i
KATA KATAPENGANTAR PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan pertolongan-NYA maka “Laporan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management-ICM)” Tahun anggaran 2015 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Dalam Laporan ini, dijelaskan potensi masyarakat Kelurahan Tallo, rona wilayah pesisir kelurahan serta isu dan perencanaan pengelolaan pesisir yang ada di Kelurahan Tallo Kota Makassar. Laporan ini memuat seluruh rencana pelaksanaan pekerjaan mulai dari latar belakang pekerjaan, tujuan pekerjaan, gambaran umum wilayah dan metoda pelaksanaan pekerjaan meliputi tahap persiapan, survey lapangan, pengolahan data, dan keluaran. Laporan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management-ICM) ini memberikan gambaran yang nyata mengenai rencana pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Ucapan terima kasih kepada
berbagai pihak yang terkait dalam
penyusunan Laporan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management-ICM) ini kami ucapkan terimakasih. . Makassar, November 2015 LURAH TALLO
ii
DAFTAR DAFTARISI ISI
Halaman KATA PENGANTAR....................................................................................
ii
DAFTAR ISI................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL.........................................................................................
v
DAFTAR GAMBAR.....................................................................................
vi
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................
1
1.1 Latar Belakang ...............................................................................
1
1.2 Ruang Lingkup................................................................................
2
1.3 Tujuan .............................................................................................
3
1.4 Proses Penyusunan.........................................................................
4
BAB II. RONA WILAYAH PESISIR ............................................................
6
2.1 Geografis dan administrasi..............................................................
6
2.2 Kondisi Sosial Budaya.....................................................................
7
2.3 Aktivitas Ekonomi Masyarakat ........................................................
13
2.4 Potensi SDA dan Jasa Lingkungan..................................................
15
BAB III. ISU-ISU PENGELOLAAN ............................................................
20
3.1 Isu SDA dan Lingkungan.................................................................
20
3.2 Isu Sosial Budaya Gender...............................................................
20
3.3 Isu Ekologi ……………………………………………………………….
20
3.4 Isu EKonomi ...................................................................................
21
3.5 Isu Kelembagaan.............................................................................
21
3.6 Isu Rendahnya Penataan dan Penegakan Hukum ………………... .
21 iii
BAB IV. PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR ..............
22
4.1 Isu Prioritas......................................................................................
22
4.2 Strategi Pengelolaan.......................................................................
22
4.3 Rencana Aksi ..................................................................................
26
4.4 Rencana Monitoring dan Evaluasi...................................................
28
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................
23
LAMPIRAN.................................................................................................
24
iv
DAFTAR DAFTARTABEL TABEL
Halaman Tabel.1
Matrix Rencana Aksi ...........................................................
26
Tabel.2
Rencana Monitoring dan Evaluasi ......................................
28
v
DAFTAR DAFTARGAMBAR GAMBAR
Halaman Gambar.1 Kantor Kelurahan Tallo........................................................
7
Gambar.2 Prasarana Pendidikan SD di Kelurahan Tallo......................
8
Gambar.3 Bangunan Puskesmas Pembantu Kelurahan Tallo..............
9
Gambar.4 Kondisi Posyandu Kelurahan Tallo.......................................
10
Gambar.5 Tempat Sandar Perahu Kelurahan Tallo ..............................
11
Gambar.6 Kondisi Jembatan di Kelurahan Tallo .................................
12
Gambar.7 Pemanfaatan Sumur Bor Kelurahan Tallo............................
13
Gambar.8 Bebebrapa Jenis Ika Hasil Tangkapan Nelayan Kelurahan Tallo....................................................................
15
Gambar.9 Kegiatan Produksi Abon Ikan Oleh Kelompok Juku Ala Katamba Kelurahan Tallo......................................................
16
Gambar.10 Kegiatan Pemasaran Ikan Oleh Kelompok Ikan Katamba Kelurahan Tallo............................................
17
Gambar.11 Peta Land Use Kelurahan Tallo ……………………………..18 Gambar.12 Peta Sea Use Keluraha Tallo ………………………………..
19
vi
vii
BAB BAB II PENDAHULUAN PENDAHULUAN
1
1.1.
Latar Belakang
Pesisir merupakan kawasan yang komplek, dinamis dan lingkungan yang unik karena pengaruh dari dua ekosistem, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem lautan.
Kawasan ini mengkondisikan sebagai suatu sumberdaya
pesisir dan apabila dikelola dengan benar dapat menjadi tumpuan dan sumber pertumbuhan baru bagi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri. Wilayah pesisir didefenisikan berbatasan
sebagai suatu wilayah dimana daratan
dengan laut; batas di daratan meliputi daerah daerah yang
tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi
oleh
proses proses laut seperti pasang surut, angin laut instrusi air laut, sedangkan batas dilaut daerah daerah yang dipengaruhi
oleh proses
alami di daratan seperti sedimen dan mengalir air tawar kelaut serta bendabenda yang dibawa air kelaut.Dari aspek pembangunan, batas wilayah pesisir kearah laut ditetapkan 12 Mill laut dan kearah darat sampai batas kecamatan yang yang memiliki desa - desa pesisir. Memperhatikan realitas wilayah pesisir inilah yang mendorong KKP mengembangkan program pembangunan masyarakat pesisir dengan mendapat dukungan dari IFAD. Dalam rangka mengatasi degradasi sumber daya perikanan kelautan di Indonesia, khususnya di Kota Makassar diperlukan suatu desain pengelolaan yang komprehensif. Desain pengelolaan ini diharapkan dapat menyatukan beberapa kebijakan yang ada sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Desain pengelolaan tersebut adalah menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan serta ekosistem yang ada didalamnya. 1.2.
RuangLingkup Daerah kajian adalah keseluruhan wilayah pesisir Kelurahan Tallo Kota
Makassar. Penentuan titik sampling dilakukan melalui overlay peta yang ada dan menetapkan kriteria berdasarkan : 1
1. 2. 3. 4.
Posisi geografis atau keterwakilan dalam wilayah administrasi Status pemanfaatan dan kondisi eksoistem pesisir dan laut Potensi ekosistem pesisir dan laut Jumlah penduduk wilayah
1.3.
Tujuan
Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1. Teridentifikasi secara menyeluruh informasi potensi sumber daya alam (pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, dll) dan jasa lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Makassar. 2. Teridentifikasinya isu strategis, baik terhadap masalah ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil maupun masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di Wilayah Pesisir Kota Makassar. 3. Teridentifikasinya kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di Wilayah Pesisir Kota Makassar dalam dokumen
perencanaan
baik
nasional
maupun
daerah
(RPJPN/D,
RPJMN/D, RKP/RKPD), dokumen perencanaan spasial (RTRWN, RTRW Sulawesi Selatan, RTRW Kota Makassar) dan dokumen lain yang terkait. 4. Terumuskannya visi atau situasi yang diinginkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kelurahan Tallo Kelurahan Kota Makassar di masa depan serta merumuskan misi untuk mewujudkan visi; 5. Terumuskannya kebijakan, strategi dan konsep pengembangan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Pesisir Kota Makassar. 6. Terjalinnya kerjasama dan koordinasi antar daerah di Wilayah Pesisir Kota Makassar untuk pengelolaan dan pengembangan secara terpadu dan berkelanjutan.
1.4.
Proses Penyusunan Proses penyusunan pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Pengelolaan
Wilayah Pesisir Terpadu Kelurahan Tallo Kota Makassar ini adalah sebagai berikut : 1.
Inventarisasi berbagai data primer dan sekunder berkaitan dengan potensi sumber daya alam (pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, dll) dan jasa lingkungan di Pesisir 2
2.
Kelurahan TalloKota Makassar. Identifikasi isu strategis yang ada ,khususnya isu kerusakan ekosistem wilayah pesisir, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan di Pesisir
3.
Kelurahan TalloKota Makassar.; Identifikasi terhadap kondisi perekonomian wilayah baik berupa gambaran perekonomian masyarakat, kegiatan investasi yang berkembang, dan potensi pengembangan ekonomi untuk multi sektor yang ada di Pesisir
4.
Kelurahan TalloKota Makassar. Identifikasi kondisi sosial dan nilai-nilai budaya (budaya lokal) dalam
5.
pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan. Melakukan analisis secara komprehensif dan integrasi secara spasial (citra satelit) terhadap: kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir,
pola
pemanfaatan
ruang,
daya
dukung
pengembangan
sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan, kebutuhan dan potensi pengembangan infrastruktur wilayah pesisir, kondisi sosial budaya 6.
masyarakat pesisir, dll. Penyusunan rencana
induk
pengelolaan
wilayah
Pesisir
Kota
Makassar.yang antaralain berisi: isu strategis, visi dan misi, konsep kebijakan dan strategi pengembangan wilayah pesisir dan laut, rencana struktur ruang wilayah pesisir dan laut, rencana pengembangan pusatpusat kegiatan wilayah pesisir dan laut, rencana infrastruktu rwilayah, rencana pola pemanfaatan ruang pesisir dan laut, rencana kawasankawasan prioritas yang layak usaha secara nasional dan regional serta 7.
sektor unggulan yang dapat dikembangkan. Mengadakan pertemuan dan diskusi melalui FGD di daerah dan pusat yang melibatkan segenap pemangku kepentingan di Pesisir Kelurahan TalloKota Makassar. Proses penyusunan rencana pengelolaan wilayah
8.
pesisir terpadu Kelurahan Tallo terdiri dari 6 tahapan yaitu : Tahapan Persiapan - Administrasi - Pembentukan tim perencana - Penyusunan rencana kerja - Personil, fasilitas dan pembiayaan - Pelatihan tenaga perencana 2. Tahapan identifikasi isu pengelolaan -
Mengidentifikasi stakeholder utama dan kepentingannya. Menilik potensi dan kondisi sumberdaya dan lingkungan pesisir. 3
-
Mengkaji isu-isu pesisir dan kelembagaan serta implikasinya melalui
-
FGD. Mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara kegiatan manusia,
-
proses alamiah dan kerusakan sumberdaya pesisir. Memilih isu-isu penting yang akan menjadi fokus utama pengelolaan Merumuskan arahan pengelolaan pesisir.
3. Tahapan Perencanaan Program -
Melaksanakan penelitian ilmiah terhadap berbagai isu yang dipilih pada langkah pertama.
-
Mendokumentasikan kondisi awal wilayah pesisir yang akan dikelola.
-
Menyusun rencana pengelolaan dan kerangka kerja kelembagaan yang akan melaksanakan program.
-
Mempersiapkan SDM dan kelembagaan pelaksanaan program.
-
Menguji strategi pelaksanaan program dalam skala kecil.
4. Tahapan Adopsi Program dan Pendanaan -
Mendapatkan persetujuan pemerintah terhadap suatu perencanaan
-
dan proses penyusunan kebijakan. Memperoleh pengesahan resmi terhadap kebijakan ataupun rencana
-
yang disusun Memperoleh pendanaan
yang
dibutuhkan
bagi
implementasi
program 5. Tahapan Pelaksanaan Program -
Pelaksanaan mekanisme koordinasi antar lembaga dan prosedur-
-
prosedur resolusi konflik. Penguatan kapasitas pengelolaan program Membangkitkan, mendorong atau meningkatkan
-
kelompok stakeholder utama. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat
-
(umum) dan stakeholder Menjaga agar prioritas program tetap berada dalam agenda publik. Memantau kinerja program dan kecenderungan yang terjadi pada
partisipasi
lingkungan sosial. 6. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Melakukan monitoring dan evaluasi program sebagai pembelajaran untuk -
program pengelolaan berikutnya:
dampak program secara ekologis, sosial dan ekonomi 4
-
proses pelaksanaan program, desain program, pengembangan program
BAB BABIIII RONA RONAWILAYAH WILAYAHPESISIR PESISIR
2.1 Geo-Adminsitrasi Daerah kajian adalah keseluruhan wilayah pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. Penentuan titik sampling dilakukan melalui overlay peta yang ada dan menetapkan kriteria berdasarkan :
Posisi geografis atau keterwakilan dalam wilayah administrasi Status pemanfaatan dan kondisi eksoistem pesisir dan laut Potensi ekosistem pesisir dan laut Jumlah penduduk wilayah Secara
administrasi,
Kelurahan
Tallo
termasuk
dalam
wilayah
Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang terletak sekitar muara sungai Tallo, Kelurahan Tallo juga termasuk daerah yang memiliki banyak industri pengelolaan kayu dan industri Perahu Fiber. Kelurahan Tallo terdiri dari 5 ORW dan 26 ORT dengan luas wilayah 0.61 Km 2. Posisi geografis Kelurahan Tallo terletak di S 05º 06’26,7” dan E 119º 26’22,9”, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 5
Sebelah Utara : Selat Makasar Sebelah Selatan : Sungai Tallo Kec. Tamalaranea Sebelah Barat : Selat Makasar Sebelah Timur : Kelurahan Buloa Kec. Tallo
Orbitasi jarak dari Kelurahan Tallo ke Ibu Kota Makassar adalah sejauh 4 km, dapat ditempuh selama 40 menit dengan kendaraan bermotor atau selama 1 jam dengan kendaraan non bermotor atau berjalan kaki. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2: (datar) dan kemiringan lahan 3-15: (bergelombang) dengan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang. Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :
Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.
2.2 KondisiSosial-Budaya a.
Jumlah, komposisi dan kepadatan penduduk Jumlah penduduk Kelurahan Tallo sebanyak 8.016 orang yang terdiri dari
laki-laki sebanyak 3.897 orang dan perempuan sebanyak 4.119 orang.Jumlah Rumah Tangga yang menghuni Kelurahan Tallo sebanyak 35.618 KK dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 orang per rumah tangga (Makassar Dalam Angka, 2010).Sedangkan jumlah keluarga pra sejahtera di Kelurahan Tallo adalah sebanyak 1.043 keluarga. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada berjenis kelamin laki-laki dengan sex rasio sebesar 94,60%. Dengan luas daerah sebesar 0,61 km2 maka kepadatan penduduk Kelurahan Tallo pada tahun 2010 sebesar 8.016 jiwa.Jumlah Rumah Tangga sebanyak 2.064 KK dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang per rumah tangga. Di Kelurahan Tallo terdapat satu unit kantor kelurahan. Kantor Kelurahan Tallo disajikan pada Gambar 1 berikut: 6
Gambar.1. Kantor Kelurahan Tallo b.
Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Pesisir
Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Tallo di Kelurahan Tallo dapat dikatakan masih tergolong rendah, dengan rata-rata hanya mencapai tingkat pendidikan SLTP dan SLTA. Di Kelurahan Tallo terdapat 1 unit PAUD, 4 TK, 3 Sekolah Dasar (SD) sebanyak, 1 SLTP dan 1 SLTA. c.
Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Kelurahan Tallo didominasi oleh Nelayan dan buruh pabrik.Tak jarang pula masyarakat yang menjadi buruh pabrik dan sore harinya berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.Pemukiman nelayan tersebar di beberapa RW, yakni RW. 02, RW.03, RW, 04 dan RW. 05 sedangkan kawasan pabrik terfokus di RW. 05. d.
Lembaga Keuangan
Berdasarkan data yang kami peroleh, diketahui bahwa tidak ada satupun lembaga keuangan di Kelurahan Tallo, baik bank maupun non bank seperti pegadaian, asuransi maupun koperasi. e.
Prasarana Pendidikan
Jumlah prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan Tallo tingkat sekolah dasar sebanyak 2 sekolah, Taman kanak-kanak 1, PAUD 1. Tidak terdapat, SLTP SLTA dan Perguruan Tinggi.
7
Gambar. 2. Prasarana Pendidikan SD di Kelurahan Tallo f.
Prasarana Kesehatan Fasilitas layanan kesehatan diKelurahan Tallo berup 5 unit Posyandu
yang berada di masing-masing RW.namun kondisi bangunan Posyandu belum memadai sehingga dengan kondisi demikian, pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal seperti halnya kegiatan penimbangan balita yang rutin dilakukan pada umumnya dilakukan dibalai-balai atau pos ronda saja. Di Kelurahan Tallo tidak ditemukan Puskesmas, bangunan puskesmas pembantu yang ada di dekat kantor Lurah Tallo sudah lama tidak digunakan oleh masyarakat.
8
Gambar. 3. Bangunan Puskesmas Pembantu di Kelurahan Tallo g.
Prasarana Pesisir
Prasarana pesisir di Kelurahan Tallo khususnya tempat tambatan perahu nelayan belum ada, yang ada hanya pembangunan tanggul dengan reklamasi pantai. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan bahwa sampai saat ini belum ada di bangun dermaga tambatan perahu untuk nelayan.Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan dukungan lahan pembangunan dari masyaraklat setempat, dimana kendala utamanya adalah masalah kepemilikan lahan dan sebagainya.Di beberapa area di RW.004 Kelurahan Tallo sudah dibangun tanggul melalui program PLPBK yang diprogramkan oleh BKM Kelurahan Tallo.
Gambar. 4. Kondisi Posyandu Kelurahan Tallo
Pembangunan tanggul dan reklamasi pantai menyebabkan berubahnya bentuk pantai secara drastis, yakni dari yang sebelumnya berkontur landaiberpasir, yang dengan demikian aman sebagai lokasi parkir perahu, menjadi curam dan keras sehingga beresiko menyebabkan perahu pecah sebab 9
memungkinankan badan perahu terbentur pada saat terdorong ombak. Para nelayan
mengalami kesulitan
mendaratkan
perahunya
sehingga
harus
menunggu air pasang.Tempat tambat perahu nelayan untuk sementara disajikan pada Gambar berikut.
Gambar. 5. Tempat Sandar Perahu dan tanggul di Kelurahan Tallo Pada tahun 2014 pembangunan prasarana berupa jalan titian telah dibangun melalui kegiatan pembangunan masyarakat pesisir CCDP-IFAD dengan panjang total 217 meter yang tersebar di beberapa titik. Meskipun sifatnya hanya berupa rehabilitasi, namun manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat luas.
10
Gambar. 6. Kondisi Jembatan Titian Kelurahan Tallo Selain itu melalui kegiatan yang sama juga dibangun sumur bor sebanyak 4 unit yang tersebar dibeberapa pemukiman warga, letak geografis Kelurahan Tallo yang berada di ujung utara Kota Makassar berimbas pada kurang optimalnya pasokan air ledeng PDAM melalui pipa-pipa instalasi sehingga warga masyarakat masih sangat membutuhkan air bersih untuk menunjang aktifitasnya. Pembangunan Jalan titian dan sumur bor tersebut 11
ditujukan untuk mendukung aktifitas masyarakat pesisir dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut pengakuan masyarakat, masih banyak lokasi yang memerlukan pembangunan jembatan titian dan pembangunan sumur bor dan akan kembali diusulkan pada tahun 2015.
Gambar. 7. Pemanfaatan Kelurahan Tallo Kelurahan tallo terdiri dari 5.ORW dan 26 ORT.Namun kawasan pesisir di kelurahan Tallo hanya meliputi 4 RW saja, konsentrasi kegiatan usaha Kelautan 12
Perikanan hanya tersebar di RW. 02-RW. 05. Adapun penyebaran lokasi pembangunan prasarana CCDP-IFAD di Kelurahan Tallo dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 2.3 Aktivitas Ekonomi Masyarakat Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir pada tahun 2014 melalui Program Coastal Community Development Project-IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar terbentuklah 13 kelompok Masyarakatyang merupakan pelaksana kegiatan CCDP-IFAD, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 8-10 orang. Kelompok-kelompok tersebut adalah : 1. Kelompok Nelayan Mawar 01 2. Kelompok Nelayan Mawar 02 3. Kelompok Nelayan Muara Pesisir 4. Kelompok Nelayan Pukat Ikan Kakap 5. Kelompok Nelayan Pukat Ikan Camon-Camon Jaya 6. Kelompok Nelayan Pukat Bandeng 7. Kelompok Nelayan Birjen Sejahtera 8. Kelompok Nelayan Harapan Mandiri 9. Kelompok Pengolahan Julu Atia 10. Kelompok Pemasar Ikan Katamba 11. Kelompok Pembudidaya Ikan Marbo Pesisir 12. Kelompok Pengelola Sumberdaya Pesisir Tallo Berseri 13. Kelompok Pembangunan Prasarana Mangara Bombang Kelompok penangkapan ikan/nelayan yang melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat pesisir CCDP-IFAD di kelurahan Tallo sebanyak 8 kelompok dengan jumlah anggota 8 hingga 10 orang per kelompok. Melalui program tersebut, mereka telah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana produksi seperti perahu, mesin, dan bahan alat tangkap. Ukuran
perahu
yang
digunakan
bervariasi,
namun
kebanyakan
menggunakan perahu ketinting dengan mesin 6.5 PK. Jenis alat tangkap yang digunakan adalah jaring (gill net) untuk menangkap ikan dan rajungan, pancing rawai, dan bubu, beberapa orang juga hanya mengandalkan bagan untuk menangkap ikan.
13
Lokasi penangkapan ikan adalah disekitar wilayah perairan Kelurahan Tallo, bagi nelayan kecil jarak terjauh yang dapat ditempuh adalah sejauh 3 mil.Namun beberapa orang anggota yang menggunakan perahu yang memadai dan mesin dengan ukuran 20 PK dapat mengakses beberapa pulau seperti Pulau Barrang dan lae-lae.Nelayan memasangan jaring dan perangkap rajungan seperti Bu di sore hari sedangkan aktifitas penangkapan/atau penarikan jaring dimulai di pagi hari, tepatnya pada pukul 06.00.hasil tangkapan nelayan kemudian dijual di pengepul setempat ataukah di jual di pelelangan ikan Paotere.
Gambar. 8. Beberapa jenis ikan hasil tangkapan Nelayan di kelurahan Tallo Sedangkan Kelompok Usaha Pengolahan “Julu Atia” melakukan kegiatan usaha produksi abon ikan tuna meskipun masih berskala rumah tangga.Kelompok pengolah Julu Atia beranggotakan 10 orang. Kelompok ini terbentuk pada tahun 2013,. Besarnya produksi abon ikan dari kelompok “Julu Atia” masih sangat bergantung pada hasil tangkapan tuna para nelayan yang berdomisili di sekitar Kelurahan Tallo dan juga masih tergantung pada besarnya pesanan
pembeli.
Jadi Produksi abon tuna dilakukan manakala ada
permintaan pasar. Produksi Abon Tuna ini umumnya dipasarkan pada masyarakat yang berdomisili sekitar lokasi pengelolaan dan pemasarannya pun telah di bantu oleh asosiasi.
Hal ini disebabkan karena kapasitas produksi masih sangat 14
rendah. Minimnya kapasitas produksi sangat terkait dengan peralatan yang digunakan menjadi alasan utama.
Peralatan yang digunakan masih sangat
sederhana misalnya peralatan penggilingan daging yang masih sederhana. Guna meningkatkan kapasitas produksi dan mendukung proses pemasaran dibutuhkan bantuan permodalan untuk melengkapi sarana dan prasarana pembuatan Abon Tuna tersebut seperti Mesin Penggiling (Grinder), Mesin Peniris (spiner), kompor, wajan, dan peralatan pengemasan seperti sealer serta sertifikasi P-IRT.
15
Gambar. 9. Kegiatan produksi abon ikan tuna oleh kelompok Julu Atia Kelompok usaha lain yang terdapat di kelurahan Tallo ini adalah Kelompok Pemasaran “Ikan Katamba”. Kegiatan usaha Kelompok ini adalah menjual hasil tangkapan nelayan dari rumah ke rumah dengan menggunakan sepeda atau motor. Berbagai jenis ikan yang di jual antara lain : ikan Cepa, Rappo-rappo, Co’mo-co’mo, Layang, ikan teri, Cumi, Udang dan lain-lain, tergantung dari hasil tangkapan nelayan. Selain menjual ke rumah-rumah, beberapa anggota kelompok juga menjual ikannya di pasar-pasar dan sebagian pula telah menjalin kerja sama dengan beberapa rumah makan. Kendala utama dalam kegiatan usaha pemasaran ikan adalah kurangnya sarana pendukung yang memadai seperti freezer, cool box dan kendaraan yang sudah relatif tua sehingga sangat megharapkan bantuan dana pengadaan freezer, coolbox dan perbaikan sepeda motor, guna kelancaran usahanya.
.
16
Gambar. 10. Kegiatan pemasaran ikan oleh kelompok Ikan Katamba
2.4 PotensiSumberdaya Alamdan Jasa Lingkungan Hutan lindung bakau (mangrove) di Kelurahan Tallo hanya di temukan di RW.05 dan RW.03, ekosistem mangrove tersebut tersebar dalam bentuk spotspot. Di Kelurahan Tallo berdasarkan hasil survey dan interpetasi citra satelit hanya ditemukan di beberapa spot saja.Tingginya aktivitas di perairan Kelurahan Tallo sebagai salah satu indikator penyebab kurangnya ekosistem yang khas diwilayah pesisir dan pantai.Berdasarkan hasil survey bahwa perairan Makassar menerima intake limbah dalam jumlah cukup besar baik itu limbah padat maupun limbah cair khususnya pada musim barat.Padatnya penduduk yang bermukim disekitar perairan Kelurahan Tallo serta tingginya lalu lintas kapal di daerah ini menjadi kotor dan berbau.Tingginya lalu lintas kapal juga sebagai salah satu faktor terjadinya sedimentasi. Peta land use dengan sea use Kelurahan Tallo disajikan pada Gambar 2 dan 3.
17
Gambar 11. Peta land use Kelurahan Tallo
Gambar 12. Peta sea use Kelurahan Tallo
18
BAB BAB III III ISU-ISU ISU-ISU PENGELOLAAN PENGELOLAAN
19
Ringkasan dari isu-isu pengelolaan di bawah ini merupakan isu-isu yang tengah terjadi dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Tallo yang telah dibagi secara spesifik agar setiap masalah dapat dikelompokkan sehingga jelas tingkat persoalannya dan memudahkan untuk menentukan menentukan strategi apa yang tepat untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Adapun beberapa isu pengelolaan yang ada di Kelurahan Tallo adalah sebagai berikut: 3.1.
Isu Sumberdaya dan Lingkungan 1. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
3.2.
Isu Sosial Budaya 1. Rendahnya taraf pendidikan formal masyarakat 2. Rendahnya tingkat kesehatan lingkungan pemukiman 3. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu
3.3.
Isu Ekologi 1. Pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove masih terbatas 2. Kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir Kelurahan Tallo 3. Pencemaran kawasan pantai dari limbah padat (sampah) 4. Rendahnya kepedulian Stakeholder terhadap kualitas lingkungan wilayah pesisir yang sehat 5. Rendahnya kepedulian masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta pola bangunan yang membelakangi pantai
3.4.
Isu Ekonomi dan Gender 1. Belum optimalnya pengelolaan hasil perikanan tangkap 2. Sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap masih kurang
3.5.
Isu Kelembagaan 1. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum, penataan dan penegakan hukum masih rendah. 2. Keterpaduan dan koordinasi wewenang antar instansi terkait masih kurang 20
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Peissir belum ada 3.6.
ISu Rendahnya Penataan dan Penegakan Hukum 1. Kualitas sumberdaya
manusia
terutama
yang
berhubungandengan
pengetahuan nelayan tentang hukum. 2. Tidak transparannya proses pembuatan produk hukum 3. Terbatasnya sarana dan prasarana petugas penegak hukum 4. Masih lemahnya pelaksanaan sosialisasi produk hukum
BAB BAB IV IVPERENCANAAN PERENCANAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN WILAYAH WILAYAH PESISIR PESISIR
4.1.
Isu Prioritas 1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia 2. Pencemaran Wilayah Pesisir 21
3. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap
4.2.
Strategi Pengelolaan 1.
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
SASARAN A-1 PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN FORMAL Indikator A-1:
Meningkatnya jumlah lulusan sampai tingkat SLTA Meningkatnya frekuensi pelatihan dan keterampilan masyarakat Diterimanya usul untuk memasukkan materi pengelolaan wilayah pesisir pada
kurikulum tingkat SD Membaiknya pola hidup nelayan
Strategi A-1:
Mengembangkan
pengelolaan SDA wilayah pesisir Mengusulkan, menyiapkan, dan
tentangpengelolaan wilayah pesisir dalam kurikulum muatan lokal SD Mengintensifkan dan meningkatkan bimbingan mental kemasyarakatan Meningkatkan pelatihan teknis pengelolaan pesisir
program
pelatihan
keterampilan implementasi
masyarakat materi
dalam
pelajaran
SASARAN A-2 :PENINGKATAN TARAF KESEHATAN MASYARAKAT Indikator A-2:
Menurunnya jumlah wabah penyakit dan masyarakat yang sakit Tercapainya rasio tenaga medis dan jumlah penduduk Membaiknya kondisi sanitasi permukiman dan lingkungan
Strategi A-2:
Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan Mengembangkan rencana perbaikan sistem
sanitasi
permukiman,
danlingkungan dalam program penyuluhan kesehatan SASARAN A-3 :PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU Indikator A-3: 22
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
mulai proses perencanaan sampai pengawasan dan evaluasi Meningkatnya masyarakat yang peduli dan tanggungjawab
terhadap
sumberdaya wilayah pesisir Strategi A-3:
Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat / Perguruan Tinggi/ Sekolah/ Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan wilayah pesisir Mengimplementasikan rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu
2.
Pencemaran Wilayah Pesisir
SASARAN E-1: TERCIPTANYA KAWASAN PANTAI YANG BEBAS DARI LIMBAH PADAT (SAMPAH) BAIK ORGANIK MAUPUN NON-ORGANIK Indikator E-1:
Semakin bersihnya kawasan pantai dari limbah padat Terbebasnya kawasan pemukiman pantai dari genangan banjir Semakin baiknya mekanisme penanganan sampah di kawasan pantai
Strategi E-1:
Mengadakan program kampanye-kampanye penanganan sampah Mengembangkan program penanganan sampah Meningkatkan pengelolaan sampah di areal permukiman pesisir
SASARAN E-2: PENINGKATAN KEPEDULIAN STAKEHOLDERS TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR YANG SEHAT Indikator E-2:
Meningkatnya tuntutan dan kepedulian masyarakat akan kualitas lingkungan
sekitar yang baik Menurunnya wabah penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat
Strategi E-2: 23
Mengembangkan
program
penyuluhan
sanitasi
lingkungan
kepada
masyarakat 3.
Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap
SASARAN
H-1:
PENYEDIAAN
SARANA
DAN
PRASARANA
USAHA
PERIKANAN TANGKAP Indikator H-1:
Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam usaha perikanan Berkembangnya pemasaran usaha perikanan
Strategi H-1:
Pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan Mengembangkan skim-skim perkreditan usaha perikanan yangsederhana Mengembangkan pemasaran usaha perikanan
SASARAN H-2: PENINGKATAN PENDAPATAN HASIL USAHA PERIKANAN Indikator H-2:
Meningkatnya nilai tambah usaha perikanan Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha perikanan
Strategi H-2:
Mengembangkan dan memperkenalkan sistem pengolahan yang lebihhigienis
dan menghindari penggunaan bahan pengawet yang berlebihan. Membina usaha produksi perikanan berorientasi pasar Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga.
24
4.3.
Rencana Aksi Tabel 1. Matrix Rencana Aksi Isu
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
Pencemaran Wilayah Pesisir
Strategi
Program
1. Mengembangkan program Meningkatnya
Kegiatan
1. Pembentukan frekuensi kelompok pelatihan dan belajar keterampilan masyarakat Meningkatnya 1. Memasukkan jumlah lulusan materi sampai tingkat pengelolaan SLTA wilayah pesisir pada kurikulum tingkat SD Mealukan 1. Melakaukan Pembimbingan Pembimbingan kepada khusus nelayan 4. Meningkatkan pelatihan Memasukkan 1. Melakukan teknis pengelolaan pesisir materi pelatihan dan pengelolaan sejak dini masyarakat wilayah pesisir pada kurikulum tingkat SD 1. Mengadakan program Peningkatan penyuluhan hukum kampanye-kampanye kesadaran tentang penanganan sampah hukum tentang pencemaran dan pencemaran pengrusakan lingkungan pelatihan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan SDA wilayah pesisir. 2. Mengusulkan, menyiapkan, dan implementasi materi pelajaran tentangpengelolaan wilayah pesisir dalam kurikulum muatan lokal SD 3. Mengintensifkan dan meningkatkan bimbingan mental kemasyarakatan
Pelaksana Dinas KP3
Waktu Sumber 1 2 3 4 5 Pendanaan √ IFAD, APBN
Dinas KP3
√ √
√ IFAD, APBN
Dinas KP3
√ √
√ IFAD, APBN
√ √
√ IFAD, APBN
√ √
√ IFAD, APBN
Dinas KP3
25
Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap
2. Mengembangkan program Peningkatan penanganan sampah kesadaran tentang perlindungan 3. Meningkatkan pengelolaan Peningkatan sampah di areal kesadaran hukum tentang permukiman pesisir pengrusakan lingkungan 1. Pengadaan sarana dan Peningkatan prasarana usaha perikanan hasil perikanan tangkap skim- Peningkatan skim perkreditan usaha keterampilan nelayan perikanan yang sederhana tangkap
2. Mengembangkan
Penyuluhan perlindungan
√ √
√
Kampanye penyelamatan lingkungan
√ √
√
Pemberian alat bantu dan Penggunaan alat tangkap moderen Melakukan pelatihan terkai dengan usaha perkreditan
√ √
√
√ √
√
26
4.4.
Rencana Monitoring dan Evaluasi Tabel. 2. Rencana Monitoring dan Evaluasi Waktu Monitoring
No 1 2
Kegiatan
Penanggung Jawab 1 √
3
Pembentukan kelompok belajar Memasukkan materi pengelolaan wilayah pesisir pada kurikulum tingkat SD Melakaukan Pembimbingan khusus
4
Melakukan pelatihan dan masyarakat
√
5 6
penyuluhan hukum tentang pengrusakan lingkungan Penyuluhan perlindungan
7
Kampanye penyelamatan lingkungan
8
Pemberian alat bantu dan Penggunaan alat tangkap √ moderen Melakukan pelatihan terkai dengan usaha perkreditan √
9
pencemaran
2 √
√
dan √
3
4
5 Dinas KP3 Dinas KP3
√ √
√
√
Dinas KP3
√
√
√
Dinas KP3 Dinas KP3
√
√
Dinas KP3
√
√
Dinas KP3 Dinas KP3 Dinas KP3
27
DAFTAR DAFTAR PUSTAKA PUSTAKA
[BPS] Biro Pusat Statistik.. 2012. Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2013. [BPS] Biro Pusat Statistik.. 2013. Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Barat Dalam Angka Tahun 2013. Dahuri., R., J.Rais., S.P.Ginting dan M.J. Sitepu., 2004. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pt. Pradnya Paramita. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2010 Kota Parepare. Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Kota Parepare. Lillesand, T. M., dan Kiefer, R. W. 1994. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra, Edisi Ketiga., Alih Bahasa: Dulbahri, S., Hartono, P., Suharyadi. Gajah Mada Press. Snedaker, D.C., and C.D. Getter. 1985. Coasts: Coastal Resources Management Guidelines. Coastal Publication No.2, Renewable Resources Information Series. US Agency for International Development, and National Park Service, US Departement of Interior, Washington, D.C. USAID Coastal Resources Management Project II – Shield of The Indonesia Seas Foundation.2005 Wiryawan, B dan Dermawan, A., 2006. Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (Marine Management Area/MPA) di Wilayah Coremap II- Indonesia Bagian Barat. Roral Reef Rehabilitation and Management Program. 90 hal. World Commission Pretected Area (WCPA), Guidline for Marine Protected Area, Best Practice Area Guidelines Series No. 3, Cardif University, IUCN. World Commission Pretected Area (WCPA), National System Planning for Protected Area, Best Practice Area Guidelines Series No. 1, Cardif University, IUCN. WWF-SSME Program. 2004. Framework for a network of Marine Protected Area in the Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion.
28
