REPUBLlK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN
INST/TUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NA T/ONALE OF FRANCE TENT ANG KERJASAMA PENDIDIKAN , PELATIHAN, DAN PENGKAJIAN STRATEGIS DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI ) dan /nstitut d es Hautes Etudes de Defens e Nationale (IHEDN), selanjutnya d isebut sebagai " Para Pihak"; MENGAKUI bahwa Republik Indonesia dan Republik Perancis telah menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1950. MENGINGAT hubungan b2ik antara Lemhannas RI dan !HEON Perancis sejak tahun 2013; BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara di bidang pendidikan, pelatihan dan pengkajian strategis pada bidang pertahanan dan keamanan; MENGAKUI pentingnya pengkajian strategis tentang isu-1su regional dan internasional terkini di bidang pertahanan dan keamanan ; M ENYADARI kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama dan saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengkajian strategis pada bidang pertahanan dan keamanan; MENEGASKAN kebutuhan untuk melakukan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara;
TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN SEBAGAI BERIKUT:
PARAGRAF1 TUJUAN
Para Pihak akan berusaha untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan dan pengkajian strategis pada bidang pertahanan dan keamanan, termasuk bila sesuai, melakukan pengembangan hubungan kelembagaan. PARAGRAF 2 BENTUK KERJA SAMA
Para Pihak akan menyelenggarakan keqa sama, dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini, dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: (1) Meningkatkan jejaring dan pertukaran akademik, serta akses timbal
balik ke perpustakaan Para Pihak; (2) Pertukaran staf akademik, pengajar, pengkaji, dan pembicara tamu; (3) Penyelenggaraan kunjungan studi timbal balik, bantuan biaya pengkajian strategis atau beasiswa yang dikelola oleh masing-masing Pihak, sesuai ketersediaan anggaran; (4) Memfasilitasi pelatihan bagi tenaga pengajar dan tenaga pengkaji dari masing-masing Pihak, sesuai ketersediaan anggaran; (5) Pertukaran literatur dan dokumentasi yang dipublikasikan, memungkinkan;
bila
(6) Menyelenggarakan dan mendorong partisipasi pada kegiatan konferensi secara timbal balik, lokakarya, simposium, kursus-kursus pelatihan, dan pameran sesuai kepentingan bersama; (7) Mengidentifikasi bidang kajian yang menjadi ketertarikan bersama dalam rangka pengkajian strategis pada bidang pertahanan dan keamanan; (8) Memfasilitasi publikasi hasil kajian strategis bersama; dan (9) Melaksanakan bentuk kerja sama lainnya yang d1sepakati bersama.
PARAGRAF 3 MEKANISME KERJA SAMA
(1) Sesuai dengan hukum Negara masing-masing, Para Pihak akan menunjuk Biro Penghubung.
a.
Biro Penghubung untuk Lemhanas RI adalah Biro Kerja Sama dari Sekretariat Utama Lemhanas RI.
b. Biro Penghubung untuk IHEDN adalah Le Oepartement des Activites lnternationales. (2) PARA PIHAK akan membentuk Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari perwakilan Para · Pihak. Kelompok dimaksud harus diketuai bersama oleh anggota yang paling senior dari delegasi masingmasing Pihak. (3) Tugas dari Kelompok Kerja Bersama adalah: a.
Merumuskan dan merencanakan program, proyek atau kegiatan untuk dilaksanakan;
b.
Melaksanakan program, proyek atau kegiatan yang disepakati bersama;
c.
Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil dari pelaksanaan program, proyek dan kegiatan kepada pimpinan tertinggi dari masing-masing Pihak.
(4) Kelompok Kerja Bersama wajib untuk melaksanakan pertemuan berkala, yang dapat diselenggarakan di Indonesia atau di Perancis, sebagaimana disepakati bersama. PARAGRAF 4 KERAHASIAAN DAN HAK A TAS KEKAY AAN INTELEKTUAL (1) Para Pihak wajib menjamin bahwa data pendidikan. hasil pengkaj1an
dan informasi terkait lainnya yang d1benkan, diperoleh, dan dikembangkan secara bersama, sebagai hasil pelaksanaan atas MSP ini, tidak akan diberikan atau dipindahtangankan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Pihak lainnya (2) PARA PIHAK wajib melindungi, di dalam wilayahnya, hak atas kekayaan intelektual pihak lainnya sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di negara masing-masing.
(3) Dalam hal program. proyeK atau kegiatan tertentu yang berakibat pada timbulnya hak atas kekayaan intelektual, Para Pihak wajib membuat pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di masing-masing Negara.
PARAGRAFS PEMBIAYAAN
Biaya pelaksanaan kerja sama yang dilakukan berdasarkan MSP ini akan dibiayai berdasarkan pengaturan yang ditentukan bersama dan akan dilakukan sesuai dengan ketersediaan dana.
PARAGRAF 6 PENYELESAIAN SENG KETA
Setiap perbedaan antara Para Pihak yang tercipta karena perbedaan penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan dari setiap ketentuan dari MSP ini akan diselesaikan bersama melalui konsultasi antara Para Pihak melalui jalur diplomatik. PARAGRAF7 PERUBAHAN
Setiap perubahan atau revisi terhadap teks MSP ini akan dibuat dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Perubahan atau revisi tersebut akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan PARAGRAF 9 dan MSP 1ni PARAGRAF8 PENANGGUHAN
Para Pihak memiliki hak, karena pertimbangan keamanan , ketertiban umum atau kesehatan masyarakat, untuk menghentikan sementara. sebagian atau seluruh pelaksanaan MSP, dan penangguhan tersebut akan berlaku efektif enam puluh (60) hari setelah pemberitahuan disampaikan ke Pihak lainnya melalui jalur diplomatik. PARAGRAF 9 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN (1) MSP ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan oleh Para
Pihak. (2) MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun , dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, kecuali bila salah satu Pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, melalui 1alur diplomatik, dari keing inannya
untuk mengakhiri MSP ini. Pengakh1ran tersebut akan berlaku (enam puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan tertulis tersebut. (3) Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari setiap program, proyek dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan MSP ini sampai pada penyelesaian program, proyek dan aktivitas tersebut, kecuali bila ditentukan lain oleh Para Pihak. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberikan kuasa oleh masing-masing Pihak, telah menandatangani MSP ini.
Ditandatangani di Paris, Perancis, pada hari keenam belas bulan Desember, dua ribu lima belas, dalam rangkap tiga , dalam bahasa Indonesia. Perancis dan lnggris, kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris yang akan berlaku.
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
INST/TUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NA TIONALE OF FRANCE
BUDI SUSILO SOEPANDJI Gubernur Lemhannas RI
Direktur IHEDN
( ~~
~.
~G1i
I
REPUBLIK lNDONFSTA
PROTOCOLE D' ACCORD ENTRE L 'INSTITUT NATIONAL DE LA RESILIENCE DE LA REPUBLIQUE D' INUONESIE ET L 'INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE DEFRANCE SUR LA COOPERATION EN MATH~RE D' EDUCATION, DE FORMATION ET DE RECHERCHE STRATEGIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE
L 'lnstitut National de la Resilience de la Republique d 'lndonesie (Lemhannas RI) et l'lnstitut des Hautes Etudes de Defense Nationale (IHEDN) ci-apres denornrnes les "Participants" RECONNAISSANT que la Republique indonesienne et la Republique fran9aise ant etabli des relations diplomatiques officieiles en 1950 ; RAPPELANT les bonnes relations entre le Lemhannas RI et l'IHEDN France depuis 2013: DESIRANT renforcer les relations am1cales entre les deux pays en matiere d'education, de formation et de recherche strategique dans le cadre des etudes sur la defense et la securite ; RECONNAISSANT !'importance de la recherche strateg1que sur les questions de. defense et de securite regionales et in!ernationales dans le contexte actuel :
CONSCIENTS de la necessite de renforcer la cooperation et !'assistance mutuelle en matiere d'education, de formation et de recherche strategique dans le cadre des <:Hudes sur la defense et la securite ; AFFIRMANT la necessite d'etablir une cooperation conformement aux lois
et aux reglementations associees de chaque pays ; CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
PARAGRAPHE1 OBJECTIF Les Participants s'efforceront de promouvoir la cooperationen matiere d'education, de formation et de recherche strategique, y compris l'etablissement de liens institutionnels, le cas echeant.
PARAGRAPHE 2 FORMES DE COOPERATION Les Participants meneront des activites de cooperation, dans le cadre du present Protocole d'accord (PDA), sous les formes suivantes : 1. Promotion des reseaux et echanges universitaires, ainsi que l'acces reciproque aux bibliotheques des Participants; 2. Echange de personnel, d'enseignants, de chercheurs et de conferenciers universitaires ; 3. Organisation de visites d'etudes reciproques, attribution de bourses de recherche strategique gerees par chaque Participant, sous reserve de la disponibilite des fonds necessaires ; 4. Facilitation de la formation des enseignants et chercheurs universitaires dans les etablissements de chaque Participant, sous reserve de la disponibilite des fonds necessaires . 5. Echange de documents publies, le cas echeant
I
a
6. Organisation et encouragement d'une participation rec1proque des conferences, des ateliers, des colloques, des stages de formation et des expositions presentant un intert~t commun; 7
ldentif1cat1on de domaines d'interet communs pour la recherche strateg1que conj ointe dans le cadre des etudes sur la defense et la securite .
8. Facilitation de la publication des recherches strategiques conjointes : et 9. Autres formes de cooperation qui peuvent etre determinees d'un commun accord . PARAGRAPHE 3 MECANISME DE COOPERATION
1. Conformement aux leis de leur pays respectif, les participants designeront le Point de contact. a. Le point de contact pour le Lemhannas RI est le Bureau de la Cooperation du Secretariat du Lemhannas RI. b. Le point de contact pour l'IHEDN est Le Departement des Activites lnternationales. 2. Les participants mettront en place un Groupe de travail conjoint (GTC)compose de representants des participants. II sera copreside par les membres les plus haut places des deux participants. 3. Les taches du GTC seront de : a. Formuler et planifier des programmes, des projets et des activites a mettre en ceuvre ; b.
Mettre en reuvre des programmes, des projets et des activites
convenus d'un commun accord ; c.
Suivre et evaluer les resultats de la mise en ceuvre des programmes, des projets et des activites, et en rendre compte aux plus hautes instances respectives des participants.
4. Le GTC organisera des reunions regulieres, qui se derouleront en lndonesie ou en France, selon ce que les participants determineront d' un commun accord. PARAGRAPHE 4 CONFIDENTIALITEET DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
1. Les Participants s'assureront que les donnees educat:ves, qui resultent des donnees derechercheet des autres informations mutuellement fournies, obtenues et creees suite a la m1se en ceuvre du present PDA. ne seront pas transferees ou fourrnes a des Participants tiers sans le consentement ecnt prealable des autres participants.
2. Les Participants protegeront. sur leur territoire, les droits de propriete intellectuelle des autres Participants conformement aux lois nationales applicables dans leur pays respectif.
3. Si un programme, un projet ou une activite specifique est susceptible de creer de la propriete intellectuelle, les Participants etabliront un accord separe conformement leurs lois et reglementations respectives.
a
PARAGRAPHE 5 FINANCEMENT Le coot des activites de cooperation en vertu du present PDA sera finance aux conditions determinees d'un commun accord, sous reserve de la disponibilite des fonds necessaires.
PARAGRAPHE 6 REGLEMENT DES LITIGES Tout differend entre les Participants decoulant de !'interpretation, de la mise en ceuvre ou de !'application de l'une quelconque des dispositions du present PDA sera regle conjointement par consultation mutuelle entre les Participants par la voie diplomatique.
PARAGRAPHE 7 MODIFICATIONS Toute modification ou revision du texte du present PDA sera effectuee par consentement mutuel ecrit des Participants. Cette modification ou revision prendra effet conformement !'Article 9 du present PDA.
a
PARAGRAPHE8 SUSPENSION Les Participants se reservent le droit. pour des raisons de secunte d'ordre public ou de sante publique, de suspendre temporairement, en totalite ou en partie, la mise en ceuvre du present PDA, laquelle suspension prendra effet soixante (60) jours apres la notification de la suspension aux autres Participants, par la voie diplomatique.
PARAGRAPHE 9 DUREE ET RESILIATION 1. Le present PDA entrera en v1gueur Participants.
a la date de sa signature par les
2. Le present PDA restera en vigueur pendant une periode de cinq (5) ans et sera automatiquement reconduit pour des periodes similaires, sauf si un Participant notifie par ecrit l'autre Participant, par la voie diplomatique, son intention de resilier le present PDA. La resiliation prendra effet soixante (60) jours apres la date de
a
ladite notification ecrite. 3. La resiliation du present PDA n'affectera pas la validite et la duree des programmes, projets et activites menes en vertu du present PDA jusqu'a l'achevement de ces programmes, projets et activites, sauf convention contraire entre les Participants.
EN FOi DE QUOI, les soussignes, dument autorises par leur Participant respectif, ont signe le present PDA. SIGNE a Paris, France, le seizieme jour de decembre deux mille quinze la fois en indonesien (Bahasa Indonesia), en en trois exemplaires, fran9ais et en anglais, les trois textes faisant egalement foi . En cas de divergences d'interpretation, le texte anglais l'emportera.
a
Pour
Pour
L' INSTITUT NATIONAL DE LA RESILIENCE DE LA REPUBLIQUE D'INDONESIE,
L'INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATl ON ALE DE FRANCE
BUOi SUSILO SOEPANDJI GOVERNOR
GCA Bernard de COURREGES d'USTOU Directeur de l' IHEDN
REPUBUK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL RESILIENCE INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF jNDONESIA AND INSTITUT DES HALITES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE OF FRANCE ON COOPERATION IN EDlJCATION, TRAINING, AND STRATEGIC RESEARCH lN AREAS OF DEFENSE AND SE CURITY
The Nation2I Hesilience Institute of The Republic of Indo nesia (Lemhannas RI) and lnstitut des Hautes Etudes de Defense Nationale (IHEDN) hereafter referred to as " the Participants" RECOGNIZING that the Republic of Indonesia and the Republic of the France have established fcrmal diplomatic relations in 1950; RECALLING the good relationship between Lemhannas RI and lrlEDN France since 2013; DESIRING to strengthen friendly relations between the two countries in the field of education , training and strategic research in defense and security studies: RECOGNIZING the importance of strategic researcn international and regional defense and security issues;
on
currcni
COGNIZANT of the need to enhance cooperation and mutual asbistance in the provision of education, trainirig and strategic research in the fiela of defense and security studies; AFFIRMING the need to carry out cooperation in accordance with the laws and related regulations of each country;
HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING: PARAGRAPH 1 OBJECTIVE
The Participants will strive to promote cooperation in education, training and strategic research , including the development of institutional linkages, where appropriate. PARAGRAPH 2 FORMS OF COOPERATION
The Participants will undertake cooperation activities, within the framework of this Memorandum of Understanding (MoU) in the following forms: 1. Promotion of academic networking and exchanges, as well as reciprocal access to the libraries of the Participants; 2. Exchange of academic staff, teachers, researchers , and guest speakers; 3. Provision of reciprocal study visits, strategic research grants or scholarships administered by each Participants, subject to the availability of funds; 4. Facilitation of the training of academic teachers and researchers in each Participants institutions, subject to the availability of funds; 5. Exchange of appropriate;
published
literature
and
documentation,
where
6. Organization and encouragement of reciprocal participation in conferences, workshops, symposia, training courses, and exhibits of mutual interest; 7. Identification of mutual areas of interest for joint strategic research in the field of defense and security studies: 8. Fac1l1tat1on of publications of joint strategic researches, and, 9. Other forms of cooperation as may be mutually determined.
PARAGRAPH 3 COOPERATION MECHANISM
1. In accordance with the laws of their respective countries, the Participants will designate Focal Point. a. The focal point for Lemhannas RI is the Cooperation Bureau of the Secretariat of Lemhannas RI. b. The focal point for IHEDN Activites lnternationales.
is
Le
Oepartement des
2. The Participants will establish a Joint Working Group (JWG) consisting of representatives of the Participants. It shall be cochaired by the most senior member from both Participants. 3. The tasks of the JWG will be: a.
Formulate and plan programs, projects and activities to be implemented;
b. Implement programs, projects and activities mutually agreed upon; c.
Monitor, evaluate and report the result of the implementation of the programs, projects and activities to the respective highest authority of the Participants.
4. The JWG shall conduct regular meetings, which will take place in Indonesia or in the French, as may be mutually determined. PARAGRAPH 4 CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The Participants shall ensure that the educational data, result of the research and other information mutually provided. obtained, and developed, as a result of the implementation of this MOU. will not be transferred or supplied to a Third Participants without the prior written consent of the other Participants. 2. The Participants shall protect, within its territory, intellectual property rights of the other Participants in accordance with the domestic law in force in their respective countries 3. In case a specific program, proiect or activity may result in intellectual property, the Participants shall determine a separate arrangement in accordance with their respective laws and regulations.
PARAGRAPH 5 FUNDING The cost of cooperative activities under this MOU will be funded on terms to be mutually determined and will be subject to the availability of funds. PARAGRAPH 6 SETTLEMENT OF DISPUTES Any difference between the Participants arising out of the interpretation or implementation or application of any of the provisions of this MOU will be jointly settled through mutual consu ltation between the Participants through diplomatic channels.PARAGRAPH 7 AMENDMENTS Any amendment or revision to the text of this MOU will be made by mutual written consent of the Participants. Such an amendment or revision will come into effect in accordance with Article 9 of this MOU . PARAGRAPH 8 SUSPENSION The Participants reserve the right, for reasons of security, public order, or public health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this MOU which will be effective sixty (60) days after notification has been given to the other Participants, through diplomatic channels. PARAGRAPH 9 DURATION AND TERMINATION 1. This MOU will come into effect on the date of signing by the Participants 2. This MOU will remain in effect for a period five (5) years. and will be automatically renewed for similar periods, unless a Participant notifies the other, in writing through diplomatic channe!s, of its intention to terminate this MOU. The termination will take effect sixty (60) days after the date of said written notice. 3. The termination of this MOU will not affect the validity and duration of any programs, projects and activities made under this MOU until the completion of such programs. projects and activities. unless otherwise agreed by the Participants.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Participants, have signed tl1is MOU. SIGNED in Paris, France, on the sixteenth of December, two thousand and fifteen in duplicate , in Bahasa Indonesia, in French and in English, the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
THE NATIONAL RESILIENCE INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE OF FRANCE
BUOi SUSILO SOEPANDJI GOVERNOR
LG Bernard de CoURREGES d'Usrou Directeur de l'IHEDN
