PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jl. Tenis ( Stadion Gajayana ) KotaMalang Tlp. (0341) 351980 Kode Pos 65119
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTAMALANG NOMOR : 188.47/ 33 /35.73.315/2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1. 2.
bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintaan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan Tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Standar Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi : 1. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan 2. Pemberian Rekomendasi dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan 3. Pemakaian sarana dan prasarana Gelanggang Olahraga Gajayana, Gelanggang Olahraga Ken Arok, dan Sarana Olahraga Lainnya 4. Permohonan Keringanan dan atau Pembebasan Retribusi Pemakaian Gelanggang Olahraga Gajayana, Gelanggang Olahraga Ken Arok dan Sarana Olahraga Lainnya 5. Tim Pengelola Pengaduan
KETIGA
:
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang wajib dilaksanakan oleh petugas/aparat dan penerima layanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
KEEMPAT
:
Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Standar Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang ini.
Ditetapkan : di Malang Pada Tanggal : 12 Mei 2015 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1003
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG NOMOR
: 188.47/
33 /35.73.315/2015
TANGGAL
: 12 Mei 2015
A. PENDAHULUAN Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Jadi Pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Agar Standar Pelayanan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, maka dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip : 1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau. 3. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan mayarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan. 5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan. 6. Transparansi. Harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat. 7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. B. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.32/2004) telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan.
Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
adalah
membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik, baik dalam aspek pembangunan ekonomi sosial maupun politik. Dalam program pembangunan nasional sangat penting kiranya memperhatikan adanya pegembangan sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat yang ada agar dapat memberikan manfaat, guna pencapaian tujuan tersebut. Paradigma pemerintah daerah saat ini yang ditandai dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran pemerintah dan peningkatan kualitas daerah. Dalam hal pemberdayaan masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah kemudian mempunyai peran dalam memaksimalkan proses peningkatan kualitas pemuda dan olah raga pada kususnya
yang diharapkan nantinya mampu mengarahkan potensi kepemudaan dan
keolahragaan dalam tahap perkembangan yang signifikan. Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 disebutkan bahwa “Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dijelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dijelaskan bahwa diundangkannya Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Disamping memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta
aktivitas kepemudaan. Dan Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan. Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik di bidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi kegiatan Pemberdayaan Pemuda, Pembinaan Olahraga serta Penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Untuk mewujudlkan kegiatan tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut : 1. VISI : ” Terwujudnya pelayanan pembinaan kepemudaan dan olahraga yang berkualitas ” 2. MISI : “ Meningkatkan pelayanan pembinaan kepemudaan dan olahraga yang intensif, produktif dan inovatif “ Pada misi tersebut yang dimaksud dengan : • Pemuda
: pemuda dalam ruang lingkup binaan Dispora adalah pemuda yang berusia 16 s/d 30 tahun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2009
• yang dalam setiap usahanya selalu berorientasi pada keberhasilan dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapai segala situasi dalam aspek kehidupan. • Produktif
: sumber daya manusia (Pemuda) proaktif melakukan kegiatan yang bermanfaat dan mempunyai nilai guna dan hasil guna baik dari sisi ekonomis maupun sosial kemasyarakatan.
• Inovatif
: sumber daya manusia (Pemuda) yang mampu berkreasi dan bisa membaca peluang pangsa pasar atau yang digemari oleh masyarakat sehingga segala yang dirancang dan dibuat mendapat respon positif dari berbagai kalangan.
• Olahraga
: olahraga dalam ruang lingkup binaan Dispora adalah olahraga rekreasi dan olahraga prestasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005
• Intensif
: pembinaan olahraga yang berkesinambungan dimulai dari pembibitan atlet usia dini pada tingkat sekolah dasar/madrasah sampai dengan pembinaan atlet pelajar
Pelaksanaan visi dan misi tersebut bertujuan pada pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga, sehingga diharapkan akan bermuara pada terbangunnya Pemuda yang berkualitas dan olahraga yang berprestasi dalam rangka mewujudkan visi Kota Malang sebagai Kota Bermartabat
3. RUANG LINGKUP TUGAS Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi : a.
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan olahraga;
b.
Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepemudaan dan olahraga;
c.
Pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pemuda dan lembaga serta kerjasama kepemudaan;
d.
Pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga prestasi dan rekreasi;
e.
Pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
f.
Pelaksanaan kegiatan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
g.
Pemberian pertimbangan teknis perijinan dibidang kepemudaan dan olahraga;
h.
Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangannya;
i.
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.
Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
k.
Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
l.
Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
m. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; n.
Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
o.
Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,
kepustakaan dan kearsipan; p.
Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)
q.
Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
r.
Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
s.
Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
t.
Penyampaian data hasil pembangunan dan informsi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
u.
Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
v.
Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional.
w. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan x.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
4. KEBIJAKAN PEMBINAAN DIBIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.1
Kebijakan Pembinaan di bidang Kepemudaan Sebagai kota pelajar, kota pariwisata, dan kota yang berhawa sejuk,Kota Malang menjadi daerah yang sangat dinamis, multikultural, kompleks dan menjadi hunian yang nyaman bagi semua orang dengan segala perbedaan latarbelakang dan karakteristiknya. Beragam gesekan dan permasalahan dalam relasi interpersonal atau relasi sosial adalah segala hal yang mungkin terjadi. Terutama dalam era globalisasi sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dibarengi dengan kesadaran
dan
tanggungjawab
sosial
kemasyarakatan,
akan
menimbulkan
permasalahan dan bahkan kejahatan intelektual. Belum lagi, dengan serbuan informasi serta masifnya pengadopsian nilai-nilai dan budaya Barat dengan tanpa mengindahkan pijakan nilai dan identitas diri, menimbulkan krisis identitas yang berbanding lurus dengan usaha pemberdayaan diri kepada lingkungan atau komunitas masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan di bidang Kepemudaan ada enam dimensi yang menjadi syarat dari berhasilnya proses pemberdayaan pemuda: • Lingkungan yang ramah dan aman • Keterlibatan dan komitmen • Distribusi kuasa yang adil (tidak membeda-bedakan) • Keterlibatan terhadap refleksi kritis dalam proses interpersonal dan sosial politik • Keterlibatan secara sosial politik untuk melakukan perubahan,dan • Terintegrasi dalam pemberdayaan di level individual dan masyarakat Dalam
rangka
melaksanakan
tugas
mengimplementasikan enam dimensi sebagai
pokok
dan
fungsinya
serta
syarat dari keberhasilan proses
pemberdayaan pemuda, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang memiliki program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Pemuda antara lain sebagai berikut: 4.1.1 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan 4.1.2 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda : 4.1.2.1 Peningkatan Kapasitas Pelaku Home Industri Olahraga melalui Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
4.1.2.2 Sosialisasi HAKI bagi Wirausaha Muda 4.1.2.3 Pelatihan Menjahit dan Bordir 4.1.3 Pembinaan Jiwa Kepemimpinan bagi Pemuda 4.1.3.1 Seleksi Paskibra 4.1.3.2 Seleksi Pemuda Pelopor 4.1.3.3 Bakti Pemuda Antar Propinsi 4.1.3.4 Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda 4.1.4 Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 4.2
KEBIJAKAN PEMBINAAN DI BIDANG OLAHRAGA Berjuang untuk mencapai kemajuan olahraga harus dapat terus digelorakan di atas prinsip dan nilai spirit karakter dan martabat olahraga. Spirit dalam meraih prestasi terbaik tidak boleh redup apalagi padam, harus senantiasa menggelora sehingga mampu mendorong dan mengantar bangsa Indonesia ke gelanggang olahraga internasional. Kegiatan ini patut diapresiasi karena memberikan solusi dan jawaban rencana secara tepat melalui berbagai pemikiran yang cerdas yang kemudian dituangkan dalan program pembinaan dan pengembangan olahraga. “Kita menyadari prestasi tidak datang tiba-tiba, prestasi akan lahir dari proses waktu yang panjang, disiplin dan kerja keras serta komitmen dan konsistensi setiap program pembinaan pelatihan dan kompetensi, dalam rangka koordinasi pembinaan olahraga yang berkesinambungan dan berjenjang dari tingkat kota, provinsi, hingga pusat. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang memiliki program dan kegiatan di bidang Pembinaan Olahraga antara lain sebagai berikut : 4.2.2 Pengiriman atlet POR SD 4.2.3 Seleksi atlet POR SD 4.2.4 Pemusatan Latihan atlet POR SD 4.2.5 Lomba Bola Volly Antar Pelajar 4.2.6 Lomba Olahraga Tradisional 4.2.7 Lomba Olahraga bagi Penyandang Cacad
4.3 SARANA DAN PRASARANA PADA MASING-MASING UPT 4.3.1 UPT GOR Ken Arok, meliputi : • 1 Lapangan Sepak Bola Luar • 1 Lapangan Bola Basket luar
• 1 Lapangan Bola Volley luar • 3 Lapangan Bola Volley indoor • 1 Lapangan Bola Basket indoor • 4 Lapangan Bulutangkis indoor 4.3.2 UPT GOR Gajayana, meliputi : • 1 Lapangan Sepak Bola Stadion dalam • Lintasan Atletik Stadion Dalam • 1 Lapangan Sepak Bola luar • 5 Lapangan Tennis Terbuka • 1 Lapangan Bola Basket luar • 1 Lapangan Bola Volley luar • Kolam Renang Internasional indoor 4.3.3 UPT Sarana Olahraga Lainnya, meliputi : • 3 Lapangan Tennis terbuka di Jl. Surabaya • Lapangan Kedungkandang • Lintasan Balap Sepeda Velodrome Sawojajar • Lapangan Taman Gayam • Lapangan Jl. Shampo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diatur biaya retribusi untuk pemakaian sarana dan prasarana olahraga pada masingmasing UPT berikut permohonan keringanan retibusi
STANDAR PELAYANAN : I. FASILITASI KEGIATAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 1 2 3 4
Jenis Pelayanan Dasar Hukum Persyaratan Prosedur
: : : :
5 6 7 8
Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pengelolaan Pengaduan
: : : :
1 2 3 4
Jenis Pelayanan Dasar Hukum Persyaratan Prosedur
: : : :
5 6 7 8
Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pengelolaan Pengaduan
: : : :
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2015 Proporsal Kegiatan dari Kelompok Pemuda/OKP a. Pemohon (Kelompok Pemuda/OKP) mengajukan Proporsal kegiatan Kepemudaan/Keolahragaan yang sekaligus berisi permohonan bantuan/ hadiah kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang b. Kepala Dinas mendisposisi Proporsal kepada Sekretaris (telaah staf) c. Sekretaris mendisposisi ke Kabid Pemberdayaan Pemuda untuk membuat telaah staf d. Berdasarkan telaah staf, maka : bila disetujui pemohon akan dipanggil untuk menerima bantuan • bila tidak disetujui ada surat jawaban resmi dari Dinas 5 hari kerja Tidak dipungut biaya Piala Dispora/bantuan uang harian a. Datang langsung ke Sekretariat Dispora, menemui : • Kabid Pemberdayaan Pemuda: WIDAYATI, S.Sos.,MM. b. Kirim surat ke alamat : • Dispora : Jl. Tenes Kompleks Stadion Gajayana c. Lewat Telpon dengan nomor Telpon: • (0341) 324372 d. Kirim email ke alamat :
[email protected]
Pemberian Rekomendasi Kegiatan Kepemudaan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2015 Surat Permohonan dilampiri dengan Surat Panggilan Peserta a. Pemohon (Kelompok Pemuda/OKP) mengajukan Proporsal kegiatan Kepemudaan/Keolahragaan yang sekaligus berisi permohonan bantuan/ hadiah kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang b. Kepala Dinas mendisposisi Proporsal kepada Sekretaris (telaah staf) c. Sekretaris mendisposisi Kasubag Umum untuk membuat telaah staf d. Berdasarkan telaah staf, maka : bila disetujui pemohon akan dipanggil untuk menerima bantuan • bila tidak disetujui ada surat jawaban resmi dari Dinas 4 hari kerja Tidak dipungut biaya Surat Rekomendasi a. Datang langsung ke Sekretariat Dispora, menemui : • Kabid Pemberdayaan Pemuda: WIDAYATI, S.Sos.,MM. b. Kirim surat ke alamat : • Dispora : Jl. Tenes Kompleks Stadion Gajayana c. Lewat Telpon dengan nomor Telpon: • (0341) 324372 d. Kirim email ke alamat :
[email protected]
II. PEMAKAIAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1
Jenis Pelayanan
:
2 3
Dasar Hukum Persyaratan
: :
4
Prosedur
:
5 6
Waktu Pelayanan Biaya/Tarif
: :
7
Produk
:
8
Pengelolaan Pengaduan
:
a. Pemakaian sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana b. Pemakaian sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok c. Pemakaian sarana dan prasarana olahraga Sarana Olahraga Lainnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha a. Surat Permohonan yang dilengkapi dengan identitas pemohon b. Mengisi formulir Surat Pernyataan kesanggupan untuk membayar retribusi satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan (H-1) c. Membuat Surat Pernyataan kesanggupan memperbaiki ataupun mengganti kerusakan fasilitas yang diakibatkan pelaksanaan kegiatan tersebut d. Apabila kegiatan diselenggarakan oleh Event Organizer (EO) atau Panitia Pelaksana, maka harus dilengkapi dengan Surat Penunjukkan sebagai Penyelenggara Kegiatan a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan (rangkap 2) dilengkapi berkas persyaratan b. Surat Permohonan dan berkas kelengkapan disampaikan ke Dispora, tembusan disampaikan kepada UPT Stadion Gajayana c. Kepala Dinas mendisposisi kepada Ka UPT (telaah staf) d. Ka UPT membuat telaah staf kepada Kepala Dinas e. Berdasarkan telaah staf, maka : bila disetujui terbit Surat Ijin Penggunaan Fasilitas Tempat Olahraga bila tidak disetujui ada surat jawaban resmi dari Dinas 4 hari kerja Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha a. Surat Ijin Penggunaan Fasilitas Tempat Olahraga b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) a. Datang langsung ke masing-masing UPT dan menemui : • UPT GOR Gajayana : EDI WIDODO, SE. • UPT GOR Ken Arok : SOLIKIN, SE. • UPT Sarana Olahraga Lainnya : ISMED HERNOWO b. Kirim surat ke alamat : • UPT GOR Gajayana : Jl. Tangkuban Perahu Malang • UPT GOR Ken Arok : Jl. Mayjen Sungkono Malang • UPT Sarana Olahraga Lainnya : Jl. Surabaya No. 3A Malang c. Lewat Telpon dengan nomor Telpon: • UPT GOR Gajayana : (0341) 351980 • UPT GOR Ken Arok : (0341) 753075 • UPT Sarana Olahraga Lainnya : (0341) 559413 di.Kirim email ke alamat :
[email protected]
III. PERMOHONAN KERINGANAN 1 2 3
Jenis Pelayanan Dasar Hukum Persyaratan
: : :
4
Prosedur
:
5 6 7
Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk
: : :
8
Pengelolaan Pengaduan
:
Permohonan Keringanan Retribusi Pemakaian Tempat Olahraga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha a. Mengajukan Surat Permohonan Keringanan Retribusi Kepada Walikota Malang tembusan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. b. Permohonan Surat Keringanan diajukan minimal satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan. a. Walikota Malang mendisposisi Surat Permohonan Keringanan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. b. Berdasarkan disposisi Walikota Malang, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyampaikan telaah staf kepada Walikota Malang c. Walikota meyetujui atau tidak menyetujui. 30 hari kerja Sesuai disposisi Walikota Malang a. Surat Ijin Penggunaan Fasilitas Tempat Olahraga b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) a. Datang langsung ke UPT masing-masing dan menemui : • UPT GOR Gajayana : EDI WIDODO, SE. • UPT GOR Ken Arok : SOLIKIN, SE. • UPT Sarana Olahraga Lainnya : ISMED HERNOWO b. Kirim surat ke alamat : • UPT GOR Gajayana : Jl. Tangkuban Perahu Malang • UPT GOR Ken Arok : Jl. Mayjen Sasono Malang • UPT Sarana Olahraga Lainnya : Jl. Surabaya No. 3A Malang c. Lewat Telepon dengan nomor Telpon: • UPT GOR Gajayana : (0341) 351980 • UPT GOR Ken Arok : (0341) 753075 • UPT Sarana Olahraga Lainnya : (0341) 559413 d. Kirim email ke alamat :
[email protected]
MAKLUMAT PELAYANAN : “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
