Pengaruh Institusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Asing Langsung Asia Tenggara

Pengaruh Institusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Asing Langsung Asia Tenggara Ema Yunika, Rus’an Nasrudin 1. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 16425, Indonesia 2. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 16425, Indonesia Email: [email protected]

Abstrak Asia Tenggara merupakan regional beranggotakan negara-negara yang memiliki yang pencapaian ekonomi yang berbeda-beda. Singapura merupakan negara yang merasakan tingkat pendapatan per kapita dan juga aliran investasi asing yang tinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Penjelasan fundamental untuk performa ekonomi yang berbeda-beda adalah faktor institusi yang merupakan aturan main dalam masyarakat atau secara lebih formal merupakan batasan yang dibuat oleh manusia yang membentuk interaksi antar manusia itu sendiri baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh institusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi asing langsung. Dalam penelitian ini, faktor institusi didefinisikan dalam dua variabel, yaitu hak politik dan tingkat penegakan hukum. Ukuran tingkat penegakan hukum berasal dari indikator yang dipublikasikan secara rutin oleh Bank Dunia sedangkan hak politik berasal dari indeks Gastil. Hasil pengolahan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara hak politik tertutup terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat penegakan hukum terhadap tingkat investasi asing langsung. Effects of Institution upon Economic Growth and Foreign Direct Investment in South East Asia Abstract South East Asian is a region where countries with various level of economic achievement. While Singapore experience high level of national income per capita, other countries, such as Cambodia and Myanmar still find out the way to enhance their prosperity. Besides, Singapore also appears as the highest capital inflow among countries in South East Asia. Fundamental explanation for differences in economic performances is differences in institutional factor. Institution is defined as rule of games in a society or, more formally, are the humanly devised constraint that shape human interaction. It implies to structure incentives in human exchange, whether political, social, or economic. This research aims to prove whether institutional factors affect economic growth and investment. In this research, institutional factors are defined as two variables which are political rights and rule of law. The result shows that political rights closed is positively statistically significant in influencing national income per capita while investment level is only influenced by rule of law. Keywords: institution, economic growth, foreign direct investment, South East Asian

Pengaruh Institusi..., Ema Yunika, FE UI, 2013

Pendahuluan Asia Tenggara merupakan wilayah berpopulasi sebesar 620 juta penduduk dengan capaian PDB $ 2 milyar. Meningkatnya perhatian global terhadap Asia Tenggara dapat tercermin dari tingkat investasi yang masuk ke Asia Tenggara. Dilihat dari trennya, terdapat kenaikan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Asia Tenggara secara keseluruhan. Gambar 1. Aliran Investasi Asing Langsung Asia Tenggara 2003-2011 140,000,000,000 Vietnam

120,000,000,000

Thailand

100,000,000,000

Singapura

80,000,000,000

Filipina

60,000,000,000

Myanmar

40,000,000,000

Malaysia Laos

20,000,000,000

Indonesia

0

Kamboja

-‐20,000,000,000 sumber: data.worldbank.org

Dapat dilihat bahwa Singapura merupakan negara dengan investasi asing paling tinggi dibandingkan dengan negara lain sekaligus negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Padahal, negara lainnya seperti Indonesia dan Malaysia memiliki sumber daya yang besar berupa jumlah penduduk dan kekayaan alam yang melimpah. Hal tersebut menunjukkan bahwa performa ekonomi suatu negara bukan hanya dipengaruhi oleh kekayaan alam dan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai faktor apa yang mampu memberikan pengaruh atas adanya perbedaan investasi antar negara. Tabel berikut dapat menjadi gambaran bagaimana Singapura memiliki daya tarik bagi investor asing.


Tabel 1. Perbandingan Tingkat Perlindungan Kontrak 2008 Negara Singapura Thailand Malaysia Indonesia Filipina Kamboja Laos

Jumlah Prosedur

Jumlah Hari Biaya (% yang Nilai Kontrak) Diperlukan 22 120 17,8% 35 479 14,3% 30 600 27,5% 39 570 122,7% 37 842 26,0% 44 401 102,7% 42 443 31,6% Sumber: Doing Business, 2008 dalam Basri (2009)

Skor (Persentil) Perlindungan Kontrak 0,08 0,26 0,42 0,69 0,57 0,66 0,56

Singapura yang memiliki catatan yang baik berdasarkan jumlah prosedur, jumlah hari yang diperlukan, dan biaya untuk melakukan perlindungan kontrak. Hal ini dapat menjadi penjelasan mengapa tingkat pendapatan per kapita dan tingkat investasi asing langsung Singapura begitu tinggi dan menjadi negara peringkat satu dalam hal kemudahan berbisnis menurut Doing Business World Bank (Basri, 2009). Singapura mampu menjadi negara yang melindungi hak kepemilikan investor sehingga memberikan kenyamanan bagi investor. Selain perlindungan terhadap hak kepemilikan, perbedaan juga terlihat besar biaya transaksi yang diperlukan untuk melakukan perlindungan kontrak. Tabel yang sebelumnya menjelaskan bagaimana pengaruh perlindungan kontrak dan biaya transaksi, yang pada hakikatnya konsep dari institusi, terhadap investasi asing yang masuk ke dalam suatu negara. Hal tersebut mempertegas pendapat bahwa institusi dapat mempengaruhi performa ekonomi suatu negara. Menurut North (1990), institusi itu sendiri didefinisikan sebagai aturan main dalam masyarakat atau, secara lebih formal, batasan-batasan yang dibuat oleh manusia sendiri yang membentuk interaksi antarmanusia. Menurut Acemoglu dalam Basri (2009), ada tiga karakteristik yang harus dipenuhi kerangka kelembagaan yang baik, terutama terkait dengan ekonomi. Pertama adalah kepastian dan perlindungan hukum dalam soal kepemilikan. Yang kedua adalah pembatasan khusus bagi elit, hartawan, politisi, dan anggota kelompok berpengaruh lainnya (termasuk para pejabat tinggi) agar mereka tidak dapat mengeruk pendapatan dengan merugikan kepentingan pihak lain, atau mengakibatkan persaingan tidak seimbang. Karakteristik ketiga adalah adanya persamaan kesempatan dalam kadar yang cukup bagi semua kalangan dan golongan di masyarakat untuk meraih kemajuan. Ketiga karakteristik tersebut mempengaruhi iklim investasi di suatu negara. Adanya kepastian hukum, persaingan yang seimbang, dan persamaan kesempatan dapat mendorong tingkat


investasi masuk dalam suatu negara, terutama investasi asing. Dengan demikian, berawal dari latar belakang ini, perlu ditelusuri bagaimana pengaruh institusi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di negara Asia Tenggara dan bagaimana pengaruh institusi terhadap tingkat investasi asing langsung di negara Asia Tenggara.

Tinjauan Teoritis North (1990) mengungkapkan bahwa institusi merupakan aturan main dalam masyarakat, atau secara lebih formal, adalah batasan-batasan yang dibuat oleh manusia yang membentuk interaksi antar manusia itu sendiri. Dengan demikian, institusi akan membentuk insentif kepada pertukaran manusia, baik dalam hal politik, sosial, maupun ekonomi. Institusi dapat dirumuskan ke dalam tiga poin penting, yaitu (1) dirancang oleh manusia, (2) kumpulan batasan, dan (3) membentuk insentif. North (1991) juga menambahkan bahwa batasanbatasan tersebut nantinya akan dapat berupa batasan informal, seperti sanksi, pantangan, adatistiadat, tradisi, dan kode tingkah laku, atau batasan formal, seperti konstitusi, hukum, dan hak kepemilikan. Dengan demikian, bersamaan dengan batasan dalam ekonomi, institusi akan ikut menentukan biaya transaksi dan produksi sehingga turut juga mempengaruhi profitabilitas dan kemungkinan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi. Institusi ekonomi itu sendiri ditentukan oleh kekuatan politik yang dominan karena kelompok yang memiliki kekuatan politik lebih cenderung ingin mempertahankan institusi ekonomi yang menguntungkan kepentingan mereka. Kekuatan politik terdiri dari dua jenis, yaitu kekuatan politik de jure dan kekuatan politik de facto. Kekuatan politik de jure berasal dari institusi politik di masyarakat. Di sisi lain, terdapat kelompok individu, meskipun tidak berada dalam institusi politik, memiliki kekuatan politik. Kekuatan politik seperti ini merupakan kekuatan politik de facto yang pada umumnya ditentukan distribusi sumber daya itu sendiri. Kedua jenis kekuatan politik tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi pilihan dalam institusi ekonomi dan evolusi institusi politik di masa depan. Menurut Acemoglu dalam Basri (2009) terdapat tiga karakteristik penting yang harus dipenuhi untuk kerangka institusi yang baik. Pertama adalah adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam soal kepemilikan. Hal ini memiliki implikasi yang penting terkait dengan alokasi sumber daya. Jika seorang pemegang kepentingan memiliki perlindungan yang rendah terhadap hak mereka, pembagian kepemilikan akan cenderung untuk


terkonsentrasi. Karakter yang kedua adalah pembatasan khusus bagi kalangan elite, hartawan, polisi, dan anggota kelompok berpengaruh lainnya agar mereka tidak dapat mengeruk pendapatan dengan merugikan kepentingan pihak lain, atau mengakibatkan persaingan tidak seimbang. Dalam hal ini, elit yang memiliki kekuatan politik dapat memilih institusi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, seringkali dengan membebankan masyarakat. Karakter yang ketiga adalah adanya persamaan kesempatan dalam kadar yang cukup bagi semua kalangan dan golongan di masyarakat untuk meraih kemajuan, termasuk persamaan kesempatan melakukan investasi. Dalam teori ekonomi neoklasikal, institusi sering dilihat sebagai fenomena eksogen dan secara teori termarginalkan. Teori neoklasik fokus kepada kombinasi yang optimal dari tanah, kapital, dan tenaga kerja yang berasal perilaku agen ekonomi yang memaksimisasi utilitas dan profit. Teori neoklasik mengasumsikan sistem ekonomi yang tanpa perselisihan (frictionless). Dalam kenyataannya, perselisihan menimbulkan biaya. Kondisi yang demikian membuat hak kepemilikan dan kontrak tidak bisa secara mudah didefinisikan, diawasi, ditegakkan, dan dipindahkan tanpa adanya pengeluaran sumber daya. Dengan kata lain biaya transaksi tersebut muncul dan merupakan biaya yang dikeluarkan karena masuk ke pasar (Lakshmanan dan Button, 2009). Reaksi atas tidak pengeluaran pengaruh institusi dan biaya transaksi muncul dalam dua aliran. Yang pertama adalah ‘Old Institutional Economics’ yang berargumen bahwa kontrol kolektif atas transaksi individu merupakan fokus dari institusi ekonomi. Hal ini muncul ketika konflik kepentingan sangat mempengaruhi transaksi di antara agen ekonomi alih-alih keharmonisan yang diasumsikan teori neoklasikal. Secara singkatnya, institusi pada aliran ini didefinisikan sebagai aksi kolektif untuk mengendalikan aksi individu. Aliran kedua adalah New Institutional Economics. Dalam aliran ini, ada dua ide sentral dari teori neoklasik yang ditolak, yaitu tidak adanya biaya transaksi dan institusi yang netral. Aliran ini mengakui adanya biaya transaksi dalam ekonomi dan melihat institusi mempengaruhi biaya transaksi dan insentif individu yang nantinya akan mempengaruhi perilaku ekonomi. Dengan demikian, pembahasan teori New Institutional Economics (NIE) berasal dari sub-bidang antara lain ekonomi biaya transaksi dan analisa hak kepemilikan. Transaksi terjadi di antara agen ekonomi ketika tejadi pertukaran barang dan jasa di antara mereka. Biaya ekonomi dan politik merupakan bagian dari transaksi (Lakshmanan dan


Button, 2009). Tipe dari biaya ekonomi antara lain biaya pencaharian dan informasi (biaya persiapan kontrak), biaya penawaran dan pengambilan keputusan (biaya penyimpulan kontrak), dan biaya pengawasan dan pelaksanaan (Coase, 1960 dalam Lakshmanan dan Button, 2009). Biaya pencaharian dan informasi (search and information cost) merupakan biaya yang muncul dalam menentukan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di pasar. Biaya ini juga termasuk biaya yang dikeluarkan ketika seorang agen ekonomi mencari informasi mengenai harga yang paling murah. Kemudian, biaya penawaran dan pengambilan keputusan (bargaining cost) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan persetujuan perjanjian dengan pihak lain dalam transaksi, menyusun kontrak yang sesuai, dan seterusnya. Biaya pengawasan dan pelaksanaan (policing and enforcement cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk memastikan pihak terkait terikat dengan persyaratan kontrak dan mengambil langkah yang sesuai jika hal yang terjadi tidak sesuai, umumnya melalui sistem hukum. Hak kepemilikan (property rights) adalah aturan hukum yang menjelaskan apa yang dapat dilakukan orang atau perusahaan dengan apa yang mereka miliki. Contohnya adalah apabila seseorang memiliki hak kepemilikan atas tanah, mereka dapat membangun di atasnya atau menjualnya dan hal itu dilindungi dari campur tangan orang-orang lain (Pindyck dan Rubinfeld, 2008). Menurut Stiglitz (1999), aktivitas penting dari pemerintah adalah penegakan kerangka hukum yang di dalamnya individu maupun perusahaan dapat ikut serta untuk melakukan transaksi ekonomi. Tanpa adanya hukum yang mendefinisikan hak kepemilikan, hanya penggunaan kekuataan paksaan yang dapat menghentikan seseorang dari kegiatan mencuri atau mengambil hak orang lain tanpa izin. Tanpa adanya kemampuan untuk melindungi kepemilikan, individu tidak akan memiliki insentif untuk mengumpulkan harta. Dengan kata lain aktivitas ekonomi akan dengan terbatasi sekali. Bahkan dalam level yang paling primitif sekalipun, kecuali terdapat perlindungan terhadap kepemilikan, orang-orang tidak akan memiliki insentif untuk menabung dan berinvestasi karena harta tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. Bahkan secara eksplisit Stiglitz (1999) menyatakan bahwa aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan harta, penegakan kontrak, dan pendefinisian hak kepemilikan dapat dianggap sebagai pemberian fondasi dasar dimana seluruh pasar diletakkan. Dalam hal ini, North (1990) menyatakan bahwa dibutuhkan sumber daya untuk mendefinisikan dan melindungi hak kepemilikan dan penegakkan kontrak. Institusi berperan dalam penentuan


transaksi biaya untuk melindungi hak kepemilikan dan penegakkan kontrak tersebut. Dengan demikian, institusi akan memegang peranan kunci dalam penentuan biaya produksi secara keseluruhan.

Metode Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah faktor institusi mempengaruhi tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi di negara Asia Tenggara. Untuk itu, terdapat dua model yang digunakan pada penelitian untuk mengungkap apakah tingkat pertumbuhan dan tingkat aliran investasi yang masuk ke dalam suatu negara dipengaruhi oleh faktor institusi berupa peraturan hukum (rule of law) dan tingkat hak politik (political rights). !"#$!,! =∝ +!! !"#$!,! + !! !"#$"%&!,! + !! !"#$!,! + !! !"#$%!,! + !! !"#$%#!,! + ! !"#$%!,! =∝ +!! !"#$%!,! + !! !2!,! + !! !"#$!,! + !! !"#$%!,! + !! !"#$%#!,! + ! Di dalam model tersebut, yang menjadi variabel dependen adalah !"#$!,! , dan !"#$%!,! dimana !"#$!,! adalah tingkat pertumbuhan ekonomi negara i pada tahun t. Variabel tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor institusi terhadap tingkat kesejahteraan penduduk. Sedangkan !"#$%!,! adalah logaritma natural foreign direct investment atau aliran investasi asing langsung yang merupakan bagian dari investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Secara umum, variabel dependen terbagi menjadi dua, yaitu variabel kontrol dan variabel institusi. Untuk model yang pertama, variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah !"#$"%&!,! yaitu persentase konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto. Selain itu, variabel kontrol yang lain adalah !"#$!,! yang merupakan variabel pembentukan kapital yang diambil dari data pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) per PDB. Variabel ini digunakan untuk melihat pengaruh investasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk model yang kedua, variabel kontrol yang digunakan adalah variabel !2!,! yang merupakan pertumbuhan jumlah uang beredar suatu negara. Selain itu, variabel lain yang


digunakan adalah !"#$%!,! yang digunakan untuk melihat pengaruh kapasitas ekonomi suatu negara terhadap tingkat investasi asing yang masuk. Variabel institusi terdiri dari variabel dummy hak politik, yaitu !"#$%!,! dan !"#$%#!,! , serta tingkat penegakan hukum !"#$!,! . Variabel hak politik dibuat menjadi bentuk dummy sebagaimana yang dilakukan oleh Scully (1988) dalam penelitiannya. Hal ini disebabkan karena indeks Gastil yang digunakan untuk mengukur hak politik bernilai diskrit 1 hingga 7, dimana angka yang lebih kecil menunjukkan tingkat hak politik yang lebih tinggi. Dengan demikian, dibangun dua variabel dummy, yang menunjukkan dua titik ujung ukuran indeks tersebut. Variabel dummy !"#$%!,! merupakan variabel yang menunjukkan kondisi negara yang tingkat hak politiknya terbatas, dimana nilainya sama dengan 1 untuk negara dengan indeks hak politik bernilai lebih dari sama dengan 5. Sedangkan variabel dummy !"#$%#!,! menunjukkan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi negara dengan tingkat hak politik yang tinggi/terbuka dimana nilainya sama dengan 1 untuk negara dengan indeks hak politik kurang dari sama dengan 2. Variabel institusi lainnya, yaitu tingkat penegakan hukum !"#$!,! mengukur tingkat penegakan hukum di dalam suatu negara. Indikator rule of law termasuk mengukur persepsi kemungkinan timbulnya kriminalitas, kefektifan pengadilan, dan dapat dilaksanakannya perjanjian. Secara ringkas, indikator ini menunjukkan kesuksesan masyarakat dalam membangun lingkungan yang adil dan aturan yang dapat diprediksi terkait interkasi ekonomi dan sosial. Lebih jauh lagi, indikator ini dapat menggambarkan bagaimana hak kepemilikan dilindungi. Variabel ini merupakan indeks dengan jarak nilai -2.5 hingga 2.5 dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penegakan hukum yang lebih baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, variabel yang digunakan sebagai proksi dari institusi adalah variabel rule of law, atau tingkat penegakan hukum, dan hak politik, atau political rights. Sejauh ini, penelitian yang melibatkan faktor institusi selalu berusaha untuk menemukan indikator yang tepat untuk menggambarkan institusi. Terkait variabel yang digunakan dalam skripsi ini, perlu ada penjelasan yang lebih rinci mengapa kedua variabel yang digunakan dapat menjadi representasi dari institusi itu sendiri.


Variabel institusi yang pertama adalah variabel tingkat penegakan hukum yang diambil dari Governance Indicators yang dikeluarkan oleh World Bank. Secara umum, institusi dalam bentuk formal dapat berupa konstitusi, hukum, dan hak kepemilikan karena definisi dari institusi itu sendiri adalah aturan main dalam masyarakat atau batasan yang dibuat manusia yang membentuk interaksi antar manusia sendiri (North, 1990). Menurut Burki dan Perry (1998) dalam Jaya (2006), institusi yang baik harus memiliki aturan yang jelas, dikenal secara luas, dapat dipercaya, disusun dengan benar, dan dilaksanakan dengan benar. Dalam hal ini, kualitas tingkat penegakan hukum dapat dinilai relevan untuk merepresentasikan institusi. Selain itu, salah satu teori dasar dari institusi adalah teori hak kepemilikan. Secara umum, variabel tingkat penegakan hukum ini mencerminkan bagaimana hukum dapat melindungi hak kepemilikan seseorang. Semakin baik tingkat penegakan hukum maka hak kepemilikan akan dapat semakin dapat dilindungi dengan baik. Berdasarkan aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks tingkat penegakan hukum, komponen perlindungan hak kepemilikan merupakan salah satu unsur termasuk dalam pengukuran. Selain adanya komponen perlindungan hak kepemilikan dalam pengukuran indeks, baik atau tidanya kualitas penegakan hukum akan mempengaruhi apakah suatu negara mampu melindungi hak kepemilikan seseorang atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapatan dari Stiglitz (1999) yang menyatakan bahwa tanpa adanya hukum yang mendefinisikan hak kepemilikan, hanya penggunaan kekuataan paksaan yang dapat menghentikan seseorang dari kegiatan mencuri atau mengambil hak orang lain tanpa izin. Selain itu, tanpa adanya kemampuan untuk melindungi kepemilikan, individu tidak akan memiliki insentif untuk mengumpulkan harta. Terlepas dari lembaga yang mengeluarkan indeks penegakan hukum tersebut, variabel tingkat penegakan hukum sebelumnya juga telah dipakai untuk merepresentasikan institusi oleh Knack dan Keefer (1995), Fan et al (2009), Saengthien (2011), Lane (2011), dan Haggard dan Tiede (2011). Sedangkan, penelitian yang menggunakan indeks tingkat penegakan hukum dari sumber yang sama dengan yang skripsi ini pakai adalah penelitian yang dilakukan oleh Lane (2011) dan Haggard dan Tiede (2011). Selain variabel tingkat penegakan hukum, variabel yang digunakan untuk menjelaskan institusi adalah hak politik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Acemoglu et al (2004) institusi ditentukan oleh kekuatan politik yang dominan karena kelompok yang memiliki kekuatan politik lebih cenderung ingin mempertahankan institusi ekonomi yang


menguntungkan kepentingan mereka. Ketika orang-orang yang memiliki kekuasaan tidak dapat berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuatan politiknya untuk tidak melakukan penyalahgunaan, hal ini berarti institusi ekonomi yang ada tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan kelompok yang tidak memiliki kekuatan politik. Hal ini berujung pada konsekuensi yang jelas, yaitu tanpa adanya perlindungan terhadap hak kepemilikan, maka investasi yang produktif tidak dilaksanakan dan kesempatan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi. Hak politik menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap orang-orang yang berkuasa. Hak politik yang bebas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan kontrol tersebut dan sebaliknya, hak politik yang tertutup menunjukkan kondisi terbatasnya untuk melakukan kontrol. Dengan adanya kontrol yang lebih besar dari masyarakat, maka penyalahgunaan kekuatan politik oleh pihak yang berkuasa dapat diminimalisir. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel karena mengkombinasikan data runtun waktu (time series) dengan kerat lintang (cross section). Data yang digunakan adalah Negara-negara Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan rentang waktu yang digunakan adalah 2002 hingga 2011 berdasarkan ketersediaan data untuk penelitian. Negara Asia Tenggara yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini adalah Myanmar. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya data untuk Myanmar, terutama data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode data panel.

Pembahasan Model pertama diolah dengan menggunakan metode efek acak dengan generalized least square. Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 36.41% yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model tersebut mampu menjelaskan 36.41% perubahan variabel pertumbuhan ekonomi. Dari hasil estimasi di atas menunjukkan bahwa variabel konsumsi pemerintah per PDB

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan

pertumbuhan ekonomi dalam taraf signifikansi 1%. Dan selain itu, variabel dummy hak politik terbatas memiliki pengaruh yang signifikan pada taraf signifikansi 10%. Variabel independen lainnya, yaitu PMTDB, indeks penegakan hukum, dan hak politik terbuka tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam model ini.


Tabel 2. Hasil Regresi Model 1

Variabel independen Konsumsi Pemerintah per PDB PMTDB per PDB Indeks penegakan hokum Dummy hak politik terbatas Dummy hak politik terbuka Konstanta R2 Metode *** signifikan pada alpha 10% ** signifikan pada alpha 5% * signifikan pada alpha 1%

Pertumbuhan Ekonomi Koefisien P>|z| -0.412358 0.000* 0.015512 0.733 0.354748 0.347 1.257494 0.057*** 0.824164 0.375 8.623137 0.000 36.41% Random Effects

Variabel konsumsi pemerintah merupakan variabel yang signifikan dalam model ini, namun koefisiennya menunjukkan hasil yang negatif. Secara teoritis, peningkatan pada konsumsi pemerintah justru akan meningkatkan pendapatan nasional karena dalam persamaan identitas pendapatan nasional, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen persamaan tersebut. Sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan tinggi memiliki persentase konsumsi pemerintah yang tidak besar. Kondisi yang sebaliknya justru sedikit terjadi pada data yang diobservasi. Satu-satunya negara yang memiliki pola hubungan positif antara konsumsi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi adalah Brunei Darussalam. Selain itu, hubungan negatif tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa beberapa negara dengan pertumbuhan paling tinggi dalam periode observasi adalah negara dengan tingkat persentase konsumsi pemerintah yang rendah. Kamboja mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2004 hingga 2007, yaitu masing-masing sebesar 10,34%, 13,25%, 10,77%, dan 10,21%. Namun, pada tahun yang sama, persentasi konsumsi pemerintah terhadap PDB adalah 4,48%, 4,07%, 3,46%, dan 5,73%. Kondisi tersebut dapat dibandingkan dengan negara Brunei Darussalam yang, dapat dikatakan, justru mengalami hal yang sebaliknya. Pada tahun 2007 hingga 2009, pertumbuhan ekonomi Brunei Darussalam adalah sebesar 0,15%, -1,94%, dan -1,77% dan merupakan beberapa yang terendah dari periode observasi. Namun, di saat yang sama, tingkat persentase konsumsi pemerintah terhadap PDB merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain, yaitu sebesar 22,62%, 17,14%, dan 23,29%. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana hubungan negatif antara konsumsi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat terbentuk.


Dalam hasil regresi yang dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa tingkat pembentukan kapital yang diukur melalui pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) per PDB merupakan variabel yang tidak signifikan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk pembahasan terkait institusi, hipotesa awal penelitian adalah variabel penegakan hukum akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam hasil penelitian ini, variabel tingkat penegakan hukum menjadi variabel yang tidak signifikan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya beberapa negara yang memiliki tingkat penegakan hukum yang rendah namun memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Fenomena ini terjadi antara lain di negara Kamboja dan Laos. Negara Kamboja menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi dalam cakupan observasi, yaitu 10.34%, 13.25%, 10.77%, dan 10.21% masing-masing pada tahun 2004 hingga 2007. Namun pada tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut, indeks tingkat penegakan hukum dari negara tersebut justru cukup rendah yaitu -1.249, -1.186, -1.167, dan 1.063 di tahun tersebut. Tingkat pertumbuhan tersebut padahal merupakan yang tertinggi di antara yang lain. Negara lain yang mengalami perbedaan perilaku dari hipotesa adalah Laos. Negara tersebut mengalami pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2006, 2010, 2011, dan 2008 yaitu masing-masing sebesar 8.619%, 8.527%, 8.039%, dan 7.825%. Namun pada tahun tersebut, indeks tingkat penegakan hukum yang diperoleh Laos masing-masing adalah -0.973, -0.902, -0.918, dan -0.830. Kamboja dan Laos menjadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun di sisi lain indeks tingkat penegakan hukum negara tersebut rendah dan bernilai negatif. Hal ini merupakan salah satu penyebab munculnya hubungan yang tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat penegakan hukum. Dari variabel yang digunakan sebagai proksi dari institusi, hanya variabel dummy hak politik terbatas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Koefisien sebesar 1.257494 dalam hasil estimasi menunjukkan bahwa ketika suatu negara dengan hak politik terbatas akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.257494% dibandingkan jika negara tersebut tidak mengalami hak politik terbatas, dengan variabel lain dianggap konstan. Dalam lingkup penelitian ini, negara-negara yang mengalami pertumbuhan tinggi pada umumnya merupakan negara dengan hak politik terbatas. Negaranegara tersebut antara lain Singapura, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Singapura mencatat


pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu penelitian yaitu sebesar 14,76% pada tahun 2010. Meskipun begitu, pemerintah Singapura menentukan banyak aspek dalam kehidupan warganya, bahkan beberapa hak seperti hak untuk berkumpul dan kebebasan berbicara atau berpendapat sangat dibatasi. Negara Kamboja, Laos, dan Vietnam juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memiliki hak politik terbatas. Secara ukuran ekonomi, ketiga negara tersebut memang relatif lebih kecil dan tidak sebesar negara-negara yang lainnya sehingga penambahan tingkat output tertentu akan memberikan angka pertumbuhan yang cukup tinggi. Meskipun sistem yang digunakan demokrasi, negara Kamboja masih sangat diatur oleh pemerintah. Demikian halnya dengan negara Laos. Meskipun negara Laos berusaha untuk memulai kebebasan dari rezim komunis yang sebelumnya menguasai, hal tersebut hanya sedikit berjalan sukses. Beberapa hak dasar dari masyarakat masih sangat dibatasi. Negara Vietnam bahkan secara sistem tidak menganut sistem demokrasi. Negara Vietnam dikuasai oleh rezim satu partai otoriter. Masalah seperti penindasan atau penahanan politik maupun rendahnya rasa hormat terhadap hak dasar manusia masih memerlukan perhatian serius. Model diolah dengan metode efek tetap yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan intercept antar individu. Koefisien determinasi dari model kedua adalah sebesar 60.83% yang menunjukkan bahwa variabel-variabel dependen yang terdapat dalam model ini dapat menjelaskan 60.83% perubahan variabel investasi asing langsung. Hasil estimasi di atas menunjukkan bahwa dari seluruh variabel dependen yang digunakan, variabel yang signifikan mempengaruhi investasi asing langsung adalah pendapatan nasional dan indeks penegakan hukum masing-masing pada taraf signifikansi 1%. Tabel 3. Hasil Regresi Model 2

Variabel independen Log PDB Pertumbuhan jumlah uang beredar Indeks penegakan hokum Dummy hak politik terbatas Dummy hak politik terbuka R2 Metode *** signifikan pada alpha 10% ** signifikan pada alpha 5% * signifikan pada alpha 1%

Log FDI Koefisien 1.66565 0.01133 2.44793 0.39549 0.25143 60.83% Fixed Effect GLS


P>|z| 0.000* 0.198 0.000* 0.210 0.421

Pada hasil regresi tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi asing langsung pada taraf signifikansi 1%. Koefisien yang dimiliki oleh variabel pendapatan nasional adalah sebesar 1.66565 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan 1 % PDB akan mengakibatkan kenaikan investasi asing langsung sebesar 1.66565% dengan variabel lain dianggap konstan. Dalam hasil regresi di atas, pertumbuhan jumlah uang beredar menjadi variabel yang tidak signifikan mempengaruhi tingkat investasi asing langsung. Meskipun pada hipotesa penelitian ini, pertumbuhan jumlah uang beredar akan berpengaruh positif terhadap tingkat investasi asing langsung. Tingkat penegakan hukum mejadi variabel yang signifikan dalam model kedua pada taraf signifikansi 1%. Koefisien yang dimiliki variabel ini adalah sebesar 2.44793 yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 unit indeks penegakan hukum akan meningkatkan aliran investasi asing langsung sebesar 2.44793% dengan variabel lain dianggap konstan. Perlu diingat sebelumnya bahwa indeks penegakan hukum memiliki jarak antara -2.5 hingga 2.5 yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 unit dalam indeks merupakan perubahan yang cukup besar. Hubungan yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kualitas penegakan hukum yang baik dapat menarik lebih banyak tingkat investasi asing langsung yang masuk. Tingkat penegakan hukum menunjukkan kesuksesan masyarakat dalam membangun lingkungan yang adil dan aturan yang dapat diprediksi terkait interkasi ekonomi dan sosial. Lebih jauh lagi, indikator ini dapat menggambarkan bagaimana hak kepemilikan dilindungi. Secara umum, tingkat penegakan hukum mengukur persepsi keefektifan pengadilan dan sejauh mana dapat dilaksanakannya perjanjian. Angka kenaikan investasi asing langsung sebesar 2.44793% merupakan angka yang cukup besar, begitu pun dengan kenaikan indeks sebesar satu unit. Dalam hal ini, angka dalam indeks memiliki batas minimum -2.5 dan batas maksimum 2.5 sehingga kenaikan satu unit dalam indeks merupakan perubahan kualitas tingkat penegakan hukum yang sangat besar. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perbaikan yang besar dala,m tingkat penegakan hukum akan memberikan hasil yang sepadan berupa kenaikan investasi asing langsung yang cukup tinggi. Dalam hasil regresi model kedua, tingkat hak politik, baik yang terbatas maupun yang terbuka, menjadi variabel yang tidak signifikan mempengaruhi tingkat investasi asing langsung. Menurut hipotesa penelitian ini, tingkat hak politik terbuka akan memberikan


pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif terhadap aliran investasi asing langsung, dan sebaliknya, tingkat hak politik yang terbatas akan memberikan pengaruh yang signifikan dan berhubungan negatif dengan aliran investasi asing langsung. Hipotesa ini dibuat karena tingkat hak politik yang terbuka akan memungkinkan masyarakat dalam suatu negara untuk mengawasi

pemerintah

sehingga

pemerintah

selaku

pemegang

kekuasaan

tidak

menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenuhi kepentingannya sendiri, namun sebaliknya, melakukan fungsi pemerintahan itu sebaik-baiknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hak politik tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aliran investasi asing langsung. Hal ini menunjukkan kondisi bahwa negara dengan sistem demokratis, dimana masyarakat memiliki hak yang terbuka untuk menyampaikan aspirasinya, atau negara otoriter, tidak menjadi pertimbangan utama bagi investor untuk menentukan negara tujuan investasinya. Dapat dilihat dari Asia Tenggara sendiri, negara dengan tingkat aliran investasi asing langsung terbesar adalah Singapura. Meskipun begitu, Singapura sendiri merupakan negara dengan hak politik terbatas, dimana sistem demokrasi tidak dijalankan di negara tersebut. Setelah Singapura, negara yang menerima aliran investasi asing langsung terbesar adalah Indonesia, meskipun secara jumlah jauh di bawah Singapura. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang demokratis, dimana pemimpin dan anggota pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam kasus negara Asia Tenggara, negara dengan hak politik terbatas maupun terbuka tidak menjadi determinan aliran investasi asing langsung itu sendiri.

Kesimpulan Model pertama menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan variabel konsumsi pemerintah, pembentukan kapital, tingkat penegakan hukum, dan hak politik. Variabel konsumsi pemerintah merupakan variabel yang signifikan dalam model ini, namun koefisiennya menunjukkan hasil yang negatif. Koefisien tersebut bernilai -0.412358 yang berarti bahwa adanya kenaikan 1% konsumsi pemerintah per PDB akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.412358% dengan variabel lain dianggap konstan. Penjelasan untuk fenomena ini adalah pengeluaran pemerintah yang produktif tidak selalu memberikan efek yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya jumlah berlebih dari pengeluaran produktif pemerintah

atau efisiensi dari pengeluaran tersebut yang terlalu

rendah. Tingkat pembentukan kapital yang diukur melalui pembentukan modal tetap domestik


bruto (PMTDB) per PDB merupakan variabel yang tidak signifikan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Variabel yang menjadi proksi untuk institusi adalah tingkat penegakan hukum dan hak politik. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel tingkat penegakan hukum menjadi variabel yang tidak signifikan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan terdapat penyimpangan dari hubungan yang telah dihipotesakan sebelumnya, yaitu terdapat beberapa negara yang memiliki tingkat penegakan hukum yang rendah namun memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Fenomena ini terjadi antara lain di negara Kamboja dan Laos Variabel dummy hak politik terbatas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Koefisien sebesar 1.257494 dalam hasil estimasi menunjukkan bahwa ketika suatu negara dengan hak politik terbatas akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.257494% dibandingkan jika negara tersebut tidak mengalami hak politik terbatas, dengan variabel lain dianggap konstan. Sedangkan variabel dummy lainnya, hak politik terbuka, tidak berpengaruh signifikan. Model kedua menjelaskan hubungan investasi asing langsung dengan variabel pendapatan nasional, pertumbuhan jumlah uang beredar, tingkat penegakan hukum, dan hak politik. Tingkat pendapatan nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi asing langsung pada taraf signifikansi 1%. Koefisien yang dimiliki oleh variabel pendapatan nasional adalah sebesar 1.66565 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan 1 % PDB akan mengakibatkan kenaikan investasi asing langsung sebesar 1.66565%. Sebaliknya, pertumbuhan jumlah uang beredar menjadi variabel yang tidak signifikan mempengaruhi tingkat investasi asing langsung. Variabel yang menjadi proksi untuk institusi adalah tingkat penegakan hukum dan hak politik. Tingkat penegakan hukum mejadi variabel yang signifikan dalam penelitian ini pada taraf signifikansi 1%. Koefisien yang dimiliki variabel ini adalah sebesar 2.44793 yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 unit indeks penegakan hukum akan meningkatkan aliran investasi asing langsung sebesar 2.44793%. Tingkat hak politik tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aliran investasi asing langsung, baik melalui variabel dummy hak politik

terbuka

maupun

dummy

hak

politik

terbatas.

Prioritas


investor

adalah

memaksimumkan profit dengan risiko tertentu. Hak politik itu sendiri tidak secara kuat mendukung adanya kemungkinan profit yang lebih besar ataupun risiko yang lebih rendah.

Daftar Referensi Acemoglu, Daron., Johnson, Simon & Robinson, James. 2004. Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. NBER Working Paper Series no. 10481 Acemoglu, Daron & Johnson, Simon. 2005. Unbundling Institutions. Journal of Political Economy vol. 113 no. 5 pp. 949-995 Arrow, Kenneth J. 1950. A Difficulty in the Concept of Social Welfare. Journal of Political Economy vol. 58 no. 4 pp. 328-3346 Barro, Robert J. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy vol. 98 no. 5 Basri, Faisal & Munandar, Haris. 2009. Lanskap Ekonomi Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Biglaiser, Glen & Staats, Joseph L. 2010. Do Political Institutions Affect Foreign Direct Investment? A Survey of U.S. Corporations in Latin America. Political Reseach Quarterly vol 63 no. 3 508-522 Coase, Ronald. 1998. The New Institutional Economics. The American Economic Review vol. 88 no. 2 pp. 72 Fan, Joseph P H et al. 2009. Institutions and Foreign Direct Investment: China versus the Rest of the World. World Development vol. 37 no. 4 pp. 852-865 Furceri, Davide. 2007. Is Goverment Expenditure Volatility Harmful for Growth? A Cross Country Analysis. Fiscal Studies vol. 28 no. 1 pp. 103-120 Grier, Kevin B. & Tullock, Gordon. 1989. An Empirical Analysis of Cross National Economic Growth 1951-1980. Journal of Monetary Economics vol 24 pp. 259-276 Gujarati, Damodar N. 2004. Basic Econometrics. Boston: McGraw-Hill Gwartney, James D. et. al. 2006. Intitutions and the Impact of Investment on Growth. KYKLOS vol. 59 no. 2 pp. 255-273 Haggard, Stephan & Tiede, Lydia. The Rule of Law and Economic Growth: Where are We? World Development vol. 39 no. 5 pp. 673-685 Jaya, Wihana Kirana. 2006. Peran Institusi dalam Pertumbuhan Ekonomi. Pangsa vol. 13 pp. 3-18


Kaufmann, Daniel. Kraay, Aart. & Mastruzzi, Massimo. 2003. Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002. Policy Research Working Paper World Bank Institute Knack, Stephen & Keefer, Philip. 1995. Institutions and Economic Performance: Cross Country Test Using Alternative Institutional Measures. Economics and Politics vol. 7 Lakshmanan T. R. & Button, Ken J. 2009. Institutions and Regional Development, Handbook of Regional Growth and Development Theories. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Landau, Daniel. 1983. Government Expenditure and Economic Growth: A Cross Country Study. Southern Economic Journal vol. 49 no. 3 pp. 783 --------------------. 1985. Governement Expenditure and Economic Growth in the Developed Countries: 1952-1976. Public Choice vol. 47 pp. 459-477 Lane, Jan-Erik. 2011. Law and Economics in the ASEAN +3 Region: the Rule of Law Deficit. International Journal of Social Economics vol. 38 no. 10 pp. 847-857 North, Douglas C. 1990. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press: New York --------------------------. 1991. Institutions. The Journal of Economic Perspectives vol. 5 pp 97112 --------------------------. 1992. The New Institutional Economics and Development. Plumper, Thomas & Martin, Christian W. 2003. Democracy, Government Spending, and Economic Growth: A Political-economic Explanation of the Barro-effect. Public Choice vol. 117 pp. 27-50 Saengthien, Potchamas. 2011. Political Determinants of Foreign Direct Investment. Claremint Graduate University Sanogo, Ramata. 2003. The Effects of Insecure Property Rights on Investment and Economic Growth in Sub-Saharan-African Countries. Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati Sarode, Sushant. 2012. Effects of FDI on Capital Account and GDP: Empirical Evidence from India. International Journal of Business and Management vol. 7 no. 8 pp. 102 Scully, Gerald W. 1988. The Institutional Framework and Economic Development. Journal of Political Economy vol 96 pp 652-662 Stiglitz, Joseph E. 1999. Economics of the Public Sector. New York: Norton Yan, Chengliang & Gong Liutang. 2009. Government Expenditure, Taxation, and Long Run Growth. Front Econ China vol. 4 pp. 505-525


Zak, Paul J. 2002. Institutions, Property Rights, and Growth. Louvain Economic Review vol. 68 no. 1/2 pp. 55-73 Zhang, Kevin H. 2006. Foreign Direct Investment and Economic Growth in China: A Panel Data Study for 1992-2004. Makalah dipersiapkan untuk “WTO, China, and Asian Economies” yang diadakan oleh University of International Business and Economics, Beijing, China. Zouhaier, Hadhek. 2012. Institutions, Investment, and Economic Growth. International Journal of Economic and Finance vol. 4 no. 2 Publikasi

OECD,

South

East

Asia

Economic

http://www.oecd.org/dev/asiapacific Publikasi Pricehouse Water Coopers, Marketmap 2012 Publikasi World Bank http://data.worldbank.org 2013 Publikasi Freedom House Insitute http://freedomhouse.org 2013 Publikasi World Bank, Governance Indicators http://govindicatos.org 2013


Outlook

2013

Pengaruh Institusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Asing Langsung Asia Tenggara

Recommend Documents