e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)
PENGARUH AUDIT KINERJA, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK 1
Ni Made Suratmi, 1Nyoman Trisna Heriawati, 2Nyoman Ari Surya Darmawan Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,Indonesia e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}
[email protected] Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik, pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik, dan pengaruh audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan berbentuk angka-angka. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan penentuan sampel untuk tiap SKPD ditentukan secara proporsional. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 195 responden. Penggujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, dan secara simultan audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesiblitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Kata Kunci: Aksesibiltas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Publik, Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan Abstract The study aimed to find out the effect of performance audit on the public accountability, the effect of financial report presentationon the public accountability, and the effect of financial report accessibility on the public accountability. This was a quantitative study conducted on the unit of local devices Buleleng regency, because the data collected in the forms of figures. The samples were determined proportionally on each unit of local devices (SKPD) based on the purposive sampling techniques. The total number of the respondents was about 195. The analysis was made based on multiple linear regression supported by SPSS v.19 program. The results indicated that performance audit had a positive and significant effect on the public accountability, the financial report presentation had a positive and significant effect on the public accountability, and the financial report accessibility had a positive and significant effect on the public accountability, and performance audit, the financial report presentation, financial report accessibility had a positive and significant effect on the public accountability.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Keywords: financial report accessibility, public accountability, performance audit, financial report presentation.
PENDAHULUAN Organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah mengalami perkembangan yang sangat cepat berkaitan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini menunjunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya berorientasi pada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif, sehingga tujuan utama dari organisasi sektor publik yaitu Good Governance dapat terwujud. Dengan adanya perkembangan pada organisasi sektor publik di Indonesia pemerintah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitasaktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya melalui penyajian laporan keuangan, dimana masyarakat mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Deddy & Sherly, 2010 dalam Rahayu, 2011). Agar tuntutan masyarakat dapat diwujudkan, maka diperlukan audit pada organisasi sektor publik. Audit pada organisasi sektor publik tidak hanya mencakup audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun juga audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut UU No.15 Tahun 2004 audit kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja menitikberatkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Dimana audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksaannya Deddy&Sherly, 2010 dalam Rahayu, 2011). Salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik adalah laporan keuangan. Terkait dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi amanat rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan Pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus mengandung informasi yang relevan dan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini karena oragnisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan dana publik harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif informasi dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), antara lain : relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan berdamapak terhadap peningkatan akuntabilitas publik,
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) dalam hal ini pengguna informasi dalam laporan keuangan akan memperoleh informasi yang berkualitas. Pada kenyataannya tahun 2009, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hanya kepada 15 daerah. Sedangkan 330 daerah diberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), 111 daerah diberikan opini disclamer, dan 48 daerah yang laporan keuangannya dinilai tidak wajar. Hal ini disampaikan oleh Marwanto Harjowiryono, selaku Dirjen Keuangan Pusat dan Daerah kementrian Keuangan Republik Indonesia (Bali Tribune pada 15 April 2012). Berdasarkan hasil audit BPK masih banyak terdapat laporan keuangan Pemerintah daerah yang belum menyajikan laporan secara wajar dan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan standar atau peraturan yang berlaku. Akuntabilitas terkait laporan keuagan tidak hanya mencakup penyajian laoran keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainnkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pahk yang menggunakan informasi tesebut (Stelconi (2002) dalam aliyah dan Nahar (2012)). Disamping melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, arau cara lain belum menjadi hal umum bagi sebagian daerah. Kabupeten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang memperoleh opini Disclamer atas laporan keuangannya pada tahun 2010, serta opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2011 dan 2012. Penyebabnya adalah kesulitan dalam menginventarisasi aset. karena terkendala data dilapangan (www.antarabali.com). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten Buleleng belum menyajikan laporan keuangan secara wajar. Disamping itu, hal ini juga menunjukkan rendahnya akuntabilitas publik pada pemerintahan tersebut. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel dependen penelitian sebelumnya untuk dianalisa pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik. Penelitian ini merujuk pada penelitain sebelumnya yang dilakukan oleh Kristianto (2011) mengenai “Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik (studi pada Pemerintahan Kota Bandung)”. Penelitiannya menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dan positif antara aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik. Hasil dari penelitian tersebut berarti semakin tinggi tingkat aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas publik. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tambahan variabel penyajian laporan keuangan. Penelitian lain yang dijadikan acuan adalah penelitian Rahayu (2011) “Pengaruh audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi”. Penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif audit kinerja terhadap akuntabilitas publik. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penelitian ini menambahkan varabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Berdasarkan latarbelakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yeng perlu dikaji lebih lanjut yaitu pertama, “apakah audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik?” kedua, “apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik?” ketiga “apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik?” keempat “apakah audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik?”.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik, penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik, dan untuk mengetahui pengaruh audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama terhadap akuntabilitas publik. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah yang pertama manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini, mahasiswa dapat mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik, yaitu audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan, dan yang kedua, diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan saran-saran serta dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam meningkatkan akuntabilitas publik di waktu yang akan datang. METODE Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Data-data tersebut meliputi jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. Populasi penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/penatusahaan keuangan di SKPD, yang meliputi, kantor, dinas, dan badan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Berdasrkan informasi yang diperoleh, jumlah pegawai bagian akuntansi /penatausahaan keuangan pada 28 SKPD berjumlah 369 orang. Metode penentuan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Kriteria penentuan sampel penelitian ini adalah Kepala Bagian Akuntansi/Penatausahaan Keuangan dan Staf Subbagian Akuntansi
/Penatausahaan Keuangan pada SKPD Kabupaten Buleleng yang sudah menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam penetuan jumlah sampel, rumus yang digunakan adalah perhitungan Slovin dengan tingkat ketepatan 95 % dan tingkat error atau kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%. Penentuan jumlah sampel untuk tiap-tiap SKPD ditentukan secara proporsional. Penentuan Jumlah sampel penelitian di tiap SKPD dihitung dengan membagi jumlah seluruh karyawan akuntansi/penatausahaan keuangan di satu SKPD dengan total pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan di 28 SKPD kemudian dikalikan dengan sampel minimal yang diperoleh dari rumus Slovin. Berdasarkan penentuan sampel secara proporsional diperoleh jumlah sampel 195 responden untuk 28 SKPD. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dari penelitian Rahayu (2011), Sande (2013), dan Kristianto (2011). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk skala likert. Skala llikert melalui 5 alternatif jawaban yang memilki skor 1-5, yaitu Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Kurang Setuju (KS) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. Variabel bebas yang digunakan penelitian adalah audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan. Sedangkan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas publik. Teknik analisis data yang digunakan adalah aplikasi SPSS 19. Analisis data yang di gunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk membuktikan sejauh mana pengaruh audit kinerja (X1), penyajian laporan keuangan (X2), dan aksesibilitas laporan keuangan (X3) terhadap akuntabilitas publik (Y) baik secara parsial maupun simultan. Persaman regresi dalam
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) penelitian ini dapat dirumuskan (Wirawan, 2002:292): Y= µ +β0 +β1X1 + β2X2 + β3X3 … Notasi: Y = Akuntabilitas Publik β0 = Nilai intersep konstan β1–β3 = Koefisien regresi dari X 1, X2, dan X3 X1 = Audit Kinerja X2 =Penyajian Laporan Keuangan X3 = Aksesibilitas laporan Keuangan µ =Variabel pengganggu Pengujian hipotesis juga menggunakan uji koefisien determinasi, uji parsial (Uji t), dan uji simultan (uji F),. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil pengiriman kuesioner yang diserahkan kepada pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan di SKPD Kabupaten Buleleng, kuesioner yang kembali sebanyak 195 dimana semuanya dapat digunakan. Tingkat pengembalian kuesioner (response rate) dan dapat digunakan (respon use) sebesar 100%, dihitung dari presentase jumlah kuesioner yang kembali (195 kuesioner) dibagi total yang dikirim (195 kuesioner). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing kuisioner memiliki r hitung dan rtabel (rhitung > 0,1184) yang berarti masing-masing item dari audit kinerja, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas puiblik adalah valid. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunujukkan bahwa audit kinerja, penyajhian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas publik dikatakan reliabel karena memiliki nilai cronbach alpha lebilh tinggi dari 0,6. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Di mana hasilnya ditunjuukan pada gambar 1.1
Gambar 1.1 Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas) Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF dari ketiga variabel bebas masih lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas diantara ketiga variabel. Hasil uji heteroskedastisitas nilai probabilitas (sig) yang lebih besar dari 0,05, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Di mana hasilnya ditunjukkan pada gambar 1.2
Gambar 1.2 Grafik Uji Heteroskedastisitas Hasil uji determinasi, menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,570, yang mengandung arti bahwa 57% variasi besarnya akuntabilitas publik bisa dijelaskan oleh variasi audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan. Sedangkan sisanya 43% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut: Y=7,369+0,971X1+0,270X2+0,501X3+e Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa semua koefisien dari variabel bebas X1, X2, dan X3 bernilai positif yaitu 0,971, 0,270, 0,501. Hal ini menunjukkan bahwa audit kinerja, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan bepengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Nilai signifikansi dari masingmasing variabel bebas <0,05, hal ini menunjukkan bahwa audit kinerja,
penyajian laporan keuangan, dan aksesiblitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat hasil uji anova mengahasilkan nilai Fhitung sebesar 86,569 dengan p value 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05. Berdasarkan hasil uji F tersebut menunjukkan bahwa secara simultan audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.
Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std. B Error Beta 7,369 3,622 ,971 ,116 ,542 Laporan ,270 ,093 ,189
Model 1 (Constant) Audit Kinerja Penyajian Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan R R2 Adjusted R2 F hitung Signifikansi F Sumber: Data Diolah
,501
,220
,129
T 2,034 8,366 2,905
Sig. ,043 ,000 ,004
2,281
,024
,759a ,576 ,570 86,569 ,000a
Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel 1 diperoleh nilai koefisien regresi audit kinerja sebesar 0,971. Hal ini menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Nilai signifikan audit kinerja sebesar 0,000<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima yang menyatakan audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini berarti semakain baik audit kinerja, maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011), dan kristianto (2011) yang
menemukan bahwa audit kinerja memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Bastian (2007:48) menyatakan bahwa apabila pelakasanaan audit kinerja dilakukan dengan baik, maka tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga mendorong adanya pengawasan dan kemudian tindakan koreksi. Anna Sumaryati & Andreas Lako 2003 (dalam Wiarty, 2009) menyatakan bahwa strategis audit kinerja sektor publik yaitu : pertama, audit kinerja ditujukan dalam rangka penilalian, perbaikkan dan peningkatan kinerja ekonomi. Kedua, audit kinerja dilakukan dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Ketiga, audit kinerja dilakukan guna
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) mendorong terciptanya clean government, good governance accountable government baik pada pemerintah pusat dan daerah. . Berkaitan dengan audit kinerja, inspektorat yang merupakan auditor internal pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit kinerja. Dimana dengan dilakukannya audit kinerja, auditor melakukan proses audit untuk memeperoleh dan mengevaluasi bukti untuk melakukan penilaian secara indpenden atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini apakah pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, hukum, dan kebijakan yang berlaku, dan apakah terdapat kesesuaian antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian audit kinerja ditujukan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dengan adanya audit kinerja dapat diketahui apakah suatu instansi melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan ekonomis, serta apakah kinerja yang dicapai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya audit kinerja mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari kecurangan atau penyalahgunaan seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan aktivitas dan kegiatan pemerintah yang menunjukkan rendahnya akuntabilitas publik. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel 1 diperoleh nilai koefisien regresi penyajian laporan keuangan sebesar 0,270. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Nilai signifikan penyajian laporan keuangan yaitu 0,004 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas publik. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini berarti semakin baik penyajian laporan keuangan, maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik. Penelitian terkait pernah dilakukan oleh Permatasari (2012), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Namun dalam penelitian yang digunakan sebagai variabel independen adalah penyajian laporan keuangan karena pemerintah daerah menurut Undangundang No.17 Tahun 2003 harus menyajikan laporan keuangan setidaknyatidaknya meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, penelitian terkait juga dilakukan Sande (2013) dan Mustofa (2012), dimana hasil penelitian menunujukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pegelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban terkait dengan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD sebagai pihak yang berhak untuk memperoleh pertanggungjawaban (Halim, 2006 dalam Sande, 2012). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel dependen adalah akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2002:21) akuntabilitas publik adalah penyampaian informasi dan disclosure atas aktivitas atau kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akuntabilitas publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah atas aktivitas-aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana akuntabilitas publik memilki 5 dimensi yaitu akuntabilitas
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan juga akuntabilitas finansial. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam akuntabilitas publik terdapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui dimensi akuntabilitas fianansial. Sebagai entitas yang menggunakan dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Dengan penyajian laporan keuangan baik dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam peningkatan akuntabilitas publik harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan dikatakan memenuhi standar akuntansi pemerintah apabila laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi kararteristik kualitatif informasi yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi dalam laporan keungan yang andal adalah informasi yang dapat diandalkan dalam proses pengambilan keputusan. Dimana informasi disajikan secara jujur, dapat didiuji dan memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan. Hal tersebut digunakan sebagai acuan dalam peningkatan akuntabilitas publik. Disamping itu, sebagai wujud pertanggungjawaban penyajian laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dapat dibandingkan dalam hal ini laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain dan periode sebelumnya, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan, kegiatan, dan aktivitas yang dilakukan. Laporan keuangan dapat meningkatakan akuntabilitas publik apabila laporan tersebut dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. dalam hal laporan keuangan disajikan sesuai dengan istilah dan batas pemahaman penggunanya. Jadi semakin baik penyajian laporan keuangan akan dapat memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah
karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui penyajian laporan keuangan yang baik, pelaporan keuangan daerah akan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik. Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel 1 diperoleh nilai koefisien regresi aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,501. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Nilai signifikan aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,024 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Hal ini berarti semakain tinggi tingkat aksesibilitas laporan keuangan, maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakaukan oleh Kristianto (2011) menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Penelitian terkait juga pernah dilakukan oleh Sande (2013), dan Mustofa (2012) yang menunujukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pegelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah adalah menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi serta luasnya potensi pemanfaatannya, hal ini membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayagunakan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban untuk memenuhi hak publik yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Hak publik terkait informasi keuangan tersebut muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability dan stewardship) (Mardiasmo, 2002). Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Disamping melalui penyajian laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi terkait laporan keuangan yang disajikan, karena penyajian laporan keuangan yang baik tidak akan dapat menciptakan akuntabilitas publik secara maksimal tanpa adanya kemudahan akses terhadap laporan keuangan tersebut. Jadi dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan secara terbuka dan terdapat kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Selain itu aksesibilitas laporan keuangan akan dapat mengatasi masalah information asymetry antara masyarakat
atau prinsipal yang memberikan amanah kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan padanya. Dimana pemerintah melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Sehingga melaui aksesibilitas laporan keuangan akuntabilitas publik dapat ditingkatkan. Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Berdasarkan hasil statistik pada tabel 1 nilai Fhitung sebesar 86,569 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,65 dengan tingkat signifikansi =0,000.< α = 0,05. Hal ini berarti bahwa audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Penelitian terkait pernah dilakukan oleh Kristianto (2011) yang melakukan penelitian terkait pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik, dimana hasil penelitiannya ditunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Scott (1997 dalam Kristianto 2011) menyatrakan bahwa keberlangungan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuannnya dalam menciptakan informasi yang terbuka seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Berkaitan Dengan adanya pengungkapan informasi tersebut akan dapat mengatasi masalah information asymetry antara masyarakat atau pihak konstituen yang memberikan amanah kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Dimana pemerintah melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Dengan demikian melaui aksesibilitas laporan keuangan akuntabilitas publik dapat ditingkatkan. Rai (2008) menyatakan bahwa audit kinerja merupakan audit yang dilakukan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dari entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan audit kinerja, auditor melakukan proses audit untuk memeperoleh dan mengevaluasi bukti untuk melakukan penilaian secara indpenden atas aspek ekonomi, efeisiensi, dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan pemerintah, apakah pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, hukum, dan kebijakan yang berlaku, dan apakah terdapat kesesuaian antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil dari proses audit kinerja tersebut kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Dengan demikian audit kinerja ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari akuntabilitas publik karena melalui pertanggujawaban tersebut diperoleh informasi dan pengungkapan atas aktivitas-aktivitas dan kinerja pemerintah. Penelitian dari Kristianto (2011) tersebut dikembangkan dengan menambahkan variabel bebas lain yang mempengaruhi akuntabilitas publik yaitu penyajian laporan keuangan. Sebagai organisasi yang menggunakan dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan akan dapat meningkatkan akan dapat menciptakan akuntabilitas publik. Jadi dengan adanya audit kinerja dapat diketahui apakah suatu instansi melaksanakan tugas dan funsinya secara efisien, efektif dan ekonomis, serta apakah kinerja yang dicapai sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan untuk menilai kinerja organisasi dan sebagai wujud pertanggungjawaban, Disamping itu pertanggungjawaban pemerintah juga diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang baik dalam peningkatan akuntabilitas publik yang harus didukung dengan adanya kemudahan akses terhadap laporan keuangan tersebut, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas publik akan berjalan dengan maksimal. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: Pertama, Audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Kedua, Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Ketiga aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Dan keempat Secara simultan audit kinerja, penyajian laporan keuangan dan, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Saran Dalam rangka perbaikan penelitian ini kedepannya, adapun saran yang dapat diberikan adalah pertama melengkapi metoda survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dan mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden. Kedua Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Publik seperti pengendalian eksternal, dan pengawasan fungsional.
DAFTAR PUSTAKA Aliyah, Siti dan Aida Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8, Nomor 2 (hlm. 137-150). Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor publik:Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Kristianto, Yudi. 2011. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik (Studi pada Pemerintah Kota Bandung). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Mardiasmo. 2002. Akuntnsi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta. Mustofa. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal, Volume 1, Nomor 1, (hlm. 1-6). Permatasari, Mega. 2012. Penyajian Neraca Daerah terhadap Akuntabilitas Publik dan Implikasinya Terhadap Kinerja pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Universitas Komputer. Rahayu, Cici. 2011. Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Sande. Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Artikel Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang. Wiarty. 2009. Peranan Audit Kinerja dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Bandung (Studi Penelitian pada Inspektorat dan Dinas Pendapatan). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Wirawan, Nata. 2002. Cara Mudah Memahami Statistik 2 ( Statistik Inferensia) Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi ke-2. Denpasar: Keraras Emas. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. -------,Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. -------,Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. -------,Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara -------.Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. http//www.antarabali.com. diakses tanggal 20 oktober 2013.
