BAB I
1.1.
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan urusannya, perlu berlandaskan rencana pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kondisi dinamika saat ini serta cita-cita di masa depan, sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor ini memuat tujuan pembangunan beserta garis-garis besar langkah pembangunan yang akan ditempuh daerah dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. RPJMD ini pula merupakan acuan bagi Walikota Bogor beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor periode waktu 2010 - 2014. Dalam proses penyusunannya, telah dilaksanakan berbagai tahapan yang memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis., yakni melibatkan para pakar/narasumber yang berkompeten di bidangnya, serta penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Dokumen ini merupakan tahap akhir dari proses keseluruhan penyusunan RPJMD, yang tahapannya berawal dari penyusunan Dokumen Rancangan Awal yang memuat
BAB I PENDAHULUAN
visi, misi dan program Walikota, untuk difinalisasikan pada tahap berikutnya melalui proses musrenbang dan masukan dari renstra SKPD, menjadi Dokumen Rancangan Akhir yang memuat kesepakatan politis untuk pembangunan jangka menengah Kota Bogor. 1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD)
Kota Bogor Tahun 2010 – 2014 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Walikota Bogor beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Bogor yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kota Bogor, adalah: 1. Menetapkan Visi, Misi, dan Program pembangunan daerah jangka menengah. 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran.
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-2
BAB I PENDAHULUAN
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Bogor yang berbatasan.
1.3.
LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-3
BAB I PENDAHULUAN
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-4
BAB I PENDAHULUAN
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-5
BAB I PENDAHULUAN
Nomor 21, Tambahan Indonesia Nomor 4817);
Lembaran
Negara
Republik
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010 – 2014; 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK.95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi jawa Barat Tahun 2008 – 2013
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-6
BAB I PENDAHULUAN
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60); 19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E). 1.4.
PROSES PENYUSUNAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor tahun 2010 – 2014 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut: a. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Walikota merupakan bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-7
BAB I PENDAHULUAN
disampaikan calon Walikota pada saat penyampaian Visi dan Misi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. b. Teknokratik, pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir secara ilmiah oleh lembaga yang secara ilmiah bertugas untuk itu. c. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dalam perencanaan dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil perencanaan. d. Atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), pendekatan top down dan bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses tersebut selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2010 - 2014 dilakukan melalui tahap perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Kota Bogor. Dalam prosesnya dilakukan berbagai tahapan dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-8
BAB I PENDAHULUAN
Propinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat. 1.5.
KEDUDUKAN
RPJMD
TERHADAP
DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Bogor Tahun 2010 - 2014 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Bogor maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya - selama periode perencanaan - akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bogor, yang selanjutnya, akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, maka penjabaran RPJM Daerah Kota Bogor kedalam RKPD Kota Bogor untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-9
BAB I PENDAHULUAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor. Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kota Bogor Tahun 2010 - 2014 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. 1.6.
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bogor Tahun 2010 - 2014, disusun berdasarkan sistematika: 1.
BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kedudukan RPJMD terhadap dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyusunan.
2.
BAB II KONDISI UMUM KOTA BOGOR, berisi penjelasan tentang kondisi geografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi sarana dan prasarana serta kondisi pemerintahan umum Kota Bogor.
3.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN, berisi penjelasan mengenai kondisi Penerimaan keuangan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-10
BAB I PENDAHULUAN
Daerah serta Proyeksi Pembelanjaan Daerah 5 (lima) tahun ke depan (2010 - 2014). 4.
BAB IV, ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS, berisi penjelasan mengenai landasan dasar yang digunakan sebagai pertimbangan penyusunan isu-isu strategis, analisis SWOT dan isu-isu strategis Kota Bogor untuk 5 (lima) tahun kedepan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan Kota Bogor.
5.
BAB V, VISI MISI KOTA BOGOR, berisi penjelasan tentang visi misi Walikota Bogor untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran serta strategi setiap misi pembangunan.
6.
BAB VI, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, berisi penjelasan mengenai Program Pembangunan Daerah Kota Bogor dan sasaran setiap programnya.
7.
BAB VII, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH berisi penjelasan mengenai 4 (empat) prioritas pembangunan di 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2010 2014).
8.
BAB VIII, PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH, memuat penjelasan mengenai Indikator Kinerja Makro pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2010 - 2014.
9.
BAB IX, PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN, berisi program transisi setelah periode RPJMD 2010 2014 berakhir, dalam rangka menjembatani kekosongan
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-11
BAB I PENDAHULUAN
dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Walikota. Dijelaskan pula tentang kaidah pelaksanaan RPJMD yakni bahwa RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, dan digunakan dalam penyusunan RKPD. Penguatan peran serta stakeholder dalam pelaksanaan RPJMD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 tahunan dan tahunan. 10. BAB X, PENUTUP
Gambar
Hubungan RPJMD Kota Bogor dengan Dokumen
1.1.
Perencanaan Lainnya Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
RPJP Daerah
Pedoman
Pedoman
RKA K/L
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Diacu
RPJM Nasional
Dijabarkan
Diperhatikan
Pedoman
Renja K/L
RKP
Pedoman
Pemerintah Pusat
Pedoman
Renstra K/L
Diserasikan melalui Musrenbang
RPJM Daerah
Dijabarkan
Pedoman
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Pemerintah Daerah
RAPBD
Diacu
Pedoman Renstra SKPD
RKPD
Pedoman
UU Nomor 25 tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
Pedoman Renja SKPD
UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
I-12
BAB I PENDAHULUAN
RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014
I-13
