54
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
PEMBIAYAAN PENDIDIKANDI SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO NANGGULAN KULON PROGO FINANCING OF EDUCATION AT PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL NGROJONANGGULAN KULON PROGO Oleh:Hanifah Yuliani, Prodi Manajemen Pendidikan, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
[email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan pendidikan beserta hambatannya di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Informannyayaitukepala sekolah danbendahara sekolah.Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.Uji keabsahan data dengan triangulasi teknik dan sumber.Data dianalisis dengan model interaktif Miles Huberman.Hasil penelitian menunjukkan:1)pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016 berasal dari BOS Pusat/BOS Reguler, BOS Provinsi/BOSDA, dan BOS Kabupaten dengan jumlah Rp 40.180.000,00 yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun padakenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya; 2)hambatannyayaitu terbatasnya dana yang diterima dari pemerintah, sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa, serta sedikitnya jumlah siswa. Kata Kunci: pembiayaan pendidikan, BOS, pengalokasian dana
Abstract This researchaims todescribing the financing of education and the obstacles at public elementary school Ngrojo in the academic year 2015/2016. This research is a qualitative research. The informant are headmaster and school treasurer. Data collection methods interview, observation, and documentation. Test the validityof data used technique and resources triangulation. Data was analized with the interactive model of Miles Huberman. The result showed: 1) the financing of education at Public Elementary School in the academic year 2015/2016comes fromBOS Center/BOS Reguler, BOS Province/BOSDA and BOS Regencyamount Rp 40.180.000,00 that allocation is used for the development of education nantional standards, which is the graduate competence standards, content standards, the standards process, standards of facilities and infrastructure, management standards, standards of education financing, and education assesments standards, except standard teachers and education personnel. But in reality, there is a mismatch between the funding contained in RKAS with the result of the implementation. 2) the obstaclesthat limited funds received from the government, the school can’t levy againts the parents, and the least number of students. Keywords: financing of education, BOS, allocation funds
sumber
PENDAHULUAN Pendidikan
merupakan
hak
bagi
daya
manusia.
Pendidikan
mutlak
setiap
diperlukan oleh semua warga negara sebagaimana
individu, hal ini sebagaimana yang tercantum
amanat Undang-undang Dasar Negara Republik
dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang
Indonesia tahun 1945 yang merupakan salah satu
menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak
tujuan
mendapat pendidikan. Pendidikan mempunyai
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan
peranan penting dalam meningkatkan kualitas
dikatakan berhasil apabila dapat menciptakan
nasional
Indonesia
sendiri
yaitu
55
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
manusia yang memiliki kemampuan kognitif,
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
afektif, dan psikomotorik yang baik.Kemampuan-
(provinsi dan kabupaten/kota). Hal tersebut
kemampuan tersebut tercermin dalam realitas
sebagaimana yang telah diatur pada beberapa
kehidupan yang menunjukkan sejauh mana
pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun
kualitas individu tersebut sebagai hasil dari
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
pendidikan yang diperolehnya.
diantaranyapada
Sekolah
sebagai
Ayat
2
yang
menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah
perlu
Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
memperhatikan beberapakomponen, diantaranya
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga
sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum,
negara yang berusia tujuh sampai lima belas
pembiayaan, dan peserta didik, serta komponen
tahun. Kemudian pada pasal 12 Ayat 1 disebutkan
lain
bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan
yang
pendidikan
terkait
dengan
satu
11
tempat
penyelenggaraan
salah
Pasal
tentunya
penyelenggaraan
pendidikan.Komponen-komponen
tersebut
pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi
sangat penting dan saling berpengaruh sehingga
yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu
dapat
membiayai pendidikannya dan mendapatkan
memberikan
kontribusinya
terhadap
pencapaian tujuan pendidikan.
biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tidak mampu membiayai pendidikannya. Di
tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor
samping itu, disebutkan pula pada Pasal 12 Ayat
65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan
2 bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut
Minimal menuntut sekolah untuk meningkatkan
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan,
mutu pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan
kecuali bagi peseta didik yang dibebaskan dari
yang bermutu tidak terlepas dari keadaan
kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan
pembiayaan pendidikan di dalamnya, karena pada
perundang-undangan yang berlaku. Pasal 49 Ayat
dasarnya mutu pendidikan berbanding lurus
1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji
dengan
pendidik
biaya
pendidikan
yang
dan
biaya
kedinasan
20%
Anggaran
dikeluarkan.Semakin tinggi biaya pendidikan
dialokasikan
yang digunakan dan dikeluarkan maka semakin
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada
baik pula layanan pendidikan tersebut, sehingga
sektor pendidikan dan minimal 20% dari
mampu
yang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
baik
(APBD). Adanya anggaran pendidikan tersebut
menghasilkan
bermutu.Pembiayaan
lulusan
pendidikan
yang
minimal
pendidikan
adalah pembiayaan yang mampu memenuhi
diharapkan
bisa
semua kebutuhan berdasarkan anggaran yang
pendidikan di Indonesia.
dari
meningkatkan
kualitas
telah dibuat.Untuk dapat memenuhi kebutuhan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
sesuai dengan anggaran yang telah dibuat,
tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan
diperlukan kemampuan mengelola yang baik.
bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung
Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi
jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah
tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga
Daerah, dan Masyarakat.Agar penyelenggaraan
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
56
pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik,
kegiatan yang sangat kompleks, oleh karena itu
maka
yang
dibutuhkan pengelolaan yang terencana oleh
mencukupi. Ketidakmampuan sekolah dalam
orang-orang yang berkompeten. Jika hal tersebut
menyediakan
tidak
harus
ada
ketersediaan
dana
dana
dikhawatirkan
akan
terpenuhi
maka
akan
menimbulkan
menghambat proses penyelenggaraan pendidikan.
permasalahan-permasalahan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
menghambat
harus menyadari serta melaksanakan kewajiban
Beberapa masalah yang sering terjadidalam
dan tanggungjawabnya dalam hal pembiayaan
pembiayaan pendidikan antara lainsumber dana
pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik.
yang terbatas, tidak meratanya dana pendidikan
Selain itu, pemerintah dan juga masyarakat harus
yang
turut
transparannya
serta
dalam
mengawasi
jalannya
yang
penyelenggaraan
diterima
dari
dapat
pendidikan.
pemerintah,
pembiayaan
kurang
pendidikan
di
pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah agar
sekolah-sekolah, serta pembiayaan yang tidak
berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah
dikelola dengan baik yang bisa disebabkan karena
ditetapkan.
kurang berkompetennya pengelola dana di
Pembiayaan pendidikanmenjadi masalah yang
sekolah.Tidak meratanya dana pendidikan yang
penting dalam keseluruhan penyelenggaraan
diterima dari pemerintah menyebabkan terjadinya
pendidikan.
pembiayaan
kesenjangan dilihat dari sarana prasarana dan
menyangkut masalah tenaga pendidik, sarana
kualitas peserta didik antara sekolah yang satu
prasarana, proses pembelajaran, dan aspek-aspek
dengan sekolah yang lain. Masalah transparansi
lainnya yang berhubungan dengan keuangan.
pembiayaan juga rawan terjadi terlebih pada
Meskipun masalah pembiayaan tersebut tidak
sekolah-sekolah
sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap
pendidikan dalam jumlah besar. Hal ini bisa jadi
kualitas
pembiayaan
disebabkan karena adanya penyalahgunaan dana
berkaitan dengan komponen yang ada di
yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
dalamnya.Banyak sekolah yang tidak dapat
Kompetensi pengelola dalam melaksanakan
melakukan kegiatan belajar mengajar secara
pembiayaan
optimal karena masalah keuangan, baik untuk
sehingga menyebabkan dana yang diterima tidak
menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana
terkelola
dan prasarana pembelajaran.
manipulasi anggaran maupun laporan yang tidak
Hal
ini
pendidikan,
Pembiayaan
karena
namun
pendidikan
pada
dasarnya
sesuai
juga
dengan
dengan
yang
dapat
baik.
memperoleh
menjadi
masalah,
Misalnya
kenyataan.Dari
dana
terjadi
beberapa
merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-
permasalahan dalam pembiayaan pendidikan
sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-
tersebut hendaknya pemerintah mencari solusi
program pelaksanaan operasional pendidikan atau
maupun
dalam proses belajar mengajar di kelas (Matin,
tersebut tidak terjadi.Anggaran pendidikan yang
2014: 4). Kegiatan mengalokasikan dana pada
disalurkan ke sekolah-sekolah hendaknya juga
pelaksanaan operasional pendidikan merupakan
memperhatikan perkembangan masing-masing
tindakan
pencegahan
agarhal-hal
57
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
sekolah dari tahun ke tahun, sehingga sekolah
berjumlah 34 anak. Padahal dengan terbatasnya
yang sudah memiliki sarana prasarana dan mutu
jumlah
yang baik lebih dikontrol pengembangannya agar
besarnya dana dari pemerintah yang diterima oleh
dananya dapat dialihkan ke sekolah yang belum
sekolah.Sedikitnya jumlah peserta didik di
memiliki mutu yang baik.
sekolah ini menyebabkan dana yang diterima dari
peserta
didik
akan
mempengaruhi
Pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah,
pemerintah juga terbatas. Meskipun begitu,
pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi
dengan terbatasnya dana yang diterima, sekolah
pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa,
ini tetap memiliki sarana dan prasarana yang
dan
memadai dan bangunan fisiknya terlihat bagus.
sumbangan
masyarakat.Namun,
untuk
sekolah-sekolah negeri pada jenjang pendidikan
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah
dasar dan menengah (SMP) tidak diperkenankan
dikemukakan tersebut, maka peneliti merasa
melakukan pungutan apapun terhadap orang tua
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
siswa terkait dengan pemenuhan kebutuhan
pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo.SD
operasional sekolah. Sekolah-sekolah dasar dan
Negeri Ngrojo merupakan sekolah dasar negeri
menengah pertama saat ini tidak memungut biaya
yang
pendidikan dari orangtua siswa karena dana
didik.Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan
pendidikannya
bagi peneliti mengenai bagaimana pembiayaan
sudah
ditanggung
oleh
pemerintah.
mengalami
kekurangan
peserta
pendidikan yang ada di sekolah tersebut dapat
SD Negeri Ngrojo merupakan salah satu
terlaksana guna memenuhi kebutuhan dalam
jenjang pendidikan dasar yang beralamat di
penyelenggaraan pendidikan. Terlebih mengingat
Ngrojo, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo.SD
bahwa sumber dana di sekolah dasar berasal dari
Negeri Ngrojo menyelenggarakan pendidikan
pemerintah dan besarnya dana bantuan ditentukan
gratis untuk semua kalangan.Tidak hanya untuk
oleh banyaknya jumlah peserta didik.
siswa miskin saja, tetapi seluruh siswa yang
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
bersekolah di SD Negeri Ngrojo tidak dipungut
adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan
biaya pendidikan.
pembiayaan pendidikan dan hambatan dalam
Berdasarkan hasil wawancara dalam studi
pembiayaan
pendidikan
penjajakan pada awal bulan Oktober 2015 di SD
NgrojoTahun
Ajaran
Negeri
beberapa
permasalahan yang telah dijabarkan di atas,
permasalahan. Jumlah pendaftar di SD Negeri
penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
Ngrojo pada tahun ajaran 2015/2016 ini tidak
“bagaimana pembiayaan pendidikan di SD
mampu memenuhi kuota penerimaan peserta
Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016?”dan
didik baru (PPDB), sehingga sekolah tidak perlu
“apasajakahhambatan
melakukan seleksi berdasarkan usia. SD Negeri
pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?”.
Ngrojo
ditemukan
Ngrojo hanya mampu menerima 2 (dua) peserta
Pembiayaan
di
SD
Negeri
2015/2016.Berdasarkan
yang
pendidikan
dihadapi
dapat
dalam
diartikan
didik baru pada tahun ajaran 2015/2016 ini dan
sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan
total peserta didik pada tahun ajaran ini hanya
dibiaya, siapa yang membiayai serta siapa yang
58
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Pengertian ini mengandung dua hal yaitu
tentang Standar Nasioal Pendidikan Pasal 62
berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi
biaya pendidikan dikelompokkan menjadi tiga,
pembiayaan pendidikan (Uhar Suharsaputra,
yaitu Biaya Investasi, Biaya Operasi, dan Biaya
2013: 289).Pengertian lain, Suryosubroto (2004:
Personal.Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah
26) berpendapat bahwa pembiayaan sekolah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
adalah
serta
Pendidikan Pasal 3 biaya pendidikan digolongkan
mengelola anggaran pendapatan dan belanja
menjadi tiga jenis, yaitu biaya satuan pendidikan,
menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan
biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan
biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang
pendidikan,
mendukung perencanaan,
didik.Menurut Uhar Suharsaputra (2013: 289)
kegiatan
mendapatkan
serta
biaya
pengawasan
penggunaan anggaran. Menurut Tim Dosen AP FIP UNY (2010: 89) karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Biaya pendidikan selalu naik, perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost, yang meliputi: a. Unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. b. Unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda. c. Unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. 2. Biaya terbesar dalam pelaksanan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakn sebagai “human investent”, artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia. 3. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. 4. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. 5. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hmpir sama dari tahun ke tahun.
dan
biaya
pribadi
peserta
biaya pada lembaga pendidikan biasanya meliputi direct cost dan indirect cost serta sosial cost dan private cost. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1 menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi
tanggungjawab
bersama
antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 juga menyebutkan
bahwa
pendanaan
pendidikan
bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembiayaan pendidikan di Indonesia antara lain telah diatur dalam: 1. Undang-undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia 1945 (Amandemen IV) 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
59
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
Moch. Idochi Anwar (2013: 231) menyatakan
Penelitian
yang
terdiri
dari
observasi
ada beberapa model pembiayaan pendidikan
pendahuluan sampai dengan penyusunan hasil
antara lain Model Flat Grant (Flat Grant
penelitian telah berlangsung pada bulan Oktober
Models),
2015
Model
Landasan
Perencanaan
hingga
April
2016.Penelitian
(Foundation Plan Models), Model Perencanaan
dilaksanakan di
Pokok Jaminan Pajak (Guarnted Tax Based Plan
beralamat di Ngrojo, Kembang, Nanggulan,
Models),
Kulon Progo.
Models),
Model Model
Persamaan
(Equalization
Persamaan
Kemampuan
(Power
yang
Persentase
(Percentage Equalizing), Model Perencanaan Persamaan
SD Negeri Ngrojo
ini
Informan Penelitian
Equalizing
Informan dalam penelitian ini adalah kepala
Plan), Model Pendanaan Negara Sepenuhnya
sekolah dan bendahara sekolah serta 2 guru yang
(Full State Funding Models), Model Sumber
membantu bendahara sekolah.
Pembiayaan (The Resourche Cost Models),
Pengumpulan data dalam penelitian ini
Model Surat Bukti/ Penerimaan (Models Choice
menggunakan metode wawancara, observasi, dan
and Voucher Plans), dan Model Rencana Bobot
dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara
Siswa (Weighted Student Plan).
dengan
informan
untuk
memperoleh
data
Sekolah dasar pada dasarnya merupakan
mengenai dana pendidikan dan pembiayaan
lembaga pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan di SD Negeri Ngrojo. Peneliti juga
program pendidikan enam tahun bagi anak-anak
melakukan observasi langsung di SD Negeri
usia 6-12 tahun (Suharjo, 2006: 1).Menurut Dina
Ngrojo untuk mendapatkan informasi mengenai
Sofianah (2015) untuk Sekolah SD/MI dan
sarana
SMP/MTs sumber pendanaan umumnya hanya
terhadap sarana dan prasarana pendidikan ini
berasal dari satu sumber yaitu berasal dari BOS
diperlukan karena menjadi salah satu komponen
(Bantuan Operasional Sekolah).
yang dibiayai.
dan
prasarana
pendidikan.Observasi
Teknik dokumentasi dalam penelitian ini METODE PENELITIAN
digunakan untuk memperoleh atau menghimpun
Jenis Penelitian
dokumen-dokumen atau data-data fisik tentang
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
pembiayaan pendidikan yang ada di SD Negeri
dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian
Ngrojo.
inipeneliti
atau
dokumentasi ini adalah untuk bukti penguatan
keterangan-keterangan mengenai pembiayaan
dari keterangan-keterangan yang diperoleh dalam
pendidikan yang ada di SD Negeri Ngrojo. Data
wawancara dan observasi serta sebagai bahan
yang diperoleh dideskripsikan dengan kata-kata
analisis
dalam bentuk narasi.
pendidikan di sekolah tersebut. Dokumen yang
ingin
menggali
informasi
Alasan
mengenai
digunakannya
pelaksanaan
teknik
pembiayaan
dijadikan sumber antara lain berupa profil Waktu dan Tempat Penelitian
sekolah, visi dan misi sekolah, rekapitulasi jumlah peserta didik Tahun Ajaran 2015/2016,
60
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
data pendidik dan tenaga kependidikan di SD
menggunakan berbagai sumber dan teknik
Negeri Ngrojo, fasilitas sekolah, dan RKAS
yakni dengan wawancara, observasi dan
Tahun Ajaran 2015/2016.
dokumentasi. 2. Data Reduction (Reduksi Data) Berdasarkan data yang telah terkumpul
Instrumen Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen
maka peneliti melakukan reduksi data karena
penelitian adalah peneliti itu sendiri.Peneliti
data yang diperoleh sangat banyak maka
menggunakan tiga bentuk instrumen yakni
peneliti harus mereduksi yakni merangkum
pedoman wawancara, pedoman observasi, dan
dan memilih hal-hal pokok dari data-data yang
pedoman dokumentasi.
telah diperoleh, serta mengorganisasi data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. 3. Data Display (Penyajian Data)
Keabsahan Data Peneliti menggunakan triangulasi teknik dan
Data disajikan dalam bentuk teks yang
triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah
bersifat naratif sehingga dengan penyajian data
menguji keabsahan data dengan mengecek data
ini akan diperoleh kejelasan dan akan
yang diperoleh dari sumber yang sama dengan
mempermudah untuk menganalisis hal-hal
teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti
yang sedang diteliti.
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi pada seorang sumber dengan data permasalahan yang sama yaitu tentang dana pendidikan
dan
pembiayaan
4. Conclusions Drawing/ Verifying (penarikan kesimpulan) Setelah data disajikan, dalam penelitian ini
pendidikan.
akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang
Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan
diperoleh merupakan ringkasan dari hasil
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh
penelitian.
melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
kepala sekolah dan bendahara sekolah.
Deskripsi Lokasi Penelitian SD Negeri Ngrojo merupakan salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kulon Progo yang berdiri pada tahun 1982 dengan menempati areal tanah seluas 1500 m2. SD Negeri Ngrojo terletak
Teknik Analisis Data
di wilayah Pedukuhan Ngemplak dan Pedukuhan
1. Data Collection (Pengumpulan Data)
Ngrojo Desa Kembang Kecamatan Nanggulan
Pengumpulan data pada penelitian ini
Kabupaten Kulon Progo.Sekolah inistrategis
dilakukan di lapangan untuk mengetahui data
karena letaknya di pinggir jalan raya menuju
mengenai dana pendidikan dan pembiayaan
Yogyakarta sehingga mudah untuk menemukan
pendidikan
alamat SD tersebut.
di
SD
Negeri
Ngrojo
61
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
Visi dari Sekolah Dasar Negeri Ngrojo
dengan SD Negeri Ngrojo. Untuk itu, sekolah
adalah “Unggul dalam Prestasi, Seni, Terampil,
menyusun
Berbudaya
dan
dilaksanakan ke dalam RKAS. Selain program-
Taqwa”.Sedangkan Misi dari SD Negeri Ngrojo
program kegiatan sekolah, dalam RKAS tersebut
adalah sebagai berikut:
juga tercantum sumber dana serta rincian dana
1. Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan
yang dibutuhkan guna melaksanakan program-
yang
Tinggi
intensif
Berdasarkan
untuk
Iman
mencapai
tingkat
ketuntasan dan daya serap tinggi
sehingga mampu berkreasi
akan
program tersebut.
keuangan
yang
disediakan
menyelenggarakan
kembangkan
yang
Dana pendidikan merupakan sumber daya
2. Menumbuh kembangkan berbagai kesenian
3. Menumbuh
program-program
keterampilan
sehingg mampu berkarya
dan
untuk mengelola
pendidikan.Dana pendidikan dibutuhkan untuk membiayai operasional sekolah mulai dari
4. Meningkatkan semangat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah
pengadaan sarana ruang belajar, pengadaan peralatan, alat-alat dan buku pelajaran, ATK,
5. Meningkatkan jumlah siswa demi kelestarian sekolah
kegiatan
ekstrakurikuler,
maupun
kegiatan
pengelolaan pendidikan sampai memperbaiki
6. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan
atau menambah fasilitas sekolah. Besarnya dana
terhadap ajaran agama yang dianut sehingga
yang diterima setiap sekolah bergantung pada
tercipta sekolah yang kondusif.
sumber
Jumlah tenaga pendidik (guru) dan tenaga
merupakan
dana.
Sumber
pihak-pihak
dana yang
pendidikan memberikan
kependidikan di SD Negeri Ngrojo berjumlah 11
bantuan subsidi dan sumbangan kepada lembaga
orang. Sementara itu untuk jumlah peserta didik
pendidikan. BOS merupakan sumber dana utama
di SD Negeri Ngrojo tahun ajaran 2015/2016
ditambah dengan BOS dari pemerintah daerah.
yang ada di dalam dokumen sekolah adalah 34
Dengan demikian, seluruh kegiatan yang ada
anak yang terdiri dari 18 peserta didik perempuan
dalam RKAS itu dibiayai dengan menggunakan
dan 16 peserta didik laki-laki.
dana BOS. Sebagai sekolah negeri, SD Negeri Ngrojo tidak diperkenankan melakukan pungutan apapun terhadap
orang
tua
siswa
terkait
dengan
pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Hal Pembahasan
ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
1. Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri
Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016 Sekolah
sebagai
tempat
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun
mengajar
2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya
secara formal tentunya ingin menyelenggarakan
Pendidikan pada Satuan Dasar. Pasal 9 Ayat 1
pendidikan yang baik dan berkualitas, begitu pula
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
penyelenggaraan
salah
kegiatan
satu
belajar
62
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan
Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar
Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar
Proses,
menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang
Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,
diselenggarakan
Standar
oleh
Pemerintah,
dan/atau
Standar
Pendidik
Pengelolaan,
dan
Standar
Tenaga
Pembiayaan
pemerintah daerah dilarang memungut biaya
Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.
satuan pendidikan.
Jika sekolah dapat memenuhi seluruh delapan
Dana pendidikan yang diterima oleh SD Negeri Ngrojo pada Tahun Ajaran 2015/2016 berjumlah Rp 40.180.000,00. Jumlah dana tersebut
berasal
Regulersebesar
dari Rp
BOS
Pusat/BOS
27.200.000,00;
Standar
Nasional
Pendidikan,
maka
mutu
pendidikan di Indonesia terjamin. RKAS menjadi acuan dalam pelaksanaan program sekolah, meskipun begitu terkadang ada
BOS
program yang tidak jadi dilaksanakan.Hal ini
Provinsi/BOSDA sebesar Rp 4.840.000,00; dan
dikarenakan adanya program insidental yang
BOS Kabupaten sebesar Rp 8.140.000,00. Dana
lebih
tersebut dirasa sangat sedikit untuk membiayai
dilaksanakan.
keseluruhan
program
membuat sekolah terpaksa harus mengurangi
pendidikan di SD Negeri Ngrojo, sehingga
alokasi dana dari program lainnya, sehingga
sekolah terpaksa harus berusaha untuk dapat
realisasi penggunaan dana akan berbeda dengan
mencukupkan dana yang ada agar program tetap
yang telah direncanakan.
komponen
maupun
mendesak
dan
Adanya
lebih
penting untuk
program
insidental
berjalan serta dengan meminimalisir program-
RKAS SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran
programnya dan memprioritaskan program yang
2015/2016 menunjukkan bahwa sekolah telah
dianggap lebih penting.
mengalokasikan
sejumlah
dana
untuk
SD Negeri Ngrojo menyusun RKAS yang di
melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam
dalamnya mencakup pembiayaan pendidikan
memenuhi Standar Nasional Pendidikan, yaitu
yang ada di sekolah. Pembiayaan pendidikan
Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar
tersebut mencakup sumber dana dan jumlahnya,
Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar
beserta rincian-rincian penggunaan dana tersebut.
Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan,
Program-program kegiatan yang tercantum dalam
dan Standar Penilaian Pendidikan, namun tidak
RKAS
untuk
diuraikan
berdasarkan
kelompok
Standar
Pendidik
dan
Tenaga
kebutuhannya masing-masing, dimana setiap
Kependidikan. Standar Pendidik dan Tenaga
kelompok tersebut merupakan upaya untuk
Kependidikan merupakan kriteria pendidikan
mengembangkan
Nasional
prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental,
Pendidikan
serta pendidikan dalam jabatan. Sekolah tidak
Pendidikan.Standar
delapan
Standar
Nasional
merupakan standar minimal tentang sistem
membuat
pendidikan di seluruh Indonesia dan dijadikan
pendidik dan tenaga kependidikan dikarenakan
sebagai tolok ukur pelaksanaan pendidikan di
memang dana yang ada sangat terbatas.
Indonesia. Standar Nasional Pendidikan meliputi
program
terkait
dengan
standar
63
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
SD Negeri Ngrojo mengalokasikan dana sebesar Rp 3.664.050,00 dalam mengembangkan Standar
Kompetensi
pengadaan
buku
perpustakaan
sebesar
Rp
1.480.000,00.
Lulusan.Berdasarkan
Sekolah telah mengalokasikan dana sebesar
RKAS, sekolah mengalokasikan dana tersebut
Rp 8.854.050,00 dalammengembangkan Standar
untuk membiayai beberapa program yang telah
Sarana dan Prasarana. Berdasarkan RKAS, dana
direncanakan diantaranya pelajaran tambahan/
tersebut digunakan untuk membiayai berbagai
pendalaman materi/les sebesar Rp 1.000.000,00;
program seperti pengadaan komputer sebesar Rp
pelaksanaan uji coba UASBN/UN Tk. Sekolah
1.075.050,00;
sebesar Rp 525.000,00; pelaksanaan uji coba
pembelajaran sebesar Rp 993.000,00; pengadaan
UASBN/UN
Rp
buku pelajaran pokok peserta didik sebesar Rp
1.750.050,00;pelaksanaan Ujian Sekolah sebesar
625.000,00; perawatan ruang kelas sebesar Rp
Rp 189.000,00; dan pelaksanaan Ujian Nasional
3.556.000,00; perawatan ruang perpustakaan Rp
sebesar Rp 200.000,00.
450.000,00;
Tk.
Kabupaten
sebesar
pengadaan
instalasi
ATK
listrik
proses
(termasuk
Berdasarkan RKAS, SD Negeri Ngrojo
penggantian lampu) sebesar Rp 1.221.000,00;
mengalokasikan dana sebesar Rp 1.429.750,00
pembenahan administrasi/ inventarisasi bangunan
untuk pengembangan Standar Isi. Dana tersebut
sebesar Rp 120.000,00; dan pengadaan alat
digunakan sekolah untuk penyusunan kurikulum
kebersihan sebesar Rp 814.000,00.
sebesar
Rp109.900,00;
penyusunan
silabus
Sekolah mengembangkan Standar Pengelolaan
sebesar Rp 334.950,00; dan penyusunan RPP dan
dengan
mengalokasikan
dana
sebesar
Rp
skenario pembelajaran sebesar Rp 984.900,00.
2.175.000,00. Berdasarkan RKAS, dana tersebut
SD Negeri Ngrojo memberikan perhatian yang
digunakan untuk membiayai beberapa program
besar pada pengembangan Standar Proses.
diantaranya Penyusunan program RAPBS/RKAS
Sekolah
sebesar Rp 225.000,00; Penyusunan Laporan
mengalokasikan
dana
sebesar
Rp6.069.350,00 untuk pengembangan standar
Aset
proses. Berdasarkan RKAS, alokasi dana tersebut
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
digunakan untuk membiayai beberapa program
sebesar Rp 300.000,00; dan Penyelenggaraan
seperti
kompetensi
Karang Pamitran/ Kemah bersama sebesar Rp
471.000,00;
650.000,00.
workshop
pengembangan
peningkatan
sebesar
Rp
Sekolah
sebesar
Rp
1.000.000,00;
pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru
Sekolah mengalokasikan dana terbesar pada
(PPDB) sebesar Rp 127.900,00; pelaksanaan
pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan.
lomba
205.000,00;
Standar pembiayaan pendidikanyaitu standar
penyelenggaraan pentas seni/ FLS2N sebesar Rp
yang mengatur komponen dan besarnya biaya
860.000,00; penyelenggaraan pesantren kilat
operasi satuan pendidikan yang berlaku selama
sebesar
satu tahun. Sekolah mengalokasikan sebesar Rp
OSN
Rp
penunjang
300.450,00; kegiatan
1.854.500,00; keterampilan
sebesar
pengadaan
belajar
pengadaan sebesar
Rp
Rp
sarana
sebesar
bahan
Rp
praktik
770.500,00;
dan
11.179.900,00. tersebut
oleh
Berdasarkan sekolah
RKAS,
jumlah
digunakan
untuk
membiayai beberapa program diantaranya untuk
64
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
konsumsi
guru/
pegawai
Rp
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di
2.331.000,00; penyelenggaraan sosialisasi dan
sekolah tersebut.Dalam menyusun program dan
pelaporan program sebesar Rp 1.093.900,00;
rencana belanja, sekolah telah membuatnya
pembayaran rek. Listrik sebesar Rp 900.000,00;
berdasarkan
pembayaran langganan internet sebesar Rp
ditetapkan.Namun
750.000,00;
PDAM
mengambil kebijakan untuk menentukan program
sebesar Rp 900.000,00; pembayaran honor guru
dari RKAS yang sudah dibuat dan melaksanakan
tidak tetap sebesar Rp 3.260.000,00; pembayaran
pembiayaan program tersebut, kepala sekolah
honor penjaga sekolah/satpam/pegawai sebesar
menggunakan skala prioritas. Hal ini dilakukan
Rp 1.320.000,00; penyelenggaraan penerimaan
mengingat jumlah dana yang real di sekolah
sumbangan pendidikan sebesar Rp 80.000,00;
berdasarkan jumlah siswa yang alokasinya
bantuan siswa miskin sebesar Rp 125.000,00; dan
digunakan
pembelian
komponen dan program sekolah. Jumlah peserta
pembayaran
kebutuhan
sebesar
langganan
UKS
sebesar
Rp
420.000,00.
petunjuk
dan
pedoman
pelaksanaannya,
untuk
membiayai
yang dalam
keseluruhan
didik di sekolah ini hanya berjumlah 34 anak,
SD Negeri Ngrojo mengalokasikan sejumlah
sehingga besaran dana yang diterima hanya
dana untuk mengembangkan Standar Penilaian
berjumlah Rp 40.180.000,00. Melihat kenyataan
Pendidikan
6.807.900,00.
ini berarti antara jumlah peserta didik, besaran
Berdasarkan RKAS, dana tersebut digunakan
dana yang diterima dan yang dikeluarkan saling
sekolah untuk membiayai beberapa program
terkait dan berbanding lurus.
sebesar
Rp
seperti untuk penyusunan kisi-kisi UKK sebesar
Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo
Rp 75.000,00; penyusunan kisi-kisi UAS sebesar
menggunakan
Rp 132.000,00; penyusunan soal UH sebesar Rp
pelaksanaannya.Hal tersebut terlihat jelas dari
1.824.000,00; penyusunan soal UTS sebesar Rp
segi sarana dan prasarana. Sekolah membiayai
1.425.000,00;
Rp
hal-hal yang dianggap penting terlebih dahulu
863.900,00; penyusunan soal UAS sebesar Rp
dalam hal ini bangunan dan kemudian baru
261.000,00; pelaksanaan penilaian UH sebesar
membenahi
Rp 175.000,00; pelaksanaan penilaian UTS
berikutnya. Selain itu apabila ada kegiatan yang
sebesar Rp 582.000,00; pelaksanaan penilaian
sifatnya insidental yang dianggap lebih penting
UAS sebesar Rp 270,000,00; dan pelaksanaan
untuk
penilaian UKK Rp 1.200.000,00.
mengurangi alokasi dana dari program lainnya.
penyusunan
soal
UKK
skala
sarana
dilaksanakan,
prioritas
dalam
yang lain pada tahun
maka
sekolah
harus
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
Begitu pula dengan program-program yang lain,
dilakukan dapat diketahui bahwa dengan dana
apabila belum terlaksana pada tahun berjalan
yang ada walaupun terbatas, SD Negeri Ngrojo
maka akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
berusaha untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan
Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan
dan menjalankan program-program sesuai dengan
RKAS Tahun Ajaran 2015/2016 yang dilakukan
Standar Nasional Pendidikan. Hal ini bertujuan
peneliti, contoh beberapa program yang terlihat
65
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
belum
terlaksana
secara
optimal
adalah
sekolah harus lebih ditingkatkan agar tidak
pengadaan buku perpustakaan, perawatan ruang
terjadinya ketidaksesuaian antara nominal yang
perpustakaan, dan pengadaan kebutuhan UKS.
tertulis
Hal tersebut dikarenakan pada saat melakukan
pelaksanaannya.
dalam
RKAS
dengan
hasil
yang
Dihadapi
dari
observasi, peneliti melihat bahwa di perpustakaan tidak tersedia buku-buku baru, yang ada hanya
2. Hambatan
dalam
buku-buku lama yang bertumpuk-tumpuk dan
Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri
seperti tidak pernah digunakan.Penataan ruang
Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016
perpustakaan juga berantakan, malah terlihat
Hambatan/ kendala seringkali tidak dapat
seperti gudang, begitu pula yang terjadi pada
terlepas dalam setiap pelaksanaan aktivitas atau
ruang UKS.SD Negeri Ngrojo sebenarnya tidak
kegiatan,
memiliki
pendidikan.Berdasarkan
ruang
UKS,
namun
sekolah
begitu
pula
dalam
pembiayaan hasil
menggunakan ruang alat peraga untuk digunakan
penelitian,hambatan yang ada dalam pembiayaan
sebagai UKS dengan hanya menempatkan tempat
pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitusekolah
tidur di dalamnya. Padahal dalam RKAS yang
tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang
dibuat dana untuk beberapa hal diatas sudah
tua siswa. Tidak diperbolehkannya sekolah
dialokasikan.
melakukan pungutan apapun terhadap orang tua
Program-program yang ada dalam RKAS tersebut
memang
dapat
pada bantuan dana dari pemerintah. Dana dari
dilaksanakan, karena menurut penuturan kepala
pemerintah jumlahnya terbatas, hal tersebut
sekolah pihak sekolah hanya melaksanakan
dikarenakan dana dari pemerintah yang diberikan
program-program yang mendesak dan penting.
kepada sekolah ditentukan berdasarkan jumlah
Jadi,
siswanya. Keterbatasan dana yang dimiliki SD
memang ada
tidak
semuanya
siswa menyebabkan sekolah hanya bergantung
program-program
yang
tercantum pada RKAS namun tidak dapat
Negeri
dilaksanakan karena kurangnya dana dan ditunda
prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut
pelaksanaannya pada tahun berikutnya. Namun,
menjadi kekurangan, seperti tidak memiliki
dalam pelaporannya sekolah tetap menuliskannya
kantin sekolah, UKS, beberapa ruang kelas tidak
sama dengan yang ada dalam rencana kegiatan
layak serta banyak meja dan kursi yang sudah
meskipun kenyataannya tidak demikian. Hal
rusak. Selain itu, keterbatasan dana pendidikan
tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya
yang dimiliki menyebabkan sekolah kesulitan
baiknya manajemen pembiayaan yang ada di
dalam
sekolah ini.
Kegiatan seperti ekstrakurikuler, pembinaan
Berdasarkan pemaparan di atas, maka ada
Ngrojo
menyebabkan
mengembangkan
olimpiade,
dan
sarana
dan
program/kegiatan.
pembiayaan
lain
menjadi
baiknya pemerintah memberi kebijakan mengenai
terhambat bahkan terhenti.Apabila keadaan ini
penambahan dana terlebih pada sekolah yang
terjadi terus
memiliki jumlah siswa yang sedikit. Selain itu
mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah
juga transparansi pembiayaan yang dilakukan
tersebut.Hambatan
menerus,
lain
dikhawatirkan akan
dalam
pembiayaan
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
66
pendidikan
di
sekolah
kurang
penghubung antara sekolah dengan masyarakat
berkompetennya pengelola dana disebabkan tidak
agar terjalin kerjasama yang baik.Anggota komite
adanya regenerasi bendahara sekolah yang
sekolah di SD Negeri Ngrojo terdiri dari kepala
bersedia
diterima.
sekolah, bendahara sekolah, dan orang tua serta
Bendahara sekolah di SD Negeri Ngrojo juga
beberapa tokoh masyarakat sekitar sekolah.
bertanggungjawab sebagai guru kelas sehingga
Sebelum adanya kebijakan pemerintah mengenai
guru tersebut mengemban dua tugas berbeda yang
wajib belajar 9 tahun, komite sekolah juga
sama besar.
berperan menjembatani pihak sekolah dan
mengelola
ini
dana
adalah
yang
Munculnya hambatan dalam pembiayaan
orangtua/masyarakat untuk menentukan besarnya
pendidikan di SD Negeri Ngrojo menyebabkan
biaya SPP yang harus dibayarkan, namun setelah
sekolah harus berusaha untuk mengatasinya.
ada kebijakan tersebut, peran komite sekolah
Upaya yang dilakukandalam mengatasi hambatan
menjadi lebih ringan. Saat ini peran komite
tersebut yaitu dengan berusaha meminimalisir
sekolah adalah sebagai pemberi masukan atau
pengeluaran dana dan dengan skala prioritas yaitu
arahan, pengawas, dan pengevaluasi jalannya
mendahulukan program yang lebih penting serta
pembiayaan
berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada.
dilaksanakan saat sekolah mengadakan rapat-
Hal ini sesuai dengan kebijakan sekolah karena
rapat komite membahas RKAS dan laporan
dana yang diperoleh dari pemerintah sangat
pertanggungjawaban.RKAS disusun berdasarkan
terbatas jumlahnya sehingga sekolah harus dapat
kesepakatan semua pihak melalui rapat. Pada
mengelolanya dengan sebaik mungkin. Untuk
rapat tersebut biasanya guru menyampaikan
meminimalisir hambatan-hambatan yang ada,
kebutuhan
seperti kurangnya dana seringkali guru-guru dan
kebutuhan sekolah secara umum dan kegiatan-
kepala
kegiatan
sekolah
melakukan
iuran
untuk
mencukupinya.
pendidikan.Peran-peran
kelasnya
yang
akan
kemudian
tersebut
membahas
dilaksanakan.
Komite
sekolah dan orangtua siswa bisa mengajukan
Partisipasi dari semua pihak terkait dengan
keberatan atau memberi saran tentang RKAS
penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat
tersebut.
diperlukan demi tercapainya tujuan yang telah
selanjutnya menjadi RKAS permanen yang
ditetapkan.Komite sekolah merupakan salah satu
ditandatangani oleh kepala sekolah, komite
pihak yang memiliki peranan penting dalam
sekolah,dandinas pendidikan.
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, salah
Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo
satunya dalam pembiayaan pendidikan. Peranan
selalu kekurangan dana, sementara ada banyak
komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di
komponen maupun kegiatan yang harus dibiayai.
SD Negeri Ngrojo memiliki peranan antara
Hal tersebut memunculkan harapan dari pihak
lainmemberi masukan atau arahan, mengawasi,
sekolah agar pelaksanaan berikutnya menjadi
dan
pembiayaan
lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, harapan
pendidikan. Selain itu, komite sekolah menjadi
sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD
mengevaluasi
jalannya
Ketika
RKAS
sudah
disetujui,
67
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
Negeri Ngrojo yaitu agar jumlah siswa di sekolah
pungutan terhadap orang tua siswa, serta
tersebut meningkat sehingga dana yang diterima
sedikitnya jumlah siswa.
juga meningkat. Selain itu, harapan lainnya
Saran
adalah agar pemberian dana tersebut distandarkan
Berdasarkan
penelitian
yang
telah
seperti tahun sebelumnya, sekolah yang sedikit
dilakukan, maka peneliti memberikan saran,
siswa dengan yang banyak siswa tidak murni
antara lain:
sesuai dengan jumlah siswa, tetapi harus ada batas
1. Bagi Dinas Pendidikan
minimal seperti dahulu. Hal ini dimaksudkan agar
Melihat keadaan bahwa ada sekolah yang
dana
mengalami kekurangan dana akibat sedikitnya
yang
diperoleh
dapat
memenuhi
pembiayaan secara optimal sehingga tujuan yang
jumlah
peserta
ditelah ditentukan dapat tercapai.
pendidikan
didik,
sebaiknya
membuat
mengenaipemberian
bantuan
dinas
kebijakan dana
bagi
KESIMPULAN DAN SARAN
sekolah yang mengalami kekurangan peserta
Kesimpulan
didik.
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
2. Bagi Sekolah
pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan di
Diharapkan sekolah dapat menyusun RKAS
SD Negeri Ngrojo, maka dapat ditarik kesimpulan
sesuai dengan kondisi dana yang ada sehingga
sebagai berikut.
program-program yang telah direncanakan
1. Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo
dapat dilaksanakan sesuai dengan RKAS yang
Tahun Ajaran 2015/2016 berasal dari BOS
telah dibuat.
Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA, dan BOS Kabupaten dengan jumlah Rp 40.180.000,00
yang
pengalokasiannya
digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi
DAFTAR PUSTAKA Barnawi & Mohammad Arifin. (2012). Schoolpreneurship: Mengembangkan Jiwa & Sikap Kewirausahaan Siswa. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian
Pendidikan,
kecuali
Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya. 2. Hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitu terbatasnya
dana
yang
diterima
dari
pemerintah, sekolah tidak dapat melakukan
B. Suryosubroto. 2004. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Dadang Suhardan, dkk. (2010). Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Dina Sofianah. (2015). Manajemen Keuangan pada Sekolah Dasar.Diakses di https://www.academia.edu/9700761/Man ajemen_Keuangan_pada_Sekolah_Dasar _1 pada tanggal 22 Desember 2015. Matin.
(2014). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers.
68
Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016
Moch. Idochi Anwar. (2003). Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori, Konsep dan Isu). Bandung: Alfabeta. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Suharjo.2006. Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan: Jakarta. Tatang M. Amirin, dkk (2010).Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press. Uhar
Suharsaputra. (2013). Pendidikan. Bandung: Aditama.
Administrasi PT Refika
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
