PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 36 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang ......
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA
DINAS
SOSIAL,
TENAGA
KERJA
DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang sebagai Daerah Otonom. 2. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
-4-
5. Bupati adalah Bupati Sampang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 8. Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pasal 2
(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan tugas pembantuan, serta melakukan tugas konsultatif serta koordinatif dibidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi.
Pasal 4 .....
-5-
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, perijinan dan rekomendasi serta pembinaan penyelenggaraan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi; b. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi; c. pengelolaan administrasi Umum, sistem informasi Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan serta tugastugas hubungan masyarakat; d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi; e. pengelolaan dan pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); f. pemberian fasilitasi program Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pasal 5
(1) Susunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Sosial; d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; e. Bidang Hubungan Industrial; f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian Sekretariat dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
-6-
Bagian Pertama Sekretariat
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, sumber daya manusia, keuangan program dan perencanaan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas.
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan urusan rumah tangga dinas; b. penyelenggaraan pemeliharaan bangunan-bangunan perkantoran; c. pelaksanaan administrasi, kepegawaian, tenaga administrasi pendidikan; d. penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian barang-barang inventaris dinas dan peralatan lainnya; e. pengurusan pemeliharaan, perbaikan peralatan dan kebutuhan barang serta penghapusan barang-barang dinas; f. pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan dinas; g. pemberian persetujuan usulan pembayaran keuangan yang telah diajukan Pelaksana Kegiatan dengan cara memberikan persetujuan guna mengendalikan penerimaan dan pengeluaran; h. pelaksanaan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
Pasal 8
Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum;
-7-
b. Sub. Bagian Keuangan; c. Sub. Bagian Program dan Perencanaan.
Pasal 9
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan administrasi naskah Dinas; b. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat; c. menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan; d. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara, dan kunjungan kerja untuk kelancaran tugas; e. melakukan pengelolaan kepegawaian bagi tenaga administrasi; f. menyiapkan bahan dalam rangka melakukan upaya meningkatkan disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai serta rencana pengembangan karier bagi pegawai administrasi; g. melakukan pendataan, menginventarisir dan mengalisis data kepegawaian bagi tenaga administrasi; h. mengumpulkan bahan dalam rangka pengawasan disiplin pegawai bagi tenaga administrasi; i. menyiapkan bahan dalam rangka memproses kedudukan hukum pegawai bagi tenaga administrasi; j. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, pendistribusian barang-barang inventaris dan administrasi kantor, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai; b. menyetujui usulan pembayaran keuangan yang telah diajukan Pelaksana Kegiatan dengan cara memberikan persetujuan guna mengendalikan penerimaan dan pengeluaran; c. melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
-8-
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11
Sub.Bagian Program mempunyai tugas : a. mengadakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Urusan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; b. menyusun rencana program pembangunan Urusan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; c. menyusun rencana monitoring dan evaluasi, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan program Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; d. mengumpulkan dan mengolah data sebagai dasar penyusunan rencana, penelitian dan pengembangan program serta pengendalian pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; e. menganalisis dan memanfaatkan data Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; f. mengadakan koordinasi dalam rangka pendataan pembangunan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Sosial
Pasal 12
Bidang Sosial mempunyai tugas penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan yang meliputi rehabilitasi dan pelayanan sosial, pemberdayaan kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan bantuan sosial dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Pasal 13 .....
-9-
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Bidang
Sosial
mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis, pembinaan dibidang kesejahteraan Sosial, yang meliputi kebijaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan dibidang Kesejahteraan Sosial; b. pelaksanaan kebijaksanaan dibidang kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan dibidang pelayanan Sosial dan Organisasi Sosial (Orsos); c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan sarana dan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; d. pemprosesan, pelaksanaan dan pemberian bantuan sarana ibadah/lembaga keagamaan lainnya serta penyelenggaraan Hari-hari besar Nasional/Hari-hari besar keagamaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 14
Bidang Sosial membawahi : a. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; b. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial; c. Seksi Sistem Informasi dan Jaminan Sosial.
Pasal 15
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas : a. melakukan program penanggulangan dan bantuan korban bencana alam; b. melakukan program pembinaan dan pengawasan organisasi sosial masyarakat dan sumbangan sosial; c. melakukan program pengentasan kemiskinan; d. penanganan masalah sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; e. penanganan lingkungan pondok sosial dan daerah kumuh; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
- 10 -
Pasal 16
Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : a. melakukan program peningkatan partisipasi sosial masyarakat dan pembinaan kesejahteraan sosial; b. melakukan program pembinaan pemuda; c. mengkoordinasikan dan memantau pemberian rekomendasi terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan pertunjukan-pertunjukan, undian pasar malam dan lainlain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. memproses pelaksanaan pemberian bantuan kepada sarana ibadah, lembaga pendidikan non formal dan penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional dan keagamaan; e. merumuskan petunjuk pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 17
Seksi Sistem Informasi dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dan pelaporan lingkup bidang sosial melalui media elektronik dan cetak; b. mengkoordinasikan dan memantau pemberian jaminan sosial bagi masyarakat; c. melakukan program pembinaan dan pengawasan kepada penerima jaminan sosial; d. melakukan inventarisasi program jaminan sosial; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 18
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas dibidang penyusunan program dan petunjuk teknis bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pasal 19 .....
- 11 -
Pasal 19
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis dan program tenaga kerja dan transmigrasi; b. pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis, Sosialisasi, pembinaan, Penempatan dan perluasan Tenaga Kerja, Pelatihan dan produktifitas Tenaga Kerja, meliputi pembinaan, pemberian bimbingan dibidang Pembinaan, Penempatan, dan Perluasan Tenaga Kerja; c. pelaksanaan kebijaksanaan teknis tenaga kerja pembinaan, pengurusan, penyaluran Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, memberikan bimbingan dan pembinaan pelatihan, prokdutifitas tenaga kerja; d. pengumpulan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis, Sosialisasi, pembinaan transmigrasi yang meliputi kebijaksanaan pembinaan transmigrasi; e. melaksanakan kebijaksanaan teknis transmigrasi, pembinaan, pemberian bimbingan, mengurus, menyiapkan, memfasilitasi dan pengerahan Transmigrasi, urusan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, menyusun rencana program pemindahan calon; f. pelaksanaan kebijakan teknis transmigrasi penyiapan, pengerahan, Pendaftaran, Seleksi, Pelatihan dan fasilitasi Perpindahan Transmigrasi; g. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan sarana dan pertimbangan untuk meningkatkan Tenaga Kerja dan transmigrasi; h. pemrosesan, pelaksanaan pemberian bantuan sarana Tenaga Kerja; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 20
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi : a. Seksi Penempatan dan perluasan Tenaga Kerja; b. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja; c. Seksi Transmigrasi.
Pasal 21 .....
- 12 -
Pasal 21
Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program seksi penempatan dan perluasan tenaga kerja; b. melaksanakan bimbingan dan pengarahan kepada pencari kerja; c. melaksanakan bimbingan dan analisis jabatan di perusahaan swasta dan lainnya; d. melaksanakan bimbingan AKL, AKAT dan AKAN; e. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan perusahaan jasa tenaga kerja dalam rangka pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri; f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan bursa kerja; g. memberian dan menerbitkan rekomendasi pengguna tenaga kerja asing; h. membina dan menempatkan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat; i. melaksanakan bimbingan terhadap tenaga kerja mandiri; j. melaksanakan pembinaan, pengembangan, perluasan dan kesempatan terhadap tenaga kerja mandiri; k. melaksanakan pembinaan, pengembangan, perluasan dan kesempatan kerja melalui perluasan tenaga kerja dan pengembangan teknologi tepat guna; l. melakukan pelayanan AK 1/kartu kuning bagi pencari kerja; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai bidang tugasnya.
Pasal 22
Seksi Pembinaan dan pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. menyusun dan merencanakan program seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja; b. melaksanakan pembinaan terhadap latihan kursus yang dilakukan oleh lembaga swasta, pemerintah dan perusahaan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan yang dilakukan BLK maupun MTU dalam hal pendaftaran dan seleksi pemanggilan peserta; d. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga latihan swasta; e. melaksanakan standarisasi dan melaksanakan tes kualifikasi dan penyajian lembaga latihan; f. melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan latihan; g. melakukan .....
- 13 -
g. melakukan pemasaran dan menyalurkan lulusan BLK ke perusahaan dan organisasi lainnya; h. menginventarisasi kelembagaan pelatihan dan prokdutifitas yang mencakup jumlah kualifikasi lokasi, dan fasilitas pelatihan; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai bidang tugasnya.
Pasal 23
Seksi Transmigrasi mempunyai tugas : a. mengumpulkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis, sosialisasi dan pembinaan trasnmigrasi; b. melaksanakan kebijaksanaan teknis transmigrasi, pembinaan, bimbingan, menyiapkan, memfasilitasi dan mengerahkan transmigrasi; c. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, menyusun rencana program pemindahan calon transmigrasi; d. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan saran dan pertimbangan untuk meningkatkan transmigrasi; e. memproses, melaksanakan pemberian bantuan sarana transmigrasi, pelayanan dan kerjasama; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Hubungan Industrial
Pasal 24
Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas dibidang penyusunan program dan petunjuk teknis Hubungan Industrial, Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pengawasan aparatur Tenaga Kerja dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Pasal 25 .....
- 14 -
Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis, Sosialisasi, pembinaan, yang meliputi kebijaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan dibidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pengawasan Aparatur Tenaga Kerja; b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang hubungan industrial, pembinaan, pemberian bimbingan, mengurus hubungan industrial, memfasilitasi dan membantu yang berkaitan dengan hak pekerja kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan kepada perusahan-perusahaan; c. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan sarana dan pertimbangan untuk meningkatkan Hubungan Industrial; d. pemprosesan dan pelaksanaan pemberian bantuan sarana Hubungan Industrial; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Bidang Hubungan Industrial membawahi : a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial; b. Seksi Kesejahteraan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; c. Seksi Pengawasan Aparatur Tenaga Kerja;
Pasal 27
Seksi Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai tugas : a. membuat rencana dan program kerja seksi Hubungan Industrial; b. melaksanakan pembinaan tehadap organisasi pekerja dan pengusaha; c. melaksanakan pembentukan dan pembinaan organisasi karyawan; d. melaksanakan dan pelaporan pendidikan Hubungan Industrial; e. melaksanakan pembinaan dan pembentukan tenaga kerja sama bipartit dan tri partit; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 28 .....
- 15 -
Pasal 28
Seksi Kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas : a. melakukan penyelesaan perselisihan industrial; b. melakukan pembinaan terhadap pembuatan peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja sama; c. melakukan pembinaan dibidang pengupahan; d. melakukan pembinaan dibidang jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja; e. menyusun dan mengusulkan penetapan upah minimum Kabupaten kepada Gubernur; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 29
Seksi Pengawasan Aparatur dan Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke perusahaan-perusahaan; b. melaksanakan pengawasan norma kerja ditingkat perusahaan; c. melaksanakan penanganan kasus/penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan; d. melaksanakan pencatatan organisasi pengusaha dan pekerja; e. melaksanakan verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh; f. menerbitkan izin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikanKepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 30
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana dinas menyelenggarakan fungsi tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Unit .....
- 16 -
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja tahunan UPTD Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. menjelaskan prosedur kerja (Protap) pada setiap Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. memberikan pelayanan Teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya. (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibantu seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 32
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap keompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV .....
- 17 -
BAB IV TATA KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pasal 33
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam lintas sektoral.
Pasal 34
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sabagai bahan tindak lanjut.
Pasal 35
(1) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 36
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB V …..
- 18 -
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan ini , maka : a. Keputusan Bupati Sampang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang; dan b. Keputusan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 39
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 20 Oktober 2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
NOER TJAHJA
- 19 4.
5. 6. 7.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya; Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 20 Oktober 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 36
