researching data source are 50 peoples agency POLRESTA Manado taked way random from 1.138 agency there is all rach class. Collecting data is using cuesioner and aided with interview technic. The analyzed technic is using regretion linier analyzed and corelation moment product. Based on the analyzed data showed : (1) Regretion coefisien from variabel i policy to work motivation agency is not enough positive (2) The corelation of coefficient and determination of variabel coefficient policy implementation. Compensation to motivated agency occupation is good enought but seen of agency performance has not appropriated with obtained compensation. Based on the result that data analyzed has conclud the compensation in POLRI enviroment not enought positive influential and has capacity for determining motivated agency occupation.
bentuk pembayaran atau imbalan yang
PENDAHULUAN Suatu pendapat atau kenyataan yang tidak dapat disangkal seseorang
masuk
bahwa
menjadi Pegawai
diberikan dan
kepada
timbul
pegawai/karyawan
dari
pekerjaannya
pegawai/karyawan itu.
Negeri adalah untuk mendapatkan hak
Mengingat
arti
pentingnya
kepegawaian yaitu gaji, dan juga untuk
kompensasi bagi Pegawai Negeri maka
mendapatkan kompensasi (tunjangan,
pemerintah
insentif, dan imbalan finansial lainnya)
berusaha melakukan perbaikan sistem
untuk
kompensasi
memenuhi
kebutuhan
hidup
keluarga. Menurut
secara
Pegawai
terus
menerus
Negeri.Dalam
hubungan dengan hal tersebut maka Dessler
(2009)
kompensasi pegawai/ karyawan sebagai
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan
Atas
Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
kompensasi yang
Pokok-Pokok Kepegawaian, pada pasal
Anggota Kepolisian adalah : tunjangan
7 mengamanatkan : (1) Setiap Pegawai
keluarga (tunjangan isteri/suami dan
Negeri (PNS, anggota TNI, anggota
anak), tunjangan jabatan, tunjangan lauk
POLRI) berhak menerima gaji yang adil
pauk, dan tunjangan beras. Selain itu
dan
beban
menurut Peraturan Pemerintah tersebut,
pekerjaan dan tanggung jawabnya; (2)
hak-hak lainnya anggota POLRI antara
Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri
lain adalah : pelayanan kesehatan,
harus mampu memacu produktivitas
bantuan
dan menjamin kesejahteraannya. Dalam
keamanan, cuti, Kapor POLRI, tanda
penjelasan pasal tersebut dijelaskan
kehormatan,
yang dimaksud dengan gaji yang adil
dinas/asrama/mess,
dan layak adalah bahwa gaji Pegawai
angkutan dinas, dan lain-lain.
layak
Negeri
sesuai
harus
dengan
mampu
memenuhi
diberikan kepada
hukum
dan
perlindungan
perumahan
Selain
transportasi
bentuk
atau
kompensasi
kebutuhan hidup keluarganya, sehingga
tersebut,
Pegawai Negeri yang bersangkutan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012
dapat memusatkan perhatian, pikiran,
bahwa anggota POLRI sebagaimana
dan
Pegawai
tenaganya
hanya
untuk
berdasarkan
Negeri
Peraturan
lainnya
juga
melaksanakan tugas yang dipercayakan
memperoleh Tunjangan Gaji Bulan Ke-
kepadanya.
13.
Sesuai dengan amanat undang-
Kompensasi
yang
POLRI
adalah
undang tersebut, perbaikan kompensasi
diperoleh
anggota Kepolisian Republik Indonesia
Tunjangan Kinerja atau Remunirasi,
juga terus dilakukan melalui penetapan
sebagaimana yang ditetapkan dalam
beberapa
kebijakan.
Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun
kebijakan
yang
perbaikan
Salah
berkaitan
kompensasi
satu
anggota
lainnya
dengan
2010
anggota
(Remunirasi) Pegawai di Lingkungan
Kepolisian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-
tentang
Tunjangan
Kinerja
POLRI. Kebijakan
kompensasi
untuk
Hak Anggota Kepolisian yaitu gaji
anggota POLRI tersebut menunjukkan
pokok.
Peraturan
bahwa selama ini pemerintah terus
Pemerintah tersebut disebutkan bentuk
meningkatkan kompensasi bagi aparat
Adapun
dalam
kepolisian sehingga diharapkan lebih
yang belum menunjukkan motivasi
meningkatkan motivasi kerja dalam
kerja
menjalankan
diindikasikan dengan beberapa perilaku
jawabnya
tugas
dan
memberikan
dan
tanggung
perlindungan
pelayanan
kepada
yang
yang
tinggi
tidak
sebagaimana
sesuai
atau
menyimpangdalam melaksanakan tugas
masyarakat.Namun kenyataan selama
seperti
ini ternyata masih ada aparat kepolisian
atas.Kenyataan
yang belum menunjukkan motivasi
mengindikasikan
kerja yang tinggi. Hal ini dapat dilihat
kompensasi
dari
belum efektif meningkatkan motivasi
masih
masyarakat
banyaknya
keluhan
atasperilaku
aparat
kerja
yang
di
aparat
digambarkan
di
ini
dapat
bahwa
kebijakan
lingkungan
kepolisian.
POLRI
Namun
kepolisian seperti : kurang responsif
benarkah demikian ?,
dalam
dibuktikan melalui suatu penelitian
menanggapi
permintaan
tentu harus
pelayanan dari masyarakat, menunda
ilmiah.Terdorong
pemberian
kepada
pertanyaan tersebut penulis mengangkat
memperlambat
judul penelitian “Pengaruh Kebijakan
waktu penyelesaian pelayanan dengan
Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja
alasan yang tidak jelas, tidak transparan
Aparat
dalam
Manado”.
pelayanan
masyarakat,
sengaja
hal
waktu
penyelesaian
untuk
Kepolisian
di
menjawab
POLRESTA
pelayanandan biaya pelayanan, meminta imbalan
dari
masyarakat
pemberian
pelayanan,
melakukan
pungutan
dalam tindakan
liar,
serta
tindakan-tindakan yang berindikasikan
Beberapa hal yang dikemukakan atas
memperlihatkan
bahwa
walaupun berbagai kebijakan untuk perbaikan kompensasi di lingkungan kepolisian
telah
A. Metode Penelitian Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian survei yang bersifat korelational dengan metode pendekatan
penyimpangan.
di
METODOLOGI PENELITIAN
dilakukan
oleh
pemerintah, namun demikian masih banyak ditemukan aparat kepolisian
kuantitatif.Metode penelitian tersebut digunakan untuk menguji korelasi atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.Dalam penelitian ini, yang merupakan variabel bebas adalah “kebijakan
kompensasi”,
sedangkan
variabel terikat adalah “motivasi kerja”. Danim (2000)
mendefinsikan
survei adalah metode pengumpulan data
kebijakan kompensasi ini adalah
yang
sebagai berikut : Jenis kompensasi
bersifat
deskriptif,
asosatif,
ataupun logika sebab akibat mengenai
yang
peristiwa
kompensasi yang ditetapkan pada
atau
fenomena
melalui
ditetapkan;
Besaran
sejumlah unit atau individu. Menurut
setiap
Van Dalen (dalam Arikunto, 2000),
besaran kompensasi setiap jenis
survei
kompensasi
bukanlah
hanya
bermaksud
jenis kompensasi; Rasio
menurut
mengetahui status gejala, tetapi juga
jabatan/pangkat
bermaksud
pembayaran kompensasi.
menentukan
kesamaan
status dengan cara membandingkannya
a. Variabel
aparat;
Motivasi
Metode
kerja
(Y);
dengan standar yang sudah dipilih atau
didefinisikan
ditentukan. Disamping itu, survei juga
dorongan/semangat atau keinginan
untuk membuktikan atau menguji suatu
dan harapan yang hendak dicapai
hipotesa.
oleh seseorang pegawai sehingga ia
B. Definisi Operasional Penelitian
Variabel
penelitian
dari
definisi variabel-variabel
sebagaimana
bekerja dan bertindak dengan caracara tertentu dalam melaksanakan
Berdasarkan konsepsional
sebagai
yang
telah
tugas
dan tanggung
Variabel
jawabnya.
motivasi
kerja
dalam
beberapa
diamati/diukur
dikemukakan dalam kajian teoritis di
indikator
atas, maka disusun definisikan secara
:Dorongan/semangatbekerja dengan
operasional sebagai berikut :
sebaik-baiknya
a. Variabel Kebijakan Kompensasi (X1);
didefinisikan
secara
operasional sebagai segala bentuk imbalan atau penghargaan yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun institusi kepolisiandiberikan kepada aparat POLRI sebagai balas jasa untuk kerja mereka, baik berupa gaji, tunjangan, insentif,dan lainlain.Indikator pengukuran variabel
prestasi
sebagai
kerja
berikut
untuk
mencapai
yang
tinggi;
Dorongan/semangatbekerja dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang lain (atasan atau rekan) kerja/prestasi
yang
atas hasil dicapai;
Dorongan/semangatbekerja dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan tugas yang lebih besar tanggung jawabnya;
Dorongan/semangatbekerja dengan
disusun
sebaik-baiknya untuk memperoleh
berstruktur.
kemajuan
karier;
dengan
untuk
dengan
dalam
Dorongan/semangat
dalam
bentuk
Pengumpulan
kuesioner
terpimpin/terstruktur
keterampilan untuk pengembangan
guide). 2. Observasi;
data
dibantu
wawancara (interview
yaitu
pengamatan
b. Populasi dan Teknik Sampling
ini
teknik
mengembangkan pengetahuan dan
diri.
angket
melakukan
secara
langsung
terhadap fenomena yang berkaitan Populasi atau subyek penelitian ini adalah seluruh Aparat Kepolisian pada POLRESTA Manado yang sesuai data terakhir berjumlah 1.138 orang.
diambil sebanyak 50 orang sebagai sampel responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik “Stratified Random Sampling” atau pengambilan sampel secara random
populasi,
tingkatan/strata
dalam
hal
ini
dari
Instrumen pengumpulan data
dan
gambaran
empirik
tentang objek penelitian. Data yang
iniakan merupakan pelengkap data kuesioner dan wawancara. 3. Studi
Dokumentasi;
yaitu
digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang telah tersedia di lokasi penelitian yaitu di kantor POLRESTA Manado.
menurut
strata/tingkatan kelompok kepangkatan. C. Instrumen dan Pengumpulan Data
memperoleh
diperoleh dari teknik observasi
Dari jumlah populasi tersebut
berdasarkan
dengan variable yang diamati untuk
Teknik
E. Teknik Analisis Data Teknis
analisis
data
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
yang digunakan
analisis
kuantitatif
menggunakan
komputer program SPSS versi 12,0 for
dalam penelitian ini adalah sebagai
Windows, yaitu sebagai berikut :
berikut :
1. Analisis
1. Kuesioner atau daftar pertanyaan; yaitu
digunakan
yang
untuk
statistik
deskriptif;
digunakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan
tanggapan
pengumpulan data primer mengenai
responden/informan
variabel kebijakan kompensasi dan
variabel kebijakan kompensasi, dan
variabel motivasi kerja. Kuesioner
tentang variabel motivasi kerja.
tentang
Analisis deskriptif ini disajikan
Selanjutnya, tingkat signifikasi
dalam bentuk table frekuensi dan
koefisien korelasi diuji dengan statistik-
persentase. Perhitungan persentase
t, (Sudjana, 1990), pada taraf signifikan
dengan rumus sebagai berikut:
0,05 atau taraf keyakinan 95%. Analisis
p=
𝑓𝑖 𝑛
resgresi dan korelasi tersebut dilakukan
𝑥100%
Dimana : P = nilai persentase yang dicari ; f = frekuensi, yaitu banyaknya data pada setiap kategori ; n = total data sampel. 2.
dengan
menggunakan
computer
program SPSS versi 12,0 for Windows. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Variabel Penelitian
Analisis statistik inferensial, yaitu analisis
regresi
dan
korelasi
1. Kebijakan Kompensasi Indikator pengukuran variabel
sederhana : a. Analisis regresi linier sederhana
kebijakan kompensasi ini ditetapkan
digunakan untuk mengetahui pola
meliputi
hubungan fungsional/pengaruh dari
ditetapkan;besaran
variabel
kebijakan
ditetapkan
(variabel
X)
kompensasi
terhadap
variabel
motivasi kerja aparat (variabel Y). b. Analisis
korelasi
sederhana
(korelasi
product
moment)
digunakan
untuk
:jenis
kompensasi kompensasi
pada
setiap
yang yang jenis
kompensasi;rasio besaran kompensasi setiap
jenis
kompensasi
jabatan/pangkat
menurut
aparat;metode
pembayaran kompensasi.
mengetahui
Hasil perhitungan tabulasi data
derajat korelasi dan besar pengaruh
diperoleh gambaran tentang tanggapan
dari variabel kebijakan kompensasi
responden
(variabel
X)
kompensasi di lingkungan POLRI, yaitu
motivasi
kerja
terhadap
variabel
terhadap
kebijakan
Y).
dari 50 orang responden yang dimintai
Analisis korelasi yang digunakan
tanggapannya ada sebanyak 26 orang
ialah
atau 52% yang mengatakan kebijakan
analisis
(variabel
korelasi
product
moment, dengan rumus sebagai
kompensasi
berada pada kategori
berikut :
tinggi/baik, dan yang lainnya sebanyak 24 orang atau 48% yang mengatakan
R=
𝒏 ∑𝑿𝒀− ∑𝑿 (∑𝒀) 𝑛 ∑𝑋 2 − ∑𝑋 2 { 𝑛∑𝑌 2 − ∑𝑌 2 }
berada pada kategori sedang/cukup baik.
Hasil
penelitian
menunjukkan responden kompensasi
tersebut
tinggi;dorongan/semangat
bekerja
bahwa
tanggapan
dengan
terhadap
kebijakan
mendapatkan pengakuan dari orang-
POLRI
orang lain (atasan atau rekan) atas hasil
di
lingkungan
sebaik-baiknya
untuk
adalah bervariasi pada dua kategori
kerja/prestasi
yaitu kategori tinggi/baik dan kategori
dicapai;dorongan/semangat
sedang/cukup baik,namun yang lebih
dengan
banyak yaitu 52% adalah yang menilai
mendapatkan tugas yang lebih besar
berada
tinggi/baik,
tanggung jawabnya;dorongan/semangat
sedangkan yang menilai pada kategori
bekerja dengan sebaik-baiknya untuk
sedang/cukup baik sebanyak 48%.
memperoleh
pada
kategori
Hasil penelitian tersebut dapat
yang bekerja
sebaik-baiknya
kemajuan
karier;dorongan/semangat pengetahuan
untuk
dalam untuk
dimaknai bahwa kebijakan kompensasi
mengembangkan
dan
yang berlaku di lingkungan POLRI
keterampilan untuk pengembangan diri.
selama ini dirasakan sudah memadai
Berdasarkan hasil tabulasi data,
dan memuaskan oleh sebagian anggota
diperoleh gambaran tentang tingkat
POLRI
motivasi kerja aparat Kepolisian di
di lingkungan POLRESTA
Manado.
POLRESTA Manado, yaitu dari 50
2. Motivasi Kerja
orang responden yang diteliti ada sebanyak 23 orang atau 46%
Dalam penelitian ini variabel motivasi kerja didefinisikan sebagai dorongan/semangat atau keinginan dan harapan yang hendak dicapai oleh seseorang
aparat
anggota
dengan
cara-cara
melaksanakan jawabnya.
tertentu
tugas
Variabel
dan
dalam tanggung
motivasi
kerja
diamati/diukur
dalam
indikator
:dorongan/semangat
yaitu
beberapa
bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mencapai
prestasi
kerja
tingkat motivasi kerja mereka berada pada kategori tinggi/baik, kemudian ada 27 orang atau 54% yang berada pada kategori sedang/cukup baik.
POLRI
sehingga ia bekerja dan bertindak
yang
yang
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi kerja para responden aparat POLRESTA Manado yang diwawancarai adalah bervariasi pada
kategori
tinggi/baik
dan
sedang/cukup baik, namun yang lebih banyak yaitu 54% adalah yang berada pada kategori sedang/cukup baik atau,
sedangkan responden yang motivasi kerjanyaterkategori
tinggi/baik
ada
sebanyak 46%.
Hasil analisis korelasi product moment (pearson correlation) juga menunjukkan adanya korelasi dan daya determinasi/pengaruh
B. Pembahasan Hasil Penelitian
dari
kebijakan
regresi
kompensasi terhadap tingkat motivasi
linier didapat persamaan regresi linier
kerja. Hal itu ditunjukkan dengan nilai
tentang hubungan fungsional/pengaruh
koefisien korelasi (r) sebesar 0,86 (yang
kebijakan kompensasi terhadap tingkat
mendekati angka maksimum koefisien
motivasi kerja aparat kepolisian di
korelasi yakni 1,000),
POLRSTA Manado yaitu Ŷ= 8,93 +
koefisien determinasi(r2) sebesar 0,74
0,79X. Koefisien regresi b = 0,79yang
atau 74%. Hasil analisis korelasi ini
bertanda
jelas
mempunyai makna bahwa kebijakan
hubungan
kompensasi mempunyai korelasi dan
kebijakan
daya penentu/pengaruh sebesar 74%
kompensasiterhadap tingkat motivasi
terhadap tingkat motivasi kerja; artinya
kerja
tingkat
Berdasarkan
analisis
positif
menunjukkan pengaruh
tersebut
bahwa variabel
adalah
positif
dengan
perkembangan 1 : 0,79;
pola artinya
elestisitas
dan nilai
(naik-turunnya)
motivasi kerja aparat Kepolisian di
perubahan/peningkatan pada kebijakan
POLRESTA
kompensasi sebesar 1 skala/satuan akan
dipengaruhi oleh kebijakan kompensasi,
menyebabkan
sedangkan sisanya 26% ditentukan oleh
perubahan/peningkatan
tingkat motivasi kerja sebesar 0,79
Manado
sebesar
74%
variabel lain.
satuan/skala. Pola hubungan fungsional
Hasil analisis regresi sederhana
atau pengaruh kebijakan kompensasi
dan analisis korelasi product moment
terhadap peningkatan tingkat motivasi
beserta
kerja tersebut adalah sangat berarti atau
tersebut
sangat
menunjukkan
signifikan,
sebagaimana
pengujian
signifikansinya
secara
keseluruhan
bahwa
kebijakan
pengujian
kompensasi yang berlaku di lingkungan
keberartian regresi dengan uji-F didapat
POLRI mempunyai pengaruh signifikan
nilai Fhitung = 139,99 yang ternyata
terhadap tingkat motivasi kerja aparat
berada jauh lebih besar dari ilai F-kritik
kepolisian di POLRESTA Manado
pada taraf signifikan 0,01
.Dengan
ditunjukkan
oleh
keyakinan 99%.
hasil
taraf
demikian
hipotesis
yang
diajukan/diuji dalam penelitian ini dapat
dinyatakan teruji atau diterima secara
dengan
meyakinkan pada taraf signifikan 99%.
memasukkan nilai/harga tertentu dari
Terujinya
interpolasi
yaitu
tersebut
variabel kebijakan kompesasi ke dalam
pendapat
persamaan regresi hasil analisis data.
bahwa
Apabila kebijakan kompensasi dapat
kompensasi merupakan salah satu factor
ditingkatkan sebesar nilai score ideal
yang mempengaruhi motivasi kerja
pegukuran yang digunakan (yakni = 60)
dalam organisasi.
,
sekaligus teoritis
hipotesis
metode
membuktikan yang
mengatakan
Menurut Teori Pengharapan dari Victor Vroom (dalam Flippo,1999),
maka
dapat
peningkatan
dihitung
motivasi
kerja
Ŷ = 8,93 + 0,79 (60)
seseorang pegawai adalah merupakan
= 8,93 + 47,40
hasil perkalian dari valensi(kemauan
= 56,33
keinginan
bekerja)
aparat
kepolisian yaitu sebagai berikut :
bahwa kekuatan motivasi kerja pada diri
dan
prediksi
dengan
Hasil
perhitungan
ketepatan
pengharapan. Teori ini oleh Vromm
prediksi di atas menunjukkan bahwa
dikemukakan dengan rumus sebagai
apabila
berikut : Kekuatan Motivasional =
lingkungan POLRI dapatditingkatkan
Valensi
sebesar nilai score aideal pengukuran
(valence)
x
Pengharapan
(expectancy).
kebijakan
kompensasi
di
variabel tersebut yang digunakan (60)
Oleh karena adanya pengaruh
dari kondisi yang ada sekarang, maka
positif dan signifikan dari kebijakan
diharapkan akan terjadi peningkatan
kompensasi terhadap moitivasi kerja
tingkat
aparat
kepolisian sebesar 56,33 skala atau
kepolisian,
maka
dapat
motivasi
dinyatakan bahwa motivsi kerja aparat
sebesar
kepolisian akan dapat lebih ditingkatkan
prediksi ini dapat
di
bahwa
masa
depat
apabila
kebijakan
kompensasi terus diperbaiki.
berlaku
Untuk memprediksi peningkatan tingkat motivasi kerja aparat kepolisian sebagai
dampak
dari
perbaikan
kebijakan kompensasi di masa depat, maka
dapat
dilakukan
perhitungan
93,88%.
kerja
Hasil
aparatur
perhitungan
mengindikasikan
kebijakan kompensasi di
berpengaruh
lingkungan cukup
besar
yang POLRI
terhadap
tingkat motivasi kerja aparat kepolisian.
KESIMPULAN DAN SARAN
untuk pengembangan diri pada
A. Kesimpulan
aparat kepolisian di POLRESTA
Berdasarkan maka
dapatlah
hasil
ditarik
kesimpulan
sebagai berikut : 1.
Dilihat dari indikator yang dipakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanggapan responden aparat kepolisian di POLRESTA Manado terhadap kebijakan kompensasi di lingkungan POLRI lebih banyak pada ketegori sedang/cukup baik. Ini berarti bahwa jenis kompensasi, besaran
kompensasi,
rasio
kompensasi antara jabatan/pangkat yang ada, dan metode pembayaran kompensasi yang berlaku selama ini
2.
di
Manado pada umumnya berada
penelitian,
lingkungan
kepolisian
pada kategori cukup tinggi. 3.
Berdasarkan analisis regresi linier dan
korekasi
product
moment
(pearson correlation) menunjukkan bahwa
kebijakan
belum
berpengaruh
kompensasi positif
terhadap tingkat motivasi kerja aparat kepolisian di POLRESTA Manado. Hal ini berarti bahwa harus
ada
perbaikan
kebijakan
kompensasi di lingkungan POLRI untuk menaikan motivasi kerja aparat kepolisian. B. Saran Berdasarkan kesimpulan hasil
umumnya belum dapat memberikan
penelitian
kepuasan bagi aparat kepolisian.
dikemukakan beberapa saran sebagai
Motivasi kerja aparatur kepolisian
berikut :
di POLRESTA Manado juga lebih
1. Kebijakan
banyak
pada
sedang/cukup
ini
maka
dapatlah
kompensasi
kategeori
lingkungan POLRI yang berlaku
berarti
atau dilaksanakan selama ini perlu
baik,Ini
bahwa dorongan/semangat aparat
dilanjutkan
untuk
kuantitas maupun kualitasnya.
mencapai prestasi kerja,
mendapatkan
pengakuan
karier,
dan
pengetahuan
ditingkatkan
2. Motivasi kerja yang telah terwujud
tanggung
selama ini pada aparat kepolisian di
lebih
besar,
POLRESTA Manado hendaknya
kemajuan
dalam
harus ditingkatkan.
yang
memperoleh
dan
atas
prestasi, mendapatkan jawab
di
mengembangkan dan
keterampilan
DAFTAR PUSTAKA
Handoko T. Hani, 2001, Manajemen
Arikunto, 2000, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
Personalia dan Sumber Daya Manusia, FE-UGM, Yogyakarta. Hasibuan,
Abdulwahab Solichin, 2008, Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi
M.,
2001,
Gunung Agung, Jakarta. Indrawidjaja,
A.I.,
ke Implementasi Kebijaksanaan
Organisasi,
Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Bandung.
Badjuri,A.K dan Yuwono T., 2002,
Kartini,
K.,
Strategi,
Jakarta.
Dessler
Gary,
Sumber
2009, Daya
Manajemen Manusia,
PT
Danim, S, 2000, Pengantar Studi Bumi
Aksara, Jakarta. Dunn,William,N. Analisis
Pengantar
Kebijakan
Aksara,
Manajemen
Personalia, Alumni, Bandung. Nawawi, H, 1997, Manajemen Sumber
2009,
UGM-Press,
Sumber
Daya
Personalia, Erlangga, Jakarta. Gibson.L.J. dkk, 1998, Organisasi dan terjemahan,
Erlangga, Jakarta. Gomes, F.C., 1999, Manajemen Sumber Daya Manausia, ANDI Offset,
Gajah Mada
Unversity Press, Yogyakarta. Sedarmayanti,
Flippo B. Edwin, 1999, Manajemen
Yogyakarta.
1991,
Publik,
Yogyakarta.
Manajemen,
Bina
dan
Jakarta.
Daya Manusia,
2001,
terjemahan,
Baru,
Modul UT, Universitas Terbuka,
Moekijat,
Kebijakan,
Sinar
Islamy,I.M. 1996, Kebijakan Publik,
Prenhalindo,Jakarta.
Penelitian
Perilaku
Pemimpin
Kepemimpinan,
Dipenogoro, Semarang.
1997,
1992,
Kebijakan Publik : Konsep dan Universitas
Manajemen,
Manajemen Manusia
Reformasi
Birokrasi
Manajemen
Pegawai
: dan
Negeri
Sipil,Refika Aditama, Bandung. Siagian P Sondang, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta. Sudjana,
1990,
Metoda
Tarsito, Bandung.
Statistika,
Surakhmat,Winarno., 1987, Dasar dan Teknik
Research,
Tarsito,
Bandung.
Management,
Terjemahan,
Intermedia. Jakarta. 2009,
Dimensi
Kinerja
Pengukuran,
Implementasi Organisasi,
dan
dan Dalam
Pustaka
Pelajar,
Yogyakarta.
Republik
Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun
Bulan ke-13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja di
Lingkungan
Kepolisian
Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI
Suharto, E. 2008, Kebijakan Sosial Kebijakan
Publik,
Alfabeta, Bandung.
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Cara
Pemberian
Tunjangan
Kinerja bagi Pegawai Negeri di
Thoha, M, 1986, Perilaku Organisasi,
Lingkungan Kepolisian Negara RI.
Rajawali, Jakarta. Wibowo, 2001, Manajemen Kinerja, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sumber Lain : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian,
sebagaimana
telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Negara
2012 tentang Pembayaran Gaji
Pengembangan SDM : Teori,
sebagai
2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian
Stoner L. J, dan Charles Wankel, 1996,
Sudarmanto,
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
Kepolisiam
Republik Indoensia.
Negara
