PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah diperlukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah dengan mengadakan parkir ditempat umum,

parkir ditempat khusus dan parkir

insidentil ; b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu mengatur Retribusi Parkir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

2.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

3.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

5.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148) ; 6.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ; 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1987/1988 tanggal 26 Maret 1988 Nomor 4/C).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO Dan WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ; c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ; d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Probolinggo ; e. Pejabat

adalah Pegawai yang diberi tugas karena fungsi dan tugasnya di

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f. Juru Parkir adalah Petugas yang terdaftar pada Pemerintah Daerah untuk melakukan tugas pemungutan retribusi parkir ; g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandier, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ; h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ; i. Parkir adalah keadaaan tidak bergerak atas suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ; j. Tempat Pakir Umum adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir ; k. Tempat Parkir Khusus adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir ;

l. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap dikarenakan suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik dengan mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun fasilitas yang disediakan sendiri ; m. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ; n. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ; o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; p. Retribusi Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; q. Retribusi Parkir Sistem Berlangganan adalah pembayaran retribusi parkir selama 1 (satu) tahun atas penggunaan tempat parkir umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang sistem pemungutannya bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; r. Subyek Retribusi adalah orang pribadi

atau badan yang dapat dikenakan

retribusi daerah ; s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan

yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ; t. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya ; u. Surat Ketetapan Reribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ; v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; w. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah ; x. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Parkir dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di wilayah Daerah.

Pasal 3 Obyek retribusi adalah tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa badan jalan, tempat khusus parkir dan fasilitas umum lainnya ;

Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir untuk menempatkan kendaraannya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi parkir digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan parkir.

BAB V PRINSIP, KOMPONEN DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8 Atas pemberian jasa tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi sebagai berikut :

JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR 1 1. Parkir di tempat umum a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya ; b. Bus, Truk ; c. Truk Gandeng, Tronton, Trailer dan alat besar lainnya ; d. Sepeda Motor ; e. Sepeda. 1 2. Parkir di tempat khusus a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya ;

TARIF

2 Rp. 1000,- sekali parkir Rp. 2000,- sekali parkir Rp. 3000,- sekali parkir Rp. 300,- sekali parkir Rp. 200,- sekali parkir 2 Rp. 1000,- /2 (dua) jam pertama, selanjutnya Rp. 150,-/ setiap 1(satu) jam berikutnya.

b. Bus, Truk ;

Rp. 2500,-/ 2 (dua) jam pertama, selanjutnya Rp. 150,-/ setiap 1(satu) jam berikutnya.

c. Truk Gandeng, Tronton, Trailer dan alat besar lainnya ;

Rp. 3000,-/ 2 (dua) jam Pertama, selanjutnya Rp. 150,-/ setiap1(satu) jam berikutnya.

3. Parkir Insidentil a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya ; b. Bus, Truk ; c. Truk Gandeng, Tronton, Trailer dan alat besar lainnya ; d. Sepeda Motor ; e. Sepeda

Rp. 2000,- sekali parkir Rp. 2500,- sekali parkir Rp. 3500,- sekali parker Rp. 500,- sekali parkir Rp. 300,- sekali parkir

Pasal 9 (1) Guna meningkatkan efektivitas dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penarikan parkir dengan sistem parkir berlangganan ; (2) Besarnya retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Perturan Kepala Daerah ; (3) Sistem penarikan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Kantor SAMSAT bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan atau perpanjangan STNKB ; (4) Teknis pelaksanaan penarikan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ;

(5) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak memenuhi ketentuan sistem parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka terhadapnya berlaku ketentuan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10 Sistem parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku untuk tempat parkir khusus, tempat parkir insidentil dan tempat parkir yang disediakan dan atau dikelola oleh orang pribadi dan atau Badan.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan parkir diberikan.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; (2) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan oleh juru parkir ; (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (4) Hasil pemungutan retribusi parkir merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 15 (1) Juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah petugas yang terdaftar pada Pemerintah Daerah ; (2) Ketentuan mengenai Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB IX A SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 A Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ; (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 18 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

di

bidang

retribusi

daerah

menurut

hukum

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. (3)

Penyidik

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

memberitahukan

dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Reribusi Parkir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Disahkan di Probolinggo pada tanggal 7 April 2005 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, H. M. BUCHORI Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 11 April 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 109 750 LEMBARAN DAERAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

EDY SUTRISNO, SH, M.Si Pembina NIP. 510 061 035