KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : KEP.57/DJPSDKP/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pengawasan pengusahaan pasir laut agar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya petunjuk teknis pengawasan pengusahaan pasir laut; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008; 5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.33/MEN/2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut; 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor : 01/K-TP4L/VIII/2002 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut; 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 441/MPP/Kep/5/2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut; 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.08/MEN/2007; 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor: KEP.38/MEN/2008 tentang Sekretaris dan Sekretariat Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut. MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
PERTAMA
: Petujuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan oleh Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengusahaan pasir laut.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Februari 2011 Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Syahrin Abdurrahman
Lampiran I
: Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.57/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang a. Pasir laut merupakan salah satu sumberdaya alam non hayati apabila dikelola dengan baik, memiliki prospek dimasa mendatang untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab; b. Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan dan perdagangan pasir laut selama ini cenderung tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan keterpurukan nelayan akibat dampak dari terganggunya ekosistem di wilayah tangkap pesisir; c. Agar penambangan pasir laut dapat dilakukan secara baik dan benar serta menghindari terjadinya penyimpangan merusak lingkungan hidup, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengusahaan pasir laut; d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dalam rangka keseragaman pola pikir dan pola tindak bagi Pengawas dalam pengawasan pengusahaan pasir laut, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut ini adalah sebagai acuan bagi pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan pengusahaan pasir laut. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut agar pelaksanaan pengawasan pengusahaan pasir laut dapat terlaksana secara tertib dan bertanggung jawab.
1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut ini meliputi : a. Pemeriksaan dokumen; b. Pemeriksaan sarana dan prasarana. 1.4. Pengertian a. Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; b. Pengusahaan pasir laut adalah kegiatan ekonomi yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut; c. Kuasa
Pertambangan
adalah
izin
yang
diberikan
kepada
badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan; d. Eksploitasi
adalah
usaha
pertambangan
dengan
maksud
untuk
menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya; e. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut; f. Zonasi wilayah pesisir dan laut adalah arahan pemanfaatan ruang pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut; g. Kapal adalah armada/kapal yang digunakan dalam menunjang kegiatan pengusahaan pasir laut; h. Pengawasan pengusahaan pasir laut meliputi pengawasan kegiatan usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor, pemanfaatan hasil pengusahaan pasir laut dan pencegahan perusakan laut yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i.
Petugas pengawasan pengusahaan pasir laut adalah petugas yang ditunjuk/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan pengusahaan pasir laut.
BAB II LOKASI DAN OBYEK PENGAWASAN 2.1. Lokasi Pengawasan Pengawasan pengusahaan pasir laut dilaksanakan pada : a. Lokasi penambangan Pengawasan dilaksanakan pada wilayah pemanfaatan pesisir untuk pengusahaan pasir laut, baik yang pengusahaannya dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan hukum; b. Proses pengangkutan Pengawasan dilaksanakan pada kapal-kapal yang ditemui pada saat pelaksanaan operasi pengawasan di laut yang diduga melakukan aktivitas pengangkutan pasir laut. 2.2. Obyek Pengawasan Obyek pengawasan pengusahaan pasir laut meliputi : a. Kegiatan penambangan pasir laut; b. Kegiatan pengangkutan pasir laut.
BAB III PETUGAS PENGAWAS 3.1. Pengawas Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor : 01/K-TP4L/VIII/2002 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, pengawasan dapat dilakukan secara fungsional, yakni dilakukan secara mandiri berupa pemantauan secara periodik oleh Pengawas Direktorat Jenderal PSDKP atau oleh masingmasing instansi yang merupakan unsur pengawas, maupun dilakukan secara terpadu melibatkan instansi terkait, dengan ketentuan : a. Pengawasan secara fungsional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh :
1) Pengawas pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 2) Pengawas
pada
Unit
Pelaksana
Teknis
Direktorat
Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 3) Pengawas pada Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. b. Pengawasan pengusahaan pasir laut secara terpadu atau operasi bersama meliputi petugas dari : 1) Wakil dari TP4L yang ditugaskan; 2) TNI Angkatan Laut; 3) Polisi Perairan, POLRI; 4) KPLP, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; 5) Ditjen Bea Cukai; 6) Ditjen Imigrasi; 7) Ditjen Perdagangan Luar Negeri; 8) PPNS Lingkungan Hidup; 9) PPNS Perikanan; 10) Unsur Pemerintah Daerah Provinsi; 11) Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota. c.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pengawasan pengusahaan pasar laut, pengawasannya dapat dilakukan oleh Ditjen PSDKP-KKP.
3.2. Tugas dan Wewenang Pengawas a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; b. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengusahaan pasir laut; c.
Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengusahaan pasir laut;
d. Mengambil contoh pasir laut atau bahan yang diperlukan untuk pengujian laboratorium atau keperluan lain yang relevan; e. Memasuki tempat-tempat yang akan dilakukan pemeriksaan; f.
Memeriksa kapal beserta muatannya;
g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan pengusahaan pasir laut kepada Direktur Jenderal PSDKP C.q Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan.
3.3. Identitas Pengawas a. Pengawas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. Pengawas dilengkapi dengan surat keterangan identitas, tugas, asuransi, dan keterangan sehat dari dokter yang berwenang; c.
Pengawas wajib dilengkapi dengan uniform meliputi pakaian seragam lengkap, briefet dan kelengkapan lainnya, sesuai ketentuan asal instansinya;
d. Pengawas dilengkapi dengan peralatan GPS, alat pelampung, kamera digital, dan alat lainnya yang diperlukan.
BAB IV TATA CARA PENGAWASAN 4.1. Rencana Kerja Pengawasan a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu : 1) Surat Penugasan; 2) Tanda Pengenal; 3) Dokumen Perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas); 4) Formulir
Berita
Acara
yang
diperlukan
dalam
pelaksanaan
Pengawasan. b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait Sebelum melakukan pengawasan ke lokasi kegiatan, salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pengawas adalah mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan yang akan diawasi. Dokumen-dokumen ini antara lain adalah : 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan; 2) Izin-izin yang terkait; 3) Peraturan/Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan; 4) Peta situasi versi penanggung jawab kegiatan; 5) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan.
c.
Menyiapkan Perlengkapan antara lain : 1) Alat pencatat (buku catatan/note book); 2) Kamera atau handycam; 3) Perlengkapan keselamatan kerja seperti baju pelampung; 4) Alat sampling yang diperlukan; 5) Sarana transportasi; 6) Format laporan pengawasan; 7) Alat perekam suara; 8) Perlengkapan lain yang dianggap perlu.
4.2. Pelaksanaan Pengawasan Pada saat tiba dilokasi pengawasan, Pengawas menunjukkan Surat Perintah Tugas dengan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut : a. Menjelaskan
secara
rinci
kewenangan
yuridis
yang
melandasi
pelaksanaan pengawasan; b. Menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan berdasarkan urutannya, sehingga
penanggung
jawab
usaha
dan
atau
kegiatan
dapat
mengefektifkan waktunya untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan; c.
Menyampaikan
daftar
permasalahan
yang
akan
diperiksa
dan
menjelaskannya sehingga penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mempunyai waktu yang cukup untuk
mengumpulkan data dan
menyediakan waktunya; d. Pengawasan pengusahaan pasir laut (Form FM/SDK-12) 1)
Pemeriksaan Surat Ijin Kegiatan;
2)
Pemeriksaan Surat Izin Amdal;
3)
Pemeriksaan peralatan penambangan di darat;
4)
Pemeriksaan peralatan penambangan di laut;
5)
Pemeriksaan fisik kapal pengangkut;
6)
Pemeriksaan fisik kapal keruk;
7)
Pemeriksaan Asli Surat iJin Berlayar (SIB);
8)
Pemeriksaan Asli Paspor/Seaman Book;
9)
Pemeriksaan Asli Jurnal Mesin;
10) Pemeriksaan Asli Jurnal Kapal; 11) Pemeriksaan Asli Jurnal Kargo/Muatan Kapal;
12) Pemeriksaan Asli Manifest Kapal dan kesesuaian dengan muatan yang sebenarnya; 13) Pemeriksaan tenaga kerja 14) Pemeriksaan kapasitas produksi 15) Pemeriksaan
dampak/kondisi
lingkungan
sekitar
lokasi
penambangan. e. Pengumpulan
Bahan
dan
Keterangan
(Pulbaket)
Pengawasan
Pengusahaan Pasir Laut (Form FM/SDK-13) Pelaksanaan kegiatan Pulbaket oleh Pengawas dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan suatu peristiwa/kegiatan/kejadian guna menentukan apakah melanggar undang-undang atau tidak. Dalam pelaksanaan pulbaket, Pengawas sebaiknya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 1) Tahap Persiapan Tahap persiapan ini dilakukan dengan cara menentukan indikasi masalah pengusahaan pasir laut, analisa terhadap bahan-bahan keterangan yang diperlukan, dan penentuan sumber-sumber bahan keterangan. 2) Tahap Pelaksanaan a) Teknik Pulbaket Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pelaksanakan tugas pulbaket antara lain : i.
Pengamatan dengan panca indera secara teliti terhadap orang,
benda,
tempat,
kejadian/situasi
dengan
tujuan
memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran; ii.
Wawancara Wawancara
adalah
usaha/kegiatan
untuk
memperoleh
keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Wawancara dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka; iii. Undercover (Penyamaran) Undercover dilakukan untuk keperluan pulbaket yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran untuk dapat menyusup ke dalam
sasaran
guna
memperoleh
diperlukan. Untuk
bahan
keterangan
yang
mencegah terungkapnya penyamaran
(undercover), maka identitas petugas harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran, sedangkan semua identitas diri yang tidak mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dihilangkan (disingkirkan) antara lain : KTP, SIM, Kartu Nama, dll. b) Pelaksanaan Pulbaket i.
Melakukan pendekatan pada sasaran yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain yang dapat membantu;
ii.
Apabila petugas sudah berada pada lokasi sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara : Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada di sasaran lebih aktif bicara; Berusaha mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran; Usahakan agar percakapan berlangsung terus menerus; Perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat/sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah akan berlangsung diingat tanpa mencatat; Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh keterangan lain.
BAB V PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT 5.1. Pelaporan Setelah melakukan pengawasan, Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas. Laporan pengawasan pasir laut memuat informasi/data sesuai form isian yang telah disediakan, dan apabila terdapat informasi tambahan dapat dibuat lembar tambahan tersendiri. Informasi yang disajikan dalam laporan pengawasan harus memperhatikan beberapa hal berikut : a. Disajikan secara jelas dan sistematis; b. Harus akurat, aktual, faktual dan didasarkan pada hasil pengawasan serta merupakan hasil yang dapat diverifikasi oleh pihak yang ahli; c. Harus didukung dengan data dan atau bukti akurat dan faktual; d. Dokumen pendukung seperti foto, berita acara, dokumen sampling dan sebagainya yang menyertai laporan pengawasan pasir laut harus disebutkan dengan jelas. 5.2. Verifikasi Hasil Pengawasan Hasil-hasil Pengawasan yang berupa data, informasi, dan fakta-fakta di lapangan diverifikasi oleh Tim untuk mengetahui adakah terdapat dugaan awal adanya pelanggaran di bidang pengusahaan pasir laut atau tidak. 5.3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dalam hal diduga kuat terjadi pelanggaran dilakukan koordinasi dengan: a. Kementerian Perdagangan dalam hal Dokumen Eksportir Pasir Laut; b. Kementerian Perhubungan/Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam hal Dokumen perijinan Kapal; c. Kementerian Energi
dan
Sumberdaya
Mineral/Pemerintah
Daerah
Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam hal Kuasa Pertambangan; d. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal dokumen Kemudahan Khusus Keimigrasian;
BAB VI PENUTUP Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai perkembangan dan kebutuhan.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
Syahrin Abdurahman
Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Nomor: KEP.57/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
FORMAT ISIAN PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT Form Isian Nomor
Form
1
Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (FM/SDK – 12)
2
Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) Pengusahaan Pasir Laut (FM/SDK – 13)
Pengawasan
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
Syahrin Abdurahman
FM/SDK-12 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Pelaksana Pengawasan : FORM PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pasir Laut 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor :01/K-TP4L/VIII/2002 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Sub Pokja TP4L Bidang Pengawasan dan Pengamanan Paengusahaan Pasir Laut No. 01/SP2-TP4L/Juklak/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan Pengusahaan Pasit Laut 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Sub Pokja TP4L Bidang Pengawasan dan Pengamanan Paengusahaan Pasir Laut No. 031/SP-2/SE/X/2002 7. Surat Perintah Tugas Nomor ........................................................... Tanggal.................... Pengawasan di lakukan pada : 1. Lokasi Pengawasan
:
2. Titik Koordinat 3. Nama Perusahaan/Perorangan
:
4. Alamat Perusahaan/Perorangan
:
5. Penanggung Jawab
:
6. Jenis Usaha
:
7. Objek Pengawasan
:
8. Dokumen Perijinan : a. Izin Kegiatan
c. Dokumen Lainnya
-
Pasir Laut
Pasir Timah
…………………………………..
Pasir Besi
Pasir Kuarsa
…………………………………..
Nomor Diterbitkan Oleh Tanggal Penerbitan Masa Berlaku Area pengusahaan 1 2 3 4 5
: : : : :
Sesuai
Tidak Sesuai
9. Sarana yang digunakan : a. Peralatan di Darat
1
……………………………………………………………………………………………………………
2
……………………………………………………………………………………………………………
3
……………………………………………………………………………………………………………
4
……………………………………………………………………………………………………………
5
……………………………………………………………………………………………………………
6
……………………………………………………………………………………………………………
7
……………………………………………………………………………………………………………
8
……………………………………………………………………………………………………………
9
……………………………………………………………………………………………………………
Halaman 1
b. Peralatan di Laut
10. Dokumen Kapal (Apabila ditemukan di laut)
No
Fisik dan Spesifikasi Teknis
Menurut Izin
1
Nama Kapal
:
2
Ukuran Kapal (P x L x D)
:
3
Gross Tonage Kapal
:
4
Tanda Selar
:
5
Jumlah dan Kapasitas Palkah
:
6
Merk Mesin
:
7
Daya Efektif Mesin
:
No
Dokumen
1
Asli Surat Izin Berlayar (SIB)
2
Asli Paspor/Seaman Book, Dahsuskim, dan IMTA
3
Asli Jurnal Mesin
4
Asli Jurnal Kapal
5
Asli Jurnal Kargo/Muatan Kapal
Ada
Tidak
Kenyataan Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai Catatan
12. Kapasitas Produksi 13. Daerah Pendaratan/Bongkar 14. Dampak penambangan :
Kerusakan terumbu karang
Kerusakan mangrove
Kerusakan padang lamun
Pencemaran perairan
Berkurangnya hasil tangkapan nelayan
Abrasi Pantai
…………………………………………………….. Catatan :
…………………………………….
15. Rekomendasi/Tindakan :
Diterbitkan oleh Tempat Tanggal
: : :
Pengawas
(...................................................) NIP. Tembusan : 1. Direktur Jenderal PSDKP 2. Direktur Pengawasan SDK 3. Kasubdit Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumberdaya Non Hayati 4. Arsip
Halaman 2
FM/SDK-13 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Pelaksana Pengawasan : FORM PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN (PULBAKET) PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pasir Laut 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor :01/K-TP4L/VIII/2002 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Sub Pokja TP4L Bidang Pengawasan dan Pengamanan Paengusahaan Pasir Laut No. 01/SP2-TP4L/Juklak/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan Pengusahaan Pasit Laut 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Sub Pokja TP4L Bidang Pengawasan dan Pengamanan Paengusahaan Pasir Laut No. 031/SP-2/SE/X/2002 7 Surat Perintah Tugas Nomor .................................................................... Tanggal.................... Tahap Persiapan : 1. Indikasi Masalah
2.
Bahan Keterangan yang diperlukan
3.
Sumber Bahan Keterangan
Penambangan Pasir Laut Secara Ilegal
a. Lokasi b. Pelaku c. …………………………………………………
a. Masyarakat b. Aparat c. ……………………………….
Ekspor Pasir Laut Secara Illegal
a. Lokasi b. Pelaku c. …………………………………………………
a. Masyarakat b. Aparat c. ……………………………….
Jual Beli Pasir Laut
a. Lokasi b. Pelaku c. …………………………………………………
a. Masyarakat b. Aparat c. ……………………………….
…………………………….
a. Lokasi b. Pelaku c. …………………………………………………
a. Masyarakat b. Aparat c. ……………………………….
Tahap Pelaksanaan : 4. Teknik Pulbaket
a. Terbuka 1). Wawancara 2). Penelitian 3). …………………………………………… b. Tertutup 1). Penyamaran 2). Pengamatan 3). ……………………………………………
5. Fakta-Fakta Hasil Pulbaket : a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… d. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Kesimpulan/Rekomendasi :
Diterbitkan Tempat Tanggal
: : :
Tembusan : 1. Direktur Jenderal PSDKP 2. Direktur Pengawasan SDK 3. Kasubdit Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumberdaya Non Hayati 4. Arsip
Pengawas
(...................................................) NIP.
