Pangan harus benar-benar aman, sebab dapat menimbulkan keracunan,

Etalase

SUSUNAN

REDAKSI

KEAMANAN PANGAN

MEDIAKOM

drg. Murti Utami, MPH

Penanggung Jawab: drg. Murti Utami, MPH Pemimpin Redaksi: drg.Rarit Gempari, MARS Sekretaris Redaksi: Sri Wahyuni, S.Sos,MM Redaktur/Penulis: Zahrotiah, S.Sos, M. Kes, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM Resty Kiantini, SKM, M.Kes, Giri Inayah,S.Sos,MKM, Anjari Umarjianto,S.Kom, Awallokita Mayangsari,SKM, Waspodo Purwanto, Hambali, Eko Budiharjo, Juni Widiyastuti, SKM, Desain Grafis & FotoGrafer: drg. Anitasari, S,M, Wayang Mas Jendra,S,Sn, Sekretariat: Endang Retnowaty, Iriyadi, Zahrudin

P

ADEHOIDAR/SHUTTERSTOCK.COM, DIOLAH

Alamat Redaksi: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI, Ruang 109, Jl. Hr Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta, 12950 Telp: 021-5201590, 52907416-9 Fax: 021-5223002,52960661 Call Center: 021-500567 Email: [email protected]

angan harus benar-benar aman, sebab dapat menimbulkan keracunan, bahkan massal. Untuk itu perlu kehati-hatian memilah dan memilih, sebelum memutuskan makan berbagai jenis makanan yang tersedia diruang publik. Banyak sebab makanan menjadi tidak aman bagi kesehatan. Mulai dari cara tanam, pengangkutan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan makanan. Bahan pangan seperti sayuran dan buah di kebun, tidak dianjurkan menyemprotkan pestisida, karena dapat menyebabkan keracunan. Alat angkut seperti mobil bak harus bersih dan khusus. Tidak boleh mengangkut hewan seperti kambing, ayam dan lainya yang memungkinkan terjadinya penyebaran bakteri patogen terhadap bahan pangan. Saat pengelohan, banyak kesempatan terjadinya pencemaran. Mulai dari tenaga pengolah, sarana, bahan pangan dan cara mengolah. Keseluruhannya harus bersih tidak mengandung bahan pencemar, demikian juga saat penyajian dan penyimpanan. Dari keseluruhan penyebab pencemaran pangan, faktor yang paling dominan untuk meminimalkan tingkat pencemaran yakni tenaga pengolah. Semakin tinggi tingkat pemahaman pengelola tentang keamanan pangan, semakin tinggi tingkat keamanan hasil olahan pangan, demikian juga sebaliknya. Untuk itu, upaya meningkatkan pengetahuan tenaga pengolah bahan pangan melalui pendidikan dan pelatihan, baik formal atau informal menjadi penting. Sebab keamanan pangan seratus persen ditangan mereka. Nah, sebagai konsumen setidaknya paham seperti apa pangan yang aman, sehingga tidak terjebak dalam pusaran pangan yang tidak aman. Sebagai bahan rujukan, kami ketengahkan tema keamanan pangan dalam rubrik media utama. Selain itu, kami ketengahkan pula berita ringan tentang nusantara sehat, peristiwa kesehatan, gagasan Menteri Kesehatan tentang membangun manusia sehat Indonesia secara khusus kami angkat dalam rubrik profil. Selamat menikmati.l Redaksi

APRIL 2015 • Edisi 57 • MEDIAKOM 1

Daftar Isi ETALASE 1

INFO SEHAT 4-7

l 7 Manfaat Tersembunyi Wortel Bagi Tubuh l 7 Makanan Turunkan Kadar Kolesterol l 7 Cara Efektif Usir Stres l 7 Manfaat Terong Untuk Kesehatan

4 6 PERISTIWA 26-29

l Menkes: Kandungan Obat Buvanest Sebabkan Pasien Meninggal l Semangat Kartini BBKPM Surakarta l STOP Tuberkolosis! l Menkes: Lakukan Tata Laksana TB Secara Kompeten l KIP Beri Penghargaan Sejumlah Pihak l Presiden Lepas Tim Nusantara Sehat

24 26 2 MEDIAKOM • Edisi 57 • APRIL 2015

MEDIA UTAMA 8-24

KEAMANAN PANGAN

Keamanan Pangan (Food Safety) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

29 30

TEROBOSAN 30-31 l Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makasar Obat dan Pengobatan Khas Indonesia

SURAT PEMBACA Jenis penyakit apa saja yang tidak ditanggung BPJS kesehatan?

POTRET 32-37

32

l Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM(K)

UNTUK RAKYAT 38-43

l Deklarasi Hari Keterbukaan Nasional l Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik l Pembentukan PPID di Daerah masih rendah

40 NUSANTARA SEHAT 44-49 l Tuberculosis dan Upaya Penanganannya di Indonesia l Mewujudkan Layanan Kesehatan Primer Daerah Terpencil

DARI DAERAH 50-63 l l l l l

Pelayanan Jemput Bola Bidan Tarakan Konsistensi Pimpinan dan Kemajuan Kota Tarakan Minimalkan risiko tinggi kehamilan Antara Reformasi dan Idealisme Bidan Melayani & Mengabdi Ala Bidan Ani Dongge

60 LENTERA 64-65

Saya ingin meminta informasi berkaitan dengan penyakit yang dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Saya mengalami radang wajah (jerawat) yang cukup parah, setelah saya memeriksakan diri ke dokter keluarga, saya dirujuk oleh dokter tersebut untuk memeriksakan diri ke RSUD. Setelah sampai RSUD terlebih dahulu saya bertanya ke bagian BPJS Center yang terdapat di RSUD tersebut. Petugas BPJS Center menyatakan bahwa untuk penyakit yang saya alami tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pertanyaan saya adalah, penyakit apa saja yang dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Terima kasih. Jawab : Menanggapi sarannya dapat kami informasikan bahwa BPJS Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan pesertanya secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), pada prinsipnya seluruh penyakit sesuai indikasi medis (bukan atas kemauan peserta) dijamin oleh BPJS Kesehatan. Merujuk pada Perpres 111 Tahun 2013 terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang tidak jamin oleh BPJS Kesehatan, antara lain yaitu: a. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas; b. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; c. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; d. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); e. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol; g. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; h. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); i. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); j. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; k. perbekalan kesehatan rumah tangga; l. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; m. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventableadverse events); dan n. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

KOLOM 66-68 APRIL 2015 • Edisi 57 • MEDIAKOM 3

INFO SEHAT

7 Manfaat Tersembunyi Wortel Bagi Tubuh

S

ebagian besar dari orang sudah mengetahui bahwa sayuran wortel tersebut sangat baik untuk menjaga kesehatan organ mata. Namun, ternyata bukan itu saja manfaat wortel bagi tubuh. Ada banyak sekali manfaat tersembunyi yang terkandung dalam sebuah wortel sebagai nutrisi serta vitamin yang di butuhkan oleh seluruh organ tubuh Anda. Berdasarkan fakta yang telah terungkap, wortel merupakan sumber vitamin A yang sempurna untuk menjaga dan mempertahankah kesehatan tubuh Anda. Setidaknya ada 7 manfaat tersembunyi pada wortel untuk kesehatan tubuh, yaitu:

Penglihatan Yang Lebih Baik. Sumber

betakaroten dalam wortel akan diubah oleh organ hati menjadi sumber vitamin A. Maka saat seseorang rutin mengkonsumsi wortel dalam menu makanan hariannya, maka organ matapun akan terjaga kesehatannya sepanjang waktu.

Sayuran Anti Kanker.

Kandungan falcarinol sdan falcarindiol yang bersifat antikanker dalam sebuah wortel membuat wortel menjadi salah satu

sayuran yang sangat efektif untuk menangkal berbagai jenis kanker yang sangat mematikan seperti kanker payudara, paru-paru serta usus besar.

Jantung Yang Lebih Sehat. Kandungan

betakaroten, alfa karoten serta lutein membuat wortel sangat dibutuhkan oleh organ jantung. Ketiga kandungan zat tersebut akan membuat Anda terhindari dari berbagai gangguan atau serangan jantung.

4 MEDIAKOM • Edisi 57 • APRIL 2015

PONDOKIBU.COM

Gigi yang Lebih Sehat Dan Kuat.

Kandungan mineral tertentu dalam wortel dapat mencegah kerusakan gigi dari waktu ke waktu. Wortel diketahui berperan penting dalam membantu menghilangkan plak dan sisa makanan yang dapat merusak gigi dan gusi anda.

Pencegah Stroke Yang Ampuh. Rutin

mengkonsumsi sayuran berwarna oranye atau wortel dapat mengurangi dan mencegah penyakit stroke yang bisa mengancam keselamatan nyawa dalam waktu sekejap.

Tampil Lebih Awet Muda. Kandungan

betakaroten yang sangat tinggi dalam sebuah wortel

dapat memperlambat penuaan sel. Sehingga membuat seseorang terlihat lebih awet muda meskipun usia terus bertambah.

Pembersih Racun Pada Tubuh.

Kandungan Vitamin A dalam wortel dapat membersihkan organ usus besar serta empedu. Wortel juga membersihkan lemak dalam organ hati secara alami serta efektif.l

7 Makanan

K

Turunkan Kadar Kolesterol

olesterol merupakan salah satu lemak tubuh atau yang dikenal dengan nama lipid di dalam darah dimana ada 2 macam kolesterol, yaitu kolesterol baik dan kolesterol jahat. Normalnya kolesterol memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia. Beberapa fungsi tersebut

mencakup sebagai penyusun struktur pada membran sel, melindungi kulit dari racun dan masalah kekeringan, pembentukan vitamin D (bersama sinar UV) serta membentuk asam empedu di usus. Namun saat kadar kolesterol jahat dalam darah mengalami kenaikan atau tinggi bisa menjadi masalah

dapat membantu dalam mengurangi plak pada arteri darah.

serius bagi kesehatan tubuh yang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan ereksi, gagal ginjal, serangan jantung, stroke serta meningkatnya resiko penyakit Alzheimer. Untuk menekan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh, cobalah konsumsi 7 jenis makanan berikut:

meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Dengan rutin minum dua gelas jus anggur setiap hari dapat menjaga kadar kolesterol baik dalam tubuh anda.

Tomat. Masuk dalam

golongan ke dalam buahbuahan, mengkonsumsi tomat dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Anda dapat membuat jus tomat yang enak dan minumlah dua gelas jus tomat setiap hari.

Delima. Buah bulat merah kecil ini sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh khususnya berfungsi mengurangi penumpukan plak kolesterol serta mampu meningkatkan produksi oksida nitrat yang

makanan tersebut sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh Anda dan juga bisa menjadi sumber protein bagi tubuh.

Alpukat. Buah dengan

penampakan bulat lonjong dan bewarna hijau ini merupakan salah satu buah yang dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh atau High-density lipoprotein.

Anggur. Buah anggur juga sangat baik untuk

Aneka olahan kedelai (tahu dan tempe). Kedua jenis

Bawang putih. Masuk

dalam golongan rempahrempah atau salah satu bumbu dapur bagi semua ibu rumah tangga, bawang putih sangat efektif membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Usahakan untuk mengkonsumsi satu siung bawang putih perhari untuk menurunkan kadar kolesterol jahat pada tubuh Anda. Anda pun bisa mencampurkannya ke dalam berbagai jenis masakan Anda.

Kacang-kacangan.

Kacang-kacangan yang dimaksud seperti kacang tanah, kenari, almond serta edamame. Kandungan lemak omega 3 dan antioksidan dalam kacangkacangan sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat pada tubuh.l


INFO SEHAT

M

anusia hidup tidak luput dari masalah. Masalah-masalah seperti masalah keluarga, percintaan, persahabatan, keuangan maupun masalah yang terkait dengan pekerjaan Anda sehari-hari bisa memciu stres. Stress merupakan puncak dari berbagai tekanan masalah-masalah tersebut. Stress pula bisa menimbulkan depresi yang sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh dan jiwa kita. Banyak sekali tips maupun cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan stres, seperti melakukan aktivitas ataupun kegiatan -kegiatan yang menyehatkan seperti olahraga. Tapi ada beberapa cara efektif untuk menghilangkan stress tersebut dengan mudah. Coba beberapa cara berikut untuk mengusir stres:

Salah satu penyebab stres biasanya terkait dengan pekerjaan yang menumpuk. Jika kita tidak menunda pekerjaan tentu tidak ada kata pekerjaan menumpuk sehingga stres kemungkinan besar tidak menimpa kita

Memiliki keberanian untuk berkata tidak.

Beranilah menolak pekerjaan baru yang dibebankan kepada Anda yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anda yang sekarang. Mengerjakan yang bukan menjadi tanggungjawab Anda bisa mengakibatkan pikiran tidak fokus dan menjadi terbelah dua yang bisa memicu stres.

Lakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang menyehatkan.

Biasakan untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dengan berjalan kaki atau berlari-lari santai. Aktivitas tersebut mampu membuat anda merasa lebih rileks, dapat juga menurunkan tekanan darah serta menghasilkan hormon endorfin yang menghilangkan stres.

Selalu berpikiran positif.

Tumbuhkanlah pikiran positif dalam menghadapi segala masalah yang menimpa kita serta berusaha memetik semua pelajarannya. Sehingga ke depannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Menghibur diri sendiri.

Cara ini merupakan salah satu cara efektif untuk menghilangkan stres tersebut. Luangkan waktu sebentar di padatnya aktivitas Anda dengan berbagai hiburan yang anda sukai seperti bermain games, mendengarkan musik favorit Anda, menonton film kesukaan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menghibur.

Berusaha fokus terhadap sebuah pekerjaan yang ada di hadapan Anda. Melakukan pekerjaan banyak dengan waktu bersamaan dapat juga menimbulkan stres. Oleh karena itu, selesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu kemudian berpaling untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Ini juga mampu menghilangkan stres pada diri anda.l

Selalu berusaha belajar menerima diri sendiri.

Belajar untuk menerima dan menghadapi segala kondisi yang sedang kita alami baik itu terkait dengan segala nikmat dan segala cobaan yang diberikan oleh Tuhan YME kepada diri kita.


CLIPARTS.CO

Jangan menunda pekerjaan hingga menumpuk.

7 Cara Efektif Usir Stres

erong merupakan salah satu jenis sayuran bewarna ungu yang memiliki kandungan nutrisi yang sangat luar biasa. Terong mengandung kalsium, mineral, kaya serat, bioflavonoid serta vitamin K. Ada berbagai manfaat kesehatan yang bisa Anda dapat dari sayuran yang harganya yang sangat terjangkau ini. Ada 7 manfaat luar biasa terong bagi kesehatan tubuh, apa sajakah?

Makanan Otak.

Kandungan nutrisi phyto pada terong merupakan salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh organ otak. Jadi, bagi anda yang bingung untuk memilih jenis makanan yang mampu menutrisi otak, maka terong akan menjadi salah satu solusinya.

Pencernaan Yang Lebih Baik.

Kandungan serat yang tinggi dalam terong dapat membantu menyehatkan saluran pencernaan serta menghindarkan kanker yang bisa menyerang usus besar Anda.

Pencegah Diabetes.

Terong merupakan sumber serat dan rendah karbohidrat larut yang sangat baik untuk mencegah penyakit diabetes.

Pengontrol Tekanan Darah Tinggi.

Kandungan bioflavonoid berperan besar dalam membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang bisa mengancam kualitas kesehatan tubuh Anda.

Tulang Yang Lebih S ehat Dan Kuat.

Kandungan kalsium dalam terong dapat memperkuat dan mempertahankan kekuatan sendi dan tulang.

Pencegah Anemia.

Kandungan zat besi dalam terong akan membantu mencegah anemia atau kurang darah yang mungkin diderita oleh sebagian orang.l

Makanan Untuk Jantung. Terong dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat yang beresiko membahayakan organ jantung tersebut.


PASTAPRINCESSANDMORE.FILES.WORDPRESS.COM

T

7 Manfaat Terong Untuk Kesehatan

[MEDIA UTAMA]

KEAMANAN

PANGAN

K

eamanan Pangan (Food Safety) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang

dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan (food safety) mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang HigieneSanitasi Jasaboga dan belum berkaitan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait peraturan SK DirekturLPPOM MUI tentang ketentuan pengelompokan produk bersertifikat


halal MUI. Ada beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan keamanan pangan (food safety).

Kebersihan dan Sanitasi Lingkungan (Cleaning and Sanitation)

Ruang Lingkup Higiene dan Sanitasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang

penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan tersebut siap untuk dikonsumsikan kepada masyarakat atau konsumen. Sanitasi makanan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli, mengurangi kerusakan makanan Tujuan utama dari penerapan aspek higiene sanitasi kantin di perusahaan adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif.

SHUTTERSTOCK.COM

Higiene Makanan

Higiene Sanitasi Jasaboga adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. Higiene dan sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara kebersihan individu. Misalnya mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan, cuci piring untuk melindungi

kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan,

Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan higienis serta berguna bila dimasukan ke dalam tubuh, dan makanan jadi adalah makanan yang telah diolah dan atau langsung disajikan/dikonsumsi. Usaha untuk meminimalisasi dan menghasilkan kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan, dilakukan dengan menerapkan prinsipprinsip sanitasi. Secara lebih terinci sanitasi meliputi pengawasan mutu bahan makanan mentah, penyimpanan bahan, suplai air yang baik, pencegahan kontaminasi makanan dari lingkungan, peralatan, dan pekerja, pada semua tahap proses. Menurut WHO (2006), sanitasi makanan dapat diartikan pula sebagai upaya penghilangan semua faktor luar makanan yang menyebabkan kontaminasi dari bahan makanan sampai dengan makanan siap saji. Tujuan dari sanitasi makanan itu sendiri adalah mencegah kontaminasi bahan makanan dan makanan siap saji sehingga aman dikonsumsi oleh manusia. Ada lima langkah berikut ini harus dilakukan dalam upaya pemeliharaan sanitasi makanan: Pertama adalah penggunaan alat pengambil makanan. Sentuhan tangan merupakan penyebab yang paling umum terjadinya pencemaran makanan. Mikroorganisme yang melekat pada tangan akan berpindah ke dalam makanan dan akan berkembang biak dalam makanan, terutama dalam


[MEDIA UTAMA]

Higiene Sarana dan Peralatan

Menurut Rauf (2013), pemilihan peralatan yang digunakan dalam pengolahan pangan dengan mempertimbangkan bahan yang digunakan dan kemudahan pembersihan. Bahan yang digunakan untuk peralatan pengolahan pangan merupakan bahan yang tidak Bereaksi dengan bahan pangan. Pertimbangan kemudahan pembersihan peralatan tergantung pada konstruksi alat tersebut. Beberapa persyaratan lain terkait sarana dan peralatan untuk pelaksanaan sanitasi makanan antara lain sebagai berikut: Pertama, tersedia air

bersih dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dan memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan RI.Nomor 01/Birhukmas/I/1 975. Kedua, alat pengangkut/ roda/kereta makanan dan minuman harus tertutup sempurna, dibuat dari bahan kedap air, permukaannya halus dan mudah dibersihkan. Ketiga, rak penyimpanan bahan makanan/ makanan harus mudah dipindah menggunakan roda penggerak untuk kepentingan proses pembersihan. Peralatan yang kontak dengan makanan, harus memenuhi syarat antara lain : Permukaan utuh (tidak cacat) dan mudah dibersihkan. Lapisan permukaan tidak mudah rusak akibat dalam asam/ basa atau garam-garam yang lazim dijumpai dalam makanan Tidak terbuat dari logam berat yang dapat menimbulkan keracunan, misalnya Timah hitam (Pb), Arsenium (As),Tembaga (Cu), Seng (Zn), Cadmium (Cd) dan Antimoni(Stibium). Wadah makanan, alat penyajian dan distribusi harus bertutup. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, tempat pencucian peralatan dan bahan makanan harus memperhatikan syarat berikut: Tersedia tempat pencucian peralatan, jika memungkinkan terpisah dari tempat pencucian bahan pangan. Pencucian peralatan harus menggunakan bahan


pembersih/deterjen. Pencucian bahan makanan yang tidak dimasak atau dimakan mentah harus dicuci dengan menggunakan larutan Kalium Permanganat (KMnO4) dengan konsentrasi 0,02% selama 2 menit atau larutan

kaporit dengan konsentrasi 70% selama 2 menit atau dicelupkan ke dalam air mendidih (suhu 80°C -100°C) selama 1 – 5 detik. Peralatan dan bahan makanan yang telah dibersihkan disimpan dalam tempat yang terlindung dari

Tenaga pengolah makanan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 mengenai Higiene Sanitasi Jasaboga disebutkan bahwa tenaga/karyawanpengolah makanan harus : l Memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi makanan. l Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. l Tidak mengidap penyakit menular seperti tipus, kolera, TBC, hepatitis dan lain-lain atau pembawa kuman (carrier). l Setiap karyawan harus memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang berlaku. l Semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dengan tubuh. l Perlindungan kontak langsung dengan makanan dilakukan dengan menggunakan alat : l Sarung tangan plastik sekali pakai (disposal) l Penjepit makanan l Sendok garpu l Untuk melindungi pencemaran terhadap makanan menggunakan : l Celemek/apron l Tutup rambut l Sepatu kedap air

FREEPIK.COM

makanan jadi. Kedua adalah penjagaan makanan dari kemungkinan pencemaran. Makanan atau bahan makanan harus disimpan di tempat yang tertutup dan terbungkus dengan baik sehingga tidak memungkinkan terkena debu. Ketiga, penyediaan lemari es. Banyak bahan makanan dan makanan jadi yang harus disimpan dalam lemari es agar tidak menjadi rusak atau busuk. Keempat, pemanasan makanan yang harus dimakan dalam keadaan panas. Jika makanan menjadi dingin mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang biak dengan cepat. Kelima, jangan menyimpan makanan tidak terlalu lama. Jarak waktu penyimpanan makanan selama 3 atau 4 jam sudah cukup bagi berbagai bakteri untuk berkembang

pencemaran serangga, tikus dan hewan lainnya.

Higiene Perorangan/ Penjamah Makanan (Food Handler)

Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian. Peran penjamah makanan sangat penting dan merupakan salah satu faktor dalam penyediaan makanan/ minuman yang memenuhi syarat kesehatan. Personal higiene dan perilaku sehat enjamah makanan harus diperhatikan. Seorang penjamah makanan harus beranggapan bahwa sanitasi makanan harus merupakan pandangan hidupnya serta menyadari akan pentingnya sanitasi makanan, higiene perorangan dan mempunyai

Serangga dapat mengkontaminasi makanan dan menyebabkan keracunan makanan. Karena itu program pest kontrol harus dikembangkan untuk mencegah hal tersebut. Program pest control yang baik, akan mampu mengatasi hal yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa cara untuk menghindari masuknya pest (serangga dan hama lainnya) antara lain: l Tutup semua lubang disekitar lantai dan dinding. l Jaga agar pintu keluar selalu terutup. l Pasang screen pada jendela yang mengarah langsung ke area penyediaan makanan. l Tutup saluran ventilasi dan saluran buangan di lantai. l Letakkan sampah pada tempatnya dan buang secara teratur. l Tutup tempat sampah. Periksa secara rutin (mis : seminggu sekali) luar-dalam, untuk melihat apakah pest bersarang disana. l Periksa bahan makanan yang disuplai, apakah ada tanda-tanda membawa pest. l Simpan bahan makanan yang disuplai sebagaimana mestinya :tutupi dengan baik l Letakan paling sedikit 15cm atau 6 inch dari lantai dan dinding. l Simpan pada area dengan kelembaban rendah (50 % atau kurang). l Terapkan sistem First-In-First-Out (FIFO). l Buang karton, surat kabar bekas yang dapat menjadi sumber serangga. l Bersihkan tumpahan bahan makanan sesegara mungkin. l Bersihkan toilet dan suci hamakan l Simpan sampah dikantong plastik yang tertutup (sealed) dandidalam tempat sampah yang tertutup.

FREEPIK.COM

Pest Control

kebiasaan bekerja, minat maupun perilaku sehat. Pemeliharaan kebersihan penjamah makanan, penanganan makanan secara higienis dan higiene perorangan dapat mengatasi masalah kontaminasi makanan. Dengan demikian kebersihan penjamah makanan adalah sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan sumber potensial dalam mata rantai perpindahan bakteri ke dalam makanan sebagai penyebab penyakit (WHO, 2006). WHO juga menyebutkan penjamah makanan menjadi penyebab potensial terjadinya kontaminasi makanan apabila menderita penyakit tertentu, kulit, tangan, jari-jari dan kuku banyak mengandung bakteri. Menderita batuk, bersin juga akan menyebabkan kontaminasi silang apabila setelah memegang sesuatu kemudian menyajikan makanan, dan memakai perhiasan.(Pst)


[MEDIA UTAMA]

KERACUNAN MAKANAN

S

eseorang keracunan makanan bila mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri atau racun yang dihasilkan oleh bakteri penyakit.Mikroorganisme ini masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dengan perantaraan orang yang mengolah makanan atau berasal dari makanan itu sendiri akibat pengolahan yang kurang baik.

Keracunan makanan merupakan penyakit yang diakibatkan pengkonsumsian makanan atau minuman yang memiliki kandungan bakteri atau bahanbahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan di dalam fungsi normal tubuh. Keracunan makanan adalah penyakit yang berlaku akibat memakan makanan yang tercemar. Makanan dikatakan tercemar jika ia mengandung sesuatu benda atau bahan yang tidak seharusnya berada didalamnya


Penyebab Keracunan

Menurut Center of Disease Control (CDC), sebagian besar keracunan makanan akibat kesalahan dalam pengolahan makanan seperti membiarkan makanan yang telah siap saji pada suhu yang baik bagi bakteri untuk tumbuh, kesalahan memasak atau menghangatkan kembali makanan, kontaminasi silang, kontaminasi oleh tangan pengolah makanan (koki).

Makanan yang sering dipengaruhi bakteria adalah susu atau makanan bersusu seperti keju dan krim, masakan berlemak seperti nasi lemak, nasi beriyani, mi dan sebagainya, roti dan kuih-mulih, makanan laut seperti kerang, daginglembu, ayam, ikan, makanan dalam tin yang telah kemik atau yang kembung pada bagian atasnya atau berkarat, Keadaan sekitar anda dan pengendalian makanan yang tidak teliti juga menggalakkan bakteria mencemari makanan. Beberapa contoh keadaan yang sering berlaku seperti makanan mentah, daging, ayam dan ikan tidak disimpan di tempat dingin, makanan beku yang dibiarkan `cair’ pada suasana yang panas, terlalu lama. Makanan dalam tin terdedah kepada suhu bilik selepas dibuka, makanan basah dan berair yang didedahkan pada tempat panas, buah-buahan serta sayur-sayuran yang tidak dicuci dengan baik, makanan tercemar semasa dimasak atau dibungkus, makanan tidak disimpan segera.

Tanda tanda

Keracunan makanan biasanya ditandai oleh beberapa gejala. Kekejangan otot, demam, kerap membuang air besar. Tinja cair dan mungkin disertai darah, nanah dan mukus, otot-otot lemah dan badan terasa seram sejuk, loya dan muntah, memulas dan sakit perut, kadangkala demam dan dehidrasi, cirit birit, hilang selera makan.

Gejala yang diderita berbeda dari seorang ke orang lain dan tergantung pada jenis racun atau jenis bakteria, jumlah racun atau bakteria yang termakan, umur seseorang, dan ketahanan seseorang. Biasanya tanda-tanda dan gejala mulai timbul beberapa jam setelah memakan makanan yang tercemar atau beberapa hari kemudiannya. Waktu timbulnya gejala setelah seseorang mengkonsumsi makanan beracun sangat bervariasi tergantung jenis mikroorganisme yang menginfeksi. Namun rata-rata mereka akan mengeluhkan gangguan kesehatan setelah 30 menit sampai 2 minggu setelah menyantap makanan beracun. Keluhan yang dirasakan antara lain nyeri perut, mules, diare, muntah dan demam. Keluhan ini dirasakan dari tingkat ringan sampai berat. Bayi, anak-anak dan orang tua adalah mereka yang paling rentan terkena keracunan makanan karena fungsi kekebalan tubuh mereka lebih lemah bila dibandingkan dengan kelompok usia lain. Beberapa catatan tentang pertolongan pertama pada keracunan makanan antara lain : Kenali gejala-gejala keracunan seperti kepala pusing, perut mual, badan menjadi dingin dan lemas. Biasanya gejala ini muncul beberapa saat setelah kita makan atau minum sesuatu. Segera minum susu kental atau minum air putih sebanyak-banyaknya. Air kelapa muda telah terbukti

memiliki khasiat sebagai penawar dan pengurai zat racun. Jika ingin muntah segera muntahkan keluar, namun jika tidak beristirahatlah saja sampai kondisi membaik. Jika ternyata kondisi masih tidak berubah dalam beberapa jam dan menunjukkan gejala-gejala yang lebih parah semisal kejang-kejang, sebaiknya segera ditangani oleh ahli medis. Jangan lupa membawa serta contoh makanan beracun ataupun mengingat makanan yang telah dimakan untuk mempermudah dokter mendiagnosa.

Pertolongan Pada Keracunan Makanan

Pertolongan pertama pada keracunan makanan : l Untuk mengurangi kekuatan racun, berikan air putih sebanyakbanyaknya atau diberi susu yang telah dicampur dengan telur mentah l Agar perut terbebas dari racun, berikan norit dengan dosis 3-4 tablet selama 3 kali berturutturut dalam setiap jamnya l Air santan kental dan air kelapa hijau yang dicampur 1 sendok makan garam dapat menjadi alternatif jika norit tidak tersedia. l Jika penderita dalam kondisi sadar, usahakan agar muntah. Lakukan dengan cara memasukkan jari pada kerongkongan leher dan posisi badan lebih tinggi dari kepala untuk memudahkan kontraksi l Apabila penderita dalam

keadaan pingsan, bawa segera ke rumah sakit atau dokter terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk keracunan pada anak ada beberapa tindakan, diantaranyaadalah sebagai berikut : l Jika anak muntah dan mengalami cirit-birit, periksa suhu badan untuk menentukan ada demam l Periksa tinja untuk menentukan terdapat darah atau nanah l Biarkan anak berbaring dan jangan diberikan sembarang makanan tetapi pastikan dia kerap diberi minum air yang dicampur sedikit garam dan diberi glukosa l Coba tentukan makanan yang diberikaan oleh anak yang telah menyebabkan timbulnya tanda-tanda penyakit

Pencegahan Keracunan Makanan

Berikut beberapa cara

yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan makanan. l Biasakan mencuci tangan sebelum melakukan aktifitas yang berhubungan dengan makanan. Baik itu sebelum mengolah makanan ataupun menyantap makanan. Cucilah tanganmenggunakan sabun agar kuman bakteri yang ada pada tangan segera mati l Pisahkan antara makanan yang belum diolah dengan makanan yang telah siap saji. Jangan menghidangkan makanan pada tempat yang kotor atau bekas dipakai tempat makanan mentah. l Masaklah makanan sampai benar-benar matang. Jangan mengkonsumsi makanan mentah atau makanan setengah matang l Bekukan makanan yang akan disimpan dalam waktu yang lama. (pra.st)


[MEDIA UTAMA]

HIGIENE DAN DIARE

Namun ada pertanyaan yang kemudian muncul. Melihat kondisi fisik kantin yang baik, mengapa masih terjadi kejadian keracunan makanan sehingga menyebabkan diare? Penelitian ini kemudian melangkah lebih jauh untuk melihat beberapa faktor yang memungkinkan munculnya diare ini. Ada beberapa hal yang dijadikan indikator, seperti umur, tingkat pendidikan,


WWW.KOREAHERALD.COM

F

aktor paling berpengaruh dalam pencemaran makanan menurut penelitian Fitri Kuswanti adalah higiene yang rendah. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS ini melakukan melakukan penelitian di beberapa kantin sekitar pabrik tekstil-plastik di kelurahan di desa Waru, Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2013. Secara umum kondisi kantin di sekitar pabrik cukup baik. Lingkungannya bersih, halaman kantin bersih, tidak ditemukan lalat dan tikus, permukaan lantai tidak licin dan mudah dibersihkan, dinding terbuat dari bahan yang kuat, langitlangit berwarna terang dan pencahayaan yang cukup. Atap dan langit-langit yang berfungsi sebagai penahan jatuhnya debu dan kotoran, juga terpelihara kebersihannya. Kamar mandi, wc, dan tempat cuci piring berada di belakang dapur. Saluran air mengalir dan tidak tergenang.

kondisi sosial budaya, dan tingkat higienis dari usaha jasaboga di beberapa kantin sekitar pabrik.

Hasil

Usia memiliki deskripsi tersendiri. Mereka yang

terkena diare dan risiko keracunan makanan memiliki rentang usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Sementara mereka yang berusia 20-35 tahun sangat jarang terkena diare. Faktor pendidikan juga

Higiene dan sanitasi

Penelitian pada higiene dan sanitasi makanan sesuai dengan SK Menkes 1098/ SK/VII/2003 adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Pengukuran pada beberapa kantin di sekitar pabrik dilakukan dengan checklist pemeriksaan kelaikan higiene sanitasi

rumah makan atau kantin berdasarkan KMK No. 1098/ MENKES/SK/VII/2003 tentang persyaratan higiene sanitasi rumah makan atau kantin. Hasilnya ditemukan dua kantin dinyatakan higiene dan satu kantin tidak higiene. Kondisi ini menjelaskan mereka yang pernah makan di kantin yang tidak higienis mengalami diare lebih tinggi. Kantin yang tidak higienis belum memiliki persedian wastafel bagi penjamah makanan. Para penjamah makanan rata-rata langsung makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Hal ini selain menunjukkan kurangnya fasilitas sanitasi juga tingkat kesadaran PHBS penjamah makanan yang sangat rendah. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah kedekatan lokasi kantin yang dekat dengan jalan raya, menyebabkan paparan debu dan polusi secara langsung dengan kantin. Kantin ini hanya memiliki satu toilet yang kurang terawat dan terlalu dekat dengan proses penyediaan makanan.

Kondisi tidak higienis pada kantin yang kurang sehat ini menunjukkan beberapa kelalaian fatal. Menurut peraturan Kementerian Kesehatan, ruang makan bagi penjamah makanan harus terpisah dengan ruang pengolahan makanan, tersedia fasilitas cuci tangan, dan pintu masuk buka tutup secara otomatis agar tangan tidak terkontaminasi dengan kuman yang ada di sekitarnya. Selain itu kantin ini juga tidak menyediakan fasilitas tempat sampah sehingga penjamah makanan sering membuang sampah seperti bungkusan makanan dan tissue di lantai kantin. Kantin ini juga memiliki masalah penyimpanan makanan yang buruk. Menurut FAO Indonesia, lokasi penyimpanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan memudahkan terjadinya kontaminasi mikroorganisme seperti jamur, bakteri, virus, parasit serta bahanbahan kimia yang dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan seperti

diare. Higiene pengolahan makanan harus diperhatikan, karena terbuka peluang pencemaran makanan dilakukan oleh pengolah makanan. Pencemaran makanan dapat terjadi karena kebiasaan yang kurang baik dari para pengolah makanan, sehingga bagi setiap pengolah makanan agar tetap bisa menjaga kebersihan dirinya, untuk itu perlu mencuci tangan sebelum melakukan pengolahan makanan. Sebagai catatan penelitian, kejadian diare tidak hanya dipengaruhi oleh higiene kantin, sumber air minum, kualitas fisik air bersih, kepemilikan jamban, dan jenis lantai. Ada faktor lain yang juga bisa menjadi penyebab diare. Faktor-faktor penyebab diare itu antara lain: pengelolaan sampah, vektor lalat, sanitasi makanan, kebiasaan jajan, kebiasaan cuci tangan, kebiasaan cara menyimpan hidangan, PHBS, dan status gizi dan pola makan. (Fitri)

BERITADAERAH.CO.ID

memiliki pengaruh terjadinya pencemaran makanan. Meskipun penelitian menunjukkan hasil berbeda, namun secara logis mudah untuk memahami bahwa pendidikan yang rendah menyulitkan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan perorangan dan sanitasi lingkungan untuk mencegah terjangkitnya penyakit menular salah satunya diare. Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih berorientasi pada tindakan preventif, mengetahui lebih banyak tentang masalah kesehatan dan memiliki status kesehatan yang lebih baik. Tingkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan pengetahuannya tentang kesehatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah tingkat pendidikan. Pendidikan akan memberikan pengetahuan sehingga terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat (Notoatmodjo, 2003).


[MEDIA UTAMA]

PENYAKIT BAWAAN MAKANAN

K

ontaminasi pada makanan dan minuman dapat menyebabkan makanan dapat menjadi media bagi suatu penyakit. Penyakit ini disebut penyakit bawaan makanan (food-borned diseases).

Penyakit bawaan makanan merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang paling banyak dan paling membebani yang pernah dijumpai di zaman modern ini. Penyakit tersebut menimbulkan banyak


korban dalam kehidupan manusia dan menyebabkan sejumlah besar penderitaan, khususnya di bayi, anak, lansia dan mereka yang kekebalan tubuhnya terganggu (WHO, 2006). Sejumlah survei terhadap kejadian luar biasa (KLB)

penyakit bawaan makanan yang berjangkit di seluruh dunia memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus penyakit bawaan makanan terjadi akibat kesalahan penanganan pada saat penyiapan makanan tersebut baik di rumah, jasa katering, kantin rumah sakit, sekolah, perusahaan atau di pangkalan militer atau pada saat jamuan makan (WHO, 2006). Di Indonesia, masyarakat yang terkena penyakit bawaan makanan merata dari semua lapisan. Anak sekolah keracunan jajanan di Tasikmalaya. Pekerja pabrik di Yogyakarta. Mahasiswa di Stikes Palembang. Kepala desa yang mengikuti pelatihan di Malang Jawa Timur. Keluarga Bupati di Pekanbaru, sampai Wakil walikota Menado. Semuanya terkena penyakit bawaan makanan. Menurut Emonev HSP, satu dari 200 orang meninggal karena keracunan pangan. Meskipun kasus meninggal akibat kejadian luar biasa keracunan fluktuatif, namun memiliki kecenderungan yang

Korban keracunan makanan di Tasikmalaya.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyakit bawaan makanan ini, pemerintah melalui Kementerian kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga

Kota Tasikmalaya Didin Fitriyadi. “Makanan yang positif mengandung bakteri, ujar dia, di antaranya kecap, air bersih, telur, dan bakso. “Di saus juga ada jamur,” ucap

Didin. Soal bakteri tinja, Didin menjelaskan, di sekitar rumah para pedagang itu, banyak terdapat kolam ikan. Limbah rumah tangga biasanya dibuang ke kolam. Dia menduga bakteri ini masuk dengan cara merembes ke sumur air bersih yang biasa dipakai para pedagang. Terlebih jarak sumur air bersih dengan kolam hanya 1 meter. “Seharusnya minimal 10 meter dari sumber pencemar ke sumur air bersih,” tutur Didin. Selain itu, kata dia, bakteri tersebut berasal dari keringat, jerawat, dan kotoran hidung. Dia menduga pedagang tidak melindungi diri dengan alat pelindung badan, seperti celemek dan penutup kepala, saat mengolah makanan. “Ini lebih kepada kesehatan pribadi pembuat olahan,” ucapnya. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyakit bawaan makanan ini, pemerintah melalui

Kementerian kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. Peraturan ini memberikan panduan pengelolaan usaha jasaboga dari usaha kecil sampai usaha besar. Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 ini meliputi persyaratan teknis higiene dan sanitasi yang meliputi bangunan, fasilitas sanitasi, peralatan, ketenagakerjaan, makanan dan pemeriksaan higiene sanitasi. Peraturan itu juga mensyaratkan cara pengolahan makanan yang baik. Prinsipnya mulai dari pemilihan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Selain itu peraturan menteri kesehatan juga melakukan pelatihan dan pengawasan untuk usaha jasaboga []


BERITADAERAH.CO.ID

selalu meningkat. Angka kematian akibat keracunan makan tahun 2012 meningkat 176,27 persen dari tahun 2011. Sementara tahun 2014 lalu mengalami peningkatan 131,33 persen dari tahun sebelumnya. Keracunan makanan (food poisoning, foodborne illness, foodborne disease) merupakan penyakit atau sakit yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman. Gejala klinis yang sering muncul akibat keracunan makanan adalah diare. Di negara-negara berkembang diperkirakan sekitar 70% kasus diare disebabkan konsumsi makanan yang terkontaminasi. Potensi bahaya pada makanan bisa bersumber dari faktor biologi, kimia, maupun fisik. Bakteri merupakan penyebab kasus keracunan makanan terbesar. Dalam kasus keracunan makanan yang menyebabkan 117 siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Cigantang keracunan massal pada awal Februari 2015, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, menyatakan bahwa sampel makanan yang dikirim positif mengandung Escherichia coli, Apatogen, Bacillus coagulans, Staphylococcus saprophyticus, dan Candida atau jamur. Bakteri Escherichia coli biasanya terdapat pada kotoran manusia. “Total sampel yang dikirim ada 30 jenis, di antaranya air bersih, makanan, dan bumbu. Sampel diambil dari rumah enam pedagang,” kata Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan

[MEDIA UTAMA]

PRODUK MASSAL PENYEBAB KERACUNAN

D

ata epidemiologis memperlihatkan bahwa kebanyakan kasus keracunan makanan disebabkan makanan yang diproduksi massal. Karena jenis produksinya, usaha jasaboga seperti kantin juga menyimpan potensi menjadi penyebab terjadinya keracunan makanan. Setiap institusi atau perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 200 orang diwajibkan menyediakan kantin di area perusahaan (SE.01/ MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan). Kantin ada sebagai upaya peningkatan fasilitas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan makan pekerja. Kualitas makanan di kantin harus dijaga. Aspek higiene dan sanitasi dalam proses pengadaannya wajib menjadi perhatian sebagai usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan (UU No.11 Tahun 1962). Sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit.

Higiene dan sanitasi menciptakan keamanan pangan (food safety) sehingga menghindari kasus keracunan makanan. Persyaratan untuk tercapai keamanan pangan antara lain adalah Kebersihan dan Sanitasi (Cleaning and Sanitation), Kebersihan perorangan (Personal Hygiene) dan Pemeriksaan Kesehatan, Pest Control, Penanganan sampah (Waste Disposal), Pelatihan (Training), dan penanganan keluhan pelanggan (Customer Complaint). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, diperlukan persyaratan teknis higiene dan sanitasi yang meliputi bangunan, fasilitas sanitasi, peralatan, ketenagakerjaan, makanan dan pemeriksaan higiene sanitasi. Peraturan itu juga mensyaratkan cara pengolahan makanan yang baik. Prinsipnya mulai dari pemilihan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Selain itu


peraturan menteri kesehatan juga melakukan pelatihan dan pengawasan untuk usaha jasaboga. Salah satu tujuan peraturan menteri kesehatan mengatur usaha jasaboga ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari produk makanan dan minuman yang dikelola usaha jasaboga. Meskipun peraturan ini sudah diteken sejak 2011, masih banyak usaha jasaboga yang mengabaikan. Kasuskasus keracunan makanan masih saja terjadi karena menyantap makanan atau minuman yang dimasak secara massal. Contohnya seperti yang terjadi di Malang-April 2015, Desa Tuksono Kecamatan Sentolo-April 2015, Desa Pusparahayu Kecamatan Puspahiang TasikmalayaApril 2015, PT Dong Young Tress-Februari 2015, PT Changshin Reksajaya -Januari 2015. Dst. Menurut Emonev HSP, satu dari 200 orang meninggal karena keracunan pangan. Meskipun kasus meninggal akibat kejadian luar biasa keracunan fluktuatif, namun memiliki kecenderungan yang selalu

meningkat. Angka kematian akibat keracunan makan tahun 2012 meningkat 176,27 persen dari tahun 2011. Sementara tahun 2014 lalu mengalami peningkatan 131,33 persen dari tahun sebelumnya (Profil Kesehatan 2011-2013). Keracunan makanan (food poisoning, foodborne illness, foodborne disease) merupakan penyakit atau sakit yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman. Gejala klinis yang sering muncul akibat keracunan makanan adalah diare. Di negara-negara berkembang diperkirakan sekitar 70% kasus diare disebabkan konsumsi makanan yang terkontaminasi. Potensi bahaya pada makanan bisa bersumber dari faktor biologi, kimia, maupun fisik. Bakteri merupakan penyebab kasus keracunan makanan terbesar. Karenanya untuk mengurangi keracunan makanan setiap usaha jasa boga yang memproduksi makanan dan minuman secara massal harus memperhatikan setiap detil teknis dan pengolahan makanan. Persyaratan sanitasi kantin sesui Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011:

Bangunan

l Bangunan kantin kokoh, kuat dan permanen. l Ruangan harus ditata sesuai fungsinya, sehingga memudahkan arus tamu, arus karyawan, arus bahan makanan dan makanan jadi serta barangbarang

lainnya yang dapat mencemari makanan.

Konstruksi

l Lantai harus dibuat kedap air, rata, tidak licin, kering dan bersih. l Dinding. Permukaan dinding harus rata, kedap air dan dibersihkan. l Ventilasi. Ventilasi alam harus cukup menjamin peredaran udara dengan baik, dapat

rata, bersih, tidak terdapat lubang-lubang.

Fasilitas sanitasi

l Air bersih. Kualitas air bersih harus memenuhi syarat fisik (tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, jernih), serta jumlahnya cukup memadai untuk seluruh kegiatan. l Air limbah. Air limbah mengalir dengan lancar,

setiap tempat/ruang yang memproduksi sampah. Sampah dibuang tiap 24 jam. l Tempat cuci tangan. Fasilitas cuci tangan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh tamu dan karyawan. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan air mengalir, sabun/deterjen, bak penampungan yang

dibersihkan. l Tempat penyimpanan air bersih (tandon air) harus tertutup sehingga dapat menahan masuknya tikus dan serangga.

Ruang dapur, ruang makan dan penyajian

l Dapur. Dapur harus bersih, ruang dapur harus bebas dari serangga, tikus dan hewan lainnya. l Ruang makan. Ruang makan bersih, perlengkapan ruang makan (meja, kursi, taplak meja), tempat peragaan makanan jadi harus tertutup, perlengkapan bumbu kecap, sambal, merica, garam dan lainlain bersih.

BERITADAERAH.CO.ID

Petugas Dinas Kesehatan Kota Tangsel melakukan pemeriksaan sejumlah makanan yang mengandung zat berbahaya di Pasar Ciputat

menghilangkan uap, gas, asap, bau dan debu dalam ruangan. Ventilasi buatan diperlukan bila ventilasi alam tidak dapat memenuhi persyaratan. l Pencahayaan. Intensitas pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk melakukan pekerjaan pengolahan makanan secara efektif dan kegiatan pembersihan ruangan. l Atap. Tidak bocor, cukup landai dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga lainnya. l Langit-langit. Permukaan

sistem pembuangan air limbah harus baik, saluran terbuat dari bahan kedap air, saluran pembuang air limbah tertutup. l Toilet. Tersedia toilet, bersih. Di dalam toilet harus tersedia jamban, peturasan dan bak air. Tersedia sabun/deterjen untuk mencuci tangan. Di dalam toilet harus tersedia bak dan air bersih dalam keadaan cukup. l Tempat sampah. Tempat sampah dibuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, mempunyai tutup. Tersedia pada

permukaanya halus, mudah dibersihkan dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup. l Tempat mencuci peralatan. Terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak berkarat dan mudah dibersihkan. Bak pencucian sedikitnya terdiri dari 3 bilik/bak pencuci yaitu untuk mengguyur, menyabun dan membilas. l Tempat mencuci bahan makanan. Terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak berkarat dan mudah

Penerapan beberapa parameter di atas pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisasi faktor makanan sebagai media penularan penyakit dan masalah kesehatan. Persyaratan sanitasi tersebut juga sebagai salah satu bentuk sistem kewaspadaan dini, juga sebagai alat untuk menilai faktor resiko. Prosedur ini umum, dalam kaitan dengan hygiene dan sanitasi makanan, kita kenal sebagai system Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Sistem ini pada dasarnya merupakan pendekatan yang mengidentifikasikan hazard spesifik dan tindakan untuk mengendalikannya. Yang dimaksud dengan hazarddapat berupa agens biologis, kimiawi, atau agen fisik-pada makanan yang berpotensi menyebabkan efek yang buruk pada kesehatan. (ps)


[MEDIA UTAMA]

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT

H

ACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) merupakan suatu sistem yang memiliki landasan ilmiah dan secara sistematis mengidentifikasi potensipotensi bahaya tertentu serta cara-cara pengendaliannya untuk menjamin keamanan pangan. Sistem HACCP


bukan merupakan suatu jaminan keamanan pangan yang tanpa resiko (zerorisk), tetapi dirancang untuk meminimumkan resiko bahaya keamanan pangan (Hariyadi, 2001). Sistem HACCP mempunyai tiga pendekatan penting dalam pengawasan dan pengendalian mutu produk pangan, yaitu (1) keamanan pangan (food

safety) aspek-aspek dalam proses produksi yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit; (2) kesehatan dan kebersihan pangan (wholesomeness),merupakan karakteristik produk atau proses dalam kaitannya dengan kontaminasi produk atau fasilitas sanitasi dan higiene; (3) kecurangan ekonomi

(economic fraud), yaitu tindakan illegal atau penyelewengan yang dapat merugikan konsumen. Tujuan penerapan HACCP dalam industri pangan adalah mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat digunakan sebagai jaminan mutu pangan untuk memenuhi tuntutan konsumen. HACCP bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku dipersiapkan sampai produk akhir diproduksi massal dan didistribusikan. Diterapkannya sistem HACCP akan mencegah resiko komplain karena adanya bahaya pada suatu produk pangan (Food Science and Technology, 2005). Konsep HACCP merupakan suatu metode manajemen keamanan pangan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi hazard (bahaya) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dalam rantai persediaan makanan dan tindakan pengendalian ditempatkan untuk mencegah munculnya hazard tersebut. Bahaya terjadinya masalah atau resiko secara fisik, kimia, dan biologi dalam suatu produk pangan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Beberapa bahaya yang ada dapat dicegah atau diminimalkan melalui penerapan prasyarat dasar pendukung sistem HACCP seperti Good Manufacturing

Practices (GMP), Sanitation Standard Operasional Procedure (SSOP), Standard Operational Procedure (SOP) dan sistem pendukung lainnya . Persyaratan untuk tercapai keamanan pangan antara lain adalah Kebersihan dan Sanitasi (Cleaning and Sanitation), Kebersihan perorangan (Personal Hygiene) dan Pemeriksaan Kesehatan, Pest Control, Penanganan sampah (Waste Disposal), Pelatihan (Training), penanganan keluhan pelanggan (Customer Complaint). Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan

No.1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, diperlukan persyaratan teknis higiene dan sanitasi yang meliputi bangunan, fasilitas sanitasi, peralatan, ketenagakerjaan, makanan dan pemeriksaan higiene sanitasi. Peraturan itu juga mensyaratkan cara pengolahan makanan yang baik. Prinsipnya mulai dari pemilihan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Selain itu peraturan menteri kesehatan juga melakukan

pelatihan dan pengawasan untuk usaha jasaboga. Untuk mengembangkan rencana tercapainya keamanan pangan, diperlukan langkah-langkah yang merupakan kunci utama sistem HACCP, yaitu: Identifikasi tindakan umum yang dapat menyebabkan keracunan makanan, daftar bahaya (List of Hazards), identifikasi tindakan pencegahan (Preventive Measures, identifikasi titik kendali (Control limits), prosedur pengawasan (Monitoring), tindakan koreksi (Corrective action), pencatatan (Records), dan check and review. l


[MEDIA UTAMA]

PILIH PANGAN YANG AMAN DAN SEHAT

K

asus KLB keracunan pangan di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan kejadian yang terlaporkan selama 4 tahun terakhir (2010-2013) banyak berasal dari pengelolaan pangan rumah tangga, termasuk event kegiatan masyarakat seperti pesta atau hajatan rumah tangga. Dua tahun terakhir tahun 2012 ada 312 kasus KLB dan tahun 2013 tercatat

233 kasus KLB Keracunan Pangan yang tersebar di 33 provinsi. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Prof. Dr.dr. Nila F Moeloek dalam sambutan Peringatan Hari Kesehatan Sedunia, yang diperingati di seluruh dunia, jatuh pada tgl 7 April 2015. Menkes menyambut baik Peringan Hari Kesehatan Sedunia (HKS) tahun 2015 dengan tema Keamanan Pangan. Ini adalah kesempatan untuk


melaksanakan suatu gerakan besar kepada seluruh lapisan masyarakat baik penyedia, dunia usaha, konsumen, masyarakat dan penentu kebijakan akan pentingnya melaksanakan upaya keamanan pangan dari aspek sosial, ekonomi dan kesehatan. Selain itu, dukungan dari berbagai lintas sektor, organisasi masyarakat dan dunia usaha juga penting demi terselenggaranya keamanan pangan yang lebih baik.

“HKS 2015 ini digunakan untuk menjadi acuan bagi semua pihak di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk dapat melaksanakan kampanye, gerakan dan sosialisasi HKS 2015 seefektif dan semaksimal mungkin”, ujar Menkes. Menurut Menkes, Higiene sanitasi pangan merupakan unsur penting dalam mewujudkan keamanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan

manusia yang sangat mendasar dan berpengaruh terhadap keberadaan dan ketahanan hidup manusia. Baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. “Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi. Untuk mencapai hal tersebut perlu diupayakan terwujudnya sistem pengelolaan pangan yang higienis oleh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), mulai dari pemilihan bahan sampai penyajian pangan”, jelas Menkes. Menurut Menkes, secara global, pangan tidak aman karena pengaruh mikrobiologi dan pencemaran kimia yang diperkirakan menyebabkan kematian 2 juta orang setiap tahunnya. Globalisasi dan perubahan gaya hidup telah mengakibatkan perubahan dalam seluruh proses rantai pengelolaan pangan dan konsumsi pangan. Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah higiene sanitasi pangan dapat berimbas pada munculnya penyakit bawaan makanan masih sangat besar. Data emonev HSP tahun 2013 di 33 provinsi, 209 kabupaten/kota (41,88% dari 499 kabupaten/kota yang tercatat di Kemenkes) melaporkan sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat: 23.566 TPM. Sekitar 2.734 (12%) TPM dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, sementara 21.113 sisanya (88%) belum memenuhi syarat kesehatan. Rendahnya TPM memenuhi syarat kesehatan signifikan dan tingginya

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, seperti terekam dari tahun 2010 sampai 2014 berturut-turut adalah (190, 177, 312, 233, dan 306) kejadian. Angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai Case fatality Rate (CFR) 0,42% yang berarti terdapat 1 orang meninggal pada setiap 200 korban KLB keracunan pangan.

Kerugian yang ditimbulkan akibat keracunan sangat banyak, baik bagi produsen, konsumen maupun pemerintah. Kerugian dari sisi produsen antara lain adalah: produk ditinggalkan oleh konsumen (dapat bersifat sementara atau permanent), berhentinya kegiatan produksi dan pelayanan.

Dalam kasus keracunan, usaha menemukan penyebab yang sesungguhnya, upaya perbaikan internal perusahaan, baik fisik dan non fisik, serta verifikasi pihak ketiga yang dipercaya, serta upaya membangun kembali kepercayaan konsumen dan dampak negative bagi pemasok dan produsen menjadi sulusi penting bagi semua pihak. (Pra)


WWW.KALBEMED.COM

PERISTIWA

MENKES: KANDUNGAN OBAT BUVANEST SEBABKAN PASIEN MENINGGAL

P

enyebab meninggalnya dua pasien di RS Siloam Karawaci disebabkan oleh obat anestesi bernama buvanest spinal 0,5% yang diedarkan oleh PT Kalbe Farma. Hal ini diumumkan oleh Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek dari hasil investigasi Tim Penanganan Kejadian Sentinel Serius (KSS) pada akhir Maret 2015 lalu. ‘’Penyebab meninggalnya 2 pasien di RS Siloam Karawaci adalah zat yang disuntikkan saat dilakukan anestesi spinal,’’ ujar Nila. Kekeliruan ada dalam isi ampul dengan label buvanest 0,5 % heavy 4 ml yang isinya adalah Asam Traneksamat 5 ml.

Investigasi yang dilakukan oleh beberapa unsur mencakup Kemenkes, BPOM, BPRS, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) serta wakilwakil pakar dari organisasi profesi kedokteran terkait (POGI dan PERDATIN) juga menemukan bahwa sejauh ini tidak dijumpai penyimpangan standar profesi pada aktivitas pengelolaan dan penyerahan obat. ‘’Pada kasus ini tidak bermasalah karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di RS,’’ kata Nila. Terkait hal ini, Kementrian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan tindakan regulatori kepada RS Siloam Karawaci dan PT. Kalbe


Farma selaku produsen maupun di PT. Enseval Mega Trading selaku distributor. Kemenkes memberikan teguran tertulis kepada RS Siloam Karawaci, Tangerang, karena dalam kasus ini tidak segera melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, Badan POM telah membatalkan Izin Edar Obat Buvanest Spinal 0,5% Heavy Injeksi. Karena pembatalan izini ini PT. Kalbe Farma harus memusnahkan semua persediaan obat yang ada dalam penguasaannya. Pada awal Maret lalu, BPOM juga melakukan inspeksi sistemik ke Industri Farmasi PT. Kalbe Farma, Tbk untuk

menilai penerapan sistem mutu secara menyeluruh. Berdasarkan hasil audit sistemik ini diputuskan seluruh produk yang belum didistribukan harus dilakukan uji. Sementara bagi produk yang sudah diedarkan harus ditarik dari peredaran dan dilakukan hal yang sama. Sebagai tindak lanjut, Kemenkes mendorong Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan RS dan mendorong Badan POM untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada PT.Kalbe Farma, Tbk dalam hal Cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB) agar kasus ini tidak terulang. (pra)

SEMANGAT KARTINI BBKPM SURAKARTA “Maju! Semua harus dilakukan dan dan dimulai dengan berani. Pemberani-pemberani memenangkan tiga perempat dunia!” RA Kartini dalam Pramoedya Ananta Toer, 1962, “Panggil Aku Kartini Saja”

M

engenang jasa Kartini bisa dilakukan dengan banyak cara. Seperti salah satunya dilakukan oleh para ‘kartini’ Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. Perayaan Hari Kartini di BBKPM Surakarta diperingati dengan memakai pakaian adat daerah berbagai pelosok tanah air. Persitiwa ini menjadi wujud penghargaan bagi Kartini yang sudah mencerdaskan bangsa khususnya perempuan. Setelah sekian lama tak pernah memperingati Hari Kartini, tahun 2015 ini, BBKPM Surakarta menghimbau para pegawai perempuannya untuk

memakai kebaya baik yang pelayanan maupun non pelayanan. Peringatan Hari Kartini juga dimeriahkan dengan membagikan souvenir sebagai bentuk apresiasi kepada pasien perempuan di BBKPM Surakarta. Peringatan Hari Kartini ini sekaligus mengingatkan kaum perempuan akan semangat Kartini untuk berjuang melawan segala keterbatasan seorang perempuan. Sebuah Bangsa akan maju bila didukung para perempuan berkualitas. Perempuan kuat dan berkepribadian luhur yang berperan sebagai seorang istri, ibu, karyawati dan anggota masyarakat, khususnya bagi ‘kartini’ BBKPM Surakarta. (Pra)


PERISTIWA

STOP TUBERKOLOSIS!

D

alam rangka memperingati hari TB Sedunia tahun 2015, BBKPM Surakarta melakukan kampanye Stop TB. Kampanye Stop TB ini dilakukan melalui aksi simpatik dengan melakukan long march di area Car Free Day Jl. Slamet Riyadi yang dilepas oleh Kepala BBKPM Surakarta, dr. Riskiyana Sukandhi Putra dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dr. Siti Wahyuningsih, M.Kes. Aksi simpatik ini dilanjutkan dengan membagikan masker bertuliskan Stop Tuberkulosis kepada masyarakat pengunjungCar Free Day Slamet Riyadi Surakarta.

“Kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit TB ini. Kami juga mengajak masyarakat dan juga media untuk membantu menemukan kasus TB dilingkungan sekitar ” ujar dr. Riskiyana Sukandhi Putra kepada media. Kampanye ini diikuti oleh karyawan BBKPM Surakarta, Institusi Pendidikan, Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan didukung T.K Baiturrahman dan Bank Mandiri. Selain long march, peringatan Hari TB Sedunia di Surakarta juga diperingati dengan melakukan ‘Lomba Penyuluhan’. Lomba penyuluhan yang mengambil tema Kesehatan Paru pada Remaja ini diselenggarakan


untuk menggali potensi karyawan BBKPM Surakarta dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Para peserta diuji ketrampilannya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Puncak Peringatan Hari TB Sedunia yaitu tanggal 24 Maret 2015 diselengarakan di BBKPM Surakarta dengan menyajikan ketoprak humor untuk memberikan hiburan sebagai bentuk apresiasi kepada pasien/pengunjung sekaligus sebagai media penyampaian pesan kesehatan mengenai TB. Untuk sajian ketoprak humor ini BBKPM Surakarta bekerjasama dengan Tim Kesenian Balekambang Surakarta. Selain menampilkan Ketoprak Humor, BBKPM Surakarta

menyediakan kudapan jajan pasar, pembagian balon untuk pasien anak, dan souvenir kepada pasien/ pengunjung BBKPM Surakarta. Tak lupa, pada Hari TB Sedunia juga bisa dirasakan oleh para pasien dengan aksi simpatik pembagian Balon kepada pasien anak di BBKPM Surakarta dan pembagian Souvenir kepada pasien atau pengunjung di BBKPM Surakarta Dan sebagai bentuk terima kasih BBKPM Surakarta kepada pegawai yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk pasien diadakan sarasehan pegawai yang diisi dengan permainan, pembagian doorprize, dan pengumuman pemenang lomba penyuluhan.(pra)

MENKES: LAKUKAN TATA LAKSANA TB SECARA KOMPETEN

M

enteri Kesehatan, Nila F Moeloek meminta kepada stakeholder agar melakukan tata laksana TB di seluruh Indonesia dengan benar dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih. Hal ini diutarakan saat membuka Simposium Nasional dalam rangka peringatan Hari TB Sedunia 2015 yang dihadiri oleh seluruh jajaran lintas sektor Pemerintah di Tingkat Pusat dan Daerah serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi profesi, lembaga swadaya masyarkat, dan mitra Internasional, di Jakarta beberapa waktu lalu. Melakukan tata laksana TB dengan benar ini, jelas Nila, untuk menghindarkan berbagai dampak negatif, seperti resistensi obat TB yang berakibat terjadinya TB MDR. ‘’Pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendapatkan

pengobatan TB dari fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten harus ditingkatkan,’’ ujar dia. Menkes juga mengimbau agar dukungan ini terus dilanjutkan dan makin ditingkatkan di masa mendatang untuk dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Bebas TB tahun 2050 mendatang Dalam pengendalian TB, Pemerintah berupaya memasukkan pelayanan tata laksana TB di rumah sakit sebagai salah satu syarat akreditasi, bekerjasama dengan PB IDI melakukan Sertifikasi TB untuk Dokter Praktek Mandiri melalui pelatihan agar mampu melaksanakan tata laksana TB sesuai standar, dan bekerjasama dengan lintas sektor terkait, termasuk Kementerian Pertahanan dengan memperluas cakupan pelayanan TB yang berkualitas di Daerah Terpencil, Perbatasan. Hari TB Sedunia diperingati setiap tanggal

24 Maret yaitu tanggal ditemukan Mycobacterium tuberculosis oleh Robert Koch tahun 1882. Tahun ini, tema Hari TB Sedunia di tingkat global adalah Reach three million, a TB test, treatment and cure for all dan di tingkat nasional adalah Bebas TB, Indonesia Sehat dan Hebat. Di tingkat global sekitar 3 juta penderita TB yang belum terjangkau program TB di seluruh dunia. Di tingkat nasional pesan yang disampaikan sama, yaitu membebaskan Indonesia dari TB dengan menemukan dan mengobati seluruh penderita TB di Tanah Air kita. Tema global dan tema

Goals atau MDG untuk Pengendalian TB cukup memuaskan sejak tahun 2010. Sebab, Indonesia telah berhasil menurunkan insiden, prevalensi, dan angka kematian akibat TB. Insidens TB berhasil diturunkan sebesar 45%, yaitu 343 per 100.000 penduduk tahun 1990 menjadi 189 per 100.000 penduduk tahun 2010. Prevalensi TB telah diturunkan sebesar 35%, yaitu 443 per 100.000 penduduk tahun 1990 menjadi 289 per 100.000 penduduk tahun 2010. Sedang angka kematian TB berhasil turun sebesar 71%, yaitu 92 per 100.000 penduduk tahun 1990

Menkes RI foto bersama dengan peserta pameran pada acara simposium nasional HTBS 2015.

nasional ini sangat relevan dengan Visi, Misi dan 9 Program atau Nawa Cita Pemerintah yaitu mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pencapaian indikator Millennium Development

menjadi 27 per 100.000 penduduk tahun 2010. Sasaran yang harus dicapai adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat TB menjadi setengahnya di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 1990, jelas Menkes. (Pra)


PERISTIWA

KIP BERI PENGHARGAAN SEJUMLAH PIHAK

K

omisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penghargaan kepada sejumlah Badan Publik (BP) dan pihak terkait keterbukaan Informasi Publik. Mereka adalah BP yang pertama menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sejak UU KIP diundangkan. Pemprov yang pertama membentuk Komisi Informasi (KI), BP dan lembaga yang telah bekerja sama secara strategis dengan

KIP, dan media massa yang paling banyak memuat berita tentang keterbukaan informasi. Piagam diberikan oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono saat gelaran acara di Gedung Joeang 45 Jakarta, Kamis (30/4). Untuk kategori kementerian yang pertama kali menunjuk/membentuk PPID jatuh pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk lembaga pemerintah non-kementerian yang pertama kali menunjuk PPID adalah kepada kepolisian

Abdulhamid menyerahkan penghargaan kepada para pihak.


Negara Republik Indonesia (Polri) sekaligus sebagai mitra strategis. Untuk lembaga pemerintah nonstruktural yang pertama kali menunjuk PPID diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekaligus juga sebagai mitra strategis KIP. Untuk khusus kategori mitra strategis, penghargaan diberikan kepada Mahkamah Agung, Ombudsman RI (ORI), Arsip Nasional RI (ANRI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Management System International (MSIUSAID), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Indonesia Parliamentary Center (IPC). Sedangkan pemerintah provinsi (Pemprov) yang pertama kali membentuk Komisi Informasi, penghargaan diberikan kepada Pemprov Jawa Tengah.(P)

P

residen Joko Widodo (Jokowi) melepas Tim Nusantara Sehat Angkatan I pada awal Mei 2015. Sebanyak 143 orang yang terdiri dari para dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya akan ditugaskan ke puskesmas-puskesmas yang berlokasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) di 48 Kabupaten di Indonesia. Presiden berharap begitu 143 orang ini tempatkan semua tim dalam keadaan sehat dan senang dan tak satu pun yang balik. “Dan selanjutnya saya kirim (angkatan) kedua dan selanjutnya,” kata Presiden Jokowi saat pidato pelepasan di Istana Negara Jakarta. Pelepasan Tim Nusantara Sehat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pinggiran mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan dan di

pulau-pulau bagian timur. Tim Nusantara Sehat ini merupakan program Kementerian Kesehatan sebagai upaya penguatan pelayanan kesehatan dengan berbasis pada tim dan melibatkan dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Program yang melibatkan berbagai bidang di dalam Kementerian Kesehatan yang fokus tidak hanya pada kegiatan kuratif, tetapi juga juga promotif dan preventif untuk mengamankan kesehatan masyarakat dari dearah yang paling membutuhkan sesuai dengan program membangun dari pinggiran. Dan juga dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menjelaskan menjadi tugas Kementrian Kesehatan menjawab tantangan ini dengan berbagai masalah kesehatan

dan menentukan aksi yang berdampak langsung pada masyarakat. ‘’Kemenkes menginisiasi sebuah terobosan membentuk barisan nusantara sehat. Ini wujud nyata upaya kami untuk memastikan hadirnya negara di perbatasan, daerah terpencil,’’ tutur Nila. Di dalam Tim Nusantara Sehat ini terdiri atas 145 pemuda yg memang datang dengan kemauan sendiri dan mendaftarkan diri secara online dan telah menjalani serangkaian pelatihan. Tim yang datang dari berbagai latar belakang seperti dokter, perawat, tenaga farmasi, bidan dan lainnya ini melalui masa pembekalan medis dan non medis secara intensif selama 4 minggu. Tim Nusantara Sehat Angkatan Pertama ini akan ditempatkan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan di 20 puskesmas, di 19 kabupaten dari barat hingga ujung timur

Indonesia, diantaranya Simelu, Mahakam dan Malino. Seorang bidang, Kandida Leo dari Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan siap untuk menjalani tugas di daerahnya sendiri. Kandida akan yang akan ditempatkan di Kabupaten Rotendo, NTT. Ia mengatakan ingin memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih optimal di tanah kelahirannya itu. ‘’Misalkan ada persalinan di puskesmas, saya bersedia 24 jam untuk dipanggil,’’ tutur dia. Sementara Nugraha Ramadhan dari Sulawesi selatan mengaku sudah ikhlas dan tidak takut untuk dtempatkan di Kabupaten Movendigol, perbatasan Papua dan Papua Nugini. Ia mengatakan dalam pembekalan 5 hari bela negara, ia menyadari bahwa inilah Indonesia tempat kita berpijak. ‘’Kitalah generasi yang akan membangun ke depan,’’ tutur dia.l


METROTVNEWS.COM

PRESIDEN LEPAS TIM NUSANTARA SEHAT

TEROBOSAN

Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makasar

Obat dan Pengobatan Khas Indonesia

S

elain memiliki kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang beragam. Alam menyediakan tumbuhan. Nenek moyang kita meramunya menjadi obat dan mengembangkan keterampilan pengobatan khas Indonesia. Seperti puisi mistis Iqbal, Engkau ciptakan racun, aku ramukan antidotnya. Obat dan keterampilan

yang dihasilkan dari berbagai budaya di tanah air, mayoritas memiliki pijakan filosofi yang meletakkan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Filosofi yang sangat holistik sesuai dengan norma agama dan budaya adiluhung nusantara. Konsep yang menempatkan manusia pada kemanusiaan yang seutuhnya. Obat dan pengobatan tradisional ada di hampir seluruh budaya di Indonesia. Karenanya, melihat potensi


yang sangat besar itu, Kemenkes melalui Balai Kesehatan Masyarakat berusaha menyandingkan pengobatan dan obat khas Indonesia dengan pelayanan kesehatan modern. Tujuannya untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kondisi orang sakit, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makasar,

dr. Anna Khuzaimah, M.Kes kepada Mediakom saat berkunjung Maret 2015 yang lalu. Menurut Anna, saat mulai, BKTM tidak memiliki model pelayanan kesehatan yang memadukan pengobatan modern dan tradisional dalam satu tempat layanan. “Terus terang Indonesia belum memiliki pusat pelayanan kesehatan tradisional,” kata Anna. Namun kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tradisional

semakin meningkat setiap waktunya. Masyarakat pergi ke fasilitas-fasilitas pengobatan alternatif yang menjamur di masyarakat. Meskipun tidak semua pelayanan kesehatan tradisional itu memiliki legitimasi dan kredibilitas yang memadai. Kemenkespun akhirnya memutuskan untuk membuat lembaga yang yang mampu mengawasi sekaligus menyediakan layanan kesehatan tradisional yang dijamin keamanan dan kemanfaatannya. Tahun 2004 dibentuklah Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat di Makassar (BKTM). Balai ini sejatinya adalah pengembangan Sentra P3T provinsi Sulawesi Selatan. Jika sebelumnya Sentra ini hanya mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, ketika berubah menjadi BKTM cakupannya nasional. Awalnya balai ini sepi peminat. “Tahun 20082010 hanya ada satu atau dua orang pasien saja. Saat itu masyarakat belum banyak yang tahu, kalau Kementerian Kesehatan memiliki pelayanan kesehatan tradisional. Masyarakat hanya mengetahui pelayanan kesehatan tradisional alternatif itu ya di luar sana. Bukan Kemenkes. Saat itu, masyarakat sedang mengalami eforia pengobatan alternatif. Banyak bermunculan pengobatan tradisional,” kata Anna. BKTM tidak bisa melarang eforia masyarakat dan menjamurnya tempattempat pengobatan alternatif. Sesuai tupoksinya merekapun mengembangkan

model pemantuan dan pengawasan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Mereka mensosialisasikan untuk tidak sembarangan berobat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan tradisional. Karena tidak secara otomatis tempat itu aman. “Tetapi kalau tempattempat itu punya standar dan ada buktinya tentu kita jamin keamanan dan manfaatnya.” Saat ini, BKTM sudah mulai ramai kedatangan pasien dan juga masyarakat yang ingin merawat kecantikan. Selain menyediakan layanan pengobatan, BKTM juga menyediakan layanan perawatan kecantikan. BKTM juga memfasilitasi pengembangan dan penerapan model pelayanan kesehatan tradisional. Penerapan yang akan dilakukan di faskes pusyankes, rumah sakit, maupun fasilitas pengobatan tradisional yang ingin berkembang sendiri. Puskesmas, RS, atau fasilitas pengobatan tradisional yang ingin bekerjasama datang secara langsung atau mengirimkan wakilnya untuk belajar. Contohnya ada perwakilan belajar dari rumah sakit di Manado. Ada pegawai rumah sakit dari Maluku yang magang. “Mereka mengirimkan tenaganya satu atau dua orang untuk belajar di BKTM. Selesai magang mereka akan menerima sertifikat tenaga kesehatan plus tradisional. Perbedaan tenaga yang sudah magang dan menerima sertifikat, jika dia adalah seorang psikoterapis,

mereka tidak hanya bekerja pasca operasi saja. Mereka bisa mengajari pasien pendekatan perawatannya secara tradisional. Contoh, penderita gula darah. Dia bisa menyarankan untuk memiliki tanaman sambiloto dan tahu memanfaatkannya.” Saat ini BKTM bekerjasama dengan sejumlah Poltekkes untuk mencetak SDM yang selain memiliki kemampuan medis modern juga memiliki kemampuan pengobatan tradisional. Ada 500 mahasiswa perawat menghabiskan dua semester di BKTM. Salah satu yang mereka pelajari adalah akupresur. Pengajar di BKTM memperlihatkan bahwa keterampilan akupresur akan sangat membantu misalnya

saat mereka membantu pasien yang tidak bisa tidur, atau bahkan menghilangkan rasa sakit dengan menekan pada titik meridian tubuh secara khusus. Jadi tidak harus selalu tergantung pada obat. Contoh lainnya, ibu hamil biasanya merasakan ngidam dan mual yang luar biasa. Seorang bidan lazim memberikan vitamin B6 untuk mengurangi tekanan perasaan itu. Tetapi bidan yang dibekali tambahan pengetahuan pengobatan dan ramuan tradisional, akan mampu mengurangi rasa mual yang diderita ibu hamil. Caranya dengan menekan salah satu titik meridian tubuh pada pagi bangun tidur dan petang sebelum tidur, rasa mual itu otomatis hilang, tanpa obat. (P)

dr. Anna Khuzaimah, M.Kes. Kepala Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makasar.


POTRET

SECERCAH ASA NILA UNTUK NUSANTARA

P

rof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM(K) bukan nama yang asing di dunia kesehatan Indonesia. Selain sejak lama aktif di organisasi seperti Yayasan Kanker Indonesia dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), istri dari mantan menteri kesehatan Farid Anfasa Moeloek itu juga pernah ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk Millenium Develompment Goal’s (MDG’s) pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Nila dipercaya sebagai Menteri Kesehatan ke-20 sejak Indonesia Merdeka. Wawasannya yang luas dan pemahamannya yang


mendalam mengenai masalahmasalah kesehatan membuatnya duduk menjadi salah satu menteri perempuan di Kabinet Kerja. Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengusung sembilan target pemerintahan selama lima tahun yang disebut dengan Nawa Cita. Dalam poin kelima dari Nawa Cita disebutkan pemerintah akan mendorong peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program wajib belajar gratis 12 tahun, layanan kesehatan masyarakat, serta reformasi agraria, pembangunan rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial. Saat Presiden memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Kementerian Kesehatan yang memiliki tanggungjawab besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat, Nila memandang hal

ini merupakan tantangan sekaligus amanah yang harus dijalankan sebaikbaiknya. “Pada waktu MDG’s saya sebagai utusan khusus, representatif dari Presiden. Jadi tugasnya tidak terlalu memberikan tanggung jawab mengubah atau mencapai target, tetapi saya mendorong dan mencoba lintas kementerian yang bisa saya lakukan. Tapi tidak ada kewenangan yang lebih kuat,” kata Menkes dalam sesi wawancara dengan Mediakom di ruang kerjanya. Ditambahkannya,”di Kementerian Kesehatan saya kira agak berbeda, kita memiliki tanggungjawab yang lebih besar lagi terhadap kesehatan masyarakat. Inilah yang saya pikirkan bagaimana sekarang kita bekerja untuk menjaga kesehatan masyarakat. Memang lebih berat, tanggungjawabnya, jadi kita ini


POTRET

sekarang fokus di Kesehatan Masyarakat.” Selain aktif di berbagai lembaga sosial dan berprofesi sebagai dokter mata, Nila akrab dengan dunia akademisi. Dikutip dari laman FKUI, Nila menjabat sebagai Guru Besar dan Ketua Medical Research Unit Fakultas Kedokteran UI pada periode 2008-2009. Perempuan kelahiran Jakarta 11 April 1949 itu menikah dengan Prof.Dr.dr.H Farid Anfasa Moeloek, SpOG yang pernah menjabat sebagai menteri kesehatan. Nila dikaruniai tiga orang anak. Nila menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia pada 1968 dan melanjutkan spesialis mata di universitas yang sama pada 1974. Ia meraih gelar doktor

pada ilmu kedokteran dari Universitas Indonesia dengan desertasi mengenai mode diagnostik pemeriksaan tumor orbita dalam upaya penemuan tumor orbita lebih dini. Mengajar di FKUI sejak 1980. Dalam lingkup internasional, Nila juga merupakan salah satu editor untuk majalah Orbita sejak 1985. Pengalamannya mendampingi Farid Anfasa Moeloek sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan, memberikan pemahaman kepadanya mengenai pentingnya mendorong kesadaran masyarakat bahwa lebih penting menjaga kesehatan dibandingkan berobat setelah sakit.


Menurut Nila, perubahan pola pikir bahwa kesehatan sangat penting untuk dijaga dibandingkan berobat setelah sakit harus terus dilakukan setelah sekian lama paradigma itu bergeser. Dengan perubahan pola pikir masyarakat tersebut maka perlahan masalahmasalah penumpukan pasien di rumah sakit akibat pemahaman yang belum benar mengenai sistem jenjang dalam pengobatan akan berkurang. Saat ini sebagaian besar masyarakat kerap langsung menuju rumah sakit untuk berobat, padahal di tingkat primer ada peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di setiap Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan. Menkes mengatakan selain mendorong kembali

upaya-upaya mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih menghargai kesehatan dengan mencegah gangguan kesehatan, pemerintah saat ini juga akan terus melakukan perbaikan terhadap sistem rujukan dari mulai fasilitas layanan kesehatan primer atau Puskesmas, kemudian fasilitas layanan kesehatan sekunder seperti rumah sakit umum dan pada akhirnya fasilitas layanan kesehatan tersier yaitu rumah sakit dengan peralatan dan tenaga medis yang lebih lengkap. “Saya rasa (mendorongred) kembali ke paradigma sehat dan penguatan layanan primer serta pembuatan sistem rujukan ke (layanan kesehatan-red) sekunder, kalau itu bisa kita capai sampai lima tahun

ke depan, kita hidup dalam sistem itu jauh lebih baik,” kata ibu dari tiga anak dan nenek dari enam cucu itu. Baginya, hal-hal itu merupakan tantangan bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam lima tahun mendatang, namun demikian ia optimistis bila gerakan itu dimulai saat ini dan mendapat dukungan berbagai pihak maka perbaikan pola pikir tersebut dapat dicapai. Perubahan pola pikir tentang pentingnya menjaga kesehatan akan memberikan pengaruh besar. Nila mencontohkan, bila ada masyarakat yang mengidap diabetes, meski pengobatan akan tetap berjalan tetapi dengan perubahan pola pikir maka dapat dicegah komplikasi lebih lanjut dari penyakit diabetes tersebut karena si pengidap akan menyadari pentingnya ia menjaga diri melalui penerapan pola hidup sehat sesuai dengan status kesehatannya. Menkes berpandangan Program kesehatan bukanlah hanya mengobati orang sakit. Yang lebih penting ialah menjaga mereka yang sehat tetap dalam keadaan sehat, tegasnya adalah konsep ‘paradigma sehat’. Tenaga kesehatan kini diminta sebagai agent of change, yang mampu mempromosikan kesehatan manusia, serta melindungi dan mempromosikan hakhak manusia. Selain perubahan paradigma kesehatan masyarakat, Nila juga memberikan perhatian mengenai jumlah penduduk yang secara tidak langsung juga memberikan pengaruh

terhadap layanan kesehatan. Ia mengaku prihatin dengan kondisi pertumbuhan jumlah penduduk. Menurutnya setiap kelahiran seharusnya disertai dengan pemahaman dari orang tua mengenai bagaimana nantinya si anak bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. “Saya sangat khawatir, menurut saya populasi itu, kependudukan penting itu yang harus menjadi peran (perhatian-red) utama di negara ini, menurut saya. Artinya begini bayangkan kita sekarang tanpa kerja beratnya BKKBN atau keluarga berencana. Ratarata (jumlah-red) anak sekarang sudah mulai banyak sekali. Kita dulu kan hanya dua saja cukup nah jadi ini mesti dikembalikan lagi (pemahaman itu-red),” katanya. Namun demikian, Menkes berpandangan mengelola pertumbuhan penduduk bukan hanya kerja BKKBN atau Kementerian Kesehatan semata, namun juga harus melibatkan kerja dan komitmen dari berbagai pihak sehingga dapat ditangani secara menyeluruh.

Nusantara Sehat

Nusantara sehat yang diinisiasi oleh Menkes merupakan pengembangan dari program Pencerah Nusantara saat Nila Moeloek menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk MDG’s. Dalam program tersebut upaya-upaya pencegahan lebih diutamakan dibandingkan upaya kuratif yang selama ini kerap menjadi tujuan utama. Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan tersebut. Program ini dirancang untuk

mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diutamakan oleh Pemerintah guna menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Penguatan pelayanan kesehatan primer adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif atau pencegahan penyakit secara luas termasuk melalui pendidikan kesehatan, konseling serta screaning (penapisan).


POTRET

Melalui program tersebut maka satu tim yang terdiri dari beberapa dokter dengan berbagai latar belakang kemampuan dikirim ke suatu wilayah, biasanya berbasis di Puskesmas. Tim tersebut lebih utama mendorong upaya pemahaman kepada masyarakat untuk aktif menjaga kesehatan dibandingkan berobat setelah sakit. Meski demikian tim tersebut juga tetap melakukan upaya kuratif bila diperlukan. “Kalau Puskesmas kosong dia bisa bekerja diharapkan dia juga aktif (mengobati-red). Kalau dia dokter yang perlu diobati ya diobati. Makanya kita komitmen sama Bupati dan Kepala Daerah. Dia (dokter dalam tim-red) selain menolong , juga

menjadi agent of change mengubah dan menyadarkan masyarakat. Selain preventif juga tentu akan ada kuratif, sejumlah 10-20 persen masyarakat masih sakit (membutuhkan pengobatanred),” kata Nila. Program Nusantara Sehat mengadopsi model Pencerah Nusantara (PN), sebuah inisiatif lintas sektoral yang diprakarsai oleh Kantor Urusan Khusus Presiden RI untuk Millennium Development Goals (KUKP-RI MDGs) dan menggabungkan tenaga kesehatan, masyarakat, sukarelawan, pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan pemuda dalam upaya bersama memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia, terutama di


daerah terpencil. Setelah mencermati model PN serta mengevaluasi programprogram yang selama ini sudah dilaksanakan termasuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Team-Based, Kemenkes mengharapkan program Nusantara Sehat dapat menjadi mekanisme efektif untuk memperkuat yankes primer, terutama di daerahdaerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Pendekatan yang dilakukan program Nusantara Sehat bersifat lebih menyeluruh dan melibatkan anggota tim yang berbeda latar belakang, mulai dari dokter, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan Team-Based.

Menkes mengatakan pola pendekatan TeamBased ini antara lain untuk mendorong keberhasilan kerja. Dengan kerjasama tim maka diharapkan upayaupaya yang dilakukan dapat lebih maksimal dengan berbagai terobosan kegiatan serta pendekatan pada masyarakat . “Dengan tim akan jauh lebih kuat, mentalnya kita kuatkan, berkelompok, dengan kelompok lebih enak begitu ada masalah akan saling sharing,” kata Nila. Target pelaksanaan program Nusantara Sehat adalah Puskesmas yang berlokasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan di 48 Kabupaten di Indonesia dan melibatkan setidaknya 600 tenaga kesehatan. Program

Nusantara Sehat, merupaan upaya memperkuat puskesmas yang ada di daerah-daerah tersebut dengan mengirimkan setidaknya 600 tenaga kesehatan tambahan ke 120 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Peserta program adalah para tenaga profesional kesehatan dengan latar belakang medis seperti dokter umum, perawat, bidan, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, analis kesehatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat yang berusia di bawah 30 tahun dan bersedia mengabdikan dirinya untuk terjun langsung memberikan pelayanan ksehatan

kepada masyarakat dan memiliki semangat untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan umum. Menkes mengenang awal pemikiran program tersebut adalah melihat betapa saling terkaitnya permasalahan kesehatan di Indonesia. Antara permasalahan kesehatan anak, kesehatan ibu yang berkaitan dengan kelahiran serta kualitas lingkungan yang juga dipengaruhi pola hidup yang tidak sehat. “Sekarang dengan datangnya tim itu mengubah perilaku mereka. Harapan untuk Nusantara Sehat sama, walaupun tidak bisa sebentar, tapi kalau tidak mulai kapan lagi, kalau kita

tinggalkan terus mereka ya repot dan tidak majumaju. Kita harapkan ada perubahan, daripada kita tidak berbuat,” kata Nila. Menkes juga mengharapkan semua pihak dapat bekerjasama memberi kontribusi bagi kemajuan kesehatan masyarakat, termasuk diantaranya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. “Saya rasa sangat mengharapkan dengan kita tidak bisa dari pusat langsung ke rakyat tetapi ada sistem lagi, dari pusat ada kepala dinas kesehatan, provinsi, kabupaten,kota dan mereka yang harus ikut sama persepsinya melakukan hal ini. Mesti sama persepsinya, kita sudah bicarakan apa yang jadi kelemahan diperbaiki dan mana yang baik kita lanjutkan (bersamasama-red),” tegas Nila.

Tetap Hadir untuk Keluarga

Menjalani kesehariannya dengan ringan dan penuh semangat, Nila tetap memberikan perhatian pada keluarganya. Komunikasi dengan dua anak dan empat cucunya yang tinggal dan bekerja di luar negeri tetap dilakukan. Anak pertamanya saat ini tinggal dan bekerja di London bersama keluarga sementara anak keduanya, perempuan seorang arsitek tinggal di Perancis bersama suami asal Perancis, hanya anak terakhirnya yang juga lulusan teknik tinggal dan bekerja di Jakarta. Karena itu di tengahtengah kesibukan mewujudkan mimpinya untuk Indonesia yang lebih sehat, Nila juga masih

sempat berkumpul dengan anak dan cucunya yang tinggal di Jakarta. Nila tak meninggalkan kesempatan untuk berbagi cerita di meja makan bersama cucucucu hanya sekadar untuk mengetahui kegiatan mereka. Diakui Nila meski ketiga anaknya tidak ada yang meneruskan jejaknya dan ayahnya sebagai dokter, ia tetap bangga pada ketiga anaknya. Kepada anak-anaknya, Nila hanya berpesan apapun yang dikerjakan selama disenangi dan dikerjakan dengan tekun akan membawa pada kebaikan dan keberhasilan. ‘’Ilmu kedokteran yang saya dan suami miliki toh masih bisa saya turunkan kepada murid-murid saya,’’ ujar Nila. Komunikasi dan diskusi dengan suami tercintanya juga kerap dilakukan termasuk menimba pengalaman dr.Farid Anfasa Moeloek saat menjadi menteri kesehatan lalu. Bagi Nila, keluarga merupakan salah satu komponen utama bagaimana seseorang bisa bekerja dengan sepenuh hati dan mencapai keberhasilan. Perannya menjadi seorang eyang, ibu dan menteri kini pun memberi perubahan yang ‘’menyehatkan’’ untuk Nila. ‘’Saat ini saya justeru lebih sehat, karena jarang ngemil, saya lebih disiplin hanya makan pagi, makan siang dan malam. Kesibukan saya membuat saya jadi jarang ngemil,’’ tutur Nila. Nila pun berusaha menyempatkan diri untuk berjalan kaki di pagi hari meski seringkali sulit meluangkan waktu. Semangat Bu Nila, sehat selalu dalam mencapai asa untuk tanah air Indonesia.l


UNTUK RAKYAT

Deklarasi Hari Keterbukaan Nasional

S

ejak dulu banyak pihak yang melihat orang dengan gangguan jiwa adalah sosok yang menakutkan, sulit diatur dan kerap membahayakan orang lain sehingga banyak yang memilih mencegah interaksi mereka yang mengalami gangguan jiwa dengan masyarakat umum melalui pasung. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 menemukan

prevalensi gangguan jiwa berat (psikosis/skizofrenia) berjumlah 1,7 permil dari populasi atau sebanding dengan 400.000 penderita. Juga ditemukan 14,3 persen Orang dengan Gangguan Jiwa(ODGJ) atau setara dengan 57.000 ODGJ pernah mengalami pemasungan di dalam kehidupannya. Berdasarkan jumlah ODGJ dipasung kurang lebih 50.000 orang. Pemasungan adalah tindakan yang menghalangi


setiap orang dengan gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hakhaknya sebagai warga negara. Haka-hak tersebut meliputi hak memperoleh penghasilan, hak memperoleh pendidikan/ pekerjaan, hak memperoleh kehidupan sosial. Pemasungan dilakukan dengan cara dipasung dan pengisolasian. Pasung merupakan semua metode manual yang menggunakan materi atau alat mekanik

yang dipasung atau ditempelkan pada tubuh ODGJ dan membuat tidak dapat bergerak dengan mudah atau yang membatasi kebebasan dalam mengerakan tangan, kaki atau kepala. Pengesolasian merupakan tindakan mengurung ODGJ sendirian tanpa persetujuan atau dengan paksa, dalam suatu ruangan atau area yang secara fisik membatasi untuk keluar atau meninggalkan ruangan atau area tersebut. Pemasung terjadi karena bermacam –macam alasan. Sebagian masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang keliru tentang gangguan jiwa. ODGJ diaggap sebagai orang kerasukan setan, kena teluh atau berbahaya bagi lingkungannya. Pemasung anggap sebagai solusi untuk mengendalikan gejala kerasukan, kena teluh atau

mengurangi keberbahayaan ODGJ. Ditempat lain, kesulitan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan atau ketiadaan pelayanan kesehatan jiwa disuatu tempat menjadikan masyarakat mencari jalan pintas untuk mengendalikan gejala-gejala gangguan terhadap ODGJ. Upaya pemasungan dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Dalam sejumlah peraturan perundangundangan bahkan dalam konstitusi negara, disebutkan dengan jelas setiap warga negara memiliki hal yang sama untuk semua sektor kehidupan termasuk pelayanan kesehatan dan juga hak-hak lainnya sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 i ayat (1) menyatakan bahwa setaip orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apap pun. Undang-Undang No 39 Tahun1999 tentang hak asasi manusia pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak mendapatkan perawatan, pendidikan pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negarauntuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkat rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No 36 Tahun 2019 pasal 148 ayat 1 menyatakan penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara semantara Pasal 149 menyatakan penderita

gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam ke selamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tindakan pemasungan terhadap ODGJ adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. UU No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 86 menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelanataran, kekerasan dan atau menyuruh orang lain melakukan pemasungan, penelantaran dan atau kekerasan terhadap ODKM atau ODGJ atau tindakan lain nya yang melanggar hukum ODKM dan ODGJ dipidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 333 menyatakan juga dalam salah satu pasanya menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara yang paling lama delapan tahun. Hukuman akan bertambah bila kemudian menimbulkan luka-luka bahkan kematian. Adanya jaminan undangundang mengharuskan setaip ODGJ mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak dipasung karena pemasungan merupakan pelanggaran atas hak pengobatan dan juga merupakan bentuk kekerasan terhadap ODGJ.l


UNTUK RAKYAT

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

R

eformasi ditandai dengan munculnya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik. Syaratnya terdapat akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik. Penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi sangat relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Setiap kebijakan publik yang diambil pemerintah akan lebih bermakna ketika mengedepankan partisipasi masyarakat sejak proses perencanaannya. Namun, partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Keberadaan Undangundang tentang Keterbukaan

Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi, terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian. Pemerintah dituntut membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan infomasi dan kebijakan yang diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. UU Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.


Lingkup badan publik dalam undang-undang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mencakup pula organisasi non-pemerintah,

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Menurut undang-undang,

Agar keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, dibentuk Komisi Informasi. Komisi Informasi merupakan pelaksanaan lanjutan terkait UU KIP. Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi disamping berfungsi menjalankan undangundang dan peraturan pelaksanaannya. Komisi Informasi yang diamanatkan untuk menjalankan UU KIP harus mampu membuang rasa paranoid badan publik terhadap keterbukaan Informasi Publik, sehingga pimpinan badan publik tidak lagi memiliki keraguan atau alasan untuk mengabaikan

esensi keterbukaan informasi karena badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, mengumumkan dan memberikan layanan Informasi Publik melalui sarana media elektronik dan non-elektronik. Komisi Informasi sebagai lembaga yang diberikan amanat UU KIP, wajib melakukan kolaborasi dengan seluruh instansi yang mempunyai kepentingan terhadap keterbukaan informasi guna memperkuat dan meningkatkan persepsi dunia internasional ke Indonesia dalam konteks open government partnership. Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam

WWW.GSB.STANFORD.EDU/

yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Penyediaan informasi badan publik pemerintah dilaksanakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi.

berbagai kebijakan publik. Kondisi ini dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badanbadan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal itu diyakini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Selamat Hari Keterbukaan Informasi! (P)


UNTUK RAKYAT

Pembentukan PPID di Daerah masih rendah

D

ata Kominfo menyatakan baru 50 persen pemerintah daerah yang yang membentuk PPID. Sementara menurut Kemendragi mencapai 65 persen. “Lima puluh persen atau enam puluh lima persen, itu termasuk rendah karena UU KIP sudah dijalankan lima tahun,” kata ketua KPI, Abdulhamid. Hal ini juga menjadi keprihatinan tersendiri bagi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara. Dia menyayangkan proses transparansi keterbukaan publik di berbagai lembaga tingkat daerah seperti kabupaten dan kota masih belum sepenuhnya berjalan baik. “Belum semua lembaga

RUDIANTARA

menerapkan undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP). Kalau dilihat dari statistik yang ada di lembaga pusat dan kementerian, 100 persen sudah menerapkan. Tetapi kalau kita lihat yang lain, tingkat kabupaten, kota, masih belum semuanya,” ujar Rudiantara di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/4). Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP—dikeluarkan pada 30 April mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan—setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. “Yang kita selalu bicarakan mengenai ketersediaan informasi


untuk publik di mana publik meminta. Sebetulnya yang harus ditekankan adalah governance yang lebih baik. Good governance menyangkut salah satunya adalah transparansi, selain ada akuntabilitas, dan sebagainya,” ujar dia. Dalam konteks transparansi, lembagalembaga ini masih berpatokan pada penyediaan informasi. Menkominfo berharap bukan hanya dalam konteks grand informasi keterbukaan dilaksanakan, tapi bagaimana proses menerapkan good goverment dan governance diterapkan. Dalam proses keterbukaan ini, Kominfo berharap seluruh stakeholder melibatkan diri. “Kementerian atau lembaga di semua tingkat

dalam mengeluarkan suatu kebijakan saya harapkan bisa melibatkan semua stakeholder. Kemudian sebelum dikeluarkan, lakukan semacam proses konsultasi publik atau dikenal uji publik,” katanya. Menurut Rudiantara, di beberapa kementerian sudah dilakukan proses keterbukaan. Draft peraturan menteri oleh menteri di website masing-masing kementerian telah diupload sebelum ditandatangani. Ini menunjukkan keterbukaan telah dilaksanakan. “Proses inilah yang diharapkan bisa berjalan di Indonesia bukan hanya sekadar menyediakan informasi. Menyediakan informasi hanya ujung dari proses, tetapi bagaimana proses itu sendiri berjalan,” ujar dia dalam Diskusi Publik

Lima Tahun Pelaksanaan UU KIP dan Deklarasi Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono menegaskan kondisi keterbukaan informasi di Indonesia harus terus diperbaiki. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta lebih serius untuk mendorong keterbukaan Informasi Publik di daerah. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono saat menjadi narasumber pada diskusi publik “Lima Tahun Pelaksanaan UU KIP dan Deklarasi Hari Keterbukaan Informasi Nasional” di Gedung Joeang, Jakarta, Kamis (30/4). Selain Ketua KIP, hadir sebagai narasumber Anggota Komisi I DPR Gamari Soetrisno, Deputi Kastaf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Jubir Kemendagri Dody Riadmadji, dan Direktur IPC

Sulastio. Ketua KIP menyampaikan hal itu akibat gemas dengan perkembangan pembentukan/penunjukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) di provinsi dan kabupaten/ kota yang sangat lamban. Demikian juga dalam pembentukan Komisi informasi (KI) Daerah yang masih tujuh provinsi belum terbentuk. Ia juga mengungkapkan fakta bahwa sejak tahun lalu Kementerian Kominfo sudah tidak dibolehkan masuk ke provinsi dan kabupaten/kota dalam hal pembentukan PPID, semua kewenangan diambil Kemendagri. “Ketika Kominfo mengundang untuk koordinasi terkait rendahnya PPID tersebut, ternyata Kemendagri tidak pernah mau datang, bahkan untuk mengirim eselon tiga pun tidak,” kata Abdulhamid. Lebih lanjut ia menginformasikan bahwa

KIP tidak diberi anggaran untuk pembentukan PPID maupun KI Daerah, tetapi terus berusaha dengan berbagai cara agar pembentukan PPID maupun KI Daerah terus bertambah. “Komisioner KIP selalu memboncengkan kegiatan mendorong pembentukan PPID dan KI Daerah dalam kegiatan persidangan sengketa informasi, saat menjadi narasumber, atau dengan biaya pribadi,” sambung Abdulhamid. Pasalnya, menurut dia, KIP tidak punya garis komando kepada Pemprov/Pemkab/ Pemkot sehingga kurang diperhatikan. “Kemendagri yang punya garis komando ke daerah, harusnya lebih aktif,” katanya. Sementara itu Gamari selaku legislator mengapresiasi acara Diskusi Publik KIP dan menjanjikan membuka pintu seluasluasnya pintunya bagi KIP, baik untuk keperluan revisi undang-undang maupun

“Proses inilah yang diharapkan bisa berjalan di Indonesia bukan hanya sekadar menyediakan informasi. Menyediakan informasi hanya ujung dari proses, tetapi bagaimana proses itu sendiri berjalan,” Rudiantara

penambahan anggaran. “Ingatlah selalu pada kami sebagai pemnyusun undangundang,” kata Gamari. Narasumber lainnya lagi, yakni Yanuar Nugroho dari Kantor Kepresidenan, lebih banyak memaparkan tentang pemerintahan terbuka (OGP) dan instrumen-instrumen yang sudah dimiliki Indonesia seperti situs lapor, satu Layanan, dan lainnya, yang dulu pernah dirintis oleh UKP4 sebelum tahun 2015. Menurutnya, dari sisi itu keterbukaan informasi di Indonesia sudah cukup baik. Ia juga menawarkan solusi atas lambannya penunjukan PPID dan KI Daerah serta keterbukaan informasi di Indonesia umumnya, yakni dengan mengadakan rapat di Bina Graha dan KIP sebagai pengundang. (P)


LIPUTAN KHUSUS

TUBERCULOSIS DAN UPAYA PENANGANANNYA DI INDONESIA

T

uberculosis (TB) merupakan salah satu penyakit tua yang telah ada di dunia menjangkiti manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia pengendalian TB telah dimulai sejak 1969 melalui Puskesmas, masa itu pengobatan TB digunakan obat anti tuberkulosis dengan panduan standar INH, PAS dan Streptomisin selama satu sampai dua tahun. Seiring perkembangan waktu di tahun 1976, penelitian klinis penggunaan rifampisin dalam suatu paduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan

masa waktu pengobatan relatif pendek. Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan uji coba lapangan yang terkenal dengan istilah “test run” setahun berikutnya. pengobatan paduan jangka pendek yang terdiri dari INH,Rifampisin dan Ethambunol selama 6 bulan dipakai sebagai paduan nasional dan diterapkan secara bertahap. Pada tahun 1992, Indonesia mulai terlibat dalam pelaksanaan ujicoba strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) untuk kali pertama, dan setahun kemudian Word Health Organization sebagai organisasi kesehatan


dunia menyatakan status “Global Emergency” setelah terjadinya epidemi tuberkulosis di tingkat global. Berangkat dari hal tersebut negara-negara dengan permasalahan TB terbesar diawasi oleh Global Stop TB WHO-Partnership. TB yang dahulu banyak kita kenal sebagai TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB (myctobacterium tuberculosis) yang banyak kita kenal sebagai penyakit yang menjangkiti paru-paru. Nyatanya, TB juga dapat menyerang organ atau bagian tubuh lainnya, seperti tulang, kelenjar, kulit, dan lain sebagainya.

Kepedulian kita untuk menyadari gejala dan pengobatan TB perlu dipupuk sejak dini, gejala TB terutama yang mudah dikenal ialah terjadinya batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih, selain itu terdapat gejalan lainnya seperti dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, dada terasa nyeri, demam lebih dari sebulan. Gejala-gejala tersebut dapat berbeda-beda tiap penderitanya. Diperkirakan ada 460.000 kasus TB baru setiap tahunnya dan diantaranya 67.000 orang meninggal dunia atau bila dikalkulasikan setiap harinya terdapat 184 orang meninggal, kondisi yang sangat kritis apabila tidak ditangani secara serius dan strategi yang tepat. Pengetahuan tentang resiko penularan TB perlu dipahami bersama karena TB ditularkan melalui udara yang sangat rentan bagi manusia untuk tertular dan penderita TB sebagian besar merupakan usia produktif antara 15-55 tahun. Seseorang yang tertular oleh kuman TB memang tidak otomatis menjadi sakit namun kuman TB yang telah masuk ke dalam tubuh dapat menjadi tidak aktif (dormant) selama bertahun-tahun dengan membentuk suatu

dewasa maupun anak-anak secara gratis, dan mulai tahun 2013 Obat anti TB untuk dewasa terdapat dalam dua bentuk, yakni Obat Anti Tb dalam bentuk kombipaks dan Obat anti TB dalam bentuk Fixed Dose Combination (FDC) yang penggunaannya di daerah dilakukan secara bertahap mulai tahun 2005-2006. Kementerian Kesehatan dalam upaya mendukung ketersediaan Obat Anti TB menerbitkan Surat Keputusan nomor 1190/ Menkes/SK/2004 tentang Pemberian Gratis Obat Anti Tb (OAT) dan Obat Anti Retro Viral (ARV) untuk HIV/ AIDS.

TB - HIV

dinding sel berupa lapisan lilin yang tebal. Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan pada tahun 1999 mencanangkan Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (GERDUNAS TB) yang tindaklanjutnya salah satunya pertemuan antar mitra yang pertama serta peluncuran program pelatihan untuk tenaga kesehatan. GERDUNAS TB mempunyai program penanggulangan Tuberkulosis dengan tujuan jangka panjangnya menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit dengan memutus rantai penularan,

sehingga TB bukan lagi menjadi salah satu masalah utama kesehatan masyarakat Indonesia. Tujuan jangka pendeknya program tersebut adalah tercapainya angka kesembuhan minimal 85 persen dari semua penderita baru BTA positif yang ditemukan, dan tercapainya cakupan penemuan penderita secara bertahap sehingga pada tahun 2005 dapat mencapai 70 persen dari perkiraan semua penderita baru BTA positif. Pada saat Indonesia mulai menerapkan sistem DOTS untuk penanggulangan TB, disediakan paket OAT (Obat Anti TB) bagi penderita

Muculnya epidemi HIV dan AIDS menambah permasalahan kesehatan. Dalam hubungannnya dengan TB, HIV akan meningkatkan resiko kejadian TB secara signifikan karena TB merupakan penyebab kematian utama pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Tahun 2011 terdapat 87 juta insiden kasus TB dengan 1-1,2 juta atau sekitar 12-14 persen diantaranya dinyatakan HIV Positif. Proporsi kasus koinfeksi TB-HIV paling tinggi di Negara-negara wilayah Afrika (39 persen kasus ko-infeksi TB-HIV) sehingga menyumbang 79 persen kasus ko-infeksi TB-HIV secara global (Global Report WHO,2012). Di Indonesia sendiri TB merupakan sebuah tantangan bagi pengendalian AIDS karena merupakan infeksi oportunistik nomor 3 terbanyak atau setara 25,4

persen pada ODHA. Sebaliknya diperkirakan sekitar 3,3 persen pasien TB dengan status HIV positif (Laporan Perkembangan HIV-AIDS, triwulan ketiga tahun 2012 dan global report WHO 2012). Kasus AIDS pertama kali dilaporkan di Bali pada tahun 1987 saat itu penyebaran epidemic mulai terjadi, jumlah kumulatifnya dari tahun 1987 sampai September 2012 sebanyak 39.434 kasus. Sedangkan perkembangan epidemi HIV di Indonesia yang termasuk salah satu yang tercepat di Asia, dari tahun 2005 hingga September 2012 ditemukan 92.251 kasus dan data pada Juli-September 2012 menunjukkan bahwa penularan melalui hubungan seksual tidak aman pada heteroseksual merupakan cara transmisi HIV yang terbanyak yaitu 50,8 persen diikuti melalui penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun 9,4 persen dan lelaki seks lelaki (LSL) sebanyak 7 persen laporan. Pada ODHA pengobatan TB yang dilakukan selain pemberian OAT ditambah pula terapi Anti Retroviral (ARV), terapi ini diberikan untuk semua ODHA yang sakit TB tanpa memandang jumlah CD4. Namun pengobatan TB tetap merupakan prioritas utama untuk pasien dan tidak boleh terganggu oleh terapi ARV, pemberian ARV pada pasien ko-infeksi TB-HIV cakupannya baru sebanyak 39 persen dan pemberian pengobatan pencegahan dengan kotrimoksasol sebanyak 67 persen. (Reza)


NUSANTARA SEHAT

Mewujudkan Layanan Kesehatan Daerah Terpencil

K

ementrian Kesehatan memulai program Nusantara Sehat. Program yang merupakan intervensi berbasis tim pada fasilitas layanan kesehatan adalah upaya terobosan menjangkau daerah terpencisl. Layanan kesehatan berbasis tim ini sksn ditempatkan langsung diwilayah-wilayah terpencil dan akan membangun sistem kegiatan kesehatan di Puskesmas terpencil. Hal ini disampaikan Menkes Nila F. Moeloek pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Bina Upaya Kesehatan Dasar (BUKD), di Jakarta (25/3). Tujuan utama program NS ini menurut Nila untuk mewujudkan layanan kesehatan primer yang dapat dijangkau oleh setiap anggota masyarakat, terutama oleh mereka yang berada di wilayah-wilayah terpencil di berbagai pelosok Nusantara. Tim NS yang dikirim terdiri atas para tenaga


n Primer

Menkes RI menyaksikan penandatanganan komitmen bersama 48 bupati / Walikota provinsi yg terpencil dan bermasalah kesehatan mendukung program Nusantara Sehat

profesional kesehatan dengan latar belakang medis seperti dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian yang berusia di bawah 30 tahun. Besaran gaji atau insentif bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim sebesar Rp.7.850.000 untuk dokter umum dan dokter gigi, sedangkan untuk Bidan/perawat/Tenaga kesehatan Lingkungan/ Tenaga Gizi/ Ahli Teknologi Laboratorium Medik/ Tenaga kefarmasian / Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 4.400.000. Sedangkan besaran gaji atau insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim atau team based dalam mendukung program Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas persetujuan Menteri Keuangan. Tim pertama NS akan mulai bertugas pada tanggal 29 April 2015 hingga 2 tahun ke depan. Proses perekrutan telah dilakuan secara online dan direct assessment. Proses seleksi calon berdasarkan resume, tes tertulis, wawancara tatap muka, tes psikologi serta Focus Group Discussion (FGD) untuk menilai individu dalam dinamika kelompok. Bagi peserta yang telah lulus seleksi akan diberi pelatihan dan pembekalan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenkes bekerja sama dengan Armada Barat, Fakultas Kedokteran UI dan RSCM serta Puskesmas. Di tahun 2015 ini, program NS direncanakan


NUSANTARA SEHAT

Menkes RI memberikan arahan pada acara penandatanganan komitmen bersama 48 bupati / Walikota. Menkes RI beserta sekjen, Dirjen BUK dan Itjen melakukan diskusi tanya jawab. Menkes RI Menyambangi Tim Nusantara sehat mengikuti kapasiti building yang dilakukan pembekalan mental kesiapan keterampilanuntuk ditempatkan didaerah tertinggal.

dilakukan di 48 puskesmas kabupaten atau kota di 15 Provinsi meliputi Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Bengkulu, NTT, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulteng, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat. Dalam kegiatan Rakontek BUKD ini dilakukan juga penandatanganan komitmen mendukung Program NS oleh 48 Bupati atau Walikota dari 15 provinsi lokus, disaksikan Menkes. Untuk mendukungan keberhaslan program ini,


Menkes RI Foto bersama Tim Nusantara sehat Tim Nusantara sehat mengikuti kapasiti building

Menkes mengharapkan agar Bupati/Walikota bisa menjamin keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim, menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas, dan menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) dalam mendukung program NS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pra)

Pelantikan Tim Nusantara Sehat


DARI DAERAH

Pelayanan J Bidan Taraka

H

ingga kini, Indonesia belum bisa lepas dari tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Indonesia masuk dalam kategori 73 negara dengan angka kematian yang tinggi. Dari kelompok negara tersebut menyumbang 96% dari jumlah kematian ibu, 91% bayi lahir mati dan 93% kematian bayi baru lahir. Mengutip data hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 32 per 1000 kelahiran.

Menghadapi masalah ini, upayaupaya dilakukan oleh pemerintah termasuk di dalamnya reformasi pelayanan kebidanan sebagai ujung tombak di lapangan. Hal ini sudah mulai diimplementasikan oleh bidan di seluruh Indonesia sejak 2012 lalu. Seperti salah satunya dilakukan oleh Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang melakukan reformasi pelayanan kebidanan. Berangkat dari upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 dan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya menurunkan Angka Kematian


Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Dinas Kesehatan Kota Tarakan melakukan pelayanan kebidanan menjadi lebih kepada kegiatan kesehatan yang lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Di Kota Tarakan, jika sebelumnya masyarakat yang datang ke puskesmas atau ke pusat layanan kesehatan yang lain, mulai 2012 petugas puskesmas yang datang ke rumah masyarakat. Kegiatan kesehatan ini yang kemudian membawa pelayanan kebidanan Kota Tarakan mendapat penghargaan dari kantor urusan Presiden Bagian Development Gold untuk bidang

Jemput Bola an kebidanan ke Akademi Kebidanan Universitas Borneo dengan memasukkan Reformasi Kebidanan ke kurikulum D3 Akademi Kebidanan. Hal ini diharapkan semua bidan dari awal sudah terpapar dengan Reformasi Kebidanan .

Kesehatan Tabungan Lingkungan (Taling) dan Sanitasi serta Pelayanan Kebidanan di Puskesmas di tahun 2013 lalu. Pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Kota Tarakan melaporkan setiap bidan mengawal 3 sampai 5 ibu hamil. Para bidan ini bertugas memantau sejak dari kehamilan, saat persalinan sampai 40 hari pasca persalinan. Kegiatan kesehatan ini untuk mendeteksi gangguan atau kelainan sejak dini, termasuk menekan angka kematian ibu dan anak. Dan di tahun 2014 lalu juga dilakukan sosialisasi reformasi

Peta Masalah Kebidanan Kota Tarakan

Dalam mengimplementasikan reformasi kebidanan Kota Tarakan ternyata tak mudah. Seperti di berbagai daerah Indonesia pada umumnya, beberapa permasalahan muncul, diantaranya mencakup perbedaan pengetahuan dan ketrampilan antar bidan antara bidan yunior dan senior dan belum matangnya perencanaan program kesehatan terkait pelayanan kebidanan. Dan pada pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan ibu masih mengalami kesulitan untuk melakukan perhitungan dan analisa data, menyusun laporan

yang formatnya terlalu banyak. Pada pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) masih terjadi ketidakseragaman buku pedoman, materi penyuluhan, brosur, leaflet dan poster, belum maksimalnya implementasi standar pelayanan dan tidak berjalannya akselerasi antar program, misalnya : KIA- keluarga berencana (KB) yang dibuat terpisah dimana KB baru adalah ibu yang baru melahirkan. Pemantauan ibu hamil pun hanya dilakukan pada ibu hamil berisiko tinggi. Serta motivasi bidan yang dirasa masih kurang untuk melakukan pelayanan pada masyarakat dalam melakukan pelayanan antenatal cara (ANC), pelayanan persalinan, pelayanan postnatal care (PNC), dan pelayanan ke rumah atau home care. Untuk menghadapi berbagai permasalahan pelayanan kebidanan ini maka dinilai perlu untuk menunjuk bidan koordinator atau bidan mentor. Dan melibatkan


DARI DAERAH bidan dalam penyusunan program pelayanan kebidanan. Dalam penetapan perencanaan program pun perlu diperhatikan ketersediaan tenaga di masing-masing puskesmas, pemerataan jumlah bidan sesuai dengan jumlah puskesmas, pemerataan bidan sesuai dengan jenis puskesmas serta didukung oleh pelatihan khusus

profesi bidang kebidanan. Disamping itu, ketersediaan sarana dan prasarana di masing-masing puskesmas juga menjadi faktor penting untuk menunjang pelayanan kebidanan. Sarana dan prasarana yang harus didukung meliputi ketersediaan peralatan penunjang persalinan diantaranya mobil ambulance dan obat-obatan.

Sedangkan untuk pencatatan dan pelaporan di bidang pelayanan kebidanan Kota Tarakan dilakukan inventarisir semua buku pedoman, leaflet dan bahan promosi lainnya dengan menggunakan nomor dan berlaku seragam untuk semua Puskesmas. Dan untuk masalah administrasi,

Konsep Reformasi Pelayanan Kebidanan Tarakan Pelaksanaan Program KIA

Penyusunan program kerja kesehatan ibu dan anak kedepannya tidak hanya sebatas kepala seksi, kepala puskesmas dan kepala bidang yang terlibat. Untuk perencanaan program tahun 2014, setelah pelaksanaan kegiatan Penilai Kinerja Puskesmas (PKP) setiap bidang yang dikoordinir oleh bidan koordinator akan duduk bareng untuk membuat program kerja berdasarkan hasil PKP, setelah itu akan dijadwalkan seluruh bidan koordinator dari 7 (tujuh) Puskesmas bersama pemegang program KIA Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Kepala bidang Kesga dan Promkes serta Kepala Sub Bagian Peyusunan Program untuk melakukan pembahasan program kerja untuk tahun 2014. Hasil dari pembahasan akan disampaikan oleh masingmasing bidan koordinator kepada kepala puskesmas yang nantinya akan dimasukkan dalam usulan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), sehingga pada tahun 2014 tidak ada program kerja yang tidak diketahui oleh para bidan yang ada di puskesmas karena program kerja yang ada itu berawal dari usulan para bidan di puskesmas dari hasil Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) dan pembahasan ditingkat Dinas Kesehatan.(jadwal Terlampir).

Melakukan inventarisasi pada semua buku pedoman atau dokumen eksternal pelaksanaan program KIA, brosur, leafleat, poster, materi penyuluhan dan defenisi operasional yang standar dengan nomor CM, sehingga terjadi keseragaman di seluruh puskesmas. Dan informasi pelayanan KIA yang sampai pada masyarakat juga seragam. Untuk memaksimalkan implementasi SOP maka semua SOP yang ada diprogram KIA harus dipastikan sudah seragam untuk puskesmas perawatan dan non perawatan serta mengupayakan agar semua bidan mengetahuinya keberadaan SOP, memahaminya dan melaksanakan tugas sesuai SOP yang telah dibuat. Tidak ada satupun bidan yang tidak mengetahui dan mengimplementasikan, untuk itu perlu dilakukan upaya penyegaran dan evaluasi untuk mengetahui apakah semua bidan telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Akselerasi program - Melakukan akselerasi antar program yang tidak berjalan. Mis: KIA-KB, yang dibuat terpisah dimana KB baru adalah ibu yang baru melahirkan yang di dalam pelaporan sering sekali terjadi selisih, dimana kedua program


ini merupakan satu kesatuan dari program KIA yang merupakan tanggung jawab bidan, maka upaya dalam reformasi ruangan KB tidak terpisah dengan ruangan kebidanan. -

Diupayakan setiap ruangan KIA berfungsi untuk melayani satu orang pasien ibu hamil untuk menjaga privasi mereka dan dengan menyeragamkan tupoksi para bidan maka kedepannya bidan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak lagi hanya sektoral tapi menyeluruh mengurusi KB, DDTK, persalinan atau KIA, yang mana akan menjadikan bidan sebagai tim kerja yang solid di dalam penanganan ibu hamil di Kota Tarakan

Melakukan pemantauan ibu hamil dengan cara: - Membagi habis ibu hamil yang ada dengan bidan yang bertugas di semua puskesmas. Hal ini dimaksud agar bidan dapat melakukan deteksi dini atau identifikasi faktor isiko. Dengan 1 bidan dan 1 pasien mulai dari ANC, persalinan sampai dengan PNC semua pembagian tugas diatur oleh bidan koordinator (standar ANC, Delivery dan PNC terlampir)

dilakukan juga perampingan format laporan yang semula berjumlah 12 menjadi 7 laporan KIA saja. Dimana format laporan harus meliputi implementasi SOP, pelaksanaan Program KIA, dan akselerasi program yang tidak berjalan (KB-KIA). Sementara itu pelaksanaan reformasi pelayanan kebidanan akan

melakukan pembagian tugas pokok dan fungsi bidan yang sama. Sehingga kedepan tidak hanya ibu hamil dengan risiko tinggi yang dilakukan pemantauan, tetapi semua ibu hamil dilakukan pemantauan oleh bidan dengan membagi habis ibu hamil yang ada dengan bidan yang bertugas di semua puskesmas dan melakukan

- Untuk membantu K1 yang banyak di wilayah kerja puskesmas dengan penduduk yang besar, akan dilakukan redistribusi bidan ke wilayah kerja puskesmas tersebut untuk melaksanaan home care sharing tenaga antar Puskesmas.

- Setiapa bidan wajib melakukan home care minimal 2 kali (ANC 1 kali dan PNC 1 kali), pendampingan persalinan pada kondisi non risiko tinggi dan pelaksanaan home visit harus ditingkatkan dengan kondisi: l Pada ibu hamil ridiko tinggi l Bayi yang ditinggal meninggal oleh ibunya l Ibu hamil DO setelah 2 kali dikonfirmasi tidak datang l Ibu hamil yang tidak pernah kontak dengan tenaga kesehatan (data kader/masyarakat). l Kunjungan nifas dan neonates risiko tinggi l Pelaksanaan frekuensi kunjungan rumah menyesuaikan kondisi ibu dan bayi. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan standar pemeriksaan yang sama dengan standar ANC puskesmas. Jika pada pelaksanaan home care diperlukan pemeriksaan khusus bidan pengjangkau atau outreach dapat merujuk ke puskesmas dengan temu janji atau rujukan cepat (cito) pada kondisi eksterm. - Untuk sistem rujukan ibu hamil, dilakukan untuk : l Rumah ke PKM l BPS ke PKM l BPS ke RS

Membagi ke puskesmas pemilik wilayah kerja masing-masing dengan membuat call center system. Dan untuk ibu hamil yang akan bersalin ke sarana kesehatan dilarang membawanya dengan menggunakan kendaraan roda dua. Untuk daerah yang akses sulit terhadap kendaraan roda empat dapat dilakukan peningkatan kerjasama antar penduduk, misalnya dalam peminjaman perahu sampai ke wilayah yang terjangkau roda empat atau dapat menyediakan anggaran khusus transportasi laut. (transport rujukan ibu hamil yang akses sulit).

- Sarana untuk mendukung home care atau visit dilakukan dengan standarisasi dan dapat disediakan oleh pemerintah kota, sarana tersebut antara lain : l Tas bidan l Funduskope l Meteran l Thermometer l Timbangan badan l Tensimeter l Standar pencatatan home visit - Fungsi kerja bidan koordinator dan bidan penjangkau outreach adalah : l Bidan koordinator Setiap puskesmas dalam pelaksanaan pelayanan asuhan kebidanan akan dikoordinir oleh satu bidan yaitu bidan koordinator yang selaian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama dengan bidan lainnya, bidan koordinator mempunyai tanggungjawab tambahan. Bidan

sistem rujukan ibu hamil yang memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Agar seluruh masalah ini bisa teratasi dan pelayanan kebidanan bisa terimplementasi maka kebijakan dari Kepala Dinas Kesehatan dalam implementasi reformasi pelayanan kebidanan wajib dilakukan.l

Koordinator harus mempunyai back up dengan tugas yang sama, keduanya ditunjuk oleh pimpinan puskesmas. l Bidan penjangkau atau outreach Untuk puskesmas dengan jumlah kunjungan ibu hamil yang banyak, akan mendapat bidan penjangkau dari puskesmas yang jumlah kunjungan ibu hamil yang sedikit, sehingga semua ibu hamil yang ada membagi habis dengan jumlah bidan yang ada di 7 (tujuh) puskesmas.

- Konsep jam kerja bidan penjangkau Kerja penjangkauan merupakan tugas pokok dan fungsi bidan pada hari itu sehingga perlu dibuat jadwal yang baik untuk membagi habis tugas rutin puskesmas seperti ke posyandu, ANC puskesmas, penolong persalinan dan lain-lain yang dianggap perlu. Pencatatan dan Pelaporan Meneliti ulang semua format laporan yang ada dan melihat semua jenis data yang diminta serta mempertegas defenisi operasional agar tidak terjadi perbedaan perhitungan. Jika terdapat duplikasi permintaan data, baik dari seksi maupun bidang lainnya akan direduksi dan dibuat format yang lebih sederhana tanpa mengurangi data yang dibutuhkan sehingga mampu menjawab permintaan data baik dari Pemerintah Kota, Provinsi maupun Kementerian Kesehatan.l


DARI DAERAH

Konsistensi Pimpinan dan Kemajuan Kota Tarakan 54 MEDIAKOM • Edisi 57 • APRIL 2015

P

erubahan harus mulai dari atas. Tak mungkin staf akan berubah, jika pimpinan belum berubah. Demikian juga kita berharap puskesmas berubah, tapi dinas kesehatan tak berubah. Jadi, perubahan kea rah yang lebih baik itu harus segera dimulai, sekecil apapun. Termasuk pada perubahan pelayanan kebidanan. Nah bagaimana proses perubahan pelayanan kebidanan itu terjadi? Kota Tarakan dapat menjadi model. Indrawati (31) Ibu tiga anak sempat sedih karena dibentak-bentak bidan, saat anak keduanya mendapat imunisasi. Lengan anak saya berdarah-darah, ketika saya tanyakan baik-baik, malah saya dibentak-bentak, bukan memberi penjelasan apa yang saya tanyakan.

“Merubah pelayanan Kota Tarakan yang paling berat adalah merubah cara berfikir atau paradigma tenaga kesehatan. Merubah paradigma berfikir menjadi tantangan terbesar." dr. Khairul

“ Saya itu merasa bodoh, tidak tahu. Jadi bertanya pingin tahu, eh malah dibentakbentak. Sedih rasanya”, ujar Indrawati sambil memangku anak ke tiga, dirumah panggung warisan orang tua di pinggiran Desa Gunung Likas, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kini, Indrawati sudah merasakan perbedaan dan perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas tempat tinggalnya. Ketika Ia memeriksakan anak ke tiga layanan sudah baik, dibanding dengan tahun sebelumnya yang sempat mendapat bentakan ketika memeriksakan anak ke dua. Pengakuan ini disampaikan Indrawati, kepada bidan Ani dan rombongan dari Puskemas

Gunung Lingkas ketika mengunjungi Ferawati, adik kandung Indrawati yang mempunyai pinggul sempit. Sehingga Ferawati mendapat rujukan ke RSUD Tarakan untuk mendapat operasi ketika melahirkan anak ke duanya. “Semua pelayanan di puskesmas sampai layanan persalinan melalui operasi di RSUD Tarakan baik dan cepat mendapat pelayanan. Gratis tak ada pungutan biaya, karena saya peserta JKN”, ujar Ferawati, sambil mengayun bayi kedua yang baru lahir 3 minggu yang lalu. Perubahan perbaikan pelayanan kesehatan itu bermula dari gagasan Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya, dr. Khairul, M.Kes yang kini menjabat sebagai Seketaris Daerah Pemerintah Daerah Kota Tarakan. Menurut dr. Khairul, Kota Tarakan masih mempunyai persoalan utama yakni tingginya angka kematian ibu dan bayi. Persalinan masih banyak yang belum ditangani tenaga kesehatan. Kondisi ini diperberat dengan hadirnya banyak orang transit di Tarakan. “Merubah pelayanan Kota Tarakan yang paling berat adalah merubah cara berfikir atau paradigma tenaga

kesehatan. Merubah paradigma berfikir menjadi tantangan terbesar. Sarana prasarana tersedia, sistem dan SOP sudah dibuat, tapi tak akan berpengaruh besar dalam peningkatan pelayanan, tanpa perubahan berfikir para tenaga kesehatannya”, ujar Khairul saat ditemui di kantor Pemda Kota Tarakan. Menurut dr. Khairul, Memang tidak semua orang terlibat dalam tim, hanya beberapa orang terpilih saja. Seperti hukum Pareto, cukup 20 persen orang yang mempunyai kualitas yang diberi tugas bekerja dengan baik, maka pekerjaan mereka ini akan mempengaruhi kinerja yang 80 persen lainnya. Menurut dr. Khaerul Kota Tarakan sebenarnya secara sarana kesehatan dan SDM kesehatan cukup, rumah sakit tipe B, padahal sudah ada jaminan persalinan (jampersal) tapi mengapa angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Jawaban pertama, selain faktor pendatang dari luar Kota Tarakan, pasti ada sebab lain. “Setelah melihat pola kebidanan di Australia, saya melihat mereka mendata setiap bidan mendampingi ibu hamil hingga bersalin dan pasca persalinan.


DARI DAERAH

Mereka mendatangi semua ibu hamil ke rumah (home care). Sekalipun tidak semua tahapan K1 sampai K4 itu harus melalui kunjungan rumah, paling tidak ada satu kali kunjungan rumah dari K1 sampai K4 tersebut “, ujar Khaerul. Sebab, menurut dokter yang kini menjadi sekretaris Daerah ini, ibu hamil sangat memerlukan dukungan keluarga, terutama menentukan tempat melakukan persalinan. Terkadang ibu hamil tak berdaya menentukan dimana tempat melakukan persalinan. Biasanya yang menentukan dimana melakukan persalinan umumnya orang tua seperti ibu atau nenek mereka. Sayang, mereka ini lebih dekat kepada dukun dibanding petugas kesehatan. Nah kunjungan bidan ke rumah diantaranya menjelaskan tempat yang tepat untuk bersalin. “Entry point yang utama kunjungan rumah kepada ibu hamil oleh tenaga bidan yakni memastikan kondisi kesehatan kehamilan, lingkungan dan dukungan keluarga melakukan persalinan pada sarana kesehatan dan

dilakukan oleh petugas kesehatan’, ujar Khaerul. Sebagai Sesda, dr. Khairul berjanji akan tetap memperhatikan alokasi anggaran kesehatan. Tapi sudah tidak mempunyai tangan secara langsung menjangkau Dinas Kesehatan. Tugasnya berulang-ulang mengingatkan agar program itu berkesinambungan, sekalipun ada perubahan kepemimpinan. Jangan setiap pejabat baru harus program baru. Banyak program sebelumnya yang belum tuntas, maka kewajiban pejabat berikutnya yang harus menuntaskan. Menurut dr. Khaerul sejak dirinya diangkat menjadi Sesda tidak membuat program baru, tapi melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan melakukan improvement. Sebagai contoh, pejabat sekarang mencanangkan membangun jembatan bulat, ini pasti tidak akan selesai satu periode kepemimpinan wali kota. Bayangkan, kalau wali kota berikutnya tak bersedia melanjutkan, maka siasialah uang rakyat ini.


“Sejak saya menjadi Sesda berkewajiban menuntaskan apa yang belum tuntas. Melanjutkan program sebelumnya yang belum selesai dengan melakukan improvement . Itulah pentingnya memori serah terima jabatan. Sehingga pejabat baru dapat mengetahui dan melanjutkan program yang belum selesai. Jangan ingin menyelesaikan problem baru yang masih panjang tahapannya. Kalau dapat menyelesaikan problem sebelumnya, justru menjadi prestasi saat memimpin”, ujarnya memberi saran. Menurutnya, komitmen Pemerintah Daerah Kota Tarakan tetap tinggi terhadap pembangunan kesehatan dan pendidikan, sekalipun tidak tertera secara tersurat. Tak mungkin mengabaikan. Coba saja berani tidak menganggarkan sejumlah dana untuk membeli obat, operasional pelayanan publik, pasti akan heboh. “Masyarakat akan ngamuk bila menelantarkan pelayanan publik, khususnya kesehatan. Mereka tidak peduli dengan visi-misi. Jadi beruntung sector kesehatan ini, Ia akan tetap mendapat dukungan publik untuk terus melakukan perbaikan, sekalipun tidak memprogramkan secara penuh. Hanya saja karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, masalah terus berdatangan. Oleh sebab itu jangan menunda penyelesaian masalah, sebab esok hari akan datang lagi”, ujarnya. Kendala utama reformasi kebidanan ini yakni mindset petugas dan masyarakat. Sebagai contoh, awal melakukan ISO, banyak karyawan yang mengeluh tidak bisa. Ada yang merasa sudah tua, tak mampu computer. Tapi terus dorong pelan-pelan, tapi pasti, akhirnya semua dapat berjalan. Perubahan itu harus terus-menerus, tak boleh berhenti dan konsisten. “Keberhasilan satu program itu juga sangat tergantung pada konsistensi pemimpin. Saya sendiri berusaha tidak melanggar apa yang sudah disepakati. Tidak mungkin ada perubahan kalau pemimpin tak berubah. Untuk itu, kesepakatan aturan jangan berubahubah, agar mudah semua pihak menerapkannya”, ujar Sesda. (Pra)

T

ugas saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan meneruskan program sebelumnya. Meningkatkan program yang sudah baik dan memperbaiki program yang belum baik. Sebab tidak ada program yang benar-benar sempurna. Prioritasnya memang promosi kesehatan. Menjaga orang sehat agar tetap sehat, usahakan jangan sampai sakit, sedangkan orang yang sakit segera mendapat pengobatan. Saat ini Kota Tarakan indikator kesehatannya makin baik, seperti umur harapan hidup meningkat, angka kematian bayi dan ibu menurun, termasuk angka gizi buruk juga menurun. Sebagai contoh, umur harapan hidup meningkat, target MDGs 2014 yakni 72 tahun, tapi Kota Tarakan sudah mencapainya tahun 2012. Selanjutnya meningkatkan pelayanan kesehatan, dengan menghilangkan jarak antara petugas kesehatan dan masyarakat. Menyatukan dua kata antara Saya dan Anda menjadi Kita, mulai dari sikap sampai dengan tindakan. Reformasi kebidanan merupakan bagian dari program promotif dan preventif, yakni mengantipasi sejak dini agar terjadi kelahiran bayi yang sehat dan ibu selamat. Terbebas dari berbagai kemungkinan timbulnya penyebab kematian. Sekiranya ada kemungkinan risiko tinggi, segera dapat diminimalisasi, sehingga tidak berdampak buruk pada saat persalinan maupun pasca persalinan. Caranya, sejak kehamilan sudah mendapat pemeriksaan dari tenaga kesehatan/ bidan. Sehingga ibu hamil mendapat arahan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Apabila ada keluhan dapat langsung berkonsultasi dengan bidan atau dokter yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bersalin disarana kesehatan oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian, secara manusiawi kita sudah meminimalkan faktor risiko tinggi kehamilan.(P)

Subono Samsudi

Kadinkes Kota Tarakan

Minimalkan risiko tinggi kehamilan


DARI DAERAH

Antara Reformasi dan Idealisme Bidan S elain untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, berbagai masalah tentang pelayanan kebidanan juga muncul seperti adanya perbedaan kemampuan antara bindan senior dan junior. Bidan umumnya hanya menguasai kesehatan ibu dan anak (KIA) atau KB saja, sesuai ruang lingkup kerjanya. Alasan inilah yang memunculkan reformasi kebidanan di Kota Tarakan. Namun setelah beberapa bidan mengikuti pelatihan di Adelit University Australia, timbulah dorongan untuk meningkatkan pelayanan kebidanan. ‘’Sekarang, ruang KB dan KIA disatukan, dahulu terpisah. Kini, setiap bidan sudah memiliki kemampuan yang sama untuk pelayanan KIA dan KB,’’ kata Kepala Seksie Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Kota Tarakan, dr. Devi Ika Indriati, M.Kes kepada mediakom awal Mei 2015 yang lalu di Tarakan. Menurut dr. Evi, setiap ibu hamil harus mendapat pelayanan yang tuntas, jangan hanya karena kekurangan waktu lantas tak tuntas. Kami menyampaikan pilihan kepada ibu hamil untuk melanjutkan pemeriksaan atau meneruskannya kembali di lain waktu. Biasanya pemeriksaan dalam tahap awal akan memakan waktu lebih

dr. Devi Ika Indriarti, Kasie Kesehatan Keluarga (kiri) dan Eny Suryani, SH Kabid Kesehatan Keluarga dan Promkes (kanan)

panjang kira-kira 40 menit, selanjutnya akan lebih cepat. Dengan memberi pilihan akan memudahkan pasien memutuskan secara sukarela. “Bidan melakukan kunjungan kepada ibu hamil pada awal trimester pertama, trimester 3 dan 42 hari setelah nifas, rata-rata minimal 4 kali kunjungan bidan ke rumah pasien. Kalau kasus risiko tinggi (risti), bisa lebih dari 4 kali kunjungan”, ujar dr. Devi. Bagi dr. Devi, kunjungan ke rumah selain meningkatkan hubungan


personal juga untuk menjelaskan kepada keluarga, seperti suami, orang tua dan saudara yang ada di rumah tentang tanda-tanda menjelang kelahiran atau risti. Apabila keluarga bisa mengetahui tanda-tanda tersebut lebih awal maka mereka akan segera mengantar ibu hamil ke rumah sakit untuk segera mendapat pertolongan. Reformasi kebidanan telah mendapat respon dengan baik dari masyarakat, khususnya kepercayaan kepada tenaga kesehatan atau bidan.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ibu hamil yang telah berkomunikasi dengan bidan melalui pesawat telepon. “Dari data Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKI) dan Angka kematian Anak Balita (AKABA) di Kota Tarakan Tahun 2009 – 2011, masih di bawah batas toleransi tetapi harus tetap melakukan perbaikan dari waktu ke waktu sampai angka kematian menjadi zero atau nol”, ujar dr. Devi. Penyebab kematian ibu di Kota Tarakan dalam 3 tahun terakhir ini, jelas dr.Devi karena masalah eklampsia, pendarahan dan sepsis. Dari hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) yang biasa dilakukan pada kasus kematian ibu didapatkan bahwa kematian ibu sebagian besar adalah ibu hamil yang tidak pernah memeriksakan kehamilannya, baik karena faktor keterbatasan pengetahuan, akses ataupun masalah non teknis lainnya. “Hanya satu ibu hamil yang rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dan meninggal. Ibu hamil yang meninggal bukan merupakan ibu yang mempunyai faktor risiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan itu adalah proses yang harus selalu diawasi, baik yang mempunyai faktor risiko tinggi ataupun tidak. Sedangkan penyebab kematian bayi dan balita sebagian besar adalah asfiksia (terutama neonatal), Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), infeksi, diare dan pneumonia”, ujar dr. Devi.

Idealisme Peran Bidan

Berkaca dari pengamalan kerja bidan di Australia memang menyeluruh dan tuntas dalam membantu ibu hamil dan persalinannya maka seorang bidan selain memonitor kehamilan ibu hamil yang menjadi tanggung jawabnya, juga menyiapkan dimana tempat bersalin bila sudah waktunya. Termasuk mencarikan rumah sakit bila harus mendapat rujukan. “Bidan secara khusus mengajak ibu hamil yang akan melahirkan ke rumah sakit. Bahkan bidan menunjukan secara rinci dimana kamar dan tempat tidur yang akan digunakan bersalin. Tentu bidan sudah menjalin kerja sama dengan rumah sakit rujukan tersebut

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 1990 angka kematian bayi sebesar 68 / 1000 Kelahiran hidup. Data terakhir, AKB menjadi 34/1000 Kelahiran hidup dan AKABA 44/1000 Kelahiran hidup. Walaupun angka ini telah turun dari tahun 1990. Penurunan ini masih jauh dari target MDGs tahun 2015 dimana AKB diharapkan turun menjadi 23 dan AKABA 32 per 1000 kelahiran hidup. sebelumnya. Jadi bidan betul-betul melayani dari A-Z”, ujar dr. Devi. Menurut Devi, bidan di Australia betul-betul mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk melayani ibu hamil hingga proses persalinan. Secara keilmuan juga sama tidak ada yang berbeda, hanya saja secara teori sama, cuma dalam praktek masih kurang. Seperti kunjungan rumah ke ibu hamil, janji bertemu di rumah sakit untuk pelayanan rujukan sudah berjalan dengan baik. “Bidan di Australia dapat bekerja separuh waktu, misal sedang melakukan kunjungan rumah, waktu kerja mereka hitung, kemudian dikumpulkan, apakah sudah terpenuhi jam kerjanya atau belum. Kalau sudah terkumpul, mereka dapat libur sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selain itu, ibu bidan memberi layanan kepada ibu hamil secara terus-menerus tidak berganti bidan. Kalau awalnya bidan A, maka seterusnya ibu hamil tersebut menjadi tanggung jawab bidan A”, jelas dr. Devi. dr. Devi mengakui secara sarana prasarana kesehatan di Kota Tarakan sudah cukup bagus, hanya saja komunikasi antara petugas kesehatan atau kepada pasien masih harus

lebih ditingkatkan lagi. Terutama yang berkaitan dengan perubahan perilaku melayani yang baik. Sebagai contoh tugas bidan bukan hanya melayani saat pasien berada di sarana kesehatan seperti rumah sakit, tapi juga ketika mereka berada di rumah atau puskesmas. “Untuk meningkatkan komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, selama ini sudah dilakukan pertemuan bidan dan tenaga kesehatan terkait setiap hari rabu minggu ketiga. Pertemuan ini untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan layanan kebidanan. Awalnya kegiatan kunjungan rumah (home care) bidan merasa bukan tugasnya, tapi sekarang mereka sudah melakukan kunjungan rumah sebagai bagian dari tugasnya”, ujar dr. Devi.

KIA dan KB Bergabung

Untuk merombak ego sentries program KIA dan KB, Dinas Kesehatan telah menyatukan kedua program tersebut, termasuk ruang kerjanya juga disatukan. Sehingga mereka yang selama ini mengerjakan KB juga harus mengerjakan KIA atau sebaliknya. “Sekarang kedua tim program KIA dan KB sudah tidak saling iri, mereka bekerja secara terpadu, tanpa harus pilih-pilih kegiatan. Semua dikerjakan secara tim, siapa mengerjakan apa telah dibagi habis kepada seluruh tenaga bidan yang ada terintegrasi”, kata Devi. Kini, Kota Tarakan mempunyai 7 puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kebidanan. Mereka telah melakukan kunjungan rumah ibu hamil sebagai bagian pelayanan kebidanan. Sebanyak 72 tenaga bidan yang tersebar keseluruh puskesmas siap melayani sepenuh hati. Menerapkan apa yang telah dipahami dalam pelayanan kebidanan. “Sesungguhnya, sarana kesehatan sudah memadai, hanya butuh sentuhan SDM kesehatan yang mau melayani dengan ikhlas, maka wajah pelayanan kesehatan Kota Tarakan sudah akan berbeda dengan sebelumnya. Hanya saja, disinilah pekerjaan terberatnya”, ujar Devi.l


DARI DAERAH


Melayani & Mengabdi Ala Bidan Ani Dongge

A

ustralia memang negara hebat yang peduli pada kaum ibu. Seorang calon ibu akan dijamin kesehatannya sejak mengandung, bersalin dan pasca persalinan. Ibu dilayani seperti orang penting atau VIP, dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang lengkap dan canggih. Tapi Indonesia ternyata jauh lebih hebat! Dengan sarana yang sederhana, situasi lapangan yang sulit, angka kelahiran yang tinggi, para bidang yang tangguh mampu melayani dengan baik. Ini nyata dan bukan mimpi, berikut kisahnya…! Seorang ibu bernama Hajah Hasnah (35) tak bisa menahan rasa harunya, ia tiba-tiba saja menangis, air mata megalir ke pipinya ketika ditanya tentang kesan pelayanan bidan Ani dari Puskesmas Gunung Lingkas Kota Tarakan kepadanya saat hamil hingga persalinan. “Saya merasa senang, mendapat kunjungan bidan Ani. Banyak nasehat tentang kesehatan, kehamilan. Bidan Ani terus memberi semangat, ketika saya hampir putus asa, takut dan sakit. Bidan Ani terus memberi perhatian, bahkan perhatian lebih besar dibandingkan suami saya yang berprofesi sebagai sopir. Bidan Ani baik banget, saya tak bisa membalas apa-apa, hanya doa. Semoga bidan Ani

sehat, barokah hidupnya dan segera mendapat momongan”, begitu cerita Hasanah sambil berusaha menghapus air matanya. Begitulah salah satu kesan pasien kebidanan terhadap pelayanan bidan Ani. Mengapa bisa terjadi seperti itu ? Ternyata Bidan Ani telah mempraktekan reformasi pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Ia memperoleh ilmu itu saat menjadi peserta latihan pelayanan kebidanan di Australia dua tahun yang lalu, tepatnya tahun 2012.

Setelah pulang dari Australia, bidan Ani Dongge, AMd. Keb ini mendapat tugas menjadi bidan koordinator di Puskesmas Gunung Lingkas. Ia mengkoordinir 15 bidan. Selain menyusun jadwal piket 24 jam, juga harus mampu menjadi lokomotif bagi semua bidan lainya untuk mereformasi diri. Menurut Ani, memang Australia jauh lebih maju dari Indonesia. Semua jalan sudah beraspal semua, kendaraan operasional dengan mobil dilengkapi pendingin udara. Sistem informasi sudah terintegrasi secara online, langsung terhubung dengan berbagai layanan. Sementara di Indoenasi, sarana belum mendukung dan SDM juga masih harus merubah mindset-nya. ‘’Belum lagi saya termasuk bidan junior, harus mengkoordinir bidan senior. Tapi apa boleh buat, namanya amanah harus dikerjakan dulu.,’’ tutur dia lirih. Awalnya Bidang Ani merasa ragu, apakah bisa berbuat dan mendorong teman-teman bidan mereformasi diri dalam pelayanan kebidanan. ‘’Sebelumnya mereka tak mau berubah, tapi karena mendapat dukungan dari pimpinan, lama kelamaan mereka berubah juga,’’ kata bidan Ani. Bidan Ani berdiskusi dengan temanteman untuk mulai jalani dulu dan

Bidan Ani sedang melayani Pasien.


DARI DAERAH

Kunjungan pasca persalinan.

tidak memaksa mereka, dan menjalani pelan-pelan semampunya. ‘’Saya minta bidan turun untuk menemui pasien. Suatu saat ada pasien dalam kondisi panas, alamat tidak jelas, pindah tak ada penjelasan, bahkan terkadang Pak RT saja tidak tahu. Jadi mencari alamat itu seperti mencari jarum di atas jerami. Umumnya mereka menolak. Ini yang mebuat saya sedih “, ujar Ani. Sambil wawancara terhenti sebentar, Ani sedih mengusap air mata dulu.

Tentang Home Care

Bidan Ani lalu berkisah tentang home care yang dimulainya sejak tahun 2012, pelan, tapi pasti. Data pasien awalnya hanya nama, sekarang sudah ada alamat, bahkan nomor telepon. “Kini, 15 bidan tersebut telah siap melayani lebih 400 ibu hamil secara paripurna. Mulai dari monitoring, pencatatan dan kunjungan rumah. Sekarang semua sudah berjalan sesuai kebijakan yang berlalu”, ujar Ani bangga. Menurut Ani, kunjungan rumah atau home care memberi banyak manfaat kepada pasien maupun petugas kesehatan, khususnya bidan. Pasien akan mendapat lebih banyak waktu dan kesempatan untuk bimbingan. Bila kunjungan ke puskesmas waktunya terbatas, apalagi banyak pasien ibu hamil yang berkunjung, pasti tak sebanyak bila dibandingkan dengan kunjungan rumah.

Bidan Ani (Kanan) dan Hj Hasnah (pasien) di Pukesmas Gunung Lingkas.

“Home care, mendorong pasien dapat bercerita lebih banyak tentang kondisi diri dan keluarga. Petugas kesehatan juga akan lebih banyak paham tentang realitas kehidupan pasien sehari-hari bersama keluarga. Padahal setelah turun ke lapangan banyak hal berbeda, seperti menemukan ibu hamil yang tidak periksa ke puskesmas, tapi banyak juga yang periksa ke dokter praktek. Jumlah anak dan keluarga berbeda dengan yang sebenarnya, umumnya lebih banyak, kondisi kesehatan keluarga, termasuk dukungan melakukan


persalinan oleh tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Semua terungkap saat kunjungan rumah”, ujar Ani. Menurutnya, pasien yang belum berkunjung ke puskesmas setelah kunjungan rumah, mereka bersedia berkunjung ke puskesmas. Sebab ibu hamil yang periksa ke puskesmas akan mendapat pemeriksaan Hb, protein urin, golongan darah dan kehamilanya. Padahal kalau ke dokter praktek hanya periksa tekanan darah dan kehamilan. Ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas memang mendapatkan pemeriksaan yang lebih lengkap. ‘’Alhamdulillah setelah para ibu hamil itu paham akan pentingnya pemeriksakan kehamilan di puskesmas, akhirnya mereka berbondong-bondong memeriksakan diri. Saya juga meminta kepada teman-teman bidan agar menjelaskan kepada ibu hamil agar memeriksakan diri ke puskesmas agar dapat mengkontrol Hb dan lainya secara gratis, karena sudah dijamin JKN”, kata bidan yang lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, 33 tahun lalu. Memang, kunjungan rumah sangat membantu memonitoring kehamilan ibu. Banyak ibu hamil yang merasa repot kalau harus berkunjung ke puskesmas, apalagi mereka anaknya banyak, tidak ada kendaraan, tak ada yang jaga anak dan sebagainya. Karena rata-rata suami mereka bekerja. Menurut Ani, pola pelayanan bidan kepada pasien ada 2 macam, pertama setiap saat pasien berkunjung ke puskesmas dan kedua waktu kunjungan rumah. Hanya saja, pelayanan ini tidak dapat maksimal memotret pasien secara utuh, karena keterbatasan waktu dan hanya mendengar apa yang disampaikan pasien, belum melihat lapangan secara langsung. Sekalipun demikian, pola komunikasi sudah tidak ada jarak antara pasien dan bidan. Sebab saat komunikasi posisi duduk pasien dan bidan bersebelahan dalam satu meja. Bidan dapat menyentuh langsung pasien, sehingga komunikasi menjadi lebih dalam menggali informasi. Berbeda dengan sebelumnya posisi bidan berhadapan dengan pasien dan terhalang meja. Posisi ini komunikasi

tidak lancar, terhalang meja dan terkesan dinterogasi seperti terdakwa. Bidan Ani menceritakan bahwa keluarga disini ada yang mempunyai anak 9 sampai 10 itu yang terbanyak. Ketika masih menggunakan jampersal mereka semua di jamin. Tapi setelah menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional, mereka tidak sanggup membanyar iuran JKN. Tapi mereka mendapat jaminan Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). “Bayangkan kalau ikut JKN, mereka harus membayar iuran Rp 25.000 dikali 12 anggota keluarga plus kedua orang tuanya, padahal mereka hanya sebagai penjaga tambak atau nelayan. Memang sangat berat bagi mereka”, jelas Ani. Khusus kunjungan rumah, para bidan ini juga mendapat sedikit transport untuk operasional dari dana biaya operasional kesehatan (BOK), sejak tahun 2013. Hanya saja tidak semua kunjungan diberi transport. Kalau ada 10 kunjungan paling 5 kali kunjungan yang dapat transport. “Saya dan semua bidan disini tidak mempermasalahkan ada dan tidaknya transport. Karena jarak rumah di wilayah kerja tidak jauh, kemudian sudah mendapat kendaraan motor sebagai operasional. Rp 10.000 bensin sudah cukup banyak pasien yang dapat di kunjungi. Terkadang mereka mengguakan motor sendiri”, ujar bu bidan.

Suka Duka Bidan Ani

Menjadi bidan desa banyak suka duka. Dukanya, tidak semua tempat tinggal ibu hamil dapat ditempuh dengan kendaraan, adakalanya harus jalan kaki, menyeberang jembatan dengan satu papan, bawahnya air karena wilayah laut plus terik matahari yang menyengat dan pasien yang berpindah-pindah tempat tinggal. “Kota Tarakan ini merupakan daerah transit, mereka sering berpindah tempat tanpa pemberitahuan. Saya selalu minta nomor telepon genggam, tapi saat mau kunjungan nomor telepon selular tidak dapat dihubungi, entah karena banyak nomor atau sudah hilang. Saya tetap turun dan melacak

keberadaan semua ibu hamil, apakah sudah terdaftar atau belum. Jadi selalu saja menemukan ibu hamil baru ketika turun lapangan. Ketika ditanya sudah periksa ke dokter praktek dan tidak mau diperiksa bidan, ini dukanya…”, ujar Ani. Sukanya tak terhitung karena bertemu banyak orang. Mereka mau bercerita banyak hal, terkadang masalah keluarga, tentang rumah tangga. Ada pasien yang bercerita satu bulan hanya dikasih uang Rp 50.000,-. Dapat apa dengan uang sebesar itu. Tetap harus mendengar keluhan mereka tentang apapun. Kalau tidak mereka akan kecewa dan tak percaya sama bidan. “Semua keluhan itu, sekalipun bukan urusan kehamilan, saya berusaha untuk mendengar dan membantu semampu saya. Semoga dapat membantu seterusnya. Bayangkan Rp 50.000,-/ bulan. Belum lagi suami yang suka marah-marah. Sering saya nasehati agar tetap sabar aja, nanti pasti ada jalan. Ketika ada home care saya minta teman untuk mengantar ke rumahnya, sekaligus melihat kondisi keluarga”, ujar koordinator bidan ini. Bagi banyak pasien yang sudah mengenal bidan, akan selalu berkomunikasi, apalagi mereka mempunyai keluhan tentang kehamilanya. Mereka biasanya akan telepon untuk tanya kapan jam dinas si bidang. Mereka akan periksa sesuai dengan jam dinas bidan. Ini karena mereka sudah percaya dengan bidan yang menangani selama ini. “Saya merasa nyaman dengan pasien, karena bisa curhat-curhatan. Maklum saya sudah menikah dan 6 tahun belum punya anak. Terkadang ketemu dengan pasien yang juga punya keluhan yang sama dan sudah mempunyai anak. Karena sudah akrab, dapat bertanya berobatnya dimana dan seterusnya. Jadi saya menikmati menjadi bidan ini”, ujar Ani bangga. Di akhir ceritanya, Ani mengatakan memang kalau melahirkan di Australia harus direncanakan, sekalipun mereka sulit untuk hamil. Karena Australia banyak wanitanya merokok sehingga mengganggu kehamilan. Beda dengan Indonesia, tidak merencanakan

“Saya merasa nyaman dengan pasien, karena bisa curhat-curhatan. Karena sudah akrab, dapat bertanya berobatnya dimana dan seterusnya. Jadi saya menikmati menjadi bidan ini” kehamilan saja hamil. Karena sedikitnya wanita hamil di Australia maka para calon ibu ini mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Sekadar minum saja, mereka ditawari mau minum apa, dingin atau hangat. Mau melahirkan dimana, bola besar, kasur atau dimana ? Semua dipenuhi, mereka seperti pasien VIP. Bidannya sangat care dengan ibu hamilnya. “Tapi Indonesia lebih hebat, dimana pasien berada di Tarakan ini tetap bisa ditemui walaupun beralamat palsu. Jalannya becek, terkadang melalui jembatan yang hanya satu papan, panas, hujan terkadang dikira pemungut sumbangan. Semua dijalani dengan senang, karena kami melayani dengan ikhlas. Kalau Ikhlas, sekalipun 30 pasien dapat dilayani dengan baik. Tapi kalau tidak ikhlas, satu pasienpun terasa berat”, ujar Ani mengakhiri perbincangan.l


LENTERA

Menjaga Hati Tetap ‘Istiqomah’ Oleh : Prawito

P

ro dan kontra selepas keluarnya suatu ketentuan perundangundangan sepertinya menjadi hal yang umum terjadi.Tanpa kecuali yang terjadi di Kementrian Kesehatan. Saya merasa cukup tertekan mendengar curahan hati beberapa teman lantaran beberapa struktur satuan kerja (satker) kementerian harus tereliminasi atau hilang karena perundang-undangan ini. Bahkan saya sering kali menjadi tertuduh, kena marah, karena dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk mengamputasi satkersatker tersebut. Padahal saya hanya melaksanakan ketentuan perundangundangan yang berlaku, tak lebih dari itu, seperti ungkap sumber berita yang tidak mau disebut namanya. Hal ini pun menuai banyak reaksi, ada yang berkomentar lebih gambling. “Saya bertugas disini sudah hampir lima tahun, bahkan lebih. Kemungkinan saya tidak akan berada disini lagi. Entah dimana, tapi yang jelas tidak disini lagi”, kata seseorang yang lain dalam

satu kesempatan. “Saya mah dimana saja nggak masalah. Tak berpengaruh dengan mengkerut atau mengembang struktur organisasi. Mau jadi pejabat atau staf, struktural atau fungsional. Enjoy saja, karena semua itu sudah ada yang mengatur disana, sambil menunjukkan telunjuk jarinya ke atas. Maksudnya Allah”, seloroh yang lain. Bukan hanya itu, masih banyak curhat-curhat sejenis yang berseliweran terdengar secara jelas maupun samar-samar. Bahkan ada juga yang terang-terangan, walau menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi. Curhatan itu semua sah saja. Tidak ada yang melarang, juga tidak melanggar undang-undang. Jadi, tak ada delik hukum yang harus dipersangkakan. Curhatan itu mulai membahana dalam kesunyian, halus menerjang, mendobrak dinding-dinding kalbu pemiliknya. Terkadang membuat denyut jantung berdebar, menyentak, tak terkendali tanpa sebab yang jelas. Lantas debaran itu berkurang dan melambat seiring dengan kesadaran


akan hakikat kehidupan. Awalnya tiada, ada dan kemudian sirna. Berawal dari perubahan kabinet kerja Jokowi-JK. Ada beberapa Kementerian dan Lembaga yang digabung dan dirampingkan struktur organisasinya, dengan harapan struktur baru lebih kaya fungsi dan produktif mengokomodasi ruang lingkung pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tampaknya perubahan struktur ini sedikit banyak mengusik hati para pekerjanya. Muncul kegalauan akan nasib dan posisi dirinya. Apakah masih dapat terakomodasi dalam struktur baru atau tidak. Kalau struktur masih ada, apakah posisi itu masih tetap terisi untuk dirinya. Kalau tidak untuk siapa, lalu akan kemana posisi diri ini ? Tak ada yang tahu. “Coba tanya kepada rumput yang bergoyang”, kata lirik lagu Ebit G Ade. Mereka mulai resah dan gelisah. Mencoba mencari pencerah untuk menenangkan angan yang kian gamang. Dulu…., kondisi ini mendorong sebagian mereka pergi kepada “orang pinter”.

Sebutan “orang pinter” ini macam-macam, bergantung budaya dan adat istiadat yang berkembang. Bisa mbah dukun, pak nyai, ustad, paranormal atau lainnya. Perburuan “orang pintar” ini menyebar dari ujung kulon sampai ujung berung, tak peduli mereka tinggal di kota atau desa. Bayaran “orang pintar” juga bervariasi. Ada yang mahal, ada juga yang murah. Ada yang bertarif ada juga yang sukarela atau seikhlasnya, berupa barang ataupun uang. Lengkap sudah macam dan bentuknya, semuanya ada. Adapun tujuan menghadap (sowan) kepada “orang pintar” yakni meminta petunjuk agar dapat menduduki posisi jabatan tertentu. Apakah berhasil ?, belum tentu, namanya juga usaha. Tapi, sebagian yang lain kasak-kusuk mencari tahu, sebelum orang lain tahu, bahkan berharap lebih tahu sebelum yang Maha Tahu, karena terlalu bernafsu, terlalu..! Mendekati orang tertentu, untuk mendapat posisi tertentu, agar terlihat lebih mampu, sehingga mendapat rekomendasi apa

yang dia mau. Mungkin saja tercapai, mungkin juga tidak, tapi ini sah saja, namanya juga usaha. Sebagian lain, tanpa issu, tak ada restu, tibatiba mutasi, degradasi dan bahkan tereliminasi. Ada yang menyikapi dengan emosi, karena tak pernah mendapat informasi apapun sebelumnya. Protes, tak setuju dengan keputusan, kemudian ada yang menerima dengan terpaksa, terkadang ada yang mengundurkan diri. Walau ada juga yang menerima keputusan dengan sepenuh hati. Lalu bagaimana sebenarnya menyikapi posisi secara bijak agar tetap nyaman, aman dan enak makan berurusan dengan jabatan ?. Boleh saja punya keinginan untuk mendapatkanya, asal dengan niat yang benar, cara yang benar dan tujuan yang benar. Setelah itu menyerahkan keputusan kepada taqdir Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala tahta.

Jabatan itu milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Ia akan dititipkan amanah kepada siapa yang dikehendaki dan Ia cabut dari siapa yang dikehendaki. Tak ada yang dapat menolak, jika Ia sudah berkehendak untuk memberi atau mencabut titipannya. Manusia hanya dapat menerima apa yang menjadi kehendakNya. Memang, ada sebagian orang menganggap jabatan itu kemuliaan, kebanggaan dan kehormatan. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai ujian, bahkan ada yang menempatkan sebagai fitnah. Sehingga harus berhati-hati menjalankannya, agar tidak terjebak dalam permainan jabatan yang disandangnya. Bila terjebak permainan, bukan kemuliaan yang diperoleh, sebaliknya penyesalan yang tak pernah terbayang sebelumnya, bahkan mengatakan “lebih baik tak mendapat jabatan,

hidup lebih nyaman dan tenang”, ujar mereka yang menyesal tertipu jabatan. Sekecil apapun jabatan dalam struktur organisasi adalah amanah. Penerima amanah harus menjaga dan melaksanakan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya. Sehingga setiap orang dapat berperan optimal dengan amanah yang dibebankannya. Ia tak peduli amanah apa yang akan menjadi tanggung

jawabnya. Prinsipnya, setiap amanah yang dibebankan struktural atau fungsional, Ia kerjakan dengan sebaik baiknya. Ia selalu mensyukuri dan merasakan kebahagiaan dari setiap amanah yang dibebankan kepada dirinya. Ia sadar betul, jabatan itu amanah yang dititipkan dan pasti ada batasnya. Tak mungkin untuk selamanya. Resah akan perubahan wajar adanya, mengusahakan yang terbaik dan berprasangka baik pada Allah swt menjadi jalan yang terbaik.l

Jabatan itu milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Ia akan dititipkan amanah kepada siapa yang dikehendaki dan Ia cabut dari siapa yang dikehendaki.


KOLOM

Menjawab keterbatasan, melayani dengan hati Oleh: Prawito

J

unaidi, salah satu mantan Camat pulau Sebaik Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negera jiran sebutan untuk Malaysia menceritakan pengalaman pelayanan persalinan istrinya di Tawaw, Negara Bagian Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia. Keputusan melakukan persalinan di negeri jiran itu terpaksa, karena istrinya yang hamil harus segera mendapat pelayanan persalinan. Sementara untuk membawa ke rumah sakit umum daerah Nunukan tempatnya jauh, padahal istrinya memerlukan penanganan cepat. “Betapa bagusnya pelayanan mereka, istri saya bersalin di rumah sakit Tawaw. Satu hari 24 jam mendapat kunjungan dokter 7 kali. Seluruh perlengkapan bayi telah disediakan rumah sakit, bahkan perlengkapan yang saya beli tidak boleh digunakan, begitu SOP nya. Untuk urusan kebersihan, setiap hari sarung bantal, seprey dan selimut mereka ganti. Bahkan, pasien tidak boleh pulang sebelum benarbenar sehat. Selain itu,

biayanya murah. Bayangkan, seluruh pelayanan persalinan yang menyenangkan dan perlengkapan melahirkan hanya dikenakan biaya 2 juta rupiah”, ujar Junaidi heran. Lain lagi dengan M Sidik, security RSUP Adam Malik Medan Sumatera Utara. “Akhir-akhir ini begitu banyak mahasiswa Malaysia yang berminat belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan. Kemudian mereka melakukan praktek di RSUP Adam Malik. Mereka belajar dengan dokterdokter Indonesia. Setelah lulus mereka pulang ke Malaysia dan bekerja disana. Anehnya, banyak orang Medan kemudian berobat ke rumah sakit Malaysia. Katanya di Malaysia lebih baik pelayanannya. Terus terang, saya bingung”, ujar M.Sidik. Kebingungan M. Sidik juga diamini oleh beberapa dokter dan perawat yang mendampingi kunjungan tim Reformasi Birokrasi MenPAN dan RB ke RSUP Adam Malik Sumut, awal bulan April yang lalu, ketika ditanya tentang fenomena masyarakat Sumut banyak yang berobat ke Malaysia. “Saya juga


bingung, mengapa kok begitu”, ujar perawat yang tak mau disebut namanya. Kisah nyata lagi terjadi pada Muhammad Andri, karyawan bagian IT RSUD Nunukan. Istrinya yang juga bekerja di RSUD yang sama di vonis mengandung di luar rahim oleh dokter Ahli Kandungan RSUD Nunukan. Tak puas dengan penjelasan itu, Andri memeriksakan istrinya kepada dokter Ahli Kandungan lain di rumah sakit yang sama. Ternyata hasil sama. Mengandung di luar rahim dan harus diangkat. Akhirnya, Andri memeriksakan kandungan istrinya ke rumah sakit Tawaw, kata dokternya bagus. Setelah beberapa bulan lahirlah anak kesayangannya itu di RS Tawaw dalam keadaan sehat dan selamat. Kini, Andri yang sudah pindah kerja menjadi protokol Bupati Nunukan itu hanya memaklumi, “namanya juga manusia tentu banyak khilafnya”, ujarnya singkat. Itu hanya sedikit kisah pelayanan kesehatan di negeri jiran. Masih banyak kisah lain dan opini yang berkembang di masyarakat

Indonesia, khususnya wilayah perbatasan. Tak mengapa, itu memang fakta yang harus diakui, tak perlu malu. Sebagaimana dulu Malaysia juga belajar dengan Indonesia dalam pengembangan pendidikan.

Sementara kita, masih ada kesenjangan. Teori dan praktek belum dilaksanakan secara sempurna. Ini adalah persoalan merubah perilaku tenaga kesehatan dalam memberi pelayanan kepada pasien

Prof. Dr. Immaduddin Abdulrahim, Guru Besar ITB, salah satu dosen terbang yang terus mengajar di Universitas Malaysia. Mereka belajar dengan Indonesia, satu fakta yang harus diakui. Tapi mereka kemudian terus belajar dan akhirnya dapat sejajar, bahkan mungkin lebih unggul

dari Indonesia. Begitulah silih berganti dipergilirkan kemajuan peradaban suatu bangsa. Siapa yang mau berubah, ia pasti akan berjaya, termasuk Indonesia. Ada kesempatan diskusi kecil dengan Kepala seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Tarakan Kalimantan Utara, dr.Devi

Ika Indriarti, M.Kes. Apa sebenarnya perbedaan yang paling mendasar pelayanan kesehatan di Indonesia dan Australia, sehingga ada kesenjangan pelayanan yang begitu mencolok? dr. Devi menjawab singkat, “ Pola pikir sumber daya manusianya”. “Sarana dan prasarana bisa diupayakan,

pengetahuan sama dengan mereka, baik teori maupun praktek, hanya saja mereka melaksanakan teori dan praktek secara benar sempurna dalam pelayanan. Sementara kita, masih ada kesenjangan. Teori dan praktek belum dilaksanakan secara sempurna. Ini adalah persoalan merubah perilaku tenaga kesehatan dalam memberi pelayanan kepada pasien”, ujar Devi, salah satu perserta pelatihan kebidanan 2 minggu di Australia. Persis seperti yang dikatan Menkes Prof. Dr. dr. Nila F Moeloek, ketika menjawab pertanyaan peserta pertemuan saat dialog dengan tenaga kesehatan di Nunukan. Peserta itu bertanya; Bu Menkes, sekarang ini banyak masyarakat pulau Sebatik yang lebih nyaman berobat ke RS Malaysia dari pada Indonesia. Menurut Menkes, memberi pelayanan itu, memanusiakan manusia. Jadi faktor utamanya adalah manusianya, yakni tenaga kesehatan. Bila tenaga kesehatan mau melayani dengan sepenuh hati, maka pasien akan merasa nyaman. Apalagi, tempatnya juga nyaman, peralatannya lengkap, tentu akan lebih nyaman berobat di Indonesia dibanding Malaysia. “Jadi kepada seluruh tenaga kesehatan di Nunukan, ini tantangan kita semua. Mari kita wujudkan pelayanan kesehatan yang memanusiakan manusia”, ajak Menkes. Nah, untuk memberi pelayanan kesehatan yang manusiawi, Dinkes Kota Tarakan telah melakukan reformasi pelayanan


KOLOM kebidanan dengan sebutan home care, telah melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil sejak tahun 2012. Mau tahu hasilnya ? Saya sempat sedikit wawancara dengan ibu Hasanah salah satu pasien kebidananan puskesmas Gunung Lingkas. Bagaimana pelayanan kebidanan di puskesmas Gunung Lingkas ? Hasanah tak lantas menjawab, Ia malah mendadak diam, wajahnya tampak sedih, terharu dan pelahan meleleh air mata sampai pipi. Setelah reda emosi dan sanggup menguasai diri baru menjawab. “Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada bidan

Ani yang telah membantu menguatkan kehamilan anak kedua. Sungguh berat rasanya, sebagai orang miskin dengan suami hanya seorang supir. Menahan rasa sakit, beban ekonomi yang berat. Tapi, semua menjadi ringan ketika bidan Ani sering berkunjung ke rumah, memberi motivasi dan arahan. Kalau tak ada Bidan Ani, entahlah bagaimana akhir kehamilanku ini”, ujar Hasanah terharu. Menurut Hasanah, Bidan Ani itu bukan siapasiapa saya. Bukan saudara, juga bukan teman. Saya mengenalnya setelah bidan Ani mencari siapa ibu-ibu yang hamil di lingkungan RT tempat saya tinggal. Dari


perjumpaan itulah kemudian saya sering bertegur sapa lewat telepon, pesan singkat melalui telepon genggam atau saya berkunjung ke puskesmas. “Terus-terang, awalnya saya malas berkunjung ke puskesmas, tapi setelah mendapat kunjungan rumah bidan Ani, saya menjadi semangat berkunjung ke puskesmas untuk berkonsultasi. Bidan Ani tidak selalu meminta saya datang ke puskesmas, kadang-kadang bidan Ani yang berkunjung ke rumah saya”, ujarnya akrab sambil memeluk bidan Ani. Kini, putra ke dua Hasanah telah berumur 6 bulan, tapi Ia masih rajin mengunjungi puskesmas untuk berbagai keperluan layanan kesehatan. Interaksi pasien dan bidan Ani juga masih tetap terjaga. Sekalipun tidak ada urusan ke bidanan, Hasanah tetap menyempatkan diri melongok ruang KIA dan KB untuk sekedar bertegur sapa dengan bidan Ani. Ketika saya bertanya, apakah interaksi kalian berdua dalam hubungan layanan kebidanan ada kenikmatan dan kebahagian? Meraka tak lantas menjawab, tapi malah berpelukan antara bidan dan pasien, bersama berurai air mata. “Saya menemukan ketenangan, kebahagiaan dan kenyamanan bekerja. Kebahagaian yang sulit diurai dengan kata-kata. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam memberi pelayanan, hanya berbagi dengan apa yang saya mampu. Tapi, saya lebih bahagia dengan berbagi,” urai bidan Ani.

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam memberi pelayanan, hanya berbagi dengan apa yang saya mampu. Tapi, saya lebih bahagia dengan berbagi

Bagi tenaga kesehatan, seperti bidan Ani dapat menjadi contoh bagaimana menemukan kebahagian memberi pelayanan, ketika banyak orang hanya dapat mengeluh dan protes atas layanan kesehatan yang tak kunjung memuaskan pelanggan. Bidan Ani tak selalu memberi arahan, terkadang berbagi cerita dan saling mencurahkan isi hati. “Maklumlah, setiap orang mempunyai masalah sendirisendiri, dengan saling curhat dengan pasien siapa tahu ada solusi”, ujarnya. Sosok Bidan Ani ini bisa menjadi contoh untuk memperbaiki palayanan kesehatan Indonesia. Mari seluruh jajaran kesehatan mau mengubah diri, mulai dari diri sendiri dan saat ini juga. Dan lakukan terus jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Insya Allah suatu saat pelayanan kesehatan Indonesia menjadi tuan bagi rakyatnya di negeri sendiri. Amin.l

Pangan harus benar-benar aman, sebab dapat menimbulkan keracunan,

Recommend Documents