PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH WILAYAH DAN MUSYAWARAH CABANG PERHIMPINAN KONSELOR VCT HIV INDONESIA
JAKARTA, 2015
0
DAFTAR ISI
1
1. Latar belakang……………………………………………………………………………2
2. Tujuan………………………..……………………………………………………3 3. Landasan hukum..………..………………………………………………………3 4. Penyelenggara…..………….…………………………………………………….4 Muswil...……...……………………………………………………………….4 Muscab…….………………………………………………………………….4 5. Peserta ………………………………...………………………………………….4 Muswil..…………………….………….…………………………………...…4 Muscab……………………….……….………………………………………4 6. Agenda sidang….………………………………………………………………...5 7. Pemilihan Ketua………………………………………………………………….5 PKVHI Wilayah..……….……………………………………………………6 PKVHI Cabang ……………………………………………………………..7 8. Pelantikan Pengurus PKVHI Wilayah / Cabang PKVHI Wilayah……………………………………………………………...9 PKVHI Cabang…………………………………………………………..….9 9. Pelaporan Kegiatan PKVHI Wilayah/Cabang………………….……………10 10 Lampiran. Protokol Pelantikan Pengurus PKVHI Wilayah/Cabang…………..…..11 Naskah Pelantikan…………………………………………..…………….15 Janji Konselor…..…………………………………………..………………17 Berita Acara Pelantikan Pengurus PKVHI Wilayah/Cabang..………...18 Format Laporan Kegiatan Pengurus PKVHI Wilayah/Cabang………..19 Format Data Konselor ………………………………………………….....20
1
1. LATAR BELAKANG
Konselor Konseling dan Tes HIV (KTHIV) adalah orang yang telah mendapatkan pelatihan KTHIV dari instansi berwenang serta menyediakan tenaga dan waktunya untuk memberikan layanan konseling pra dan pasca tes pada pelayanan KTHIV dan memberikan konseling berkelanjutan. Menyadari bahwa Konselor KTHIV mempunyai tanggung jawab dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan konseling dan testing maka pada tanggal 20 April 2008 telah dibentuk suatu wadah yang berbentuk Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia yang disingkat dengan PKVHI. Organisasi perhimpunan yang beranggotakan konselor KTHIV yang telah lulus dilatih sesuai standar Kementerian Kesehatan RI dari berbagai latarbelakang pendidikan dan profesi, mempunyai visi menjadi organisasi profesi yang kokoh, dalam upaya pengendalian HIV dan AIDS, dengan tujuan 1. Mengoptimalkan peran organisasi di tingkat nasional, Wilayah dan Cabang. 2. Meningkatkan kemampuan, peran dan partisipasi serta memberikan bantuan hukum kepada anggota terkait upaya pencegahan dan pengendalian HIVAIDS secara profesional. 3. Mendukung program nasional dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang peduli HIV- AIDS Sebagai organisas formal dan berbadan hukum, PKVHI mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai landasan pedoman organisasi. PKVHI juga telah memiliki struktur organisasi dengan kewenangan tertinggi pada musyawarah nasional (Munas) musyawarah wilayah (muswil) dan musyawarah cabang. PKVHI telah melaksanakan musyawarah Nasional sebanyak 3 kali semenjak berdiri. Namun demikian sampai saat ini belum semua provinsi di Indonesia mempunyai kepengurusan PKVHI wilayah maupun cabang. Sebanyak 25 provinsi sudah memiliki kepengurusan PKVHI wilayah di antaranya ada yang masih belum dilantik. Menurut sejarah pembentukannya, PKVHI wilayah pada awal pembentukan tidak melalui mekanisme musyawarah wilayah. Hal ini disebabkan pertimbangan kebutuhan pelayanan KTHIV maupun pengkordinasian konselor serta kebutuhan perwakilan dalam musyawarah nasional. Sedangkan provinsi lainnya masih dikoordinir oleh dinas kesehatan setempat dengan kerjasama dan kesepakatan pengurus PKVHI Pusat. Pada tingkat kabupaten dan kota saat ini tercatat 6 Kabupaten dan 8 kota. 2
Data tentang kepengurusan PKVHI wilayah di sekretariat PKVHI Pusat menunjukkan bahwa sebagian besar status kepengurusan wilayah sudah kadaluwarsa sehingga perlu diperbaharui. Namun untuk memperbaharui status kepengurusan PKVHI wilayah harus melalui mekanisme musyawarah wilayah yang dihadiri oleh perwakilan PKVHI cabang dan kota. Hal ini menjadi kendala bagi sebagian besar PKVHI wilayah karena baru sebagian kecil PKVHI wilayah yang sudah memiliki cabang sehingga mampu menyelenggarakan muswil. Menanggapi situasi kepengurusan perhimpunan Konselor KTHIV di Indonesia, pengurus PKVHI Pusat telah mengeluarkan surat keputusan mengenai status kepengurusan PKVHI wilayah dengan menunjuk koordinator konselor wilayah untuk mengkoordinir konselor dimasing-masing provinsi hingga terlaksananya muswil maupun muscab. Dalam mencapai tujuan tersebut maka dirasakan perlu adanya pedoman penyelenggaraan Muswil dan Muscab.
2. TUJUAN Tujuan pedoman penyelenggaraan musyawarah wilayah dan musyawarah cabang adalah untuk tersedianya standar baku penyelenggaraan Muswil dan Muscab
3. LANDASAN HUKUM Pedoman penyelenggaraan Muswil dan Muscab PKVHI ini disusun dengan berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKVHI serta Ketetapan Musyawarah Nasional 2014 Padang sebagai berikut: 1. Pasal 12 Anggaran Dasar PKVHI tentang Kewenangan 2. Pasal 13 Anggaran Dasar PKVHI tentang Kepemimpinan 3. Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga PKVHI tentang Musyawarah Wilayah 4. Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga PKVHI tentang Musyawarah Cabang 5. Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga PKVHI tentang Rapat-rapat 6. Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga PKVHI tentang Pengurus Wilayah 7. Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga PKVHI tentang Pengurus Cabang 8. Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga PKVHI tentang Tata Organisasi 9. Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga PKVHI tentang Pendirian Cabang 10. Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga PKVHI tentang Pemilihan Pengurusan 11. Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga PKVHI tentang Persyaratan Pengurusan 12. Pasal 32 Anggaran Rumah Tangga PKVHI tentang Pelantikan Pengurusan.
3
4. PENYELENGGARA MUSWIL DAN MUSCAB Penyelenggara Muswil adalah pengurus PKVHI wilayah berkoordinasi dengan pengurus Pusat PKVHI. Bila suatu wilayah belum terbentuk kepengurusan PKVHI wilayahnya maka penyelenggara muswil adalah panitia penyelenggara muswil yang dikoordinir oleh koordinator konselor wilayah berkoordinasi dengan pengurus pusat PKVHI. Penyelenggara Muscab adalah pengurus PKVHI cabang yang berkoordinasi dengan pengurus wilayah dan pusat. Bila suatu kabupaten atau kota belum terbentuk kepengurusan PKVHI cabang atau kota maka penyelenggara muscab adalah panitia penyelenggara muscab yang dikoordinir oleh pengurus wilayah berkoordinasi dengan pengurus pusat. 5. PESERTA MUSWIL DAN MUSCAB Peserta Muswil adalah 1. Penasehat tingkat provinsi 2. Pengurus wilayah bersangkutan. Bila kepengurusan wilayah belum terbentuk, maka akan diwakili oleh koordinator konselor wilayah 3. Pengurus cabang pada wilayah bersangkutan. 4. Peninjau sesuai dengan keputusan pengurus wilayah atau bila kepengurusan wilayah belum terbentuk diwakili oleh koordinator konselor. Peserta Muscab adalah 1. Penasehat tingkat kabupaten atau kota 2. Pengurus kabupaten atau kota bersangkutan. Bila kepengurusan cabang belum terbentuk, maka akan diwakili oleh pengurus wilayah atau koordinator konselor wilayah 3. Konselor di kabupaten atau kota bersangkutan. 4. Peninjau sesuai dengan keputusan pengurus cabang atau kota dan bila kepengurusan cabang atau kota belum terbentuk diwakili oleh pengurus wilayah atau koordinator konselor wilayah.
4
6. AGENDA SIDANG MUSWIL DAN MUSCAB Agenda sidang muswil dan muscab terdiri dari: Sidang 1. Dipimpin oleh panitia penyelenggara Muswil atau muscab yang membahas agenda, tata tertib muswil atau muscab, dan pemilihan pimpinan sidang Sidang 2. Dipimpin oleh pimpinan sidang Muswil atau muscab terpilih yang membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban tersebut Sidang 3. Dipimpin oleh pimpinan sidang Muswil atau muscab terpilih yang membahas syarat calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang atau cabang, tata tertib dan mekanisme pemilihan dan pemilihan. 7. PEMILIHAN KETUA PKVHI WILAYAH DAN CABANG 7a. Syarat calon ketua/formatur PKVHI Wilayah 1. Calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang adalah Konselor KTHIV yang telah lulus mengikuti Pelatihan Konselor minimal 3 tahun dan anggota PKVHI aktif yang dibuktikan dengan surat dari pengurus PKVHI cabang 2. Calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang dicalonkan oleh sekurangkurangnya 5 (lima) Pengurus PKVHI cabang 3. Calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang tidak pernah melanggar AD/ART PKVHI. 4. Calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang menyatakan kesediaan di depan Forum muswil PKVHI. 5. Calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang adalah orang yang bersedia dan mampu bekerja menjalankan organisasi selama periode terkait (3 tahun) bertempat di Sekretariat PKVHI wilayah berada. 6. Calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang mampu melanjutkan kerja sama dengan PKVHI pusat, Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan setempat yang merupakan mitra strategis utama PKVHI.
5
7b. Syarat calon ketua/formatur PKVHI cabang 1. Calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang adalah Konselor KTHIV yang telah lulus mengikuti Pelatihan Konselor minimal 3 tahun dan anggota PKVHI aktif yang dibuktikan dengan surat dari pengurus PKVHI cabang 2. Calon Formatur/Ketua PKVHI cabang dicalonkan oleh sekurangkurangnya 5 (lima) Pengurus PKVHI cabang. Bila belum terbentuk PKVHI cabang, dicalonkan oleh 5 (lima) konselor aktif yang dibuktikan dengan surat dari pengurus PKVHI wilayah 3. Calon Formatur/Ketua PKVHI cabang tidak pernah melanggar AD/ART PKVHI. 4. Calon Formatur/Ketua PKVHI cabang menyatakan kesediaan di depan Forum musab PKVHI. 5. Calon Formatur/Ketua PKVHI cabang adalah orang yang bersedia dan mampu bekerja menjalankan organisasi selama periode terkait (3 tahun) bertempat di Sekretariat PKVHI cabang berada. 6. Calon Formatur/Ketua PKVHI cabang mampu melanjutkan kerja sama dengan PKVHI Pusat, PKVHI Wilayah, Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan se tempat yang merupakan mitra strategis utama PKVHI.
7c Tata tertib pemilihan Formatur/Ketua PKVHI Wilayah 1. Prosedur pemilihan Formatur/Ketua PKVHI wilayah didahului dengan tahapan pendaftaran usulan nama calon Formatur/Ketua PKVHI Wilayah dari setiap delegasi 2. Pendaftaran usulan nama calon dilakukan dengan sistem satu Cabang hanya memiliki satu suara dan setiap Ketua Delegasi hanya berhak mememilih1 (satu) nama yang akan menjadi calon pada kertas suara dengan cara menuliskan nama yang akan menjadi calon. 3. Orang yang akan menjadi calon Formatur/Ketua PKVHI Wilayah adalah yang memenuhi persyaratan seperti yang tercantum pada butir 7a di atas . 4. Orang yang akan menjadi calon Formatur/Ketua PKVHI Wilayah disahkan dalam forum Muwil oleh Pimpinan Sidang setelah :
Dilakukan Verifikasi administrasi terhadap orang yang akan menjadi calon oleh panita pemilihan
Pernyataan Kesediaan untuk di usulkan sebagai Calon Formatur/Ketua PKVHI Wilayah.
5. Calon Formatur/Ketua PKVHI Wilayah dapat lebih dari satu orang 6
6. Pemilihan calon Formatur/Ketua PKVHI Wilayah dilakukan dengan menggunakan kertas suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Peserta. 7. Kertas suara pemilihan yang sah adalah kertas suara yang disediakan oleh panitia pemilihan dan diberi stempel Panitia. 8. Kertas suara dianggap sah apabila:
Pada kertas suara terdapat stempel Panitia
Hanya terdapat 1 (satu) nama dan atau nomor urut calon Formatur/Ketua PKVHI Wilayah
9. Pemilihan Formatur/Ketua putaran
PKVHI wilayah dilakukan melalui 2 (dua)
10. Pada putaran pertama, pemilihan dilakukan dengan sistem satu orang satu suara (One Man One Vote). Calon yang mendapatkan suara minimal 25% suara peserta utusan delegasi berhak maju pada putaran kedua. Jika tidak terdapat calon yang memenuhi suara minimal tersebut. maka dilakukan pemilihan ulang putaran pertama sampai dengan terdapat calon yang memperoleh suara minimal tersebut. 11. Pada putaran kedua, pemilihan dilakukan dengan sistem satu orang satu suara (One Man One Vote) dan setiap utusan Delegasi hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada di kertas suara dengan cara menuliskan nama calon dan atau nomor urut. 12. Nama dan nomor urut pilihan calon Formatur\Ketua PKVHI Wilayah pada kertas suara di pemilihan putaran kedua sama dengan pada saat di pemilihan putaran pertama. 13. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua ditetapkan sebagai Formatur/Ketua PKVHI wilayah 7d. Tata tertib pemilihan Formatur/Ketua PKVHI Cabang 1. Prosedur pemilihan Formatur/Ketua PKVHI Cabang didahului dengan tahapan pendaftaran usulan nama calon Formatur/Ketua PKVHI cabang dari setiap delegasi 2. Delegasi dalam Muscab adalah konselor aktif mewakili unit pelayanan KTHIV se tempat yang dibuktikan dengan surat dari pengurus PKVHI wilayah 3. Pendaftaran usulan nama calon dilakukan dengan sistem satu delegasi hanya memiliki satu suara dan setiap delegasi hanya berhak mememilih1 (satu) nama yang akan menjadi calon pada kertas suara dengan cara menuliskan nama yang akan menjadi calon. 7
4. Orang yang akan menjadi calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang adalah yang memenuhi persyaratan seperti yang tercantum pada butir 7b di atas. 5. Orang yang akan menjadi calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang disahkan dalam forum Muscab oleh Pimpinan Sidang setelah :
Dilakukan Verifikasi administrasi terhadap orang yang akan menjadi calon oleh panita pemilihan
Pernyataan Kesediaan untuk Formatur/Ketua PKVHI cabang.
di
usulkan
sebagai
Calon
6. Calon Formatur/Ketua PKVHI cabang bisa lebih dari satu orang 7. Pemilihan calon Formatur/Ketua cabang dilakukan dengan menggunakan kertas suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Peserta. 8. Kertas suara pemilihan yang sah adalah kertas suara yang disediakan oleh panitia pemilihan dan diberi stempel Panitia. 9. Kertas suara dianggap sah apabila:
Pada kertas suara terdapat stempel Panitia
Hanya terdapat 1 (satu) nama dan atau nomor urut calon Formatur/Ketua PKVHI Cabang
10. Pemilihan Formatur/Ketua PKVHI Cabang dilakukan melalui 2 (dua) putaran 11. Pada putaran pertama, pemilihan dilakukan dengan sistem satu orang satu suara (One Man One Vote). Calon yang mendapatkan suara minimal 25% suara peserta utusan delegasi berhak maju pada putaran kedua. Jika tidak terdapat calon yang memenuhi suara minimal tersebut. maka dilakukan pemilihan ulang putaran pertama sampai dengan terdapat calon yang memperoleh suara minimal tersebut. 12. Pada putaran kedua, pemilihan dilakukan dengan sistem satu orang satu suara (One Man One Vote) dan setiap utusan Delegasi hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada di kertas suara dengan cara menuliskan nama calon dan atau nomor urut. 13. Nama dan nomor urut pilihan calon Formatur\Ketua PKVHI cabang pada kertas suara di pemilihan putaran kedua sama dengan pada saat di pemilihan putaran pertama. 14. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua ditetapkan sebagai Formatur/Ketua PKVHI Cabang
8
8. PELANTIKAN PENGURUS PKVHI WILAYAH DAN CABANG a. Tahap persiapan 1. Panitia penyelenggara Muswil/Cabang mengirim surat kepada pengurus PKVHI pusat tentang pelantikan. (Tembusan kepada PKVHI wilayah kalau Muscab) 2. Pengurus PKVHI pusat membuat surat jawaban dan meminta laporan resmi hasil muswil/muscab) dan daftar nama pengurus yang akan dilantik sesuai dengan susunan yang ada dalam AD/ART serta dokumen pendukung berupa Biodata pengurus yang akan dilantik dan bukti sebagai konselor KTHIV (sertifikat konselor KTHIV standar kemkes RI) 3. Pengurus PKVHI Wilayah/Cabang menentukan tanggal dan tempat pelantikan serta mengirim undangan pelantikan 4. Pengurus PKVHI pusat membuat SK kepengurusan PKVHI wilayah/cabang yang sudah ditanda tangani ketua umum dengan tanggal sesuai rencana pelantikan 5. Pengurus PKVHI pusat menetapkan perwakilan yang akan hadir dalam pelantikan tersebut dan bila ketua umum PKVHI berhalangan hadir maka akan membuatkan surat tugas kepada yang akan hadir melantik. Bila pelantikan pengurus PKVHI cabang maka pengurus PKVHI wilayah diminta untuk melaksanakan pelantikan atas nama pengurus PKVHI pusat 6. Persiapan teknis lain terkait pelantikan diserahkan kepada masingmasing wilayah, seperti undangan kepada Dinas Kesehatan/ Pemangku kepentingan lainnya, ruangan dan sarana lain b. Protokoler Pelantikan (lihat lampiran) c. Laporan 1. Pengurus PKVHI wilayah maupun cabang yang baru membuat laporan penyelenggaraan pelantikan dan mengirimkannya ke sekretariat PKVHI Pusat (Tembusan kepada PKVHI wilayah bila cabang) 2. Pengurus PKVHI wilayah melampirkan salinan (foto copy) naskah pelantikan yang sudah ditandatangani Ketua. Umum PKVHI/yang mewakili, Ketua Pengurus PKVHI wilayah yang dilantik, dan saksi (Kepala Dinas Kesehatan/yang mewakili)
9
9. PELAPORAN KEGIATAN PKVHI WILAYAH/CABANG
Pengurus PKVHI wilayah maupun cabang berkewajiban memberikan laporan kegiatan setiap tahun kepada pengurus PKVHI pusat (Pengurus PKVHI cabang memberikan tembusan laporan ke pengurus PKVHI wilayah). Format laporan kegiatan pengurus PKVHI terlampir Selain itu pengurus PKVHI wilayah dan cabang berkewajiban mendata konselor KTHIV di wilayah/cabang serta secara berkala setiap bulan melakukan updating data tersebut. (format data konselor terlampir) Pengiriman data dapat dilakukan secara manual maupun melalui jaringan website www.pkvhi.org
10
LAMPIRAN
Protokol Upacara Pelantikan Pengurus PKVHI Wilayah/Cabang 1.
Pembukaan oleh MC/pembawa Acara
2.
Hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
3.
Pembawa acara meminta kepada hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Mars PKVHI. Lagu Mars PKVHI yang dinyanyikan bersama dipandu oleh diregent dan dapat diiringi music atau music organ/piano. (music dan lirik lagu mars PKVHI dapat diminta pada secretariat PKVHI Pusat) Pembawa acara meminta kepada hadirin untuk kembali duduk.
Sambutan Ketua Panitia
5.
Pembawa acara meminta kepada hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama dipandu oleh diregent dan dapat diiringi music atau music organ/piano. (music dapat diminta pada secretariat PKVHI Pusat) Pembawa acara meminta kepada hadirin untuk kembali duduk.
Hadirin menyanyikan lagu Mars PKVHI
4.
MC/Pembawa acara menyambut selamat datang kepada hadirin kemudian membacakan susunan acara pelantikan.
Ketua Panitia penyelenggara pelantikan pengurus PKVHI wilayah/cabang dalam sambutannya melaporkan persiapan penyelenggaraan pelantikan
Pembacaan SK dan nama-mana pengurus sesuai SK yang sudah ditandatangani ketua umum PKVHI oleh Ketua Umum PKVHI/yang mewakili (bila cabang pembacaan dilakukan oleh ketua PKVHI wilayah)
Ketua Umum PKVHI/yang mewakili tampil kemuka/panggung/podium kemudian membacakan susunan kepengurusan PKVHI wilayah/cabang dan setiap orang yang namanya dibacakan diminta tampil kemuka/panggung. 11
6.
Pelantikan Pengurus PKVHI Wilayah.
7.
Ketua Umum PKVHI/yang mewakili bersama kepala Dinas Kesehatan/yang mewakili tampil kemuka berdiri menghadap pengurus PKVHI wilayah/cabang yang akan dilantik. Petugas dari panitia menyerahkan folder/map yang berisikan naskah pelantikan. (naskah pelantikan terlampir) Ketua Umum PKVHI/yang mewakili membacakannya naskah pelantikan. Ketua Umum PKVHI/yang mewakili, kepala Dinas Kesehatan/yang mewakili dan seluruh pengurus PKVHI wilayah/cabang tetap berdiri untuk kegiatan berikutnya.
Penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Umum PKVHI, Ketua PKVHI Wilayah/cabang, Kepala Dinas Kesehatan (sebagai saksi).
8.
Demi ketertiban pelaksanaan kegiatan ini panitia diminta menyediakan area tempat duduk khusus untuk pengurus PKVHI wilayah/cabang yang akan dilantik. Anggota pengurus PKVHI wilayah/cabang yang akan dilantik berdiri berjejer menghadap hadirin dengan posisi ketua pengurus di sebelah kiri. Ketua PKVHI Wilayah/Cabang bersama seluruh anggota pengurus tetap berdiri untuk kegiatan berikutnya.
Panitia diminta menyediakan meja kecil yang dilengkapi dengan boldpoint/pena. Ketua umum PKVHI/yang mewakili, Ketua PKVHI wilayah/cabang yang baru dilantik, dan kepala dinas kesehatan/yang mewakili sebagai saksi maju ke meja untuk menandatangani berkas naskah pelantikan sebagai bukti yang sah pelantikan telah dilaksanakan. Selesai penandatanganan naskah pelantikan, kepala dinas kesehatan/yang mewakili kembali ke tempat duduknya. Ketua umum PKVHI/yang mewakili bersama pengurus PKVHI wilayah/cabang yang baru dilantik tetap berdiri untuk kegiatan berikutnya.
Pembacaan janji konselor dibawah bendera merah putih dan bendera PKVHI.
Petugas dari panitia (2 orang) tampil ke depan membawa bendera Merah Putih dan bendera PKVHI kemudian berdiri menyamping di sebelah kanan Ketua PKVHI Wilayah/cabang yang akan dilantik. 12
II.9.
Ketua PKVHI Wilayah/cabang yang akan dilantik memegang ujung bendera PKVHI dan siap mengucapkan janji konselor. Petugas dari panitia tampil kemuka membawa naskah janji konselor untuk diserahkan kepada ketua umum PKVHI yang akan membacakan janji konselor. (naskah janji konselor terlampir) Ketua umum PKVHI/yang mewakili membacakan janji konselor yang akan diikuti oleh seluruh pengurus PKVHI wilayah/cabang yang baru dilantik Setelah pembacaan janji konselor petugas panitia yang membawa bendera kembali Ketua umum PKVHI/yang mewakili bersama pengurus PKVHI wilayah/cabang tetap berdiri untuk kegiatan berikutnya
Pemakaian jaket dan pin PKVHI.
Seorang petugas dari panitia maju kedepan membawa jaket dan PKVHI Ketua Umum PKVHI/yang mewakili secara simbolis memberikan jaket kepada ketua PKVHI wilayah/cabang untuk dipakai. Ketua Umum PKVHI/yang mewakili secara simbolis memasang pin PKVHI di dada bagian kiri ketua PKVHI wilayah/cabang.
II.10. Pemberian salam kepada pengurus yang baru dilantik.
Ketua Umum PKVHI/yang mewakili memberi salam kepada ketua PKVHI wilayah/cabang dan seluruh anggota pengurus Ketua Umum PKVHI/yang mewakili kembali ketempat duduknya diikuti oleh ketua PKVHI wilayah/cabang dan seluruh anggota pengurus.
II.11. Sambutan dari pejabat wilayah/cabang ( misalnya, kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili) dan ketua PKVHI Wilayah/Cabang yang baru dilantik.
Pembawa acara meminta pejabat wilayah ( misalnya, kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili) tampil ke podium untuk memberikan sambutannya Pembawa acara meminta ketua PKVHI Wilayah/Cabang yang baru dilantik tampil ke podium untuk memberikan sambutannya
II.12. Pembacaan doa
Pembawa acara meminta kepada orang yang ditugaskan untuk tampil ke depan membacakan doa Pembacaan doa 13
II.13. Hadirin menyanyikan lagu Bagimu Negeri
Pembawa acara meminta kepada hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. lagu Bagimu Negeri yang dinyanyikan bersama dipandu oleh diregent dan dapat diiringi music atau music organ/piano. (music dapat diminta pada secretariat PKVHI Pusat) Pembawa acara meminta kepada hadirin untuk kembali duduk.
II.14. Penutupan Pembawa acara menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara pelantikan Ketua dan pengurus PKVHI wilayah/cabang telah usai dan mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam acara pelantikan. Setelah penutupan acara pelantikan biasanya dilakukan pemotretan foto bersama dan hadirin memberikan salam kepada ketua dan pengurus PKVHI wilayah/cabang yang baru dilantik.
14
Lampiran 2a. Naskah Pelantikan (Pelantikan oleh ketua umum PKVHI)
NASKAH PELANTIKAN Pada hari ini, saya akan melantik saudara menjadi Pengurus Wilayah PKVHI ______ Periode ____-____, harap saudara jawab dengan jujur pertanyaan berikut: “Apakah Saudara telah siap untuk dilantik sebagai Pengurus Wilayah PKVHI _________ periode ____-____?” .................................................... Selanjutnya ikuti kata-kata saya; Saya Berjanji : bahwa saya sebagai pengurus Wilayah PKVHI ______ , periode ____-____ akan senantiasa, menjalankan seluruh amanat yang menjadi tugas-tugas sebagai pimpinan dan pengurus Wilayah PKVHI ____ ____-____, sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PKVHI, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada organisasi PKVHI, Semoga Allah SWT , Tuhan yang Maha Esa memberikan Rahmat dan Hidayahnya, Amin.” …………………
Dengan demikian saya telah melantik secara remsi saudara-saudara sebagai pengurus wilayah PKVHI ________ periode ____-____.
______, __ _____ ____ Pengurus Pusat PKVHI Ketua Umum
15
Lampiran 2b. Naskah Pelantikan (Pelantikan atas nama ketua umum PKVHI)
NASKAH PELANTIKAN Pada hari ini, atas nama Ketua Umum PKVHI, saya akan melantik saudara menjadi Pengurus __________ Periode ____-____, harap saudara jawab dengan jujur pertanyaan berikut: “Apakah Saudara telah siap untuk dilantik sebagai Pengurus Wilayah PKVHI _____ periode ____-____?” .................................................... Selanjutnya ikuti kata-kata saya; Saya Berjanji : bahwa saya sebagai pengurus Wilayah PKVHI ________ , periode ____-____ akan senantiasa, menjalankan seluruh amanat yang menjadi tugas-tugas sebagai pimpinan dan pengurus Wilayah PKVHI ________ , periode ____-____, sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PKVHI, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada organisasi PKVHI, Semoga Allah SWT , Tuhan yang Maha Esa memberikan Rahmat dan Hidayahnya, Amin.” …………………
Dengan demikian saya atas nama ketua umum PKVHI sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah melantik secara remsi saudara-saudara sebagai pengurus wilayah PKVHI PKVHI ________ , periode ____-____.
___________, __ _______ ____ Pengurus Pusat PKVHI Ketua Umum
16
Lampiran 3. Janji Konselor
JANJI KONSELOR VCT- HIV INDONESIA Dengan berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai konselor VCT-HIV INDONESIA ; saya berjanji bahwa saya akan menjalankan tugas saya sebagai konselor VCT HIV dengan mengedepankan rasa kemanusiaan saya berjanji bahwa saya akan selalu menjaga kerahasiaan segala informasi yang berhubungan dengan klien VCT saya akan selalu menjaga martabat pekerjaan saya sebagai koselor VCT HIV Saya berjanji dalam menjalankan pekerjaan saya akan menjunjung tinggi etika konselor saya berjanji untuk selalu menjunjung tinggi hak klien saya berjanji akan selalu menghormati sesama konselor VCT HIV saya berjanji akan menjaga kehormatan perkumpulan konselor VCT – HIV Indonesia Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua.
Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh sungguh dan demi kehormatan saya
17
Lampiran 4. Berita Acara Pelantikan
BERITA ACARA PELANTIKAN PENGURUS WILAYAH PKVHI ________ PERIODE ____ - ____
Pada hari ini _____, tanggal ____ bulan ______ tahun ____ pukul ___ bertempat di ________, __________ telah dilantik Pengurus PKVHI Wilayah ____________ periode ____ - ____ sesuai dengan SK Ketua Umum PKVHI NOMOR : ___ / SK / PKVHI / __ / _____ tentang penetapan Pengurus Wilayah PKVHI _________
Pelantikan dilaksanakan oleh
Ketua Umum PKVHI
Ketua Pengurus Wilayah PKVHI _______ Periode ____ - ____
Disaksikan oleh ____________
(____________________________)
18
Lampiran 5. Format Laporan Kegiatan Pengurus PKVHI Wilayah/Cabang LAPORAN WILAYAH
:
WAKTU PELAKSANAAN : LOKASI
NO
TANGGAL
:
KEGIATAN
TIM PELAKSANA
CAPAIAN
HAMBATAN
SUMBER DANA
____, ______201__
Ketua PKVHI Wilayah,
(___________________)
19
Lampiran 6. Format Data Konselor PKVHI Wilayah/Cabang Data Layanan KTHIV dan Konselor PKVHI Wilayah _______________
Status Kabupaten/Kota
Layanan
Alamat dan No. Telp
Nama Konselor Aktif
Catatan:
Non Aktif
Penyelenggara/ Tahun Pelatihan
Keterangan
Silahkan menambahkan data layanan yang belum tercakup di atas
20
