BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2014 selanjutnya disingkat RKPD Kota Padang Tahun 2014 merupakan implimentasi tahun transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2009-2014. Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2014 merupakan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah psl.99 (ayat 1 dan 2), menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2014 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah. kebijakan keuangan daerah dan pendanaannya serta mempertimbangkan Pagu Indikatif (PI) dan Plafon Anggaran (PA) RAPBD Tahun 2014. Selanjutnya, Permendagri No. 23 Tahun 2013 pasal 4 ayat (1) sampai dengan (5) menegaskan kembali tentang materi penyusunan RKPD Tahun 2014. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Revisi RPJMD Kota Padang Tahun 2009–2014, pemerintah daerah menetapkan 6 arah kebijakan pembangunan sebagai landasan pembangunan Kota Padang, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatan kinerja aparatur dan perbaikan citra lembaga pemerintahan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Pemerataan pengembangan kawasan dan penanggulangan bahaya dan bencana Pengembangan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran Pengembangan kerjasama antar lembaga dan antar daerah menuju Padang Kota Metropolitan. 6. Dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Ke-enam landasan tersebut merupakan 6 pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilaksanakan sampai akhir tahun 2014. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan ke-enam pilar tersebut dijabarkan melalui 18 prioritas pembangunan yaitu: 1. Pembinaan seni tradisional bernuansa Islam dan budaya Minangkabau 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan 4. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan.
11
5. Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan, 6. Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan 7. Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum, 8. Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya 9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa 10. Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang 11. Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan 12. Pengembangan model kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah, 13. Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan, 14. Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik, 15. Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik, 16. Peningkatan kesejahteraan rakyat, 17. Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin, 18. Peningkatan Aktivitas dan Ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah RKPD Kota Padang Tahun 2014 memberikan rumusan terhadap kebijakan dan program prioritas yang dilakukan berdasarkan masalah dan isu strategis pembangunan serta mengarah pada fokus kebijakan program dan kegiatan sesuai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2014. Penetapan masalah dan isu strategis serta program prioritas pembangunan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan unsur berikut : 1. Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan daerah dengan sasaran terukur, sehingga langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan 3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama. 4. Realistis dan optimis untuk dilaksanakan. 5. Program kegiatan berkelanjutan. Dalam RKPD tahun 2014 penekanan pembahasan lebih difokuskan kepada pencapaian IPM. Hal ini disebabkan pencapaian pelaksanaan pembangunan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam pencapain yang belum dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap pencapaian target IPM secara terukur. Tahun 2014 merupakan loncatan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan RPJMD 2009-2014. Untuk itu, berbagai permasalahan dan target yang akan dicapai pada akhir tahun 2014 akan ditentukan oleh rencana kegiatan tahun 2014. RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai
12
komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu RKPD juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Padang akan lebih menekankan pada : 1. Peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan berdasarkan capaian MDG’s dan Pembinaan kehidupan beragama serta pembentukan generasi yang berkarakter berbasis kearifan lokal, 2. Penataan Sarana dan Prasarana perkotan berbasis mitigasi bencana serta ramah lingkungan dalam rangka mendukung Padang Metropolitan, 3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan pembinaan kreativitas serta inovasi teknologi tepat guna, 4. Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan. Dengan pertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai dan isu strategis tahun 2014, masalah dan tantangan yang dihadapi. maka dalam kebijakan RKPD Kota Padang Tahun 2014, perlu adanya penekanan dan prioritas pembangunan yang dinyatakan dalam suatu agenda pokok pembangunan 2014 yaitu : “Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Kota Metropolitan yang Religius, Aman dan Sejahtera” Sekaligus merupakan Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2014. Prinsip Penyusunan RKPD Tahun 2014 Sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : a) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan Nasional; b) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah; c) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; d) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; e) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional; f) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, rensponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
13
1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada mayarakat
14
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013. 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14); 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30); 21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01); 22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran DaerahTahun 2009 Nomor 09) sebagaimana telah diubah diubah dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1); 24. Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 1.3. Maksud dan Tujuan RKPD Tahun 2014 Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2014 adalah: 1. Menjadi landasan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Perioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2014.
15
2. Menjadi pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja dan RKA SKPD Tahun 2014. 3. Menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun 2014. 4. Melaksanakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan. 1.4. Hubungan Antar Dokumen RKPD Kota Padang Tahun 2014 merupakan penjabaran RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kepala Daerah dan DPRD dalam menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA-APBD), serta penentuan Prioritas dan Program Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan atas dokumen RKPD dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan masingmasing SKPD. Oleh karena itu dokumen RKPD digunakan pula sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Bagan 1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 Sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tersebut dan PP No. 8 Tahun 2008, RKPD Kota Padang Tahun 2014 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra SKPD. RKPD Kota Padang Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Padang Tahun 2009–2014 dan lanjutan RKPD Kota Padang
16
Tahun 2013, dimana penyusunannya berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kota Padang tanggal 27-28 Maret 2013. RKPD Kota Padang Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan pelaksanakan pembangunan untuk tahun 2014. Penyusunan dokumen ini harus tetap sinkron dengan RKPD Propinsi maupun RKP Nasional. Hal ini dimaksudkan agar roh dan semangat sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD ini diselaraskan dengan dokumendukemen perencanaan lain seperti RPJP Kota Padang Tahun 2004-2020 dan RTRW Kota Padang tahun 2010-2030. Dengan demikian, hubungan RPKD Kota Padang Tahun 2014 dengan dokumen lainnya dapat diuraikan sebagai berikut : a. RKP Nasional. RKP Nasional menjadi acuan penyusunan RKPD Kota Padang dengan menggambarkan relevansi antar kebijakan dan program prioritas Pemerintah Tingkat Pusat yang adaptif, aplikatif dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan. b. RKPD Provinsi Sumatera Barat RKPD Daerah Provinsi juga menjadi acuan RKPD Kota Padang dengan menggambarkan hubungan antar berbagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kota Padang dengan senantiasa mengedepankan aspek sinergi, sinkronisasi, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat dan kemampuan keuangan Kota padang c. RPJMD 2009-2014 RPJMD Kota Padang tahun 2009-2014 adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan suatu upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang massa periode tahap kedua pelaksanaan RPJP Tahun 2004-2020. d. Renstra SKPD Kota Padang Merupakan dokumen perencanaan SKPD yang merupakan progarm kerja 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran dari RPJM Kota Padang yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. e. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera barat yang dijadikan acuan dalam penempatan program kerja kedalam ruang dan kawasan di Kota Padang f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota padang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dijadikan acuan dengan menggambarkan hubungan dan indikasi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2014 dan kebijakan secara menyeluruh kepada ruang dan kawasan yang terbagi dalam beberapa Sub Wilayah Pengembangan (SWP).
17
1.5. Sistematika Dokumen RKPD Berdasarkan uraian dan proses yang telah dilakukan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2014 dituangkan dalam suatu sistimatika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dalam bagian ini diuraikan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Pelaksanaan pembangunan dikemukakan berdasarkan kebutuhan untuk melihat kekuatan, kelemahan dan peluang ke depan. Bab III Rancangan Kerangka Pendanaanan
Ekonomi
Daerah
dan
Kerangka
Dalam bagian ini diuraikan Kerangka Makro Ekonomi Tahun 2012-2013 dan perkiraan 2014 serta kerangka pendanannya. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam bagian ini diuraikan masalah dan tantangan pokok pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dijelaskan beberapa isu pokok dan dilanjutkan dengan prioritas dan sasaran tahun 2014. Bab V
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Alokasi Belanja Daerah Menurut SKPD Dalam bagian ini diuraikan rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Alokasi Pendapatan dan Alokasi Belanja Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD yang diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan prioritas program dan keperluan SKPD.
Bab VI Penutup
18
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1.
Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah administrasi Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, adalah 694,96 Km2 dan sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dilakukan restrukturisasi administrasi Kota yang menyebabkan penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km2 (720,00 km2 diantaranya adalah lautan). Batas - batas wilayah Kota Padang sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Berdasarkan RTRW Nasional Kota Padang memiliki posisi strategis dan mengemban fungsi penting sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sedangkan berdasarkan RTRW Propinsi Sumatera Barat Kota Padang merupakan kota Inti dari Pengembangan Kota Metropolitan, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Pada tahun 1980 wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dilakukan penggabungan kelurahan menjadi 104 Kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Koto Tangah yaitu 232,25 Km2 atau 33,42% sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 7 Km 2 atau 1,01%, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
19
Gambar 2.1 Peta Kota Padang
Sumber: RTRW Kota Padang, 2010-2030
Tabel 2.1 Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan No
Kecamatan
Luas
Persentase
01.
Bungus Teluk Kabung
100.78
14.50
02.
Lubuk Kilangan
85.99
12.37
03.
Lubuk Begalung
30.91
4.45
04.
Padang Selatan
10.03
1.44
05.
Padang Timur
8.15
1.17
06.
Padang Barat
7.00
1.01
07.
Padang Utara
8.08
1.16
08.
Nanggalo
8.07
1.16
09.
Kuranji
57.41
8.26
10.
Pauh
146.29
21.05
11.
Koto Tangah
232.25
33.42
Sumber: Padang Dalam Angka 2011, BPS Kota Padang
20
2.
Letak dan Kondisi Geografis
Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau sumatera memiliki posisi astronomis antara 100º 05’ 05’’ BT – 100º34’09’’ BT dan 00º44’00’’ LS – 01º08’35’’ LS. Kota Padang secara fisik mempunyai ciri berbeda dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatra Barat. Ada 3 (tiga) ciri yang menonjol : a. b. c.
Wilayah Pantai, yaitu seluruh wilayah pinggiran pantai berhadapan dengan Samudra Hindia. Wilayah Dataran Rendah, yaitu wilayah yang sebagian besar sudah berkembang dan bagian wilayah pusat kota Wilayah Dataran tinggi, yaitu wilayah yang berada pada lereng Bukit Barisan yang melingkari Kota Padang. Jumlah pulau yang terdaftar dalam wilayah Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 berjumlah 19 (sembilanbelas) pulau yang tersebar pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 11 (sebelas) pulau, Kecamatan Padang Selatan sebanyak 6 (enam) pulau, kecamatan Koto Tangah berjumlah 2 (dua) pulau. Tabel 2.2 Pulau-pulau kecil di Kota Padang
No 1.
Kecamatan Bungus Teluk Kabung
Nama Pulau 1. Bintangur 2. Sikuai 3. Sirandah 4. Pasumpahan 5. Sibunta 6. Sironjong 7. Sinyaru 8. Setan 9. Pulau Setan Kecil 10. Pulau Kasik 11. Pulau Ular
2.
Padang Selatan
1. Toran 2. Bindalang 3. Pisang 4. Pandan 5. Pulau Pasir Gadang 6. Pulau Setan Ketek
3.
Koto Tangah
1. Sao 2. Pulau Air
Luas (ha) 56,78 48,12 19,18 16,90 13,18 11,04 7,90 7,81 3,33 1,73 1,38 33,67 27,06 26,19 24,32 4,91 3,02 12,46 7,09
Sumber: Padang dalam Angka Tahun 2011
21
3.
Kondisi Topografi Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerangan lahan rata-rata 40%. Kondisi Topografi Kota Padang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:
a. Kemiringan lahan Kawasan dengan kemiringan lahan antara 0 – 2% terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, sebagian Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Koto Tangah. Kawasan dengan kemiringan lahan antara 2 – 15% tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni berada pada bagian tengah Kota Padang. Kawasan dengan kelerengan lahan 15 – 40% tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tangah. Kawasan dengan kelerengan lahan lebih dari 40% tersebar di bagian timur Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan bagian selatan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kawasan ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. b. Ketinggian lahan Kondisi Topografi wilayah kota secara umum memiliki karakteristik perpaduan pantai, daratan dan perbukitan bergelombang yang curam. Ketinggian wilayah dari permukaan laut berada pada 0 meter sampai di atas 1.853 meter dari permukaan laut. Ketinggian lahan menurut kecamatan dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Ketinggian Lahan menurut Kecamatan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kecamatan Bungus Teluk Kabung Lubuk Kilangan Lubuk Begalung Padang Selatan Padang Timur Padang Barat Padang Utara Nanggalo Kuranji Pauh Koto Tangah
Tinggi (meter/dpl) 0 – 850 25 -1.853 8 – 400 0 – 322 4 -10 0–8 0 – 25 3–8 8 -1.000 10 - 1.600 0 - 1.600
Sumber: Padang dalam Angka 2011
22
4. Kondisi Geologi Secara kondisi geologi Wilayah Kota Padang terbentuk oleh endapan permukaan, batuan vulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf yang dibagi menjadi tujuh jenis batuan, yaitu: 1. Aliran yang tak teruraikan (Qtau), tersebar pada daerah yang merupakan daerah Bukit Barisan di wilayah Kota Padang dan sekitar Gunung Padang dan Bukit Air Manis. 2. Alluvium (Qal), tersebar dari Utara ke Selatan di seluruh dataran rendah Kota Padang. 3. Kipas Alluvium (Qt), tersebar di bagian bawah lereng-lereng pegunungan dan perbukitan sekitar Bukit Nago dan Limau Manis. 4. Tufa Kristal (QTt), terlihat pada perbukitan di Bukit Air Manis, di Teluk Nibung dan dan Lubuk Begalung hingga ke perbukitan di Kelurahan Labuhan Tarok. 5. Andesit (Qta) dan Tufa (QTp), terlihat pada singkapan setempat-setempat di Pegambiran, Tarantang dan perbukitan Air Dingin yang bersebelahan dengan batu gamping. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi, potensi pertambangan dan mineral Kota Padang terdiri dari: a. Batu Kapur yang terletak di Bukit karang putih, Bukit Batu Gadang, Ngalau Baba, Karang Cermin, Lereng Barat Bukittinggi Karang Bagayuik, Karang Rabana dan Lubuk Kilangan. b. Emas terletak di Bukik Bulek, Batu Busuk c. Granit terletak di Lubuk Kilangan seluas 1375 Ha sebanyak 2.800.000.000 Ton d. Silika terletak di Bukik Ngalau dan Bagian Timur Bukit Karang Putih Kecamatan Lubuk Kilangan seluas 154 Ha diperkirakan 150.000.000 Ton e. Tanah Liat terletak di Sungai Bangek dan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah
5 Kondisi Hidrologi Kondisi hidrologi Kota Padang terdiri dari: Daerah Aliran Sungai (DAS), sungai, danau dan rawa dan debit air. Wilayah Kota Padang terbagi dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu : DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji dan DAS Sungai Pisang. Wilayah Kota Padang dilalui oleh banyak sungai besar dan kecil. Terdapat tidak kurang dari 23 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 155,40 Km (10 sungai besar dan 13 sungai kecil). Umumnya sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang ketingginnya tidak jauh berbeda dengan ketinggian permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir/genangan. 6. Kondisi Klimatologi
23
Suhu udara rata-rata Kota Padang sepanjang tahun 2011 berkisar antara 22,69ºC sampai 31,26ºC dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 70 – 94% dengan curah hujan rata-rata sebesar 3.478 mm, atau 290 mm/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November (895 mm ) dan terendah pada bulan Mei (73 mm). 7. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan Kota Padang dibedakan menjadi dua yaitu : a. Kawasan budidaya, terdiri dari: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan tinggi, kawasan perkantoran pemerintah, kawasan olahraga dan rekreasi, kawasan pertambangan, kawasan industri dan perdagangan, b. Kawasan lindung, terdiri dari: hutan lindung, hutan suaka alam, RTH, kawasan lindung cagar budaya, kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan hutan kota. Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kota Padang No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jenis Penggunaan Tanah Perumahan Tanah Perusahaan Tanah Industri Termasuk PT Semen Padang Tanah Jasa Sawah Beririgasi Teknis / Sawah Non Irigasi Ladang / Tegalan Perkebunan Rakyat Kebun Campuran Kebun Sayuran Peternakan Kolam Ikan Danau Buatan Tanah Kosong Tanah Kota Semak Rawa/ Hutan Mangrove Jalan Arteri dan Jalan Kolektor Hutan Lebat Sungai dan Lain-lain Jumlah
Luas Lahan (Ha) 2010 2011 7,123.23 254.26
6,696.27 261.06
702.25
702.25
715.32 4,934.00 173.94 952.75 2,147.50 13,044.98 1,343.00 26.83 100.80 2.25 27.86 16.00 1,848.07 120.00 135.00 35,448.00 379.45 69,495.50
715.32 4,934.00 124.74 952.45 2,147.50 13,829.40 1,343.00 26.83 100.80 2.25 27.86 16.00 1,533.32 120.00 135.00 35,448.00 379.45 69,495.50
Sumber: Padang dalam Angka 2011
Penggunaan luas lahan di Kota Padang dapat dibedakan atas 2 kelompok utama, yaitu (a) lahan sawah sekitar 7,42 % dan (b) lahan non sawah.sekitar 92,58 %. Diantara 92,58 % tersebut sebagian besar masih merupakan hutan lebat, yaitu sekitar 51,01 %, sedangkan lebih kurang 10,06 % digunakan sebagai areal tanah 24
perumahan dan industri . Selebihnya lahan digunakan untuk sektor perdagangan dan jasa, pemerintahan, dan sebagainya seperti pada tabel berikut ini. Tabel 2.5 Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya Kota Padang Tahun 2012 No. A
Jenis Penggunaan
Km2
Luas %
5.225,00
7,42
1. 2.
LAHAN SAWAH 1. Sawah Irigasi Teknis Sawah Irigasi Non teknis
4.934,00 291,00
7,00 0,42
B.
BUKAN LAHAN SAWAH
64.496,00
92,58
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Perumahan Perusahaan Industri Jasa Ladang Perkebunan Rakyat Kebun Campuran Kebun Sayuran Peternakan Kolam Ikan Danau Buatan Tanah kosong Tanah Kota Semak Rawa Jalan Arteri dan Koleltor Hutan Lebat Sungai
6.288,28 234,75 702,25 715,32 956,00 2.148,30 13.924,02 1.343,00 26,83 100,00 2,25 162,50 16,00 1.568,00 120,00 139,00 33.448,00 379,45
9,05 0,34 1,01 1,03 1,38 3,09 20,04 1,93 0,04 0,15 0,001 0,23 0,02 2,26 0,17 0,19 51,01 0,55
69.496,00
100,00
Jumlah
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, 2010
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah Potensi Perikanan Wilayah Pelabuhan Bungus akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bungus yang pengelolaannya dibawah Kementrian Kelautan dan Perikanan yang akan sebagai pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Minopolitan Bungus. Selain itu, PPS Bungus akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan samudra dalam skala pelayanan regional dan bahkan internasional, dengan jangkauan wilayah tangkapan ikan sampai zona batas perairan internasional.
25
Wilayah Potensi Pertanian Pertanian perkotaan yang terletak pada hampir semua wilayah kecamatan kecuali kecamatan-kecamatan di kawasan pusat kota seoptimal mungkin tetap dipertahankan dan sebagian dikembangkan untuk pengembangan folder pengendali banjir yang dipadukan dengan pengembangan kegiatan rekreasi. Pengembangan kawasan perkebunan ini tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Luas lahan pertanian yang akan dipertahankan kurang lebih 4.600 Ha dan luas kawasan perkebunan yang berpotensi untuk dikembangkan kurang lebih 10.400 Ha yang juga akan difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sabuk Hijau. Wilayah Potensi Pariwisata Potensi wisata yang ada di Kota Padang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata sejarah dan wisata konvensi. Rincian kawasan tersebut adalah sebagai berikut: a. Pengembangan kawasan pariwisata alam meliputi : - Kawasan Pasir Jambak di Kecamatan Koto Tangah - Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tangah - Kawasan Gunung Padang dan Aie Manih di Kecamatan Padang Selatan - Kawasan Sungai Pisang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung - Kawasan sepanjang pantai padang - Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta, Lubuk Paraku, dan - Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kota Padang b. Pengembangan kawasan wisata sejarah, meliputi: - Kawasan cagar budaya kota lama Pondok dan Muaro Kecamatan Padang Selatan - Kawasan wisata sejarah di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat - Kawasan cagar budaya nagari adat tradisional di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung c. Pengembangan wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. Wilayah Potensi Industri Kawasan industri dan pergudangan dikembangkan untuk : a. Menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan industri manufaktur dan perakitan beserta fasilitas pelengkapnya yang membutuhkan lahan luas ditata secara horizontal
26
b. Menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan industri dan manufaktur dalam upaya meingkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. c. Menyediakan ruang untuk industri-industri kecil yang mengakomodasi kegiatan industry skala kecil ditata dalam perpetakan kecil d. Menyediakan ruang bagi penyimpanan barang-barang, baik sebagai bahan baku, barang-barang modal ataupun barang-barang hasil produksi sebelum digunakan dalam proses produksi ataupun didistribusikan kepada konsumen lokal dalam negeri maupun luar negeri (ekspor) dalam bentuk ruang terbuka dan tertutup. e. Memindahkan dan merelokasi kegiatan industri besar/ menengah dan sedang di kawasan pusat kota ke kawasan industri. Wilayah Potensi Pertambangan Kawasan pertambangan dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sudah maupun akan dilakukan serta mendukung kegiatan pertambangan lainnya. Tujuan pengembangan kawasan pertambangan adalah untuk: 1. Menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. 2. Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan. Kawasan pertambangan ditetapkan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh yang meliputi kawasan pertambangan batu kapur, tanah liat, silica dan bahan tambang lainnya. Kawasan pertambangan utama ditetapkan pada lokasi yang sudah ditetapkan/dijadikan areal penambangan seperti Semen Padang di wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan seluas 1.765,90 Ha, yang terdiri dari:
Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
Pabrik Tambang Batu Kapur Tambang Tanah Liat Tambang Pasir Silika
: : : :
800 Ha 532 Ha (376 Ha + 156 Ha) 234,44 Ha 198,46 Ha
Kegiatan penambangan rakyat (Galian C) dalam skala kecil dilakukan pada lokasilokasi yang tergolong kawasan rawan bencana gempa bumi, bukan daerah rawan tambang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.
27
2.1.1.3
Wilayah Rawan Bencana
Wilayah rawan bencana di Kota Padang meliputi kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan longsoran tanah dan kawasan rawan bencana banjir/genangan Wilayah Rawan Gempa Bumi Secara regional daerah Sumatera Barat dan sekitarnya termasuk daerah rawan gempa bumi di Indonesia No.III. Gempa bumi yang merusak daerah ini menurut asal kejadiannya dibedakan menjadi dua, yaitu: gempabumi yang berasal dari aktifitas tunjaman lempeng Samudera Hindia-Australia yang berinteraksi dengan lempeng Benua Asia di sebelah Barat Sumatera dan gempabumi yang berasal dari aktvitas sesar aktif mendatar Sumatera. Intensitas Gempa bumi (MMI) Kota Padang mempunyai tingkat kegempaan berkisar antara IV hingga VII (Skala MMI), yaitu: a. Skala V-VI. tersebar dominan ke bagian barat laut-tenggara yang meliputi daerah bagian tengah hingga timur laut Kota Padang b. Skala VI-VII, tersebar mulai dari bagian barat laut –tenggara, bagian tengah meliputi daerah pasir jambak, cupak hingga terus ke arah tenggara Kota Padang. Gambar 2.2 Peta Wilayah Rawan Gempa Kota Padang
Sumber: RTRW Kota Padang 2012
Wilayah Rawan Gelombang Tsunami Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dari garis pantai dan ketinggian dari permukaan laut serta areal landasan tsunami. Daerah dengan kemiringan lereng antara (0-2)% di wilayah
28
Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Koto Tangah dan sebagian kecamatan kuranji merupakan daerah yang rawan tsunami. Kawasan Rawan Longsoran Lahan Hasil analisis tingkat bahaya longsoran lahan pada daerah Kota Padang menunjukkan sebagian besar daerahnya memiliki tingkat bahaya longsoran lahan yang sedang dan tinggi. Tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapat pada daerah dataran alluvial dan dataran alluvial pantai dengan lereng 08%, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan sedang terdapat pada daerah lereng kaki pegunungan, kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik. Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya longsoran lahan di daerah Kota Padang adalah karakteristik lahannya berupa kemiringan lereng yang umumnya berkisar 23 - 99%. Bentuk lereng pada umumnya tidak beraturan (irreguler), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500 - 1.000 meter dpl, kecuali untuk daerah Sungai Sapih, Air Dingin, dan Bukit Lantiak. Struktur batuan wilayah Kota Padang umumnya miring, kecuali di daerah Kuranji yang mempunyai struktur masif sehingga akan mempermudah terbentuknya bidang gelincir. Kedalaman air tanah umumnya dangkal, yaitu berkisar dari 86 cm hingga kedalaman 7 m dan memiliki jalur mata air (spring) dan jalur rembesan (seepage), dan curah hujan yang tinggi. Akibat curah hujan yang tinggi, air tanah yang tergolong dangkal dan banyak terdapat jalur mata air dan rembesan mempercepat terjadinya longsoran lahan. Bahaya longsoran lahan hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur. Hal ini disebabkan karena pada daerah tersebut umumnya memiliki topografi daerah yang datar dengan kemiringan lereng sebagian besar berkisar 0 - 8%, sehingga tidak memiliki potensi longsor. Penggunaan lahan permukiman dan prasarana publik pada daerah ini umumnya terkonsentrasi pada daerah yang memiliki topografi datar. Risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan, sedangkan bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapat pada setiap kecamatan. Longsoran lahan yang rendah ini umumnya terdapat pada daerah yang memiliki penggunaan lahan berupa non permukiman, sehingga apabila terjadi longsoran lahan tidak menimbulkan korban jiwa.
Kawasan Rawan Erosi Pantai Erosi pantai/abrasi merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Erosi pantai/abrasi terjadi akibat pengaruh yang berasal dari laut yaitu berupa
29
gelombang, arus laut dan longshore current atau arus sejajar pantai. Pada umumnya proses interaksi antara perairan pantai dengan laut lepas lebih banyak ditemui pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut banyak berhubungan dengan lautan, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah.
Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan banjir merupakan kawasan rawa dan kawasan yang rawan terjadi genangan air akibat kondisi morfologi tanah pada waktu hujan atau akibat luapan air sungai. Beberapa wilayah yang diidentifikasikan rawan bencana banjir di wilayah Kota Padang menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang antara lain : - Kecamatan Koto Tangah : Lubuk Minturun, Simpang Kalumpang, Padang Sarai, Dadok dan sekitarnya, Ikut Koto, anak Air, Padang Sarai. di wilayah - Kecamatan Nanggalo: Lapai, Siteba, Maransi, Gunung Pangilun a Kecamatan Kuranji : Ampang, Gunung Sarik - Kecamatan Padang Timur: Andalas, Simpang Haru - Kecamatan Lubuk Begalung: Parak Laweh dan Arai Pinang Daerah-daerah yang termasuk beresiko terkena banjir terutama wilayah perumahan yang sering mengalami banjir bila terjadi curah hujan yang tinggi. Sistem drainase yang kurang baik pada wilayah-wilayah tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir.
2.1.1.4
Demografi
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Padang, jumlah penduduk Kota Padang tahun 2011 tercatat sebanyak 844.316 orang atau 17,21 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di sebelas kecamatan di Kota Padang. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Kuranji yaitu 165.633 jiwa atau 19,62 persen sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 46.060 jiwa atau 5,46 persen.
30
Gambar 2.3 Distribusi Penduduk Kota Padang menurut Kecamatan Bungus Teluk Kabung, 2.74
Lubuk Kilangan, 5.89 Lubuk Begalung, 12.79
Koto Tangah, 19.62
Padang Selatan, 6.8
Pauh, 7.17 Kuranji, 15.26
Padang Timur, 9.23 Padang Padang Barat, 5.46 Utara, 8.2
Nanggalo, 6.84
Sumber: Padang dalam Angka, 2012
Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk setiap satuan luas wilayah. Kota Padang memiliki kepadatan penduduk 1.215 jiwa/Km 2. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Padang Timur yaitu 9.562 jiwa/Km 2 sedangkan Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung yaitu 230 jiwa/Km2. Gambar 2.4 Kepadatan Penduduk Kota Padang menurut Kecamatan 9562
8574
10000 8000
5721
6000
6580
3495
2244
4000 2000
7154
414 713
230 579
0 1 Bungus Teluk Kabung
Lubuk Kilangan
Lubuk Begalung
Padang Selatan
Padang Timur
Padang Barat
Padang Utara
Nanggalo
Kuranji
Pauh
Koto Tangah
Sumber : Padang dalam Angka 2012
Pada tahun 2012 komposisi penduduk Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan dengan sex ratio 97,42. Sementara itu komposisi penduduk kelompok umur memperlihatkan pola piramida
31
tidak normal, dimana penduduk berusia muda relatif besar, yaitu 27,35 % dari jumlah penduduk (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun) sedangkan secara piramida normal bergerak sesudah tingkat umur 24 tahun. Kecenderungan ini menunjukan bahwa tingkat kelahiran masih relatif rendah dibandingkan angka tahun sebelumnya (tahun 2010 sebesar 27,62%), namun konsekwensi beban tanggungan (dependency ratio) penduduk relatif cukup tinggi, yaitu sekitar 46,39 %. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.6 Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 Kelompok Umur (Tahun) 0–4
Jumlah Penduduk (Jiwa) Perempuan Laki-Laki 36.678
38.933
Jumlah
JUMLAH % Ratio
75.611
8,77
106,05 109,07
5–9
37.392
40.782
78.174
9,07
10 – 14
39.866
42.145
82..011
9,51
105,72
15 – 19
47.479
45.173
92.652
10,75
95,14
94.278
10,94
96,97 104,78
20 – 24
47,863
46.415
25 – 29
35.166
36.848
72.014
8,35
30 – 34
32.123
32.145
63.268
7,34
96,96
35 – 39
29.810
27.373
57.183
6.63
91,82 95,61
40 – 44
28.984
27.713
56.697
6.58
45 – 49
26.985
22.657
49.642
7,76
83,96
50 – 54
23.846
21.957
45.803
5,31
92,08
55 – 59
16.705
17.840
36.545
4,24
95,38
20.860
2,42
109,33 72,30
60 – 64
9.965
10.895
65 – 69
8.320
6.015
14.334
1,66
70 – 74
5.613
4.968
10.581
1,23
88,51
75+
7.922
4.581
12.503
1,45
57,83
436.717
425.440
862.157
100,00
JUMLAH
97,42
Sumber : Perkiraan didasarkan Sensus 2010. Diolah dari data BAPPEDA Kota Padang dan BPS Kota Padang
Gambaran data kependudukan diatas menunjukan bahwa, penduduk produktif, (1564 tahun) sebanyak 2012 tercatat 670.953 orang, yaitu sekitar 68,31 %. Sedangkan penduduk non produktif sebanyak 153.785 orang ( 0-14 tahun) dan 65 tahun keatas sebanyak 37.419 orang atau sekitar 31,69 %. Sebagian besar komposisi penduduk penduduk produktif tahun 2012 tersebar pada kelompok umur usia muda, 15 – 34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah dan non alamiah selama 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh faktor alamiah yaitu tingginya angka kelahiran yang terlihat dengan besarnya
32
porsi jumlah penduduk 0-4 tahun, sedangkan faktor non-alamiah adalah factor eksternal, yaitu tingginya angka migrasi dan urbanisasi ke kota’ Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya pada kelompok umur 19-29 dan 20 – 24 tahun, sedangkan titik threshold terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian pada usia 25-29 tahun secara perlahan mulai turun, mulai usia kerja usia 30 sampai 75 tahun ke atas. Jumlah penduduk Kota Padang menurut jenis kelamin dibedakan menjadi penduduk laki-laki berjumlah 420.641 atau 49,82 persen dan penduduk perempuan berjumlah 423.675 atau 50,18 persen. Apabila dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau rasio jenis kelamin, maka rasio jenis kelamin penduduk Kota Padang adalah 99,28 persen artinya terdapat 99 laki-laki untuk 100 perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung yaitu 105 persen dan terendah adalah Kecamatan Padang Utara yaitu 90 persen. Tabel 2.7 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2011 No
Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Sex Ratio
1
Bungus Teluk Kabung
11,873
11,269
23,142
105
2
Lubuk Kilangan
24,978
24,773
49,751
101
3
Lubuk Begalung
54,515
53,503
108,018
102
4
Padang Selatan
28,753
28,633
57,386
100
5
Padang Timur
38,671
39,261
77,932
98
6
Padang Barat
23,197
22,863
46,060
101
7
Padang Utara
32,800
36,475
69,275
90
8
Nanggalo
28,004
29,727
57,731
94
9
Kuranji
63,959
64,876
128,835
99
10
Pauh
30,519
30,034
60,553
102
11
Koto Tangah
83,372
82,261
165,633
101
Jumlah
420,641
423,675
844,316
99.28
Sumber: Padang dalam Angka, 2012
Penduduk Kota Padang menurut kelompok umur dapat dibedakan menjadi kelompok umur muda (0-14) berjumlah 241.006 jiwa atau sebesar 27,62%, penduduk dewasa (15-64) berjumlah 277.427 jiwa atau sebesar 68,47% dan kelompok umur tua (65 tahun keatas) berjumlah 15.018 jiwa atau sebesar 3,91%. Data jumlah penduduk menurut kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk di Kota Padang.
33
Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan total penduduk kota padang adalah 46,06%. Artinya sebanyak 100 orang usia produktif menanggung 46 orang yang belum dan dianggap tidak produktif. Rasio sebesar 46,06% disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 40,34% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 5,72%. Tabel 2.8 Penduduk Kota Padang menurut Umur dan Jenis kelamin Jenis Kelamin
Kelompok Umur
1
Muda (0-14)
128.196
112.810
241.006
5,72
2
Dewasa (15-64)
277.427
287.075
566.502
-
3
Tua (> 65)
15.018
21.790
36.808
40,34
420.641
423.675
844.316
46,06
Jumlah
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Rasio Ketergantungan
No
Sumber: diolah dari Padang dalam Angka 2011
Berdasarkan Data sensus penduduk tahun 2000 dan 2010 jumlah penduduk dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan pertambahan yang signifikan dan cukup rasional, yaitu kenaikan rata-rata sekitar 1,57 % per tahun. Laju pertumbuhan 1,57 % ini sekaligus merupakan koreksi laju pertumbuhan penduduk Kota Padang sebelumnya (BPS,Padang dalam Angka 2010), yaitu perkiraan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,23% per tahun. Perubahan dan peningkatan jumlah penduduk Kota Padang sekitar 1,57 % cukup rasional dan realitas sementara menunggu hasil tetap SP. 2010 setelah dilakukan koreksi BPS melalui SUPAS, 2015. Perubahan dan peningkatan yang terjadi antar kecamatan dalam 4 – 5 tahun terakhir disebabkan ada kenaikan jumlah penduduk alamiah (natural growth rate) masih relatif tinggi. Fakta ini dapat dijelaskan dengan tingginya jumlah penduduk usia 0 – 4 tahun (SP. 2010). Disamping itu, pengaruh migrasi internal dalam 4-5 tahun terakhir cukup tinggi, antara lain disebabkan pengaruh psychologis isu Gempa dan Tsunami, dimana sebagian besar lokasi Kota Padang berada di wilayah pantai pertumbuhan penduduknya relatif tinggi, yang merupakan daerah kritis dan zona berbahaya bencana. Laju pertumbuhan penduduk Kota Padang selama sepuluh tahun terakhir periode 2001-2011 diperkirakan sebesar 0,015 persen per tahun. Berdasarkan data dari BPS Kota Padang, diperkirakan terdapat 6 (enam) kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk diatas laju pertumbuhan rata-rata Kota Padang, yaitu: Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Koto Tangah sementara Kecamatan Padang Barat menunjukkan laju pertumbuhan penduduk negatif.
34
Gambar.2.5 Laju pertumbuhan Penduduk Kota Padang menurut Kecamatan 0.040 0.030
0.032
0.015
-0.030
Kota Padang
Koto Tangah
Pauh
0.010
Padang Utara
-0.005
Padang Barat
0.003 Padang Timur
Lubuk Begalung
Lubuk Kilangan
-0.020
Bungus Teluk Kabung
0.000
Padang Selatan
0.003
Nanggalo
0.010 0.013
-0.010
0.027
0.024
0.023 0.022
Kuranji
0.020
-0.032
-0.040
Sumber: Padang dalam Angka, 2012
Penduduk Kota Padang tahun 2011 yang termasuk angkatan kerja sebesar 47,30 persen terdiri dari bekerja 42,91 persen dan sedang mencari pekerjaan sebesar 4,40 persen. Penduduk Kota Padang berusia 15 tahun keatas yang bukan termasuk angkatan kerja (52,70%) terdiri dari penduduk usia sekolah 28,44 persen dan lainnya sebesar 29,25 persen. Tabel 2.9 Persentase Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut Kegiatan di Kota Padang No 1
2
Jenis Kegiatan
2009
2010
2011
Angkatan Kerja
54.95
43.14
47.3
- Bekerja
46.23
41.08
42.91
- Mencari pekerjaan
8.72
2.06
4.4
Bukan angkatan Kerja
45.05
56.86
52.7
- Sekolah
19.95
29.09
28.44
- Lainnya
17.99
27.78
29.25
100.00
100.00
100.00
Padang
Sumber : Padang dalam Angka 2009, 2010, 2011
35
Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama sebagian besar bekerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (31,54%) dan jasa-jasa (20,30%). Hal ini menunjukkan bahwa sektor perekonomian yang paling dominan di Kota Padang yaitu Perdagangan dan Jasa paling paling banyak menyerap lapangan pekerjaan bagi penduduk di Kota Padang. Sektor listrik, gas dan air bersih dan pertambangan serta bahan galian paling sedikit menyerap lapangan pekerja apalagi bagi penduduk perempuan. Tabel 2.10 Persentase Penduduk menurut yang Bekerja menurut Lapangan No
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
7.78
4.60
6.55
Pertambangan dan Penggalian
1.54
0.24
1.01
Industri /
7.65
7.85
7.72
3
Listrik, Gas dan Air Bersih
1.27
0.46
0.97
4
Konstruksi
15.87
0.81
9.57
5
Perdagangan, Hotel & Restoran
26.08
40.20
31.54
6
Komunikasi dan Transportasi
10.24
1.21
6.53
7
Keuangan
2.00
2.26
2.32
8
Jasa -jasa
20.62
36.71
26.84
9
Lainnya
6.96
5.67
6.95
1
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
2
Jumlah
Sumber: Padang dalam Angka. 2012
100.00
100.00
100.00
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dalam tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Padang naik sekitar 6,41%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan sekitar 6,11%. Jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan drastis akibat gempa tahun 2009, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,08 %, tahun 2010 Kota Padang dapat bertumbuh kembali sebesar 5,95%. Beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup baik diatas 6% dalam empat tahun terakhir ini antara lain, sektor lapangan usaha industry pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, sektor lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi serta sektor lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sementara itu, sektor lapangan usaha lain bertumbuh rata-rata 4 36
hingga 5% setiap tahunnya. Sub sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup pesat hingga dapat bertumbuh diatas sepuluh persen setiap tahunnya adalah sub sektor lapangan usaha komunikasi. Pesatnya pertumbuhan sub sektor komunikasi tidak terlepas dari pembangunan menara telekomunikasi baik swasta maupun BUMN. Tabel 2.11 PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2012 ( Dalam Rp. Milyar) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lapangan Usaha Pertanian.peternakan.kehutanan.Perikanan. Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan. Listrik.gas.air bersih Bangunan Perdagangan.hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi.
2009 583,18 173,46 1.854,25 203,48 481,03 2.432,03 2.805,27
2010 612,53 185,32 1.938,43 214,89 517,21 2.544,65 3.029,07
2011 647,85 198,23 2.026,42 226.94 543,07 2.680,27 3.201,45
2012 741,89 218,92 2.114,86 256,75 617,56 2.883,78 3.2783,82
8.
Keuangan.persewaan. jasa perusahaan
915,99
977,18
1.030,34
1.133,79
9.
Jasa-Jasa
1,896,97
2.002,32
2.113,52
2.267,50
PDRB Kota Padang
11.345,64
12.021,60
12.818,17
13.513,53
Struktur Ekonomi Kota Padang Struktur ekonomi Kota Padang dapat diketahui dari distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang merupakan alokasi peranan masing-masing lapangan usaha seperti sektor pengangkutan & komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa dan industri pengolahan. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi terbesar terhadap yakni sebesar 24,26% dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kedua adalah sektor lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 21,34%. Besarnya kontribusi pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran lebih disebabkan peran Kota Padang sebagai Ibu-Kota Propinsi serta sentral perdagangan besar dan eceran di Sumatera Barat. Sektor ketiga yang berkontribusi cukup besar adalah sektor industri pengolahan, yaiu rata-rata sebesar 15,65%. Mengingat peranan ke-empat sector ini sangat dominan terhadap PDRB maka sangat perlu menjadi perhatian perkembangannya. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.12 berikut:
37
Tabel 2.12 Distribusi PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2009 – 2012 ( Dalam % ) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lapangan Usaha
2009
2010
2011
2012
Pertanian,peternakan, kehutanan,Perikanan.
5.86
5.16
5,82
5,49
Pertambangan dan penggalian
1.76
1.54
1,69
1,62
Industri pengolahan.
15.01
16.42
14,89
15,65
Listrik, gas, air bersih
2.17
1.80
2,00
1,90
Bangunan
4.43
4.27
4,88
4,57
Perdagangan, hotel dan restoran
21.03
21.54
21,15
21,34
Pengangkutan dan komunikasi.
24.08
24.33
24,18
24,26
8.68
8.15
8,62
8,39
16.99
16.79
16,77
12.2666,78
Keuangan, perusahaan
persewaan,
jasa
Jasa-Jasa PDRB Kota Padang
100,00
100,00
100,00
100,00
Sumber : Diolah dari data BPS Kota Padang.
Laju Inflasi Kota Padang Perkembangan inflasi di Kota Padang pada pertengahan tahun 2013 mempunyai kecenderungan peningkatan dibandingan tahun 2012. Peningkatan terjadi karena didororong kenaikan beberapa komoditi penting Pada bulan Mai 2013 diperkirakan tingkat inflasi Kota Padang mempunyai kecenderungan mengalami peningkatan, karena didorong kenaikan beberapa komoditi kebutuhan pokok cabe, bawang, daging dan minyak tanah. Hal ini ditandai dengan gejala kenaikan biaya hidup ( IHK ). Pada bulan April 2013 tingkat biaya hidup telah terjadi peningktan, IHK sebesar 144,22 dan pada bulan Maret 2013 sekitar 143,42. Kenaikan biaya hidup dalam 2 bulan terakhir mengalami kenaikan dan mendorong kenaikan harga bahan pokok sekitar 1,14 %. Februari 2013, tingkat inflasi tahunan ( yoy) diperkirakan akan mencapai 6,59 % lebih tinggi dari pada inflasi akhir tahun 2012, yaitu sekitar 4,18 %.. Inflasi tahunan ( yoy ) Februari 2012 adalah sekitar 5,36%. Tingginya tingkat inflasi tahun 2013 disebabkan adanya kenaikan IHK ( indeks harga kosumen) rata-rata sekitar 135,39,% yang mendorong kenaikan inflasi bulanan (mtm) mencapai sekitar 0,63%, dimana sebelumnya pada bulan Februari 2012 berada pada tingkat terendah, yaitu sekitar (-,0,91) % dan pada bulan Maret 2013 mengalami kenaikan sekitar 0,43 %
38
dan inflasi tahunan sekitar 134,67 %.
berkisar rata-rata
2,95 %, dengan Indek Harga Konsumen
Dibandingkan dengan gerakan inflasi tahun sebelumnya relatif perkembangannya lebih stabil, dimana inflasi bulanan ( mtm ) tahun 2011 sedikit jauh lebih tinggi, begitu juga dengan dibandingkan pergerakan inflasi tahun 2010, Diperkirakan gerakan inflasi kedepan sampai Desember 2013 kondisinya tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya, walaupun dalam tahun 2013 terjadi kenaikan beberapa komoditi kebutuhan pokok seperti cabe dan bawang, namun hal ini tidak menjadi insidentil karena masalah teknis distribusi saja. Perkembangan dan perubahan tingkat inflasi tahunan ( yoy) dan bulanan (mtm) di Kota Padang tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:
Tabel 2.13 Perkembangan dan perubahan Indek Harga Konsumen, Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan di Kota Padang Tahun 2010 -2012. IHK
Tahun/Bulan
Inflasi Bulanan
Inflasi Tahunan
(mtm)
(yoy)
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Januari
120,29
132,42
130,31
1,59
3,70
0,56
1,59
10,08
2,18
Februari
120,50
133,00
134,09
0,17
0,44
-,90
0,17
10,37
0,82
Maret
120,59
129,55
134,87
-0,73
-2,59
0,43
-0,73
8,30
3,95
April
119,94
128,16
138.29
0,27
-1,07
0,46
0,17
6,35
5,56
Mai
120,59
134,71
134,71
0,54
1,59
-0,43
1,58
6,36
5,03
Juni
122,50
136,36
136,36
1,58
0,11
1,22
0,54
4,82
6,19
Juli
124,33
129,39
136,53
0,13
0,77
0,13
1,49
0,37
5,62
Agustus
123,47
138,01
138,01
-0,37
0,37
1,08
4,83
5,63
5,47
September
123,41
132,47
138,75
-0,37
2,24
0,54
4,83
7,34
4,34
Oktober
123,48
133,3
139,73
0,06
0,63
O,71
3,05
7,95
4,82
Nopember
125,19
133,91
138,85
1,38
0,46
-0,63
5,03
6,97
3,89
Desember
127.29
134,55
140,15
2,00
0,48
0,94
7,84
5,37
4,18
39
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial a. Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator yang terjadi. Berdasarkan data BPS tahun 2010, Angka Melek Huruf di Kota Padang diatas ratarata Angka Melek Huruf Propinsi Sumatra Barat, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.14 Angka Melek Huruf Kota Padang dan Sumatra Barat Tahun 2006-2012 Tahun
Kota Padang
Sumatra Barat
2006
99,48
96,35
2007
99,48
96,49
2008
99,48
96,66
2009
99,49
96,81
2010
99,49
96,98
2011
99,50
96,85
2012
98,44
97,35..
Sumber: BPS Kota Padang, 2012
Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Berdasarkan hasil perhitungan BPS yaitu kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan maka diperolehlah angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kota Padang dalam lima tahun terakhir ini cenderung tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hingga tahun 2010, angka ratarata lama sekolah di Kota Padang relatif tinggi, yaitu 10,85. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
40
Tabel 2.15 Rata-rata Lama Sekolah Berbagai Kota di Sumatra Barat Tahun 2006-2012 KOTA
2009
2010
2011
2012*
Padang
10,80
10,90
10,92
10,92
Solok
9,80
9,80
9,80
10,48
Sawahlunto
8,77
8,77
8,79
9,22
Padang Panjang
10,20
10,20
10,20
10,73
Bukittinggi
10,43
10,43
10,44
10,58
Payakumbuh
9,07
9,07
9,08
9,73
Pariaman
9,33
9,33
9,33
8,92
Tahun 2012 angka perkiraan. Sumber: BPS Propinsi Sumatra Barat, 2012
b. Kesehatan Indikator kesejahteraan sosial merupakan komponen utama dalam menentukan Indek Pembangunan Manusia ( IPM ). Dalam 5 tahun terakhir capaian IPM Kota padang cukup bagus dan hamper merata antar kecamatan. Capaian tertingg terlihat pada Kecamatan Padang Utara sekitar 80,70 dan terendah pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung sekitar 74,27. Sedangkan pada tahun 2008, angka IPM tertinggi adalah 80,05 dan terendah 73,11. Berdasarkan kategori UNDP, IPM dapat diklasifikasikan antara lain, a. b. c. d.
Katagori Kategori Kategori Kategori
rendah adalah capaian IPM < 50. menengah kebawah capaian 50 < IPM < ,66 menengah keatas capaian 66 < IPM < 80 tinggi capaian IPM > 80
Dengan demikian, pada tahun 2012, Kota Padang dengan menggunakan indikator IPM telah memasuki era-baru, yaitu suatu kawasan yang berhasil dalam pembangunan manusia dengan IPM standar tinggi ( IPM > 80. ). Tiga komponen utama sebagai indicator kesejahteraan sosial adalah : (1) Angka Harapan Hidup ( expectation of life ), (2) angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran. Biasanya angka ini diukur dengan jumlah kematian bayi setiap 1000 ibu melahirkan ( infant mortality rate), dan. (3) Balita Gizi Buruk. Ketiga indikator ini sekaligus memberikan gambaran capaian derajat kesehatan masyarakat. Sejak 20082012 ketiga indikator ini perkembangannya cukup mengembirakan. Dimana jarak angka tertinggi dan terendah semakin kecil. Perkembangan indikator kesejahteraan sosial dapat dilihat Tabel 2.8 berikut :
41
Tabel 2.16 Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan, 2008-2012 NO
URAIAN
1.
Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )
2.
Usia Harapan Hidup
3.
Kelangsungan hidup bayi ( per 1.000 )
4.
Balita Buruk
(% )
2008
2009
2010
2011
2012
77,20
77,43
77,81
78,14
80,70
70,3
70,3
70,3
71,34
72,6
71,4
74
77
77
77
0,11
0,7
0,14
0,12
0,12
Sumber : BPS Tahun 2013
Yang menarik dari 3 indikator utama diatas adalah Angka Harapan Hidup (Expectation of Life) yang setiap tahun terus meningkat. Angka Harapan Hidup memberikan gambaran membaiknya derajat kesehatan penduduk Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya untuk mewujudkan manusia berkualitas mutlak diperlukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam periode 20082012, Angka Harapan Hidup warga Kota Padang sudah mencapai 70 sampai dengan 72 tahun. Angka ini sudah berada diatas rata-rata Negara Sedang Berkembang ( NSB ), yaitu 55 s/d 60 tahun. Indikator kedua dalam menentukan derajat kesehatan adalah Kelangsungan Hidup Bayi, dimana terlihat pada tahun 2012 data dalam 1000 ibu melahirkan hanya terdapat 77 % angka kematian bayi waktu lahir ( Infant Mortality rate ), sedangkan pada tahun 2008 angkanya masih 71,4 %. Dalam hal yang sama terhadap indikator ketiga, yaitu jumlah Balita Bergizi Buruk, dimana pada tahun 2012 terdapat sebanyak 12 % Balita Bergizi Buruk, sedangkan pada tahun 2008 hanya sekitar 11 %. Artinya berdasarkan data BPS (2012 ) dari kedua indikator terakhir ini terlihat derajat kesehatan bayi menurun, Indikasi ini menunjukan bahwa penyebab utama adalah meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2012. Tingginya angka kemiskinan diperlihatkan melalui tingkat ketimpangan pendapatan semakin meningkat dengan koefisien Gini sedangkan pada tahun 2011 koefisien sebesar 0,2631 dan tahun 2012 adalah 0,2628. Bagi penduduk miskin hampir semua pendapatan dibelanjakan bagi keperluan pokok. Sedangkan tahun 2013 0,2375 dan perkiraan untuk tahun 2014 sebesar 0,2345.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib ( a ) Pelayanan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sangat berguna untuk mrngetahui dan menjelaskan seberapa banyak jumlah penduduk usia sekolah yang
42
memanfaatkan pelayanan fasilitas pendidikan. Indikator partisipassi sekolah yang sering digunakan dalam adalah angka partisipasi kasar ( APK ) dan Angka Partisipasi Murni ( APM ). Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia sekolah berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana dalam mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan APM adalah ratio jumlah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada kelompok umurnya. Gambaran perkembangan indikator APK dan APM di Kota Padang tahun 2009 -2012 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut. Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni ( APM ) per 1000 Penduduk Tahun 2009-2012 NO
URAIAN
2009
2010
2011
2012* 97.264
1
Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Thn
85.969
93.389
94.956
2
Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Thn
47.226
47.379
47.081
3
Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Thn
47.043
49.099
50.371
4
Jumlah Murid SD / MI (7-12 Thn)
81.492
82.549
81.834
5
Jumlah Murid SMP / MTs (13 - 15 Thn)
26.878
27.055
.25.439
6
Jumlah Murid SMA / MA (16 - 18 Thn)
19.885
18.847
10.934
7
a. Angka Partisipasi Kasar SD SLP SLA
106,48 83,79 79,49
109,2 84,53 88,52
114 96,22 74,85
116 96,00 73,0
b. Angka Partisipasi Murni SD SLP SLA
97,05 58,37 63,64
95,68 73,28 64,70
90,54 72,20 60,27
96,05 74,06 67,05
48.225 51.595 97.264 35.218 24.235
Tahun 2012 angka diperkirakan Sumber: Dinas Pendidikan, Data Diolah 2009-2012
Dari data Tabel 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa APK SD diperoleh dari jumlah murid SD dengan penduduk usia 7-12 tahun. APK SD menunjukan peningkatan dimana diperkirakan sebanyak 116 %, sedangkan tahun 2011 tercatat sekitar 114 % artinya semua penduduk usia 7-12 tahun dapat memanfaatkan fasilitas jenjang pendidikan. Akan tetapi angka APM SD pada tahun 2012 baru mencapai 96,05 %. Selanjutnya, APK SMP/MTs tahun 2012 adalah sekitar 96,00 %, artinya dari sebanyak 35.218 orang jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun memanfaatkan fasilitas pendidikan sekitar 96,00 %, sedangkan APM SLTP adalah sekitar 74,06 %. Pada tingkat pendidikan SLTA sederajad, pada tahun 2012 APK SLTA adalah sekitar 73,00
43
% dan APM SLTA adalah sekitar 67,05 % dari jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 51.595 orang. Secara umum dapat pula dijelaskan bahwa perbedaan antara APK dan APM, kondisinya lebih baik dibandingkan jenjang pendidikan dasar dibandingkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini disebabkan jenjang pendidikan SD merupakan pendidikan dasar dan sangat diperlukan. Masyarakat dan orang tua khususnya sudah menyadari bahwa memasukan anak ke SD merupakan kewajiban orang tua. Disamping itu ada dorongan program pemerintah tentang wajib belajar pada usia 712 tahun, walaupun program terakhir ini efeknya ada tetapi secara tidak langsung ke masyarakat.
Rasio Jumlah Guru dan Jumlah Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru menurut tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pendidikan melalui hasil pengolahan data Profil Pendidikan Kota Padang, diperoleh hasil perhitungan bahwa hingga tahun 2011 rasio guru/murid untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 56 guru. Sedangkan rasio guru per 1000 orang murid, SMP/MTs belum menunjukkan penambahan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya rasio guru per murid untuk tingkat pendidikan SMA/SM mengalami penurunan. Gambaran selengkapnya jumlah guru dan murid menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.18 Rasio Guru/Murid TA 2006/07 s/d TA 2010/11 NO 1
JENJANG PENDIDIKAN
2008/ 09
2009/ 10
2010/ 11
4.805
4.741
5.644
5.647
5.577
100.475
96.813
102.016
98.238
99.680
48
49
55
57
56
Jumlah Guru
3.386
2.724
3.405
3.339
3.763
Jumlah Murid
39.127
39.545
38.866
38.903
43.143
87
69
88
86
87
Jumlah Guru
4.089
2.724
2.408
2.479
4.252
Jumlah Murid
39.127
39.545
25.740
37.398
42.548
105
69
94
66
100
Jumlah Murid Rasio Guru/Murid SMP/MTs
Rasio Guru/Murid 3
2007/ 08
SD/MI Jumlah Guru
2
2006/ 07
SM/MA
Rasio Guru/Murid
Sumber: Dinas Pendidikan, Data Diolah dari Profil Pendidikan Kota Padang 2006-2010
44
(b) Pelayanan Kesehatan Angka Kesakitan Pelayanan Kesehatan merupakan unsur penting dalam menentukan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar efektifitas dan efisiensi kerja meningkat. Maksud dan tujuan pembangunan sarana dan prasarana tersebut adalah agar terjadi peningkatan produktivitas kerja, sehingga sasaran dan target pertumbuhan ekonomi tercapai. Upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan antara lain penyediaan fasilitas kesehatan, terutama pembangunan dan pembenahan Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas,serta Fasilitas Air Bersih sesuai standar yang telah ditentukan. Tujuan utama adalah agar derajat kesehatan masyarakat terus meningkat seperti Angka Kematian bayi dan Balita Buruk diatas. Kebijakan yang ditempuh adalah melalui program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana kesehatan yang ada. Keberhasilan kebijakan sudah seharusnya dibarengi dengan program peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat, bersih dan teratur. Berdasarkan hasil evaluasi derajat kesehatan ditentukan oleh pelayanan dan sarana/prasarana kesehatan yang tersedia serta faktor internal dari masyarakat itu sendiri. Angka kesakitan (morbiditas) penduduk Kota Padang dapat dilihat Tabel 2.13 Tabel 2.19 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kota Padang tahun 2011 No.
Jenis Penyakit
Jumlah
1.
ISPA
2.
Tukak Lambung
21.606
8,71
3.
Jaringan Bawah Kulit
21.340
8,61
4.
Pulpadan Jaringan periapikal
15.238
6,15
5.
Alergi Kulit
15.808
5,97
6.
Rematik
14.353
5,79
7.
Demam tidak diketahui sebabnya
13.430
5,42
8.
Diare
11.832
4,77
9.
Infeksi pada saluran nafas
10.282
4,15
10
Prodental Padang
115.361
Persentase
9.721 247.971
46,52
3,92 100,00
45
Dari data yang dikemukakan pada Tabel 2.13 diatas pada tahun 2011 terdapat laporan jumlah angka kesakitan sebanyak 247.971 buah. Jumlah angka kesakitan terbanyak dilaporkan adalah ISPA sebanyak 46,52 % dan kemudian diikuti oleh jenis penyakit Tukak Lambung sebanyak 8,1 % dan Jaringan bawah kulit sebanyak 8,61 % serta jenis penyakit lainnya. Berdasarkan hasil Suseda, 2012, tercatat data sampel masyarakat tentang keluhan kesehatan mengenai jenis penyakit yang dialami sebanyak 8,21 %, dari jumlah penduduk Kota Padang, sedangkan 91,79 % dari penduduk yang tidak melaporkan, karena merasa tidak ada keluhan. Prasarana dan Sarana Kesehatan Jumlah fasilitas prasarana pelayanan kesehatan di Kota Padang secara kuantitas sudah cukup memadai. Pada tahun 2012 jumlah rumah sakit tercatat sebanyak 27 buah yang terdiri dari 5 Rumah Sakit Pemerintah, 14 Rumah Sakit Swasta dan 9 Rumah Sakit Khusus. Namun yang jadi masalah adalah dari segi kualitas, yaitu kemampuan dari pada rumah sakit tersebut untuk melayani jumlah penduduk Kota Padang. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Kota Padang diperkirakan sebanyak 883.447 orang artinya setiap rumah sakit dalam saru tahun melayani penduduk sebanyak 31.932 orang atau setiap bulan dapat melayani penduduk sebanyak 2.660 orang. Disamping itu, pelayananan kesehatan yang diberikan rumah sakit ini mendapat dukungan dari unit-unit pelayanan kesehatan lainnya, seperti Puskesmas, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Bersalin dan lain sebagainya. Berarti secara kuantitas Kota Padang sudah mencukup, karena ratio rumah sakit terhadap satuan jumlah penduduk sudah ideal dengan Ratio Rumah Sakit terhadap penduduk sebanyak 31.932 orang tersebut. Jumlah fasilitas prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Padang Tahun 2008-2012 dapat dilihat Tabel 2.14 berikut : Tabel 2.20 Fasilitas Prasarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2008 – 2012 No. 1. a. b. c. 2.a b c. 3. 4. 5.
Prasarana Kesehatan Rumah Sakit : Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit Swasta Rumah Sakit Khusus Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Rumah Sakit Bersalin Rumah Bersalin Klinik/Balai Pengobatan Laboratorium
2008
2009
2010
2011
2012
28 5 20 5 20 58 20 2 1 10 12
26 5 6 15 20 61 21 11 19 18 12
27 5 7 15 20 62 20 10 17 18 12
27 5 14 9 20 62 20 11 17 18 10
27 5 14 9 20 62 20 11 17 18 10
46
Masalah yang dihadapi adalah kualitas dan aksesibilitas fasilitas sarana yang tersedia. Fasilitas sarana kesehatan tersebut terdiri dari : 1. Jumlah Dokter 2. Jumlah Perawat/Bidan 3. Jumlah Tempat Tidur Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Padang sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 2.21 Fasilitas dan Rasio Sarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2008 – 2012 No. 1. 2. 3. 4.
Sarana Kesehatan
2008
2009
2010
2011
2012
Dokter Rasio terhadap penduduk Dokter Gigi Rasio terhadap penduduk Bidan/Perawat Rasio Terhadap penduduk Jumlah Tempat Tidur R S Rasio terhadap penduduk
69 12.415 43 19.926 502 1.707 2.600 330
57 13.364 48 18.245 425 2.060 1.948 450
75 11.114 53 15.727 439 1.898 1.948 428
71 11.925 52 16.282 499 1.697 2.254 377
72 11.974 53 18.267 499 1.728 2.254 383
2.1.3.2 Pelayanan penunjang Urusan pilihan Investasi PMDN/PMA Investasi merupakan kegiatan pembentukan modal yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Secara praktis nilai semua penggunaan barang modal baru untuk menghasilkan hasil produksi yang umur lebih satu tahun, tetapi terhadap barang modal yang habis dipakai atau umur kurang 1 tahun tidak dianggap investasi. Cakupan dari barang modal yang disebut investasi adalah berupa barang modal baru dan barang modal bekas (stock). Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk dan dilaksanakan, jelas membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan di bidang ekonomi. Kota Padang sebagai kota besar yang terus membangun membutuhkan pembentukan modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Nilai pembentukan modal dapat diperkirakan dengan menggunakan jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal, yang dikenal dengan ICOR. ICOR merupakan ratio pertambahan investasi dan pertambahan pendapatan. Dari perkembangan PDRB Kota Padang dalam beberapa tahun berjalan dapat diperkirakan kebutuhan Investasi Tabel 2.22 berikut :
47
Tabel 2.23 Nilai Pembentukan Modal di kota Padang Tahun 2008-2012 ( Dalam Juta Rupiah ) Tahun
Nilai Investasi Menurut Harga Berlaku
Nilai Investasi Menurut Harga konstan
2006
3.510.400,00
2.088.690,00
2007
3.889.940,00
2.186.820,00
2008
4.656.760,00
2.295.200,00
2009
5.156.560,00
2.421.090,00
2010
5.999.880,00
2.630.680,00
2011
6.843.200,00
2.987.140,00
7.686.520,00
3.124.430,00
2012*
Tahun 2012 anga perkiraan berdasar perkiraan ICOR Tahun 2011. Sumber: Diolah dari data PDRB Kota Padang, BPS Tahun 2012
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Dari hasil data Suseda Kota Padang diperoleh besaran pengeluaran per kapita penduduk Kota Padang cukup bervariasi. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit dari penduduk Kota Padang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok yang paling dasar, sehingga rata-rata pengeluarannya relatif cukup rendah. Namun, di lain pihak terdapat pula masyarakat yang mampu mengeluarkan dananya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dengan nilai yang cukup besar. Besaran rata-rata pengeluaran penduduk Kota Padang mengalami pertumbuhan sebesar 22,07 persen per tahun.
48
Tabel 2.24 Persentase Pengeluaran per Kapita Penduduk per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Padang Tahun 2011-2012 ( Dalam Persentase ) No.
Golongan Pengeluaran
Jenis Pengeluaran Makanan
Bkn Makanan
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
--
0,93
3,61
4,54
2.
200.000 – 299.999
4,24
6,13
10,38
3.
300.000 – 399.999
7,88
5,32
13,20
4.
400.999 – 499.999
6,35
4,81
13,71
5.
500.999 – 599.999
7,99
3,77
11,71
6.
600.999 – 699.999
5,43
3,13
8,57
7.
700.999 – 799.999
4,07
2,28
6,35
11,20
20,90
32,09
49,90
100,00
8.
>
800.000
Padang
50,10
2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Daerah Asksebilitas Daerah Kualitas jalan yang dirasakan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Jalan yang baik akan mengurangi dampak biaya ekonomi tinggi. Jalan yang baik selain meningkatkan laju pertumbuhan lintas barang, jasa dan orang juga sebagai merupakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Padang dalam memajukan infrastruktur di daerahnya. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 kondisi jalan di Kota Padang terus mengalami penambahan, terutama jalan lokal sekunder, sedangkan jalan primer, jalan sekunder serta lokal primer dan sekunder tidak terjadi penambahan. Peningkatan yang cukup dirasakan adalah meningkatnya panjang status jalan nasional dan jalan kota. Seiring dengan kondisi tersebut, jumlah kendaraan juga mengalami peningkatan dari semula di tahun 2006 jumlah kendaraan bermotor 258.745 buah telah meningkat menjadi 413.863 buah di tahun 2010 . Pertumbuhan rata-rata panjang jalan masih lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan. Walaupun ada peningkatan dan penambahan panjang jalan dan jumlah kendaraan terus membaik, tetapi simpul kemacetan kendaraan masih banyak ditemukan. Adapun perkembangan panjang jalan dan jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.
49
Tabel 2.25 Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan dan Rasio Panjang Jalan Terhadap Kendaraan dan Jumlah penduduk Tahun 2008-2012 No.o 1
Uraian Panjang Jalan (Km) Pertumbuhan
2
Jumlah Kendaraan Pertumbuhan
2008
2009
2010
2011
2012
1.053,89 1.642,43 1.642,43 2.312,79 1.2.412,80 0,92
55,84
0,00
0,00
0,00
359.457 314.460 413.863 966.965
1.063.662
23,87
-12,52
31,61
15,00
12,70
3
Rasio ( (2) / (1) ) per 1000
341
191
252
418
449
4.
Rasio kendaraan thd yang produktif ( 15 keatas )
1,44
1,84
1,47
1,58
1,69
Sumber: BPS, Data diolah 2011
2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia biasanya terkait dengan indikator kualitas tenaga kerja (persentase pendidikan yang ditamatkan) dan rasio ketergantungan. Meskipun pada kenyataannya ijazah yang dimiliki tidak menjamin kualitas seseorang dapat bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki akan tetapi setidaknya mencerminkan pendidikan apa yang dimiliki rata-rata oleh penduduk di Kota Padang. Data yang dapat disajikan adalah angka persentase pendidikan yang ditamatkan berdasarkan hasil pengolahan data susenas yang dilakukan oleh BPS. Kondisi ini disebabkan sensus penduduk hanya dapat dilakukan satu kali dalam sepuluh tahun. Dengan semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat, maka rasio ketergantungan diharapkan juga semakin membaik. Pada perhitungan rasio ketergantungan, jumlah penduduk pada usia yang tidak produktif diperbandingkan dengan penduduk pada usia yang produktif. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan angka 47,47 di tahun 2006, 47,84 di tahun 2007, 47,26 di tahun 2008, 47,27 di tahun 2009 dan 46,06 di tahun 2010. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat rasio ketergantungan berkisar pada angka 46 hingga 47. Artinya usia tidak produktif hampir separuh dari usia produktif. Berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, jumlah penduduk berusia produktif dapat semakin membaik dengan kualitas pendidikan yang juga semakin membaik. Dengan demikian, sumber daya manusia di Kota Padang dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan menjadi motor penggerak roda perekonomian. Selain itu, dengan berbagai program keterampilan dan kemandirian pemuda terutama untuk berwirausaha dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Padang dan Sumatera Barat umumnya.
50
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2.2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah umumnya timbul dari kekuatan yang belum digunakan secara optimal dan kelemahan yang belum dapat teratasi. Beberapa permasalahan pembangunan kota terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan antara lain adalah: 1. Belum optimalnya pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Permasalahan yang masih ditemui dalam pelayanan publik diantaranya masih belum sempurnanya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di Kota Padang. Transparansi dan Akuntabilitas tata kelola pemerintahan merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. 2. Degradasi moral, keimanan dan ketakwaan serta lunturnya nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Terjadinya krisis moral, keimanan dan ketakwaan antara lain disebabkan oleh pengaruh negatif keterbukaan media massa dan globalisasi, berkurangnya nilainilai adat dan budaya lokal dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta masih rendahnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Sedangkan lunturnya nilai-nilai adat dan budaya disebabkan antara lain oleh masih banyaknya penyakit masyarakat (judi, miras, narkoba, zina), rendahnya apresiasi nilai-nilai adat dan budaya lokal, kurang berkembangnya kesenian anak nagari serta rendahnya semangat gotong-royong antar warga. 3. Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku dalam pembangunan terkait erat dengan pembangunan pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga. Oleh sebab itu, masih ditemui rendahnya beberapa indikator pembangunan manusia yang perlu peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain; (1) masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (2) Rendahnya angka partisipasi sekolah tingkat sekolah menengah (3) Masih terdapatnya balita gizi buruk dan sebagainya. 4. Masih rendahnya tingkat penanggulangan kemiskinan.
investasi
dan
belum
efektifnya
program
Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk di daerah tersebut pada sektor ekonomi tertentu, jelas akan membawa pengaruh yang signifikan
51
terhadap perkembangan sektor di bidang ekonomi tersebut. Kota Padang sebagai ibukota propinsi yang terus membangun, tentu membutuhkan penanaman modal yang besar guna menggerakkan perekonomian. 5.
Kurangnya sarana prasarana perkotaan, permukiman dan transportasi kota sebagai suatu kota yang ideal.
Sebuah kota yang ideal dan dicita-citakan adalah kota yang nyaman (livable city), kota yang cerdas (smart city), kota yang manusiawi (humane city) dan kota yang religius (religious city). Kota yang nyaman adalah kota yang indah dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan mendukung estetika perkotaan. Tersedianya taman-taman kota, penghijauan kota, pedestrian dan trotoar yang terpelihara, baik, bersih dan cukup serta lampu-lampu kota (penerangan yang cukup) dan menarik di waktu malam merupakan ciri-ciri kota yang nyaman atau disebut juga livable city. Kondisi ideal seperti ini masih dirasakan belum terpenuhi oleh Kota Padang sebagai ibukota propinsi. 6. Rendahnya ketertiban dan kurangnya pembinaan aktivitas sosial masyarakat. Ketertiban masyarakat tampaknya masih perlu untuk terus ditingkatkan. Timbulnya berbagai masalah-masalah perkotaan seperti pelanggaran lalu lintas, peraturan tata kota yang tidak diindahkan, budaya antre yang masih rendah, kesadaran kebersihan lingkungan yang masih kurang serta semangat gotong-royong yang memulai memudar merupakan indikasi-indikasi terhadap rendahnya ketertiban masyarakat.
2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat seperti pendidikan dasar dan kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, pemukiman, dan sebagainya. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi keunikan daerah seperti pariwisata. Urusan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi urusan daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Seiring dengan penyelenggaraan urusan, sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007 dalam penerapannya terdapat permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan stagnasi pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain: A. Urusan Perencanaan Pembangunan:
52
1. Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan dibuat di tingkat provinsi dan kabupaten belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga kurang mencerminkan permasalahan nyata saat ini, kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. 2. Kapasitas perencanaan belum memadai di semua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat. 3. Di pihak lain rendahnya koordinasi, Upaya dari koordinasi relatif rendah dalam mengoordinasikan program-program yang tidak searah/serasi atau bahkan saling bertolak belakang, sehingga berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat diselesaikan.
B. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.
2.
3.
Permasalahan dalam pembangunan Bidang Aparatur, antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan aset pemerintah daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat. Selain itu, sumber pendapatan daerah relatif terbatas karena adanya peraturan baru yang cenderung mengurangi sumber pendapatan dan tidak diperkenankannya Pemerintah Daerah menggali sumber pendapatan lain di luar ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif, lemahnya sumber daya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar yang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial.
53
C. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri: 1. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Akibatnya, penegakan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundangundangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan implementasinya. Peraturan daerah masih banyak yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan lain adalah belum adanya grand design tentang pembuatan program legislasi daerah, belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparat hukum baik secara kualitas maupun kuantitas dan lemahnya budaya hukum masyarakat. 2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respons masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selain itu, Kota Padang juga memiliki daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan serta banyak permasalahan kepemilikan lahan. Protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum sering kali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban cukup baik.
2.2.3 Evaluasi pelaksanaan program pembangunan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah menyangkut kinerja masing-masing SKPD tahun 2012. Yang dikelompokkan menurut urusan wajib/pilihan. Dalam Tahun Anggaran (TA) 2012, jumlah belanja langsung Rp 640,56 Milyar diantaranya dialokasikan untuk keperluan urusan wajib sebanyak Rp 592,76 Milyar dan urusan pilihan sebanyak Rp 47,80 Milyar yang dilaksanakan masing-masing SKPD. Realisasi pelaksanaan Tahun Anggaran ( TA ) 2012 adalah sebanyak Rp 626,44 Milyar, yaitu sekitar 97,79 % dari plafon anggaran tahun 2012, diantaranya direalisasikan untuk urusan wajib sebanyak Rp 590,16 Milyar ( 99,98 % ) dan urusan pilihan sebanyak Rp 36,27 Milyar ( 75,88 % ).
54
Hasil evaluasi pelaksanaan urusan wajib dan dan urusan pilihan masing-masing SKPD dijelaskan sebagai berikut :
Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan Dalam Tahun Anggaran (TA) 2012, jumlah belanja langsung daerah bidang pendidikan adalah sebanyak Rp 84,94 Milyar dan diralissikan sebanyak Rp 36,27 Milyar atau sekitar 82,26 % dari plafon anggaran yang disediakan. Jumlah realisasi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yaitu sekitar 65,67 %. Program utama di bidang pendidikan tahun 2012 antara lain adalah; (1) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, (2) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian ,kinerja dan keuangan, (3). Program Wajib belajar pendikan dasar 9 tahun, (4) program pendidikan menengah, (5) Program pendidikan non formal, (6) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. (7) Program manajemen pelayanan pendidikan,(8) Program pengembangan Budaya baca dan pembinaan kepustakaan. Disamping itu, adanya (9)Program peningkatan managemen pelayanan pendidikan melalui sistem pelayanan online transparansi dan kejujuran semakin mengemuka dalam manajemen penerimaan siswa baru.
2.
Urusan Kesehatan Jumlah belanja langsung daerah urusan bidang kesehatan opada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak Rp 45,31 Milyar Jumlah belanja direalisasikan sebanyak Rp 41,21 Milyar,Dialokasikan kepada 2 unit kerja, yaitu Dinas Kesehatan masing belanja 21,21 Milyar dan RSUD sebanyak 24,10 Milyar. Dari jumlah plafon anggaran bidang kesehatan ini telah direalisasikan sebanyak Rp 19,92 Milyar pada Dinas Kesehatan dan Rp 21,22 Milyar pada RSUD, Ini berarti tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2012 adalah sekitar 92,23 $ dan RSUD sekitar 88,23 %. Tingkat realisasi jauh lebih yinggi dibangkanb dengan realisasi tahun anggaran 2011, yaitu masing-masing Dinas keshatan sekitar 80,88 % dan RSUD adalah sekitar 94,63 %. Program utama di bidang kesehatan adalah peningkatan pelayanan kepada warga dan peningkatan akses keshatan bagi masyarakat pendepatan rendah antara lain adalah; (1) program wajib kesehatan adalah (1) Program obat dan perbekalan. Indikator pada program ini adalah jumlah peresepan obat yang rasional. Sejauh ini dirasakan, perbekalan obat baik di puskesmas, puskesmas pembantu maupun Dinas Kesehatan Kota dirasakan cukup dan diresepkan dengan rasional. Artinya belum ada laporan masyarakat baik ke media maupun pemerintah kota tentang kekurangan obat dan perbekalan obat di pusat-pusat kesehatan Pemerintah Kota Padang. (2) Program upaya kesehatan masyarakat. dengan Indikator yang digunakan adalah Angka Usia Harapan Hidup. (3) Program pengawasan obat dan makanan dilaksanakan dengan
55
baik, dimna sampai saat ini belum ada laporan terinfeksinya kasus kosmetik maupun makanan dan susu yang beredar kadaluwarsa dan tercemar di Kota Padang. (4) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dinilai cukup terlaksana dengan baik. Berperannya posyandu di lingkungan kelurahan di Kota Padang, berkembangnya kelurahan siaga, dan cukup tersedianya berbagai promosi kesehatan pada berbagai media merupakan indikator yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Padang. (5). Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Sebagian besar lingkungan di Kota Padang telah cukup sehat akan tetapi masih ada beberapa titik kawasan lingkungan yang masih belum merupakan lingkungan sehat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain pengawasan lingkungan air dan lingkungan serta penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Program dan kegiatan peningkatan pelayanan dan akses kesehatan tersebut terus dilanjutkan dan diharapkan akan mencapat target sasaran pada akhir tahun 2014 sehingga terdapat lingkungan masyarakat yang sehat dan bersih dapat diwujudkan di Kota Padang.
3. Urusan Pekerjaan Umum Dalam Tahun Anggaran (TA) 2012, jumlah belanja langsung daerah bidang pekerjaan umum adalah sebanyak 157,80 Milyar dan dapat direalisir sebanyak 143,86 Milyar dengan tingkat realisasi sekitar 91,18 %, sedangkan tingkat capaian kinerja tahun 2011 adalah sekitar 89.94 % yang pada tahun 2012 berarti terjadi peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2011. Program utama di bidang pekerjaan umumlah antara lain adalah; (1) program wajib Bidang pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dengan program antara lain; (1) Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan. baik berstatus jalan nasional, pemerintah propinsi maupun pemerintah kota (2) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara lain adalah operasional dan pemeliharaan peralatan ke PU-an. (3) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya. (4) Program pengembangan pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. (5) Program peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. (6) Program daya saing kota. Pada program ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pemasangan lampu PJU, jembatan dan taman, pemasangan lampu hias/taman, pemasangan lampu jembatan, rehabilitasi /perbaikan lampu PJU, jembatan dan taman, rehabilitasi/perbaikan lampu hias/taman, operasional dan pemeliharaan daya saing kota serta pematangan lahan untuk terminal truk koto lalang. (7) Program perencanaan bidang ke PU-an.
56
4. Urusan Penataan Ruang Dalam Tahun Anggaran (TA) 2012, urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang. Jumlah belanja langsung daerah bidang penataan ruang adalah sebanyak Rp 2,18 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 2,14 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 97,50 %. Dibandingkan dengan tingkat kinerja tahun 2011 telah terjadi peningkatan, dalam tahun 20`11 hanya sekitar 94,88 % dari anggaran yang disediakan. . Program utama di bidang tata kota dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan antara lain, (1) Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah penyusunan designing ruang kawasan dan pembuatan blad tata ruang yang berbasis geodetik. (2) program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan adalah pemrposesan permohonan perizinan, peningkatan penerimaan retribusi, pembuatan rancangan perda tentang retribusi IMB dan kegiatan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterangan Rencana Kota (KRK) (3) Program pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini diantaranya adalah monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemrosesan IMB dan pengadaan serta pemasangan plang segel dan pembongkaran bangunan. Sejauh ini program-program tata ruang telah terlaksana dengan baik. Sejumlah bangunan yang tidak mematuhi IMB juga diberikan sanksi berupa pemberian plang segel dan pembongkaran bangunan.
5. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan (Bappeda). Jumlah belanja langsung daerah bidang perencanaan daerah adalah sebanyak Rp 11,88 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 10,91 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 91,95 % sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011 sekitar 93,62 %. Adapun program-program yang dilaksanakan Bappeda terkait dengan urusan perencanaan antara lain adalah, (1) Program Penyusunan Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Keuangan daerah (2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Perencanaan Wilayah dan Pengembangan daerah Strategis, (4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dan (5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Program perencanaan wilayah strategi dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Wilayah seperti Rencana Kawasan dan Pusat Konsentrasi Kegiatan antara lain Pusat Pemerintahan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Bappeda, Program perencanaan pembangunan ekonomi dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi serta Balitbangda, Program perencanaan pembangunan sosial budaya dilaksanakan oleh Bidang Sosial Budaya dan program prasarana wilayah dan sumber daya alam dilaksanakan oleh Bidan Fisik dan Prasarana. Berbagai macam kegiatan telah dilaksanakan baik oleh sekretariat Bappeda maupun bidang-bidang yang ada di Bappeda.
57
6. Urusan Perhubungan Urusan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pada tahun 2012 jumlah belanja langsung daerah bidang perhubungan adalah sebanyak Rp 7,91 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 7,44 Milyar. Yang berati pada tahun 2012 tingkat capaian kinerja adalah sekitar 94,07 %. Ini berarti pada tahun 2012 terjadi peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun 2011 sekitar 93,07 %. Program Dinas Perhubungan dengan program antara lain, (1) Program Pengembangan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (2) Program Sarana dan Prasarana Angkutan (3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (4) Program peningkatan sarana dan prasaeana aparatur, serta (5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dalam kota.
7. Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Jumlah belanja langsung daerah bidang pengendalian lingkungan adalah sebanyak Rp 2,90 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 2,89 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 99,38 % dari anggaran yang disediakan. Ini berarti tingkat capaian kerja relative baik, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yaitu sekitar 95,4 %. Program Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. dengan program antara lain, (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (3) Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (4) Program Penegakan Hukum Lingkungan
8. Urusan Kebersihan dan Pertamanan Urusan Kebersihan dan Pertamanan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Jumlah belanja langsung daerah bidang kebersihan dan pertamanan adalah sebanyak Rp 5,11 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 5,02 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 96,96 % sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2011 sekitar 96,34 % dari anggaran yang disediakan. Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan, antara lain, (1) Program Peningkatan dan Pengembangan sarana dan prsarana serta Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan sampah (2) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan TPU dan LPA dan (3) Program Pembinaan kebersihan dan Sarana Pertamanan serta intensifikasi K3.
58
9. Urusan Kependudukan Urusan kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. Jumlah belanja langsung daerah bidang kependudukan adalah sebanyak Rp 2,75 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 2,58 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 93,62 %. Hasil capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011 yaitu sekitar 87,85 %. Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah. Mempuny ini lebih baik ai program antara lain, (1) Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Kependudukan (2) Program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Pencatatan Data Kependudukan dan (3) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kependudukan.
10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Jumlah belanja langsung daerah bidang kependudukan adalah sebanyak Rp 3,32 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 3,26 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 98,28 % sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sekitar 98,39%. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melaksanakan program-program pembangunan seperti (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. (2) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. (3) Program Pelayanan Kontrasepsi (4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.
11. Urusan Sosial : Penanggulangan Bencana Urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Jumlah belanja langsung daerah bidang Penanggulangan Bencana adalah sebanyak Rp 2,71Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 2,59 Milyar. Yang berarti tingkat capaian kinerja sekitar 98,57 %. Capaian kinerja ini jauh lebij baik dibandingkan kinerja tahun 2011 sekitar 91,71 % dari plafon anggaran yang disediakan. Urusan Penanggulangan Bencana melaksanakan (1) Program Peningkatan koordinasi pengurangan resiko bahaya gempa dan tsunami. (2) Pengembangan dan Peningkatan pembangunan infra struktur penanggulangan bencana seperti jalur evakuasi dan pembangunan schelter bagi masyarakat rawan gempa dan tsunami, (3) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban bencana Alam (4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat terhdap bahaya gempa dan tsunami.
59
12. Urusan Sosial : Pemadam Kebakaran Urusan Sosial pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Jumlah belanja langsung daerah bidang Pemadam Kebakaran adalah sebanyak Rp 4,11 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 3,99 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 97,37% sedikit lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun 2011 sekitar 96,49 % dari anggaran yang disediakan. Program utama Urusan Pemadam Kebakaran melaksanakan (1) Program Peningkatan koordinasi pengurangan resiko bahaya kebakaran. (2) Peningkatan pembangunan sarana dan prsarana pemadam kebakaran, (3) Peningkatan dan Pemeliharaan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran. (4) Program Pelayanan kepada masayarakat dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat terhadap pemadam kebakaran.
13. Urusan Sosial dan Tenaga Kerja Urusan Sosial dan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan. Jumlah belanja langsung daerah bidang Sosial dan Ketenagakerjaan adalah sebanyak Rp 3,33 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 3,20 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 96,20 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sekitar 96,96 % dari anggaran yang disediakan. Program pembangunan sebagai berikut; (1) Program rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, (2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (3) Program Peningkatan Kesempatan Kerja (3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan (4) Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial.
14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jumlah belanja langsung daerah bidang koperasi dan UKM adalah sebanyak Rp 1,08 Milyar dan telah dapat direalisir sebanyak Rp 1,06 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja urusan Koperasi/UKM adalah sekitar 98,34 % lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun 2011 sekitar 94,54 %. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas tersebut adalah (1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
60
15. Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal Kota Padang. Jumlah belanja langsung daerah bidang Koperasi dan UKM adalah sebanyak Rp 0,77 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 0,73 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 95,04 % lebih tingg dari kinerja tahun 2011 sekitar 85,40 %. Program urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dengan program pembangunan sebagai berikut. (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (3) Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 16. Urusan Pemuda dan Olah Raga Urusan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang. Jumlah belanja langsung daerah bidang Pemuda dan Olah Raga adalah sebanyak Rp 3,38 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 3,21 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 96,11 % lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2011 sekitar 90,12 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah (1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.. Jumlah belanja langsung daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas adalah sebanyak Rp 2,11 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 2,05 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 96,84 % lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2011 sekitar 92,71 % dari anggaran yang disediakan.. Sedangkan Kantor Kesatuan Pamong Praja disediakan anggaran sebanyak Rp 3,25 Milyar dan realisasi sebanyak Rp 3,14 Milyar. Tingkat capaian kinerja Kantor Satuan Pamong Praja adalah sekitar 06,65 . Adapun program-program yang dilaksanakan antara lain: (1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan (4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) (5) Program pendidikan politik masyarakat (6) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). 18. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan dilaksanakan antara lain oleh Sekretariat daerah, Sekretarian DPRD, Pemerintahan Kecamatan di Kota Padang, Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah, Kantor Perizinan dan Pelayanan Terpadu, Badan Kepegawaian serta Inspektorat.
61
18.a. Sekretariat Daerah Jumlah belanja langsung daerah bidang Sekretariat Daerah adalah sebanyak Rp 77,03 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 36,45 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 48,02% lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2011 sekitar 84,52 % dari anggaran yang disediakan. 18.b. Sekretariat DPRD Jumlah belanja langsung daerah bidang Sekretariat DPRD adalah sebanyak Rp 7,82 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 7,48 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 98,19 % lebih baik dari capaian kinerja tahun 2011 yaitu sekitar 78,73 % dari anggaran yang disediakan. 18.c. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. Jumlah belanja langsung daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Ast Daerah adalah sebanyak Rp 20,57 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 17,32 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 84,20 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yaitu sekitar 71,57 % dari anggaran yang disediakan. 18.d. Kantor Perizinan dan Pelayanan terpadu Jumlah belanja langsung daerah bidang Perizinan dan Pelayan Terpaduadalah sebanyak Rp 0,92 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 0,83 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 89,81 lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2011, yaitu sekitar 91,43 %. 18.e.Inspektorat Jumlah belanja langsung daerah bidang Inspektorat adalah sebanyak Rp 2,95 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 2,74 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 92,77 % lebih rendah dari capaian tahun 2011 sekitar 95,96 % dari anggaran yang disediakan. Inspektorat melaksanakan program antara lain (1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota (2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (3) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 18.f. Badan Kegawaian daerah ( BKD ). Jumlah belanja langsung daerah bidang KeKepegawaian daerah adalah sebanyak Rp 7,10 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 6,73 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 94,81 % lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2011 yaitu sekitar 96,10 % dari anggaran yang disediakan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Adapun program utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPKA) adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
62
18.g. Pemerintahan Kecamatan Jumlah belanja langsung daerah bidang Pemerintahan Kecamatan adalah sebanyak Rp 17,73 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 17,11 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 96,50 % lebih tinggi dengan tingkat capaian kinerja tahun 2011, yaitu sekitar 85,20 % dari anggaran yang disediakan. Belanja langsung per kecamatan ini tersebar pada 11 kecamatan dalam Kota Padang. Terbesar penyerapan belanja kecamatan ini adalah Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, sedangkan terendah adalah Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Nanggalo. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh kecamatan-kecamatan di Kota Padang terkait dengan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan adalah (1) Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan (2) Program Pengembangan Kecamatan, dan (3) Program Penataan Administrasi Kependudukan. 19. Urusan Ketahanan Pangan Urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan. Jumlah belanja langsung daerah bidang Kekethanan pangan adalah sebanyak Rp 0,71 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 0,69 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar sekitar 95,94 % sedikit lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2011 sekitar 95,32 % dari anggaran yang disediakan. Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan program penguatan/pendamping lembaga distribusi pada masyarakat. Program ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk melalui penambahan stock di pasar. 20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan. Jumlah belanja langsung daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebanyak Rp 4,18 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 4,09 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 97,80 % sedikit lebih tinggi dari capaian tahun 2011 sekitar 95,51 % dari anggaran yang disediakan. Program-program pembangunan sebagai berikut: (1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun kelurahan (4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/kelurahan. 21. Urusan Kearsipan Urusan bidang kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi. Jumlah belanja langsung daerah bidang Kekethanan pangan adalah sebanyak Rp 0,85 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 0,68 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 81,21 % lebih tinggi dari capaian tahun 2011 yaitu sekitar 77,62 % dari anggaran yang disediakan.
63
Program-program pembangunan Program program pembangunan yang dilaksanakan sebagai berikut; (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Program kearsipan dipandang cukup urgen mengingat setelah terjadinya gempa bumi 30 September 2009 banyak arsip-arsip yang tertimpa bangunan sehingga banyak yang tidak ditemukan kembali. 22. Urusan Komunikasi Dan Informasi Urusan bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi. Jumlah belanja langsung daerah bidang Komunikasi dan Informasi adalah sebanyak Rp 2,76 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 2,64 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 96,65 % ham[ir sama dengan capaian kinerja tahun 2011 hampir sama dengan capaian kinerja tahun 2011 yaitu 96,93 %. Program-program ekitar pembangunan Program sebagai berikut; (1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (2) Program Optimalisasi Teknologi Informasi (3) Program Pengembangan Data Informasi (4) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi.
Urusan Pilihan 23. Urusan Pertanian Urusan pertanian menjadi urusan bagi Dinas Pertanian, Peternakan, Perke tahun 2012 bunan dan kehutanan. Jumlah belanja langsung daerah bidang pertanian padadalah sebanyak Rp 9,00 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 8,63 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 80,90 % lebih rendah dari capaian tahun 2011, yaitu sekitar 96,84 % dari anggaran yang disediakan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan antara lain adalah (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (4) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan (5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (6) Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak (7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi. (8) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (9) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 24. Urusan Pariwisata Urusan Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Parisata Jumlah belanja langsung daerah bidang kebudayaan dan pariwisata pada tahun anggaran 2012 adalah sebanyak Rp 5,01 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 4,88 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 97,38 % hamper sama dengan capaian kinerja tahun 2011 sekitar 97,33 %. Program-program pembangunan sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (3) Program
64
Pengembangan Kemitraan (4) Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah 25. Urusan Perikanan dan Kelautan Dinas kelautan dan perikanan Jumlah belanja langsung daerah bidang Perikanan dan Kelautan pada tahun 2012 adalah sebanyak Rp 6,87 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 6,77 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 98,59 % lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2011 sekitar 79,53 %. Program urusan perikanan dan kelautan dengan program-program pembangunan sebagai berikut: (1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan (3) Program Pengembangan Budi daya Perikanan (4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap (5) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan (6) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 26. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Energi dan Sumber daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral Jumlah belanja langsung daerah bidang Kekethanan pangan adalah sebanyak Rp 29,53 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 29,33 Milyar. Yang berati tingkat capaian kinerja sekitar 99,34 % dari anggaran yang disediakan.dengan pelaksanaan program pada: (1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan (2) Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi (3) Program Pembinaan Pengusahaan Listrik dan Pemanfaatan Energi 27. Urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertambagan dan Pasar Urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Pasar pada tahun 2012 dilaksanakan oleh 2 Dinas, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pertambagangan dan Dinas Pasar. Pada tahun 2012 belanja langsung yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pertambangan adalah sebanyak Rp 6,24 Milyar dan dapat direalisir sebanyak Rp 4,99 Milyar. Yang berati tingklahat sebanyak Rp capaian kinerja sekitar 79,22 % lebih rendah dibandingkan tahun 2011, yaitu sekitar 99,34 %. Sedangkan Dinas Pasar mendapatkan plafon anggaran sebanyak Rp 18,77 Milyar dan telah dapat direalisir sebanyak Rp 10,89 Milyar. Tingkat realisasi anggaran Dinas Pasar pada tahun 2012 relatif rendah yaitu sekitar 55,10 % Program utama .yang pelaksanaan program pada: (1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan (2) Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi (3) Program Pembinaan Pengusahaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Sedangkan Dinas Pasar lebih fokus kepada pengembangan prasarana dan sarana pasar dan program kelelengkapan serta pembinaan pedagang pasar
65
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Makro Ekonomi 3.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Daerah Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berdasarkan data BPS (2013), laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2011 adalah sekitar 6,41 %. Dibandingkan pertumbunan tahun 2010 telah terjadi peningkatan berarti 5,95 %, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata tahun 2004-2008, yaitu sekitar 6,62 %. Hal ini disebabkan secara tidak langsung masih terasa pengaruh musibah gempa 2009, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Padang mengalami penurunan sampai angka 5,08%. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Padang sema 3 tahun terakhir tahun 2010-2012 mengalami peningkatan significant, karena berhasil mencapai rata-rata diatas target yang direncanakan. Secara terinci perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut : Tabel : 3.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PADANG DAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2002 - 2012
TAHUN
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PADANG
SUMATERA BARAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5,30 5,55 5,89 5,29 5,12 6,14 6,21 5,08 5,95 6,61
4,69 5,26 5,47 5,73 5,50 6,34 6,37 6,34 6,56 .6,20
2012*
6,5
6,4
Catatatan :Tahun 2012 didasarkan perkiraan realisasi sementara
Dengan kenaikan realisasi PDRB Kota Padang Tahun 2011 sekitar 6,41 % per tahun, jumlah PDRB pada tahun 2011 akan berjumlah sebanyak Rp. 12.793,8 Milyar, sedangkan pada tahun 2012 dengan laju pertumbuhan sementara sekitar 6,5% dan jumlah PDRB sebanyak Rp. 13.513,53 Milyar. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang dalam dua tahun terakhir ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laju
66
pertumbuhan Propinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2011, Propinsi Sumatera Barat rata-rata naik sekitar 6,22% dengan jumlah PDRB harga berlaku sebanyak Rp 98,92 Triliun, sedangkan ditahun 2012 diperkirakan realisasi 6,4%. Kenaikan PDRB tersebut disebabkan terjadinya beberapa peningkatan beberapa sektor perekonomian yang memberikan sumbangan utama terhadap pembentukan PDRB. Peningkatan antar sektor ekonomi ini menyebabkan terjadinya pergeseran peran antar sektor ekonomi terhadap pembangunan di Kota Padang tahun 20062012. Walaupun demikian, peran sektor ekonomi utama masih tetap di dominasi sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagan dan perhotelan serta sektor jasa-jasa. Gambaran PDRB Kota Padang, 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 3.2 PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 ( Dalam Rp. Milyar) No
Lapangan Usaha
2008
2009
2010
2011
2012*
1.
Pertanian.peternakan.kehutanan.Perika nan.
552.96
583,18
612,53
645,54
680,47
2.
Pertambangan dan penggalian
165.25
173,46
185,32
198,15
211,78
3. 4. 5.
Industri pengolahan. Listrik.gas.air bersih Bangunan
1.787.05 191.46 458.91
1.854,25 203,48 481,03
1.938,43 214,89 517,21
2.033,22 227,54 558,43
2.119,22 241,01 613,49
6.
Perdagangan.hotel dan restoran
2.351.21
2.432,03
2.544,65
2.684,51
2.839,12
7. 8.
Pengangkutan dan komunikasi.
2.623,52
2.805,27
3.029,07
3.280,00
3.561,59
864.30
915,99
977,18
1.047,09
1.132,51
9.
Jasa-Jasa
1.802.60
1,896,97
2.002,32
2.117,71
2.238,18
PDRB Kota Padang
10.797,26
11.345,64
12.021,60
12.792,18
13.637,36
Keuangan.persewaan. jasa perusahaan
Tahun 2012 Angka diperkirakan Sumber : BPS, Kantor Sensus Kota Padang
Perkembangan ekonomi tahun 2008-2012 tidak dapat dilepaskan dari akvitas Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan pengaruh keberadaan Kota Padang sebagai Ibu-kota Propinsi serta Pusat Pemerintahan di Sumatera Barat. Yang memperoleh keuntungan secara ekonomi dalam setiap proses pembangunan daerah di Sumatera Barat. Pengaruh keberadaan BIM dalam pembentukan PDRB Kota Padang secara langsung tidak nyata, namun tidak dapat dilepaskan dari peran kota Padang sebagai pintu gerbang pembangunan di Sumatera Barat, kususnya terhadap pembangunan sektor pengangkutan dan komunikasi, perdagangan dan perhotelan serta sektor jasa-jasa yang menjadi andalan dalam pembentukan PDRB.
67
3.1.2. Arah dan Target Ekonomi Makro Tahun 2013-2014 Bierdasarkan RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014, bahwa Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2014 diarahkan untuk Percepatan capaian Visi dan Misi Menuju Padang Metropolitan, Aman, Relegius dan Sejahtera, maka arah pembangunan Kota Padang Tahun 2014 juga mengacu kepada RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014. Dengan demikian, RKPD Tahun 2014 merupakan bagian penting artinya bagi Kota Padang. karena merupakan transisi dan awal pelaksanaan RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 yang akan ditetapkan setelah Pilkada kota Padang Tahun 2013. Oleh karena itu, RKPD Kota Padang Tahun 2014 mempunyai sasaran penyelesaian dan melanjutkan program-program RKPD Tahun 2013 serta memberikan penekanan kepada percepatan capaian Visi dan Misi Pemerintah Kota. Dengan memperhatikan arah pembangunan nasional dan arah pembangunan Propinsi Sumatera Barat tahun 2014 serta kondisi makro ekonomi Kota Padang, Sesuai dengan arah kebjakan tahun 2014, Pemerintah Kota Padang menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sekitar 6,8 persen. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8 persen tersebut diperlukan suatu pembiayaan pembangunan yang cukup besar, baik berasal dari pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat sendiri. Disamping itu, dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 tetap memperhatikan asumsi makro ekonomi secara nasional dan asumsi makro ekonomi yang dilakukan pada tingkat Propinsi Sumatera Barat, namun digunakan sebagai dasar penetapan perkiraan adalah data dan asumsi yang berlaku secara internal Kota Padang sendiri. Dari perkembangan PDRB Kota Padang tahun 2006-2011 dan target pertumbuhan PDRB Tahun 2012-2013 berdasarkan harga konstan tahun 2000, maka diperoleh angka proyeksi PDRB 2014 menurut sektor-sektor ekonomi utama dan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut : Tabel 3.3 PDRB Kota Padang Tahun 2011 dan Perkiraan 2012-2014 Menurut Harga Konstan Tahun 2000 ( Dalam Rp. Milyar) No.
Lapangan Usaha
2011
2. 3. 4. 5. 6.
Pertanian,peternakan, kehutanan dan Perikanan. Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan. Listrik, gas, air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran
198,18 2.033,22 237,54 558,9 2.684,51
7.
Pengangkutan dan komunikasi.
3.280,00
1.
8. 9
Keuangan, perusahaan Jasa-Jasa
persewaan,
P D R B Kota Padang
jasa
648,54
2012 741,89 218,92 2.114,86 256,75 617,56 2.883,78 3.2783,82
Perkiraan 2013 786,48
2014 843,84
228,37 2.218,92 270,27 659,46 2.858,11
249,00 2.405,49 292,04 671,69 3.280,07
3.267,57
3.719,67 1.367,98
1.047,09
1.133,79
1.20540
2.117,75
2.267,50
2.266,22
2.579,18
12.793,8
13.513,53
14.391,90
15.327.37
68
Proyeksi PDRB Tahun 2013-2014 ini mempunyai dampak cukup luas dalam pencapaian target indikator makro ekonomi lainnya. Dengan mengetajui tingkat pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui pendapatan per kapita per penduduk Kota Padang tahun 2013-2014. Dengan menggunakan proyeksi jumlah penduduk antar sensus ( SP 2000 dan SP 2010 ), Kota Padang mempunyai laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,57%, walaupun angka ini sifatnya sementara sambil menunggu koreksi dari SUPAS 2015, data ini sementara dapat digunakan. Begitu juga dengan angka perkembangan inflasi dan IHK di Kota Padang pada bulan Desember 2012 dengan tingkat inflasi tahunan 4,14 % dan IHK sekitar 140,15. dengan catatan belum diperhitungkan dampak Tarif Dasar Listrik (TDL) dan dampak kenaikan harga BBM. Angka IHK dan tingkat inflasi ini diperkirakan akan lebih tinggi lagi, karena terjadinya tekanan harga (tekanan inflatoir) yang disebabkan kenaikan biaya produksi ( cost push inflation) seperti dorongan biaya transportasi dan biaya operasional lainnya akibat kenaikan TDL dan BBM serta belum stabilnya Nilai Tukar Rupiah di pasar internasional. Namun asumsi target pembangunan kenaikan PDRB sekitar 6,8 % adalah rasional dan dapat digunakan. Jumlah penduduk Kota Padang tahun 2011 adalah sebanyak 849.649 jiwa, dengan laju pertambahan penduduk sekitar 1,57 % per tahun. Berarti jumlah penduduk Kota Padang tahun 2012 adalah sebanyak 883.447 orang dan tahun 2013 sebanyak 897.317 orang. Sebagai catatan, hasil SP. 2000-2010 dapat mengoreksi proyeksi jumlah penduduk Kota Padang sebelumnya, seperti tahun 2009 yang berjumlah 875.750 orang. Indikator penduduk merupakan faktor yang penting dalam menentukan indikator lainnya, seperti perhitungan PDRB per kapita. Pada tahun 2012 jumlah PDRB per kapita adalah sebanyak Rp 15,34 juta dan tahun 2013 sebanyak Rp. 16,05 juta. Dalam hal ini dapat ditunjukan pula Indek GINI yang semakin membaik, yaitu menurunnya disparitas pendapatan masyarakat. Peningkatan PDRB per-kapita ini diharapkan dapat semakin mengurangi tingkat disparitas pendapatan dan selanjutnya bermanfaat terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, terutama dalam mencapai target dan perubahan perkiraan indikator makro yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2013-2014.
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 Kota Padang sebagai ibukota propinsi terletak pada titik sentral lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat. Disamping itu Kota Padang memiliki potensi wisata alam terutama potensi wisata pantai dan pulau-pulau yang indah. Dapat ditambahkan Kota Padang juga memiliki potensi perikanan laut dan pertambangan pasir besi yang cukup potensial dikembangkan bersama dengan industri pengolahan dan manufaktur. Semua potensi dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Kota Padang
69
kiranya dapat menangkap peluang-peluang di masa yang akan datang terutama di tahun 2013 dan 2014. Beberapa peluang-peluang tersebut antara lain adalah Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pusat pelayanan primer nasional untuk Sumatera Wilayah Barat. Adanya peluang ini berimplikasi pada lintas barang dan jasa untuk kabupaten kota wilayah Sumatera Barat maupun kabupaten/kota di propinsi tetangga untuk melakukan kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Peluang lainnya adalah semakin tingginya permintaan barang dan jasa kabupaten dan kota di propinsi tetangga seperti Riau terutama barang-barang hasil produksi pertanian yang diperdagangkan. Lebih luas lagi terhadap komoditi-komoditi yang dihasilkan dan diperdagangkan di Kota Padang dipasarkan ke pasar internasional baik melalui pelabuhan Teluk Bayur dari dan ke negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, India dan Maladewa maupun melalui lintas timur pada pelabuhan Dumai untuk kegiatan ekspor ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Cina. Selain itu, ke depan fungsiKota Padang secara bertahap semakin meningkat sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pintu Gerbang Wilayah Barat. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi bagi pembangunan Kota ke depannya adalah menjadikan kabupaten/kota daerah sekitar menjadi daerah (hinterland) sehingga dapat menggerakan berbagai sektor lapangan usaha seperti industri dan manufaktur serta jasa-jasa di Kota Padang sesuai dengan RPJP Kota Padang Tahun 2004-2020. Adapun strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk menangkap peluang-peluang tersebut antara lain adalah: 1. Memanfaatkan keuntungan ekonomi ( economic advantage ) potensi daya alam yang tersedia, khususnya perikanan dan kelautan, infrastruktur, pelabuhan, bandara udara internasional, pengangkutan dan komunikasi untuk menangkap peluang pasar. 2. Sebagai ibukota Propinsi dan titik sentral strategis lintas barang dan jasa, Kota Padang perlu berupaya menumbuh kembangkan sektor industri pengolahan dan manufaktur dengan memanfaatkan hasil bahan mentah dari kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumatera Barat dan Wilayah Indonensia Barat pada umumnya. 3. Padang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat perlu memanfaatkan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan, karena mendapatkan keuntungan ganda dengan pembangunan daerah propinsi, seperti kawasan perkantoran baik pemerintahan maupun dunia usaha. . 4. Kota Padang perlu merealisasikan peningkatan pelayanan pelabuhan Teluk Bayur melalui perluasan pelabuhan, kapasitas dan daya tampung kapal-kapal besar sebagai upaya menangkap peluang ditetapkannya Kota Padang sebagai pusat pelayanan primer nasional wilayah barat dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Wilayah barat.
70
Ke-empat potensi tersebut merupakan kekuatan, peluang dan strategi-strategi yang tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang juga merupakan permasalahan dan tantangan Kota Padang yang perlu dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Di sisi lain, tingkat investasi PMDN/PMA di Kota Padang masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di pulau Sumatera. Kondisi ini dengan belum berkembangnya industri pengolahan dan manufaktur seperti yang telah disinggung diatas dan masalah pertanahan yang masih berbelit-belit baik bagi investasi pemerintah maupun investasi swasta. Dari kelemahan-kelemahan yang dikemukakan diatas, Kota Padang juga menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar seperti produk perikanan dan manufaktur kompetitor yang lebih murah dan memiliki kualitas produk yang lebih baik, instabilitas sosial politik nasional dan internasional serta fluktuasi nilai tukar rupiah maupun harga minyak dunia yang juga turut mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Padang. Meskipun demikian, ada beberapa langkah strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai kelemahan dan ancaman yang akan datang. Diantaranya adalah: 1.
2.
3.
Meningkatkan investasi melalui peningkatan pelayanan perizinan serta pemahaman kepada investor tentang upaya pemerintah dalam menghadapi bencana alam sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi investor untuk penanaman modal. Meningkatkan keseriusan Pemerintah Kota Padang terhadap peran sektor industri dan manufaktur sebagai lokomotif pertumbuhan dan pembangunan kota dan juga sebagai upaya mewujudkan visi Kota Padang menuju Kota Metropolitan yang Religius, Aman dan Sejahtera. Meningkatkan peran lembaga sosial politik Pemerintah Kota Padang guna menghadapi bahaya laten dan ancaman instabilitas sosial politik kawasan.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil-hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian keluaran dan hasil capaian. Sebagaimana dimaksudkan pengertian kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Dengan demikian dalam RKPD Tahun 2014, arah kebijakan pendapatan daerah adalah terkait dengan rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2014 dengan menggunakan perkiraan terukur, rational, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
71
Arah kebijakan pendapatan daerah tersebut terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebanyak Rp 248,46 Milyar. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD akan dituangkan dalam APBD Tahun 2014 dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang berpedoman kepada UU No. 28 Tahun 2009, kebijakan penganggaran yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih perusahaan daerah seperti PDAM serta lain-lain penerimaan asli daerah yang syah. b. Dana Perimbangan sebanyak Rp 1.247,22 Milyar Dalam rangka penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada APBD Tahun 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebanyak Rp 1.103,12 Milyar Perhitungan DAU tahun 2014 mengacu kepada jumlah dana yang telah dialokasikan pada Tahun Anggaran 2013 dengan realisasi DAU Tahun Anggaran 2012. Sesuai PP No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 diproyeksikan Penerimaan DAU Tahun 2014 besarnya dipengaruhi oleh rencana kenaikan gaji PNS sebanyak 10 % ditambah dengan celah fiskal daerah (kemampuan dan kapasitas fiskal daerah), sehingga diperkirakan DAU Tahun 2014 mengalami kenaikan sekitar 11,76 %. (2) Dana Bagi Hasil ditargetkan sebanyak Rp 62,27 Milyar Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2013, Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari DBH yang bersumber dari pajak dan non pajak besarannya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 dengan memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2011. Dalam menetapkan RKPD Kota Padang, karena tahun 2014 merupakan tahapan sangat penting dalam proyeksi DBH. (3) Dana Alokasi Khusus sebanyak Rp 91,94 Milyar Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Dana Otonomi Khusus Tahun 2014. Sambil menunggu Pedoman Menteri Keuangan ditetapkan melalui Permendagri No. 27 Tahun 2013, Dana Otonomi Khusus didasarkan kepada alokasi dana Tahun 2013 dengan memperhitungkan alokasi dana tahun 2012, c. Pendapatan Lain-Lain Yang Syah adalah sebanyak Rp 352,12 Milyar. Untuk penganggaran Pendapatan Lain-Lain Yang Syah dalam Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal berikut :
72
a) b) c)
d)
Alokasi dana penyesuaian yang dianggarkan dalam Pendapatan Lain-lain yang Syah sepanjang yang telah ditetapkan pada RAPBN 2014. Penganggaran dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah ( BOS ) yang didasarkan kepada dana BOS tahun 2013. Dana Bagi Hasil yang berasal dari propinsi dengan memperhatikan dana yang direalisir tahun 2012 dan 2013. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik bersifat umum maupun berasal dari pemerintah propinsi dan atau kabupaten/kota lainnya. Lain-lainnya target penerimaan pendapatan seperti Hibah yang berasal dari APBN dan pemerintah daerah lainnya.
Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih ideal, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diarahkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penguatan local taxing power, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut oleh daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda). Beberapa kebijakan mendasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: 1. Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah diubah dari open list system menjadi closed list system. Salah satu pertimbangan penerapan closed list system adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak propinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Selain pajak daerah, juga terdapat 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah yang terdiri dari 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha dan 5 jenis retribusi perizinan tertentu. 2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah (penguatan local taxing power). Penguatan local taxing power dilakukan melalui beberapa kebijakan yaitu: 1. Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan; 2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, seperti Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan,
73
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. 3. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan; 4. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada propinsi kecuali Pajak Rokok. Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah yang diberlakukan di daerahnya (ditetapkan dalam Perda) sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengompensasi hilangnya berbagai jenis pungutan daerah sebagai akibat perubahan open list system menjadi closed list system. Dalam kaitan ini, daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak propinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. 4. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari represif (berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000) menjadi preventif dan korektif. Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pajak daerah sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Perda yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum. Kewenangan pembatalan Perda yang semula berada pada Menteri Dalam Negeri dialihkan kepada Presiden dalam rangka memperkuat dasar hukum pembatalan Perda. Selain itu, terhadap daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah dapat dikenakan sanksi dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau bagi hasil.
74
Tabel 3.4 Rancangan Pendapatan Daerah pada APBD Kota Padang Tahun 2013-2014 APBD 2014 No.
Uraian
APBD 2013
1
2
1
PENDAPATAN
A
RKPD
Bertambah /berkurang
3
4
5
1.619.345.025.124,00
1.847.812.024.109,00
228.466.998.985,00
Pendapatan Asli Daerah
232.413.011.440,00
248.463.624.516,00
16.050.613.076,00
1
Pajak Daerah
153.005.000.000,00
157.790.000.000,00
4.785.000.000,00
2
Retribusi Daerah
51.710.311.440,00
47.471.977.670,00
(4.238.333.770,00)
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9.500.000.000,00
8.415.720.596,00
(1.084.279.404,00)
4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
18.197.700.000,00
34.785.926.250,00
16.588.226.250,00
B
Dana Perimbangan
1.138.133.610.834,00
1.247.227.485.469,00
109.093.874.635,00
1
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
53.175.717.834,00
62.269.592.469,00
9.093.874.635,00
2
Dana Alokasi Umum
1.003.116.093.000,00
1.103.116.093.000,00
100.000.000.000,00
3
Dana Alokasi Khusus
81.841.800.000,00
81.841.800.000,00
0,00
C
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
248.798.402.850,00
352.120.914.124,00
103.322.511.274,00
1
Pendapatan Hibah
354.530.000,00
354.530.000,00
0,00
2
Dana Darurat
3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Pemerintah
72.163.353.850,00
66.878.349.000,00
(5.285.004.850,00)
4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
176.280.519.000,00
284.888.035.124,00
108.607.516.124,00
5
Dana Penguatan Desentralisasi fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah ( DPDF dan PPD)
0,00
0,00
0,00
6
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPIPP)
0,00
0,00
0,00
7
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)
0,00
0,00
0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi
0,00
0,00
0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, kebijakan belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan Pemerintah Daerah selama tahun
75
anggaran yang berkenaan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, dinyatakan bahwa jumlah belanja daerah perlu diselaraskan dengan sumbersumber penerimaan, seperti penerimaan DBH yang berasal dari pajak dan non pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga dalam implimentasinya dapat menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Kebijakan Umum Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2014 ini ditetapkan sebagai berikut : 1. Belanja daerah diarahkan kepada peningkatan pelayanan publik melalui program utama peningkatan pembangunan administrasi pemerintahan. Pada Tahun 2014, perhatian difokuskan pada penyelesaian capaian target RPJM 2009-2014 dan berkelanjutan program kegiatan strategis tahun sebelumnya. 2.
Belanja Daerah diprioritaskan untuk Urusan Wajib ataupun Urusan Pilihan yang dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan melanjutkan kebijakan dan program tahun 2014.
3.
Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja, yaitu terdapatnya keseimbangan antara perencanaan input dan output yang dihasilkan. Anggaran disusun secara terukur dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
4.
Kebijakan Anggaran Belanja tersebut akan disesuaikan dengan program priortas pembangunan Kota Padang Tahun 2014, serta kondisi dan perkembangan finansial daerah.
Sesuai ketentuan , dalam sistim penganggaran belanja daerah akan dialokasikan dalam 2 kelompok belanja daerah yaitu : 1. Belanja Daerah Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tetapi menunjang secara penuh pelaksanaan tupoksi dan fungsi pemerintah. 2.
Belanja Daerah Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam penyusunan APBD Tahun 2014 ini selalu berupaya melakukan penyesuaian terhadap Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya menselaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta evaluasi terhadap perjalanan anggaran yang telah ditetapkan.
3.2.2.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari :
76
1.
Belanja Pegawai ditampung dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan per-Undang-Undang-an yang berlaku.
2.
Belanja Hibah, alokasi anggaran digunakan untuk pemberian hibah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.
3.
Belanja Bantuan Sosial, alokasi anggaran diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada partai politik, organisasi sosial masyarakat, masjid, serta kegiatan keagamaan lainnya. .
4.
Belanja Bantuan Keuangan, dialokasikan anggaran yang diarahkan penggunaannya untuk menunjang kegiatan di Kecamatan dan di Kelurahan. Selain itu belanja bantuan juga diarahkan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi kelompok Ekonomi Mikro dan Usaha Kecil serta Usaha Menengah.
5.
Belanja Tak Terduga, dialokasikan anggaran untuk membantu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
3.2.2 2 Kebijakan Belanja Langsung Penetapan Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2014 adalah terkait dengan Kebijakan Umum Penganggaran yang merupakan konsekwensi usulan program dan kegiatan yang diajukan SKPD selama tahun berkenaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyusunan APBD Tahun 2014 penetapan belanja langsung perlu memperhatikan : 1. Alokasi anggaran belanja untuk setiap kegiatan memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan. 2. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan. 3. Terhadap belanja pegawai perhitungan besarnya honoraium PNS Daerah, ditetapkan berdasarkan standar sesuai dengan keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) yang benar-benar memiliki peran dan konstribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan Permendagri No. 27 tahun 2013, dimana setiap anggaran belanja barang dan jasa yang
77
ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga. termasuk Nara Sumber/Tenaga Ahli dari luar instansi Pemerintah. 5. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 yang merupakan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Dalam pengadaannya dapat dilakukan dengan sistem multi years. 3.2.2.3. Rencana Belanja Daerah Sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, maka belanja daerah disusun untuk mendanai urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpatokan kepada target capaian kinerja setiap belanja dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah belanja daerah pada tahun anggaran 2014 diproyeksikan sebanyak Rp 1.866.363.065.109,00 dan dialokasikan kedalam (a) Belanja Tidak langsung sebanyak Rp 1.245.474.021.573,00 dan (b) Belanja Langsung. sebanyak Rp 620.889.043.536,00 a. Belanja Tidak Langsung Pada tahun anggaran 2014 dari jumlah belanja daerah tersebut diatas, khusus untuk keperluan belanja tidak langsung proyeksikan target belanja tidak langsung sebanyak Rp 1.245.474.021.573,00. Belanja tidak langsung diarahkan untuk keperluan : 1. Belanja Pegawai, perhitungan disesuaikan dengan penganggaran untuk (a) gaji pokok dan tunjangan PNS di daerah serta pembayaran gaji ke 13. (b) kebutuhan pengangkatan Calon PNS Daerah sesuai formasi 2014. (c) kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga serta mutasi yang besarnya diperhitungkan 2,5 % dari jumlah gaji pokok. (d) Penyediaan dana penyelengaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan kepada APBD didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2011 (e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan PP No.58 Tahun 2005. (f) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi yang memedomani PP No. 69 Tahun 2010. (g) Dalam hall tunjangan Tambahan Penghasilan Profesi Guru, PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru dianggarkan dalam APBN Tahun 2014 pada dana transfer ke daerah. Tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan PNSD dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai diuraikan kedalam objek dan rincian ojek belanja sesuai kode rekening. Jumlah belanja pegawai yang ditargetkan dalam tahun anggaran 2014 adalah sebanyak Rp 1.206.027.055.592,00 target mengalami kenaikan
78
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
dibandingkan belanja pegawai tahun 2013 sebanyak Rp 1.019.972.194.600,00 Belanja Bunga, diarahkan kepada daerah yang belum pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Dalam tahun anggaran 2014, pemerintah kota tidak menganggarkan belanja bunga, karena tidak mempunyai pinjaman tersebut. Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan dan lembaga tertentu sebagai suatu insentif dalam mendorong produksinya, khususnya agar harga produksi kebutuhan dasar agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam tahun anggaran 2014, sama dengan tahun-tahun sebelumnya pemerintah tidak menyediakan subsidi. Belanja hibah merupakan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat serta organisasi kemasyarakatan yang membutuhkan bantuan yang peruntukannya secara spesifik sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam tahun anggaran 2014 pemerintah daerah rencana mealokasikan dana hibah ini sebanyak Rp 25.000.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial. Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan, Pemerintah dapat melakukan penganggaran dalam bentuk bantuan sosial. Dalam tahun anggaran 2014 pemerintah daerah rencana melokasikan dana bantuan sosial ini sebanyak Rp 746.965.981,00 Belanja Bagi Hasil. Dalam tahun 2014 pemerintah daerah tidak menargetkan belanja bagi hasil atas penerimaan pendapatan daerah kepada daerahdaerah lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam tahun anggaran 2014 baik pemerintah propinsi maupun perintah daerah lainnya sebanyak Rp 746.965.981,00 Penetapan belanja tidak terduga dilakukan secara rational dan realistis. Dalam tahun anggaran 2014 jumlah belanja tidak terduga ditargetkan hanya sebanyak Rp 3.700.000.000.000,00.
b. Belanja Langsung Adapun realisasi, proyeksi dan target belanja langsung Kota Padang Tahun 2014 ditetapkan berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2014 dengan berpatokan kepada RPJMD Kota Padang tahun 2009-2014 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD Tahun 2014. Penganggaran belanja langsung diroyeksikan untuk membiayaai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung daerah tahun 2014 sebanyak Rp 620.889.043.536,00 digunakan untuk 3 keperluan utama yang menjadi urusan pemerintah daerah, yaitu (a) belanja pegawai (b) belanja barang dan jasa serta (c) belanja modal. Struktur belanja daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :
79
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kota Padang Tahun 2013-2014 ( Dalam Rp ) APBD 2014
No.
Uraian
APBD 2013
1
2
3
4
RKPD
Bertambah/ berkurang 5
2
BELANJA
1.679.115.884.343,00
1.866.363.065.109,00
187.247.180.766,00
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.075.699.100.666,00
1.245.474.021.573,00
169.774.920.907,00
1
Belanja Pegawai
1.206.027.055.592,00
186.054.860.992,00
0,00
0,00
1.019.972.194.600,00
Pembayaran bunga pinjaman 2
Belanja Hibah
3
Belanja Bantuan Sosial
4
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keu.
5
Belanja Tidak Terduga
B
BELANJA LANGSUNG
35.965.405.000,00
25.000.000.000,00
15.314.535.085,00
10.000.000.000,00
(10.965.405.000,00) (5.314.535.085,00)
746.965.981,00
0,00
3.700.000.000,00
0,00
620.889.043.536,00
17.472.259.859,00
746.965.981,00 3.700.000.000,00 603.416.783.677,00
3.2.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan dan SKPD Berdasarkan evaluasi RKPD dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 serta capaian kinerja SKPD sebagaimana direncanakan dapat disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2014 . Rencana program prioritas merupakan hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2014 diperoleh indikasi program pokok menurut kebutuhan dan urusan sesuai TUPOKSI masing-masing SKPD, diurutkan sebagai berikut. Tabel 3.6 Jumlah Plafond an Pagu Indikatif Belanja Daerah Berdasarkan Indikasi Program Pokok masing-masing SKPD pada APBD Tahun 2014 ( Dalam Rupiah ) Kode (1)
Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan (2)
REKAP PER SKPD 2013 (3)
REKAP PER SKPD 2014
Selisih
%
(5)
(6)
(7)
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN
52.460.000.000,00
69.999.634.502,00
17.539.634.502,00
25,06
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
26.968.629.052,00
36.045.800.789,00
9.077.171.737,00
25,18
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
14.031.365.363,00
13.682.230.900,00
(349.134.463,00)
-2,55
1.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
211.436.559.225,00
104.729.791.000,00
(106.706.768.225,00)
-101,89
80
Kode (1)
Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan (2)
REKAP PER SKPD 2013 (3)
REKAP PER SKPD 2014
Selisih
%
(5)
(6)
(7)
1.05.01.
DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
4.666.683.618,00
4.716.268.758,00
49.585.140,00
1,05
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11.925.524.860,00
19.519.735.500,00
7.594.210.640,00
38,91
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.667.106.262,00
14.764.636.240,00
4.097.529.978,00
27,75
1.08.01.
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
16.649.618.575,00
20.724.500.000,00
4.074.881.425,00
19,66
1.08.02.
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
3.470.572.090,00
5.312.671.835,00
1.842.099.745,00
34,67
1.10.01.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.879.616.060,00
3.412.815.600,00
533.199.540,00
15,62
1.13.01.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
5.610.379.975,00
6.171.393.300,00
561.013.325,00
9,09
1.14.01.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
2.865.000.000,00
3.911.797.800,00
1.046.797.800,00
26,76
1.15.01.
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
1.866.640.100,00
2.894.800.000,00
1.028.159.900,00
35,52
1.16.01.
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
3.197.061.850,00
8.015.300.700,00
4.818.238.850,00
60,11
1.18.01.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
6.636.786.950,00
5.480.000.000,00
(1.156.786.950,00)
-21,11
1.19.01.
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7.458.087.780,00
5.969.609.570,00
(1.488.478.210,00)
-24,93
1.19.02.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6.420.932.975,00
7.683.264.500,00
1.262.331.525,00
16,43
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
69.286.912.445,00
101.945.255.369,00
32.658.342.924,00
32,04
1.20.04.
SEKRETARIAT DPRD
22.879.200.000,00
27.763.453.750,00
4.884.253.750,00
17,59
1.20.05.
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
22.612.646.893,00
24.730.732.135,00
2.118.085.242,00
8,56
1.20.07.
INSPEKTORAT
3.201.713.200,00
3.504.384.520,00
302.671.320,00
8,64
1.20.08.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.966.984.000,00
14.129.758.400,00
8.162.774.400,00
57,77
1.20.09.
KECAMATAN PADANG BARAT
1.492.294.000,00
2.191.530.700,00
699.236.700,00
31,91
1.20.10.
KECAMATAN PADANG TIMUR
1.420.101.000,00
1.990.036.600,00
569.935.600,00
28,64
1.20.11.
KECAMATAN PADANG UTARA
1.256.019.190,00
1.717.254.500,00
461.235.310,00
26,86
1.20.12.
KECAMATAN PADANG SELATAN
1.533.287.000,00
2.038.481.150,00
505.194.150,00
24,78
81
Kode (1)
Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan (2)
REKAP PER SKPD 2013 (3)
REKAP PER SKPD 2014
Selisih
%
(5)
(6)
(7)
1.20.13.
KECAMATAN NANGGALO
1.298.485.200,00
2.192.600.000,00
894.114.800,00
40,78
1.20.14.
KECAMATAN KURANJI
1.703.820.400,00
2.302.287.700,00
598.467.300,00
25,99
1.20.15.
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
1.974.117.000,00
2.279.578.700,00
305.461.700,00
13,40
1.20.16.
KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1.307.725.200,00
2.178.588.670,00
870.863.470,00
39,97
1.20.17.
KECAMATAN PAUH
1.570.268.720,00
2.008.360.075,00
438.091.355,00
21,81
1.20.18.
KECAMATAN KOTO TANGAH
1.767.320.000,00
2.316.530.900,00
549.210.900,00
23,71
1.20.19.
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1.424.225.500,00
1.840.711.800,00
416.486.300,00
22,63
1.20.20.
KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT
175.655.000,00
250.010.000,00
74.355.000,00
29,74
1.20.21.
KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR
176.605.000,00
260.745.600,00
84.140.600,00
32,27
1.20.22.
KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA
177.605.000,00
317.454.500,00
139.849.500,00
44,05
1.20.23.
KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN
175.205.000,00
242.135.000,00
66.930.000,00
27,64
1.20.24.
KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO
180.505.000,00
190.255.000,00
9.750.000,00
5,12
1.20.25.
KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI
178.655.000,00
229.615.500,00
50.960.500,00
22,19
1.20.26.
KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
179.505.000,00
417.500.500,00
237.995.500,00
57,00
1.20.27.
KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN
175.855.000,00
185.605.000,00
9.750.000,00
5,25
1.20.28.
KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH
175.855.000,00
222.212.000,00
46.357.000,00
20,86
1.20.29.
KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH
179.205.000,00
189.455.000,00
10.250.000,00
5,41
1.20.30.
KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
175.455.000,00
237.989.500,00
62.534.500,00
26,28
1.21.01.
KANTOR KETAHANAN PANGAN
408.133.000,00
17,57
00
1.914.917.000,
2.323.050.000,00
82
Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan (2)
Kode (1)
REKAP PER SKPD 2013 (3)
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.24.01.
KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
2.01.01.
DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
11.655.004.100,00
2.04.01.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.05.01.
Selisih
%
(5)
(6)
(7)
21.932.721.100,0
2.248.064.050,00
10,25
1.138.475.000,00
182.533.500,00
16,03
15.216.315.960,00
3.561.311.860,00
23,40
7.149.883.639,00
8.617.807.639,00
1.467.924.000,00
17,03
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
10.382.383.955,00
11.595.377.224,00
1.212.993.269,00
10,46
2.06.01.
DINAS PASAR
10.086.318.450,00
17.612.845.950,00
7.526.527.500,00
42,73
2.07.01.
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
9.731.888.500,00
11.546.177.100,00
1.814.288.600,00
15,71
Jumlah
,00
19.684.657.050
REKAP PER SKPD 2014
955.941.500,00
603.416.783.677,00
0
620.889.543.536,00
17.472.759.859,00
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran diperlukan kebijakan pembiayaan daerah yang mencakup: a. b. c. d. e. f. g.
Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan dan transfer dana cadangan Hasil penjualan aset daerah Penerimaan pinjaman Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah, dan Penerimaan dari pihak ketiga
Untuk penganggran tahun 2014 struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal. Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkahlangkah penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi daerah. Pertimbangan untuk melakukan penyiapan organisasi
83
pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan obligasi, yakni adanya keuntungan sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik); b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Daerah akan memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll; d. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian; e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:
84
Tabel 3.7 Rencana Pembiayaan Pembangunan tahun 2013-2014 (Dalam Rupiah) No.
Uraian
APBD 2013
1
2
3
APBD 2014 RKPD
Bertambah /berkurang
3
4
5
PEMBIAYAAN A
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
72.500.000.000,00
52.500.000.000,00
(20.000.000.000,00)
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
72.500.000.000,00
52.500.000.000,00
(20.000.000.000,00)
2
Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00
0,00
3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
0,00
0,00
0,00
4
Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00
0,00
0,00
5
Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan
0,00
0,00
0,00
6
Penerimaan Piutang daerah
0,00
0,00
0,00
B
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
12.729.140.781,00
33.948.959.000,00
21.219.818.219,00
1
Pembentukan dana Cadangan
0,00
0,00
0,00
2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda
7.171.000.000,00
10.266.000.000,00
3.095.000.000,00
3
Pembayaran Pokok Hutang
5.558.140.781,00
23.682.959.000,00
18.124.818.219,00
4
Pemberian Pinjaman Daerah
0,00
0,00
0,00
5
Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga
0,00
0,00
0,00
59.770.859.219,00
18.551.041.000,00
(41.219.818.219,00)
-
-
-
Surplus Pembiayaan
85
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan di Kota Padang merupakan refleksi Visi dan Misi pemerintah kota sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD kota Padang Tahun 2009-2014. Visi dan Misi diwujudkan dalam suatu perencanaan secara terpadu dan sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah Propinsi Sumatera Barat Proses perumusan tujuan dan sasaran telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai aktor atau pelaku pembangunan sehingga apa yang dihasilkan merupakan representasi keinginan berbagai kelompok kepentingan masyarakat. Hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD Tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan No 1
2
Visi/Misi
Tujuan
Sasaran
Visi
1
Meningkatkan kecakapan aparatur, kepemimpinan amanah dan berwibawa
1
Meningkatnya kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan dan latihan
Menuju Metropolitan Padang yang Religius, Aman dan Sejahtera
2
Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat dan bersih
2
Berkembangnya etos kerja, kepemimpinan amanah, mekanisme evaluasi diri
MISI
3
Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia
3
Meningkatnya kelengkapan kerja dan aplikasi teknologi informasi komunikasi
1
Mewujudkan Kota Padang yang Religius
4
Mengembangkan daya tanggap dan peduli kualitas pendidikan dan kesehatan
4
Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan dan peningkatan pelayanan umum
2
Mewujudkan Kota Padang yang Aman
5
Meningkatkan partisipasi dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan
5
Meningkatnya pemahaman agama, adat, budaya dan pengamalan akhlak mulia
3
Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam Kerangka Menuju
6
Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum
6
Meningkatnya tanggap peduli terhadap kualitas pendidikan dan
86
No
Visi/Misi Padang Metropolitan
Tujuan
Sasaran kesehatan
7
Meningkatkan kesadaran akan keamanan, ketertiban umum, ketahanan sosial
7
Meningkatnya peran masyarakat dalam penataan ruang dan lingkungan
8
Mengembangkan kemampuan menanggulangi bencana dan dampaknya
8
Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang
9
Meningkatkan kerja sama antara lembaga dalam pembangunan daerah
9
Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan sosial
10
Mengembangkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin
10
Berkembangnya kelompok komunitas peduli bencana dan partisipasi
11
Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja
11
Meningkatnya kerja sama pembangunan antara lembaga serta kinerjanya dan mekanisme kerja sama dan kemitraan antara pelaku pembangunan tersebut
12
Mengembangkan pusat pertumbuhan, pelayanan menuju kota metropolitan
12
Berkembangnya peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat
13
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin, perbaikan kinerja
14
Meningkat dan berkembangnya dampak investasi terhadap perekonomian kota
15
Meningkatnya peluang usaha, kesempatan kerja dan dampak sosial ekonomi lainnya
87
No
Visi/Misi
Tujuan
Sasaran 16
Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, dampak terhadap ekonomi lokal
17
Meningkatnya fungsi pusat pelayanan kawasan, dampak sosial ekonomi
18
Berkembangnya kerja sama antar pelaku untuk mewujudkan metropolitan
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2014 Prioritas pembangunan Kota Padang 2014 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Nasional 2014 dan prioritas pembangunan propinsi yang tertuang di dalam RKPD Propinsi Sumatera Barat 2014 dan 18 prioritas RPJMD 2009-2014. Prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2014 adalah :
1.
2. 3.
4. 5.
Peningkatan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan capaian MDG’s dan Pembinaan kehidupan beragama serta pembentukan generasi yang berkarakter berbasis kearifan lokal, Penataan Sarana dan Prasarana Perkotaan berbasis mitigasi bencana serta ramah lingkungan dalam rangka mendukung Padang Metropolitan, Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan pembinaan kreativitas serta inovasi teknologi tepat guna, Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pengembangan industri pariwisata dan kelautan.
Dengan pertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai dan isu strategis serta masalah dan tantangan yang dihadapi. maka dalam melaksanakan kebijakan RKPD Kota Padang Tahun 2014 perlu adanya penekanan dalam prioritas pembangunan yang dinyatakan dalam suatu agenda pokok pembangunan 2014. Dalam Prioritas pertama pembangunan memberikan perhatian pada bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan pemukiman berdasarkan capaian MDGs. Prioritas ini turut mengakomodir prioritas propinsi yang meletakkan agama, adat dan budaya sebagai prioritas utama. Hal ini dilakukan untuk menunjang kebijakan pemerintah sesuai kesepakatan MDGs seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan pemukinan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan, kesehatan dan lingkungan pemukiman merupakan persyaratan pelayanan dasar dan menjadi urusan wajib.
88
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan pemukiman dapat dilakukan peningkatan penyediaan dan mutu serta sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan lingkungan pemukiman (sanitasi) dan sebagainya. Oleh sebab itu, penting untuk menjadi catatan bahwa peningkatan mutu pendidikan, keshatan dan lingkungan pemikiman yang sehat dan terpenuhi harus berdasarkan kondisi dan permasalahan agar program peningkatan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan pemukiman dapat tepat sasaran. Salah satu upaya peningkatan kesehatan dan kesejahtraan masyarakat adalah meningkatkan kualitas hidup dan cara hidup sehat bagi masyarakat Kota Padang dengan upaya-upaya seperti mewujudkan Kota Padang sebagai kota sehat dan nyaman menuju Kota Metropololitan. Prioritas kedua adalah penataan sarana dan prasarana perkotaan berbasis mitigasi bencana serta ramah lingkungan dalam rangka mendukung Padang Metropolitan, Prioritas ini merupakan bagian terpenting dalam masalah perkotaan. Masalah transportasi kota cukup menyita perhatian untuk dapat diselesaikan dan dituntaskan di tahun 2014 nanti agar Padang menuju metropolitan tidak dibelit dengan masalahmasalah kemacetan seperti yang terjadi pada kota-kota metropolitan lainnya. Seirama dengan perkembangan ekonomi kota jumlah penduduk terus meningkat, sehingga kebutuhan transportasi kota terus meningkat dan perlunya penataan dan pengembangan trasportasi kota. Penataan transportasi kota dikatkan dengan migitasi bencana dan damah lingkungan dalam mendukung arah kebijakan Padang menjadi kota yang aman, tertib dan tentram menuju Metropolitan. Prioritas ketiga adalah percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Prioritas ini juga sesuai dengan Visi Kota Padang dalam rangka menuju Kota Padang Metropolitan yang religius, aman dan sejahtera. Disamping itu, juga mendukung kebijakan nasional, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini menunjukkan adanya terjadi sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Untuk penguatan perekonomian kota dan pemberdayaan masyarakat miskin. Selain itu, menjadi penting diupayakan memberdayakan masyarakat miskin melalui upaya-upaya yang tepat sasaran dengan tidak memanjakan masyarakat miskin dengan program-program bantuan akan tetapi dengan program-program melatih masyarakat bekerja dan memiliki keterampilan agar dapat keluar dari garis kemiskinan. Prioritas keempat adalah reformasi birokrasi dan tata kelolala penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masalah birokrasi dana tata kelola pemerintahan daerah menjadi perhatian utama, khususnya dikecamatan dan kelurahan yang sebagai ujung tombak pelayanan publik . Disamping itu, juga banyak sarana dan prasarana kantor Pemerintahan Kota yang rusak akibat gempa. Oleh karena itu, cukup beralasan menjadikan kecamatan, kelurahan maupun sarana prasarana pemerintahan menjadi prioritas keempat di tahun 2014. Prioritas kelima adalah pengembangan industri pariwisata dan kelautan. Hal ini dimaksudkan sektor industri pariwisata dan kelautan merupakan potensi yang cukup besar dan belum dimanfaatkan. Melalui prioritas ini diharapkan sebagian besar
89
pendapatan masyarakat akan mengalami peningkatan terutama didaerah pesisir dan pantai. Adapun prioritas pembangunan yang telah dikemukakan diatas tidak terlepas dari anggaran pemerintah Kota Padang. Oleh sebab itu prinsip penganggaran yang efisien dan efektif perlu dilakukan agar anggaran pembangunan dapat mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Program pembangunan yang tepat sasaran dan penganggaran yang mencukupi diharapkan akan dapat mencapai berbagai target-target pembangunan di tahun 2014 nanti. Meskipun demikian, Selanjutnya hubungan program prioritas RPJMD 2009-2014 dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan RPJMD 2009-2014 dan RKPD Tahun 2014 Program Prioritas RPJMD 2009-2014
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014
1
Program pembinaan seni tradisional bernuansa Islam dan budaya Minangkabau
1
Percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan dan lingkungan pemukiman berdasarkan capaian MDGs
2
Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra
2
Penataan transportasi dan pembangunan insfrastruktur perkotaan berbasis migitasi bencana dan ramah lingkungan
3
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan
3
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Masyarakat
4
Pelimpahan Kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan
4
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5
Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan
5
Pengembangan industri pariwisata dan kelautan
6
Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan
7
Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum
8
Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya
9
Rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca gempa
10
Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang
11
Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan
12
Pengembangan model kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah
13
Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan
14
Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik
15
Pengembangan kelompok masyarakat peduli
90
Program Prioritas RPJMD 2009-2014
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014
untuk mediasi dalam partisipasi publik 16
Peningkatan kesejahteraan rakyat
17
Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin
18
Peningkatan aktivitas dan ketahanan ekonomi daerah dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah
91
BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN ALOKASI BELANJA MENURUT SKPD Berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dapatlah disusun secara eksplisit melalui rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana program prioritas merupakan hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan melalui Musrenbang tanggal 27-28 Maret 2013 diperoleh program pokok menurut kebutuhan dan urusan masing-masing SKPD, diurutkan sebagai berikut. Tabel 5.1. Plafon Anggaran dan Program Indikatif Menurut Urusan per SKPD Tahun 2014 Kode Rek.
Urusan/ SKPD/ Program
RKPD 2014
(2)
(3)
(1) 1.
URUSAN WAJIB
558.437.552.163,00
1.01.
PENDIDIKAN
69.999.634.502,00
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN
69.999.634.502,00
1.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.575.000.000,00
1.01.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
200.000.000,00
1.01.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
75.000.000,00
1.01.01.17.
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
17.581.105.000,00
1.01.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2.467.888.944,00
1.01.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
1.01.01.22.
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1.545.680.000,00
1.01.01.23.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI SEKOLAH
3.887.830.000,00
1.01.01.24.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN
37.970.735.758,00
1.01.01.25.
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUDNI) DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)
3.303.000.000,00
1.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
165.000.000,00
1.02.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.02.01.15.
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
190.000.000,00
1.343.394.800,00
50.000.000,00
92
1.02.01.16.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
323.000.000,00
1.02.01.17.
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
1.02.01.19.
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.01.32.
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
1.02.01.33.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH
1.02.01.34.
PROGRAM ASURANSI KESEHATAN
9.043.376.000,00
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
13.682.230.900,00
1.02.02.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.227.567.800,00
1.02.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.035.086.100,00
1.02.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
84.481.000,00
1.02.02.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
35.000.000,00
1.02.02.23.
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
130.000.000,00
1.02.02.26.
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
4.750.096.000,00
1.02.02.27.
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARUPARU/RUMAH SAKIT MATA
350.000.000,00
1.02.02.34.
PROGRAM ASURANSI KESEHATAN
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
50.000.000,00
1.20.03.33.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH
50.000.000,00
1.03.
PEKERJAAN UMUM
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
-
1.02.02.16.
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
-
1.03.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.229.000.000,00
1.03.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
70.000.000,00
1.03.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.03.01.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
125.000.000,00
67.600.000,00
5.070.000.000,00
88.275.807.000,00
40.436.555.000,00
93
1.03.01.18.
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAA N JALAN DAN JEMBATAN
6.150.000.000,00
1.03.01.23.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
1.03.01.24.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
10.782.252.000,00
1.03.01.26.
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
6.200.000.000,00
1.03.01.37.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KERJA
1.03.01.39.
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING KOTA
500.000.000,00
150.000.000,00 3.350.000.000,00
1.03.01.40.
PROGRAM INSPEKSI, PENGAWASAN, DAN MONITORING BIDANG KE PU-AN
1.04.
PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
75.000.000,00 18.106.984.000,00 16.453.984.000,00
1.03.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.03.01.16.
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
1.05.01.
DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
11.500.000.000,00 4.953.984.000,00 1.403.000.000,00
1.05.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.08.01.
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.01.20.
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
1.403.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.05.
PENATAAN RUANG
1.05.01.
DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
1.05.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.947.423.140,00 3.138.680.640,00 699.690.640,00
1.05.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
50.000.000,00
1.05.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.05.01.15.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 900.000.000,00
1.05.01.16.
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
94
200.000.000,00 1.05.01.17.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.15.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
225.000.000,00 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00
1.20.13.
KECAMATAN NANGGALO
1.20.13.17.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1.20.14.
KECAMATAN KURANJI
18.950.000,00 18.950.000,00 39.792.500,00
1.20.14.17.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
39.792.500,00 17.039.735.500,00 -
1.02.02.23.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
16.729.735.500,00 1.689.800.000,00
1.06.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.690.000.000,00
1.06.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
80.000.000,00
1.06.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.06.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
1.06.01.18.
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
1.06.01.21.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.194.935.500,00 850.000.000,00 5.315.000.000,00
1.06.01.22.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.06.01.23.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
1.06.01.24.
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
2.850.000.000,00 1.150.000.000,00 900.000.000,00 310.000.000,00
95
1.20.03.21.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 130.000.000,00
1.20.03.24.
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
1.07.
PERHUBUNGAN
1.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
180.000.000,00 14.289.636.240,00 -
1.03.01.18.
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
14.289.636.240,00 1.877.280.240,00
1.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.07.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.07.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
52.000.000,00
1.07.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.07.01.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
1.07.01.16.
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.01.19.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
1.635.000.000,00 137.500.000,00
60.000.000,00 8.655.000.000,00 1.862.856.000,00 25.984.796.835,00
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.31.
PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
20.244.500.000,00
1.08.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.08.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.08.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
6.467.500.000,00 11.603.000.000,00 134.000.000,00
96
1.08.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.08.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.200.000.000,00
1.08.01.16.
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.24.
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
100.000.000,00 225.000.000,00
1.08.01.26.
PROGRAM REHABILITAS KAWASAN TPU DAN LPA
1.08.01.27.
PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN KEBERSIHAN DAN SARANA PERTAMANAN
1.08.01.31.
PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
155.000.000,00 350.000.000,00 -
1.08.01.32.
PROGRAM SARANA PRASARANA KEINDAHAN KOTA
1.08.02.
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
1.08.02.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.312.671.835,00 440.835.000,00
1.08.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
451.044.585,00
1.08.02.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.08.02.16.
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02.19.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02.25.
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
1.08.02.29.
PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
1.14.01.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
3.552.000.000,00 228.792.250,00
305.000.000,00 325.000.000,00 10.800.000,00
1.14.01.31.
PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.20.10.
KECAMATAN PADANG TIMUR
1.20.10.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.20.12.
KECAMATAN PADANG SELATAN
1.20.12.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
10.800.000,00 68.560.000,00 68.560.000,00 37.365.000,00 37.365.000,00
97
1.20.13.
KECAMATAN NANGGALO 30.000.000,00
1.20.13.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.20.19.
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1.20.19.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
46.000.000,00
1.20.20.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
24.000.000,00
1.20.21.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
20.000.000,00
1.20.22.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
23.000.000,00
1.20.23.
KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN
20.000.000,00
1.20.23.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
20.000.000,00
1.20.24.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
20.000.000,00
1.20.25.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
20.000.000,00
1.20.26.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
22.000.000,00
1.20.27.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
20.000.000,00
1.20.28.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
20.000.000,00
1.20.29.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
20.000.000,00
1.20.30.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
20.000.000,00
2.04.01.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.09
PERTANAHAN
30.000.000,00 46.000.000,00
5.900.000,00 5.900.000,00 45.360.877.550,00
1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.16.
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
1.20.03.17.
PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
1.20.03.19.
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN ADMINISTRASI
45.360.877.550,00 398.305.050,00 -
98
PERTANAHAN
150.000.000,00
1.20.03.20.
PROGRAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.412.815.600,00
1.10.01.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.412.815.600,00
1.10.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.221.864.600,00
1.10.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
595.651.000,00
1.10.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
45.000.000,00
1.10.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.10.01.15. 1.11.
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
44.812.572.500,00
1.540.300.000,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 970.000.000,00
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
970.000.000,00
1.22.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
305.000.000,00
1.22.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
665.000.000,00
1.12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.22.01.15.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
1.520.956.300,00 1.520.956.300,00 308.253.350,00
1.22.01.17.
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
1.22.01.18.
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
640.595.050,00
1.22.01.23.
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
199.213.850,00
1.22.01.25.
PROGRAM DATA DAN INFORMASI
1.13.
SOSIAL
1.13.01.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.13.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
145.697.550,00
227.196.500,00 10.202.820.300,00 5.167.820.300,00 1.026.821.800,00
99
1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.465.762.500,00
1.13.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.13.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
-
1.13.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.13.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
1.14.01.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
1.14.01.15.
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1.14.01.16.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
168.236.000,00
2.497.000.000,00 1.855.000.000,00 40.000.000,00
1.275.000.000,00
1.14.01.18.
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
100.000.000,00
1.14.01.21.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
440.000.000,00
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH 3.180.000.000,00
1.20.03.16.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.14.
KETENAGAKERJAAN
1.14.01.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
3.180.000.000,00 2.045.997.800,00 2.045.997.800,00
1.14.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.14.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
635.000.000,00
1.14.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
10.000.000,00
1.14.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.14.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
1.14.01.17.
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
275.000.000,00
1.14.01.19.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
300.000.000,00
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
615.997.800,00
200.000.000,00
3.819.800.000,00
100
1.15.01.
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.894.800.000,00
1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.15.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
325.000.000,00
1.15.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.15.01.15.
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
50.000.000,00
1.15.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
530.000.000,00
1.15.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
735.000.000,00
1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
636.000.000,00
1.15.01.19.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.
518.800.000,00
60.000.000,00 925.000.000,00
1.20.03.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
150.000.000,00
1.20.03.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
775.000.000,00
1.16.
PENANAMAN MODAL 7.790.300.700,00
1.16.01.
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.16.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.16.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
7.790.300.700,00 1.943.815.200,00 1.050.000.000,00
1.16.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.16.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
150.000.000,00
1.16.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
69.980.000,00
-
1.16.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1.900.000.000,00
1.16.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
1.051.505.500,00
1.16.01.17.
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH
1.625.000.000,00
1.17.
KEBUDAYAAN
101
11.659.875.500,00 1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.21.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
9.453.743.000,00
1.20.03.19.
PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN AGAMA
1.20.03.20.
PROGRAM PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA DAERAH
2.04.01.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
9.213.743.000,00 240.000.000,00 2.206.132.500,00
2.04.01.18.
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
2.04.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA DAERAH
1.18.
PEMUDA DAN OLAHRAGA
146.873.000,00 2.059.259.500,00 5.480.000.000,00
1.18.01.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.18.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
550.000.000,00
1.18.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.18.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
1.18.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
210.000.000,00
1.18.01.18.
PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
50.000.000,00
1.18.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
1.18.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
5.480.000.000,00 1.315.000.000,00
680.000.000,00
1.830.000.000,00 775.000.000,00
1.18.01.22.
PROGRAM PENGEMBANGAN IMAN DAN TAQWA
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.13.01.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.003.573.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.003.573.000,00
1.13.01.22.
60.000.000,00 15.254.332.070,00
102
1.19.01.
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.969.609.570,00
1.19.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.19.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.19.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
674.161.210,00 974.638.800,00 -
1.19.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.19.01.16.
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
1.19.01.18.
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
1.19.01.19.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
1.19.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
1.19.01.21.
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
10.000.000,00 1.385.777.800,00 467.348.000,00 2.197.258.400,00 54.716.600,00 205.708.760,00
1.19.02.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.02.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.19.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
7.683.264.500,00 1.314.800.000,00 2.005.000.000,00
1.19.02.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.19.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
220.000.000,00
1.19.02.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.19.02.15.
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
150.000.000,00
1.19.02.16.
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
2.745.000.000,00
1.19.02.19.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
735.964.500,00
1.19.02.20.
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
227.500.000,00
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
275.000.000,00
580.520.000,00 580.520.000,00
1.20.20.
KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT
103
1.500.000,00 1.20.20.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.500.000,00
1.20.21.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.500.000,00
1.20.22.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.715.000,00
1.20.23.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.500.000,00
1.20.24.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.500.000,00
1.20.25.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.500.000,00
1.20.26.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.650.000,00
1.20.27.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.500.000,00
1.20.28.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
2.000.000,00
1.20.29.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.500.000,00
1.20.30.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.500.000,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.01.01.
137.096.816.037,00
DINAS PENDIDIKAN -
1.01.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
1.02.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
-
1.03.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.05.01.
DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
174.588.118,00
104
1.05.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
174.588.118,00 80.000.000,00
1.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.08.01.
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.08.02.
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
1.08.02.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.10.01.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
80.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 -
1.10.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
1.13.01.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
-
1.13.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
1.14.01.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
1.14.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
1.15.01.
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
-
1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
1.16.01.
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.16.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.16.01.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.18.01.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.19.01.
-
225.000.000,00 225.000.000,00 -
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
105
1.19.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.19.02.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.02.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
40.797.493.219,00 29.026.402.319,00 6.703.930.400,00
1.20.03.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.20.03.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
567.228.500,00
1.20.03.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
226.411.000,00
1.20.03.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
300.000.000,00
1.20.03.23.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
148.004.000,00
1.20.03.25.
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
133.000.000,00
1.20.03.26.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
1.20.03.27.
PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
1.20.03.33.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.20.03.64.
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
1.20.04.
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
72.400.000,00
1.128.214.500,00 79.570.000,00 511.080.000,00 1.398.752.500,00 27.763.453.750,00 2.670.919.600,00
1.20.04.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
121.430.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20.04.06.
3.735.162.500,00 549.075.000,00
106
1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
20.676.866.650,00
1.20.04.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
1.20.05.
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
1.20.05.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
24.730.732.135,00 2.816.830.450,00
1.20.05.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.05.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.20.05.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
666.082.400,00
1.20.05.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20.05.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
16.742.256.285,00
1.20.05.23.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.342.280.000,00
3.153.283.000,00 -
1.20.07.
INSPEKTORAT
1.20.07.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.07.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
648.925.640,00
1.20.07.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
281.557.265,00
1.20.07.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
117.767.330,00
1.20.07.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.07.18.
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA
1.20.07.20.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1.20.07.21.
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
1.20.08.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.504.384.520,00 637.907.600,00
60.939.010,00 1.654.276.910,00
103.010.765,00 14.129.758.400,00
1.20.08.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.08.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
917.849.950,00 286.364.700,00
107
1.20.08.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.08.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.08.23.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.20.08.29.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
1.20.08.30.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1.20.09.
KECAMATAN PADANG BARAT
1.20.09.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
10.000.000,00 456.333.500,00 6.147.549.600,00 6.311.660.650,00 2.191.530.700,00 423.706.700,00
1.20.09.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
539.732.000,00
1.20.09.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20.09.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.09.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.20.09.62.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
1.20.10.
KECAMATAN PADANG TIMUR
6.000.000,00 1.190.092.000,00 1.921.476.600,00
1.20.10.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.10.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
495.180.000,00
1.20.10.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20.10.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.10.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.20.10.62.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
363.280.300,00
6.000.000,00 1.047.016.300,00
1.20.11.
KECAMATAN PADANG UTARA
1.20.11.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.11.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.717.254.500,00 477.694.000,00 357.055.500,00
108
1.20.11.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.11.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.11.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.20.11.62.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
10.000.000,00 6.000.000,00 866.505.000,00
1.20.12.
KECAMATAN PADANG SELATAN
1.20.12.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.12.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
561.525.000,00
1.20.12.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20.12.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.12.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.20.12.62.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
1.20.13.
KECAMATAN NANGGALO
1.20.13.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.001.116.150,00 360.665.000,00
6.000.000,00 1.062.926.150,00 2.143.650.000,00 473.914.000,00
1.20.13.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
439.310.000,00
1.20.13.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20.13.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.13.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.20.13.62.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
1.20.14.
KECAMATAN KURANJI
7.200.000,00 1.213.226.000,00 2.262.495.200,00
1.20.14.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.14.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
454.796.000,00
1.20.14.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
580.670.300,00
109
1.20.14.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.14.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.20.14.62.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
1.20.15.
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
6.000.000,00 1.182.756.400,00 2.279.578.700,00
1.20.15.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.15.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
688.738.000,00
1.20.15.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20.15.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.15.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.20.15.62.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
443.500.000,00
6.000.000,00 1.101.340.700,00
1.20.16.
KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1.20.16.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.16.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
578.000.000,00
1.20.16.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20.16.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.16.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.20.16.62.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
1.20.17.
KECAMATAN PAUH
1.20.17.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.178.588.670,00 538.363.970,00
8.400.000,00 1.011.824.700,00 2.008.360.075,00 370.672.700,00
1.20.17.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
423.129.375,00
1.20.17.02. 42.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20.17.06. 01.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.17.17.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN
-
110
90.
KELEMBAGAAN
1.20.17.60. 02.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
1.20.18.
KECAMATAN KOTO TANGAH
1.20.18.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
6.000.000,00 1.198.558.000,00 2.316.530.900,00 426.748.900,00
1.20.18.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.18.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.20.18.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.18.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.18.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.20.18.62.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
632.793.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 1.240.989.000,00
1.20.19.
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
1.20.19.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.19.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
474.842.300,00
1.20.19.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20.19.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.19.60.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
1.20.19.62.
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
1.20.20.
KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT
1.20.20.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.794.711.800,00 390.309.000,00
6.000.000,00 913.560.500,00 224.510.000,00 70.905.000,00
1.20.20.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
55.900.000,00
1.20.20.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
1.20.20.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN 95.705.000,00
1.20.21.
KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR
239.245.600,00
111
1.20.21.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 103.945.600,00
1.20.21.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
40.700.000,00
1.20.21.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
1.20.21.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN 92.600.000,00
1.20.22.
KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA
1.20.22.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.22.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
111.890.000,00
1.20.22.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
1.20.22.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN
1.20.23.
KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN
292.739.500,00 80.216.000,00
98.633.500,00 220.635.000,00
1.20.23.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.23.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
63.950.000,00
1.20.23.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
1.20.23.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN
1.20.24.
KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO
1.20.24.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
70.200.000,00
84.485.000,00 168.755.000,00 65.800.000,00
1.20.24.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
36.350.000,00
1.20.24.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
1.20.24.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN 64.605.000,00 -
1.20.25.
KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI
1.20.25.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
208.115.500,00 60.750.000,00
1.20.25.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
112
APARATUR
57.950.000,00
1.20.25.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
1.20.25.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN
1.20.26.
KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
85.415.500,00 393.850.500,00
1.20.26.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.26.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
110.850.000,00
1.20.26.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
1.20.26.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN
1.20.27.
KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN
1.20.27.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
82.470.000,00
108.030.500,00 164.105.000,00 65.800.000,00
1.20.27.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
36.350.000,00
1.20.27.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
1.20.27.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN 59.955.000,00
1.20.28.
KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH
1.20.28.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.28.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
34.460.000,00
1.20.28.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
1.20.28.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN
1.20.29.
KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH
200.212.000,00 72.302.000,00
91.450.000,00 167.455.000,00
1.20.29.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.29.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
36.350.000,00
1.20.29.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
1.20.29.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN
65.800.000,00
63.305.000,00
113
1.20.30.
KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
216.489.500,00
1.20.30.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.30.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
54.950.000,00
1.20.30.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.000.000,00
55.172.000,00
1.20.30.63.
PROGRAM PENGEMBANGAN KELURAHAN
1.21.01.
KANTOR KETAHANAN PANGAN
1.21.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
-
1.22.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
1.24.01.
KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
104.367.500,00 -
1.24.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
2.01.01.
DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
-
2.01.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
2.04.01.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.05.01.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
-
2.05.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.06.01.
DINAS PASAR
2.06.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
85.000.000,00
2.06.01.26.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
65.000.000,00
2.07.01.
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
-
2.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
1.21.
150.000.000,00
KETAHANAN PANGAN
114
2.323.050.000,00 1.21.01.
KANTOR KETAHANAN PANGAN
1.21.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.21.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
227.500.000,00
1.21.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
40.000.000,00
1.21.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.21.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
2.323.050.000,00 309.550.000,00
1.736.000.000,00 19.516.764.800,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.22.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.22.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.151.479.000,00
1.22.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
104.269.000,00
1.22.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.22.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.140.100.000,00
1.22.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
4.214.272.000,00
1.22.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
4.166.392.000,00
1.22.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
6.430.924.000,00
1.24.
KEARSIPAN
1.24.01.
KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
1.24.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
19.441.764.800,00 1.224.328.800,00
823.475.000,00 823.475.000,00 324.460.000,00
1.24.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
242.315.000,00
115
1.24.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
-
1.24.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.24.01.15.
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
85.200.000,00
1.24.01.16.
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
161.500.000,00
1.25.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.01.20.
PROGRAM OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1.07.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI
1.07.01.22.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
1.382.621.600,00 395.000.000,00 80.000.000,00 315.000.000,00 987.621.600,00
1.20.03.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
976.864.100,00
1.20.03.19.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MEDIA KEHUMASAN
10.757.500,00
1.26.
PERPUSTAKAAN 355.000.000,00
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.24.01.
KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
40.000.000,00 40.000.000,00 315.000.000,00
1.24.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
305.000.000,00
1.24.01.16.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MINAT BUDAYA TULIS
10.000.000,00
2.
URUSAN PILIHAN
2.01.
PERTANIAN
2.01.01.
DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
2.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
62.451.491.373,00 12.034.277.960,00 12.034.277.960,00 2.077.314.000,00
116
2.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.955.450.000,00
2.01.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
110.000.000,00
2.01.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
2.01.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
1.217.000.000,00 180.000.000,00
2.01.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
120.000.000,00
2.01.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
125.000.000,00
2.01.01.19.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.170.000.000,00
2.01.01.20.
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
350.000.000,00
2.01.01.21.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
450.000.000,00
2.01.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL TERNAK 210.000.000,00
2.01.01.23.
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI TERNAK
2.01.01.25.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN/P ETERNAKAN
2.02.
KEHUTANAN
185.000.000,00 3.834.513.960,00 3.182.038.000,00
2.01.01.
DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
2.01.01.16.
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
2.01.01.17.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
3.182.038.000,00 2.657.038.000,00 525.000.000,00
2.03.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.07.01.
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
643.000.000,00
2.07.01.15.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
388.000.000,00
2.07.01.18.
PROGRAM PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
75.000.000,00
2.07.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN PENGUSAHAAN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
180.000.000,00
2.04.
PARIWISATA
643.000.000,00
6.405.775.139,00 2.04.01.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
117
6.405.775.139,00 2.04.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.04.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
869.502.000,00
2.04.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
2.04.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
2.04.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
2.04.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
1.437.673.139,00
1.300.000.000,00 1.621.600.000,00 700.000.000,00
2.04.01.18.
PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK KEPARIWISATAAN DAERAH
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.01.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
467.000.000,00 11.595.377.224,00 11.595.377.224,00
2.05.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.05.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.05.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.060.000.000,00 965.000.000,00 -
2.05.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
25.000.000,00
2.05.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
140.000.000,00
2.05.01.15.
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
100.000.000,00
2.05.01.16.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN
2.05.01.19.
PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT
2.05.01.20.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
2.05.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
410.000.000,00
35.000.000,00 3.349.159.224,00 1.766.722.000,00
2.05.01.22.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
200.000.000,00
2.05.01.23.
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
45.000.000,00
118
2.05.01.26.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
998.355.000,00
2.05.01.27.
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA (APBN) (DAK)
63.310.000,00
2.05.01.28.
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) BIDANG PERIKANAN TANGKAP (APBN) (DAK)
82.500.000,00
2.05.01.29.
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN MINA POLITAN KOTA PADANG (APBN) (DAK)
55.410.000,00
2.05.01.30.
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA HASIL PENGOLAHAN IKAN
2.05.01.31.
PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM HAYATI, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2.06.
PERDAGANGAN
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.15.
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
2.06.01.
DINAS PASAR
2.06.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.06.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.633.896.000,00 200.000.000,00 25.846.461.450,00 225.000.000,00 225.000.000,00 17.462.845.950,00 6.398.757.200,00 2.449.500.000,00
2.06.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
2.06.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
2.06.01.15.
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
106.500.000,00
276.988.750,00
2.06.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
2.06.01.20.
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN
100.000.000,00
2.06.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN PANGSA PASAR
-
3.237.500.000,00
2.06.01.22.
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN PASAR
2.06.01.23.
PROGRAM KELENGKAPAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PASAR
4.025.600.000,00
2.07.01.
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
8.158.615.500,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
5.933.615.500,00
2.07.01.15.
858.000.000,00
119
2.07.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI
775.000.000,00
2.07.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN PANGSA PASAR
715.000.000,00
2.07.01.25.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA PELAKU USAHA PERDAGANGAN
35.000.000,00
INDUSTRI 2.07. 2.07.01. 2.07.01.01. 2.07.01.02.
2.744.561.600,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.744.561.600,00 858.561.600,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
510.000.000,00
2.07.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
100.000.000,00
2.07.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000,00
2.07.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
746.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK
200.000.000,00
2.07.01.20.
Jumlah
620.889.043.536,00
120
BAB VI PENUTUP Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004, RKPD Kota Padang Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kebijakan dan kerangka makro ekonomi serta pembiayaan pembangunan bersifat indikatif yang dijadikan dasar/ pedoman untuk penyusunan Renja-SKPD Tahun 2014 Dalam rangkaian penyusunan RKPD telah dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Untuk konsistensi dan sinkronisasi serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan telah dilakukan berbagai tahap antara lain, penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan. Selanjutnya dilaksanakan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota. Kedua wadah tersebut menghasilkan kesepakatan rencana program dan kegiatan serta penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. RKPD Tahun 2014 memberikan rumusan terhadap kebijakan program dan kegiatan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Walikota Padang pada RPJMD Tahun 2009-2014. Diharapkan dari RKPD Tahun 2014 ini terjadi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih terkoordinasi, tereintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya RKPD Tahun 2014 mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi. maka RKPD Tahun 2014 mempunyai agenda pokok pembangunan yaitu : “Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan Menuju Kota Metropolitan yang Religius, Aman dan Sejahtera” Sekaligus dijadikan sebagai Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2014. Berdasarkan Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2014 dirumuskan 5 prioritas, yaitu : 1. Peningkatan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan capaian MDG’s dan Pembinaan kehidupan beragama serta pembentukan generasi yang berkarakter berbasis kearifan lokal, 2. Penataan Sarana dan Prasarana perkotan berbasis mitigasi bencana serta ramah lingkungan dalam rangka mendukung Padang Metropolitan, 3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan pembinaan kreativitas serta inovasi teknologi tepat guna, 4. Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan. Dalam RKPD Kota Padang Tahun 2014 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8 % per tahun. Walaupun sifatnya indikatif, diharapkan program-program dan kegiatan masingmasing SKPD tetap mengacu kepada 5 prioritas tersebut dengan harapan sasaran dan target pembangunan 6,8 % dapat direalisasi.
121
Untuk mendukung kebijakan RKPD Tahun 2014 diperlukan suatu penganggaran rasional dan optimis sesuai kondisi berlaku. Dalam kaitan pelaksanaan pembangunan tahun 2014 disediakan Plafon Anggaran sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp 1.847,81 Milyar 2. Belanja Daerah Rp 1.868,36 Milyar Dengan demikian dalam rancangan diperkirakan defisit sebanyak Rp 20,55 Milyar diharapkan akan dapat ditutup dengan SILPA Tahun 2013 sebanyak Rp 52,50 Milyar, sehingga tahun 2014 masih terjadi surplus. Terakhir RKPD Tahun 2014 mengandung ”unsur kaidah pelaksanaan” sebagai berikut : 1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya (termasuk masyarakat dan dunia usaha) berkewajiban untuk mempedomani RKPD Tahun 2014. 2. RKPD Tahun 2014 merupakan landasan dalam menyusun kebijakan publik serta kebijakkan umum anggaran serta PPAS dan program RAPBD dalam tahun anggaran 2014. 3. RKPD Tahun 2014 merupakan acuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Padang bagi pemangku kepentingan (termasuk masyarakat dan dunia usaha). 4. Pemerintah Kota Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan dapat berkomitmen dalam melaksanakan konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD 2014. 5. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas program pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terkait pelaksanaan program RKPD dan APBD Tahun 2014. 6.
Diharapkan semua kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2014 mampu memberikan hasil terhadap pembangunan dan dapat dinikmati secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Padang.
Demikianlah RKPD Kota Padang Tahun 2014 disusun sebagai langkah awal proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014. Terima kasih WALIKOTA PADANG
FAUZI BAHAR
122
