PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG (POKJA SANITASI 2010) 1.1 LATAR BELAKANG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG (POKJA SANITASI 2010)

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Namun demikian konsepsi dimaksud sering terabaikan sejalan dengan dinamika kependudukan, baik yang menyangkut pertumbuhan/pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Bertambah dan berkembangnya jumlah penduduk disamping merupakan modal dalam penyiapan tenaga kerja pembangunan juga membawa konsekuensi pada penyediaan kebutuhan pangan, sandang maupun papan serta sarana prasarana publik lainnya. Tanpa disadari bahwa bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyiapan sarana prasarana publik telah berakibat terhadap menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Munculnya kawasan permukiman kumuh dengan tingkat layanan sanitasi yang rendah, baik yang menyangkut air limbah, persampahan maupun drainase. Kondisi ini sering menjadi faktor penyebab terhadap rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, bahkan tidak jarang menjadi sumber wabah penyakit. Rendahnya kualitas layanan sanitasi ini juga terjadi tidak terlepas dari belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dalam penanganan sanitasi dan masih bersifat parsial, dalam artian belum terkoordinasi secara mantap. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain. Masih banyak dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan layanan air bersih masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG 2010 - 2014

I-1


institusi yang berbeda-beda, yang terkadang dapat membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Disamping

itu

mengacu

pada

komitmen

pemerintah

terhadap

sasaran

pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDG’s) yang mencakup delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan dalam pembangunan ke depan, baik dalam skala nasional maupun daerah. Sasaran pembangunan milenium (MDG’s) mencakup 8 (delapan) aspek yaitu : 1) Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, target untuk tahun 2015 mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpengasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan; 2) Pemerataan pendidikan dasar, target untuk tahun 2015 memastikan bahwa setiap anak, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar; 3) Mendukung adanya persamaan jender dan pemberdayaan perempuan, target untuk tahun 2015 mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015; 4) Mengurangi tingkat kematian anak, target untuk tahun 2015 mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 (lima) tahun; 5) Meningkatkan kesehatan ibu, target untuk tahun 2015 mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan; 6) Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, target untuk tahun 2015 menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya; 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup, target untuk tahun 2015 : -

mengintegrasikan

prinsip-prinsip

pembangunan

yang

berkelanjutan

dalam kebijakan dan program setiap negara serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan; -

mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat;

-

pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.

8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, target salah satunya


I-2


membantu kebutuhan-kebtuhan khususnya negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil dalam pembebasan tarif dan kuota ekspor, meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar, pembatalan hutang bilateral resmi dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan. Mencermati kondisi lingkungan termasuk rendahnya kualitas layanan sanitasi dan pencapaian sasaran MDG’s yang terkait dengan sanitasi, maka pemerintah belakangan ini telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini sesuai dengan target kesepuluh dalam MDG’s (Millennium Development

Goals) terkait dengan sanitasi yaitu : ”Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada Tahun 2015”. Sedangkan secara nasional, pentingnya peningkatan kualitas sanitasi di Indonesia juga telah menjadi target pencapaian bidang sanitasi nasional yang tercantum dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014, dimana diuraikan sebagai berikut : •

Target air minum perpipaan dan non perpipaan sebesar 54,08% (tahun 2010) dan 70% (tahun 2014)

•

Target akses air limbah off site dan on site sebesar 75% (tahun 2010) dan 100% (tahun 2014)

•

Target Akses sampah terangkut di perkotaan sebesar 44,6% (tahun 2010) dan 80% (tahun 2014)

•

Target menurunnya luas genangan hingga 22.500 ha di 100 kawasan strategis Komitmen Kabupaten Buleleng terhadap penanganan masalah sanitasi juga

tercermin dari kebijakan dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJM Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2007 – 2012 dimana telah dipaparkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng yang terkait dengan bidang sanitasi dalam Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu : ”Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang diimbangi dengan pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang secara langsung mendorong peningkatan

perekonomian

rakyat”

dengan

beberapa

program

pembangunan

diantaranya: •

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

•

Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan


I-3


•

Program Peningkatan pelayanan kebersihan, persampahan, air kotor, dan tinja. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan

kualitas

lingkungan

hidup

perlu

menerapkan

prinsip-prinsip

pembangunan

yang

berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, disamping itu juga diperlukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan ini terutama diarahkan pada generasi muda, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan perduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari buruknya layanan sanitasi di Indonesia baik di pusat maupun daerah maka Pemerintah mulai Tahun 2009 telah menata kembali pembangunan sanitasi melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pembangunan sanitasi tidak terlepas dari berbagai pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun daerah

serta

pihak

swasta

dan

masyarakat

itu

sendiri,

sehingga

untuk

itu

pembangunannya harus integreted/terpadu. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir dari semua tingkatan Pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh lembaga donor. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi yang telah dilakukan di Kabupaten Buleleng hingga saat ini diantaranya pembuatan septic tank yang dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat (sanimas) yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2007 di Kelurahan Banjar Bali dan di Kelurahan Kampung Baru. Selain kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan pengelolaan sanitasi dengan cara menguras limbah tinja dari rumah-rumah penduduk yang dikemudian dibuang di IPLT Bengkala.


I-4


Berkaitan dengan percepatan pembangunan sanitasi di daerah, Pemerintah Pusat telah

mengupayakan

bantuan

teknis,

baik

untuk

Pemerintah

Provinsi

maupun

kabupaten/kota yang menunjukkan komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi di daerahnya dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik khususnya bagi warga miskin di kawasan perkotaan. Di tingkat nasional, koordinasi kebijakan dilakukan oleh komisi pengendali dan tim teknis pembangunan sanitasi yang menyatukan semua pemangku kepentingan utama dari lingkungan pemerintah (BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Departemen Perindustrian). Tim teknis didukung oleh mitra pembangunan Indonesia dan lembaga donor internasional di bawah payung kelompok donor sanitasi. Sedangkan pada tataran daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan dalam hal ini di Kabupaten Buleleng sudah dibentuk Pokja Sanitasi yang melibatkan instansi terkait termasuk Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM). Pokja ini terdiri dari Tim Pengarah yang melibatkan pimpinan SKPD dan diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) serta Tim Teknis yang melibatkan aparat teknis instasi terkait dan diketuai oleh Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda. Pokja ini diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya. Pokja sanitasi Kabupaten Buleleng secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng nomor 050/28/HK/2010 Tanggal 5 Pebruari 2010 yang direvisi kembali menjadi Keputusan Bupati Buleleng No. 050/442/HK/2010 Tanggal 17 Juni 2010. Kedepan Pokja ini akan menggabungkan dan mengembangkan kerangka perencanaan sanitasi di wilayah Kabupaten Buleleng ke dalam tugas-tugas mereka. Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng ini akan menjadi titik pusat di daerah untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sanitasi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan kelompok kerja sanitasi (Pokja Sanitasi) yang dibentuk.

Pokja

menghadapi tantangan dalam mengembangkan kerangka perumusan perencanaan dan pembangunan sanitasi. Pokja diharapkan memastikan koordinasi antar berbagai SKPD terkait perumusan serta mampu menghasilkan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Buleleng dan mengintegrasikan dengan perencanaan sanitasi yang sedang berjalan. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola


I-5


hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam agenda pembangunan daerah.

1.2 KONSEPSI DASAR SANITASI Penanganan sanitasi sementara ini boleh dikatakan belumlah optimal, hal ini terjadi sebagaimana dijelaskan di atas disamping kebijakan penanganan sanitasi oleh pemerintah yang masih lemah, dimana indikasinya tercermin dari minimnya alokasi anggaran pembangunan sanitasi. Di sisi lain penanganan sanitasi oleh aparatur/SKPD terkesan parsial yang mengesankan masih lemahnya koordinasi dan integrasi rencana dan implementasi penanganan sanitasi. Lemahnya pemahaman aparatur dan masyarakat akan arti pentingnya sanitasi juga menjadi faktor pemicu buruknya kondisi sanitasi, hal ini terbukti dari pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang masih sangat jauh dari ideal. Kebutuhan infrastruktur sanitasi belum dirasakan mendesak oleh masyarakat termasuk juga pemahaman akan arti pentingnya sanitasi bagi kehidupannya. Berkenaan dengan hal itu perlu dipahami tentang konsepsi dasar sanitasi. Sanitasi adalah usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia, cairan limbah dan sampah secara higienis (Manual B PPSP). Selain definisi tersebut, beberapa pakar lain menyebutkan bahwa sanitasi adalah sesuatu cara untuk mencegah berjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber. Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada penguasaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan (Azwar, 1990). Sanitasi merupakan salah satu tantangan yang paling utama bagi negara negara berkembang. Menurut WHO, penyakit diare membunuh satu anak di dunia ini setiap 15 detik, karena akses pada sanitasi masih terlalu rendah. Hal ini menimbulkan masalah kesehatan lingkungan yang besar, serta merugikan pertumbuhan ekonomi dan potensi sumber daya manusia pada skala nasional. Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Sedangkan bila kita lihat dari tinjauan ilmu kesehatan lingkungan mendefinisikan sanitasi adalah suatu kondisi BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG 2010 - 2014

I-6


lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia). Apabila disimpulkan Pengertian Kesehatan Lingkungan adalah: upaya perlindungan, pengelolaan dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini yang menjadi domain bahasan adalah Air Limbah, Persampahan dan Drainase sehingga berkenaan dengan hal tersebut batasan yang diberikan adalah:

1.

Air Limbah Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang, berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Air limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah permukiman, perdagangan, perkantoran, industri, bersama-sama air tanah, air permukiman dan kemungkinan juga air hujan atau dapat juga dikatakan bahwa air limbah adalah air yang tersisa dari kegiatan manusia, baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan

lain seperti industri,

perhotelan, restoran dan lain sebagainya. Sumber air limbah dapat berasal dari air buangan dari rumah tangga, air buangan industri, air buangan dari perhotelan, perkantoran, restoran maupun perdagangan dan tempat-tempat lainnya.

2.

Persampahan/sampah Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang tidak berguna. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah sebaiknya dibuang di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk dikelola lebih lanjut. Untuk sampai ke TPA tentunya perlu mekanisme penanganan yang terpadu. Bermula dari sampah yang dikumpulkan di rumah kemudian di buang di TPS (Tempat Pengumpulan Sementara) yang selanjutnya di


I-7


angkut ke TPA untuk dikelola lebih lanjut. Bagi pemukiman yang dapat dijangkau pelayanan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan setempat tidak menjadi masalah yang berarti, cukup membayar retribusi sampah dan mengumpulkan sampah di TPS, maka sampah akan sampai di TPA untuk dikelola lebih lanjut. Bagi permukiman yang belum

dapat

dijangkau

oleh

pelayanan

Dinas

Kebersihan,

sebaiknya

agar

permukiman terhindar dari hal-hal yang tak diharapkan akibat dampak sampah, maka sudah saatnya memiliki layanan pembuangan sampah sendiri. Hal ini tentunya dapat diusulkan ke Pemerintahan Desa/Kelurahan. Dengan syarat penting adanya potensi yang mendukung untuk lancarnya pengelolaan sampah yang baik memenuhi syarat kesehatan. Dimulai dengan skala kecil, misalnya melayani hanya beberapa wilayah RT atau RW yang penting ada komitmen antara warga dan Pemerintahan setempat.

3.

Drainase Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Menurut Dr. Ir. Suripin, M.Eng. (2004;7) drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah tergenang, dan banjir. Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini antara lain: •

Mengeringkan daerah genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.

•

Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.

•

Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.


I-8


•

Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

•

Sebagai salah satu sistem dalam perencanaan perkotaan maka sistem drainase yang ada dikenal dengan istilah sistem drainase perkotaan.

Selain Air Limbah, Persampahan dan Drainase, Sanitasi juga mencakup Air Minum. Sesuai dengan Permen PU No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sesuai

dengan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, jenis air minum meliputi : a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga b. Air yang didistribusikan melalui tangki air c. Air kemasan d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan air minum. Persyaratan kesehatan air minum sebagaimana dimaksud meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. Sedangkan pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui kegiatan : a. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber air baku, proses produksi, jaringan distribusi, air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan. b. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/di lapangan dan atau di laboratorium. c. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan. d. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan a, b, dan c yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum. e. Tindak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan oleh pengelola penyedia air minum. f.

Penyuluhan kepada masyarakat.


I-9


1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen yang menggambarkan dan dapat memberikan informasi lengkap, akurat dan mutakhir tentang kondisi sanitasi Kabupaten Buleleng baik menyangkut aspek teknis maupun non teknis terkait kondisi air limbah, persampahan dan drainase serta tingkat kebutuhannya dalam 4 (empat) tahun mendatang. Sedangkan tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng adalah untuk memudahkan dalam perumusan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Buleleng baik yang menyangkut perencanaan kebijakan, program dan kegiatan termasuk penganggaran sanitasi, serta juga bertujuan untuk penetapan area berisiko sanitasi sehingga memudahkan dalam implementasi penentuan lokasi prioritas pembangunan sanitasi di Kabupaten Buleleng.

1.4 PENDEKATAN DAN METODOLOGI Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah metode pemetaaan secara cepat dan survey kondisi eksisting sanitasi, selanjutnya dilakukan kajian/analisis data-data secara diskriptif kualitatif untuk memetakan dan menjelaskan gambaran situasi sanitasi di Kabupaten Buleleng.

1. Jenis data Jenis data yang dibutuhkan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng adalah mencakup : a. Data sanitasi Kabupaten Buleleng baik berupa data fisik maupun data non fisik. Data sanitasi yang dibutuhkan antara lain : •

Kondisi Umum Sanitasi Kota yang mancakup Kesehatan lingkungan, Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat, Kuantitas dan kualitas air dan Pencemaran udara

•

Pengelolaan drainase

•

Pengelolaan limbah cair

•

Pengelolaan persampahan

•

Penyediaan air bersih

•

Limbah industri dan limbah medis


I - 10


b. Data demografi kependudukan c. Data sosial ekonomi d. Data institusi/ kelembagaan e. Data tata ruang dan data lainnya yang mendukung

2. Pengumpulan dan kajian data Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya : a. Desk study melalui kajian literatur, pengkajian data sekunder yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan, program maupun kegiatan yang ada pada masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta termasuk pengkajian studi - studi sanitasi yang pernah dilakukan sebelumnya b. Pengamatan lapangan baik dengan melakukan observasi maupun wawancara dengan responden c. Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan sanitasi di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari beragam pemangku kepentingan, baik pada tataran pengambil kebijakan, perencana, pelaksana teknis yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. Data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya diidentifikasi karakteristiknya sesuai dengan kebutuhan data dan selanjutnya dikumpulkan untuk proses seleksi dan kompilasi/tabulasi data. Data-data dimaksud

selanjutnya

dianalisis

kesesuaiannya

dan

keakuratannya

dalam

memberikan gambaran sanitasi yang telah dan sedang berjalan serta memprediksi kebutuhan sanitasi ke depan berdasarkan parameter yang ditetapkan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan mengutamakan partisipastif stake holder melalui pendekatan

bottom up process. Metode analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan tanpa adanya perhitungan matematis dan kesimpulan dari hasil pengamatan akan menjadi hasil analisis, sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan perhitungan matematis dengan data yang terukur dan berupa angka. BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG 2010 - 2014

I - 11


1.5

POSISI BUKU PUTIH SANITASI Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng yang merupakan dokumen pemetaan

situasi sanitasi Kabupaten Buleleng yang mampu memberikan informasi lengkap, akurat dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik yang menyangkut aspek teknis maupun aspek non teknis. Buku putih sanitasi diharapkan mampu menggambarkan : 1. Status (potret) terkini situasi sanitasi; 2. Kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan di masa mendatang; dan 3. Usulan/rekomendasi awal terkait peluang pengembangan layanan sanitasi, salah satunya adalah ”penetapan kawasan prioritas” Buku Putih Sanitasi merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Buleleng 2010-2014. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Buleleng dirumuskan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara Laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2010 dan setelah 4 (empat) tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng Tahun 2010 merupakan salah satu output dari program pembangunan daerah yang terukur dan posisinya setara dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPIJM Kabupaten Buleleng maupun Renstra SKPD sehingga nantinya Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota dapat dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Bupati Buleleng. Lebih jelasnya posisi BPS dan SSK dapat dilihat pada Gambar 1.1. TIDAK TERUKUR

AGAK TERUKUR

VISI & MISI

TUJUAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD

RTRW

TERUKUR

SANGAT TERUKUR

PROGRAMPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATANKEGIATAN DAERAH

RPJIMD CIPTA KARYA

MASTER PLAN

RENSTRA SKPD

BPS-SSK

RENJA-SKPD

RKA-SKPD APBD

Gambar 1.1 Posisi Buku Putih Sanitasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BULELENG 2010 - 2014

I - 12


1.6

SUMBER DATA PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi, data-data yang dibutuhkan bersumber

dari Data Eksternal maupun Internal. Data Eksternal yang dimaksud merupakan data-data yang bersumber dari luar yang berkaitan dengan sanitasi. Data yang bersumber dari eksternal contohnya dari dokumen RPJM Nasional, IPM Nasional, RTRW Nasional/Provinsi, MDGs maupun Kebijakan dan peraturan yang berskala Nasional/ Provinsi. Sumber data internal merupakan data yang bersumber dari SKPD, masyarakat maupun stake holder lainnya di dalam Kabupaten Buleleng. Ditinjau dari jenis data yang digunakan, penyusunan Buku Putih Sanitasi menggunakan data primer dan data sekunder. a. Data primer, yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan Pokja, data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret (foto) kondisi eksisting di lapangan; dan b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan sanitasi, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aspek teknis maupun non teknis sanitasi Kabupaten Buleleng. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey

priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat.

1.7

PERATURAN PERUNDANGAN Peraturan

perundang-undangan

yang

dijadikan

rujukan/pedoman

dalam

penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng Tahun 2010 yaitu dari kebijakan umum bidang sanitasi dan air minum serta dari kebijakan daerah dan pemangku kepentingan


I - 13


1.7.1 Kebijakan Umum Bidang Sanitasi dan Air Minum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 7. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.


I - 14


10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Peraturan Presiden Republik Indonesia 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009; Keputusan Presiden Republik Indonesia: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;


I - 15


2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; Peraturan Menteri 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 2. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

No.

18/PRT/M/2007

tentang

Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Keputusan Menteri 1. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih; 2. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum; 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik; 5. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 6. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat - Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum Surat Edaran 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2615/VI/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sanitasi di Daerah;


I - 16


2. Surat Ketua Tim Teknis Pembangunan Sanitasi Nomor 7057/Dt.6.3/11/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Penetapan Kabupaten/Kota Program PPSP Tahun 2010. Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan; 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah; 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan; 4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih; 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan; 6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik; 7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan; 8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman; 9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus; 10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi; Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK. 1.7.2 Kebijakan Daerah dalam Peran Pemangku Kepentingan Perda Provinsi Bali 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ((Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2001 Nomor 29 seri D nomor 29)


I - 17


sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa pakraman (Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2003 Nomor 11)); 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2009 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2009 Nomor 15); Perda Kabupaten Buleleng 1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 752 A Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng 2007-2012.

1.8

SISTEMATIKA PENULISAN BUKU PUTIH SANITASI • BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai latar belakang penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng, konsepsi sanitasi, maksud dan tujuan penyusunan buku putih, metodologi, dasar hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Buleleng;

• BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG Menguraikan secara umum tentang geografis, iklim, demografi, prekonomian,

sosial

budaya

maupun

gambaran

umum

sarana

prasarana yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng; • BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN BULELENG Menguraikan tentang kondisi eksisting sanitasi Kabupaten Buleleng, baik yang menyangkut air limbah, persampahan maupun drainasenya; • BAB IV

RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI (BERJALAN) Menguraikan tentang penanganan sanitasi pada berbagai SKPD terkait maupun oleh swasta maupun masyarakat yang sedang dilaksanakan ataupun sedang berjalan;


I - 18


• BAB V

INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI Menguraikan tentang berbagai permasalahan sanitasi yang ada di Kabupaten Buleleng serta upaya-upaya pengembangan sanitasi ke depannya di Kabupaten Buleleng; dan

• BAB VI

PENUTUP Menguraikan tentang pentingnya penanganan sanitasi dan komitmen para pemangku kepentingan untuk menjadikan sanitasi sebagai agenda prioritas pembangunan guna terwujudnya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan sanitasi.


I - 19

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG (POKJA SANITASI 2010) 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents