I.
PENDAHULUAN
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis eselon III dibawah Sekretarian Badan Kitbang Pertanian, Kementerian
Pertanian.
Berdasarkan
Permentan
No.
49/Permentan/OT.140/6/2007, tanggal 18 Juni 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Balai PATP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan
pertanian.
Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Balai PATP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1) Penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian; 2) Penyiapan perlindungan HKI teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian; 3) Pelaksanaan promosi teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai kekayaan intelektual; 4) Pelaksanaan kerja sama alih teknologi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang bernilai KI; 5) Penyiapan
lisensi
teknologi
hasil
kegiatan
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan pertanian yang bernilai HKI; 6) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan
KI
dan
alih
teknologi
hasil
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan pertanian; 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai PATP. Struktur organisasi dari Balai PATP terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan Alih Teknologi seperti terlihat dalam Gambar 1 berikut:
KEPALA BALAI
SUBBAGIAN TATA USAHA TATA USAHA
SEKSI PELAYANAN ALIH TEKNOLOGI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
Pada tahun 2010-2014, Kementerian Pertanian telah menetapkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani sebagai visi pembangunan pertanian. Sistem pertanian industrial merupakan suatu sistem yang menerapkan integrasi usaha tani disertai dengan koordinasi vertikal dalam satu alur produk, sehingga karakteristik produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan preferensi konsumen akhir. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, invensi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus dapat diwujudkan menjadi inovasi yang berdaya saing, adaptif dan mudah diadopsi melalui proses alih teknologi. Dalam proses alih teknologi ini, Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
2
(BALAI PATP) sebagai institusi yang memasarkan teknologi hasil Badan Litbang Pertanian mempunyai peran yang strategis. Peran strategis tersebut mencakup upaya untuk perlindungan invensi teknologi Badan Litbang Pertanian melalui pengelolaan HKI dan komersialisasinya melalui lisensi dan public private partnership serta pengelolaan royaltinya. Peran tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam pencapaian tujuan Badan Litbang Pertanian untuk mendapatkan impact recognition dari hasil-hasil penelitiannya. 1.1 Visi Pada tahun 2014 menjadi institusi yang bertaraf internasional sebagai pusat pengelola HKI dan alih teknologi dalam kerangka kerjasama lisensi dan Public Private Partnership hasil kegiatan Litbang Pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian 1.2 Misi 1) Mendorong peningkatan jumlah HKI hasil penelitian untuk pengembangan teknologi bagi pembangunan pertanian; 2) Membangun dan meningkatkan kerjasama komersial dengan dunia usaha melalui diseminasi dan promosi inovasi teknologi berbasis HKI; 3) Menggarap umpan balik peluang dan potensi pengembangan inovasi
teknologi
berbasis
HKI
sesuai
dengan
kebutuhan
pengguna; 4) Mengembangkan harmonisasi dan pemantauan efektivitas serta keberlanjutan pengembangan inovasi teknologi pertanian. 1.3 Tujuan Seiring dengan perkembangan proses pencapaian visi dan misi tersebut, maka tujuan pengelolaan alih teknologi adalah:
a.
Meningkatkan jumlah perlindungan HKI hasil penelitian untuk pengembangan teknologi bagi pembangunan pertanian;
b.
Meningkatkan intensitas dan kualitas
promosi
dan bimbingan
pemanfaatan hasil litbang pertanian yang bernilai HKI dalam rangka kerjasama alih teknologi ; c.
Meningkatkan jumlah kerjasama alih teknologi dengan dunia usaha dalam bentuk lisensi hasil litbang yang bernilai komersial dan dilindungi HKI;
d.
Meningkatkan kerjasama dalam bentuk public private partnership (PPP) antara Badan Litbang Pertanian dan dunia usaha;
e.
Meningkatkan
pemantauan
dan
evaluasi
pengelolaan
HKI,
kerjasama lisensi dan PPP. 1.4 Sasaran Dengan mengacu pada visi dan misi Balai PATP yang telah ditetapkan, maka sasaran pengelolaanalih teknologi adalah: a.
Meningkatnya jumlah invensi litbang pertanian yang dilindungi HKI;
b.
Terwujudnyajaminan keberhasilan pemanfaatan invensi litbang pertanian melalui kegiatan pralisensi;
c.
Meningkatnya jumlah kerjasama alih teknologi baik lisensi (komersial dan non komersial) maupun PPP hasil litbang pertanian;
d.
Terdefinisikannya dengan jelas tata aturan penggunaan royalti hasil
alih
teknologi
guna
menigkatkan
motivasi
peneliti/
perekayasa untuk menghasilkan karya penelitian yang berguna bagi pembangunan pertanian; e.
Menigkatnya publikasi alih teknologi yang bernilai HKI.
4
1.5
Strategi Strategi berlandaskan kerangka pemikiran sebagai berikut: a.
Inovasi-inovasi yang dihasilkan merupakan bagian integral dari sistem
inovasi
nasional
untuk
menjawab
tantangan
pembangunan pertanian; b.
Kegiatan
penelitian
diarahkan
untuk
memfasilitasi
pengembangan sistem usaha agribisnis, peningkatan ketahanan pangan dan selanjutnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat; c.
Pemanfaatan,
pengembangan
dan
penguasaan
Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang pertanian antara lain diarahkan kepada pembentukan daya inovasi dan akselerasi adopsi teknologi untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki daya saing tinggi.; d.
Diperlukan keterpaduan kegiatan dan harmonisasi pendekatan baik antar lembaga maupun antar disiplin, sejak penciptaan sampai adopsi inovasi teknologi, untuk dapat menghasilkan produk yang komersial secara efisien dan berkelanjutan.
1.6
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan alih teknologi Balai PATP tahun anggaran 2012 merupakan rangkaian proses pelaksanaan program alih teknologi hasil penelitian yang tertuang dalam RENSTRA 2010-2014. Dengan mempertimbangkan isu-isu aktual yang sedang terjadi maka yang menjadi
kebijakan
Badan
Litbang
Pertanian
dan
Kementerian
Pertanian, pada tahun anggaran 2012 ditetapkan 7 kegiatan utama dan 8 kegiatan pendukung seperti diilustrasikan pada Gambar 2 berikut ini:
Gambar 2. Kerangka proses invensi menjadi inovasi
Tujuh
kegiatan
utama alih teknologi hasil penelitian Badan Litbang
Pertanian yang dikelola Balai Pengelola Alih Teknologi adalah sebagai berikut: 1.
Pendaftaran dan pengelolaan perlindungan HKI Ruang lingkup Lingkup kegiatan ini meliputi proses pendaftaran HKI (paten, cipta, merk dan permohonan hak PVT) serta pendaftaran KI (pendaftaran varietas tanaman), pemeliharaan HKI, pemanduan penyusunan draft dokumen HKI dan mediasi percepatan proses perlindungan HKI dan penyusunan basis data yang menyajikan informasi inovasi teknologi hasil penelitian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan HKI.
6
Tujuan 1. Melaksanakan proses pendaftaran perlindungan HKI (paten, hak cipta, merek, dan PVT) serta KI (pendaftaran varietas tanaman); 2. Melaksanakan sosialisasi, lokakarya, pemanduan dan mediasi HKI untuk meningkatkan jumlah pendaftaran invensi yang dilindungi HKI dan KI. Sasaran 1. Terprosesnya pendaftaran perlindungan HKI (paten, hak cipta, merek dan PVT) serta pendaftaran perlindungan KI (pendaftaran varietas tanaman). 2. Terlaksananya sosialisasi, lokakarya, pemanduan dan mediasi HKI untuk meningkatkan jumlah pendaftaran invensi serta percepatan proses pendaftaram invensi yang dilindungi HKI dan KI. 2.
Promosi teknologi Litbang Pertanian dalam rangka alih teknologi kepada industri. Ruang ingkup kegiatan ini adalah (1) melaksanakan promosi kekayaan intelektual (KI) hasil Badan Litbang Pertanian untuk menyebarkan informasi teknologi KI kepada target potensial, memperluas jaringan pengguna
teknologi,
mengunggulkan
teknologi
yang
dimiliki
dibandingkan pesaing/kompetitor, dan membentuk citra teknologi di mata pengguna teknologi. Tujuan 1. Melakukan konsolidasi/koordinasi dalam rangka promosi dan alih teknologi; 2. Melakukan kegiatan promosi teknologi KI Badan Litbang Pertanian sebagai upaya proses alih teknologi KI kepada pengguna seperti
industri, pemerintah dan masyarakat agar terjadi proses alih teknologi; 3. Meningkatnya teknologi KI yang di adopsi oleh industri yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama lisensi untuk mengembangkan dan memasalkan produk. Sasaran 1. Terselenggaranya kegiatan promosi teknologi KI Badan Litabang Pertanian; 2. Teradopsinya teknologi Badan Litbang Pertanian oleh industry; 3. Terlaksananya
kegiatan
konsolidasi/koordinasi
dalam
rangka
promosi dan alih teknologi. 3.
Pengembangan alih teknologi untuk penderasan inovasi teknologi
Badan
Litbang
Pertanian
dalam
mendukung
pengembangan industri Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi: 1. Melaksanakan koordinasi/konsolidasi dalam rangka pendeasan inovasi teknologi; 2. Melaksanakan sosialisasi pengembangan alih teknologi di UK/UPT Badan Litbang Pertanian; 3. Melakukan penyusunan dan pencetakan buku teknologi inovasi Badan Litbang Pertanian sebagai acuan dunia usaha dalam melisensi invasi teknologi Badan Litbang Pertanian. Tujuan 1. Melakukan
koordinasi/konsolidasi
inovasi
melalui
teknologi
dalam
identifikasi
rangka
invesi
penderasan
Badan
Litbang
Pertanian yang layak untuk dialihkerjasamakan dan koordinasi alih
8
teknologi dengan calon lisensor dan UK/UPT penghasil teknologi dalam rangka finalisasi naskah kerjasama; 2. Melakukan sosialisasi pengembangan alih teknologi; 3. Dummy dan cetak buku teknologi onovasi Badan Litbang Pertanian. Sasaran 1. Telaksananya koordinasi/konsolidasi dalam rangka penderasan inovasi teknologi melalui identifikasi invensi Badan Litbang Pertanian yang layak untuk dialihkerjasamakan dan komunikasi dengan dunia usaha dalan rangka percepatan finalisasi naskah perjanjian kerjasama alih teknologi; 2. Terlaksananya sosialisasi pengembangan alih teknologi di UK/UPT Badan Litbang Pertanian; 3. Tersusunnya dan tercetaknya buku teknologi Badan Litbang Pertanian sebagai bahan acuan dunia usaha dalam melisensi inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian. 4.
Pemantauan pelaksanaan alih teknologi Litbang Pertanian Ruang lingkup terdiri meliputi (1) penilaian terhadap rencana kegiatan per tahun yang mengacu kepada naskah perjanjian kerjasama lisensi, (2) pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan lisensi semenjak awal tahun dan (3) evaluasi terhadap laporan perkembangan lisensi setiap tahunnya dan (4) koordinasi dengan kepala bidang KSPHP dalam rangka pemantauan pelaksanaaan alih teknologi. Tujuan 1. Melaksanakan koordinasi/konsolidasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan alih teknologi melalui pemantauan perkembangan lisensi dan menentukan besaran royalti hasil alih teknologi,
memantau dan mengevaluasi permasalahan dan potensi suatu kerjasama lisensi hasil litbang pertanian sebagai bahan masukan dan rekomendasi kegiatan alih teknologi, meengevaluasi keragaan suatau lisensi dan melakukan koordinasi kegiatan lisensi milik UK/UPT dengan Kabid KSPHP; 2. Melaksanakan lokakarya, seminar, sosialisasi untuk pemantauan alih teknologi. Sasaran 1. Teraksananya koordinasi/konsolidasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan
alih
tekologi
melalui
melalui
pemantauan
perkembangan lisensi dan menentukan besaran royalti hasil alih teknologi, memantau dan mengevaluasi permasalahan dan potensi suatu kerjasama lisensi hasil litbang pertanian sebagai bahan masukan dan rekomendasi kegiatan alih teknologi, meengevaluasi keragaan suatau lisensi dan melakukan koordinasi kegiatan lisensi milik UK/UPT dengan Kabid KSPHP; 2. Terlaksananya lokakarya, seminar, sosialisasi untuk pemantauan alih teknologi. 5.
Koordinasi pelaksanaan Uji BUSS varietas tanaman Ruang lingkup kegiatan adalah koordinasi pelaksanaan uji BUSS dari varietas-varietas yang dihasilkan oleh pemulia tanaman lingkup Badan Litbang Pertanian Tujuan 1. Memberikan kepastian terhadap varietas tanaman yang akan diberikan perlindungan hak PVT adalah memang varietas tanaman tersebut mengandung unsur baru, unik, seragam dan stabil;
10
2. Mempercepat proses perlindungan HKI terhadap varietas tanaman yang akan dilindungi tersebut. Sasaran 1. Terjaminnya kepastian unsur BUSS (baru, unik, seragam dan stabil) terhadap varietas yang akan dilindungi tersebut; 2. Tercapainya proses perlindungan HKI terhadap varietas tanaman tersebut secara efektif dan efesien. 6.
Analisis Dampak Inovasi Inovasi Yang Sudah Dilisensi Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi informasi preferensi pengguna terhadap jenis inovasi yang telah dilisensi Badan Litbang Pertanian, dampak teknologi inovasi yang telah dilisensi, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran teknologi inovasi yang dilisensi pada industri pengganda dan pengguna akhir dan umpan balik atas pengembangan
teknologi
inovasi
yang
dilisensi
pada
industri
pengganda teknologi dan pengguna akhir. Tujuan 1. Melakukan analisis preferensi pengguna pada industri pengganda teknologi dan pengguna akhir; 2. Analisis dampak teknologi inovasi yang telah dilisensi pada industri pengganda teknologi dan pengguna akhir; 3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi inovasi yang dilisensi pada industri pengganda teknologi dan pengguna akhir; 4. Memeperoleh informasi umpan balik atas pengembangan teknologi inovasi yang dilisensi pada industri pengganda teknologi dan pengguna akhir.
Sasaran 1. Diperolehnya hasil analisis preferensi pengguna pada industri pengganda teknologi dan pengguna akhir; 2. Diperolehnya hasil analisis dampak teknologi inovasi yang telah dilisensi pada industri pengganda teknologi dan pengguna akhir. 7. Analisis kelayakan invensi Badan Litbang Pertanian Teknologi KI hasil badan Litbang Pertanian yang potensial dapat dilindungi HKI dan diinovasikan perlu dianalisis kelayakannya untuk mengetahui kinerja invensi tersebut agar dunia usaha mengetahui secara langsung keunggulan dari teknologi tersebut. Delapan kegiatan penunjang yang dikelola Balai Pengelola Alih Teknologi adalah sebagai berikut: 1.
Analisis Kebijakan Dalam Rangka Penderasan Alih Teknologi Kepada Industri Ruang Lingkup dari kegiatan ini meliputi review Renstra Balai PATP 2010 – 2014, review perizinan pertanian, penyusunan draft Permentan dan KMK tentang Pemanfaatan Royalti,review Panduan Valuasi,dan penyusunan Naskah Akademis Balai PATP sebagai Pengelola HKI dan Kuasa Pendaftaran HKI Badan Litbang Pertanian.
2.
Penyusunan Program Ruang
lingkup
kegiatan
Sinkronisasi
PenyusunanProgram
Balai
Pengelola Alih Teknologiadalah (1) melakukan review dan penajaman program/kegiatan penyusunan menyusun
tahun
keluaran kegiatan
anggaran
tahun dan
berjalan
berikutnya(2) anggaran
sebagai
landasan
merencanakan
tahun
berikutnya
dan dan
12
(3)memutakhirkan data SIMPROG TA berjalan. (4) Mengkoordinir laporan tengah dan akhir tahun. 3.
Monitoring dan Evaluasi Ruang lingkup kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan bersifat pembinaan dengan tujuan dan sasarannya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang sudah, sedang dan akan berjalan. Pelaksanaan kegiatan monev idealnya dilakukan selama tiga kali dalam setahun, yang meliputi monev perencanaan (ex-ante), monev pelaksanaan (on going), dan monev akhir kegiatan (ex-post).
4.
Sistem Pengendalian Internal Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi : Terlaksanannya tugas pokok Satlak SPI dalam membantu tugas pimpinan untuk melaksanakan pengendalian
intern
khususnya
untuk
memastikan
tersedianya
dokumen sebagai dasar pelaksanaan kegiatan teknis maupun anggaran; Terlaksananya pengendalian intern atas pelaksanaan komponen kegiatan untuk menghasilkan output strategis yang tertuang dalam Indek Kinerja Utama (IKU) Balai PATP;Terlaksanannya pengendalian intern atas pelaksanaan komponen kegiatan keuangan, Sumber Daya Manusia dan Assets dan laporan dan rekomendasi kepada Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian. 5. Penerapan ISO 9001 -2008 Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan ISO 9001 adalah melaksanakan koordinasi/ konsolidasi dalam rangka pemeliharaan ISO 9001 : 2008
6.
Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan, serta administrasi Kepegawaian Ruang lingkup kegiatan meliputi perencanaan kebutuhan biaya pelaksanaan
kegiatan,
pencairan,
pengelolaan
dan
pelaporan
Keuangan Balai PATP, secara berjenjang dan Perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pelaporan aset tetap maupun tidak tetap. 7.
Pengembangan Perpustakaan digital dan web-site Ruang lingkup dari kegiatan pengembangan perpustakaan digital adalah: peningkatan kemampuan dan kualitas SDM, penambahan jumlah koleksi bahan pustaka, pengelolaan buku dan koleksi pustaka baru dan pelayanan pengunjung perpustakaan. Sedangkan ruang lingkup
kegiatan
web-site
adalah:
up-date
informasi
terbaru,
pemeliharaan jaringan dan isi. 8.
Penyusunan
dan
Pencetakan
Buku
Teknologi
Inovatif
Pertanian Ruang lingkup kegiatan adalah mencetak buku 300 Teknologi Inovatif Pertanian versi Badan Litbang Pertanian bahasa Indonesia –Inggris dan versi Kementerian Pertanian bahasa Indonesia – Inggris dan dalam klaster.
14
II.
HASIL KEGIATAN YANG DICAPAI
2.1 Pendaftaran dan pengelolaan perlindungan HKI Percepatan proses perlindungan HKI dipandang sangat perlu, agar proses sertifikasi HKI dapat dilakukan secara optimal dan dapat diterima tepat waktu serta merangsang minat inventor untuk mendaftarkan invensinya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan adopsi teknologi oleh industri tersebut melalui sosialisasi, lokakarya, pemanduan penyusunan darft dokumen HKI, workshop pemanduan pendalaman penyusunan dokumen HKI, mediasi percepatan proses pemeriksaan substantif paten dan peltihan drafting paten, dan salah satu target yang ingin dicapai Badan Litbang Pertanian adalah terlindunginya semua invensi Badan Litbang Pertanian. Tabel 1. Data permohonan paten, cipta, merek, PVT dan varietas Badan Litbang Pertanian tahun 2006 – 2012 Tahun
Sertifikat
Pendaftaran/Permohonan Paten
Cipta
Merek
PVT
Var1)
JML
Paten
Cipta
Merek
PVT
Var
JML
< 2006
59
6
22
-
-
87
9
2
3
-
-
14
2006
16
7
1
3
14
41
-
7
-
-
11
18
2007
2
-
-
2
18
22
7
-
-
1
18
26
2008
15
5
7
6
64
97
5
-
-
2
57
64
2009
13
10
4
4
104
135
2
1
-
2
100
105
2010
28
5
2
5
80
120
5
9
8
-
80
102
2011
16
6
4
7
86
119
6
1
2
-
86
95
2012
23
7
-
11
26
67
10
4
3
3
-
20
Jml
172
46
40
38
392
688
44
24
16
8
352
444
1) Pendaftaran varietas tanaman
2) Sampai dengan 31Desember 2012
Gambar 3. Perkembangan jumlah pendaftaran dan sertifikat HKI Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2007 - 2012
Gambar 4. Perkembangan jumlah pendaftaran dan sertifikat HKI Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian per jenis perlindungan 2007- 2012
Berdasarkan data base Balai PATP sampai dengan 31 Desember 2012 diketahui jumlah pendaftaran HKI sebanyak 688 invensi yang terdiri dari 172 paten, 46 hak cipta, 40 merek 38 permohonan hak PVT, dan 392 varietas tanaman (Tabel 1). Sedangkan jumlah yang bersertifikat
16
adalah 44 paten, 24 hak Cipta, 16 Merek,
8 PVT dan 352
pendaftaran varietas tanaman. 2.2 Promosi teknologi Litbang Pertanian dalam rangka alih teknologi kepada industri Promosi merupakan sarana untuk
menyebarkan informasi
teknologi kekayaan inteletual kepada target potensial, memperluas jaringan pengguna teknologi, mengunggulkan teknologi yang dimiliki dibandingkan pesaing/kompetitor, dan membentuk citra teknologi di mata pengguna teknologi. Mempromosikan teknologi jauh lebih sulit dibandingkan mempromosikan produk, karena targetnya adalah pelaku
usaha
yang
akan
mengembangkan
atau
memasalkan
teknologi. Promosi teknologi kekayaan intelektual
hasil Badan litbang
pertanian dalam rangka alih teknologi kepada industri dikemas dalam Round table meeting (RTM). Agar teknologi yang dipromosikan dan yang diundang lebih fokus, maka promosi dilakukan untuk teknologi yang prospektif diadopsi industi, mempunyai keunggulan komperatif, dan dapat dikembangkan dalam skala industri.
Jumlah invensi yang
dipromosikan tahun 2012 disajikan pada tabel 2. Tabel 2. Daftar Invensi Badan Litbang Pertanian Yang Dipromosikan tahun 2002 Kegiatan Nama Invensi UK/UPT RTM I Februari
tanggal
9
RTM II tanggal maret 2012
30
RTM III tanggal 1 juni
1.Kentang varietas tenggo 2.Padi hibrida varietas 3.Jeruk soe seedless 4.Biosure 5.Latricid 6.Metabron 7.Organeem 8.Biolec 9.Trichocompost 10.Bungkil inti sawit
Balitsa BB Padi Balitjestro Balitjestro Balit Palma Balittas Balitkabi BPTP Jatim Balitnak
2012 RTM IV tanggal 3 Juli 2012
RTM V tanggal 4 Desember 2012
Promosi dan Ekspose tanggal 12 Desember 2012
11.Probiotik 12.Stik test kit dan starter kering 13.Produk Hayati : Tricocid, Gliocid, Citromic 14.Bark Pesticide Aplicator (BPA) 15. Kentang : GM05, GM08, Ping06, Andina, Kastanum, Vernei, Tenggo 16.Cabai Merah : Ciko 17.Bawang Merah : Pikatan, Trisula, Pancasona, Mentes 18.Anggrek Phalaenopsis, Dendrobium, Spathoglottis, 19.Anyelir 20.Krisan 21.Lily 22.Tapeinochilos ananassae 23.Bio PF 24.Bio GL 25.Pepaya 26.Insektisida Nabati Repel 1 27.Fungisida Gliostar 28.Formula M-RIF 29.Minuman kulit buah manggis 30.Sop Sayur Instan 31.Mesin Fertigasi untuk Hortikultura : untuk skala usaha tani menengah ke atas, untuk meningkatkan produksi 32.Paket Mesin Produksi Benih (Penangkar Benih) 33.Alat Tanam Benih Kedelai : pencapaian swasembada kedelai 34. Alat Pemerah Susu Compatible Dengan Cooling Unit Kapasitas 50 Liter . 35.Teknologi Pengolahan Sampah Organik untuk Pakan Ternak Ruminansia 36.Teknologi Pembuatan Susu Kambing Bubuk 37.Pengembangan KRPL Perkotaan 38.Pengembangan Agribisnis Gula Aren dan Olahan Talas Beneng
Balitnak BB Pascapanen Balitjestro Balitsa
Balithi
Balitbu
BB Pascapanen BBP Mektan
BBP2TP
18
39.Teknologi Pembuatan Manisan Buah-buahan 40.Penerapan Kit untuk deteksi penyakit ternak dan Aflatoksin Mendukung Keamanan Pangan (Elisa dan Felisa)
2.3
BB VETERINER
Pengembangan alih teknologi untuk penderasan inovasi teknologi
Badan
Litbang
Pertanian
mendukung
pengembangan industri Industri yang berminat mengembangkan teknologi diarahkan untuk
membuat
kesepakatan
(MOU)
berupa
perjanjian
pra
lisensiatau perjanjian lisensi. Nota kesepakatan merupakan bentuk keterikatan industri untuk mengembangkan teknologi. Perjanjian pra lisensi dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi industri untuk menyempurnakan proses produksi, uji kualitas dan stabilitas produk, uji lapang, dan uji pasar; sehingga industri mempunyai kesiapan yang lebih matang dalam melisensi teknologi yang diminati. Pra lisensi perlu dilakukan agar calon pengganda teknologi memahami invensi tersebut. Perjanjian alih teknologi melalui lisensi adalah pemberian ijin kepada lisensor untuk mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk hasil teknologi, dimana pemberi lisensi mendapatkan royalti kekayaan intelektual (royalti KI) sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut. sejak tahun 2007 sampai
Dalam periode
2012 invensi yang dilisensi oleh dunia
usaha disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Teknologi yang dilisensi oleh dunia usaha sejak tahun 2007 sampai 31 Desember 2012 Tahun No.
Jenis Perlindungan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah
1
Paten
-
3
1
4
11
10
29
2
Hak PVT
2
-
4
7
12
10
35
3
Rahasia dagang
-
-
-
-
2
14
16
Jumlah
2
3
5
11
25
34
80
Tabel 4. Perjanjian lisensi Badan Litbang Pertanian tahun 2012 No
Teknologi
1
Pugam A
2
Gliocompos
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Insetisida Cair Biotris Ayam Kampung Unggul "KUB"
UK/UPT
Lisensor
Balittana h Balithias
PT. Polowijo Gosari PT. Berdikari (Persesro) PT. Berdikari (Persero) PT. Ayam Kampung Indonesia PT. Zeoprima Indsutri
Balitri Balitnak
Proses Produksi Kopi Luwak Probiotik Proses Produksi Kopi Luwak Probiotik Perangkat Uji Tanah Kering Perangkat Uji Pupuk Perangkat Uji Tanah Sawah Kangkung Varietas Sutera Cabai Keriting Varietas Kencana Bayam Varietas Giti Hijau Mentimun Mars
BPTP BALI
Cabai Keriting Varietas Kencana Static Light Trap So-Cell
BPTP BALI
Koperasi Satmakura
Balittanah
Balitsa
Koperasi Puspita Koperasi Puspita Koperasi Puspita PT. Agrindo Hartha Mekar PT. Agrindo Hartha Mekar PT. Agrindo Hartha Mekar Fajar Seed
Balitsa
Fajar Seed
BB Padi
PT. Sainindo Kurniasejati
Balittanah Balittanah Balitsa Balitsa Balitsa
Jenis Perjanjian Lisensi (E) Lisensi (E) Lisensi (E)
Masa Perjanjian 20/01/ 2012 s/d 20/01/2017 09/02/1012 s/d 09/02/2017 09/02/1012 s/d 09/02/2017
Lisensi (NE)
9/2/2012 s/d 9/2/2017
Lisensi (NE)
2/3/2012 s/d 2/3/2017
Lisensi (NE)
2/3/2012 s/d 2/3/2017
Rahasia Dagang Rahasia Dagang Rahasia Dagang Lisensi (NE) Lisensi (NE) Lisensi (NE) Lisensi (NE) Lisensi (NE) Lisensi (E)
25/05/2012 s/d 2/3/2017 25/05/2012 s/d 2/3/2017 25/05/2012 s/d 25/05/2017 25/05/2012 s/d 25/05/2017 25/05/2012 s/d 25/05/2017 25/05/2012 s/d 25/05/2017 25/05/2012 s/d 25/05/2017 25/05/2012 s/d 25/05/2017 15/06/2012 s/d 15/06/2017
20
16 17
Moving Light Trap So-Cell Green 200 EC
BB Padi Pulitbangb un BB Padi
18
Padi Hibrida Hipa Jatim 1
19
Padi Hibrida Hipa Jatim 2
BB Padi
20
Padi Hibrida Hipa Jatim 3
BB Padi
21
Decomposer Orligno Atraktan
Pulitbangb un Balitro Balitro
24
Lem Perangkap Lalat Buah M-Dec
25
BioNutrient
Balittanah
26
Nodulin
Balittanah
27
Feromon Ostri
BB Biogen
28
Feromon Litura
BB Biogen
29
Feromon Cyl
BB Biogen
30
Feromon PBPK
BB Biogen
31
Pupuk Biotara
Hayati
Balitra
32
Pupuk Berlapis Aktif
Urea Arang
Balingtan
22 23
33 34
Jagung Hibrida Varietas Bima 2 Bantimurung Jagung Hibrida Bima 3
Balittanah
PT. Sainindo Kurniasejati PT. Sainindo Kurniasejati Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur PT. Sainindo Kurniasejati PT. Sainindo Kurniasejati PT. Sainindo Kurniasejati PT. Nusa Palapa Gemilang PT. Nusa Pallapa Gemilang PT. Nusa Pallapa Gemilang PT. Tektonindo Henida Jaya PT. Tektonindo Henida Jaya PT. Tektonindo Henida Jaya PT. Tektonindo Henida Jaya PT. Pupuk Kaltim PT. Nutrimas Agro Indonesia
Balitsereal
PT Saprotan Benih Utama
Balitsereal
PT. Golden Indonesia Seed
15/06/2012 15/06/2017 15/06/2012 15/06/2017
s/d
Kerjasama Produksi dan Pemasaran
26/06/2012 26/06/2017
s/d
Kerjasama Produksi dan Pemasaran
26/06/2012 26/06/2017
s/d
Kerjasama Produksi dan Pemasaran
26/06/2012 26/06/2017
s/d
Rahasia Dagang Rahasia Dagang Rahasia Dagang
27/06/2012 27/06/2017 28/08/2012 28/08/2017 28/08/2012 28/08/2017
s/d
Rahasia Dagang
28/08/2012 s/d 28/08/2017
Rahasia Dagang
28/08/2012 28/08/2017
s/d
Rahasia Dagang
28/08/2012 28/08/2017
s/d
Rahasia Dagang
30/10/2012 30/10/2017
s/d
Rahasia Dagang
30/10/2012 30/10/2017
s/d
Rahasia Dagang
30/10/2012 30/10/2012
s/d
Rahasia Dagang
30/10/2012 30/10/2017
s/d
Lisensi (E)
21/11/2012 21/11/2017
s/d
Lisensi (E)
26/11/2012 26/11/2017
s/d
Lisensi (E)
18/12/2012 18/12/2017
s/d
Lisensi (E)
18/12/2012 18/12/2017
s/d
Lisensi (E) Rahasia Dagang
s/d
s/d s/d
Tabel 5. Jumlah Penerimaan dan Penyetoran Royalti Hasil Kerjasama Alih Teknologi Pertanian Tahun 2012 No
Tanggal
Terima Dari
1
31/01/12
2
09/02/12
PT. Multi Prima Sejahtera Bio Industri Nusantara
3
14/02/12
4
24/02/12
5
28/03/12
PT. Nusa Palapa Gemilang
6
02/04/12
PT Hobson Interbuana Indonesia
7
25/04/12
PT Dupont Indonesia
8
02/04/12
PT Hobson Interbuana Indonesia
15,000,000
9
21/06/12
PT Saprotan Benih Utama
10,303,738
PT Hobson Interbuana Indonesia PT. Zena Nirmala Sentosa (Zetrialdi
Diterima dari rekening BPATP Disetor lgs ke Balitro Jumlah royalti
2.4
Jumlah
Tanggal Setor ke Kas Negara
Jumlah
1,074,650 58,002,000 15,000,000
24/02/12
74,076,650
65,000,000
29/02/12
65,000,000
227,480,905
28/03/12
227,480,905
15,000,000 4,087,786
410,949,079
366,557,555
37,192,005 448,141,084
Pemantauan pelaksanaan alih teknologi Litbang Pertanian Kemajuan dan keberhasilan serta jaminan akuntabilitas (tanggung gugat) pelaksanaan kinerja suatu perjanjian lisensi perlu diukur melalui
kegiatan
pemantauan.
Pemantauan
merupakan
alat
manajemen yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan perjanjian lisensi yang sedang berjalan dan merupakan suatu kegiatan yang teratur dan berkesinambungan yang dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Data hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan dan
22
atau perencanaan berikutnya, serta validasi potensi yang akan di peroleh Badan Litbang Pertanian. Tabel 6. perkembangan hasil verifikasi lisensi tahun 2012 Kelompok Benih
Jagung Bima 2
PT. Saprotan Benih Utama
0,4
0
0
Rencana Pengembangan 2012 Peme Pro Dis sanan duksi Trib Tetua (ton) u (ton) si (ton ) 1 9,6 0
Jagung Bima 9, 10, 11
PT. Tossa Agro
0.06
1.65
1.38
0.03
2.5
0
Padi Hipa 12 SBU dan Padi Hipa 14 SBU
PT. Saprotan Benih Utama
0
0
0
0.032
2.25
0
Buncis Tegak 1 dan 2
Fajar Seed
0
0
0
0.02
0.1
0
Nama Invensi
Nama Lisens
Validasi Pengembangan 2011 Peme Pro Dis sanan duksi tribusi Tetua (ton) (ton) (ton)
Obser vasi Lapang
Vali dasi Royalti
1. Kemurnian Tetua dibawah standar 2. Rendahnya produktifitas benih yang dihasilkan 1. Terbatasnya SDM pemulia yang dimiliki mitra 2. Memprioritas kan produksi konsumsi dibandingkan memproduksi jagung F1 1. Keragaannya tidak sesuai dengan deskripsi (rasa nasi dimasak tidak pulen) 2. Ditemukan banyak campuran pada benih Restorer dan CMS. Masih ada varisai pada tanaman tetuanya. 1. Kondisi dan perkembanga n tanaman belum maksimal, karena belum mendapatkan
10.303.738/ Sudah setor.
1.140.001,5/ Proses Penagihan
434.679,3/ Proses Penagihan
0
Krisan Puspita Nusanta ra dan Krisan Swarna Kencana
PT. Alam Indah Bunga Nusanta ra
0
0
2.5 Koordinasi
0
1130 bibit
Pelaksanaan
0
0
Uji
cara budidaya yang tepat 2. Dalam proses permohonan sertifikasi benih, dan dalam tahap menunggu kode varietas dari dirjen hortikultura melalui BBSBP Jatim – Kediri 1. Suplai mother stock baru akan dilaksanakan pada : a. 05 Januari 2012 : 2000 bibit b. 17 Januari 2012 : 6030 bibit c. 27 Januari 2012 : 3000 bibit 2. Balithi sendiri belum siap mensuplai mother stock karena ada rescheduling produksi mother stock sehingga mother stock baru di suplai pada 17 Januari 2012
Kebaruan,
0
Keunikan,
Keseragaman dan Kestabilan Varietas Tanaman Tahun 2012 telah dilakukan koordinasi uji substantif BUSS terhadap 4 varietas padi yaitu Hipa 8, 9, 10 dan 11 dengan lokasi pengujian di Balai Besar Padi, 3 varietas jagung yaitu Bima 9, 10 dan 11 dengan lokasi pengujian di Balaitsereal, 2 varietas tembakau yaitu Prancak N-1 dan Prancak N-2 dengan lokasi pengujian di Balai
24
Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Alam serta
mengevaluasi
pelaksanaan uji BUSS tahun 2012. Varietas Hipa 8 merupakan varietas tanaman yang telah memenuhi kriteria BUSS yaitu : Baru karena varietas Hipa 8 belum pernah dipasarkan ; Unik karena varietas Hipa 8 berbeda dengan varietas referensi kesatu
Hipa 5 Ceva dan varietas referensi kedua
Maro dalam empat karakter; Seragam
karena varietas Hipa 8
berdasarkan penampilan fenotipik tanaman di lapang, Jumlah tipe simpang yang ditemukan lebih rendah dari yang disyaratkan; Stabil karena varietas Hipa 8 secara visual seragam untuk karakter kualitatif yang diamati dan berasal dari generasi lanjut, maka secara genetik telah stabil. Varietas Hipa 9merupakan varietas tanaman yang memenuhi kriteria Baru karena varietas Hipa 9 belum pernah dipasarkan dan Unik karena varietas Hipa 9 berbeda dengan varietas referensi dalam 10
karakter
kualitatif
maupun
kuantitatif;
Belum
seragam
karenapenampilan fenotipik tanaman di lapang, jumlah tipe simpang yang ditemukan lebih banyak dari yang disyaratkan belum dapat dikatakan seragam; Belum stabil
karena belum seragam maka
kestabilan pemunculan karakternya masih harus dievaluasi.
Gambar 5. Padi Hipa 8 (kiri atas), Hipa 9 (kanan atas), Hipa 10 (kiri bawah) dan Hipa 11 (kanan bawah)
Varietas Hipa 10 merupakan varietas tanaman yang telah memenuhi kriteria BUSS yaitu Baru karena varietas Hipa 10 belum pernah dipasarkan dan Unik karena varietas Hipa 10 berbeda dengan varietas referensi kesatu dalam tujuh karakterdan varietas referensi kedua dalam satu
karakter. Seragam berdasarkan penampilan
fenotipik tanaman di lapang jumlah tipe simpang yang ditemukan lebih rendah dari yang disyaratkan.
Stabil karena
secara visual
seragam untuk karakter kualitatif yang diamati dan berasal dari generasi lanjut, maka secara genetik telah stabil.
26
Varietas
Hipa
11merupakan
memenuhi kriteria Baru karena dipasarkan dan Unik
varietas
tanaman
yang
varietas Hipa 11 belum pernah
karena varietas Hipa 11 berbeda dengan
varietas referensi dalam 13 karakter kualitatif maupun kuantitatif; Belum seragam karena penampilan fenotipik tanaman di lapang, jumlah tipe simpang yang ditemukan lebih banyak dari yang disyaratkan belum dapat dikatakan seragam; Belum stabil
karena
belum seragam maka kestabilan pemunculan karakternya masih harus dievaluasi. Varietas Bima 9 merupakan varietas tanaman yang telah memenuhi kriteria BUSS yaitu :Baru karena varietas Bima 9 belum pernah dipasarkan; Unik karena varietas Bima 9 berbeda dengan varietas referensi kesatu Bima 3 dan varietas referensi kedua Bima 4 dalam tiga karakter; Seragamkarena varietas kandidat Bima 9 berdasarkan penampilan fenotipik tanaman di lapang tidak ada varietas campuran lain dan Stabil
karena varietas Bima 9 secara
visual seragam untuk karakter kualitatif yang diamati dan berasal dari generasi lanjut, maka secara genetik telah stabil.
Gambar 6. Jagung Bima 9(kiri), Bima 10(tengah) dan Bima 11(kanan)
Varietas hibrida Varietas Bima 10 merupakan varietas tanaman yang telah memenuhi kriteria BUSS yaitu :Baru karena varietas Bima 10 belum pernah dipasarkan;Unikkarena varietas Bima 10 berbeda dengan varietas referensu kesatu Bima 4 dan varietas referensi kedua Bima 6 dalam sepuluh karakter;Seragamkarena varietas kandidat Bima 10 berdasarkan penampilan fenotipik tanaman di lapang tidak ada varietas campuran lain dan Stabil, karena varietas Bima 10 secara visual seragam untuk karakter kualitatif yang diamati dan berasal dari generasi lanjut, maka secara genetik telah stabil. Varietas hibrida Varietas Bima 11 merupakan varietas tanaman yang telah memenuhi kriteria BUSS yaitu :Baru karena varietas Bima 11 belum pernah dipasarkan;Unikkarena varietas Bima 11 berbeda dengan varietas referensi kesatu Bima 2 dan varietas referensi kedua Bima 3 dalam tiga karakter;Seragamkarena varietas kandidat Bima 11 berdasarkan penampilan fenotipik tanaman di lapang tidak ada varietas campuran lain dan Stabil, karena varietas Bima 11 secara visual seragam untuk karakter kualitatif yang diamati dan berasal dari generasi lanjut, maka secara genetik telah stabil. Varietas tembakau Prancak N-1 merupakan varietas tanaman yang telah memenuhi kriteria BUSS (Baru, Unik, Seragam dan Stabil) yaitu : Berdasarkan notasi maka Prancak N-1berbeda dengan varietas pembandingnya
yang
paling
mirip
(Prancak-95)
berdasarkan
perbedaan beberapa karakter kuantitatif maupun kualitatif,
juga
memiliki perbedaan beberapa karakter kuantitatif dan kualitatif dengan varietas pembanding
Cangkring-95 dan Jepon kasturi.
Terdapat 8 karakter Prancak N-1 yang menjadi pembeda dengan varietas pembandingnya.
28
Gambar 7. Dr. Ir. Retno Hulupi, MS, pemeriksa PVTmelakukan pemeriksaan tahap kedua
Varietas tembakau Prancak N-2 merupakan varietas tanaman yang telah memenuhi kriteria BUSS (Baru, Unik, Seragam dan Stabil) yaitu : Berdasarkan notasi maka Prancak N-2 berbeda dengan varietas pembandingnya
yang
paling
mirip
(Prancak-95)
berdasarkan
perbedaan beberapa karakter kuantitatif maupun kualitatif,
juga
memiliki perbedaan beberapa karakter kuantitatif dan kualitatif dengan varietas pembanding
Cangkring-95 dan Jepon kasturi.
Terdapat 6 karakter Prancak N-2 yang menjadi pembeda dengan varietas pembandingnya.
2.6 Analisis
Dampak
dan
Kelayakan
Inovasi
Bdan
Litbang
Pertanian Analisis dampak inovasi yang sudah dilisensi dilakukan terhadap padi hibrida di empat
kabupaten
Ciamis, Tasikmalaya,
Cilacap dan Banjarnegara, padi Hipa 8 dan Feromon Exi pada bawang merah. Analisis titik impas produksi
di Ciamis dapat dikemukakan
bahwa titik impas tambahan produksi adalah Sedangkan analisis titik impas harga
1,12 ton/ha/musim.
padi di Ciamis adalah Rp.
2400/kg. Artinya, dengan tambahan produksi sebesar 1,49 ton/ha, maka penerapan padi hibrida dapat dilakukan, jika penurunan harga tidak sampai dibawah Rp. 2400,-/kg. Dengan harga gabah kering panen yang berlaku saat ini di tingkat petani sebesar Rp. 3200/kg, maka
penerapan
padi
hibrida
menjadi
sangat
layak
untuk
dikembangkan. Analisis titik impas produksi di Kabupaten Tasikmalaya dapat dikemukakan bahwa titik impas tambahan produksi sebesar 1,11 ton/ha/musim. Sedangkan titip impas harga di Tasikmalaya sebesar Rp. 2380/kg. Dengan tambahan produksi sebesar 1,47 ton/ha, maka penerapan padi hibrida dapat dilakukan, jika penurunan harga tidak sampai dibawah Rp. 2380,-/kg.Dengan harga gabah kering panen yang berlaku saat ini di tingkat petani sebesar Rp. 3200/kg, maka penerapan padi hibrida menjadi sangat layak untuk dikembangkan. Analisis titik impas produksi
dapat dikemukakan bahwa titik
impas tambahan produksi di Kabupaten Cilacap sebesar 0,805 ton/ha/musim
Selanjutnya, titik impas harga di Kabupaten Cilacap
sebesar Rp. 2380/kg. Dengan tambahan produksi sebesar 1,06 ton/ha/musim,
maka penerapan padi hibrida dapat dilakukan, jika
penurunan harga tidak sampai dibawah Rp 2380,-/kg. Dengan harga
30
gabah kering panen yang berlaku saat ini di kabupaten Cilacap sebesar Rp. 3400,-/kg, maka penerapan padi hibrida menjadi sangat layak untuk dikembangkan. Analisistitik impas produksi dapat dikemukakan
bahwa titik
impas tambahan produksi di Kabupaten Banjarnegara sebesar 0,76 ton/ha/musim. Selanjutnya,
titik impas harga
di Banjarnegara
sebesar Rp. 2400/kg. Dengan tambahan produksi sebesar 1,391 ton/ha/musim,
maka penerapan padi hibrida dapat dilakukan, jika
penurunan harga tidak sampai dibawah
Rp 2400,-/kg. Artinya,
dengan harga gabah kering panen yang berlaku saat ini di kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 3400,-/kg, maka penerapan padi hibrida menjadi sangat layak untuk dikembangkan. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa preferensi petani untuk menanam padi Hipa 8 dipengaruhi oleh jaminan ketersediaan benih, rasa nasinya enak, pulen, aroma nasi wangi, nasi tidak cepat basi (24 jam masih layak
di konsumsi) dan kandungan amilosa yaitu
23%. Produktivitas Hipa 8 lebih tinggi dibandingkan nonhibrida
di
Cilacap maupun Banjarnegara dengan rataan berurutan ialah 7,237 ton/ha gabah kering panen dan 7,177 ton/ha gkp sedangkan untuk padi non hibrida di Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara masing – masing ialah 6,882 ton/ha gkp dan 5,491 ton/ha gabah kering panen. Padi hibrida Hipa 8 mampu beradaptasi dengan baik dan dapat dikembangkan di daerah dengan ekosistem yang luas. Komponen tenaga kerja merupakan komponen biaya tertinggi untuk usaha tani padi di Kabupaten Cilacap maupun Banjarnegara
untuk Hipa 8
maupun non hibrida. Nilai R/C usahatani padi Hipa 8 di Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara berturut
– turut adalah 2,63 dan
Banjarnegara 2,38. Sedangkan R/C dari usahatani padi nonhibrida di
Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara masing – masing adalah 2,83 dan 2,05. Analisis
Kajian
Feromon
Exi
dalam
Pengendalian
Ulat
Bawang.Hasil pengkajian bawang merah di 5 lokasi (Bali, Nganjuk, Brebes, Samosir dan Cirebon) bervariasi tergantung pada lokasi dan cara budi dayanya. Produksi tertinggi dicapai oleh lokasi Brebes dan Cirebon, hal ini terjadi karena kedua lokasi tersebut merupakan sentra produksi sehingga teknik budi daya yang diterapkan tergolong intensif. Pada kelima lokasi pengujian tersebut nampak bahwa produksi bawang merah yang diberi perlakuan seks feromon lebih tinggi dari pada yang tanpa seks feromon (cara petani). Hal ini terjadi karena banyak serangga jantan yang tertangkap dalam perangkap seks feromon sehingga intensitas serangan ulat bawang menurun. Berdasar uji coba aplikasi pada pertanaman bawang merah milik petani di Brebes, diperoleh data tangkapan tertinggi dari 22 perangkap mencapai 3.750 ekor ngengat, dan selama 50 hari pengamatan jumlah ngengat yang tertangkap mencapai 110.000 ekor (Samudra, 2006). Akibatnya banyak serangga betina gagal kawin, sehingga
terjadi
berikutnya.Kajian
penurunan di
Kecamatan
jumlah
ulat
Astanajapura
pada
generasi
dilakukan
untuk
mengetahui hasil tangkapan serangga jantan pada perangkap berferomon dengan jumlah perangkap sebanyak 87 buah, diperoleh jumlah tangkapan serangga jantan pada perangkap berferomon dalam satu musim tanam adalah 61.682 2kor dengan rata-rata 708,99 ekor per perangkap. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan perangkap berferomon menurunkan intensitas serangan ulat bawang sebesar 8,47%. Penggunaan perangkap berferomon sangat direspon petani,
karena
efektif
dalam
menangkap
serangga
jantan,
menurunkan intensitas serangan dan ramah lingkungan.
32
Delapan kegiatan penunjang yang dikelola Balai Pengelola Alih Teknologi adalah sebagai berikut: 1. Analisis Kebijakan Dalam Rangka Penderasan Alih Teknologi Kepada Industri Dalam tahun 2011 empat kegiatan analisis kebijakan
dan
lima
kegiatan tahun 2012 dalam rangka penderasan alih teknologi kepada industri secra ringkas hasilnya disajikan pada tabel 7, berikut : Tabel 7. Analisis Kebijakan Dalam Rangka Penderasan Alih Teknologi Kepada Industri tahun 2011 dan 2012 No Kegiatan analisis Tahun 2011 Tahun 2012 1. Penyusunan Suatu invensi dapat Kriteria Penentukan memperoleh perlindungan Intangible Asset HKI apabila memenuhi Suatu Invensi Yang syarat antara lain (1) Benilai HKI Dan untuk paten : baru Dapat Diinovasikan (novelty), mengandung Melalui Industri. langkah inventif, dan dapat diterapkan di industri (industrial applicable), (2) untuk Hak Cipta : asli, (3) untuk Merek: baru dan asli, (4) Varietas : baru, unik, stabil dan seragam. 2. Penyusunan Sebagai acuan proses alih Panduan Umum teknologi aset tidak Valuasi Invensi berwujud (intangible Badan Litbang asstes) hasil Badan Pertanian Litbang Pertanian agar diketahui nilai asset tak berwujud tersebut sebelum dinegosiasikan kepada industri sebelum proses alih teknologi. 3. Penyusunan Panduan Umum Sudah terbit Verifikasi Lisensi 4. Tata Cara Royalti hasil alih teknologi Penggunaan Royalti sebagaimana diatur dalam
PP 20/2005 belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis Tarif yang berlaku di Kementerian Pertanian 5.
Review Renstra Balai PATP 2010 – 2014
6
Review Perizinan Pertanian
7
Penyusunan Draft PMK dan Permentan tentang
Berdasar tinjauan kesesuaian antara Renstra Balai PATP dengan Renstra Badan Litbang Pertanian maka terdapat sedikit perbedaan dalam formatnya sehingga perlu disesuaikan Pendaftaran pupuk dan pestisida mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Permentan 24/2011, Permentan 40/2011 dan Permentan 70/2011 sesuai dengan prosedur, syarat dan tata cara pendaftarannya, namun terdapat masalah-masalah dalam implikasinya sehingga direncanakan untuk direvisi, dan diharapkan Kepala Balai PATP dapat ditunjuk sebagai anggota tim revisi tersebut. Proposal usulan penggunaan sebagian
34
Pemanfaatan Royalti,
8.
9.
Review dan Perbaikan Panduan Umum Valuasi Teknologi Penyusunan Naskah Akademis Balai PATP sebagai Lembaga Pengelola HKI Badan Litbang Pertanian
pendapatan negara bukan pajak dari royalti hasil alih teknologi pertanian sudah diselesaikan, dan telah disiapkan draft Permentan dan Keputusan Menteri Keuangannya serta telah dilakukan pembahasan. Akhirnya terbit Permentan No. 67 tahun 2012 tentang Perubahan Permentan No. 06 tahun 2012 yang menetapkan besaran royalti pada lisensi komersial adalah maksimum 10 % Draft final yang siap dicetak sebagai edisi revisi tahun 2012. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengatur kewajiban perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk mengusahakan terbentuknya sebuah sentra HKI.
Penyusunan Kriteria Penentukan Intangible Asset Suatu Invensi Yang Benilai HKI Dan Dapat Diinovasikan Melalui IndustriKriteria seleksi disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap invensi-invensi yang sedang diproses, yang telah mendapatkan sertifikat, dan yang telah dilisensikan.
Evaluasi
berdasarkan
nilai
keberhasilan/kegagalan
pengembangan lisensi dan alasannya (5W+H), serta solusi yang dapat diberikan. Penyusunan Panduan Umum Valuasi Invensi Badan Litbang Pertanian Penyusunan panduan umum akan dipandu oleh Kelompok Kerja Fungsional Alih Teknologi Badan Litbang Pertanian. Dalam penyusunan panduan tersebut ditempuh 2 langkah sebagai berikut: (1) sebelum dilisensi, maka invensi yang diminati oleh industri harus dikalkulasikan nilainya, dan (2) invensi yang dibiayai oleh negara, HKI-nya menjadi milik negara dalam bentuk aset tidak berwujud. Invensi tidak dimiliki oleh individu atau kelompok inventor tetapi milik UK/UPT Badan Litbang Pertanian. Penyusunan
Panduan
Umum
Verifikasi
Lisensi
dan
Panduan
Pengelolaan Royalti : Panduan umum lisensi dipakai sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan verifikasi lisensi untuk memantau dan memonitor perkembangan invensi yang dilisensikan. Tata Cara Penggunaan Royalti: Royalti hasil alih teknologi sebagaimana diatur dalam PP 20/2005 belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis Tarif yang berlaku di Kementerian Pertanian, maka substansi mengenai royalti tersebut diusulkan dimasukkan dalam draft PP Tarif dimaksud yang sedang dalam persiapan di Kementerian Pertanian. Guna memasukkan royalti ke dalam batang tubuh draft PP tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian, perlu dibuat justifikasi yang menjadi alasan utama mengapa royalti tersebut perlu diatur penggunaannya.
36
Review Renstra Balai PATP 2010 – 2014 :Renstra Balai PATP 2010 – 2014 telah direview dan disempurnakan sesuai format Renstra Badan Litbang Pertanian, kebijakan pemerintah, isu strategis, dan revisi perkembangan pencapaian Indikator Kinerja Utama khususnya untuk tahun anggaran 2012-2014. Materi perbaikan Renstra 2010 – 2014 didasarkan atas: (1) tinjauan kesesuaian antara Renstra Balai PATP dengan Renstra Badan Litbang Pertanian, (2) Capaian kinerja Balai PATP sampai tahun 2011, dan (3) hasil pertemuan Pokja Fungsional 6 Juni 2012.Berdasar tinjauan kesesuaian antara Renstra Balai PATP dengan Renstra Badan Litbang Pertanian maka terdapat sedikit perbedaan dalam formatnya sehingga perlu disesuaikan meskipun tidak seluruhnya sama karena karakteristiknya yang berbeda. Pada Bab I Pendahuluan berisi 1.1 Latar Belakang dan 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi dilakukan perubahan dimana Tugas Pokok dan Fungsi dipindahkan ke Bab II Profil Balai PATP dan Kinerjanya Hingga 2009, dan diganti dengan Tujuan Penyusunan Renstra. Review Perizinan Pertanian: Berdasar Permentan No. 24/2011 terdapat 23 Laboratorium Pelaksana Pengujian Mutu Pestisida, 3 di antaranya Laboratorium di UK/UPT Badan Litbang Pertanian yaitu BB Pasca Panen, BB SDL, dan Balittro. Untuk pengujian toksisitas akut pestisida terdapat 8 lembaga yang titunjuk tetapi semuanya bukan UK/UPT Badan Litbang Pertanian. Sementara untuk pengujian efikasi pestisida dikelompokkan berdasar bidang atau jenis tumbuhan dan komoditas yang diuji meliputi kelompok : A. Tanaman Pangan dan Hortikultura, B. Tanaman Industri dan Perkebunan, C. Bidang Penyimpanan Hasil Pertanian, D. Bidang Pengawetan Hasil Hutan, E. Bidang Rumah Tangga dan Pengendalian Vektor Penyakit pada Manusia, F. Bidang Perikanan, G. Bidang Karantina dan Prapengapalan, dan H. Bidang Peternakan.
Penyusunan Draft KMK dan Permentan tentang Pemanfaatan Royalti : Proposal usulan penggunaan sebagian pendapatan negara bukan pajak dari royalti hasil alih teknologi pertanian sudah diselesaikan, dan telah disiapkan draft Permentan dan Keputusan Menteri Keuangannya serta telah dilakukan pembahasan. Akhirnya terbitlah Permentan No. 67 tahun 2012 tentang Perubahan Permentan No. 06 tahun 2012 yang menetapkan besaran royalti pada lisensi komersial adalah maksimum 10 % namun pada angka yang tetap (fixed) yaitu royalti untuk benih sebesar 5%, sedangkan royalti selain benih adalah 10% dari harga pokok penjualan. Dengan besaran royalti yang fixed tersebut akan menghadapi kendala dalam penerapannya karena besaran tersebut mengikat sehingga tidak bisa dinegosiasi lagi. Permentan 67/2012 tersebut perlu dikaji tentang implikasi penerapan, kendala dan respon para mitra dan calon mitra kerja sama lisensi. Review dan Perbaikan Panduan Umum Valuasi Teknologi: Review Panduan Umum Valuasi Invensi Badan Litbang Pertanian 2011 menghasilkan draft final yang siap dicetak sebagai edisi revisi tahun 2012. Penyusunan Naskah Akademis Balai PATP sebagai Lembaga Pengelola HKI Badan Litbang Pertanian : Balai PATP sebagai unit pengelola HKI dan alih teknologi saat ini masih mengalami kesulitan melakukan pendaftaran HKI dan pengurusannya atas HKI dari UK/UKT Badan Litbang Pertanian, sehingga Balai PATP perlu ditetapkan sebagai kuasa pendaftaran HKI Badan Litbang Pertanian dengan penerbitan Surat Kuasa Pendaftaran HKI dari Badan Litbang Pertanian.Undang-Undang Nomor
18
Tahun
Pengembangan,
2002
Penerapan
tentang Ilmu
Sistem
Nasional
Pengetahuan
dan
Penelitian, Teknologi,
mengatur kewajiban perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk mengusahakan terbentuknya sebuah sentra HKI. Tujuannya agar dapat
38
mengelola
dan
mengemas
hasil-hasil
penelitian
dalam
konteks
pendayagunaan KI, hingga memberikan manfaat secara ekonomi termasuk membiayai kembali kegiatan Pengembangan lebih lanjut. Dalam kerangka pendayagunaan KI tersebut, PP 20/2005 mewajibkan perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk mengusahakan alih teknologi
dengan
tujuan
untuk
menyebarluaskan
iptek
dan
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai iptek guna kepentingan masyarakat dan Negara. PP No. 20/2005 mengamanatkan agar perguruan tinggi dan lembaga litbang membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan alih teknologi hasil kegiatan litbang di lingkungannya.
Gambar 8. Publikasi Petunjuk Teknis, Panduan Umum dan Perkembangan Pengelolaan HKI dan Alih Teknologi
2.
Penyusunan Program Penyusunan dengan
Program dan
ruang
program/kegiatan
lingkup tahun
anggaran tahun 2013
Rencana
Kerja/Teknis/Program
melakukan anggaran
penajaman
2012,
dan
penyusunan
Balai review
rencana
Balai PATP dalam rangka koordinasi
40
pelaksanaan kegiatan Hak Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi dari UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian. Penajaman proposal untuk mencermati tema dan substansi kegiatan Hak Kekayaan Intelektual
dan Alih Teknologi
pada tahun 2013 yang diarahkan
untuk menjawab sasaran program utama Hak Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi yang tertuang di dalam RENSTRA Balai PATP 2010-2014.
Gambar 9. Mekanisme Perencanaan Programdan Anggaran Penelitiandan Pengembangan Pertanian
Penyusunan rencana anggaran kegiatan tahun 2013 disusun berdasarkan matrik kegiatan yang akan diajukan tahun 2013 mengacu
pada
peraturan
menteri
pertanian
nomor:
44/permentan/ot.140/8/2011 Tentang Pedoman umum perencanaan
penelitian dan pengembanganpertanian yang diilustrasikan pada Gambar 13. Tahun
anggaran
2012
Balai
Pengelola
Alih
Teknologi
memperoleh anggaran sebesar Rp 6 429 810 000 (Enam milyard empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).Namun dana tersebut harus dilakukan penghematan sebesar 10 % sehingga dana Balai PATP tahun 2012 menjadi Rp 6 137 810 000 (Enam milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan anggaran Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian tahun 2013 sebesar 7 965 000 000 (Tujuh milyard sembilan ratus enam pupuh lima juta rupiah ). Koordinasi pelaksanaan kegiatan Balai PATP dengan UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 diklasifikasi menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang disajikan pada tabel 8. berikut. Tabel 8. Daftar kegiatan dan penanggung jawab tahun 2012 dan 2013 No
1. 2. 3. 4.
5.
6.
Kegiatan
Kegiatan Utama Analisis Kelayakan Invensi Pendaftaran dan pengelolaan perlindungan HKI Koordinasi Uji BUSS Promosi teknologi litbang pertanian dalam rangka alih teknologi kepada industri. Pengembangan alih teknologi pertanian untuk penderasan inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian mendukung pengembangan industri Pemantauan pelaksanaan alih teknologi Litbang Pertanian
Penanggungjawab
Tahun 2012
Tahun 2013
Dr. Agung Hendriadi, M.Eng Ir. Sri Purmiyant, MSi
Prof (Riset) DR. Erizal Jamal, M.Si Ir. Sri Purmiyanti, MSi
Ir. Sri Wuryaningsih Ir. Sri Purmiyant, MSi
Ir. Sri Wuryaningsih Ir. Sri Purmiyanti, MSi
Ir. Sri Purmiyant, MSi
Ir. Sri Purmiyanti, MSi
Nurjaman S.TP
Kania Tresnawati
42
7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2.3
Analisis Dampak Inovasi Inovasi Yang Sudah Dilisensi. Kegiatan Pendukung Analisis Kebijakan Sinkronisasi Penyusunan Program Balai Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerapan ISO 9001 -2008 Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan, serta administrasi Kepegawaian Pengembangan Perpustakaan digital dan web-site Penyusunan Buku 300/400 inovasi
Dr. Agung Hendriadi, M.Eng
Prof (Riset) DR. Erizal Jamal, M.Si
Dr. Agung Hendriadi, M.Eng Ir. Sri Wuryaningsih
Prof (Riset) DR. Erizal Jamal, M.Si Ir. Sri Wuryaningsih
Ir. Sri Wuryaningsih Drs. Sularno
Ir. Sri Wuryaningsih Drs. Sularno
Drs. Sularno Drs. Siswanto
Drs. Sularno Drs. Siswanto
Mumuh Muhamad Buhary, S. Hum
Mumuh Muhamad Buhary, S. Hum
Dr. Agung Hendriadi, M.Eng
Prof (Riset) DR. Erizal Jamal, M.Si
Monitoring dan Evaluasi Pada tahap monev ex-ante dilakukan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan dari masing-masing penanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap penanggung jawab telah merencanakan kegiatan masing-masing selama tahun anggaran berjalan. Selain itu dengan pemaparan tersebut dapat dilihat kesesuaian dari setiap kegiatan dengan anggaran biaya yang tersedia dalam DIPA sehingga dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kegiatan berjalan.Monev perencanaan diarahkan pada kelengkapan dokumen kegiatan/program, kejelasan target dan sasaran kegiatan/program, prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan penggunaan sumberdaya. Untuk tahap Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan (ex-post) penanggung jawab, realisasi keuangan dan keluaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Judul, penanggung-jawab dan alokasi dana kegiatan Balai PATP Tahun 2012 No
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Kegiatan
Penanggung Jawab Tahun 2012
Kegiatan Utama Analisis Kelayakan Invensi Pendaftaran dan pengelolaan perlindungan HKI Koordinasi pelaksanaan Uji BUSS varietas tanaman Promosi teknologi Litbang Pertanian dalam rangka alih teknologi kepada industri. Pengembangan alih teknologi pertanian untuk penderasan inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian mendukung pengembangan industri Pemantauan alih teknologi hasil litbang kepada industry Analisis Dampak Inovasi Inovasi Yang Sudah Dilisensi.
1.
Kegiatan Pendukung Analisis Kebijakan
2.
Sinkronisasi Penyusunan Program Balai
3.
Monitoring dan Evaluasi
4.
Sistem Pengendalian Internal
5.
Penerapan ISO 9001 -2008
6.
Pengelolaan Perlengkapan
Keuangan
dan
Administrasi Kepegawaian 7. 8.
Pengembangan Perpustakaan dan web-site Penyusunan Buku 300 inovasi
digital
Dr. Agung Hendriadi, M.Eng (Bergabung no 7) Ir. Sri Purmiyant, Msi (409.971.000) Ir. Sri Wuryaningsih (312.300.000) Ir. Sri Purmiyant, Msi (503.976.000) Ir. Sri Purmiyant, Msi (406.750.000) Nurjaman S.TP (238.600.000) Dr. Agung Hendriadi, M.Eng (411.710.000) Dr. Agung Hendriadi, M.Eng (273.220.000) Ir. Sri Wuryaningsih (134.690.000) Ir. Sri Wuryaningsih (120.120.000) Drs. Sularno (40.500.000) Drs. Sularno (48.508.000) Drs. Siswanto (235.880.000) Drs. Sularno (179.750.000) Mumuh Muhamad Buhary, S. Hum (84.850.000) Dr. Agung Hendriadi, M.Eng
44
Monev akhir kegiatan (ex-post) Untuk
tahap
Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan (ex-post)
penanggung jawab, realisasi keuangan dan keluaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10. Kegiatan, Penanggung Jawab dan Anggaran Tahun 2012 No
Kegiatan
Penanggungjawab
Kegiatan Utama 1.
Analisis Kelayakan Invensi
2.
Pendaftaran dan pengelolaan perlindungan HKI
3. 4.
5.
6. 7.
Koordinasi pelaksanaan Uji BUSS varietas tanaman Promosi teknologi Litbang Pertanian dalam rangka alih teknologi kepada industri. Pengembangan alih teknologi pertanian untuk penderasan inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian mendukung pengembangan industri Pemantauan alih teknologi hasil litbang kepada industry Analisis Dampak Inovasi Inovasi Yang Sudah Dilisensi.
Dr. Agung Hendriadi, M.Eng (Bergabung no 7) Ir. Sri Purmiyant, Msi (99,62 %, Laporan akhir) Ir. Sri Wuryaningsih (99,96 %, Laporan akhir) Ir. Sri Purmiyant, Msi (99,09 %, Laporan akhir) Ir. Sri Purmiyant, Msi (99,83 %, Laporan akhir) Nurjaman S.TP (99,65 %, Laporan akhir) Dr. Agung Hendriadi, M.Eng (99,96 %, Laporan akhir)
Kegiatan Pendukung 1.
Analisis Kebijakan
2.
Sinkronisasi Penyusunan Program Balai
3.
Monitoring dan Evaluasi
4.
Sistem Pengendalian Internal
5.
Penerapan ISO 9001 -2008
6.
Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Administrasi Kepegawaian
7.
Pengembangan Perpustakaan digital dan web-site
8.
Penyusunan Buku 300 inovasi
Dr. Agung Hendriadi, M.Eng (96,94 %, Laporan akhir) Ir. Sri Wuryaningsih (99,92 %, Laporan akhir) Ir. Sri Wuryaningsih (99,81 %, Laporan akhir Drs. Sularno (99,26 %, Laporan akhir) Drs. Sularno (99,53 %, Laporan akhir Drs. Siswanto (99,98 %, Laporan akhir) Drs. Sularno (99,87 %, Laporan akhir) Mumuh Muhamad Buhary, S. Hum (97,52 %, Laporan akhir) Dr. Agung Hendriadi, M.Eng (Laporan akhir)
3.
Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengendalian
internal
dilaksanakan
untuk
memastikan
bahwa
pelaksanaan kegiatan Balai PATP telah dilakukan dengan perencanaan yang baik dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap, sehingga kegiatan berjalan dengan landasan yang benar. Pengendalian dilakukan sesuai dengan unsur-unsur pengendalian, yakni : (1) Lingkungan
pengendalian,
(2)
Penilaian
resiko,
(3)
pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5)
kegiatan
Pemantauan
pengendalian intern. Tabel 11. Penilaian Aspek Lingkungan Pengendalian BOBOT NO. URAIAN (%) A. ORGANISASI 20 1. Pimpinan telah menetapkan bagan organisasi di unit kerja/satker yang bersangkutan. 2. Kesesuaian organisasi dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja/satker. 3. Organisasi dilengkapi mekanisme dan alur pekerjaan. 4. Bagan organisasi dilengkapi dengan rentang kendali bagi pimpinan dalam organisasi. 5. Organisasi diisi dengan personil berkompeten dalam menduduki jabatan. 6. Pimpinan melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi organisasi pada unit kerja/satker dalam pelaksanaan kegiatan 7. Organisasi dilengkapi dengan struktur organisasi dan uraian tugas (Job Discription) 8. Organisasi didukung dan dilengkapi dengan sistem hubungan kerja yang terintegrasi antar Subbagian secara vertikal maupun
YA
TIDAK
20.00 v v v v v v
v v
46
NO.
URAIAN
BOBOT (%)
YA
horisontal.
B.
9. Organisasi dilengkapi dengan defisini wewenang dan pendelegasiannya. 10.Struktur organisasi dan uraian tugasnya disosialisasikan kepada seluruh personil/ karyawan yang didalamnya. 11.Pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap organisasi yang telah ada guna penyempurnaan. 12.Rekomendasi hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan organisasi. PROSEDUR: 1. Pimpinan menetapkan prosedur tertulis (SOP) di unit kerja/satker yang bersangkutan. 2. SOP dibuat lengkap seluruh kegiatan sesuai dengan Tupoksi. 3. Kesesuaian prosedur dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi dari unit kerja. 4. Efektifitas prosedur sebagai acuan kegiatan 5. Prosedur telah disusun secara sederhana, tidak bertele-tele, dan jelas serta fleksibel. 6. Prosedur telah ditunjang dengan kebijakan secara tertulis. 7. Prosedur disosialisasikan/dikomunikasik an kepada seluruh karyawan/pegawai pada unit kerja/satker dan pengguna. 8. Prosedur telah memuat pencatatan, pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan,
v v
v
v 35
35.00 v
v v
v v v v
v
TIDAK
NO.
URAIAN
BOBOT (%)
YA
TIDAK
pengelolaan keuangan/asset.
C.
9. Prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada unit kerja/satker telah dibuat. 10.Pimpinan melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang terhadap prosedur yang ada. 11. Format/outline laporan meliputi kondisi, kendala dan rekomendasi. 12.Hasil evaluasi prosedur dituangkan digunakan pimpinan unit kerja/satker sebagai bahan penyempurnaan prosedur. 13.Hasil evaluasi prosedur dituangkan dalam laporan. SUMBERDAYA MANUSIA: 1. Pimpinan menyediakan sarana guna menegakkan integritas/nilai etika di unit kerja/satker. 2. Pimpinan menerapan kompetensi SDM dalam organisasi di unit kerja/satker. 3. Pimpinan menggunakan pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja. 4. Pimpinan menerapkan sistem pendelegasian wewenang/tanggung jawab dalam melaksanakan roda organisasi. 5. Pimpinan mensosialisasikan uraian tugas kepada masingmasing personil pada unit kerja/satker. 6. Pimpinan melakukan pembinaan karir/pola karir pegawai pada unit kerja/satker. 7. Pimpinan menetapan sistem
v v v v
30
30.00 v
v v
v
v
v
v
48
NO.
4.
URAIAN DIKLAT bagi pegawai guna meningkatkan kemampuan/profesionalisme. 8. Pimpinan menerapkan rumpun jabatan/perangkat jabatan bagi pegawai. 9. Pimpinan menetapkan kompetensi pegawai, mulai dari mekanisme penerimaan PNS sampai dengan pengkajian kinerja pegawai. 10.Pimpinan melakukan pemantauan/evaluasi terhadap penguasaan/implementasi uraian tugas (jobs description) masing-masing personil. 11.Pimpinan dalam menetapkan personil yang mengelola keuangan/asset Negara berdasarkan kompetensinya. KEBIJAKAN: 1. Pimpinan menetapkan kebijakan tertulis guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja/satker ybs. 2. Kebijakan telah sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. 3. Kebijakan telah disosialisasikan/dikomunikasik an kepada personil di unit kerja/satker. 4. Pimpinan telah menetapkan KAK/TOR sebagai acuan dalam pemantauan kebijakan. 5. Pimpinan telah menyusunan dan menetapkan Tim berdasarkan kompetensi untuk melakukan pemantauan penerapan kebijakan. 6. Kebijakan disusun secara sederhana/efektif digunakan
BOBOT (%)
YA
v v
v
v
15
15.00 v
v v
v v
v
TIDAK
NO.
URAIAN
BOBOT (%)
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan/program.. 7. Kebijakan telah dapat memberikan motivasi bagi PNS dalam pencapaian tujuan unit kerja/satker. 8. Kebijakan dapat meningkatkan disiplin pegawai. 9. Ketepatan penggunaan perangkat kerja pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. 10.Kebijakan dapat diterima secara rasional di semua lapisan level organisasi. 11.Kebijakan telah mendiskripsikan tingkat ketepatan/keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan. 12.Kebijakan telah disahkan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan/program. 13.Kebijakan telah digunakan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan/program. 14.Pengelolaan sumber kebijakan seperti kepegawaian, pelaksanaan program. 15.Kebijakan telah dijabarkan kedalam Juklak/Juknis kegiatan. Nilai Akhir Lingkungan Pengendalian
YA
TIDAK
v
v v v v
v
v
v v
100.00
Tabel 12. Penilaian Aspek Penilaian Risiko NO. A.
URAIAN PENILAIAN RISIKO : 1. Apakah setiap kegiatan telah dibuatkan TOR
BOBOT (%) 30
YA
TIDAK
30.00 v
50
NO.
URAIAN
B.
2. Apakah setiap TOR yang dibuat telah memuat tujuan dan kegiatan yang selaras dengan Renstra. 3. Apakah TOR yang dibuat telah menguraian tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilengkapi dengan Alokasi sumberdaya (SDM, Keuangan dan Fisik) 4. Apakah TOR yang dibuat telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan masingmasing kegiatan. 5. Apakah masing-masing tahapan kegiatan telah dilengkapi dengan indikator keberhasilan. 6. Apakah TOR telah menetapkan titik-titik kritis dari tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan aktivitas yang paling dominan dalam pencapaian tujuan. 7. Apakah telah ditetapkan risiko terhadap titik kritis tahapan kegiatan. 8. Apakah dalam penetapan risiko telah memenuhi unsur Kejadian, kemungkinan dan menimbulkan kerugian. 9. Apakah risiko yang ditetapkan telah dilengkapi dengan penyebab terjadinya risiko serta dampak yang akan terjadi. 10. Apakah penilaian risiko telah dituangkan dalam daftar risiko dan telah disahkan oleh penyusun maupun pemeriksa SPIP. PENANGANAN RISIKO: 1.
Apakah Daftar penanganan risiko telah dibuat untuk
BOBOT (%)
YA v
v
v
v
v
v v
v
v
40
40.00 v
TIDAK
NO.
URAIAN
masing masing risiko yang telah ditetapkan. 2. Apakah Penanganan risiko telah yang dibuat telah menghilangkan/memperkecil penyebab terjadinya risiko 3. Apakah Telah dibuat prosedur terhadap penanganan risiko dari masing-masing titik kritis kegiatan. 4. Apakah Penanganan risiko telah dituangkan dalam Daftar penanganan risiko dan telah disahkan oleh penyusun kegiatan maupun pemeriksa SPIP. C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI RISIKO : 1. Apakah mekanisme atau prosedur mengenai pemantauan dan evaluasi risiko telah dibuat 2. Apakah Satker/unit kerja telah membuat rekapitulasi risiko dan upaya penanganan risiko 3. Apakah Satker/unit kerja telah menetapkan jadwal pemantauan dan evaluasi risiko. 4. Apakah SPIP unit kerja/satker telah melakukan pemantauan evaluasi risiko yang telah dituangkan dalam rekapitulasi risiko dan upaya penanganan risiko. 5. Apakah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Risiko telah dibuat dilengkapi dengan saran/rekomendasi. 6. Apakah Saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti Nilai Akhir Penilaian Risiko
BOBOT (%)
YA
TIDAK
v
v
v
30
30.00 v
v
v
v
v
v 100.00
52
Tabel 13. Penilaian Aspek Kegiatan Pengendalian NO. URAIAN BOBOT (%) A. KEGIATAN PENGENDALIAN: 60 1. Pimpinan telah menetapkan visi, misi organisasi secara tertulis di unit kerja/satker yang bersangkutan. 2. Visi, misi dan tujuan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari unit kerja/satker. 3. Kegiatan pengendalian dapat digunakan secara efektif sebagai acuan kegiatan di unit kerja/satker. 4. Penanggungjawab kegiatan telah menyusun KAK/TOR sebagai acuan dalam masingmasing kegiatan sebagai sarana untuk penilaian risiko 5. Pimpinan menetapkan prosedur dan kebijakan pada unit kerja/satker guna mendukung pelaksanaan kegiatan, dan tupoksi. 6. Pelaksanaan pemantauan/evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian telah berjalan baik dan efektif. 7. Pelaksanaan reviu atas kinerja dari unit kerja/satker secara berkala/berkelanjutan. 8. Pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia pada unit kerja/satker. 9. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, seperti pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses dan pengembangan serta perubahan perangkat lunak di unit kerja/satker. 10. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, seperti pembatasan akses berdasarkan tanggung jawab.
YA 60,00 V
V V
V
V
V
V V V
V
TIDAK
NO.
URAIAN 11. Pimpinan telah melakukan pemisahan tugas sesuai dengan pemisahan fungsi yang ditetapkan. 12. Pimpinan telah melakukan pengendalian terhadap kelengkapan pemrosesan data. 13. Pimpinan telah melakukan pengendalian terhadap akurasi pemrosesan data. 14. Pimpinan telah melakukan pengendalian aplikasi seperti pengendalian otorisasi, pengesahan dokumen sumber, serta pengendalian fisik dan keuangan di unit kerja. 15. Pimpinan telah melakukan pengendalian atas indikator dan ukuran kinerja. 16. Pimpinan menunjuk/menetapkan personil untuk melakukan pemantauan indikator/ ukuran kinerja. 17. Pimpinan melakukan pemisahan fungsi dari masing-masing bagian/kegiatan 18. Pimpinan menunjuk/mentapkan otorisasi atas transaksi/kejadian penting pada unit kerja/satker. 19. Pencatatan yang akurat/tepat atas transaksi/kejadian di unit kerja/satker. 20. Prosedur tetap pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatan telah dibuat. 21. Akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatannya.
BOBOT (%)
YA
TIDAK
v
V
V V
V V
V
V
V V V
54
NO.
B.
URAIAN 22. Dokumentasi yang baik atas SPI terhadap transaksi/kejadian penting di unit kerja/ satker. PENGUATAN KEGIATAN PENGENDALIAN 1. Pimpinan menetapkan mekanisme/prosedur penerimaan terhadap APIP dalam melakukan pemeriksaan di instansi ybs 2. Pimpinan menetapkan mekanisme atau prosedur penyediaan data yang diperlukan oleh APIP dalam melakukan pemeriksaan di instansi ybs 3. Pimpinan menetapkan mekanisme atau prosedur konsultasi kepada APIP di unit kerja/satker. 4. Pimpinan menetapkan mekanisme atau prosedur klarifikasi dengan APIP dalam pelaksanaan. 5. Pimpinan menetapkan mekanisme atau prosedur pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 6. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tepat waktu. 7. Pimpinan telah menunjuk/menetapkan personil untuk penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 8. Ketepatan penggunaan perangkat kerja pendukung dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. 9. Pendokumentasian hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP guna memudahkan pencarian apabila diperlukan.
BOBOT (%)
YA V
40
40,00 V
V
V
V
V
V V
V
V
TIDAK
NO.
URAIAN
BOBOT (%)
10. Pemanfaatan/tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan oleh pimpinan guna perbaikan manajemen di unit kerja/satker. Nilai Akhir Penilaian Kegiatan Pengendalian Tabel 14. Penilaian Aspek Informasi dan Komunikasi BOBOT NO. URAIAN (%) A. INFORMASI: 30 1. Pimpinan Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme/prosedur tertulis mengenai informasi pada unit kerja/ satker yang bersangkutan. 2. Mekanisme atau prosedur yang dibuat telah cukup operasional sebagai acuan dalam penyampaian informasi lingkup unit kerja/satker, seperti memuat rencana evaluasi berkala, kriteria/ persyaratan yang digunakan dalam penysunan dan penyampaian informasi, metodologi, dsbnya. 3. Mekanisme/Prosedur telah digunakan dalam penyusunan/penyampaian informasi pada unit kerja/satker yang bersangkutan. 4. Penyusunan informasi menggunakan KAK/TOR yang dibuat khusus untuk masingmasing pemantauan yang dilakukan. 5. Penyampaian informasi menggunakan KAK/TOR yang dibuat khusus untuk masingmasing pemantauan yang
YA
TIDAK
V
100,00
YA
TIDA K
30,00 V
v
v
v
v
56
NO.
URAIAN
BOBOT (%)
YA
dilakukan. 6. Pengelola informasi dilakukan oleh para personil yang kompeten 7. Pengelola informasi dilaksanakan secara periodik sesuai tahapan kegiatan atau jadwal waktu yang ditetapkan 8. Pengelola informasi telah meng-gunakan kriteria atau persyaratan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pemantauan 9. Ruang lingkup/frekuensi informasi telah mencakup pengendalian intern, keuangan, asset negara, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan memperhatikan/ mempertimbangkan tahap kegiatan yang dipantau. 10. Pengelolaan informasi menggunakan perangkat daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 11. Pengelolaan informasi telah meng-hasilkan output berupa laporan 12. Materi dalam laporan minimal menyajikan kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 13. Pengelolaan informasi dilakukan dengan menganalisis hasil dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 14. Hasil pengelolaan informasi
v v
v
v
v
v v
v
v
TIDA K
NO.
URAIAN
B.
dilaporkan tepat waktu kepada pimpinan Instansi Pemerintah atau pemberi tugas 15. Hasil pengelolaan informasi didokumentasikan sebagaimana mestinya/dapat dengan mudah didapat ketika diperlukan 16. Kelemahan yang ditemukan selama pengelolaan informasi segera ditindaklanjuti oleh pimpinan Instansi Pemerintah/pihak-pihak terkait lainnya 17. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut/atasan langsungnya. KOMUNIKASI : 1. Pimpinan Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme atau prosedur tertulis mengenai pelaksanaan komunikasi di lingkup unit kerja/satker yang bersangkutan 2. Mekanisme yang dibuat minimal telah memuat tahapan/waktu pelaksanaan, susunan personil pelaksana, metodologi, dsbnya. 3. Mekanisme/Prosedur telah digunakan sebagai acuan dalam kegiatan komunikasi lingkup unit kerja/satker tersebut. 4. Pengelolaan komunikasi telah sesuai SOP untuk masingmasing kegiatan. 5. Informasi/komuniasi telah dilakukan oleh personil yang kompeten, serta dipimpin oleh pejabat yang
BOBOT (%)
YA
TIDA K
v
v
v
30
27,14 v
v
v
v v
58
NO.
URAIAN berwewenang/pengalaman memadai. 6. Pengelola informasi/komunikasi evaluasi memahami secara memadai mengenai visi, misi, dan tujuan unit kerja/satker serta kegiatannya. 7. Pengelola informasi/komunikasi memahami bagaimana pengendalian intern Instansi Pemerintah seharusnya bekerja/bagaimana implementasinya. 8. Evaluasi terhadap informasi dan komunikasi dilaksanakan secara periodik sesuai rencana dan luasnya program/ kegiatan yang dilaksanakan 9. Evaluasi terhadap informasi/ komunikasi dilakukan pada saat adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan Instansi Pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran. 10. Ruang lingkup informasi/komunikasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan. 11. Frekuensi informasi/komunikasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan. 12. Evaluasi informasi/komunikasi meng-gunakan perangkat daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya yang
BOBOT (%)
YA
TIDA K
v
v
v
v
V
V
v
NO.
URAIAN
BOBOT (%)
YA
TIDA K
tepat/dapat dipertanggungjawabkan. 13. Evaluasi informasi/komunikasi telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang tepat sebagai dasar penilaian pelaksanaan evaluasi. 14.Kegiatan informasi/komunikasi telah menghasilkan output berupa laporan hasil kegiatan. 15. Evaluasi informasi/komunikasi telah menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan. 16. Evaluasi kegiatan informasi/ komunikasi telah menyajikan analisis terhadap 3E + 1T 17. Dalam laporan evaluasi informasi /komunikasi disajikan kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 18. Hasil evaluasi informasi/komunikasi didokumentasikan dengan baik sehingga dengan mudah didapat ketika diperlukan 19. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi kegiatan informasi/komunikasi segera diselesaikan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya 20.Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya. 21. Hasil pelaksanaan evaluasi informasi/ komunikasi segera dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya.
v
v v
v v
v
v
v
v
60
NO.
URAIAN
C.
BENTUK DAN SARANA KOMUNIKASI : 1. Unit kerja/satker telah memiliki mekanisme secara tertulis sebagai prosedur untuk pengembangan sistem infomasi dan komunikasi. 2. Mekanisme atau prosedur tersebut materinya telah cukup operasional untuk pengembangan sistem informasi/komunikasi. 3. Mekanisme atau prosedur tersebut telah digunakan secara optimal dalam mengembangkan sistem informasi/komunikasi pada unit kerja/satker yang bersangkutan. 4. Pimpinan unit kerja/satker telah menujuk Tim atau petugas khusus untuk memantau dan mengembangkan sistem informasi/komunikasi. 5. Pimpinan unit kerja/satker telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Monev yang dilakukan oleh petugas/pengelola sistem informasi/komunikasi guna pengembangannya. 6. Tindakan korektif di bidang sistem informasi/komunikasi dilaksanakan oleh Pimpinan unit kerja/satker dalam jangka waktu yang ditetapkan. 7. Pimpinan unit kerja/satker telah menggunakan rekomendasi hasil monev sistem informasi/komunikasi atau reviu lainnya untuk memperkuat terciptanya pengendalian intern 8. Pimpinan unit kerja/satker
BOBOT (%) 40
YA 40,00 v
v
v
v
v
v
v
v
TIDA K
NO.
URAIAN
BOBOT (%)
telah mencegah terjadinya kesalahan yang berulang di bidang informasi/komunikasi. 9. Pimpinan unit kerja/satker telah memantau tindak lanjut atas rekomendasi tim pengelola sistem informasi/komunikasi 10. Pimpinan unit kerja/satker secara berkala melaporkan status pengembangan sistem informasi/komunikasi. Nilai Akhir Penilaian Kegiatan Informasi dan Komunikasi Tabel 15. Penilaian Aspek Pemantauan Berkelanjutan BOBOT NO. URAIAN (%) PEMANTAUAN 40 A. BERKELANJUTAN : 1. Pimpinan Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme/prosedur tertulis mengenai pelaksanaan pemantauan berkelanjutan pada instansi pemerintah yang bersangkutan 2. Mekanisme atau prosedur yang dibuat telah cukup operasional sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi lingkup instansi pemerintah tersebut, seperti memuat rencana evaluasi berkala, kriteria/persyaratan yang digunakan dalam pemantauan, metodologi, dsbnya. 3. Mekanisme/Prosedur telah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemantauan lingkup instansi pemerintah yang bersangkutan 4. Pemantauan menggunakan KAK/TOR yang dibuat khusus
YA
TIDA K
v
v
97,14
YA
TIDAK
40.00 V
V
V
v
62
NO.
URAIAN untuk masing-masing pemantauan yang dilakukan. 5. Pemantauan dilakukan oleh para personil yang kompeten 6. Pemantauan dilaksanakan secara periodik sesuai tahapan kegiatan atau jadwal waktu yang ditetapkan 7. Pemantauan telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pemantauan 8. Ruang lingkup dan frekuensi pemantauan telah mencakup pengendalian intern, keuangan, asset negara, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan memperhatikan/ mempertimbangkan tahap kegiatan yang dipantau. 9. Pemantauan menggunakan perangkat daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 10. Kegiatan pemantauan telah menghasilkan output berupa laporan hasil pemantauan 11. Materi dalam laporan minimal menyajikan kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 12. Pemantauan dilakukan dengan menganalisis hasil pemantauan dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 13. Hasil pelaksanaan pemantauan segera dilaporkan tepat waktu kepada pimpinan
BOBOT (%)
YA
v v
v
v
v
v v
v
v
TIDAK
NO.
URAIAN
B.
Instansi Pemerintah atau pemberi tugas 14. Hasil pemantauan didokumentasikan sebagaimana mestinya dan dapat dengan mudah didapat ketika diperlukan 15. Kelemahan yang ditemukan selama pemantauan segera ditindaklanjuti oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya 16. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya. EVALUASI TERPISAH : 1. Pimpinan Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme atau prosedur tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi lingkup instansi pemerintah yang bersangkutan 2. Mekanisme yang dibuat minimal telah memuat tahapan dan waktu pelaksanaan evaluasi, susunan personil pelaksana, metodologi, dsbnya 3. Mekanisme/Prosedur telah digunakan sebagai acuan dalam kegiatan evaluasi lingkup instansi pemerintah tersebut 4. Evaluasi menggunakan KAK/TOR yang dibuat khusus untuk masing-masing kegiatan evaluasi yang dilakukan. 5. Tim evaluasi dilakukan oleh personil yang kompeten, serta dipimpin oleh pejabat yang berkewenangan dan pengalaman memadai
BOBOT (%)
YA
TIDAK
v
v
v
40
38.00 v
v
v
v
v
64
NO.
URAIAN 6. Tim evaluasi memahami secara memadai mengenai visi, misi, dan tujuan Instansi Pemerintah serta kegiatannya. 7. Tim evaluasi memahami bagaimana pengendalian intern Instansi Pemerintah seharusnya bekerja dan bagaimana implementasinya. 8. Evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai rencana dan luasnya program/ kegiatan yang dilaksanakan 9. Evaluasi dilakukan pada saat adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan Instansi Pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran. 10. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan 11. Evaluasi menggunakan perangkat daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 12. Evaluasi telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang tepat sebagai dasar penilaian pelaksanaan evaluasi 13. Kegiatan evaluasi telah menghasilkan output berupa laporan hasil pemantauan 14. Evaluasi menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan. 15. Evaluasi menyajikan analisis
BOBOT (%)
YA
TIDAK
v
v
v
v
v
V
v
v v
v
NO.
URAIAN
BOBOT (%)
YA
TIDAK
terhadap 3E + 1T
C.
16. Dalam laporan evaluasi disajikan kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 17. Hasil evaluasi didokumentasikan dengan baik sehingga dengan mudah didapat ketika diperlukan 18. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi segera diselesaikan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya 19.Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya. 20. Hasil pelaksanaan evaluasi segera dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya PENYELESAIAN AUDIT : 1. Instansi Pemerintah telah memiliki mekanisme secara tertulis sebagai prosedur untuk menindaklanjuti temuan hasil audit atau reviu lainnya 2. Mekanisme atau prosedur tersebut materinya telah cukup operasional untuk menindak- lanjuti temuan hasil audit atau reviu lainnya 3. Mekanisme atau prosedur tersebut telah digunakan secara optimal dalam menindaklanjuti temuan hasil audit atau reviu lainnya 4. Pimpinan instansi telah menujuk Tim atau petugas khusus untuk memantau penyelesaian tindak lajut hasil
v
v
v
v
v
20
20.00 v
v
v
v
66
NO.
BOBOT (%)
URAIAN
YA
TIDAK
audit dan hasil reviu lainnya 5. Pimpinan Instansi Pemerintah telah menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya 6. Tindakan korektif dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dalam jangka waktu yang ditetapkan 7. Pimpinan Instansi Pemerintah telah menggunakan rekomendasi hasil audit atau reviu lainnya guna memperkuat pengendalian intern 8. Pimpinan Instansi Pemerintah telah mencegah terjadinya temuan yang sama berulang terjadi pada tahun berikutnya 9. Pimpinan Instansi Pemerintah telah memantau tindak lanjut atas temuan hasil audit dan reviu serta rekomendasinya 10. Pimpinan Instansi Pemerintah secara berkala melaporkan status penyelesaian audit dan reviu kepada pimpinan sehingga dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi Nilai Akhir Penilaian Kegiatan Pemantauan
v
v
v
v
v
v
98.00
Penilaian/pembinaan pelaksanaan SPI Balai Pengelola Alih Teknologi juga dilakukan oleh tim SPI dari
Inspektorat Jenderal,
Kementerian Pertanian pada 15 Agustus 2012 dengan keanggotaan terdiri atas: 1.
Rukman, SH, M.Si.
:
Ketua
2.
Dewi Mustika, S.Kom.MM
:
Anggota Tim
3.
Ir. Rosinta Cendika S, MM
:
Anggota Tim
4.
Makmun Herdianto
:
Anggota Tim
5.
Indra Adianto
:
Anggota Tim
Penilaian atas kegiatan SPI dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan disesuaikan dengan daftar ceklist yang telah disiapkan oleh tim dari Inspektorat Jenderal. Penilaian juga dilakukan oleh tim SPI tingkat eselon I yang ditunjuk Kepala Badan Litbang Pertanian pada 23 Oktober 2012 yang terdiri dari: 1. Kepala Balitpa (Dr. I Made Jaya Mejaya)
: Ketua
2. Kabid. Program BBSDLP
: Anggota
3. Staf Subbag. Monev. Sekbadan
: Anggota
4. Sda
: Anggota
Hasil penilaian terhadap kelengkapan dokumen yang harus tersedia sebanyak 73 dokumen sedangkan berdasarkan pemeriksaan dokumen telah dibuat dan dilaksanakan oleh Balai PATP sebanyak 62 dokumen sehingga masih terdapat 11 dokumen yang harus dibuat dan dilengkapi untuk masa yang akan datang. Dengan demikian berdasarkan kriteria penilaian Balai PATP mendapat predikat SANGAT HANDAL atau jika dinilai dengan kuantitatif sebanyak 87,4. 4.
Pemeliharaan Sertifikat ISO 9001 : 2008 Tim Manajemen Mutu Balai Pengelola alih Teknologi Pertanian selama semester pertama hingga semester kedua/akhir tahun, dari Januari sampai dengan Desember 2012 telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai yang telah dijadwalkan, yaitu: 1.
Dalam rangka mempertajam tugas Kepala Balai PATP telah melakukan revisi kebijakan mutu dan sasaran mutu, sehingga
68
pelaksana dapat dengan mudah memahami tentang target dan peran masing-masing; 2.
Kebijakan mutu, sasaran mutu, SOP dan instruksi kerja telah disosialisasikan kepada semua pegawai sehingga memahami tentang visi, misi, sasaran mutu dan tupoksi masing-masing;
3.
Semua
penanggungjawab
kegiatan
telah
memegang
dan
melaksanakan SOP, Intruksi Kerja dari kegiatan masing-masing; 4.
Audit internal dan audit eksternal telah dilaksanakan dan hasil temuannya telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak auditor baik internal maupun eksternal;
5.
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, Balai PATP telah menyediakan pelatihan ISO 9001 : 2008 untuk mencapai kompetensi yang diperlukan.
5.
Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian
Perlengkapan
DanAdministrasi
Pada tahun 2012, Balai PATP memiliki anggaran sebesar Rp. 6.429.810.000,- adanya edaran penghematan 10% sehingga tinggal Rp. 6.137.810.000,- jika dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yaitu Rp. 4.173.000.000,-. maka terdapat peningkatan anggaran Balai PATP sebesar Rp. 1.964.810.000,-. Perkembangan anggaran yang diperoleh Balai PATP mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 16. Tabel 16. Perkembangan anggaran tahun 2007-2012 di Balai PATP No
Tahun
1
Jenis Belanja (Rp. 000)
Total Anggaran
Pegawai
Modal
Operasional
(Rp.000)
2008
130.625
1.935.140
1.475.000
3.540.765
2
2009
774.749
901.140
2.140.313
3.816.202
3
2010
894.095
894.095
2.014.200
3.773.295
4
2011
1.615.000
631.550
1.926.450
4.173.000
5
2012
2.052.090
694.895
3.682.825
6.429.810
Revisi
2.052.090
704.895
3.380.325
6.137.810
Tabel 17. Realisasi DIPA Balai PATP Tahun Anggaran 2012
Realisasi %
No
Jenis Belanja
Pagu DIPA
Realisasi
Sisa
1
Pembayaran Gaji
1.221.763.000
1.207.435.379
14.327.621
98,82
2
Belanja Barang Mengikat (Operasional Perkantoran)
830.327.000
819.661.281
10.665.719
98.71
3
Belanja Barang tidak Mengikat
3.380.825.000
3.361.179.500
19.645.500
99.42
4
Belanja Modal
704.895.000
701.524.000
3.371.000
99,52
Jumlah
6.137.810.000
6.089.800.160
48.009.840
99,21
Perlengkapan Perlengkapan Balai PATP terdiri atas aset tidak bergerak dan aset bergerak. Aset tidak bergerak/tetap berupa tanah dan bangunan kantor dengan luas masing – masing 2 017 m2 dan 1003 m2 sedangkan aset bergerak /aset tidak tetap terdiri atas kendaraan dinas dan peralatan kantor.
Administrasi Kepegawaian Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai PATP didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 43 tenaga yang terdiri dari 23 orang tenaga PNS dan 20
orang non PNS (kontrak).
Berdasarkan strata pendidikan terdiri atas 1 orang S3,3 orang S2 , 16
70
orang S1, 7 orang D3,3 orang setingkat SLTA , 2 orang setingkat SLTP dan 1 orang setingkat SD yang rinciannya dapat dilihat pada tabel 18. Dari 23 orang PNS tersebut 3 orang menduduki jabatan struktural yaitu Kepala Balai PATP, Kepala Seksi Pengelola Alih Teknologi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Sisanya 20 orang menduduki jabatan fungsional (Tabel 19).Rencana Pengembangan SDM tahun 2010 – 2014 disajikan pada tabel 20. Tabel 18. Pegawai Balai PATP berdasarkan pendidikan periode 2011 – 2012 2011 2012 Pendidikan PNS Kontrak PNS Kontrak S3
1
1
1
1
S2
4
1
3
0
S1
11
3
12
4
SM/D3
2
4
3
4
SLA
3
6
2
6
<SLA
3
4
2
5
Total
24
19
23
20
Tabel 19. Pegawai Balai PATP berdasarkan jenis jabatan tahun 2012
No.
Jenis Jabatan
1
Struktural Fungsional tertentu Fungsional Umum Jumlah
2 3
Jumlah Tenaga Non PNS PNS (Kontrak)
Jumlah Tenaga Non PNS PNS (Kontrak) 3 3 2 18 23
2 15 20
Tabel 20. Rencana pengembangan SDM tahun 2010 – 2014 Pensiun 2010 2011 2012 2013
2014
S3
-
1
2
3
4
S2
3
4
8
7
10
S1
8
10
8
11
15
SM/D3
3
2
3
7
5
SLA
2
3
3
7
5
<SLA
3
3
3
5
5
Total
19
22
32
40
43
Tabel 21. Keragaan golongan PNS Balai PATP, 2012 No Golongan 2009 2010 1 2 3 4
Golongan Golongan Golongan Golongan Jumlah
I II III IV
1 5 10 3 19
1 5 10 3 19
2011 1 4 13 5 23
2012 1 4 13 5 23
Tabel 22. Daftar pegawai negeri sipil Balai PATP yang naik pangkat tahun 2011 – 2012 NO.
NAMA
GOLONGAN LAMA T.M.T
BARU T.M.T
NOMOR KEPUTUSAN
Tahun 2011 1.
Suyanti, SH
2.
Riko Bintari Pertamasari, S.Sos.,M.Hum Tb. Gugum Gumelar, Amd Tjipto Rahayu, Amd Titin Parlina
3. 4. 5.
(III/c) 2007 (III/c) 2007
01-0401-04-
(II/d) 01-042007 (II/c) 01-04-2007 (II/a) 2008
01-10-
(III/d) 2011 (III/d) 2011
01-04-
281/Kpts/KP.320/A2/II/2011
01-04-
206/Kpts/KP.320/A2/II/2011
(III/a) 2011 (II/d) 2011 (II/b) 2011
01-04-
222/Kpts/KP.320/I.1/2/2011
01-04-
103/Kpts/KP.320/A2.4/II/2011
01-10-
023/Kpts/Kp.320/I.1/9/2011
Tahun 2012 1.
Yadi
Rusyadi
III/C
III/D
325/Kpts/Kp.320/A2/11/2012.
S.Si
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program utama, Balai PATP berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM yang dimilikinya baik kuantitas maupun kualitasnya diantaranya melalui: a) pelatihan jangka pendek dan jangka panjang sesuai bidang
72
keahlian, b) merekrut tenaga sesuai dengan kebutuhan sampai tahun 2014.Data pegawai yang mengikuti pelatihan jangka pendek maupun jangka panjang disajikan dalam Tabel 23. Tabel 23. Pengembangan SDM Balai PATP Melalui Pelatihan Dan Jangka Panjang Tahun 2012 NO NAMA JENIS Tanggal PESERTA PELATIHAN pelaksanaan 1 Dr. Ir. Agung Global forum for 19-21 Januari Hendriadi, Food and 2012 M.Eng Agriculture Pertemuan 18 - 26 Maret nternational Event 2012 On Low Level WG On Intellectual 26 - 27 Maret Property Right (IE2012 CEPA) International 16 - 23 Juni Exhibition and 2012 Congress ACHEMA 2012 International 15-22 Meeting On Low September Level Presence of 2012 genetically modivied organis (GMoS) Lowland For Food 27-30 Sufficiency in the September Global Climate 2012 Change Public Private 13 - 17 Partnership (PPP) November for ASEAN Lus 2012 Three Food Security 2 Ir. Sri International 9-10 Juli 2012 Purmiyanti, training and M.Si. strategy workshop on incubate selection and monitoring of technology bussiness incubator manajement. 4 Toni Mengikuti pelatihan Sudiantoro, bahasa inggris
Jangka Pendek Penyelenggar a Berlin, Jerman Vancouver – Canada inna Garuda Hotel Yogyakarta Frankfurt – Jerman Rosario – Argentina
Hotel Ratan Inn – Banjarmasin Fujian – China
Pusat Inovasi LIPI
LIA Bogor
SP
5
6
Kania Trisnawati, SP
Mumuh M. Buhary, S.Hum
dalam rangka persiapan pendidikan program S2 International training and strategy workshop on incubate selection and monitoring of technology bussiness incubator manajement. Refressing ISO 9001:2008 dan pelatihan system manajemen audit internal Peningkatan akses informasi melalui pemanfaatan repository publikasi Badan Litbang Pertanian Workshop Pustakawan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Apresiasi Peningkatan Manajemen, Organisasi, dan Administrasi Jabatan Fungsional Pustakawan Lingkup Kementerian Pertanian International training and strategy workshop on incubate selection and monitoring of technology bussiness incubator
9-10 Juli 2012
Pusat Inovasi LIPI
22-23 Oktober 2012
Ruang rapat BPATP
3-5 April 2012
The Rizen Hotel, Cisarua.
26 s/d 28 Juni 2012
Bogor
16 s/d 18 Juli 2012
Cisarua
9-10 Juli 2012
Pusat Inovasi LIPI
74
manajement. Temu Teknis Pengelolaan Perpustakaan Digital Kementerian Pertanian Seminar Nasional Pemeringkatan Web Institusi Pengukuran Kinerja Web dan Keunggulan Institusi Pembinaan Tekad Anti Korupsi Komitmen Anti Korupsi
7
Poppy Basli, S.Kom
8
Nurjaman, S.TP
9
Miyike Triana, SP
10
Suyanti, SH
Refressing ISO 9001:2008 dan pelatihan system manajemen audit internal Refressing ISO 9001:2008 dan pelatihan system manajemen audit internal Pelatihan sistim dinamik analisis kebijakan sektor pertanian Mengikuti sosialisasi dan sertifikasi Perpres 54 tentang pengadaan barang dan jasa Refressing ISO 9001:2008 dan pelatihan system manajemen audit internal Refressing ISO 9001:2008 dan pelatihan system manajemen audit
20 s/d 23 Mei 2012
di Pusat Informasi Haji Batam - Center
27 Februari 2012
di IPB International Conventional Center (IICC) Bogor
4 s/d 6 Desember 2012
di IPB International Conventional Center (IICC) Bogor BPATP
22-23 Oktober 2012
22-23 Oktober 2012
BPATP
6 hari Maret 2012
ITB
12-14 Nopember 2012
BB Biogen
22-23 Oktober 2012
BPATP
22-23 Oktober 2012
BPATP
13
Irwan Arfiansyah, ST
14
Drs. Sularno, MM
16
Tjipto Rahayu, A.Md.
17
Tb. Gugum Gumelar, A.Md
18
Rachmad
19
Ade Rachmat Santoso, S.sos.
internal Peningkatan akses informasi melalui pemanfaatan repository publikasi Badan Litbang Pertanian Refressing ISO 9001:2008 dan pelatihan system manajemen audit internal Pembinaan Tekad Anti Korupsi Komitmen Anti Korupsi
3-5 April 2012
The Rizen Hotel, Cisarua.
22-23 Oktober 2012
BPATP
4 s/d 6 Desember 2012
IPB International Conventional Center (IICC) Bogor Pusdatin
Pelatihan sistim pengadaan barang/jasa secara elektronik SPSE) Refressing ISO 9001:2008 dan pelatihan system manajemen audit internal Pembinaan Tekad Anti Korupsi Komitmen Anti Korupsi
14 Mei 2012
Pelatihan sistim pengadaan barang/jasa secara elektronik SPSE) Mengikuti sosialisasi dan sertifikasi Perpres 54 tentang pengadaan barang dan jasa Mengikuti sosialisasi dan sertifikasi Perpres 54 tentang pengadaan barang dan jasa
14 Mei 2012
22-23 Oktober 2012
BPATP
4 s/d 6 Desember 2012
di IPB International Conventional Center (IICC) Bogor Pusdatin
8-10 Pebruari 2012
STPP Bogor
8-10 Pebruari 2012
STPP Bogor
76
20
Titin Parlina
Yeni Setiarsih
1
Yadi Rusyadi, S.Si
2
Riko Bintari Pertamasari., S.Sos., M.Hum
3
Okti Aryani Hapsari, SP
4
Nurjaman, S.TP
Pelatihan sistim pengadaan barang/jasa secara elektronik SPSE) Refressing ISO 9001:2008 dan pelatihan system manajemen audit internal Pelatihan jabatan fungsional analis kepegawaian tingkat ahli Refressing ISO 9001:2008 dan pelatihan system manajemen audit internal Pembinaan Tekad Anti Korupsi Komitmen Anti Korupsi
14 Mei 2012
Pusdatin
22-23 Oktober 2012
BPATP
8-20 Oktober 2012
PPSDM Ciawi
22-23 Oktober 2012
BPATP
4 s/d 6 Desember 2012
Refressing ISO 9001:2008 dan pelatihan system manajemen audit internal Mengikuti pendidikan program S2 dalam bidang Agribisnis Mengikuti pendidikan program S3 dalam bidang Komunikasi Pedesaan Mengikuti pendidikan program S2 dalam bidang ilmu manajemen agribisnis Mengikuti pendidikan program S2 dalam bidang Manajemen dan Bisnis
22-23 Oktober 2012
IPB International Conventional Center (IICC) Bogor BPATP
2 tahun mulai September 2010
IPB
3 tahun mulai September 2010.
IPB
2 tahun mulai 3 September 2012
IPB
2 tahun mulai bulan Oktober 2012
IPB
Disamping sumber daya manusia yang ada Balai PATP maka dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 41/Kpts/OT.160/I/1/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Alih Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 230/Kpts/OT. 160/I/9/2011. tanggal 15 September 2011 tentang penetapan tim verifikator lisensi Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian untuk memperkuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 6. Pengembangan Perpustakaan Digital Dan Website Balai PATP Pembuatan Buku Panduan Standar Operasional Prosedur Perpustakaan menggambarkan
berisi
serangkaian
pendokumentasian
standar dari
instruksi
kegiatan
yang
pengadaan,
pengelolaan, dan pelayanan bahan pustaka yang dilakukan pada sebuah perpustakaan sehingga dapat menunjang pengembangan perpustakaan digital. Sebagai
sarana
informasi,
web
site
Balai
PATP
(http://bpatp.litbang.deptan.go.id/) dilengkapi dengan menu profil Balai PATP, teknologi inovatif dan perpustakaan digital. Menu utama yang tersedia adalah home, berita, publikasi, dan link-link dengan UK/UPT Badan Litbang Pertanian dan link penelusuran HKI. Sebagai sarana informasi, menu berita akan menyajikan berita-berita kegiatan Balai PATP dan kegiatan atau informasi dari luar yang terkait dengan HKI dan alih teknologi. Hingga desember 2011 telah sebanyak 15 berita yang dimuat terkait kegiatan Balai PATP dan 1 berita HKI dan alih teknologi.
78
Gambar 10. Website Balai PATP
Pengunjung website Balai PATP hingga Desember 2012 adalah sebanyak 20.285 pengunjung dan tahun 2012 sebanyak 42.578 pengunjung dan Website Balai PATP sebagian besar diakses oleh pengunjung dari Amerika Serikat, Indonesia, dan Australia. 7. Buku Teknologi Inovatif Pertanian Penyusunan dan pencetakan buku 300 Teknologi Inovatif Pertanian terdiri dari dua versi yaitu buku 300 Teknologi Inovatif Pertanian versi Badan Litbang Pertanian dan buku 300 Teknologi Inovatif Pertanian versi Kementerian Pertanian. Sedangkan buku teknologi inovatif versi klaster dikelompokkan menjadi klaster komoditas dan klaster bidang pendukung masalah. Klaster komoditas terdiri atas : Teknologi Hortikultura; Teknologi Perkebunan; Teknologi Peternakan; dan Teknologi Tanaman Pangan, sedangkan klaster pendukung bidang
masalah terdiri atas: Teknologi Mekanisasi, Bioenergi dan Pengolahan Hasil Pertanian; serta Teknologi Pupuk dan Pestisida Hayati, Informasi Dasar dan Lingkungan.
Gambar 11. Buku 300 Teknologi Inovatif Badan Litbang Pertanian dan klaster
80
III. DAFTAR PUSTAKA
Agrotek. 2008. One research one industry. Menabur riset menuai teknologi. Agrotek Edisi Mei 2008:10-15 Avonina Sthefanny. Pembajakan Karya Intelektual Indonesia oleh Pihak Asing : Benarkah Semata-mata Kesalahan dari Pihak Asing. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2011a. Tata cara penggunaan royalti hasil alih teknologi pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 21 hal. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2011b. Valuasi invensi Badan Litbang Pertanian. Badan Litbang Pertanian 2011. 30 hal. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2011c. Panduan Umum Verifikasi Lisensi. Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian. 23 hal. Balai Pengelola Teknologi Pertanian. 2009. Petunjuk Penyusunan Kelengkapan Dokumen Paten. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, 60 hal. Balai Pengelola Teknologi Pertanian. 2011. Petunjuk Kerja Sama Alih Teknologi Pertanian. 2011. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Beronio, R.A. 2005. Philrice intellectual property policy. Paper presented at Intellectual Property Rights ang Technology Transfer InLiscensing, Out-Liscensing and Commercialization Workshop. Mussoorie, India,17 – 25 April, 2005. 8p. DIPA
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian 09.2.01/12/2011 Tanggal 20 Desember 2011.
No.
0436/018-
Handri Triyono. 2010. Meneropong Komoditas Agribisnis. Kompas, 18 Januari 2010. Hal 21 http://ppvt.setjen.deptan.go.id/, 23 maret 2011 jam 11.Jumlah Varietas Hasil Pemuliaan yang terdaftar di Pusat PVT. Husodo, S. Y. 2006. Pangan, kualitas SDM, dan kemajuan suatu negara bangsa. Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban:32-55 INSME. 2003. Internationel Network on SMEs. IP Secretariat@insme-it Investor Daily Indonesia. 2012. investor daily-presiden-inovasi.htm. 5 Januari 2012
Kementerian Pertanian. 2007. Peraturan Menteri Pertanian 49/Permentan/OT.140/6/2007 tanggal 18 Juni 2007.
No.
Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan menteri pertanian nomor: 44/permentan/ot.140/8/2011 Tentang Pedoman umum perencanaan penelitian dan pengembanganpertanian. Keputusan Menteri Pertanian No. 1226/Kpts/OT.140/3/2010 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Pertanian Khan, M.U. 2000. Problems of technology transfer from laboratory to industry and policy issue in India. Int. J. Serv. Tech & Managemant. I(4):375-394. Kompas. 2010. Tajuk rencana: Iptek, Inovasi, dan kemajuan. Kompas, 22 Januari 2010. Hal. 6
82
