ASPEK KEADILAN PADA PASAL 50 a DAN 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Oleh: Syarif Nurhidayat Staf Ahli Hukum DPRD Provinsi Jawa Tengah Jl. Tegalsari 1, No. 110B, Candisari, Candi, Semarang Abstrak Keadilan dalam konteks persaingan usaha tidak dapat lepas dari ketiga konsep keadilan, yaitu pertama, keadilan distributif, kedua, keadilan retributif dan ketiga, keadilan sebagai pengganti. Pengecualian yang tercantum dalam Pasal 50 a dan 51 UU Anti Monopoli adalah dengan adanya pemberian fasilitas monopoli lebih kepada BUMN yang merupakan perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan amanat rakyat. Jika ditinjau dari segi keadilan bagi para pelaku usaha, pada umumnya telah memenuhi aspek keadilan. dengan catatan bahwa kinerja BUMN harus maksimal dan profesional, mengingat faslitas lebih dan jaminan dari pemerintah yang sangat besar. Abstract Competition law cannot be separated from three concepts of justice: distributive justice, retributive, and transactional justice. Exceptional within Section 50a and 51 of Antimonopoly Act facilitate state holding companies (BUMN) to act as a monopolist which BUMN is the reflection of state to perform the will of society. This is already fulfills the aspect of justice. With one condition that BUMN should maximized its activity and professionalism, considering the facilitation of monopoly is very large. Kata kunci: aspek keaadilan, larangan praktik monopoli, BUMN
KELUHAN PELAYANAN RUMAH SAKIT MELALUI MEDIA CETAK ATAU ELEKTRONIK SEBAGAI HAK PASIEN
Oleh: Hwian Christianto Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya Abstrak Pengesahan UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memenuhi harapan pada rumah sakit termasuk hak-hak pasien tentang pelayanan rumah sakit. Secara khusus Pasal 32 huruf r memberikan perlindungan bagi pasien yang menyampaikan keluhan melalui media surat kabar baik cetak maupun elektronik. Pada satu sisi, hal ini memberikan perlindungan bagi pasien, namun pada sisi lain dapat berdampak pada nama baik rumah sakit yang bersangkutan. Pasal ini sangat membingungkan, karena apabila melihat ketentuan Pasal 60 (f) UU No.40 Tahun 2009 juncto Pasal 29 UU No.36 Tahun 2009, yang penyelesaian sengketanya dilakukan dengan jalan mediasi. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum baru yang sangat menarik tentang peranan mediasi dalam menyelesaikan konflik antara pasien dengan rumah sakit. Abstract The declaration of Act Number 44 Year 2009 concerning to Hospital fulfils the expectation of health-service regulation, including the patient’s right to the hospital service. Section 32 huruf r Act Number 44 Year 2009, particularly gives a protection to the patient for complaining into mass media and the electronic. The existence of this complaining right is to protect the patient’s right, but on the other hand, it could threat to the hospital and its goodwill. Section 32 huruf r Act Number 44 Year 2009 is doubted, because in Section 60 huruf f Act Number 44 Year 2009 juncto Section 29 Act Number 36 Year 2009, for each health – service conflict, must be held a mediation. This rose law issue related to the role of mediation in solving conflict between hospital and patient. Kata kunci: hak keluh, hak pasien, mediasi
ASPEK YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DENGAN MODEL OUTSOURCING
Oleh:Dedy Felandry Dosen luar biasa Fak. Hukum Universitas Lancang Kuning. Alamat: Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai Pekanbaru Abstrak Perjanjian lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu satu pihak yang mengikatkan diri dengan pihak lain. Perjanjian dibuat atas dasar kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian. Saat ini ada kecenderungan perjanjian kerja dibuat dalam bentuk outsourcing. Perjanjian kerja dalam bentuk outsourcing secara umum adalah beberapa pekerjaan kemudian diserahkan ke perusahaan lain yang telah berbadan hukum, di mana perusahaan yang satu tidak berhubungan secara langsung dengan pekerja tetapi hanya kepada perusahaan penyalur atau pengerah tenaga kerja.
Abstract An agreement is exist when it is agreed by one party imbedded with another party to make a deal. This contract is made based on freedom of contract, where the parties themselves determining the agreement. In recent days, labour contract is made in form of outsourcing. Generally, outsourcing is one corporation gives several jobs to another corporation where this firm has no related to employee directly, but only to the corporation go betweens. Kata kunci: perjanjian kerja, outsourcing
POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Oleh: Heri Sunandar Dosen S1 dan S2 Ekonomi Islam dan Hukum Islam, pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Suska Riau. Abstrak Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Namun dalam perkembangannya, masih terdapat berbagai kendala baik dari segi teknik maupun aspek legalitas dalam rangka peningkatan percepatan pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Payung hukum yang mengatur secara khusus semua lembaga keuangan bank dan bukan bank syariah sudah sangat dibutuhkan dalam rangka membuka peluang seluas-luasnya pengembangan ekonomi dalam semua sektor dan lapisan masyarakat.
Abstract In major, the function of shariah banking is not quite different with conventional banking, which is as an institution who take money from society and channelized it back to society in form of credit of financing facility. Unfortunately, in its development there are some obstacles such as technical and legality aspects. The umbrella rule which regulate the shariah banking is needed because it has important role, so that will give wide opportunity for economic development in every stage and every level of society. Kata kunci: politik hukum, perbankan syariah, regulasi
HAK ISTIMEWA LAGU KEBANGSAAN DAN PENCIPTA LAGU KEBANGSAAN
Oleh: Muhammad Manaf Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Abstrak
Konstitusi merupakan piagam negara dan naskah yang memuat bangunan negara. Seharusnya Lambang negara dicantumkan di dalam konstitusi, karena lambang merupakan salah satu dari bangunan negara. Konstitusi Indonesia tidak menyebutkan secara jelas bahwa Lagu Kebangsaan ciptaan W.R. Supratman adalah Lagu Indonesia Raya. Secara de jure, Lagu Indonesia Raya ciptaan W. R. Supratman belum pasti statusnya sebagai lagu kebangsaan. Oleh karena itu, Konstitusi Indonesia harus menyebutkan secara tegas bahwa Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya ciptaan W. R. Supratman. Pada bagian lain, W. R. Supratman dan ahli warisnya belum juga memperoleh kesejahteraan ekonomi dari negara atas karyanya yang dijadikan sebagai lagu kebangsaan. Demi keseimbangan antara hak individu dengan negara berdasarkan Undang-undang Hak Cipta maka negara harus memberikan kesejahteraan ekonomi kepada W. R. Supratman dan ahli warisnya dalam rangka memenuhi hak ekonomi pencipta sebagai ganti atas beralihnya hak lagu Indonesia Raya ke tangan negara Republik Indonesia.
Abstract Constitution is an charter and document which contained of country. The symbol of country shall embedded within the Constitution because it’s one of the basis of the country. In our Constitution, it never mentioned that Indonesia Raya of W.R. Supratman is the national anthem. De jure, Indonesia Raya of W.R. Supratman has no clear status in the Constitution. Besides, W.R. Supratman and his inheritors never accept what became their rights along this song. For the balancing between individual right and the right of country based on Act of Copy Right, the country should fulfill the economic right of W.R. Supratman and his inheritors as the compensation of song he made and he gave to this country. Kata kunci: lagu kebangsaan, pencipta lagu, negara
GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF AKTIVIS MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Oleh: Tobirin Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Alamat: Jurusan Ilmu Administrasi Negara - FISIP Universitas Jenderal Soedirman – Jl. Prof. Dr. H. Bunyamin No. 993 Purwokerto 53122 email:
[email protected]. Abstrak Perpspektif para mahasiswa yang merupakan aktivis di FISIP UNSOED dalam memandang good governance sangat menarik untuk diteliti. Pertama, karena mahasiswa merupakan salah satu dari kelompok penekan atau oposisi; kedua, mahasiswa merupakan intelektual muda yang selalu memposisikan diri sebagai ujung tombak yang mengedapkankan hati nurani dan akal sehat. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan masalah yang penting untuk diketahui jawabannya. Bagaimanakah cara pandang mahasiswa aktivis dalam melihat good governance? Tindakan apa yang akan dilakukan aoleh para mahasiswa jika menerima atau menolak good governance? Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa para mahasiswa memiliki perspektif yang berbeda berkenaan dengan good governance. Terdapat tiga kelompok yang memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan good governance, dan terdapat juga tiga kelompok yang memiliki ekspresi yang berbeda yang menolak dan menerima good governance. Abstract Perspectives of student-activists of FISIP UNSOED in looking at good governance interesting to be studied because: first, student is one of the strength of pressure groups that exist be opposition; second, student is young intellectual who always take position in the front with heart and rationalities-with erudite methods. So that, there are two research problems and interesting to know: how does the perspective studentactivist of FISIP UNSOED in looking at good governance? And what will the students do if they accepted or refused idea of good governance? The results of this research are the activists of students have different perspectives concerning good governance. There are three big groups that have different way to explain good governance, and there are also three groups that have different expression to agree or disagree with good governance. Kata kunci: good governance, cara pandang mahasiswa, pemerintah
GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh: Indah Purbasari Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Alamat Kantor: Jalan Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan Madura 16912, Jawa Timur, Email:
[email protected] Abstrak Saat ini, kesetaraan gender menjadi wacana populer di bidang sosial, hukum dan sudut pandang agama. Problem inti dari diskusi gender berasal dari penafsiran ekstensif mengenai definisi seks dan gender. Perbedaan antara pria dan wanita seharusnya biologis. Kenyataannya, terdapat suatu paradigma peran yang berbeda dalam masyarakat. Kondisi ini menciptakan bias gender. Faktor bias gender berkembang dari ideologi masyarakat, sistem hukum, budaya dan agama. Aturan kepemimpinan, warisan dan perkawinan dalam hukum Islam adalah contoh bias gender yang berbasis pada agama. Fakta menunjukkan, kedatangan Islam membawa perubahan dalam masyarakat. Islam memberikan hak hidup bagi bayi perempuan dan persamaan sebelum hukum bahwa Allah melihat makhluk-Nya, pria dan wanita, berdasarkan perilaku mereka dan kebaikan (bukan pada seks atau konstruksi gender).
Abstract Nowadays, gender equity becomes a popular discourse in the field of social, legal and religion point of view. The core problem of gender discussion derives from the extensive interpretation on the definition of sex and gender. The difference between men and women should be biological. In fact, it forms a paradigm of the distinct role in society. This condition creates a gender bias. The factor of gender bias develops from the ideology of society, legal system, culture and religion. The rule of leadership, inheritance and marriage in Islamic law is the example of gender bias on religion based. As a matter of fact, the coming of Islam brings a changing in society. It gives a right of life for baby girl and the equity before the law that Allah sees His creatures, men and women, based on their behavior, benefit and goodness (not on sex or gender construction). Kata kunci: gender, ketidakadilan, hukum islam
PENEGAKKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI INDONESIA
Oleh: Dwiyanto Indiahono Alamat: Jurusan Ilmu Administrasi Negara – FISIP Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. H. Bunyamin 993 Purwokerto 53122. email:
[email protected] Abstrak Korupsi memiliki begitu banyak dimensi yang perlu untuk dipahami. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa hal. Pertama, bahwa korupsi sangat bertentangan dengan konsep tata kelola yang baik. Kedua, sangat tidak beralasan jika korupsi hanya disebabkan karena pendapatan yang rendah. Ketiga, aspek struktur hirarki yang dapat menjadi awal kemunculan korupsi. Memahamio korupsi dengan cara yang komprehensif diharapkan dari arti artikel ini. Pemahaman yang baik akan menjadikan para pemangku kepentingan sejalan dengan institusi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya adalah suatu keniscayaan.
Abstract Corruption has many dimensions, so many dimensions also needed to understand it. This paper aimed to explain a few things: first, corruption is contradicted to good governance; second, it is not reasonable to think that corruption is only caused by low income; and third, aspects of organizational structure hierarchy which can be a the trigger of corruption. Understanding of corruption in a comprehensive way is expected to be created after this discussion. A good understanding of corruption will allow the stakeholders to be in line of anti-corruption fighters, and believe that corruption can be eradicated easily. Kata kunci: korupsi, good governance, hirarki struktur organisasi
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MELALUI BAHASA HUKUM Oleh: Trisno Raharjo Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Barat (Ring Road), Yogyakarta
[email protected] Abstrak Bahasa tidak saja sebagai alat bagi manusia dalam berkomunikasi, namun juga sebagai alat agar hukum dilaksanakan dengan baik di dalam masyarakat. Penggunaan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia akan memudahkan masyarakat pengguna Bahasa Indonesia guna memahami makna yang terkandung dalam penulisan rumusan peraturan perundang-undangan. Kejelasan bahasa hukum yang mudah dimengerti oleh setiap individu akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kehidupan dalam masyarakat. Akan tetapi, upaya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum harus didasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan-peraturan hukum yang disusun sesuai dengan karakter budaya bangsa Indonesia.
Abstract The function of language is not for communication for human being, but also as a tool to perform the law in society. Well utilizing of language according to Bahasa Indonesia guidance will facilitate society to understand the purpose of the rule made by legislator. The lucidity of legal terminology will bring all the individual and society abiding the law. However, the using of legal terminology should be based on legal theories and regulations which are arranged according to culture and character of Indonesian people. Kata kunci: kesadaran hukum, bahasa hukum, taat hukum
