ASEAN Dispute Settlement FETRYCIA ANGELA OCTORY/ 1206183161 KEN SWARI MAHARANI / 1206307164
established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration , Indonesia Malaysia Philippines Singapore, Thailand Next five countries who joined: Brunei Darussalam (8 Januari 1984); Vietnam (28 Juli 1995); Laos dan Myanmar (23 Juli 1997); dan Kamboja (30 April 1999).
Purpose: • To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region • To promote regional peace and stability • To promote active collaboration on the economic, social, cultural, technical, scientific, agriculture, industries and administrative fields; • To promote Southeast Asian studies; and • To maintain close cooperation with existing international organizations ASEAN also has purpose to resolve the disputes among the Member States peacefully ASEAN dispute settlement mechanisms
Protocol for Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) 2004
Treaty of Amity and Cooperation 1976 (TAC)
Protocol on Dispute Settlement Mechanism 1996 Protocol for Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004
ASEAN CHARTER Chapter VIII Settlement of Disputes
Mencakup sengketa terkait semua komitmen ekonomi ASEAN (Article 1)
Resolusi konflik secara damai melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi dispute settlement mechanisms di semua bidang
Chapter VIII – Settlement of Disputes (ASEAN Charter): GOOD OFFICES, CONCILIATION, OR MEDIATION
DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS IN SPECIFIC INSTRUMENTS
Member State may agree to resort to good offices, conciliation, or mediation to resolve the dispute Parties may request the Chairman or Secretary General to provide
Disputes relating to specific ASEAN instruments shall be settled through mechanisms provided Otherwise, disputes shall be settled with Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism
Protocol for Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004: A. B. C. D.
CONSULTATION GOOD OFFICES, CONCILIATION, OR MEDIATION ESTABLISHMENT OF PANELS APPELATE REVIEW
• Setiap negara anggota memiliki kesempatan untuk meminta ARTICLE 3: “consultation” • Permintaan “consultation” dinyatakan tertulis dan meliputi alasan permintaan serta indikasi terhadap legal basis yang diajukan • “the Member State to which the request is made shall reply to the request within ten (10) days after the date of its receipt and shall enter into consultations within a period of thirty (30) days after the date of receipt of the request “
ARTICLE 4 Secretary-General dapat menyarankan mekanisme ini untuk membantu negara-negara anggota yang bersengketa Negara-negara yang bersengketa bisa menyepakati good offices, conciliation or mediation; yang dapat dimulai dan dihentikan kapanpun. “Once procedures for good offices, conciliation or mediation are terminated, a complaining party may then proceed with a request for the establishment of a panel.” (Article 4)
ARTICLE 5 Terkait consultations: jika negara anggota yang diminta untuk melakukan consultations tidak merespon dalam 10 hari atau tidak mengikuti prosedur consultations dalam 30 hari atau consultations tidak berhasil maka “complaining party” dapat meminta pembentukan panel
Isu pembentukan panel harus diselesaikan dalam 45 hari setelah pengajuan. “It shall indicate whether consultations were held, identify the specific measures at issue and provide a brief summary of the legal basis…”
ARTICLE 7 “…to make an objective assessment of the dispute before it, (including an examination of the facts of the case and the applicability of and conformity with the sections of the Agreement or any covered agreements) and its findings and recommendations in relation to the case.”
ARTICLE 8 Panel menyerahkan hasil laporannya kepada Senior Economic Officials Meeting dalam 60 hari setelah memberikan kesempatan pada para pihak untuk meninjau laporan tersebut
Article 8 Panel memiliki hak untuk mencari informasi dan saran teknis dari badan lain yang sesuai dan proses pertimbangan panel harus bersifat rahasia
Article 9 Senior Economic Officials Meeting (SEOM) harus menerapkan hasil laporan Panel dalam 30 hari kecuali salah satu pihak yang bersengketa mengajukan decision to appeal atau SEOM memutuskan untuk mengabaikan hasil laporan Panel
dibentuk oleh ASEAN Economic Ministers
Article 12
Appellate Body
“persons of recognized authority, irrespective of nationality, with expertise in law, international trade and the subject of the covered agreements generally” dan “unaffiliated with any government”
Proses pemeriksaan perkara oleh Appellate Body tidak boleh melebihi 60 hari sejak pengajuan banding dan y harus bersifat rahasia. Appelate Body dapat mempertahankan, memodifikasi, atau membalikkan penemuan hukum dan kesimpulan dari Panel
“…shall be adopted by the SEOM and unconditionally accepted by the parties to the dispute unless the SEOM decides by consensus not to adopt the Appellate Body report within thirty (30) days...” (Article 12. Par. 13)
•
Pengaturan penyelesaian sengketa ASEAN the Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia (TAC), ditandatangani di Bali, 24 Februari 1976. Hasil dari KTT Bali tersebut terdapat tiga hal, yaitu: Treaty of Amity and Cooperation in South East (TAC) Bali Concord I Agreement Establishing The ASEAN Secretariat .
• Hanya TAC saja yang mengikat secara hukum semua anggota ASEAN. Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia: Bab I : Tujuan dan Prinsip ASEAN Bab II : Persahabatan (Amity) Bab III : Kerjasama (Cooperation) Bab IV : Penyelesaian Sengketa Secara Damai (Pacifiq Settlement of Disputes) Bab V : Ketentuan Umum
Berdasarkan Bab IV TAC, terdapat 3 mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal ASEAN: 1. Penghindaran Timbulnya Sengketa dan Penyelesaian melalui Negosiasi secara Langsung. Pasal 13 TAC berbunyi: "The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all
• mensyaratkan negara-negara anggota untuk sebisa mungkin dan dengan itikad baik mencegah timbulnya sengketa • apabila sengketa tetap lahir dan tidak mungkin dicegah, maka para pihak wajib menahan diri untuk tidak menggunakan (ancaman) kekerasan. • mewajibkan para pihak untuk menyelesaikannya melalui negosiasi secara baik-baik (friendly negotiations) langsung di antara mereka.
2. Penyelesaian Sengketa Melalui the High Council Pasal 14 TAC berbunyi: " To settle disputes through regional process, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a High Council comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony”
• Negosiasi secara langsung oleh para pihak gagal, penyelesaian sengketa masih dimungkinkan dilakukan oleh the High Council. • High council juga memiliki peran untuk memberikan rekomendasi mekanisme penyelesaian sengketa. • Semua rekomendasi yang dapat diberikan oleh High council pada dasarnya harus mendapat persetujuan dari pihak yang bersengketa. • Apabila dianggap perlu, High council dapat merekomendasikan cara-cara yang perlu sebagai pencegahan agar perselisihan atau situasi tidak semakin memburuk.
• Hal ini diatur dalam Pasal 15 TAC yang berbunyi: • “In the event no solution is reached through direct negotiations, the High council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation. The High council may however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed necessary, the High council shall recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the situation”
• Pasal 16 menyatakan bahwa • “ The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute unless all the parties to the dispute agree to their application to that dispute. However, this shall not preclude the other High Contracting Parties not party to the dispute from offering all possible assistance to settle the said dispute. Parties to the dispute should be well disposed towards such offers of assistance.” • Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian tidak berlaku kecuali adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan sengketa mereka untuk diselesaikan oleh High council. • Juga diatur mengenai tawaran bantuan yang diberikan oleh negara peserta perjanjian namun tidak terlibat dalam sengketa tersebut.
3. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. • Meskipun terdapat mekanisme tersebut di atas, TAC tidak menghalangi para pihak untuk menempuh cara atau metode penyelesaian sengketa lainnya yang para pihak sepakati sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB (Pasal 17 TAC).
• Pasal 17 dalam TAC ini, menyatakan: “ Nothing in this Treaty shall preclude recourse to the modes of peaceful settlement contained in Article 33(l) of the Charter of the United Nations. The High Contracting Parties which are parties to a dispute should be encouraged to take initiatives to solve it by friendly negotiations before resorting to the other procedures provided for in the Charter of the United Nations”
• Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dalam TAC ini kemudian dilengkapi dengan sebuah rules and procedures yang disepakati oleh para peserta perjanjian di Hanoi, Vietnam pada tanggal 23 Juli 2001. Aturan dan prosedur ini dibuat untuk menentukan tata cara mengenai High council yang diatur dalam pasal 14 TAC.
• Komposisi mengenai High council diatur dalam pasal 3- 5 rules and procedures. High council terdiri seorang perwakilan dari peserta TAC. • Semenjak protokol amandemen di Filipina 1987, High council juga terdiri dari seorang perwakilan dari negara peserta perjanjian yang bukan anggota ASEAN, apabila negara tersebut terlibat dalam sengketa yang sedang berlangsung. (Pasal 3)
• Setiap negara peserta juga diharuskan melakukan komunikasi kepada negara peserta lain melalui saluran diplomatik mengenai perwakilannya yang ditunjuk serta apabila ingin melakukan perubahan perwakilan (Pasal 4) • Pasal 5 rules and procedures menentukan bahwa High council harus memilih seorang ketua High council. Ketua merupakan salah seorang dari perwakilan peserta perjanjian yang pada saat bersamaan menjadi ketua standing committee ASEAN atau dipilih sendiri oleh perwakilan negara peserta perjanjian yang ada di High council.
1. 2.
3.
• Menerima pernyataan tertulis yang diajukan oleh pihak yang bersengketa (Pasal 7 ayat 1) • Setelah menerima pernyataan tertulis dari para pihak, ketua high council kemudian meminta konfirmasi tertulis dari para pihak yang bersengketa (Pasal 8 ayat 1) • Setelah menerima konfirmasi tertulis dari para pihak, maka ketua high council akan melakukan :
a) Menentukan pertemuan high council dalam jangka waktu selama 6 minggu. b) Memberikan pemberitahuan kepada semua perwakilan dan orang yang ditunjuk, paling lama 3 minggu sebelum pertemuan tersebut dilangsungkan. Surat pemberitahuan tersebut harus disertakan dengan fotokopi peryataan tertulis dan konfirmasi tertulis dari para pihak yang bersengketa. (Pasal 9) c) Tempat pertemuan dapat dilangsungkan di negara dimana ketua high council itu berasal atau ditentukan lain oleh high council. (Pasal 10) • Ketua High council harus mengundurkan diri pada saat awal pertemuan apabila negara asal dari ketua merupakan pihak yang bersengketa. Untuk selanjutnya ketuanya dapat ditentukan oleh 4. high council (Pasal 21).
• Proses yang berjalan dalam proceeding adalah : 1. Kuorum putusan dari high council adalah apabila dihadiri oleh semua anggota high council. (Pasal 12) 2. Perwakilan dalam high council dapat diwakilkan oleh wakil yang mendapatkan otorisasi dalam pertemuan, seorang perwakilan juga dapat ditemani oleh wakil dan penasihat. (Pasal 13) 3. Notulensi dan biaya pertemuan menjadi tanggungjawab dari negara yang menjadi tempat pertemuan, kecuali high council menentukan lain (Pasal 14 dan 15)
• Putusan High Council 1. Putusan high council harus didasarkan konsensus (Pasal 19) 2. Keputusan dapat berupa rekomendasi atau hal lain yang disesuaikan dengan TAC (Pasal 22).
