PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG KERJA SAMA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG KERJA SAMA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dalam hal tugas pembantuan serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu mengatur tentang Kerja sama Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja sama Desa;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NOmor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor Tahun 2003 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

www.djpp.depkumham.go.id

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, Seri D); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata KErja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 04, Seri D); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTanah Bumbu Nomor 05, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA BAB KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Desa atau yang disebut dengfan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dusun adalah bagian dari wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa 7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 10. Lembaga kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.


11.

12. 13.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunanan pemerintahan desa nyang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggara Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. BAB II PEMBENTUKAN DESA Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 3 Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus memenuhi syarat : a. jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK; b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; c. wilayah kerja memiliki jaringan mperhubungan atau komunikasi antar dusun; d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat ; e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia ; f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah ; dan g. sarana desa dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur. Bagian Ketiga Tatacara Pembentukan Desa Pasal 4 (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adapt istiadat dan kondisi social budaya masyarakat setempat. (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5(lima) tahun. Pasal 5 Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah : a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa ; b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa; c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa; d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai BErita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana Wilayah Administrasi Desa yang akan dibentuk ; e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati Menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati; f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ;


g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan p-emerintah desa, BPD, dan unsure masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat bata-batas wilayah desa yang akan dibentuk ; Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsure masyarakat desa kepada DPRD dalm forum rapat Parupurna DPRD ; DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsure masyarakat desa; Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa yang telah disetujui b ersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ; Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ; Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sedbagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ; dan dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf I, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah. Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 BAB III PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA Pasal 7 (1) (2)

(3) (4) (5)

Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus : Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pad ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama BPD dan Kepala Desa yang bersangkutan. Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Hasil Penggabungan atau Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB IV PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN Bagian Kesatu Tujuan Perubahan Pasal 8

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan palayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan perberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat


Bagian Kedua Tatacara Perubahan Pasal 9 (1) (2)

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD denganb memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih. Bagian Ketiga Syarat Perubahan Pasal 10

Perubahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. Luas wilayah tidak berubah; b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 4000 KK; c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan ; d. Potensin ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian ; e. Kondisi social masyarakat berupa keanekaragaman penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri ; dan f. Meningkatkan volume pelayanan. Bagian Keempat Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Pasal 11 Mekanisme pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut : a. Adanya prakarsa dan kesepakatran masyarakat untuk merubah status Desa; b. Masyarakat mengajukan usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa; c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk mermbahas sul masyarakattentrang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD; d. Kepalaq Desa mengajukan usul Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan,yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ; e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten Bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan berubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati; f. Bila Rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Status Desa menjadi KElurahan kepada DPRD dalm forum rapat Paripurna DPRD ; h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsure masyarakat Desa ; i. Rancangan Peraturan Daerah tentangf Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ; j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ; k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 hari(tiga piluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ; dan


l.

Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan DAerah tentang Perubahan Status Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah. Pasal 12

(1) (2)

(3) (4)

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten yang bersangkutan. Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Bupati atas usul Camat. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai syarat meliputi : a. pangkat/golongan menimal Penata (IIIc) ; b. masa kerja mainimal 10 (sepuluh) tahun ; c. mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial masyarakata setempat. BAB V TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN DESA Pasal 13

(1) (2)

Berubahnya Status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setem[pat. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 14

Pembiayaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 (1)

(2)

Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Camat. Pembinaan danPengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dipertimbangkan menjadi perangkat Kelurahan dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT). BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 18 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 23 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 26 Januari 2007 BUPATI TANAH BUMBU, ttd H. ZAIRULLAH AZHAR Diundangkan di Batulicin pada tanggal 29 Januari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2007 NOMOR 28


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN I. UMUM Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur tentangf Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan merupakan kran berdemokrasi berbangsa dan bernegara yang memiliki makna bahwa pemyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat 7yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintrah Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (2) Yang dimaksud penduduk desa yang mempunyai hak pilih adalah penduduk desayang berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta sudah berusia 17 (tujuh belas ) tahun sudah menikah Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas


Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Pegawai Desa yang diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kelurahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2007 NOMOR 10.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG KERJA SAMA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents