PEKERJAAN BESAR BADAN RESTORASI GAMBUT SELAMA 5 TAHUN BRG HARUS MEMPERBAIKI 2 JUTA HA LAHAN GAMBUT YANG RUSAK. DARI MANA DANANYA?

E D ISI 03, F EBRUARI 2 0 1 6

B U L E T I N www.reddplusid.org

IndonesiaREDD

BADAN RESTORASI GAMBUT

PEKERJAAN BESAR BADAN RESTORASI GAMBUT

SELAMA 5 TAHUN BRG HARUS MEMPERBAIKI 2 JUTA HA LAHAN GAMBUT YANG RUSAK. DARI MANA DANANYA?

Jakarta – Belum satu bulan Nazir Foead menjabat sebagai kepala Badan Restorasi Gambut, komitmen bantuan telah mengalir ke lembaga ini. “Pemerintah Norwegia akan memberikan donasi gambut,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen.

P

ernyataan itu disampaikan Helgesen ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 3 Februari 2016. Ikut mendampingi Jokowi saat itu adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Nazir Foead. Sementara Helgesen ditemani Dubes Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik. “Dengan demikian sejak hari Jumat minggu lalu, hingga Rabu siang tercatat sudah ada dukungan dana untuk BRG sebanyak US$ 104 juta dari Norwegia, Amerika Serikat, Packard Foundation dan UNDP,'' kata Siti Nurbaya kepada wartawan di Istana Merdeka. Pemerintah Amerika akan membantu US$ 30 juta, sementara Yayasan Packard US$ 15 juta. Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert Blake dalam diskusi di Festival Iklim mengatakan pada Februari 2016, Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-

Indonesia) menandatangani dua hibah untuk mendukung kerja mengatasi perubahan iklim. Pertama, lewat Berbak Green Prosperity Project akan merestorasi hidrologi rawa gambut di Jambi dengan hibah senilai US$ 17 juta. “Ini untuk mengurangi kebakaran di gambut. Ini bagian dari yang akan dilakukan AS dalam mendukung Badan Restorasi Gambut,” katanya. Kedua, kesepakatan dengan tiga pabrik sawit di Riau senilai US$ 13 juta untuk memproduksi biogas. Dengan bantuan ini, kata Blake, diharapkan bisa memproduksi 3 mega watt energi biogas yang bisa menerangi 9.000 rumah warga. Bantuan ini, akan meningkatkan produktivitas dan pengelolaan sekitar 2.000 smallholder. Nazir Foead menjelaskan bantuan dari Norwegia merupakan bagian dari Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani di Oslo, Norwegia pada 26 Mei 2010. Bersambung Halaman 2

1

i n f o u ta m a TERCATAT SUDAH ADA DUKUNGAN DANA UNTUK BRG SEBANYAK US$ 104 JUTA DARI NORWEGIA, AMERIKA SERIKAT, PACKARD FOUNDATION DAN UNDP, ''KATA SITI NURBAYA Dalam kesepakatan ini, Norwegia memberikan dana hibah US$ 1 miliar dolar untuk progam REDD+ di Indonesia. “Untuk tahun 2016 ini, US$ 50 juta untuk BRG bagian dari LoI dengan Norwegia dalam fase kedua,” kata Nazir, mantan Direktur Konservasi WWF Indonesia. Untuk pencairan dana ini, kemungkinan dalam dua termin yang masing-masing sebesar US$ 25 juta. Pemerintahan Joko Widodo membubarkan Badan Pengelola REDD+ pada 21 Januari 2015. Setahun kemudian, setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dahsyat, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Pada 20 Januari 2016, Presiden Jokowi melantik Nazir Foead menjadi kepala BRG, yang tugasnya hanya lima tahun. Pada Pasal 2, Perpres itu, BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Lembaga ini wajib menyusun rencana dan

pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk jangka waktu lima tahun seluas kurang lebih 2.000.000 hektare. BRG merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Nazir kini sibuk mencari sejumlah orang dari pegawai negeri sipil dan lembaga non pemerintah untuk mengisi jabatan di BRG. Sesuai dengan Perpres, prioritas perencanaan dan pelaksanaan BRG dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan) serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. BRG akan membuat program berdasarkan masukan berbagai pihak, dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat juga pengusaha. Nazir yang lulusan program master biologi konservasi dari University of Kent di Inggris ini berharap program restorasi gambut di daerah diharapkan bermanfaat ekonomi bagi warga. “Positif ke iklim, penyediaan air, dan dampak sosial ekonomi ke masyarakat,” katanya kepada media.

• WAWANCARA

KEPALA BRG NAZIR FOEAD

A

pa tantangan merestorasi lahan gambut? Saya harus mengakui bahwa butuh kerja sama erat karena banyak kepentingan di lahan gambut, baik itu ekonomi industri besar dan masyarakat sekitar, temanteman NGO, masyarakat adat, masyarakat sipil dan pemerintah, juga ada kepentingan global. Ada yang menuduh pemerintah tidak berani menindak perusahaan besar yang terlibat dalam kebakaran lahan. Bagaimana tanggapan Anda? Dari pernyataan Bapak Presiden di dalam rapat jelas sekali perintahnya. Penegakan hukum harus tegas, nggak boleh setengah-setengah. Kemudian lahan gambut yang sudah terbakar dimiliki perusahaan harus diambil alih negara. Saya 24 tahun kerja di konservasi, saya kagum

2

melihat kemauan dan tekad pemerintah kali ini. Apa mungkin kasus kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun terjadi akan bisa selesai? Tahun ini harus siap-siap lagi, kebakaran mungkin saja akan datang karena kerja restorasi gambut di mana dilakukan sekat itu butuh waktu. Kerja sekarang cepat tapi sampai air bisa naik pelan-pelan itu bisa sampai bertahun-tahun. Kalau gambutnya belum terlalu parah bisa naik dengan cepat airnya. Kalau gambutnya sudah terkeringkan, itu (air) naik sampai gambutnya basah bisa butuh waktu bahkan 10 tahun. Saya kira penting juga kita lakukan aktivitas sosialiasi agar tidak lagi menggunakan api ketika membuka lahan. Kalau itu bisa jalan dan industri beri dukungan penuh terhadap penggunaan yang nonapi dan membantu masyarakat sekitar dengan cara non-organik dengan bantuan perencanaan matang, saya kira risiko kebakaran bisa minimal. Untuk melihat jelas barangkali 2-3 tahun lagi bisa lihat signifikan.

GALERI KEGIATAN

G A L E R I K E G I ATA N

• FGD TEBING TINGGI TIMUR, RIAU

PENCABUTAN IZIN KONSESI UNTUK PERHUTANAN SOSIAL DI RIAU

PEKANBARU – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang merumuskan pencabutan izin konsesi PT Lestari Unggul Makmur (LUM) di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Meranti, Riau. Nantinya, area bekas konsesi itu akan diberikan ke warga dalam bentuk izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).

R

encana tersebut menjadi topik utama diskusi kelompok terfokus (focus group discussions) dengan judul pemantapan persiapan masyarakat membangun hutan desa mandiri. Diskusi ini diselenggarakan KLHK, REDD+ UNDP dan Pusat Studi Bencana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Riau. Diskusi yang diadakan 12 Januari 2016 di Pekanbaru itu dihadiri Staf Ahli Menteri LHK Hanni Adiati, pejabat dari KLHK, pemerintah daerah, warga Tebingtinggi Timur dan aktivis lingkungan hidup. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK sedang merumuskan izin HPHD di Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti itu. “Pencabutan izin PT Lestari Unggul Makmur (LUM) merupakan peristiwa yang monumental karena untuk pertama kalinya sebuah perusahaan besar yang telah diberikan konsesi sebelumnya namun akhirnya dicabut dan lahannya dikembalikan ke masyarakat,” kata Hanni Adiati. Pada 31 Mei 2007, Menteri Kehutanan memberikan izin hutan tanaman industri (HTI) akasia kepada PT LUM dengan luas 10.390 hektare. Ternyata izin ini sebagian besar berada di hutan sagu dan kelapa milik warga Desa Sungai Tohor dan Desa Nipah Sendanu. Pada April 2008, Forum Kepala Desa Pulau Tebing Tinggi menolak rencana HTI itu. Di dalam Pulau Tebing Tinggi yang luasnya 89.250 ha itu juga ada konsesi PT National Sago Prima. Anak perusahaan Sampoerna Agro ini mendapat izin konsesi perkebunan sagu seluas 21.418 hektare dari Menteri

Kehutanan pada 2009. Sebagian pohon sagu sudah dipanen dan diolah pabrik milik perusahaan menjadi tepung sagu. Sebagian besar tanah di Pulau Tebing Tinggi adalah gambut. Eksploitasi besar-besaran dan pembangunan kanal merusak lahan gambut dan menyebabkan kebakaran pada Februari-Maret 2014. Warga terus menyuarakan penolakan terhadap keberadaan PT LUM yang berencana menanam pohon akasia untuk bahan baku industri bubur kertas. Ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Desa Sungai Tohor pada November 2014, warga mengajukan tuntutan yang sama. Di Pulau Tebing Tinggi, perkebunan sagu rakyat telah berjalan sejak tahun 1920-an. Sagu diolah di kilang menjadi tepung sagu yang kemudian dijual hingga ke Malaysia. “Sagu merupakan sumber hidup kami,” kata Cik Manan, warga Sungai Tohor. Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan menjelaskan permasalahan utama di provinsi ini adalah terjadi ketidakmerataan lahan antara masyarakat dengan korporasi. Perusahaan menguasai banyak lahan sekaligus lebih merusak ekosistem sehingga tidak mensejahterakan masyarakat. Kunci utama penyelesaian, katanya, adalah pemerataan dan keadilan sehingga masyarakat sejahtera dan kerusakan dapat diminimalisir. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sedang menyusun wilayah yang dicadangkan untuk perhutanan sosial selama 5 tahun kedepan seluas 12,07 juta hektare. Untuk Provinsi Riau, areanya seluas 1,1 juta ha. Pencabutan izin konsesi PT LUM menjadi bagian program ini.

3

G A L E R I K E G I ATA N • PERPRES MENANTI ATURAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERPADU JAKARTA -Pemerintah terus menjerat

pelaku perusakan lingkungan hidup ke meja hijau.

S

alah satu upaya untuk memperkuat langkah itu adalah menyiapkan aturan tentang koordinasi antar instansi penegak hukum. Pada 14 Januari 2016 di Jakarta, berlangsung rapat pembahasan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang penegakan hukum pidana terpadu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rancangan perpres telah dibuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Rapat yang difasilitasi REDD+ UNDP itu dihadiri unsur Ditjen Penegakan Hukum KLHK, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, ICEL dan ilmuwan ilmu hukum. Prof. Asep Warlan Yusuf menjelaskan latar belakang muncul rancangan perpres itu ini terkait dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18 tahun 2014. Asep Warlan Yusuf menjelaskan Perpres itu mengatur soal subyek hukum, siapa yang menangani perkara dan bagaimana pengaturannya. Penyidik Polri berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Koordinasi ini lebih kepada aspek substansi, bukan mengambil alih perkara. Sementara itu, Kejaksaan diharapkan terlibat dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Direktur ICEL, Henri Subagiyo menjelaskan pernah ada tim satu atap dan konsep multidoor dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014. Menurutnya, koordinasi itu sama sekali tidak menghilangkan kewenangan masing-masing instansi. Peran KLHK, katanya, sangat penting tidak hanya dalam konteks pidana melainkan juga penegakan hukum administrasi dan perdata. Masyarakat menunggu adanya koordinasi yang solid dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan.

4

• LOKAKARYA HUKUM DI BALIKPAPAN

MENGUATKAN KAPASITAS JAJARAN PENGADILAN BALIKPAPAN-Lembaga peradilan mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum yang tertulis dan pembangunan yang berkelanjutan.

P

ernyataan ini disampaikan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Lingkungan Hidup Nasional, Mahkamah Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi ketika membuka Lokakarya Kebakaran Hutan dan Lahan Rahan Rawa Gambut serta Implementasi Pedoman Penomoran Perkara-Perkara Lingkungan Hidup, di Balikpapan, 18-19 Januari 2016. Menurut Takdir, telah ada nota kesepahaman kebijakan penomoran perkara antara MA dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini, katanya, menunjukkan visi bahwa MA memiliki komitmen pembangunan berkelanjutan. “Yaitu bagaimana lingkungan hidup yang sehat dan bersih serta sumber daya alam dan keanekaragaman hayati berkelanjutan bisa dipelihara dan dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang,” katanya. Kegiatan lokakarya di Balikpapan ini diikuti 200 peserta yang terdiri dari hakim, panitera dan panitera pembantu yang berasal dari pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara serta pengadilan negeri yang berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Lokakarya untuk penguatan kapasitas hakim dan aparat pengadilan ini diadakan oleh Pokja LHN Mahkamah Agung bekerja sama dengan KLHK, yang didukung Program REDD+ UNDP. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Amiryat menjelaskan kegiatan ini tak hanya terkait pedoman penomoran perkara lingkungan hidup, peserta juga diberikan materi dan wawasan mengenai kebakaran hutan dan lahan gambut. Dia berharap peserta menyerap apa yang diberikan para nara sumber. Profesor Bambang Hero menyampaikan materi aspek lingkungan dan dampak ekologis dari kebakaran hutan dan lahan, termasuk rawa gambut serta ekologi rawa gambut.

G A L E R I K E G I ATA N • KUNJUNGAN MENTERI LH DAN PERUBAHAN IKLIM NORWEGIA KE INDONESIA

MEMPERKUAT KERJA SAMA INDONESIA DAN NORWEGIA DI SEKTOR KEHUTANAN

JAKARTA – Kerja sama di bidang perubahan iklim antara Indonesia dan Norwegia semakin erat setelah kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen Pada 2-5 Februari 2016. Selain bertemu Presiden Joko Widodo,, Vidar Helgesen Juga mengunjungi Kabupaten Berau di Kalimantan Timur.

V

idar Helgesen menjelaskan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk mendukung kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menjaga lingkungan dan hutan. Pemerintah Norwegia, katanya, sangat mendukung kebijakan Indonesia dalam penanganan bencana kebakaran hutan, termasuk soal moratorium izin hutan. Begitu juga dialog yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk masalah civil society. Dia mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah Indonesia selama ini dan optimistis bahwa kedua negara mampu mencegah kenaikan suhu bumi 2 derajat celcius serta kontribusi semua pihak dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. “Untuk empat tahun ke depan kita akan

mengembangkan berbagai kebijakan natural untuk prioritas perlindungan hutan dan lingkungan hidup, bukan saja untuk Indonesia, Norwegia, namun seluruh dunia,” ujar Helgesen. Saat ini, LoI itu memasuki tahap kedua. Untuk mengimplementasikan hal ini, Menteri Vidar Helgesen bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brojonegoro pada 2 Februari 2016. “Beliau berdiskusi dengan Menteri Keuangan menyangkut mekanisme dari dana-dana Letter of Intent IndonesiaNorway,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya kepada wartawan. Helgesen juga bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan. Jokowi didampingi Menteri Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead. Bahasan pertemuan soal perkembangan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD+) dalam kaitan komitmen Letter of antar dua negara. Helgesen melihat kemajuan komitmen Presiden Indonesia dalam tata kelola hutan dan lahan. Antara lain melanjutkan kebijakan moratorium, menghentikan konversi lahan gambut, one map policy, agenda perubahan iklim lainnya sampai pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG). Pemerintah Norwegia, katanya, akan memberikan dukungan dana US$ 50 juta untuk tahun pertama kerja BRG.

Jadwal Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen di Indonesia pada 2-5 Februari 2016 2 Februari 2016 pagi Bertemu Menteri Keuangan Bambang Soemantri Brojonegoro Membahas mekanisme dana-dana Letter of Intent Indonesia-Norway sejak 2011. 2 Februari 2016 siang Mengunjungi acara Festival Iklim di JCC, Senayan. Pembacaan Indonesia-Norway Partnerhip Statement dan meninjau booth di Festival Iklim 3 Februari 2016 pagi Pertemuan bilateral dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Manggala Wanabakti Membahas isu pengendalian perubahan iklim. 3 Februari 2016 jam 11 Pertemuan dengan sejumlah media nasional 3 Februari 2016 siang Bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Membahas isu perubahan iklim, gambut, dan penegakan hukum kasus kehutanan . 4-5 Februari 2016 Mengunjungi Kabupaten Berau, Kaltim Mengunjungi hutan adat di Kampung Merabu dan perkebunan swasta PT Yudha Wahana Abadi (YWA) di Kecamatan Kelay.

5

G A L E R I K E G I ATA N • FESTIVAL IKLIM 2016

FESTIVAL IKLIM BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN GENERASI MUDA JAKARTA-Tim mahasiswa dari Universitas Indonesia menjuarai lomba debat bahasa inggris yang diselenggarakan panitia Festival Iklim 2016. pada babak final, tim ui unggul atas tim mahasiswa universitas parahyangan bandung ketika mempertahankan alasan apakah Indonesia perlu meratifikasi Paris

L

omba debat bahasa Inggris yang diikuti perwakilan mahasiswa dari 12 perguruan tinggi ini menjadi salah satu acara Festival Iklim yang diselenggarakan pada 1-4 Februari 2016 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta Selatan. Acara yang baru pertama kali ini terlaksana atas kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia dan UNDP Indonesia. Tema Festival Iklim 2016 adalah “<2°C Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Generasi Mendatang.” Generasi muda memang bakal merasakan dampak yang semakin parah dari perubahan iklim jika tidak ada upaya semua pihak untuk mengurangi gas-gas rumah kaca mulai sekarang. Oleh karena itu, panitia melibatkan anak-anak dan remaja ikut serta dalam Festival Iklim. Selain debat mahasiswa, diadakan pula lomba pembuatan maket sustainable city yang diikuti 12 kelompok pelajar SMP-SMA se-Jabodetabek yang dimenangkan MTS UIN Jakarta dan SMAN 6 Bekasi. Lomba poster lingkungan yang diikuti 31 pelajar dari 17 SMP/SMA yang dimenangkan oleh Sekolah Al-Zahra untuk tingkat SMP dan SMA Lab School Jakarta untuk tingkat SMA. Bekerja sama dengan Society of Indonesia Environment Journalist (SIEJ) diselenggarakan klinik jurnalisme warga meliput isu perubahan iklim. Klinik ini diikuti pelajar, pramuka dan mahasiswa pecinta alam dari pergurun tinggi di Jakarta. Selain itu Youth Program yang berisi diskusi untuk meningkatkan kesadaran kaum muda tentang perubahan iklim yang ditutup dengan janji untuk melakukan langkah nyata. Kegiatan bagi kaum muda merupakan side event dari Festival Iklim 2016. Kegiatan utama dari festival ini adalah seminar dan workshop serta 70 booth dari berbagai kementerian, instansi pemerintah, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat. “Bangsa Indonesia terdepan diantara negara-negara berkembang dalam hal pengendalian perubahan iklim,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya ketika berpidato pada pembukaan Festival Iklim.

6

Peran Indonesia sangat dinanti dan dinilai penting oleh dunia internasional. Untuk itu ke depan, kata Siti Nurbaya, akan dilakukan internalisasi dan sosialisasi secara terus menerus dan lebih luas lagi untuk mencapai sasaran jangka panjang yaitu penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebesar 29% pada tahun 2030. Tidak kalah penting adalah menghimpun berbagai inovasi dan inisiatif dari seluruh lapisan masyarakat. Semua ini, ujarnya, akan menjadi catatan prestasi bangsa Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dunia. Memang, Festival Iklim menjadi dokumentasi berbagai pemikiran, gagasan serta inisiatif bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan Paris Agreement di tingkat nasional dan sub nasional. Beberapa hal penting yang tercapai selama pelaksanaan Festival Iklim ini adalah Indonesia-Norway Partnership yang dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia serta Indonesia Peat Prize yang diluncurkan bersamaan dengan peringatan Hari Lahan Basah Internasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang membuka Festival Iklim mengakui kurangnya dukungan dari berbagai negara di Eropa dan Amerika kepada Indonesia. Hal ini terlihat dari minimnya green product (produk berbasis lingkungan) yang dikonsumsi warga di negara maju itu. "Sebagai negara berkembang kita seringkali menghadapi ilusi konsumen dari negara maju. Padahal, awalnya di negara maju bersedia membayar lebih untuk being green. Namun hingga saat ini konsumen negara maju belum menujukkan peran signifikan untuk mengeluarkan biaya bagi green product," ujar Darmin. Dia berharap pemerintah dan masyarakat di negara-

G A L E R I K E G I ATA N negara maju ikut serta membantu Indonesia mencapai target penurunan suhu global dengan membeli produk yang ramah lingkungan. Karena kita tidak berbicara suhu saat ini saja, ujar Darmin, melainkan juga untuk masa yang akan datang. Anak-anak dan remaja saat ini akan menjadi korban dari dampak perubahan iklim yang makin parah di masa depan. Penggunaan Energi Bersih Tiga duta besar negara sahabat tampil dalam sesi pertama Festival Iklim 2016 di JCC, Senayan, Jakarta. Mereka menyarankan agar Indonesia mempercepat peralihan penggunaan energi fosil ke energi bersih untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada periode 20202030. "Persoalan perubahan iklim sangat kompleks tapi di sisi lain mudah, karena hasil (COP) Paris menyuruh kita berhenti melakukan hal kotor, stop membakar batu bara, energi baru terbarukan perlu dikembangkan," kata Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik. Melalui riset, ujarnya, sangat banyak yang harus dilakukan untuk mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Robert O Blake mengatakan pada COP Paris, Presiden Joko Widodo dan Presiden Obama ikut dalam komitmen publik, swasta, dan pemerintah untuk menaikkan biaya penelitian dan pengembangan beberapa tahun ke depan untuk energi terbarukan Amerika Serikat mendukung target bauran penggunaan energi baru terbarukan yang ditetapkan Pemerintahan Joko Widodo, yakni sebesar 23 persen pada 2025. Bantuan ini riset ini diberikan ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Inovasi, katanya, sangat berperan dalam pengembangan energi bersih atau energi baru terbarukan. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Moazzam Malik mengatakan pilihan Indonesia untuk mencukupi kebutuhan energinya ke depan sangat kritis. Indonesia diperkirakan masuk 15 besar negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia dan pertumbuhan kebutuhan energinya 15 persen per tahun. Jika Indonesia akhirnya harus menggunakan batu bara maka, menurut dia, harus diolah dengan pembangkit listrik batu bara modern. Senada dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Georg Wiischel mengatakan Indonesia butuh energi untuk pertumbuhan ekonominya. Wiischel khawatir penggunaan pembangkit listrik yang mengeluarkan gas buang berbahaya seperti batubara. Indonesia, katanya, pembangkit listrik generasi terakhir yang yang bersih.

• DISKUSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

MENGGANDENG WARGA JADI PENGAWAS Jakarta – Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi proses penegakan hukum kasus kebakaran lahan.

W

acana di atas mengemuka dalam acara diskusi kelompok terfokus yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan REDD+ UNDP pada 27 Januari 2016 di Jakarta. Topik diskusi adalah memformulasikan prinsip dan pola kerja sama dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Diskusi ini diikuti 25 orang dari perwakilan LSM, jurnalis, BKSDA, warga di Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah serta LPSK dan KLHK. Dirjen Penegakan Hukum, KLHK Rashio Ridho Sani dalam sambutannya menjelaskan penegakan kapasitas penegakan hukum yang dilakukan dengan beberapa strategi. Antara lain pencegahan dengan memperbanyak publikasi, kampanye dan sosialisasi. Kemudian penguatan jaringan kerja di dalam maupun luar negeri dan penguatan sanksi administrasi. KLHK memiliki aplikasi yang bisa digunakan di Android ataupun Iphone, dimana warga bisa langsung mengunggah foto/video dan pengaduan soal kerusakan lingkungan. KLHK juga menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter dan lainnya untuk menyebarkan informasi. Tak hanya itu, warga dapat melapor di-pos pengaduan atau ke call center. Selain itu bakal ada unit pelayanan teknis (UPT) untuk penegakan hukum di KLHK di berbagai daerah. Nama lembaga ini adalah Badan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lembaga ini mengurusi pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum yang diisi oleh pegawai Kementrian dan penyidik pegawai negeri sipil. . Arimbi Heroepoetri dari UNDP menjelaskan yang penting adalah membangun fondasi yang kokoh sehingga masing-masing bisa menindaklanjuti. Fondasi itu adalah rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat..

7

GALERI INFORMASI • LAHAN GAMBUT

POTRET BURAM

Sumber: Greenpeace.

PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT

K

ebakaran hutan dan lahan yang terjadi antara Juni hingga Oktober 2015 menjadi catatan kelam Indonesia. Bayangkan luas lahan yang terbakar 2,61 juta hektare atau hampir lima kali Pulau Bali. Kabut asap dari bencana ini menutup udara sebagian Pulau Sumatera dan Kalimantan selama berbulan-bulan. Pekatnya asap banyak disebabkan kebakaran di lahan gambut. Dari total luasan 2,61 juta hektare hutan dan lahan yang terbakar, BNPB menghitung kebakaran yang terdapat pada lahan gambut mencapai 869.754 ha (33 persen) dan 1.741.657 ha (67 persen) untuk tanah mineral. Luas lahan gambut di seluruh dunia sekitar 40 juta ha. Wetlands International mencatat luas lahan rawa gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta ha atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia. Dari luasan tersebut sekitar 7,2 juta ha atau 35%-nya terdapat di Pulau Sumatera. Lahan rawa gambut merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, dan pencegah intrusi air laut. Selain itu, gambut menjadi pendukung berbagai kehidupan/keanekaragaman hayati, pengendali iklim (melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon) dan sebagainya. Menurut data yang dikeluarkan oleh Wetlands International (2003), cakupan kawasan gambut di Pulau Sumatera mencapai lebih dari 7 juta ha dengan total kandungan karbon 18.813,37 juta ton. Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi memiliki sebaran utama yang tertinggi dengan luasan gambut masing-masing sebesar 4.043.601 ha (kandungan karbon 14.605,04 juta

8

ton), 1.420.042 ha (kandungan karbon 1.407,24 juta ton), dan 716.839 ha (kandungan karbon 1.413,19 juta ton). Budidaya lahan gambut secara serampangan, membuat hancur ekosistemnya. Hal ini telah dimulai sejak dua dasa warsa lalu ketika terjadi alihfungsi besar-besaran lahan gambut menjadi perkebunan monokultur untuk industri minyak sawit dan bubur kayu. Perusahaan membuat kanal-kanal yang dibangun ketika membuka lahan gambut. Kondisi akan membuat lahan gambut menjadi kering dan sangat rentan terhadap kebakaran hutan. Jika terbakar, bara api merembet ke lapisan bawah sehingga sulit untuk dipadamkan. Bank Dunia mengutip data dari Basis Data Emisi Kebakaran Global versi 4 (the Global Fire Emissions Database version 4, GFED4), mencatat bahwa kebakaran di Indonesia diperkirakan memberikan sumbangan sekitar 1.750 juta metrik ton setara karbon diaksoda (MtCO2e) terhadap emisi global di tahun 2015. Kebakaran tersebut telah membuat Indonesia tidak dapat memenuhi janji untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen berdasarkan Komunikasi Nasional II dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Mayapada Tower II, Lantai 14 Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta Selatan 12920 Indonesia Telepon: +62(21) 2500811 Faximili: + 6(21) 2500822 Contac Person: [email protected] Buletin ini diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Program REDD+ UNDP