PA.Lt. Μm9# Κm9 #! # k DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Lt

̎m9#ΚmŽ9 # ! #

k

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: XXX, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di RT.004 RW. 002 Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, sebagai Pemohon; melawan XXX, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Desa Muara Siban Kecamatan Pulaupinang Kabupaten Lahat, sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Register Perkara Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Lt,

tanggal 16 Maret 2015,

mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 19 Nopember 2011 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Pulau Pinang Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/26/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011; 2. Bahwa setelah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun, setelah menikah Pemohon dan

Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai pisah dan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak; 3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain : a. Termohon selalu membantah apabila dinasehati oleh Pemohon; b. Antara Pemohon dan Termohon tidak terima kalau sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, padahal antara Pemohon dan Termohon sudah berobat, baik secara medis atau tradiional namun usaha tersebut tidak berhasil; 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan

November 2014 yang disebabkan karena Pemohon

menasehati Termohon agar jangan terlalu percaya dengan kata-kata orang lain tetapi Termohon tidak terima dan Termohon langsung pamitan kepada Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon; 6. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang hingga sampai sekarang ini telah berlangsung lebih kurang 5 bulan serta sudah tidak saling peduli lagi; 7. Bahwa selama ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun uaha tersebut tidak berhasil; 8. Bahwa dari uraian tersebut diata, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon; 9. Bahwa Pemohon sanggup membayat semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No174Pdt.G/2015/PA.Lt

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut: Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ; 3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil; Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan; Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Surat : 1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 222/26/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No174Pdt.G/2015/PA.Lt

Saksi : 1. Rehan bin Sulani, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu isteri Pemohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon lalu pindah kerumah orangtua Pemohon;

-

Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

-

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;

-

Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selau merajuk dan juga disebabkan belum ada keturunan;

-

Bahwa

saksi

seringv

melihat

dan

mendengar

secara

langsung

pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon; -

Bahwa, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama masa tersebut tidak saling perdulikan lagi;

-

Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah pernah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Herwan Sutandi bin Syaril, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -

Bahwa saksi adalah saudara sepupi Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu isteri Pemohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon lalu pindah kerumah orangtua Pemohon;

-

Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No174Pdt.G/2015/PA.Lt

-

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Pebruari 2013 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;

-

Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selau merajuk dan juga disebabkan belum ada keturunan;

-

Bahwa

saksi

seringv

melihat

dan

mendengar

secara

langsung

pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon; -

Bahwa, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama masa tersebut tidak saling perdulikan lagi;

-

Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah pernah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon; Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam

persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yang berbunyi: “Jika pada hari yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No174Pdt.G/2015/PA.Lt

telah ditentukan, Termohon yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka permohonan diputus dengan verstek, kecuali jika pengadilan berpendapat bahwa permohonan itu melawan hukum atau tidak beralasan”, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, dengan

cara

menasihati

Pemohon

agar

tetap

bersabar

dan

dapat

mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga keduanya memiliki kompetensi (legal standing) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan. Dengan demikian perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

bulan

Nopember 2014 telah terjadi perselisihan

dan

pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali,

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No174Pdt.G/2015/PA.Lt

sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus?; 2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal?; 3. Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga?; Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada

alasan

perselisihan

yang

terus

menerus

dan

mengakibatkan

ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, guna memperoleh fakta yang terang mengenai kehidupan rumah tangga pihak-pihak berperkara, sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang,

bahwa

saksi-saksi

yang

dihadirkan

oleh

Pemohon

sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima; Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, adapun pokok-pokok keterangan saksi teresbut adalah sebagai berikut 1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baikbaik saja, rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No174Pdt.G/2015/PA.Lt

tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara keduanya; 2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan sekarang; 3. Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon akan dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, wa-rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi : ‫با‬ ‫د دم‬ ‫درء ا‬ yang artinya: “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagai mana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon [vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam], dengan demikian permohonan Pemohon, harus dinyatakan formil telah terbukti; Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “Apabila Hakim Hal. 8 dari 10 hal. Put. No174Pdt.G/2015/PA.Lt

berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon”; Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat ; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihtung sejumlah

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu

rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No174Pdt.G/2015/PA.Lt

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Syahirdin, S. Ag, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Drs. Jamaludin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maulinudin, A. Ma. Sk. SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; Ketua Majelis

SYAHIRDIN, S.Ag,SH Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. MARDANI

Drs. JAMALUDIN,SH

Panitera Pengganti

MAULINUDIN, A. Ma. Sk. SH Perincian biaya perkara : 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.2. Biaya proses

: Rp. 50.000.-

3. Biaya panggilan

: Rp.225.000.-

4. Biaya redaksi

: Rp.

5.000.-

5. Biaya meterai

: Rp.

6.000.-

Jumlah

: Rp.316.000.-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No174Pdt.G/2015/PA.Lt