PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINGKASAN RENSTRA 2014-2018 1.

LATAR BELAKANG

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Selain itu pula kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1. Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Daerah menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Berpijak pada upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah maka Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang pada prinsipnya mengatur lingkup, tahapan dan mekanisme penyusunan dan penetapan rencana serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.


Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tangerang maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD. Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimana tahapan-tahapan pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD (Pasal 13 Ayat 1); 2. Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 13 Ayat 2); 3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD (Pasal 14); 4. Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renstra SKPD berdasarkan rancangan akhir RPJMD (Pasal 16 Ayat 3); 5. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik (Pasal 17 Ayat 1); 6. Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya RPJMD dan diserahkan kepada Bappeda (Pasal 17 Ayat 2). Kecamatan Ciledug merupakan salah satu perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan kebijakan tersebut, Kecamatan Ciledug memegang peran yang strategis dalam pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Menindaklanjuti amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maka Kecamatan Ciledug Kota Tangerang menyusun Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciledug Tahun 2014-2018 diharapkan mampu memberikan pedoman dan acuan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Ciledug dalam periode tahun 2014-2018

2.

MAKSUD DAN TUJUAN

2.1.


Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ciledug Tahun 2014-2018 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Ciledug dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan Ciledug dalam periode tahun 2014-2018 yang mengacu pada RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ciledug Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Ciledug dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2014-2018; 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang; 3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Ciledug baik tahunan maupun lima tahunan selama periode tahun 2014-2018; 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan; TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Kedudukan

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Berpijak pada Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut: a.

Camat;

b.

Sekretariat, membawahi: 1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.

Sub Bagian Keuangan

3.

Sub Bagian Perencanaan

c.

Seksi Tata Pemerintahan;

d.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;

f.

Seksi Pelayanan Umum; dan

g.

Kelompok Jabatan Fungsional.


Bagan struktur kecamatan di Kota Tangerang sebagaiman tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ciledug CAMAT

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan di Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2014 mengemban tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan Walikota serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan penyelenggaraan fungsi tersebut, maka uraian tugas dan fungsi unit kerja Kecamatan Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut: A. CAMAT Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan


serta pelayanan umum sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat; Kecamatan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah B. SEKRETARIAT Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok membantu

Camat

dalam

pengkoordinasian

pelaksanaan

kebijakan

penyelenggaraan

kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan serta menyelenggarakan pelayanan administratif di bidang.umum,

kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan camat dalam penyelenggaraan kewenangankewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan; 2. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sekretariat; 3. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, rencana kerja, kinerja, dan anggaran


tahunan kecamatan;

4. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perencanaan;

5. Pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala sub bagian yang dibawahkannya; 6. Pelaporan.

Adapun rincian tugas Sekretaris Camat adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh camat;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan camat dalam lingkup urusan-urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;

3. Mempersiapkan konsep rencana strategis kecamatan;

4. Menyelenggarakan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sekretariat;

5. Menyelenggarakan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan kecamatan beserta perubahan dan perhitungannya;

6. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan program, rencana kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan kecamatan; 7. Menyusun laporan mengenai realisasi atau pelaksanaan program, rencana kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan kecamatan;

8. Menyelenggarakan pembangunan, pengadaan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas kecamatan; 9. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan; 10. Menyelenggarakan pembinaan ketatalaksanaan di lingkup tugas kecamatan; 11. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan kantor; 12. Menyelenggarakan kegiatan perawatan/perbaikan peralatan kantor; 13. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan;


14. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

15. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan di bidang kepegawaian; 16. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan anggaran kecamatan;

17. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan barang daerah di lingkup tugas kecamatan; 18. Menyelenggarakan penyusunan konsep laporan keuangan kecamatan; 19. Menyelenggarakan pembinaan di bidang administrsi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasi perencanaan;

20. Menyelenggarakan penyusunan rancangan naskah perjanjian kerja sama antara kecamatan dengan pihak lain;

21. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para kepala sub bagian yang dibawahkannya;

22. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para kepala sub bagian yang dibawahkannya;

23. Memantau dan mengendalikan kegiatan para kepala sub bagian yang dibawahkannya; 24. Mempersiapkan konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh camat yang berhubungan dengan tugas kedinasan sekretariat; 25. Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para kepala sub bagian yang dibawahkannya; 26. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkungan sekretariat;

27. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk sekretariat; 28. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh sekretariat guna mencarikan jalan keluar atau solusinya; 29. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan sekretariat dengan persetujuan atau sepengetahuan camat; 30. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan


kegiatan kedinasan sekretariat;

31. Menyelenggarakan penyusunan konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) yang berkenaan dengan kecamatan;

32. Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;

33. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada camat; 34. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi dan dibantu oleh: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian umum dan kepegawaian;

2. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian; 3. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; 4. Pelaporan.

Adapun rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 1.

Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.

Melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;

3.

Melakukan

pengelolaan

urusan

rumah

tangga,

perpustakaan,

kearsipan,

keprotokolan, dan kehumasan Kecamatan; 4.

Melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Kecamatan

5.


sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.

Melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.

Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Kecamatan;

8.

Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Kecamatan;

9.

Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;

10. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat. b. Sub Bagian Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang.administrasi keuangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1.

Penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian keuangan;

2.

Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan;

3.

Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya;

4.

Pelaporan.

Adapun rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;


2. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Kecamatan; 3. Melakukan penatausahaan anggaran Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Melakukan pengelolaan kas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;

8. Melakukan penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan


(3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.

c. Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang.perencanaan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

Penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian perencanaan;

2.

Penyusunan usulan program, rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan

5.


kecamatan;

6.

Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau

3. 4. 5.

Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perencanaan; Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; Pelaporan.

Adapun rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; 2.

Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);

3.

Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;

4.

Melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Kecamatan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Kecamatan; Melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Kecamatan;

pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan; 7.

Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Kecamatan dan laporan kedinasan lainnya;

8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan 9.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN (1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan kewenangankewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam


lingkup urusan tata pemerintahan.

(2) Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan; 2. Melakukan

penyiapan

bahan-bahan

perumusan

kebijakan

Camat

dalam

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan;

3. Melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangankewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan;

4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan; 5. Melakukan

penyusunan

konsep

pedoman

dan

petunjuk

teknis

mengenai

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan;

6. Melakukan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kecamatan; 7. Melakukan kegiatan fasilitasi dalam pelaksanaan pembebasan Tanah Milik dan pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan; 8. Melakukan kegiatan fasilitasi dalam peralihan status tanah dari Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


9. Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Tanah Terlantar, Tanah Negara Bebas dan Tanah Timbul yang berada di wilayah kerja Kecamatan;

10. Melakukan penerimaan SPPT Pajak Bumi Bangunan Buku I, SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Buku II, dan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Buku III beserta Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan lainnya dari Perangkat Daerah yang menangani Pajak Bumi Dan Bangunan;

11. Melakukan pendistribusian SPPT Pajak Bumi Bangunan Buku I beserta Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan lainnya kepada KelurahanKelurahan; 12. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kelurahan-kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

13. Melakukan penyiapan bahan penyusunan data monografi Kecamatan; 14. Melakukan penyusunan dan pelaporan data monografi Kecamatan; 15. Melakukan penyiapan bahan penyusunan profil Kecamatan; 16. Melakukan penyusunan profil Kecamatan;

17. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang tata pemerintahan;

18. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; 19. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat

D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum. (2) Uraian tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah : 1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana


Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan; 2. Melakukan

penyiapan

bahan-bahan

perumusan

kebijakan

Camat

dalam

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

3. Melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangankewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Melakukan

penyusunan

konsep

pedoman

dan

petunjuk

teknis

mengenai

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

6. Melakukan pemantauan, pengawasan, analisis dan pembinaan terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban wilayah; 7. Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan penertiban dalam rangka memelihara dan memulihkan suasana ketenteraman dan ketertiban wilayah;

8. Melakukan penertiban terhadap pasar-pasar liar dan para Pedagang Kaki Lima di wilayah kerja Kecamatan; 9. Melakukan penertiban terhadap pemasangan spanduk-spanduk dan papan reklame yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau Keputusan Walikota di wilayah kerja Kecamatan; 10. Melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar atau yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang sah di wilayah kerja Kecamatan; 11. Melakukan pengendalian, pembinaan dan pengaturan lalu lintas pada persimpangan-


persimpangan jalan atau kawasan-kawasan rawan kemacetan di dalam wilayah kerja Kecamatan;

12. Melakukan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan di tingkat Kota Tangerang mengenai lokasi-lokasi yang dapat dijadikan tempat parkir pada bahu jalan-bahu jalan di dalam wilayah kerja Kecamatan;

13. Melakukan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah di tingkat Kota Tangerang urusan perhubungan mengenai pembuatan, pemasangan atau penempatan fasilitas-fasilitas lalu lintas pada jalan-jalan di dalam wilayah kerja Kecamatan;

14. Melakukan penertiban terhadap terminal-terminal bayangan di dalam wilayah kerja Kecamatan;

15. Melakukan pembinaan terhadap para anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

16. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan; 17. Melakukan pembinaan terhadap para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempatkan dalam wilayah kerja Kecamatan; 18. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa di wilayah kerja Kecamatan; 19. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup antar/interumat beragama di wilayah kerja Kecamatan;

20. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan aktifitasaktifitas Organisasi-Organisasi Massa dan Partai-Partai Politik di wilayah kerja Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 21. Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 22. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; 23. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan



(3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

E. SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (1) Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Uraian tugas Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat adalah : 1.

Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;

2.

Melakukan

penyiapan

bahan-bahan

perumusan

kebijakan

Camat

dalam

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; 3.

Melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangankewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

4.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

5.

Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; Melakukan

pendataan,

pembinaan

dan

fasilitasi

pengembangan


6.

potensi

perekonomian masyarakat; 7.

Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan di wilayah kerja Kecamatan;

8.

Melakukan inventarisasi dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian dan peikanan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

9.

Melakukan penghimpunan data mengenai harga barang-barang yang termasuk ke dalam kategori Sembilan Bahan Pokok dari KelurahanKelurahan;

10. Melakukan pengawasan terhadap tingkat ketersediaan dan distribusi barang-barang yang termasuk ke dalam kategori Sembilan Bahan Pokok berdasarkan data-data yang dihimpun dari Kelurahan-Kelurahan dalam rangka mencegah terjadinya kelangkaan atau adanya upaya-upaya penimbunan barang-barang yang termasuk ke dalam kategori Sembilan Bahan Pokok; 10

11. Melakukan pengusulan penertiban dan melaksanakan penertiban bersama-sama dengan Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban terhadap upaya-upaya penimbunan barang-barang yang termasuk ke dalam kategori Sembilan Bahan Pokok berdasarkan petunjuk dan arahan Camat;

12. Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pasarpasar tradisional dan pasar-pasar musiman di wilayah kerja Kecamatan; 13. Melakukan pengusulan penertiban dan melaksanakan penertiban bersama-sama dengan Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban terhadap pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar musiman berdasarkan petunjuk dan arahan Camat; 14. Melakukan pengawasan dan pengendalian

umum terhadap proyekproyek

pembangunan fisik di wilayah kerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik


Negara dan Pemerintah Pusat;

15. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat;

16. Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

17. Melakukan kegiatan inventarisasi terhadap prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman, rumah-rumah yang rusak dan kebutuhan rumah; 18. Melakukan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Tangerang mengenai penataan kampung kumuh di wilayah kerja Kecamatan;

19. Melakukan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Tangerang mengenai penempatan, pembangunan serta pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa di wilayah kerja Kecamatan;

20. Melakukan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Tangerang mengenai pembangunan serta pemeliharaan sarana-sarana di bidang-bidang perniagaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan umum dan sosial budaya di wilayah kerja Kecamatan; 21. Melakukan kegiatan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Tangerang mengenai pembangunan serta pemeliharaan jalan setapak yang berukuran lebar

maksimal 2,5 (dua koma lima) meter dan saluran air atau drainase lokal pada lingkungan perumahan dan permukiman di wilayah kerja Kecamatan; 22. Melakukan kegiatan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Tangerang mengenai pemasangan, pembuatan serta pemeliharaan sarana dan fasilitas penerangan jalan umum dan taman-taman yang ada di wilayah kerja Kecamatan; 23. Melakukan pengoordinasian, pembinaan, pengawasan serta pelaporan langkahlangkah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah


kerja Kecamatan;

24. Melakukan pencegahan terhadap upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan hidup di wilayah kerja Kecamatan; 11

25. Pengkajian dan perumusan konsep kebijakan Camat dalam rangka pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kerja Kecamatan;

26. Melaksanakan kebijakan Camat dalam urusan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

27. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program kesehatan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

28. Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program keluarga berencana di wilayah kerja Kecamatan;

29. Melakukan kegiatan dalam rangka pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Pusat Kesehatan Masyarakat serta lembaga-lembaga milik Pemerintah lainnya yang bergerak dan memiliki keterkaitan tugas dengan Kecamatan di bidang kesehatan yang ada di wilayah kerja Kecamatan; 30. Melakukan pembinaan dan penyuluhan mengenai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan-bahan berbahaya;

31. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang pendidikan; 32. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang-bidang generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita; 33. Melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya; 34. Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan aktifitas-aktifitas Organisasi Sosial


dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang-bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan;

35. Melakukan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi dalam penyaluran bantuan sosial bagi para korban bencana, dan masyarakat miskin;

36. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;

37. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat; dan


(3) Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

F. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan kewenangankewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan. 12 (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Umum adalah :

1.

Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;

2.

Melakukan

penyiapan

bahan-bahan

perumusan

kebijakan

Camat

dalam

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan; 3.

Melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangankewenangan


pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan; 4.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan;

5.

Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan;

6.

Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya;

7.

Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.

Melakukan penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.

Melaksanakan

tugas

pembantuan

yang

berkaitan

dengan

administrasi

kependudukan serta legalisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya; 10. Melakukan penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan pembatalan perizinan sesuai kewenangannya ; 11. Melakukan pengolahan dan pemrosesan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;

12. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris; 13. Melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik; 14. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 15. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum;



(3) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

G. JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis-jenis jabatan fungsional yang berada pada Kecamatan yang meliputi:

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.

(3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.

(5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan.

2.2.

SUMBER DAYA KECAMATAN

2.2.1. Susunan Kepegawaian Kecamatan Ciledug didukung oleh tenaga personalia berjumlah 140 (seratus empat puluh) orang yang tersebar di Kantor Kecamatan Ciledug dan 8 Kantor Kelurahan, terdiri dari 85 (delapan puluh lima) orang PNS, 2 (dua) TKK, dan 53 (lima puluh tiga) THL, komposisi pegawai yang ada Di Kecamatan Ciledug berdasarkan golongan dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:


2.2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status dan Golongan di Kecamatan Ciledug Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAMA JABATAN

Camat Sekretaris Kecamatan Kasubag Umum & Kepegawaian Kasubag Keuangan Kasubag Perencanaan Kasi Pelayanan Umum Kasi Ekbang Kesmas Kasi Tramtib Kasi Tata Pemerintahan Lurah Sekretaris Kelurahan Kasi Tata Pemerintahan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kasi Ekbang Kesmas Jabatan Terisi Fungsional Umum TKK Total Pegawai

STATUS JABATAN

JUMLAH PEGAWAI

ESS.III/a ESS.III/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/a ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b

1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 4 6 43 43 2 88

GOLONGAN / PANGKAT

I 1 -

II 27 -

III 1 1 1 1 1 1 1 5 8 8 4 6 38 15 -

IV 1 1 3 -

2.3. Komposisi

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Ciledug

Tahun 2015 NO 1 2 3

13 14 15 16

4.1.

Camat Sekretaris Kecamatan Kasubag Umum & Kepegawaian Kasubag Keuangan Kasubag Perencanaan Kasi Pelayanan Umum Kasi Ekbang Kesmas Kasi Tramtib Kasi Tata Pemerintahan Lurah Sekretaris Kelurahan Kasi Tata Pemerintahan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kasi Ekbang Kesmas Jabatan Terisi Fungsional Umum TKK Total Pegawai

STATUS JUMLAH JABATAN PEGAWAI

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ESS.III/a ESS.III/b

1 1

SD -

SLTP -

SLTA -

D1 -

D2 -

D3 -

SI -

S2 1 1

S3 -

ESS.IV/b

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/b ESS.IV/a ESS.IV/b ESS.IV/b

1 1 1 1 1 1 8 8 8

-

-

1 1 1 2 2 2

-

-

-

1 1 3 5 6

1 3 1 -

-

ESS.IV/b

4

-

-

-

1

-

-

2

1

-

ESS.IV/b

6 42 43 2 88

1 1 -

1 -

2 12 26 1 -

-

-

-

4 22 15 -

8 -

-


4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA JABATAN

VISI DAN MISI

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh suatu organisasi pada akhir periode perencanaan, dan visi akan dapat menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi pada masa mendatang dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

Seiring dengan upaya untuk mendukung pencapaian Visi Kota Tangerang Tahun 20142018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan maka Kecamatan Ciledug menetapkan Visi Tahun 2014-2018 sebagai berikut: “TERWUJUDNYA KECAMATAN CILEDUG YANG MAJU, DINAMIS DAN SEJAHTERA DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”


Makna yang terkandung dalam Visi Kecamatan Ciledug tersebut adalah sebagai berikut: 

Mengedepankan profesionalisme yang dilandasi oleh tata nilai sosial dan norma akhlak mulia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan yang berorientasi pada pelayanan publik;



Mengedepankan profesionalisme yang dilandasi oleh tata nilai sosial dan norma akhlak mulia dalam pelayanan prima kepada masyarakat.

Visi Kecamatan Ciledug Tahun 2014-2018 tersebut diharapkan memberikan kontribusi aktif dalam

rangka

mendukung

pencapaian

Visi

Kota

Tangerang

Tahun

2014-

2018“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”. 4.1.2. Misi Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan perlu ditetapakan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Kecamatan Ciledug Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciledug Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;

2. Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Pembangunan Kecamatan; 3. Mengoptimalkan Kewenangan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan; 5. Mewujudkan

upaya

Pemberdayaan

Masyarakat,

Kelembagaan

Sosialdan

Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas.


Misi Kecamatan Ciledug Tahun 2014-2018 tersebut diharapkan memberikan kontribusi aktif dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 khususnya pada “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional”.

4.2

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai bentuk upaya penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan ditetapkan tujuan dan sasaran pada setiap misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Ciledug Tahun 2016 yang berpedoman pada tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciledug Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Ciledug dalam penyelenggraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2014-2018; 2. Menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang; 3. Memberikan acuan dalam peengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Ciledug bik tahunan maupun lima tahunan selama periode 2014-2018; 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efeektif, efisien, dan berkelanjutan.

4.1.

STRATEGI Strategi

adalah

langkah-langkah

berisikan

program-program

indikatif

untuk

mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk mencapai tujuan dan sasaran serta merespon permasalahan dan kebutuhan pembangunan. Adapun strategi Kecamatan Ciledug Tahun 2016yang berpedoman pada strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciledug Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: Pencapaian Misi Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya


1.

aparatur yang profesional (Misi 1) akan ditempuh melalui penerapan strategi:  Membangun dan mengembangkan sistem kedisiplinan yang tegas,objektif, dan konsisten  Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

 Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor  Membangun dan mengembangkan sistem pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai 2.

Pencapaian Misi Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Pembangunan (Misi 2) akan ditempuh melalui penerapan strategi

 Membangun dan mengembangkan Konsep tentang penyusunan dokumen PerencanaanPenganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif  Membangun konsep perencanaan partisipatif yang menyeluruh dan terpadu dengan seluruh kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah

3.

Pencapaian Misi Mengoptimalkan Kewenangan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Misi 3) akan ditempuh melalui penerapan strategi ”peningkatan kapasitas dan manajemen pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”.

4.

Pencapaian Misi Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Misi 4) akan ditempuh melalui penerapan strategi “Peningkatan Kesadaran dan Partsipasi Aktif Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban”


5.

Pencapaian Misi Mewujudkan Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Sosial dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas (Misi 5) akan ditempuh melalui penerapan strategi:

 Pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  Peningkatan Partisipasi Pemuda;

 Pencegaan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;  Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;  Pemberdayaan UMKM;

 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur wilayah;  Meningkatkan pengelolaan Terbuka Hijau (RTH);  4.2.

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang telah ditetapkan maka dirumuskan kebijakan.

Adapun kebijakan Kecamatan Ciledug Tahun 2016 yang berpedoman pada

kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciledug Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka penerapan strategi Membangun dan mengembangkan sistem kedisiplinan yang tegas,objektif, dan konsisten, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut: a.

Menyosialisasikan peraturan kepemerintahan daerah secara intensif dan menyeluruh;

b.

Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang lengkap dan memadai

2. Dalam rangka penerapan strategi Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD, maka ditetapkan kebijakan sebagai a.


berikut:

Membangun Sistem/Tata Cara pelaporan kinerja dan keuangan SKPD yang terpadu;

3. Dalam rangka penerapan Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor, maka ditetapkan kebijakan “Menyusun dan menyosialisasikan standar pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)”

4. Dalam rangka penerapan strategi Membangun dan mengembangkan sistem pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai, maka ditetapkan kebijakan “Menyusun dan menyosialisasikan standar pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai”

5. Dalam rangka penerapan strategi Membangun dan mengembangkan Konsep tentang penyusunan dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif, maka ditetapkan kebijakansebagai berikut a.

Menyusun

dokumen

Perencanaan

dan

Penganggaran

secara

teknokratis

(integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif” b.

Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, memvalidasi, mempublikasi, dan mengolah data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Dalam rangka penerapan strategi Membangun konsep perencanaan partisipatif yang menyeluruh dan terpadu dengan seluruh kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah, maka ditetapkan kebijakan “Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang menyeluruh dan terpadu mulai tingkat rembug warga sampai dengan tingkat kota, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah”. 7. Dalam rangka penerapan strategi peningkatan kapasitas dan manajemen pelayanan administrasi

kependudukan

dan

pencatatan

sipil,

maka

ditetapkan

kebijakan


“meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, manajemen (tata kerja), sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”. 8. Dalam rangka penerapan strategi pemantapan proses dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kecamatan, maka ditetapkan kebijakan“meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan pembangunan”.

9. Dalam rangka penerapan strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, maka ditetapkan kebijakan“meningkatkan pembinaan, pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.” 10. Dalam rangka penerapan strategi Pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

maka

ditetapkan

kebijakan“memperkuat

kelembagaan

dan

pencegahan

penyalahgunaan narkoba.”

11. Dalam rangka penerapan strategi Peningkatan Partisipasi Pemuda, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut: a.

Pembinaan kegiatan kepemudaan

b.

Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Olahraga

12. Dalam rangka penerapan strategi Pencegaan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, maka ditetapkan kebijakan“mempersiapkan kebutuhan penduduk korban bencana alam.”

13. Dalam rangka penerapan strategi Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, maka ditetapkan kebijakan“membuat profil kelurahan dan perlombaan kelurahan.” 14. Dalam rangka penerapan strategi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, maka ditetapkan kebijakan“Pembinaan dan menunjang kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial.” 15. Dalam

rangka

penerapan

strategi

Pemberdayaan

UMKM,

maka

ditetapkan

kebijakan“Fasilitasi Promosi Produk UMKM.” 16. Dalam rangka penerapan strategi Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana


infrastruktur wilayah, maka ditetapkan kebijakan“Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah.”

17. Dalam rangka penerapan strategi Meningkatkan pengelolaan Terbuka Hijau (RTH), maka ditetapkan kebijakan“Meningkatkan Pemeliharaan RTH.”

18. Program dan Kegiatan Pokok pada Misi Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Berpijak pada upaya untuk melaksanakan kebijakan pada misi meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur maka ditetapkan programdan kegiatan pokok sebagai berikut: KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

1.1.1.1.1 Menyosialisasikan peraturan kepemerintahan daerah secara intensif dan menyeluruh

1 20 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1 20 05 05 Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Pembinaan Kapasitas Aparatur SKPD 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 14 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW Fasilitasi Penataan Lembaga RT dan RW Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

1.1.1.1.2 Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang lengkap dan memadai 1 20 03

Program Peningkatan Dispilin Aparatur 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 04 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pemutakhiran Data Kepegawaian 08 Pembinaan Mental


1.1.2.1.1 Membangun Sistem/Tata Cara pelaporan kinerja dan keuangan SKPD yang terpadu

1 20 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 03 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 20 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan tenaga jasa pendukung pelaksana teknis administrasi perkantoran Penyediaan jasa pengamanan kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

1.1.3.1.1 Menyusun dan menyosialisasikan standar pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)

01 02 03 06 08 09 18

1 20 01 10 11 12 13 14 15

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Digitalisasi Kearsipan SKPD

1.1.4.1.1 Menyusun dan menyosialisasikan standar pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai 1 20 02

10


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Dipublikasikan melalui Media Massa Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan Akses Internet Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik

05 07 22 24 28 42

29 44

18

08

25.

15

19. Program dan Kegiatan Pokok pada Misi Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, Evaluasi dan Data/Informasi Pembangunan Kecamatan Berpijak pada upaya untuk melaksanakan kebijakan pada misi mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan data/informasi pembangunan kecamatan maka ditetapkan programdan kegiatan pokok sebagai berikut: KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN


2.1.1.1.1 Menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif

1 06 06

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 01. Penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) 02. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) 03. Penyusunan RKA dan RKPA

2.1.1.1.2 Menyusun dokumen Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan Pembangunan Daerah secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif

1 06 06

01. 02.

03 04

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD Penyusunan Penetapan Kinerja Monitoring, Evaluasi, Pengedalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

2.1.1.1.3 Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, memvalidasi, mempublikasi, dan mengolah data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06

Program Pengembangan Data/Informasi 01 Penyusunan Profil Pelayanan SKPD

2.1.2.1.1 Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang menyeluruh dan terpadu mulai tingkat rembug warga sampai dengan tingkat kota, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah 1 06 06

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 06 01. Penyelenggaraan Musrenbang RPKD

20. Program Pokok pada Misi Mengoptimalkan Kewenangan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berpijak pada upaya untuk melaksanakan kebijakan pada misi mengoptimalkan kewenangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Misi 3)adalah meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipilmaka ditetapkan programdan kegiatan pokok sebagai berikut:

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

3.1.1.1.1 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Manajemen (Tata Kerja), Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 10 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan 8 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Penataan Arsip Dokumen Kependudukan

21. Program dan Kegiatan Pokok pada Misi Meninggkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Berpijak pada upaya untuk melaksanakan kebijakan pada misi meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan maka ditetapkan program dan kegiatan pokok sebagai berikut: KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

4.1.1.1.1 Meningkatkan Pembinaan, Pemeliharaan dan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1 19 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 19 16 06 Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

22. Program dan Kegiatan Pokok pada MisiMewujudkan Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Sosial dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas Berpijak pada upaya untuk melaksanakan kebijakan pada misi mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan infrastruktur wilayah yang berkualitasmaka ditetapkan programdan kegiatan pokok sebagai berikut: KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN


5.1.1.1.1 memperkuat kelembagaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba

16

18

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pemberdayaan Kader Posyandu Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba

5.1.1.2.1 pembinaan kegiatan kepemudaan

16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 11 Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepramukaan 18 Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan

20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

5.1.1.2.2 pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Olahraga

5.1.1.3.1 mempersiapkan kebutuhan penduduk korban bencana alam

16

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk ditempat Penampungan Sementara

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penyusunan Buku Profil Kelurahan Perlombaan Kelurahan

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 30 Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ

5.1.1.4.1 membuat profil kelurahan dan perlombaan kelurahan

5.1.1.5.1 Pembinaan dan menunjang kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 34 Kegiatan Penunjang Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 7 Pemeharan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

5.1.2.1.1 Fasilitasi Promosi Produk UMKM 17


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 9 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

5.2.1.1.1 Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 18 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu 18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rehabiliasi/Pemeliharaan Saluran Air/Drainase/Gorong-gorong

5.2.1.2.1 Meningkatkan Pemeliharaan RTH

24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 06 Pemeliharaan RTH

Penutup Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai (SKPD) dan stakeholder.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Recommend Documents