PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Menurut pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Sementara itu dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang kelurahan mengemukakan bahwa : 1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. 2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat ke Gubernur. 3) Lurah diangkat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. 4) Syarat-yarat lurah meliputi :
a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c). b. Masa kerja minimal 10 tahun. c. Kemampuan tekhnis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Menurut Handoko (2001:37), kemampuan administrasi yang di maksud adalah keseluruhan
keterampilan
(kemampuan)
yang
berkaitan
dengan
perencanaan,
pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk menyusun kebijaksanaan dan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas dan sebagainya Lurah mempunyai tugas pokok antara lain: menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota/Bupati. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut: pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Jadi, kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kecamatan dan di pimpin oleh seorang Lurah yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang Lurah. Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebaga unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan
sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat. Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah di bawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; seperti pelayanan pembuatan KTP, pencatatan akta tanah, pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas. Kemampuan manajerial sangat berkaitan erat dengan manajemen kepemimpinan yang efektif, karena sebenarnya manajemen pada hakekatnya adalah masalah interaksi antara manusia baik secara vertikal maupun horizontal oleh karena itu kepemimpinan dapat dikatakan sebagai perilaku memotivasi orang lain untuk bekerja ke arah pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan yang baik seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh semua jenjang organisasi agar bawahanya dapat bekerja dengan baik dan memiliki semangat yang tinggi untuk kepentingan organisasi. Menurut Robbins (1996:102), bahwa kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya totalitas kemampuan dari seseorang individu pada
hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yakni kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan untuk menjalankan kegiatan mental. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan bakat-bakat sejenis. Menurut Mondy dan Premeaux (1993:5) bahwa Manajemen adalah proses penyelesaian pekerjaan melalui usaha-usaha orang lain. Berdasarkan definisi ini nampak bahwa proses manajemen akan terjadi apabila seseorang melibatkan orang lain untuk menacapi tujuan organisasi. Gatewood, Tayler, dan Ferrel (1993:73) mengemukakan bahwa manajemen adalah “Serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya secara efektif dan efisien.” Definisi ini tidak hanya menegaskan apa yang telah dikemukakan sebelumnya tentang pencapaian hasil pekerjaan melalui orang lain, tetapi menjelaskan tentang adanya ukuran atau standar yang menggambarkan tingkat keberhasilan seorang manajer yaitu efektif dan efisien. Kinerja merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Karena itu cukup beralasan jika peningkatan kinerja menjadi perhatian besar yang harus diwujudkan. Berbicara tentang kinerja pegawai, tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung diantaranya faktor kemampuan manajerial, yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ironisnnya tidak semua pimpinan dalam suatu organisasi memiliki modal kemampuan manajerial, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan organisasi kurang efektif. Terutama di lembaga publik, tidak sedikit seorang pimpinan yang tidak memiliki kemampuan managerial, karena diangkat bukan didasarkan atas pertimbangan rasionalisan dan
objektivitas, tetapi lebih banyak menggunakan pendekatan politis, sehingga cukup beralasan dalam perjalanannya kurang efektif melaksanakan tugas dan fungsinya. Apalagi di era otonomi daerah, justru pengangkatan pimpinan di lembaga publik, baik pada level bawa menangah maupun level atas, memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Ini sebagai akibat dari lemahnya kepemimpinan dalam mendayagunakan potensi sumber daya organisasi yang meliputi Pengembangan sumber daya amanusia, Penempatan kerja pegawai, Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, Memberikan kompensasi dan Meningkatkan fasilitas kerja, serta dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal tersebut diatas tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dimana Kelurahan Tangge di pimpin oleh seorang lurah yang membawahi 11 pegawai kelurahan demgan latar belakan pendidikan yang berbeda-beda seperti pada table I berikut: Tabel I Kondisi spesialisasi tingkat pendidikan pegawai di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014 No Nama Status/Jabatan Spesialisasi tingkat pendidikan 1. Kosmas Gaib Lurah SPG 2.. Wilfridus Syukur Sekertaris lurah SMA 3. Wilfridus M. Nursaim, SE Seksi pemerintahan Serjana Ekonomi 4. Avelina R. Wilti, SE Seksi ekonomi dan Serjana Ekonomi pembangunan 5. Thomas Warung Seksi kesejahteraan SMA 6. Kristo Lon Seksi keamanan SMA 7. Simon Ngantak Staf SMA 8. Vitalis Jehadun, SE Staf Serjana Ekonomi 9. Martinus Jemalu, SH Staf Serjana Hukum 10. Philipus Bun Staf SMA 11. Margareta Saiman Staf SMA 12. Ferdinandus Nurdin, Staf A.Md Sumber: Kantor Kelurahan Tangge Kec. Lembor Kab. Manggarai Barat
Dari observasi selama ini, pelayanan yang diberikan pemerintah Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat terlihat masih adanya keluhan yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin kritis masyarakat terhadap tuntutan kualitas layanan menunjukkan karakter masyarakat kita dewasa ini yang telah memiliki sikap mandiri, terbuka dan mampu berdemokrasi. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik oleh pemerintah semakin hari semakin bertambah baik dan harus lebih ditingkatkan kualitasnya. Konsekuensi lebih lanjut dari tuntutan ini mengharuskan pemerintah menyediakan aparat yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi serta loyalitas pengabdian yang penuh pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan berorientasi pada pelayanan masyarakatsebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam melaksanakan kinerja, pihak pemerintah kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan good governance di Kelurahan Tangge.
Setelah melihat fenomena yang ada penulis menduga bahwa tingkat kemampuan manajerial lurah ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat maka dari itu penulis ingin dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KEMAMPUAN
MANAJERIAL
LURAH
DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KELURAHAN TANGGE KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT” B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kemampuan manajerial lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tangge 2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan manajerial lurah dalam penyelenggaran pemerintahan di kelurahan Tangge C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai pokok permasalahan yang ada tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Untuk menggambarkan kemampuan manajerial lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan di kelurahan Tangge 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan manajerial lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan. 2. Kegunaan Penelitian Kegunaan dari penelitian ini yaitu : 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kelurahan Tangge dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam manajerian dalam peyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan 2. Penelitian ini diharapkan pula memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih mengerti dalam kemampuan manajerial dalam menjalankan pemerinthan di Kelurahan
3. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah ini.
