ME DA N
P U T U S A N Nomor : 260/PID.SUS/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
GI
pekara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
ING
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ---------------------------------------------:
AMALUDDIN Alias ALI
Tempat lahir
:
Medan
Umur/tanggal lahir
:
42 Tahun /30 Oktober 1974
Jenis kelamin
:
Laki-laki
:
Indonesia
:
Jalan Kapten Jumhana Gang Intan
NT
Nama lengkap
Kebangsaan
Agama
Nomor : 92 B Kelurahan Sukaramai Kecamatan Medan Area Kota Medan
:
Budha
:
Direktur PT. Karunia Makmur
NG AD
Pekerjaan
ILA
Tempat tinggal
Terdakwa tidak ditahan ; Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama MUHAMMAD SYARIFUDDIN, SH, dan M. MUDA HD. HARAHAP, SH,
PE
Advokad pada kantor M. Syarifuddin, SH & Rekan beralamat di Jalan Tamtama Nomor 20 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2015 ; Pengadilan Tinggi Tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 260/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding ; Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta turunan
resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
Nomor
1661/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 08 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;
HALAMAN 1 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN
ME DA N
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa dia terdakwa AMALUDDIN ALIAS ALI selaku Direktur Utama PT. Karunia Makmur ,sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan
GI
November 2013 ,atau setidak-tidaknya pada waktu lain akan tetapi masih dalam Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013,bertempat di PT.Karunia Makmur Jalan Batang Kuis Gg.Harapan No.88 Dusun X Desa Bangun Sari
ING
Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, membayar upah lebih rendah dari upah Minimum, yang di
NT
lakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Berawal dari adanya pelimpahan berkas perkara dari Polda Sumut yang di terima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli
ILA
Serdang tentang dugaan tindak pidana Ketenaga kerjaan yang terjadi terhadap karyawan PT. Karunia Makmur yang beralamat di jalan Batang Kuis Gg.Harapan No.88 Dusun X Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Kabupaten
Deli
NG AD
Morawa
Serdang
,selanjutnya
Pegawa
Pengawas
Ketenagakerjaan menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan dan di temukan Pembayaran Upah di bi bawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 terhadap 114 (seratus empat belas) orang Tenaga Kerja selanjutnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
memberikan
Nota
pemeriksaan
sebagai
pembinaan
PE
terhadap terdakwa Amaluddin Alias Ali selaku Direktur Utama PT.Karunia Makmur akan tetapi tidak di laksanakan oleh Terdakwa AMALUDDIN ALIS ALI selaku Direktur Utama PT. Karunia Makmur sehingga pegawai pengawas Ketenagakerjaan membuat laporan kejadian untuk di tindak lanjuti oleh PPNS Ketenagakerjaan. Bahwa terdakwa Amaluddin Alias Ali selaku Direktur Utama PT. Karunia Makmur yang mempunyai tugas selaku penanggung jawab operasional perusahaan termasuk di dalam nyadalam menentukan upah karyawan yang di pekerjakan membayar upah upah terhadap Tenaga Kerja tidak sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2012 dan tahun 2013 akan tetapi menentukan sendiri besarnya pembayaran upah terhadap tenaga kerja di PT.Karunia Makmur tergantung pada skill tenaga kerja tersebut sehingga bertentangan dengan :
HALAMAN 2 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN
ME DA N
Keputusan Gubernur Sumatra Utara : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untuk sektor Industri Penggergajian
dan pengolahan kayu sebesar
Rp.1.354.500,-(satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus
GI
rupiah)perbulan. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013
ING
tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 untuk Sektoral Industri Penggergajian dan pengolahan kayu sebesar Rp.1.680.000,-(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)perbulan.
NT
Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayar upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Deli Serdang mengakibatkan kekurangan pembayaran upah tenaga kerja untuk 114 orang
ILA
atas nama Abdi Eviansyah ,Cs sebesar Rp.1.024.317.500,-(satu milyar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh belas lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
NG AD
Kekurangan upah pekerja bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2012 sebesar Rp.333.192.500,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kekurangan upah pekerja bulan Januari 2013 sampai bulan November 2013 sebesar Rp.691.125.000,-(enam ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Sebagaimana Daftar perhitungan dan
PE
penetapan Kekurangan Upah Pekerja/buruh di PT.Karunia Makmur tanggal 23 Januari 2015 yang di hitung dan di tetapkan serta di tandatangani oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Ali Akbar Hasibuan ST, Makmur Tinambunan SH, Alex Susanto Azis SH. Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 90 ayat (1)Jo Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatra Utara No.188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.
HALAMAN 3 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN
ME DA N
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut, Kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 12 Oktober
GI
2015, yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AMALUDDIN Alias ALI tersebut tidak diterima.
ING
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp atas nama Terdakwa AMALUDDIN Alias ALI tersebut diatas.
NT
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya yang yang telah dibacakan, dan memohon agar majelis Hakim yang memeriksa
ILA
dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : ---------------------------1. Menyatakan Terdakwa
terdakwa AMALUDDIN Alias ALI bersalah
NG AD
melakukan tindak pidana “Ketenagakerjaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMALUDDIN Alias ALI dengan pidana
penjara
selama
3
(tiga)
tahun
penjara
dan
denda
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
PE
kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. Karunia Makmur No.IZ.536/DU-IM/1408/IX/2014 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Gangguan Tempat Usaha PT. Karunia Makmur No.503.503.08/4580 tanggal 03 Juli 2014 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan PT. Karunia Makmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober 2014; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November 2013 ; 3
(tiga)
lembar
Nota
Pemeriksaan
Pengawas
Ketenagakerjaan
No.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ; 1 (satu) lembar penyampaian perhitungan dan penetapan kekurangan upah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari 2015 ;
HALAMAN 4 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN
ME DA N
8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upah bulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari s/d November 2013 ;
Dikembalikan kepada saksi Ali Akbar Hasibuan, ST, selaku Pengawas
Ketenagakerjaan
pada
Dinas
Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang; agar
terdakwa
membayar
Kerja
perkara
dan
sebesar
ING
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
biaya
GI
4. Menetapkan
Tenaga
Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan
NT
Nomor :1661/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 08 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut: 1.
Menyatakan Terdakwa AMALUDDIN Alias ALI tersebut diatas, terbukti
ILA
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang”; 2.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana
NG AD
Penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. Karunia Makmur No.IZ.536/DU-IM/1408/IX/2014 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Gangguan Tempat Usaha PT. Karunia
PE
3.
Makmur No.503.503.08/4580 tanggal 03 Juli 2014 ;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan PT. Karunia Makmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober 2014;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November 2013 ; 3
(tiga)
lembar
Nota
Pemeriksaan
Pengawas
Ketenagakerjaan
No.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ; 1 (satu) lembar penyampaian perhitungan dan penetapan kekurangan upah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari 2015 ; 8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upah bulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari s/d November 2013 ;
Dikembalikan kepada saksi Ali Akbar Hasibuan, ST., selaku Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang ;
HALAMAN 5 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN
ME DA N
4.
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut
GI
sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 25/Akta.Pid/2016/PNLbp tanggal 10 Maret 2015, dan Nomor: 25/Akta.Pid/2016/PN-Lbp tanggal 14
ING
Maret 2015, permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masingmasing tertanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 05 April 2016 ;
NT
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan Memori Banding mereka yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 05 April
ILA
2016 dan tanggal 03 Mei 2016 ;
Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan masing-
NG AD
masing tertanggal 03 Mei 2016 ; Menimbang
bahwa
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
telah
memberitahukan kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum untuk mempelajari
berkas
perkara
sebagaimana
tersebut
dalam
Surat
Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 28 Maret 2016,
PE
Nomor :W2.U4/4233/Pid.01.10/III/2016 ; Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh
Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -
Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah kabur (Obscuur libel) dan premature haruslah ditolak atau setidak-tidaknya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;
-
Bahwa juga tentang uraian keterangan skasi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang termuat pada halaman 5 s/d 12
HALAMAN 6 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN
ME DA N
pada Putusan perkara a quo, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar keseluruhannya ; -
Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum, karena mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ;
Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tidak
GI
-
adil dan bertindak subjektif maka demu hukum putusan Majelis Hakim
ING
tingkat pertama tanggal 08 Maret 2016, No.1661/Pid.B/2015/PN-Lbp dapat dibatalkan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada
-
NT
pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :1661/Pid.B/2015/PN-Lbp tanggal 8 Maret 2016 dalam hal ini dipandang
ILA
tidak mencerminkan rasa keadilan yang termasuk didalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu Terdakwa tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku
NG AD
tindak pidana dikemudian hari akan mengikuti perbuatan Terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan demikian HakimMajelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ; Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan
PE
mempertimbangkan permohonan banding Terdakwa maupun permohonan banding Penuntut Umum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 08 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, seperti di bawah ini ; Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan diancam pidana dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Jo. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Jo. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/40/KPTS/Tahun 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 ; HALAMAN 7 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN
ME DA N
Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah didengar keterangan saksi: 1. RINALDI, 2. HENDRY SYAHPUTRA, 3. ABDI EVIANSYAH, 4. ALI AKBAR HASIBUAN,ST, dan telah didengar keterangan saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum : 1. Dr. DEDI HARIANTO,SH. MHum, 2. Dr. AGUSMIDAH, SH, MHum, serta keterangan Saksi a de charge
GI
yang dihadirkan oleh Terdakwa : 1. RAJALI PURBA, 2. M.SUHARYONO, 3. HASIM LUBIS, AMP, 4. AHMAD RIVAI HARAHAP, 5. RINTO, 6. SOPIAN
ING
SIMAMORA, 7. BAYU HANDIKA, 8. JUANDA SAMOSIR, 9. MHD SYAFII yang masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Dan telah pula didengar keterangan terdakwa AMALUDDIN Als. ALI ;
NT
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :
2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. Karunia
ILA
Makmur No.IZ.536/DU-IM/1408/IX/2014 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Gangguan Tempat Usaha PT. Karunia Makmur No.503.503.08/4580 tanggal 03 Juli 2014 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan PT. Karunia
NG AD
Makmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober 2014;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November 2013 ;
3 (tiga) lembar Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan No.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ; 1
(satu)
PE
lembar
penyampaian
perhitungan
dan
penetapan
kekurangan upah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari 2015 ;
8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upah bulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari s/d November 2013 ;
Dikembalikan kepada saksi Ali Akbar Hasibuan, ST., selaku Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang; Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1661/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 08 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, berdasarkan Keterangan Para Saksi dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat HALAMAN 8 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN
ME DA N
bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa
AMALUDDIN Als. ALI telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “ Membayar Upah Lebih
GI
Rendah dari Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang ” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa pada Pasal 90 (1) Jo. 185 UU No.13 Tahun
ING
2003 ;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum
NT
Terdakwa maupun keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding mereka terhadap putusan Nomor :1661/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 08 Maret 2016 tersebut adalah tidak berdasar - karena perkara tersebut telah
ILA
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :1661/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 08 Maret 2016
NG AD
tersebut. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut harus ditolak ; Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut baik mengenai kesalahan Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut
PE
diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :1661/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 08 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, dan harus dikuatkan ; Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan dibawah ini ; Mengingat Pasal 90 (1) Jo. 185 UU No.13 Tahun 2003, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981
tentang KUHAP serta peraturan yang
bersangkutan lainnya. HALAMAN 9 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN
ME DA N
MENGADILI :
1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa AMALUDDIN Als ALI, dan Penuntut Umum tersebut ; 2. Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
Nomor
GI
1661/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 08 Maret 2016 yang yang dimohonkan banding tersebut ;
ING
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
NT
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari R A B U tanggal 15 Juni 2016 oleh kami: SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL
ILA
FATTAH, S.H, M.H, dan DALIUN SAILAN, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini R A B U tanggal 22 Juni 2016 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
NG AD
dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.
HAKIM ANGGOTA MAJELIS TTD
PE
1. ABDUL FATTAH, S.H, M.H.
HAKIM KETUA MAJELIS TTD SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H.
TTD
2. DALIUN SAILAN, S.H, M.H. PANITERA PENGGANTI TTD K H A I R U L, S.H, M.H.
HALAMAN 10 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN
