PUTUSAN Nomor : 1732/Pdt.G/2013/PA.Plg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :
PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon; MELAWAN TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon;
Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dipersidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2013 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang,
Nomor
1732/Pdt.G/2013/PA.Plg, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Termohon yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 01-08-2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, Nomor 968/28/VIII/2009 tanggal 01-08-2009; 2. Bahwa tujuan dilansungkan pernikahan anatara Pemohon dengan termohon adalah untuk mermbentuk keluarga sakinah, mawaddah sebagai mana yang diharapkan Pemohon dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon; 3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Palembang;
Hal 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 1732/Pdt.G/2013/PA.Plg
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai serta harmonis, akan tetapi pada sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 5. Bahwa akibat dari kondisi tersebut suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak nyaman dan tidak tentram sehingga tujuan dari pernikahan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah semakin jauh dari harapan 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berusaha diselesaikan secara damai oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak pernah membuahkan hasil yang baik untuk keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;; 7. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Palembang; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil dan mediasi telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator DRA. Hj.NURLAILA THOIB,SH,MH berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 20 Januari 2014, ternyata gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Hal 2 dari 8 halaman Perkara Nomor 1732/Pdt.G/2013/PA.Plg
Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis selengkapnya sebagai mana dalam berita acara yang bersangkutan: Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan reflik dan Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai mana dalam berita acara yang bersangkutan:
Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Seberang Ulu I Tanggal.30 Maret 2012 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1); 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 968/28/VIII/2009 , tanggal 01 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2); 3. Fotokopi perjanjian kredit, termohon, Pemohon dengan pihak Bank tertanggal 14 februari 2011 (P.3) ;. 4. Fotokopi setoran kiriman uang dari pemohon untuk termohon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 11 Nopember 2011;(P.4) 5. Fotokopi belanja untuk anak dari pemohon dan termohon sebesar 387.100 ,(Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) tanggal tanggal 11 Nopember 2013 (P.5) 6. Fotokopi setoran kiriman uang dari pemohon untuk termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tanggal 09 januari 2014 (P.6); 7. Fotokopi setoran kiriman uang dari pemohon untuk termohon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal tanggal 24 Januari 2014 (P.7);
Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :
I. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Palembang; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut : -
Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik angkat dan tidak kenal dengan Termohon hanya tahu saja;
-
Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan
rumah tangga Pemohon dengan
Terrmohon;
Hal 3 dari 8 halaman Perkara Nomor 1732/Pdt.G/2013/PA.Plg
II.
SAKSI II , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Palembang Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :
-
Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon;
-
Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan
rumah tangga Pemohon dengan
Terrmohon;
Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi baik terrtulis maupun saksi dan merasa sudah cukup dengan saksi tersebut; Bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti baik surat maupun bukti dari saksi dan merasa sudah cukup dengan alat bukti dari Pemohpon tersebut diatas: Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan pada duduk perkaranya di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh Pemohon perkara ini diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Termohon diwilayah Pengadilan Agama Palembang bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) , maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 vide pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksisaksi, serta bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Hal 4 dari 8 halaman Perkara Nomor 1732/Pdt.G/2013/PA.Plg
Kompilasi Hukum Islam terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan Pemohon tidak melawan hak; Menimbang,
bahwa upaya perdamaian
yang telah
dilakukan
oleh
Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) UndangNomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak berhasil; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat ( 5 ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di Pengdilan Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, akan tetapi mediasi tersebut oleh mediator DRA. Hj.NURLAILA THOIB,SH,MH berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 20 Januari 2014, ternyata gagal DRA. Hj.NURLAILA THOIB,SH,MH berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 20 Januari 2014, ternyata gagal ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo diajukan karena alasan perselisihan, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis tetap memerintahkan kepada Terrmohon untuk menghadirkan saksi keluarganya, akan tetapi pihak Terrmohon tidak sanggup menghadirkan saksi keluarganya dipersidangan ; Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis telah dapat mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon atau orang dekat yang dianggap keluarga dari Pemohon dipersidangan ; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun saksi menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sekitar satu tahun akan tetapi Pemohon masih pulang kerumah dan
masih berjalan bersama dengan Termohon maupun anak mereka,
dengan demikian antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikatakan telah berpisah rumah secara permanent dan secara terus menerus ; Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi keterangan saksi yang menyatakan melihat sendiri Pemohon dan Termohon masih sering berjalan bersama dengan Termohon maupun anak mereka . Hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih ada ikatan sebagai suami isteri . sebab apabila dihati Pemohon sudah tidak ada ikatan lahir-bathin sebagai suami isteri dengan Termohon tentunya pihak Pemohon sudah tidak akan pernah mau untuk berjalan-jalan bersama dengan Termohon, karena berjalan bersama sebagai suami isteri dapat dijadikan indikasi bahwa antara suami isteri tersebut ( ic. Pemohon dan Termohon ) rumah tangganya masih dalam keadaan baik-baik dan harmonis ;
Hal 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 1732/Pdt.G/2013/PA.Plg
Menimbang, bahwa kalaupun dipersidangan Pemohon menyatakan rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan, namun Majelis berkeyakinan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas perselisihan biasa yang lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali ; Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang telah diuraikan diatas, ternyata dipersidangan pihak Pemohon mengadirkan dua orang saksi yang tidak mengetahu sama sekali keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut tidak dapat diterima; Menimbang. Bahwa Pemohon dalam persidangan sudah tidak sanggup menghadirkan saksi lagi ; Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin ( Miitsaaqon ghaliidhan ) antara suami isteri yang disejajarkan dengan perjanjian antara Nabi-nabi dengan Allah swt. Oleh karenanya perceraian adalah suatu pintu yang sangat darurat dalam sebuah perkawinan, yang baru dapat dibuka apabila ada bukti – bukti yang kuat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 19 PP.No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa hal tersebut memberikan pengertian bahwa merupakan suatu tindakan yang dhalim apabila Majelis memutuskan perkawinan yang diikat dengan kalimah Allah swt tersebut dengan tanpa didukung oleh alasan-alasan dan bukti yang kuat dipersidangan ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ternyata secara hukum tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan ; Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan pihak Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Palembang memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR permohonan tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Hal 6 dari 8 halaman Perkara Nomor 1732/Pdt.G/2013/PA.Plg
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor: 1732/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 15 Nopember 2013 ditolak ; 2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );
Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Musiazir serta Dra. Hj. Nadimah sebagai HakimHakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Sundari sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Ketua Majelis Ttd. Drs. Sarijan MD., M.H. Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Drs. Musiazir
Dra. Hj. Nadimah Panitera Pengganti Ttd. Dra. Sundari
Hal 7 dari 8 halaman Perkara Nomor 1732/Pdt.G/2013/PA.Plg
Perincian Biaya Perkara : 1.
Pendaftaran
: Rp.
30.000,-
2.
Biaya Proses
: Rp.
50.000,-
3.
Panggilan Pemohon
: Rp.
60.000,-
4.
Panggilan Termohon
: Rp.
120.000,-
5.
Redaksi
: Rp.
5.000,-
6.
Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp. 271.000,-
Hal 8 dari 8 halaman Perkara Nomor 1732/Pdt.G/2013/PA.Plg
