PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) IAIN SURAKARTA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya peningkatan kualitas proses akademik di lingkungan IAIN Surakarta guna mencapai tujuan Pendidikan Nasional, maka Rektor menetapkan Keputusan Nomor 375 Tahun 2016 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD). Keputusan ini merupakan respon atas dicabutnya SK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2001 tentang Beban Kerja Dosen di lingkungan PTKI, melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tertanggal 8 September 2016, dengan pertimbangan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor: 14 Tahun 2005, bahwa Beban Kerja Dosen diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi. Dengan demikian keputusan Rektor tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) ini memiliki kekuatan hukum yang kuat. Agar keputusan itu dapat tersosialisasi dengan baik dan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dapat diimplementasikan oleh dosen di lingkungan IAIN Surakarta serta pihak-pihak terkait, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Surakarta, mendesiminasikannya melalui booklet. Melalui booklet pedoman ini diharapkan dapat mempermudah para dosen dalam penyusunan Laporan Kinerja Dosen pada setiap akhir semester sesuai standar yang telah ditetapkan.

Surakarta, 11 Oktober, 2016

Tim LPM

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) IAIN Surakarta

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR 375 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas akademik Institut Agama Islam Negeri Surakarta guna mencapai tujuan Pendidikan Nasional, perlu ditetapkan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,


Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan; 10. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan; 11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen; 12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar; 13. Peraturan Menkeu Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu Nomor: 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; 14. Peraturan Mendikbub Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesi; 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi; 16. Keputusan Menkowasbangpan RI Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya; 17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama; 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 19. Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor: 4159/A4.3/KP/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;


MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2016

KESATU

: Mengesahkan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) di Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016;

KEDUA

: Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) Diktum Pertama wajib dipedomani dan dilaksanakan; : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. KUTIPAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KETIGA

Ditetapkan di Surakarta Pada Tanggal 30 September 2016


BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Pemikiran Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.Adapun tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, di dalam Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen dalam melaksanakan tugasnya, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, serta mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.Disamping itu, juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Adapun kewajiban dosen, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen.Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya, dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas tambahan. Sebagai pendidik professional, dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan untuk pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dalam satu semester.RBKD disusun dengan mengacu kepada BKD paling sedikit 12 SKS (36 jam kerja per minggu) dan paling banyak 16 SKS (48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibuat pedoman.Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) IAIN Surakarta

dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Surakarta. B. Landasan Hukum Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan IAIN Surakarta, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1; 7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu Nomor: 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor. 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi; 12. Keputusan Menkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya; 13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


C. Tujuan Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Surakarta bertujuan: 1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguran Tinggi; 2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; 3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama; 4. Menjamin pembinaan, pengelolaan, pengembangan profesi serta karier dosen; dan 5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. D. Sasaran Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah: (1) Pimpinan IAIN Surakarta; (2) Fakultas dan Jurusan; (3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); (4) Dosen Tetap (PNS, dan Non-PNS); (5) Guru Besar; (6) Assesor BKD; dan (7) Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.


BAB II TUGAS DOSEN Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai. Disamping itu, dosen harus memiliki: 1) Kompetensi Professional, yakni keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya; 2) Kompetensi Pedagogik, yakni penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa; 3) Kompetensi Kepribadian, yakni kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya; dan 4) Kompetensi Sosial, yakni kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam team-work. A. Tugas Utama Dosen 1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran Setiap dosen wajib melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1 (S1).Hal ini juga berlaku bagi dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar atau Profesor.Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu dengan bobot paling sedikit 9 (Sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), di perguruan tinggi tempat bertugas. Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut: a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji; b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran; c. Membimbing seminar mahasiswa; d. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi (PLP), atau Kerja Praktik (KP); e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir; f. Penguji pada ujian akhir/munaqosyah; g. Mengembangkan program perkuliahan; h. Mengembangkan bahan pengajaran; i. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan; j. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya; k. Melaksanakan kegiatan detasering, sabbatical leave, dan pencangkokan dosen, yang dijelaskan lebih lanjut di dalam lampiran peraturan ini. Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan team teaching.Teknis pengaturan sistem perkuliahan tersebut beserta


pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen dijelaskan lebih lanjut di dalam lampiran peraturan ini. 2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajid dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, yang dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut, a. Menghasilkan karya penelitian; b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; c. Mengedit/menyunting karya ilmiah; d. Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni; e. Menulis naskah untuk disampaikan dalam orasi ilmiah/seminar; f. Melaksanakan tugas sebagai Asesor BKD. Dosen wajib menjalankan Dharma penelitian bersama-sama dengan Dharma Pendidikan dan pengajaran dengan bobot paling sedikit 9 (sembilan) SKS setiap semester.Bobot dan teknis pelaksanaan Dharma penelitian bagi dosen tersebut dijelaskan lebih lanjut di dalam lampiran peraturan ini. 3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana berikut: a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; b. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat; c. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; d. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. Bobot dan teknis kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling banyak setara dengan 3 (tiga) SKS dalam 1 (satu) semester.Penjelasan lebih lanjut tugas pengabdian ini terdapat dalam lampiran peraturan ini. B. Tugas Penunjang Dosen Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi: a. Menjadi penasehat akademik; b. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi; c. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; d. Menjadi anggota organisasi profesi; e. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga; f. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional; g. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah; h. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan; i. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah; j. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/social. Bobot dan teknis tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen dapat diperhitungkan paling banyak sepadan dengan 3 (tiga) SKS


setiap semester.Penjelasan lebih lanjut tugas penunjang ini terdapat dalam lampiran peraturan ini. C. Kewajiban Khusus Profesor Profesor/guru besar berkewajiban melaksanakan beban tugas dosen.Di samping itu, juga mempunyai kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun.Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor tidak menambah beban tugas Profesor (yang minimal 12 SKS), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan oleh Profesor. Tugas melaksankan kewajiban khusus bagi Profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu: 1) menulis buku; 2) menghasilkan karya ilmiah; dan 3) menyebarluaskan gagasan. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor tidak menambahkan beban tugas Profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh Profesor.Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor yang diundangkan pada tanggal 21 Juni 2013, Pasal 5 (1) menyebutkan bahwa seorang Profesor dalam 5 (lima) tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Sedangkan pada pasal 12 disebutkan bahwa pemberian tunjangan kehormatan kepada Profesor yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilakukan evaluasi mulai tahun 2018.Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: 1. Kewajiban khusus Profesor membuat buku Kewajiban khusus Profesor membuat buku ini, adalah buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan/atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya.Di samping itu, buku tersebut diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (International Standard of Book Numbering Sistem). 2. Kewajiban khusus Profesor menghasilkan karya ilmiah Kewajiban khusus Profesor menghasilkan karya ilmiah ini, diantaranya adalah: a. Menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam membimbing penelitian untuk tesis atau disertasi; b. Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah; c. Mengedit/menyunting karya ilmiah; d. Membuat rancangan dan karya teknologi; e. Membuat rancangan karya seni dan/atau mendapatkan hak paten. 3. Kewajiban khusus Profesor menyebarluaskan gagasan Kewajiban khusus Profesor menyebarluaskan gagasan ini, diantaranya adalah: a. Publikasi karya pada jurnal ilmiah; b. Pembicara pada seminar regional, nasional maupun international; c. Menyampaikan orasi ilmiah; d. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; e. Member latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat; f. Menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni; g. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang.


Seorang Profesor dalam lima tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus Profesor disajikan pada Gambar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5.Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus lainnya.

TAHUN 5 MENULIS BUKU

TAHUN 1 TAHUN 4

MENYEBARLUASKAN GAGASAN

TAHUN 3 MEMBUAT KARYA ILMIAH

TAHUN 2

Gambar 1. 1 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan di Tahun Ke-1, Ke-3, dan Ke-5



TAHUN 4 MENYEBARLUASKAN GAGASAN

TAHUN 1


TAHUN 2

Gambar 1. 2 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan di Tiga Tahun Terakhir


TAHUN 5

TAHUN 1 TAHUN 4




Gambar 1. 3 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan di Tiga Tahun Pertama


TAHUN 5

TAHUN 1 TAHUN 4


TAHUN 3 MENYEBARLUASKAN GAGASAN MENULIS BUKU

TAHUN 2

Gambar 1. 4 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Selama 2 Tahun


TAHUN 5

TAHUN 4

TAHUN 1

TAHUN 3 Membuat Karya Ilmiah Menyebarluaskan Gagasan Menulis Buku

TAHUN 2

Gambar 1. 5 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Satu Tahun Keterangan: Gambar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5 menunjukkan bahwa Profesor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 1.1 sampai 1.3 merupakan contoh pelaksanaan kewajiban khusus Profesor dimana satu kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, dengan bobot paling sedikit sepadan dengan @ 3 SKS. Gambar 1.1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap dua tahun sekali, artinya Profesor melaksanakan kewajiban khususnya pada tahun ke-1, ke-3, dan ke-5. Pada gambar 1.2 kewajiban khusus dilaksanakan pada tiga tahun terakhir, dan pada gambar 1.3 kewajiban khusus dilaksanakan pada tiga tahun pertama. Pekasanaan kewajiban dapat dikombinasikan dari lima tahun yang ada, contohnya tahun ke-2, ke-3, ke-4, atau tahun ke-2, ke-3, ke-5, dan sebagainya.


Pada gambar 1.4 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tahun tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 SKS dan tahun yang lain 3 SKS. Pada gambar 1.5 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain Profesor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 SKS. Kewajiban khusus Profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya (pengalaman menjabat), diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (International Standard of Book Numbering System). Kewajiban khusus Profesor dalam membuat karya ilmiah dapat berupa keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk penelitian untuk disertasi dan atau thesis), memperoleh hak paten dan atau membuat karya teknologi atau seni.Kewajiban Profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa menulis jurnal ilmiah menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran kepada masyarakat dan mendifusikan (menyebar luaskan) temuan karya teknologi dan atau seni. Perhitungan SKS untuk masing-masing kewajiban tersebut disajikan pada Rubrik Beban Kerja pada bab berikutnya. Semua kewajiban khusus Profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni. D. Dosen dalam Jabatan Struktural Dosen yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat structural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertian dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kepmenkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan kehormatan, dankarena itu, dibebaskan dari kewajiban khusus Profesor. E. Dosen dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar Dosen dengan status tugas belajar dan izin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama. F. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan Institut Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan tetap memperolah tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan. Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) IAIN Surakarta

jurusan, program studi,atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yangbersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar pada jenjang S1 paling sedikit 3 (tiga) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai Profesor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Jenis-jenis jabatan pada perguruan tinggi dimasukkan tugas tambahan sebagai pimpinan IAIN Surakarta dengan ekivalen perhitungan SKS sebagai berikut: 1. Rektor adalah 9 SKS; 2. Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Direktur Program Pascasarjana adalah 8 SKS; 3. Pembantu Dekan, Asisten Direktur Program Pascasarjana, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah 7 SKS; 4. Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan/Lembaga, Ketua Prodi, dan Kepala Pusat non-UPT adalah 6 SKS. G. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan praturan perundangundangan tersendiri (Permendiknas No. 48 Tahun 2009). Serta diatur pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar dalam PMA Nomor 175 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama. 1. Dalam Pasal 1 (9) disebutkan bahwa Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. 2. Pasal 1 (11) menyebutkan bahwa Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan lanjutan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari-hari sebagai PNS. 3. Pasal 3 (2) menyebutkan bahwa penetapan pemberian Tugas Belajar luar negeri dan Izin Belajar program S2 dan program S3 dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Dalam hal ini, penetaban pemberian Tugas Belajar dalam negeri juga dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 4. Tugas Belajar dapat diberikan apabila seorang pegawai memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) setiap unsure paling sedikit bernilai baik; d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. Batas usia maksimal 10 tahun sebelum batas usia pensiun. Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) IAIN Surakarta

5.

Pemberian Tugas Belajar wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Pasal 7): a. Program studi yang akan ditempuh memiliki relevansi dengan tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Agama; dan b. Yang bersangkutan masih memiliki masa bakti paling sedikit 5 (lima) tahun setelah masa tugas belajarnya selesai. 6. Proses penetapan pegawai Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (2) dijelaskan dalam Pasal 9.c yakni dilakukan melalui prosedur pengusulan oleh Rektor PTAN yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian. 7. Pegawai Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan secara periodic persemester kepada Biro Kepegawaian Kementerian Agama dan Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan (Pasal 13.c; dan bekerja kembali ke instansi semula dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan (Rektor IAIN Surakarta) selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah belajar selesai (Pasal 13.d). 8. Tugas Belajar diberikan dalam jangka waktu 4 (empat) semester untuk Program Magister (S2) dan 6 (enam) semester untuk Program Doktor (S3), dengan catatan bahwa jangka waktu Tugas Belajar tersebut dapat diperpanjang masing-masing paling lama 2 (dua) semester atas persetujuan oleh Pejabat yang berwenang atas permohonan pegawai Tugas Belajar dengan melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa pegawai Tugas Belajar dapat menyelesaikan pendidikannya dalam masa perpanjangan. 9. Dosen yang sedang Tugas Belajar mendapatkan beban tugas equivalen 12 SKS, tetapi tidak berhak menerima tunjangan fungsional dan tunjangan sertifikasi pendidik. 10. Izin Belajar dapat diberikan apabila seorang pegawai memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 16): a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, b. Sehat jasmani dan rohani, c. Sudah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsure bernilai baik, e. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 selama 1 (satu) tahun terakhir, f. Perguruan tinggi tempat belajar merupakan perguruan tinggi yang terakreditasi dan bukan model pendidikan kelas jauh dan kelas sabtu minggu, g. Program studi yang ditempuh mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama, h. Dilaksanakan di luar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas kedinasan. 11. Permohonan untuk mendapatkan izin belajar diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung secara hierarkhi dengan melampirkan (Pasal 17): a. Fotocopy keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) IAIN Surakarta

b.

Surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa, c. Jadwal perkuliahan (asli) dari perguruan tinggi yang bersangkutan, d. Profil perguruan tinggi termasuk alamat lengkap dan radius lokasi perguruan tinggi dari tempat tugas yang bersangkutan. 12. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan izin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 13. Izin Belajar diberikan dalam jangka waktu 4 (empat) semester untuk program Magister (S2) dan 6 (enam) semester untuk program Doktor (S3), dengan catatan bahwa jangka waktu izin belajar tersebut dapat diperpanjang masing-masing paling lama 4 (empat) semester (Pasal 21 (1) dan (2)). 14. Dosen yang mendapat izin belajar tidak meinggalkan tugasnya sebagai PNS sehingga wajib memenuhi beban tugas dosen sebagaimana dosen aktif lainnya dan oleh karenya ia berhak mendapatkan tunjangan fungsional dosen maupun tunjangan pendidik professional. H. Aturan Perhitungan Beban Kerja Dosen 1. Dosen Biasa (DS) Dalam hal ini, Laporan Beban Kerja dinyatakan memenuhi Undangundang, jika: a. Total kinerja (Bidang I, II, III, dan IV) minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS; b. Pendidikan dan Penelitian minimal 9 SKS (dengan catatan penelitian minimal 1 SKS); c. Pengabdian dan Penunjang minimal 3 SKS; d. Semua bidang tidak boleh kosong. 2. Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT) Dalam hal ini, Laporan Beban Kerja dinyatakan memenuhi Undangundang, jika: a. Total kinerja (BidangI, II, III, dan IV) maksimal 16 SKS; b. Pendidikan minimal 3 SKS; c. Pendidikan tidak boleh kosong; d. Pendidikan dan Penelitian minimal 3 SKS; e. Penelitian dan Pengabdian boleh kosong; f. Pengabdian dan Penunjang boleh kosong. No 1 2 3 4 5 6 7

Pimpinan Perguruan Tinggi Rektor Wakil Rektor Dekan, Direktur Wakil Dekan, Asisten Direktur, Ketua Lembaga Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala UPT Sekretaris Jurusan, Sekretaris Program Studi, Unit Pelaksana Teknis Jabatan lain yang setara

Masa Berlaku Selama Menjabat Selama Menjabat Selama Menjabat

Bukti Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan

Selama Menjabat

Surat Keputusan

Selamat Menjabat

Surat Keputusan

Selamat Menjabat

Surat Keputusan

Selama Menjabat

Surat Keputusan


3. Profesor (PR) Dalam hal ini, Laporan Beban Kerja dinyatakan memenuhi Undangundang, jika: a. Total kinerja (Bidang I, II, III, dan IV) minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS; b. Pendidikan dan Penelian minimal 9 SKS; c. Pengabdian dan Penunjang minimal 3 SKS; d. Semua bidang tidak boleh kosong. Kewajiban Profesor memenuhi UU, jika: a. Masing-masing bidang (A, B, C) minimal 3 SKS; dan b. Dalam 3 tahun terakhir minimal 9 SKS. 4. Profesor Dengan Tugas Tambahan (PT) Dalam hal ini, Laporang Beban Kerja dinyatakan memenuhi Undangundang, jika: a. Total kinerja maksimal 16 SKS; b. Pendidikan minimal 3 SKS; c. Pendidikan dan Penelitian minimal 3 SKS; d. Penelitian dan Pengabdian boleh kosong; e. Pengabdian dan Penunjang boleh kosong. Kewajiban Profesor memenuhi UU jika: a. Masing-masing bidang minimal 3 SKS; dan b. Dalam 3 tahun terakhir maksimal 9 SKS. I. Resource Sharing Resource Sharing untuk dosen dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui peraturan Rektor IAIN Surakarta atau didasarkan pada MoU antar Perguruan Tinggi.


BAB III PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN A. Beban Kerja Dosen (BKD) BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. BKD mencakup kegiatan pokok, yaitu: 1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih); 2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu; 3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada Perguruan Tinggi dimana yang bersangkutan bertugas; serta 4) melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, paling sedikit 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan paling banyak 16 (enam belas) SKS. Acuan penghitungan SKS untuk penetapan BKD diatur secara terpencil pada lampiran keputusan ini. B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Perhitungan terhadap SKS didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 (satu) SKS setara dengan 3 (tiga) jam/minggu tatap muka, dan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi, yng menjelaskan pengertian 1 (satu) SKS dalam beban kerja bidang pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur. Bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam Kelebihan Jam Mengajar (KJM) hanyalah bidang pendidikan dan pengajaran, serta tidak diperuntukkan bagi dosen dan guru besar dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi sebagaimana telah disebutkan pada Bab II huruf F. Bentuk penghargaan terhadap dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) diatur menurut Peraturan Rektor IAIN Surakarta. Jumlah KJM masing-masing dosen yang dapat dihitung adalah setelah angka 12 (dua belas) SKS atau sebagai beban minimalnya yang setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja per-minggu, hingga paling banyak 16 (enam belas) SKS atau sepadan dengan 48 (empat puluh delapan) jam kerja per-minggu sebagai beban kerja maksimalnya. C. Sanksi Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) SKS atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam perminggu, padahal yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi dan atau kehormatan, dapat dihentikan tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya. Bagi dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi pendidik, apabila tidak memenuhi capaian kinerja tersebut, diberikan


sanksi secara berjenjang, yaitu: teguran lisan, teguran tertulis, tidak diusulkan sebagai peserta sertifikasi dosen, dan di staf administrasikan.


BAB IV KOMPONEN PELAKSANA BKD A. Dosen Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut: 1. Dosen yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS); 2. Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT); 3. Dosen yang telah bergelar guru besar (Profesor) yang tidak mendapat tugas tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Profesor (PR); 4. Dosen yang telah bergelar guru besar (Profesor) yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya disebut Profesor dengan tugas tambahan (PT). Setiap awal semester, dosen harus membuat Rancangan Beban Kerja Dosen (RBKD) pada semester yang akan datang. RBKD berguna baik bagi dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja dosen, maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu implementasi BKD dan akibat yang ditimbulkannya pada perencanaan keuangan.RBKD yang telah dibaut harus disampaikan kepada Dekan (melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik). Pada akhir semester, dosen harus membuat laporan pelaksanaan BKD yang sesuai dengan BKD sebagai bahan evaluasi dan disampaikan kepada Dekan.Dosen yang tidak menyusun R/BKD mendapat sanksi oleh pimpinan perguruan tinggi. B. Dekan Dekan, ketua jurusan, dan ketua program studi merupakan atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas. Dekan, ketua jurusan, dan ketua program studi berkewajiban: 1) mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen; 2) mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dan penelitian dengan bobot paling sedikit 9 (sembilan) SKS setiap semester; 3) mengusulkan dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran kepada Rektor, untuk ditugaskan di lingkungan fakultas IAIN Surakarta atau perguruan tinggi lain melalui program resource sharing. Pada awal semester, Dekan, ketua jurusan, dan ketua program studi dapat meminta para dosen untuk mengumpulkan RBKD. RBKD digunakan sebagai patokan pengaturan beban kerja dosen pada semester yang akan datang. Teknis pengumpulan RBKD melalui Dekan/ketua jurusan/ketua program studi/unit fakultas yang ditunjuk.Dekan, ketua jurusan, dan ketua program studi wajib menegur secara lisan dan/atau tertulis bagi dosen yang belum membuat serta menyampaikan RBKD sampai dengan perkuliahan awal semester berjalan dimulai. C. Rektor Rektor IAIN Surakarta merupakan penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat institute.Rektor merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas


tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar. Rektor IAIN Surakarta membentuk Lembaga Penjaminan Mutu untuk menangani pelaksanaan BKD. Rektor berhak mengatur agar asesor untuk tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudia B sebagai asesor menilai A sebagai dosen). Rektor IAIN Surakarta melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan BKD dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam setiap tahun. Rektor bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan BKD kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan ketepatan waktu melaporkan. D. Tim Asesor Tim Asesor terdiri dari 2 (dua) orang yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari dalam perguruan tinggi, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain jika diperlukan karena alasan tidak ada asesor yang relevan dengan bidang masing-masing dosen. Persyaratan menjadi asesor laporan realisasi BKD adalah sebagai berikut: 1. Memiliki sertifikasi pendidik; 2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam dan/atau Surat Tugas sebagai Asesor dari Rektor; 3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen; 4. Ditugaskan/sepengetahuan oleh pemimpin perguruan tinggi; Tugas asesor adalah; 1) menilai kinerja dosen yang mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai; 2) melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor IAIN Surakarta c.q. Lembaga Penjaminan Mutu.


BAB V PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI A. Prosedur Evaluasi Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Surakarta adalah sebagai berikut:

Dosen: 1. Membuat LBKD

2. Data Pendukung

LPM IAIN Surakarta:

Asesor BKD Memenuhi Persyaratan / Tidak Memenuhi

: Tidak Memenuhi Persyaratan

1. Mengkompilasi LBKD 2. Menyampaikan LBKD kepada Asesor berdasar SK Rektor 3. Verifikasi dan Pengesahan

LBKD

1. Rektor (SK) 2. Dekan (Arsip) 3. Dosen (Arsip)

Keterangan: 1. Dosen membuat laporan kinerja setiap akhir semester seperti format F1 dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya yang memuat semua aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan aktivitas penunjang lainnya, kemudian disampaikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM IAIN Surakarta). 2. LPM IAIN Surakarta mengkompilasi dan menyampaikan laporan kinerja dosen kepada Asesor yang telah ditetapkan berdasar Surat Keputusan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) IAIN Surakarta

Rektor IAIN Surakarta, untuk mendapat penilaian dan persetujuan terpenuhi atau tidak terpenuhi laporan kinerjanya berdasar peraturan yang berlaku. 3. Asesor menyampaikan hasil penilaian kinerja dosen kepada LPM IAIN Surakarta 4. LPM IAIN Surakarta melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap laporan kinerja dosen. Apabila laporan kinerja belum memenuhi persyaratan, LPM mengembalikan berkas LBKD kepada dosen yang bersangkutan untuk dilengkapi dan dikirimkan kembali ke LPM. (Prosedur Awal) 5. Setelah diverifikasi dan disahkan oleh LPM, LPM IAIN Surakarta menyampaikan 1(satu) berkas kepada Rektor untuk proses penerbitan Surat Keputusan, 1 (satu) berkas LBKD ke Dekan untuk arsip Fakultas, dan 1 (satu) berkas LBKD untuk dosen yang bersangkutan, yang disampaikan melalui Dekan Fakultas.. B. Prinsip Evaluasi Prinsip Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen IAIN Surakarta adalah: 1. Berbasis evaluasi diri; 2. Saling asah, dan asuh; 3. Meningkatkan profesionalisme dosen; 4. Meningkatkan atmosfer akademik; dan 5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi. C. Periode Evaluasi Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap akhir semester.Dalam keadaan khusus, pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan. D. Unit Pelaksana Evaluasi Rektor IAIN Surakarta menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Surakarta untuk melakukan evaluasi kinerja dosen. E. Laporan Hasil Evaluasi Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh Rektor IAIN Surakarta kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI setiap satu tahun sekali.Hasil evaluasi ini digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen.Oleh sebab itu, laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data hasil evaluasi BKD sangat penting, terutama bagi dosen penerima tunjangan profesi dan guru besar penerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan.Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan guru besar.


PENJELASAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) IAIN SURAKARTA DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI A. Pedoman Penilaian BKD Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kewajiban Guru Besar No

Kegiatan

1

2 Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok (kelas) yang terdiri dari paling banyak 40 orang mahasiswa selama 1 semester, baik perkuliahan biasa maupun perkuliahan semester pendek (SP) dengan ketentuan untuk setiap 1 SKS adalah:

1

Jumla h Dosen 1 2 3

SKS Maks 3 1

2

3

Bukti

Ket.

5 SK Mengajar, Jadwal Kuliah, Presensi Mahasiswa, dan Jurnal Mengajar

6 Efektivitas tatap muka termasuk TTS dan TAS adalah 14 -16 kali/semester

Jumlah Mahasiswa 811-40 41-80 120 1,00 1,50 2,00 0,50 0,75 1,00 0,33 0,50 0,67

Untuk selanjutnya nilai tersebut dikalikan dengan jumlah SKS dan jumlah tatap muka yang dilaksanakan Memberikan kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok (kelas) yang terdiri dari paling banyak 25 orang mahasiswa selama 1 semester, dengan ketentuan untuk setiap 1 SKS adalah: Jumla h Dosen 1 2 3

Masa Berlaku 4 1 Th

1

1 Th

SK Mengajar, Jadwal Kuliah, Presensi Mahasiswa, dan Jurnal Mengajar

Efektivitas tatap muka termasuk TTS dan TAS adalah 14 -16 kali/semester

1

1 Th

Bukti kegiatan asistensi yang disahkan atasan dan presensi mahasiswa

Efektivitas tatap muka termasuk TTS dan TAS adalah 12-16 kali/semester

Jumlah Mahasiswa 1-25 26-50 1,00 1,50 0,50 0,75 0,33 0,50

Untuk selanjutnya nilai tersebut dikalikan dengan jumlah SKS dan jumlah tatap muka yang dilaksanakan. Asistensi kuliah atau praktikum (tutorial) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari paling banyak 25 orang mahasiswa selama 1 semester, dengan ketentuan untuk setiap 1 SKS adalah:


Jumla h Dosen 1 2 3

4

5

6

Jumlah Mahasiswa 1-25 26-50 1,00 1,50 0,50 0,75 0,33 0,50

Untuk selanjutnya nilai tersebut dikalikan dengan jumlah SKS yang dilaksanakan Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari paling banyak 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester. Yang termasuk dalam hal ini antara lain; Dosen Pembimbing (DPL) pada PPL, KKL, KKN, Micro Teaching, dan PKL dengan ketentuan setiap 1-25 mahasiswa = 1 SKS/semester Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari paling banyak 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu. Termasuk dalam hal ini adalah pembimbing seminar proposal skripsi, seminar proposal penelitian kompetitif mahasiswa, dan ujian komprehensif. Bila kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka tidak dihitung sebagai kegiatan sendiri. Jika jumlah mahasiswa bimbingan lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap parallel) = 1 SKS. Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam kelompok. Bimbingan tugas akhir/skripsi S0 dan S1 terhadap paling banyak 4 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS. Pembimbing Utama dan Pendamping dinilai sama. Penilaian Bimbingan didasarkan pada capaian: - Proposal disetujui = 0,40 - Laporan hasil akhir disetujui = 0,40 - Lulus ujian munaqosyah = 0,20


1

1 Th

Surat Tugas/SK dan bukti kegiatan pembimbing an yang disahkan atasan

1

1 Th

Surat Tugas, Bukti kegiatan seminar yang disahkan atas, Bukti Lembar Bimbingan

Seminar yang tidak disertai proses bimbingan tidak termasuk disini. Mata kuliah seminar proposal dinilai seperti pelaksanaan perkuliahan biasa.

1

1 Th

Surat Tugas/SK, dan bukti kegiatan pembimbing an yang disahkan atasan

Bukti pembimbingan harus menunjukan tingkat capaiannya

7

8

9

10

Bimbingan tesis S2 terhadap paling banyak 3 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS. Pembimbing Utama dan Pendamping dinilai sama. Penilaian bimbingan didasarkan pada capaian: - Proposal disetujui = 0,40 - Laporan hasil akhir disetujui = 0,40 - Lulusan ujian Munaqosyah = 0,20 Bimbingan disertasi S3 terhadap paling banyak 2 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS. Pembimbing Utama dan Pendamping dinilai sama. Penilaian bimbingan didasarkan pada capaian: - Proposal disetujui = 0,30 - Laporan hasil akhir disetujui = 0,20 - Disertasi dianggap layak = 0,10 - Lulus ujian tertutup = 0,20 - Lulus ujian terbuka = 0,20 Menguji tugas akhir/skripsi, tesis, atau disertasi selama 1 semester dengan ketentuan: Julah Mhs Diuji Jenis Ujian 1 2 3 4 Skripsi 0,2 0,5 0,7 1,0 5 0 5 0 Tesis 0,3 0,6 1,0 3 6 0 Disertasi 0,5 1,0 0 0 Jika jumlah mahasiswa lebih dari batas maksimal tersebut, maka nilai dihitung sesuai kelipatannya sesuai jenis ujian. Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai paling banyak 4 (empat) dosen. Penilaian untuk setiap 1 orang dosen yang dibimbing = 0,25 Bimbingan penulisan laporan deskripsi diri paling banyak 5 dosen sama dengan 1 SKS dengan rincian penilaian proporsional dengan jumlah dosen yang dibimbing (satu dosen = 0,2 SKS). Jika jumlah dosen yang dibimbing lebih dari 5, maka nilai SKS dinilai sesuai kelipatannya.


1

1 Th


Bukti pembimbingan harus menunjukkan tingkat capaiannya

1

1 Th


Bukti pembimbingan harus menunjukkan tingkat capaiannya

1

1 Th

Surat Tugas/Jad wal ujian dan berita acara ujian

Jadwal ujian yang belum atau tidak jadi dilaksanakan tidak dapat digunakan

1

1 Th

Surat Tugas, SK, dan bukti pembimbing an

11

12

13

14

Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPP, GBPP, SAP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen maka SKS disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan Lama (Jam)

110

SKS

0,2

11 20 0,4

21 30 0,6

31 40 0,8

2

1 Th

Surat Tugas dan bukti naskah yang relevan Surat tugas dan bukti yang relevan

1

1 Th

1

1 Th

Surat Tugas/SK

1

1 Th

Validasi Pimpinan

41 50 1,0

Lama pelatihan, dll maksimal 480 jam batas kepatutannya 1 sertifikat per semester. Untuk lama pelatihan, dll 481-960 jam batas kepatutannya 1 sertifikat per tahun. Menilai portofolio sertifikasi dosen paling banyak 5 dosen sama dengan 1 SKS dengan rincian penilaian proporsional dengan jumlah portofolio yang dinilai (satu portofolio = 0,2 SKS) Kegiatan lain yang sesuai yang telah divalidasi oleh pimpinan

B. Pedoman Penilaian BKD Bidang Penelitian dan Pengembangan Karya Ilmiah No

Kegiatan

1

2 Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok. Satu judul penelitian kelompok rinciannya: - Ketua = 2 SKS - Masing-masing anggota = 1 SKS Apabila Ketua terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, nilainya = 2 x 60% x 2 SKS = 2,4 SKS. Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara komulatif, sbb: - Proposal penelitian = 20% - Persiapan penelitian = 10% - Pengumpulan data = 20% - Analisa data = 10% - Penulisan laporan = 25% - Penulisan artikel ilmiah = 15% (belum publis) Total = 100%

1

SKS Maks 3 3


Masa Berlaku 4 2 Th

Bukti

Ket.

5 Jika penelitian didanai dan ada perjanjian kontrak maka buktinya berupa Laporan penelitian dan fotocopy perjanjian kontrak

6 Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya

Jika telah melaporkan laporan kemajuan dinilai interval 50%

2

3

Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri. 1 judul penelitian adalah 4 SKS (hanya ada Ketua, tidak ada anggota). Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara komulatif, sbb: - Proposal penelitian = 20% - Persiapan penelitian = 10% - Pengumpulan data = 20% - Analisa data = 10% - Penulisan laporan = 25% - Penulisan artikel ilmiah = 15% (belum publis) Total = 100% Jika telah melaporkan laporan kemajuan dinilai interval 50%. Penelitian mandiri harus memenuhi kaidah penelitian ilmiah. Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu selama-lamanya 4 semester. a. Menulis 1 judul buku/bahan ajar utuh = 3 SKS, direncanakan terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN. b. Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (editor = 60% x 3 SKS = 1,8 SKS), tiap chapter ada contributor (tiap contributor = 40% x 3 = 1,2 SKS). c. Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 SKS = 1,8 SKS). d. Contributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap contributor = 40% x 3 = 1,2 SKS). e. Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS. f. Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 SKS/Smtr) Penilaian di atas masih diperhitungkan capaiannya yang dihitung secara komulatif, sbb: - Bab Pendahuluan = 10% - Bab Isi Buku = 50% - Bab Penutup dan Referensi = 15%


4

2 Th

Surat Tugas dan Laporan penelitian yang ditanda tangani oleh Dekan

Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya

3

2 Th

Bukti fisik dan surat tugas dari pimpinan


Persetujuan Penerbit = 10% Proses Pencetakan Selesai = 15% Total = 100% g. Bukti fisik buku ada dan ketika mengajukan disertai dengan rancangan, sehingga bisa dilacak dalam satu semester berapa capaian yang didapat. Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut. Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara) a. Menulis 1 judul buku/bahan ajar utuh = 5 SKS, direncanakan terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN. b. Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 SKS = 1,8 SKS), tidap chapter ada contributor (tiap contributor = 40% x 3 = 1,2 SKS). c. Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 SKS = 1,8 SKS). d. Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 SKS). e. Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS. f. Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 SKS/Smtr). Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara komulatif, sbb: - Bab Pendahuluan = 10% - Bab Isi Buku = 50% - Bab Penutup dan Referensi = 15% - Persetujuan Penerbit = 10% - Proses Pencetakan Selesai = 15% Total = 100% Bukti fisik buku ada dan ketika mengajukan disertasi dengan rancangan, sehingga bisa dilacak dalam satu semester berapa capaian yang didapat. Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut. -

4


5

6

7

8

9

Menerjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu selamalamanya dalam 4 semester. Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 SKS. Satu judul buku diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang diterbitkan ber-ISBN maka nilai dibagi Ketua/Editor = 60% x 2 SKS = 1,2 SKS, anggota 40% x 2 SKS = 0,8 SKS/jumlah anggota secara proporsional. Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara komulatif, sbb: a. Menerjemahkan atau menyadur (didasarkan pada prosentase yang sudah disadur dengan nilai maksimal = 70% b. Persetujuan Penerbit = 10% c. Proses pencetakan selesai = 20% Total = 100% Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut. Menyunting 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu selama-lamanya 4 smtr. 1 judul naskah buku yang disunting 2 SKS. 1 judul buku diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi Ketua dan Anggota masing-masing 1 SKS. Sebagai Asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan paling banyak 8 Dosen. Menulis jurnal ilmiah diterbitkan oleh: a. Jurnal tidak terakreditasi (lokal) b. Jurnal terakreditasi (nasional) c. Jurnal terakreditasi internasional (bahasa internasional) Proseding dianggap jurnal yang tidak terakreditasi (Penulis Pertama 60% dan 40% sisanya dibagi anggota). Masa berlaku dari mulai submit dinilai secara komulatif berdasarkan tingkat urutan capaian sbb: a. Submit = 10% b. Perbaikan/revisi = 20% c. Surah Revisi = 10% d. Diterima (tapi belum terbit) = 50% e. Dicetak (terbit) = 10% Total = 100% Menulis satu judul artikel ilmiah


2

1 Th


2

1 Th


1

1 Th

Surat Tugas atau SK dari Pimpinan

3 7 9

1 Th 2 Th 3 Th

Jurnal atau surat keterangan dari jurnal, naskah, dan alamat website jurnal



10

11

12

13

14

populer di majalah atau Koran: - Lokal - Nasional - Internasional Majalah/Koran internasional ditulis dalam bahasa yang diakui PBB dan menyebar di tiga Negara. Pada catatan kaki/akhir dituliskan status kepegawaian penulis. Artikel ilmiah dalam bentuk presentasi ilmiah: - Lokal, institusional (tingkat fakultas) - Nasional - Internasional (dengan bahasa internasional) Seminar internasional: peserta dan pembicara dari berbagai Negara dan menggunakan bahasa internasional. Bukti artikel disahkan oleh panitia seminar Jika bukti hanya bahan presentasi dan sertifikat masuk di penunjang. Menulis naskah untuk disampaikan dalam orasi ilmiah di bidang keahliannya (dosen selain guru besar) di tingkat perguruan tinggi (misalnya pada dies natalis, pelepasan, wisudawan, wisuda sarjana). Maksimal 2 perguruan tinggi persemester dan minimal tingkat fakultas. Menulis artikel ilmiah dalam bentuk poster: - Lokal - Nasional - Internasional Poster internasional ditulis dalam bahasa yang diakui oleh PBB (missal Bahasa Inggris) Membuat satu naskah monografi yang diterbitkan: - Kalangan sendiri - Nasional Untuk kalangan sendiri perlu ada surat keterangan serah cetak daru UPT Perpustakaan Memperoleh hak paten: - Proses pengurusan paten sederhana - Proses pengurusan paten biasa/hak cipta - Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga Negara) Penilaian di atas masih

0,5 1,0 1,5

1 Th 1 Th 1 Th

3 5 6

1 Th 1 Th 2 Th

1

1 Th

0,5 1 2

1 Th 1 Th 1 Th

0,75 1,5

1 Th 1 Th

3 4 5

1 Th 2 Th 3 Th


Kliping naskah

Surat tugas Dekan, bukti kegiatan yang disahkan/s ertifikat, dan artikel (disahkan panitia)

Surat Tugas dan bukti naskah yang relevan

Surat Tugas dan bukti kegiatan yang disahkan/s ertifikat

Surat tugas dan naskah/klip ing

Bukti atau fotocopy pendaftaran atau Sertifikat paten


memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara komulatif sbb: - Pendaftaran = 10% - Uji public = 30% - Sertifikat = 100%

15

16

Tugas belajar untuk akta mengajar sama dengan 6 SKS, Akta V sudah tidak ada, diganti PEKERTI/AA - Pekerti tatap muka - Magang Dosen Muda - AA tatap muka - Mandiri I - Mandiri II Mandiri I adalah menulis 1 bab bahan ajar @ 2 SKS (disetujui oleh penyelenggara). Mandiri II adalah menulis > 1 bab bahan ajar @ 2 SKS (disetujui oleh penyelenggara) Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, narasumber - Tingkat Regional, Institusional (minimal Fakultas) - Tingkat Nasional - Tingkat Internasional (dengan bahasa Internasional)

6

Surat Tugas atau sertifikat

2 3 2 2 2-10

3 5 6

1 Smt 1 Smt 1 Smt

Sertifikat atau bukti lainnya sebagai pembicara

C. Pedoman Penilaian BKD Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oelh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain paling banyak setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu (1) semester. Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut: 1. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarkat; 2. Member latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat; 3. Member pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang penunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; 4. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. No

Kegiatan

1

2 Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester (disetujui pimpinan dan tercatat)

1

2

Membuat/menulis karya pengabdian kepada

SKS Maks 3 1

3

Masa Berlaku 4 1 Th

1 Th


Bukti 5 Surat Tugas pimpinan dan bukti laporan kegiatan Surat Tugas pimpinan

Penjelasan 6 Pengabdian berupa layanan pada masyarakat: Pimpinan adalah Ketua LP2M atau Pimpinan di tingkat Fakultas 1. Menulis 1 judul utuh = 3 SKS,

masyarakat

3 4 5

dan bukti tulisan

Memberi latihan/penataran/penyuluh an/ceramah kepada masyarakat per kegiatan Khutbah Menjadi anggota asosiasi

0,5

1 Th

Surat Tugas, dan jadwal

0,25 0,25

1 Th 1 Th

Jadwal Sertifikat Kegiatan

direncanakan terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN 2. Menulis 1 judul, ada editor (Editor = 60% x 3 SKS = 1,8 SKS) tiap chapter ada kontributor = 40% x 3 = 1,2 SKS. 3. Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa adalah 2 SKS/semester) Surat Tugas dari Ketua LP2M atau Pimpinan di tingkat Fakultas

D. Pedoman Penilaian BKD Bidang Penunjang Tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kampus IAIN Surakarta: No 1

Kegiatan 2 Bimbingan terhadap setiap mahasiswa

Akademik 12 orang

SKS Maks 3 1

Masa Berlaku 4 1 Th

Bukti 5 Bukti bimbingan, Presensi mahasiswa

1

2

3

Bimbingan dan Konsenling terhadap setiap 12 orang mahasiswa

1

1 Th

Bukti bimbingan, Presentasi mahasiswa

Pimpinan

1

Sesuai

Surat

Pembinaan

Unit


Penjelasan 6 Perwalian, batasan 12 mahasiswa adalah jumlah mahasiswa yang dibimbing dihitung proporsional. Setiap 12 mahasiswa dihitung 1 SKS; 5 mahasiswa = 5 : 12 x 1 SKS Setiap 12 mhs = 1 SKS; Misalnya: Seorang dosen membimbing 5 mhs, nilai = 5 : 12 x 1 SKS Sebagai

Kegiatan Mahasiswa

SK Tugas

Keputusan

Pimpinan Organisasi Sosial Intern

1

Sesuai SK tugas

Surat Keputusan

Ketua Panitia tetap: (masa kepanitiaan minimal 2 smt) di tingkat intitut, fakultas, dan jurusan

2

Sesuai SK tugas

Surat Keputusan

Sekretaris Senat Institut dan Fakultas

3

Surat Keputusan

Ketua Pusat Studi/Center, Direktur Direktorat, Wakil Koordinatos Kopertais Sekretaris Pusat Studi/Center, Direktorat, Sekretaris Kopertais, Ketua Jurnal Terakreditasi Anggota Pusat Studi/Center, Direktorat, Ketua Jurnal ISSN tidak terakreditasi Ketua Panitia Ad Hoc (masa kepanitiaan minimal 1 semester) Menjadi Anggota badan pada lembaga pemerintahan

4

Sesuai SK tugas Sesuai SK tugas Sesuai SK tugas Sesuai SK tugas Sesuai SK tugas Sesuai SK tugas Sesuai SK tugas

4

5

6 7

8

9 10 11

12

Menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan: - Tingkat daerah - Tingkat nasional

3

1 1 2

2 3


Pembina/ketua/pe mbimbing/pendam ping kegiatan kemahasiswaan adalah 1 SKS/kegiatan: Misalnya: - Pembina Racana Organisasi social intern, misalnya: - Menjadi ketua/wakil ketua koperasi institute, dharma wanita, pengurus laboratorium agama (takmir masjid). Contoh kepanitiaan: - Ketua Panitia wisuda adalah 2 SKS - Anggota = 1 SKS - Ketua Panitia KKn adalah 2 SKS - Panitia Angka Kredit (PAK) adalah 2 SKS Jelas

Surat Keputusan

Jelas

Surat Keputusan

Jelas

Surat Keputusan

Jelas

Surat Keputusan

Jelas

Surat Keputusan

Jelas

Surat Keputusan

Jelas

4 2

13

- Tingkat internasional Wakil institute/pemerintah dalam Panitia antar Lembaga Anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional

2

14

Mendapat jasa/penghargaan

tanda

2

Menulis buku pelajaran SMU/SMP/SD atau yang sederajat Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial: - Tingkat daerah - Tingkat nasional - Tingkat internasional

1

15

16

17

2 3 4

Sesuai SK tugas Sesuai SK tugas Sesuai SK tugas

Surat Keputusan

Jelas

Surat Keputusan

Jelas

Surat Keputusan/Sert ifikat/Piagam Penghargaan Buku Pelajaran

Jelas

Piagam/Medali

Jelas

Jelas

1 Th 2 Th 3 Th

E. Kewajiban Guru Besar 1. Menulis Buku No

Kegiatan

1

2 Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan berISBN disetujui oleh pimpinan dengan tercatat. Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat.

1

2

SKS Maks 3 3

5

Masa Berlaku 4 2 Th

3 Th

Bukti

Penjelasan

5 Buku dan Surat Tugas dari pimpinan

6

Buku dan Surat Tugas dari pimpinan

2. Membuat Karya Ilmiah No

Kegiatan

1

2

1

2

Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk pembimbing penelitian untuk disertasi dan/atau tesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepasa masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk

SKS Maks 3 3

4

Masa Berlaku 4 2 Th

2 Th


Bukti

Penjelasan

5 Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan

6

Laporan penelitian atau bukti lain yang

karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 3

Memperoleh hak paten Proses pengurusan paten sederhana

relevan dan sertifikat dari lembaga penelitian atau yang relevan 3

1 Th

paten

4

2 Th

Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga Negara)

5

3 Th

Proses biasa

pengurusan

Sertifikat paten/surat pendaftaran ke Kementerian HAM Sertifikat paten/surat pendaftaran ke Kementerian HAM Sertifikat paten/surat pendaftaran ke Kementerian HAM

3. Menyebarluaskan Gagasan No

Kegiatan

1 1

2 Menulis Jurnal Ilmiah Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi

3

Masa Berlaku 4

3

1 Th

jurnal

5

2 Th

Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)

7

3 Th

1

1 Th

2

1 Th

4

2 Th

3

1 Th

Diterbitkan terakreditasi

2

SKS Maks 3

oleh

Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar Tingkat daerah (institusional) minimal fakultas Tingkat nasional Tingkat internasional (dalam bahasa internasional) Memberikan pelatihan/penyuluhan/penat


Bukti

Penjelasan

5

6

Jurnal dan surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah Jurnal dan surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah Jurnal dan surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah Makalah dan surat tugas Makalah dan surat tugas Makalah dan surat tugas Naskah dan surat tugas

aran kepada masyarakat

4

Mendifusikan (menyebarluaskan) temuan karya seni atau karya teknologi

3

1 Th


atau bukti lain yang relevan Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan

F. Format F1 LAPORAN BEBAN KERJA DAN EVALUASI DOSEN SEMESTER……… TAHUN……… I. IDENTITAS No Sertifikat :(ditulis NIP/NIK bagi yang belum sertifikasi) NIP : .................................................................. Nama Lengkap : .................................................................. Perg. Tinggi : .................................................................. Status : DS/PR/DT/PT (*) ...................................... Alamat Perg. Tinggi : .................................................................. Fakultas/Departemen : .................................................................. Jurusan/Prodi : .................................................................. Jabatan Fungsional/Gol : .................................................................. Tempat-Tgl Lahir : .................................................................. S1 : .................................................................. S2 : .................................................................. S3 : .................................................................. Ilmu yang ditekuni : .................................................................. Tahun Laporan : ............................... Semester: Gasal/Genap Nama Asesor 1 : ............................. NIRA ……………………… Nama Asesor 2 : ............................. NIRA ……………………… No. HP : .................................................................. (*) dipilih salah satu (DS = Dosen Biasa; PR = Profesor; DT = Dosen dengan Tugas Tambahan Rektor s/d Ketjur; PT = Profesor dengan Tugas Tambahan Rektor s/d Ketjur


II. BIDANG PENDIDIKAN No

Jenis Kegiatan

Beban Kerja Kinerja Masa Penilaian/ Capaian Rekomendasi Pelaksanaan Bukti Bukti SKS Tugas Asesor Penugasan Dokumen % SKS

1 2 3 Dst Jumlah Beban Kerja

Jumlah Kinerja

III. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU No

Jenis Kegiatan

Beban Kerja Kinerja Masa Penilaian/ Capaian Pelaksanaan Rekomendasi Bukti Bukti SKS Tugas Asesor Penugasan Dokumen % SKS


Jumlah Kinerja

IV. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jenis No Kegiatan



Jumlah Kinerja

V. BIDANG PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Jenis No Kegiatan



Jumlah Kinerja


VI. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR No

Jenis Kegiatan



Jumlah Kinerja


PERNYATAAN DOSEN Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar. ……………, Tanggal……………… Dosen Yang Mebuat

…………………… PERNYATAAN ASESOR Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I

Mengesahkan Dekan,

(…………………)

(…………………)


G. REKAPITULASI FAKULTAS LAPORAN EVALUASI TINGKAT FAKULTAS TAHUN……… Nama Fakultas : ........................................................... Nama Perguruan Tinggi : ........................................................... Nama No Sertifikat Dosen

Semester Semester Kewajiban Gasal Genap Khusus Status Kesimpulan Pd Pl Pg Pk Pd Pl Pg Pk Profesor

PERNYATAAN DEKAN Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini ……………………………tanggal,………………………… Mengesahkan Dekan, (……………………)


H. REKAPITULASI PERGURUAN TINGGI LAPORAN EVALUASI TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN………… Nama Fakultas : ........................................................... Nama Perguruan Tinggi : ........................................................... Nama No Sertifikat Dosen

Semester Semester Kewajiban Gasal Genap Khusus Status Kesimpulan Pd Pl Pg Pk Pd Pl Pg Pk Profesor

PERNYATAAN DEKAN Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini ……………………………tanggal,………………………… Mengesahkan Rektor, (……………………)


This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at http://www.win2pdf.com This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF. http://www.win2pdf.com/purchase/

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Recommend Documents