PENDAHULUAN. Latar Belakang

Laporan Delegasi DPR RI Ke Sidang WTO Public Forum 2016: Inclusive Trade th The 37 Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PC WTO) Jenewa, 27-29 September 2016

PENDAHULUAN Latar Belakang Pada tanggal 27-29 September 2016, WTO menyelenggarakan WTO Public Forum di markas besar WTO di Jenewa, Swiss. Mengambil tema besar “Perdagangan yang Inklusif”, even ini terdiri dari 100 rangkaian acara yang mengundang para pembicara dari kalangan kepala negara, pengusaha, akademisi, parlemen, serta organisasi internasional untuk mendiskusikan isu hangat terkait perdagangan. Tercatat 2.000 peserta menghadiri Public Forum 2016, rekor peserta terbanyak sepanjang 15 tahun pelaksanaan event ini. Sementara pada tanggal 28 September 2016, IPU menyelenggarakan The 37th Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PC WTO) di Markas Besar IPU di Jenewa. Acara ini dihadiri perwakilan dari 10 parlemen negara anggota steering committee, Parlemen Eropa, serta perwakilan dari WTO. Dasar Pengiriman Delegasi Partisipasi Delegasi DPR RI dalam WTO Public Forum 2016 pada tanggal 27-29 September 2016 di Kantor WTO, Jenewa, didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 88/PIMP/I/2016-2017 tanggal 9 September 2016 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghadiri the Annual World Trade Organization (WTO) Public Forum 2016, di Jenewa Swiss.

1

A. Susunan Delegasi Susunan Delegasi DPR RI ke Parliamentary Session within the Framework of WTO Public Forum 2016 adalah sebagai berikut: 1. Yth. Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Delegasi/ F-PD 2. Yth. Charles Honoris, anggota delegasi/ F-PDIP B. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi Pengiriman delegasi DPR RI ke Parliamentary Session within the Framework of WTO Public Forum 2016 bertujuan untuk menjalankan amanat UU MD3. Sesuai dengan UU MD3 DPR RI pada periode 20142019 tidak hanya memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga diberi mandat untuk menjalankan fungsi representasi dan second-track diplomacy untuk mendukung kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia. C. Misi Delegasi Misi delegasi DPR RI dalam acara WTO Public Forum 2016 dan the 37th Session of the Steering Committee of the, antara lain adalah: 1. Memperkuat kerja sama dalam kerangka multilateral dengan negara-negara anggota IPU; 2. Memperdalam pemahaman mengenai isu terkini dalam perdagangan global seperti Global Value Chain, UMKM, serta pembangunan berkelanjutan. 3. Memperjuangkan isu yang menjadi perhatian besar bangsa Indonesia misalnya: untuk meningkatkan peran UMKM Indonesia dalam rantai nilai global serta posisi Indonesia terkait kebijakan perdagangan internasional. 4. Memelihara dan memperkuat persahabatan dengan negaranegara yang memiliki kesepahaman mengenai pentingnya transparansi WTO dan pertanggungjawaban WTO terhadap publik.

2

D. Persiapan Pelaksanaan Tugas a. Persiapan Materi Materi Delegasi DPR RI dipersiapkan oleh Tenaga Ahli BKSAP dan disusun berdasarkan masukan yang komprehensif dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan. b. Rapat Delegasi Sebelum pelaksanaan Parliamentary Session within the Framework of WTO Public Forum 2016 , Delegasi DPR RI telah mengadakan rapat delegasi di Ruang Rapat BKSAP. I. ISI LAPORAN PERTEMUAN dengan United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) Pada hari Senin, 26 September 2016, delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) Robert Glasser di kantor UNISDR di 9-11 rue de Varembe, Jenewa. UNISDR merupakan badan PBB yang menangani penanggulangan bencana. Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan bahwa pada tahun 2004 Indonesia dilanda salah satu bencana terdahsyat dalam sejarah. Gempa berkekuatan 9,3 skala Richter yang diikuti oleh tsunami, menimbulkan korban hingga 250.000 jiwa serta menimbulkan kerugian lebih dari US$4 miliar. Sejak bencana tersebut, atas inisiatif pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia ditetapkan. Presiden kemudian membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. 3

Pasca tsunami, Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya mitigasi guna mengantisipasi ancaman serupa. Sistem peringatan dini disejumlah daerah disiagakan, serta mendidik masyarakat melalui simulasi bencana agar lebih siap ketika bencana melanda. Presiden kemudian menjadikan isu lingkungan hidup dan pengelolaan bencana menjadi prioritas ke-9 dari 11 Prioritas Nasional Program Pemerintah 2010-2014. Dengan dukungan DPR, Presiden mendapatkan dukungan penganggaran APBN yang terus meningkat baik. Nurhayati menambahkan, kesuksesan Indonesia dalam usaha penganggulangan bencana diakui oleh dunia internasional yang ditandai dengan diberinya penghargaan “UNISDR Global Champion of Disaster Risk Reduction” kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011. Dalam pertemuan tersebut, Nurhayati juga banyak menyinggung terkait perubahan iklim. Ia menyampaikan Indonesia yang terletak pada ring of fire merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Bencana yang diakibatkan perubahan iklim seperti tanah longsor dan banjir, dapat menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Nurhayati juga menekankan bahwa perubahan iklim lebih berbahaya dibandingkan terorisme. Robert Glasser menekankan pentingnya Sendai Framework Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030 yang merupakan sebuah lanjutan dari Hyogo Framework for Action yang berlaku dari tahun 2005 hingga 2015. Sendai Framework merupakan sebuah kesepakatan sukarela yang tidak mengikat yang mengakui bahwa negara memiliki peranan penting dalam menanggulangi risiko bencana. Peran tersebut dapat dibagi antara pemerintah, pihak swasta, dan pihak yang berkepentingan lain. Sendai Framework memiliki tujuan untuk mengurangi risiko dan kerugian dari bencana, melindungi aset ekonomi, fisik, sosial, serta budaya dan lingkungan. Pertemuan ditutup dengan kedua pihak berkomitmen untuk berkolaborasi dan bekerjasama di masa depan.

4

Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) Robert Glasser

WTO PUBLIC FORUM Acara WTO Public Forum 2016 dibuka dengan OPENING PLENARY DEBATE yang mengambil tema “Inclusive Trade” Acara ini berlangsung di Room CR, Markas WTO pukul 9.30-12.00 waktu Jenewa. Sesi yang dimoderatori oleh Liu Xin, Chief Correspondent of CCTV menghadirkan para panelis antara lain: 1) Roberto Azevêdo, Director- General of the World Trade Organization (WTO) 5

2) 3) 4) 5)

Cecilia Malmström, EU Trade Commissioner Hanne Melin, Director of Global Public Policy, eBay Roy Ombatti, Founder of African Born 3D Printer John Danilovich, Secretary General of the International Chamber of Commerce

Direktur Jenderal WTO Roberto Azevêdo dalam sambutannya menekankan bahwa perdagangan telah menjadi salah satu senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan global telah mengangkat satu miliar orang keluar dari kemiskinan di negara-negara berkembang. Perdagangan juga mendorong terciptanya lapangan kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski demikian, data dari WTO menunjukkan, telah terjadi penurunan yang sangat signifkan dalam perdagangan dunia tahun 2016 yang diperkirakan akan mencapai titik terendah sejak krisis finansial 2008. Sayangnya, manfaat dari perdagangan belum dapat menjangkau banyak pihak. Karena itu dibutuhkan kerjasama yang lebih baik dari setiap pihak serta didukung oleh kebijakan yang tepat. Dibutuhkan upaya yang keras dari setiap negara untuk menciptakan perdagangan yang inklusif yang dapat dinikmati banyak orang. Roberto Azevêdo menambahkan, dibutuhkan tiga sistem untuk menciptakan perdagangan yang inklusif, yakni: (1) sistem yang responsif terhadap mereka yang sangat membutuhkan, (2) sistem yang dapat membuka jalan untuk pertumbuhan serta (3) sistem yang dapat mendukung negara miskin, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perempuan, serta mereka yang termarjinalkan agar dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi global. Kemajuan teknologi dan inovasi turut memengaruhi perdagangan global. Tercatat, perdagangan melalui internet atau e-commerce mencapai US$22 triliun pada 2015 dan diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi UMKM yang dapat memasarkan produknya keluar negeri serta dapat memeroleh bahan baku yang lebih murah. UMKM sangat perlu memanfaatkan perkembangan teknologi ini agar tidak semakin 6

tertinggal oleh negara maju. Karena itu dibutuhkan suatu kebijakan untuk membantu masyarakat terhadap volatilitas perekonomian global. “Kerjasama antar beragam instansi pemerintah dalam bidang keuangan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan.” Tutup Azevedo dalam pembukaannya. “Ketidaksetaraan menjadi risiko utama untuk perdamaian dan keamanan," ungkap Menteri Perdagangan dan Investasi Nigeria Okechukwu E. Enelamah dalam paparannya. Ia menyampaikan bahwa Nigeria telah melakukan beragam upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif diantaranya meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement), yang secara signifikan akan mengurangi biaya perdagangan untuk bisnis di negara-negara berkembang, terutama untuk UMKM. Nigeria juga telah memantapkan dirinya sebagai pusat pengembangan start-up di Afrika. Nigeria berkeyakinan bahwa untuk mencapai perdagangan yang inklusif, dibutuhkan kerjasama dari sisi domestic dan internasional. Okechukwu Enelamah berpendapat, peraturan yang disepakati secara multilateral tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung oleh reformasi kebijakan yang berkelanjutan oleh negara anggotanya. Negara anggota perlu memodernisasi perekonomian domestic, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberantas korupsi. Komisioner Perdagangan untuk Uni Eropa Cecilia Malmström menjadi panelis berikutnya. Menurutnya, pentingnya tema acara WTO tahun ini yakni Perdagangan Inklusif dikarenakan banyak orang di dunia tidak merasa terlibat dalam perdagangan global yang telah menyebabkan sentimen anti-globalisasi mencuat di seluruh dunia. "Dunia membutuhkan jenis baru kebijakan perdagangan," tambah Malmström. Uni Eropa telah mengambil langkah-langkah strategis diantaranya dengan menekankan pentingnya rantai nilai global (global value chain) dan perkembangan ekonomi digital yang merupakan fenomena perdagangan global terkini, serta dengan membuat beragam kebijakan perdagangan yang lebih transparan, dan memastikan bahwa kebijakan perdagangan selalu 7

didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, melindungi hak konsumen serta ramah lingkungan. Hanne Melin, Direktur Kebijakan Publik eBay, yang merupakan salah satu ecommerce terbesar di dunia, menyoroti pentingnya perdagangan berbasis teknologi dalam mempromosikan inklusivitas. Yang unik dalam perekonomian saat ini adalah bahwa teknologi memungkinkan UMKM dapat terlibat dalam perdagangan global. Jika dulu UMKM berfokus pada pasar domestic, kini berkat perkembangan teknologi, UMKM dapat memasarkan produknya keluar negeri. John Danilovich, Sekretaris Jenderal International Chamber of Commerce, menekankan sulitnya UMKM dalam akses pendanaan. Hampir dua-pertiga dari permohonan kredit oleh UMKM ditolak oleh bank, dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) memperkirakan kekurangan pembiayaan perdagangan global mencapai US$1,6 triliun. “Kemudahan terhadap akses pendanaan merupakan salah satu resep untuk mencapai perdagangan inklusif” tutupnya. Plenary session ditutup oleh Roy Ombatti, African Born 3D Printer. Ia bergerak dalam program "Happy Feet", dimana ia menggunakan printer 3D untuk membuat sepatu dari bahan yang daur ulang untuk orang-orang yang kakinya cacat karena infeksi, penyakit yang lazim terjadi di Kenya. Mr Ombatti mendesak para pembuat kebijakan untuk fokus pada pengusaha kecil dan mikro dan memberi mereka sistem yang tepat untuk berkembang. Dia mencatat bahwa perusahaannya harus menolak banyak permintaan dari luar negeri karena sulit dan mahalnya biaya untuk ekspor produknya ke luar negeri. "Beri kami kesempatan yang adil dan dukungan yang tepat, dan saya yakin kita dapat membantu banyak orang," tutupnya yang disambut meriah oleh hadirin. Terkait sesi pembukaan diatas, posisi Indonesia pada dasarnya senantiasa mendukung kerja sama perdagangan yang bersifat inklusif dan transparan, karena perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara 8

signfikan, menciptakan lapangan kerja baru, serta membantu mengurangi kemiskinan. Indonesia saat ini terlibat aktif dalam beragam perundingan terkait akses pasar di WTO. Sebagai negara berkembang, Indonesia tetap ingin mendasarkan perundingan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan tujuan pembangunan dalam Agenda Pembangunan Doha. Di sisi lain, UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, turut menjadi prioritas dalam agenda perdagangan global bagi Indonesia.

9

PLENARY SESSION 2 WORLD TRADE REPORT 2016 LAUNCH Inclusive Trade and SMEs Pembicara: 1. Roberto Azevêdo, Sekretaris Jenderal WTO 2. Liam Fox, Sekretaris Negara untuk Perdagangan Internastional Britania Raya. 3. Robert B. Koopman, Kepala bagian Ekonomi WTO 4. Hildegunn Nordas, Analis Senior Kebijakan Perdagangan OECD 5. Kati Suominen, Pendiri Nextrade Group dan TradeUp Capital Fund 6. Manuel Aldrete, General Manager Chicza Rainforest 7. Sherill Quintana, Pendiri dan Presiden Oryspa Setelah istirahat makan siang, acara dilanjutkan dengan plenary session bagian kedua yang mengambil tema Perdagangan Inklusif dan UMKM. Acara dilaksanakan pada pukul 14.30 hingga 16.00 di Conference Room WTO. Acara dibuka dengan peluncuran buku “WTO Trade Report 2016” oleh Roberto Azevêdo, Sekretaris Jenderal WTO. Buku tersebut berisi diantaranya tantangan 10

dan peluang yang dihadapi UMKM dalam perdagangan global dan bagaimana sistem serta kebijakan perdagangan global mampu mendorong partisipasi UMKM di pasar internasional. Dalam paparannya, Roberto Azevêdo menyampaikan bahwa UKMM mensuplai 90% lapangan pekerjaan di banyak negara. Data juga menunjukkan, satu dari tiga UKM di negara-negara berkembang dimiliki oleh perempuan. “Dengan meningkatkan peluang UKMM agar lebih terlibat perekonomian global, kita dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan orang” paparnya. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa sistem perdagangan global benar-benar inklusif untuk UKM, dan kita juga harus melihat tantangan yang mereka hadapi dalam perekonomian global serta apa yang dapaty kita lakukan untuk membantu. Diharapkan pertanyaan tersebut dapat terjawab dalam buku WTO Trade Report 2016 yang segera diluncurkan. Beberapa data menarik dari buku tersebut diantaranya adalah secara global, bank menolak 50% permintaan kredit dari perusahaan kecil, dibandingkan dengan hanya menolak 7% permintaan dari perusahaan besar. Akses terhadap pendanaan memang masih menjadi momok bagi UMKM di beberapa negara. “Saya berharap buku ini serta diskusi yang kita lakukan dalam acara ini dapat membantu menjawab permasalahan yang UMKM hadapi.” Perdagangan harus bebas dan adil, sekretaris negara urusan perdagangan Inggris Liam Fox membuka paparannya. Inggris telah memiliki sejarah panjang dalam mendukung perdagangan bebas, dikarenakan besarnya manfaat yang dapat dirasakan oleh negara. Perdagangan bebas menempatkan konsumen sebagai prioritas nomor satu dan mendorong negara untuk memiliki spesialisasi dalam menciptakan produk yang berkualtias tinggi, memiliki produktivitas yang tinggi dan efisien berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Liam Fox berpendapat bahwa kita harus menghindari praktik proteksionisme dan isolasi yang dapat menimbulkan gejolak dan instabilitas dalam perekonomian yang berakibat buruk bagi masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa UMKM merupakan urat nadi dari perekonomian. UMKM di Inggris 11

mencakup 99% dari total usaha serta mempekerjakan 15 juta orang. Untuk mendorong UMKM agar dapat berpartisipasi di era globalisasi, pemerintah Inggris berencana pada 2017, 95% pelaku usaha di Inggris memiliki jaringan internet yang super cepat. Sebagai penutup, Liam Fox menyinggung mengenai peran perempuan dalam perdagangan global. Dengan 10 juta UMKM diseluruh dunia dimiliki oleh perempuan, Liam Fox mendukung program “She Trades Initiative” untuk menciptakan satu juta wirausahawan wanita pada tahun 2020. Robert B. Koopman, Kepala bagian Ekonomi WTO menyampaikan bahwa peluncuran buku WTO Trade Report 2016 dapat membantu memahami lebih dalam peran UMKM dalam aktivitas ekonomi domestic dan dalam kancah perdagangan global. Panel dilanjutkan oleh Hildegunn Nordas, Analis Senior Kebijakan Perdagangan OECD menyampaikan WTO Trade Report 2016 mengandung informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan, peniliti, serta pihak lain. Panel juga diisi oleh Kati Suominen, Pendiri Nextrade Group dan TradeUp Capital Fund, Manuel Aldrete, General Manager Chicza Rainforest, serta herill Quintana, Pendiri dan Presiden Oryspa yang menyampaikan pandangan dari sisi pelaku UMKM. Mereka berbagi pengalaman pribadi bagaimana memulai UKM di negara mereka, serta kesulitan yang mereka hadapi. Mereka juga menyampaikan pandangan mereka terkait pemberdayaan komunitas local serta peran perempuan dalam perdagangan global. Sebagai penutup, mereka juga menyampaikan rasa terima kasih serta menyinggung peran penting WTO Public Forum sebagai wadah untuk saling berdiskusi dari berbagai pihak seperti pemerintahan, UMKM, donor, serta institusi finansial.

Plenary Session WTO Public Forum 2016 How Can Global Value Chain Make Trade More Inclusive : A Legislative Perspectives Jenewa, 27 September 2016 Pada pukul 16:00-17:30 bertempat di Room S3, diadakan sesi parlemen yang 12

mengambil tema How Can Global Value Chain Make Trade More Inclusive : A Legislative Perspectives. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dr. Nurhayati Ali Assegaf menjadi salah satu panelis bersama dengan panelis lain yakni: 1. 2. 3.

Rodriguez-Pinero Inmaculada, anggota Parlemen Uni Eropa Barbara Bijelic, OECD Saud Majeed, anggota Parlemen Pakistan

Panel diskusi dimoderatori oleh Emma McClarkin yang merupakan anggota Parlemen Uni Eropa. Presentasi pertama disampaikan oleh Rodriguez-Pinero Inmaculada yang menyampaikan bahwa GVC merupakan kesempatan bagi negara berkembang dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk lebih terlibat dalam perdagangan internasional. Namun ia mengingatkan, terdapat beragam tantangan yang dihadapi, diantaranya sulitnya akses terhadap finansial serta hambatan tariff perdagangan. Ia menyampaikan mengenai pentingnya peran UMKM dalam Ekonomi Eropa. 99,8% bentuk usaha di Eropa berbentuk UMKM yang berkontribusi 66,5% dari total angkatan kerja serta menciptakan nilai tambah sebesar 57,6%. Rodrigiuez Pinero juga menekankan besarnya manfaat yang dapat diperoleh UMKM dengan terlibat dalam GVC seperti terbukanya akses ke pasar global, akses terhadap pendanaan, meningkatkan produktivitas serta memicu pertumbuhan teknologi, meningkatkan kualitas produk, dan manajemen agar mampu bersaing dengan pelaku usaha Negara lain. Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menjadi pembicara selanjutnya. Dalam pemaparannya, Nurhayati menegaskan pentingnya dampak fenomena Nilai Rantai Global (Global Value Chain) dimana proses produksi dari bahan mentah hingga bahan jadi diproses di banyak negara. Data dari WTO menyebutkan, GVC menyumbang 70% dari total perdagangan global. Nurhayati juga menekankan pentingnya mendorong UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia untuk lebih terlibat dalam GVC.

13

Nurhayati turut menggarisbawahi pentingnya dibuat suatu kebijakan untuk melindungi ekonomi lokal, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta untuk menciptakan investasi yang berkeadlian yang dapat dinikmati semua masyarakat. Nurhayati juga menyoroti agar kebijakan yang dibuat harus mampu mendorong UMKM dalam negeri agar dapat menerima manfaat dari GVC melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi, pembangunan kapasitas, serta transfer teknologi. Sebagai tokoh perempuan, Nurhayati tidak lupa menekankan pentingnya memberdayakan perempuan. Hingga saat ini, perempuan masih mengalami ketimpangan dibanding pria terutama dalam bidang pendidikan, lapangan pekerjaan, serta aktivitas ekonomi lainnya. "Pemberdayaan perempuan sejalan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disepakati para pemimpin dunia pada tahun lalu" tutupnya yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta. Saud Majeed, anggota Parlemen Pakistan memberi contoh iPhone dalam skema GVC. Komponen untuk merakit sebuah iPhone melibatkan banyak perusahaan di berbagai negara. GVC memiliki peran sangat penting bagi negara berkembang. Keterlibatan negara berkembang dalam GVC terus meningkat, dari 20% pada 90an menjadi 40% saat ini. Saud Majeed menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi UMKM agar dapat terlibat dalam GVC, seperti menciptakan kondisi perekonomian yang stabil, menciptakan iklim investasi yang sehat guna mendorong masuknya investor, serta mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap UMKM. Barbara Bijelic yang mewakili OECD menjadi pembicara berikutnya. Ia memaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh OECD diantaranya adalah masih kecilnya peran serta negara sedang berkembang (least developed countries atau LDCs) dalam GVC. Dalam dua dekade terakhir, peran LDC telah tumbuh dua kali lipat dari 6% menjadi 11%, namun angka ini masih sangat kecil dan sebagian besar terkonsentrasi di bidang pertanian, memiliki nilai tambah yang kecil, dan padat karya.

14

Barbara Bijelic menambahkan, selain kebijakan perdagangan multilateral, dibutuhkan juga kebijakan domestic yang mendukung UMKM baik dalam bidang pendanaan, pelatihan, maupun akses ke pasar internasional. Untuk melakukan hal ini, dibutuhkan kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta. Dalam sesi tanya jawab, Charles Honoris menyampaikan pandangannya serta bertanya kepada panelis terkait peran penting e-commerce yang sangat berkembang dalam beberapa tahun terakhir seiring kian mudahnya akses internet. Dia bertanya bagaimana parlemen Pakistan dalam mendukung ecommerce. Plenary session yang berlangsung selama 90 menit tersebut berjalan dengan sangat menarik dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Di akhir pemaparannya, Nurhayati melontarkan pernyataan tegas “jangan sampai GVC menjadi bentuk kolonialisme baru dari negara maju terhadap negara miskin”

15

16

37th Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO Jenewa, 28 September 2016 Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf menjadi perwakilan Indonesia dalam acara 37th Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO. Pertemuan tersebut diikuti oleh 10 perwakilan parlemen anggota steering commitee serta dihadiri pula oleh Parlemen Eropa, Inter-Parliamentary Union (IPU), dan World Trade Organization (WTO). Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar IPU tersebut, ada empat agenda utama yang dibahas, yaitu pemaparan hasil kerja WTO, perkembangan terkait negara anggota baru WTO, perkiraan perdagangan dunia kedepan, serta pembahasan pernyataan bersama (draft statement). Acara ini dipimpin oleh Co-Chairman of the PCWTO, Mr. Krister Ȫrnfjäder, MP (Sweden), dan Mr. Bernd Lange, Chairman of the Committee on International

17

Trade of the European Parliament. Selain itu, hadir dan memberikan sambutan Sekjen IPU Martin Chungong. Menjadi pembicara pertama dalam acara kali ini adalah Deputi DIrektur Jenderal PCWTO, Mr. Karl Brauner. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya peran parlemen dalam perdagangan global, tidak hanya dalam meratifikasi perjanjian. Di banyak negara saat ini timbul kecenderungan antiperdagangan. Dimana perdagangan global dipandang sebagai bentuk kolonialisme modern, yang hanya menguntungkan segelintir negara. Karena itu, menjadi tugas bersama tiap negara anggota WTO agar manfaat perdagangan dapat dinikmati setiap negara tanpa terkecuali. Karl Brauner yang berkewarganegaraan Jerman mengatakan bahwa keterilibatan aktif Jerman dalam perdagangan internasional sangat membantu ekonomi Jerman sehingga menjadi salah satu yang terbesar saat ini, serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perdagangan internasional telah menciptakan rantai nilai global (GVC) yang tersebar di banyak negara. Ia memberi contoh Nutella, produk selai coklat yang sangat digemari di Eropa. Nutella dimiliki oleh Ferrero Internasional, perusahaan yang bermarkas di Luxembourg. Ferrero memiliki 10 pabrik coklat yang tersebar di banyak negara, dari Eropa, Amerika Selatan, hingga Australia. Bahan pembuatan selai didatangkan dari banyak negara seperi kacang dari Turki, coklat dari Pantai Gadung, serta vanilla dari Amerika. Dapat dilihat, untuk membuat sekotak selai membutuhkan ribuan orang dari banyak negara. GVC tidak hanya terkait produk jadi, namun juga servis. Di era globalisasi, servis memegang peranan sangat penting, seperti di bidang telekomunikasi, keuangan, asuransi, komputer, dan lain-lain. Dalam penutupan, Karl Brauner menggarisbawahi bahwa telah banyak bukti jika perdahangan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta penurunan tingkat kemiskinan di banyak negara. Namun ia juga mengingatkan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan perdagangan yang adil. Karena itu menjadi tugas setiap negara untuk 18

menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakatnya, disertai pelatihan agar mampu bersaing dalam menciptakan produk dan jasa yang berkualitas. Ia juga mendesak anggota WTO untuk mulai melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya seperti perjanjian Nairobi. Coleman Nee, ekonom senior dari WTO kemudian menyampaikan perkembangan terkini perdagangan global. Data menunjukkan, pertumbuhan perdagangan tahun 2016 akan menjadi yang terendah sejak terjadinya krisis finansial tahun 2007. Pertumbuhan perdagangan pada 2016 hanya akan mencapai 1,7% dan tumbuh tipis 1,8% tahun 2017. Perlambatan ini dipicu oleh turunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Brazil. Mr. Dimitar Bratanov dari Acession Division menjadi pembicara selanjutnya. Dalam paparannya, ia menyampaikan situasi terkini terkait keanggotaan negara WTO. Saat ini anggota WTO sebanyak 164 negara, dengan 36 negara anggota baru sejak tahun 1995. Selain itu, saat ini terdapat 19 negara yang sedang dalam proses untuk menjadi anggota baru, dengan 6 diantaranya merupakan negara LDC yakni Bhutan, Comorros, Equatorial Guinea, Ethiopia, Sao Tome, dan Sudan. Ia juga menambahkan manfaat yang diperoleh jika menjadi anggota WTO, diantaranya adalah dapat terlibat dalam perdagangan global terutama dari terbukanya akses pasar, terhindar dari praktik proteksionisme, membantu penyelesaian sengketa, serta dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Menjadi anggota WTO tidak hanya. Setiap negara memiliki kekhasan tersendiri sehingga proses perundingan tiap negara dapat berbeda satu sama lain. Kondisi ekonomi, geopolitik, maupun biaya merupakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Ketua BKSAP terlibat aktif selama rangkaian acara. Pada sesi pertama, Nurhayati menyampaikan bahwa perdagangan global dapat mengurangi tingkat kemisikinan serta mencipatakan lapangan kerja baru. “Parlemen Indonesia memandang bantuan perdagangan atau aid for trade dapat mendorong terciptanya perdagangan yang inklusif melalui pembangunan

19

kapasitas terutama bagi masyarakat dari negara berkembang dan negara miskin” paparnya. Pada sesi kedua mengenai perkembangan terkini negara anggota baru WTO, Dimitar Bratanov selaku perwakilan WTO di bidang hubungan ekonomi memaparkan, semenjak tahun 1995, negara anggota WTO bertambah sebanyak 36 negara, dengan 10 diantaranya merupakan least developed country. Tercatat, negara anggota WTO saat ini beranggotakan 164 negara. Pada sesi ini Ketua BKSAP mengingatkan bahwa negara yang ingin bergabung dengan WTO perlu melihat kapasitas negaranya. Dalam beberapa kasus, negara yang yang ingin bergabung diharuskan melakukan perubahan kebijakan dan membuka akses pasar yang diluar kemampuannya. “Negara anggota WTO perlu memfasilitasi proses integrasi negara baru sesuai dengan kemampuan pembangunan negara tersebut”, saran Nurhayati. Nurhayati juga menambahkan, Indonesia senantiasa mendukung programprogram untuk membantu negara-negera berkembang, serta membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka mendapat manfaat dari perdagangan global. Sebagai tokoh yang vokal terhadap pemberdayaan perempuan, Nurhayati menyampaikan rekomendasi kepada forum agar perdagangan global tidak melupakan pentingnya peran perempuan. “Perempuan tidak hanya sebagai tenaga kerja dan ikut serta dalam aktivitas perekonomian, namun harus turut serta dalam pengambilan keputusan” sarannya. Sesi terakhir yang merupakan sesi adoption of statement berlangsung sangat menarik. Dratt statement tersebut berisi pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perempuan, dan anak muda dalam sistem perdagangan global. Selain itu, negara anggota juga sepakat untuk menciptakan kebijakan yang mendorong UMKM dan negara miskin agar lebih terlibat dalam rantai nilai global (global value chain). Draft statement juga berisi ucapan selamat untuk Afghanistan yang menjadi anggota terbaru WTO yang ke 164.

20

Ketua BKSAP beberapa kali menyampaikan saran dan pendapatnya terkait draft statement yang disiapkan oleh IPU, termasuk dimasukkannya paragraf tambahan terkait pentingnya peran parlemen. Peran aktif Indonesia mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari negara lain dimana saran dan masukan yang diajukan oleh Indonesia, diterima oleh forum untuk kemudian dijadikan sebagai final statement. HASIL - HASIL YANG DICAPAI Pada akhir pertemuan, Delegasi DPR RI telah memberikan peran aktif melalui berbagai usulan tambahan rancangan Outcome Document. Paragraf-paragraf yang diusulkan Indonesia memberikan nuansa baru dalam agenda pembahasan pertemuan tahunan PCWTO. Outcome Document tersebut berisi poin-poin sebagai berikut: 1. Menyambut baik pelaksanaan WTO Public Forum dengan tema utama “Perdagangan yang Inklusif”. Acara ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi setiap pemegang kepentingan baik dari pemerintah maupun swasta untuk bertukar pikiran terkait perdagangan global. Saat ini perdagangan global sedang mengalami perlambatan disertai mulai merebaknya sentimen anti globalisasi di banyak tempat. 2. Menggarisbawahi pentingnya untuk memastikan perdagangan global dapat dinikmati semua pihak, termasuk negara miskin, UMKM, serta perempuan dan anak muda. Forum juga mendukung kebijakan bagi negera berkembang dan LDC agar dapat lebih berpartisipasi dalam GVC. 3. Menegaskan kembali pentingnya anggota WTO dalam menjalankan komitmen yang dicapai pada KTM ke-10 di Nairobi, Doha Development Agenda, serta Bali. 4. Mendorong negara anggota WTO untuk membuat kebijakan yang pragmatis, realistis, dan kreatif dalam persiapan pelaksanaan WTO Ministerial Conference tahun 2017 yang akan dilaksanakan di Amerika Selatan. 5. Mengucapkan selamat kepada Afghanistan sebagai anggota ke-164 WTO setelah proses panjang selama 12 tahun. Afghanistan merupakan negara

21

LDC ke-9 yang bergabung ke WTO serta telah meratifikasi Trade Facilitation Agreement. 6. Menyambut baik semakin banyaknya negara yang telah meratifikasi Trade Facilitation Agreement serta mendesak negara yang belum meratifikasi. TFA akan resmi dimulai jika telah disetujui oleh dua-pertiga anggota WTO. Saat ini 94 negara telah meratifikasi. 7. Mengakui bahwa perdagangan inklusif memegang peranan penting dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Forum juga mendorong agar pemerintah turut serta melibatkan parlemen dalam meformulasikan kebijakan demi pencapaian TPB.

22

23

I. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KESIMPULAN  Acara WTO Public Forum 2016 dan sidang Tahunan IPU PCWTO berjalan dengan lancar. Anggota mendapat beragam informasi menarik dan teraktual terkait kondisi perdagangan global saat ini. Dalam acara PCWTO, delegasi yang hadir juga aktif bertukar pandangan mengenai beragam topik pembahasan dan menyetujui secara konsensus Outcome Document yang diajukan Steering Committee.  Kehadiran Indonesia dalam sidang tahunan PCWTO memiliki nilai strategis untuk mendorong kebijakan Indonesia terkait dengan perdagangan internasional, UMKM, rantai nilai global, dan peran serta parlemen terkait isu yang dibahas.  Ide untuk memasukan keterlibatan parlemen dalam formulasi kebijakan untuk mencapai SDGs merupakan hasil dari proposal Indonesia yang

24

mendapat sambutan baik dari anggota Steering Committee lainnya serta disepakati dalam final draft.

REKOMENDASI  Mendorong BKSAP DPR RI untuk mengkomunikasikan poin-poin penting yang didapat selama acara WTO Public Forum maupun dalam Outcome Document Steering Commitee kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama Komisi VI yang menangani bidang perdagangan guna memastikan tindak lanjut, sesuai mekanisme di DPR.  Menegaskan kembali pentingnya peran serta parlemen dalam perumusan kebijakan internasional. Parlemen dapat dilibatkan dalam beragam proses, seperti perumusan, negosiasi, dan ratifikasi. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama yang baik antara DPR RI dengan stakeholders terkait, terutama Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sebagai focal point negosiasi Indonesia di WTO menjadi hal yang krusial.  Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, yang mencapai 97% dari seluruh bentuk usaha ekonomi, BKSAP DPR RI menghimbau agar parlemen dan institusi pemerintah terkait untuk senantiasa memberdayakan bentuk usaha ini. Saat ini terdapat 59 juta unit UMKM yang mempekerjakan lebih dari 127 juta orang.  Isu integrasi ekonomi telah menjadi agenda di banyak kawasan, salah satunya di Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Integrasi ekonomi menawarkan peluang sangat baik bagi tumbuhnya UMKM di pasar global sehingga mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, produktivitas, serta model bisnisnya agar dapat bersaing di pasar dunia. Hal ini juga akan membuka lapangan kerja yang pada gilirannya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, peran UMKM Indonesia di pasar ekspor masih sangat kecil yakni baru sekitar 15%.  BKSAP mendorong penggunaan teknologi informasi seperti internet untuk mendorong agar UMKM kita dapat lebih terlibat dalam rantai nilai global. Pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta 25

orang, namun baru sangat sedikit UMKM Indonesia yang mampu memanfaatkan internet agar produknya mampu menembus pasar global. BKSAP DPR RI mendorong agar para pelaku UMKM dapat diberikan bimbingan dalam penggunaan teknologi, karena jika tidak mengikuti perkembangan, dipastikan UMKM kita akan semakin tertinggal.  Mengingat besarnya peran perempuan dalam UMKM, BKSAP DPR RI juga mendorong agar kebijakan serta program yang dibuat untuk memajukan UMKM turut memasukan unsur perempuan.

26