,^,!i{.K.)\^,
V..t'V ->iY{g
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSANPRESIDENREPUBLIK INDONESIA NOMOR 176 TAHUN 2OOO TENTANG SUSUNANORGANISASIDAN TUGAS MENTERI MUDA PRESIDENREPUBLIK INDONESIA. Menimbang :
bahwadalamrangkapelaksanaan KeputusanPresidenNomor 164 Tahun tentangKedudukan,Tugas,Fungsi, Kewenangan, -20p0. SusunanOrganisasi,dan Tata Kerja Menteri Muda, dipandang perlumenetapkan susunan organisasi dantugasMenteriMuda;
Mengingat :
l . Pasal4 ayat(l) danPasall7 Undang-Undang Dasar1945; 2 . undang-undang Nomor22 Tahun1999tentangpemerintahan Daerah(LembaranNegaraTahun1999Nomor 60. Tambahan Lembaran NegaraNomor3839);
a
3. Peraturan PemerintahNomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah danpropinsisebagaiDaerahotonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegaraNomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor234/MTahun2000; 5 . Keputusan Presiden Nomor289/IUTahun2000; 6 . Keputusan Presiden Nomor I2l
Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil presiden Untuk
Melaksanakan TugasTeknisPemerintahan Sehari-hari; 7. Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi,Kewenangan, SusunanOrganisasi, danTataKerjaMenteriMuda;
MEMUTUSKAN:
,*nl2.e\r,
v,*Dl =>iYlg
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-2
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAI{
PRESIDEN
TENTANG
susuNAN
ORGANISASIDAN TUGASMENTERIMUDA.
BAB I SUSUNANMENTERIMUDA Pasal1 MenteriMudaterdiri dari : l. Menteri Muda Urusan percepatanpembangunanKawasan TimurIndonesia; 2. MenteriMudaurusanRestrukturisasi EkonomiNasional.
BAB II SUSUNANORGANISASIDAN TUGAS BagianPertama MenteriMuda Urusanpercepatan Pembangunan KawasanTimur Indonesia Pasal2 pembangunan Menteri Muda urusan Percepatan KawasanTimur Indonesia terdiridari : a. MenteriMuda; b. DeputiBidangInvestasi;
c. Deputi...
.^^#{(}\^,
{u?uNI Voof\^nV =>iT4s PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3
c. DeputiBidangSumberDayapembangunan; d . DeputiBidangPembiayaan pembangunan; e. StafAhli BidangEkonomidanKeuangan; f
StafAhli BidangHukumdanperundang_undangan;
g D'
StafAhli BidangSosialBudaya. Pasal3
(l) Deputi Bidang Investasirnempunyaitugas meraksanakan perumusan kebijakandi bidanginvestasi. (2) DeputiBidangSumberDayapembangunan mempunyaifugas melaksanakan perumusankebijakandi bidang sumberdaya pembangunan. (3) Deputi Bidang pembiayaanpembangunan mempunyaitugas melaksanakan perumusankebijakan di bidang pembiayaan pembangunan. (4) staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyaitugas memberikan teraahan mengenai masalah ekonomi dan keuangan. (5) staf Ahli
Bidang Hukum dan perundang-undangan
mempunyaitugas memberikantelaahanmengenai masarah hukumdanperundang-undangan. (6) staf Ahli
Bidang sosial Budaya mempunyai rugas memberikan telaahan mengenai masarah sosiarbudaya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4
BagianKedua MenteriMudaUrusanRestrukturisasi EkonomiNasional pasal4 Menteri Muda urusan RestrukturisasiEkonomi Nasional terdiri dari: a. MenteriMuda; b. DeputiBidangRestrukturisasi KebijakanSektorRiil; c. DeputiBidangRestrukturisasi Perusahaan; d. DeputiBidang Kelembagaan, Hukum,danRegulasi; e. Staf Ahli Bidang PengembanganEkonomi Makro dan Keuangan; f.
Staf Ahli Bidang PengembanganKerja Sama Ekonomi Internasional;
g. Staf Ahli Bidang PengembanganSektor Usaha Kecil Menengah.
Pasal5 (l) Deputi Bidang Restrukturisasi Kebijakan Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakanperumusankebijakan di bidangrestmkhrrisasi kebijakansektorriil. (2) Deputi Bidang RestrukturisasiPerusahaan mempunyaitugas melaksanakan perumusankebijakandi bidang restrukturisasi perusahaan.
i (3) Deputi Bidang Kelembagaan, Hukum, dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakanperumusan kcbijakan di rl
bidang...
Ff,l.l['SIIif:f'J
F iI n t l R t - l l ( l h J D [ J f . J I stn
5bidangkelembagaall, hukum,clanregulasi yang diperlukan untuk restrukturisasi ekonomidan privatisasi Badan Usaha Milik Negara. (4) staf Ahli Bidarrg pengemba'gan Eko'omi
Makr-o dan
Keuanganmempunyaifurgasmemberika' telaahanmengenai tnasalahpengembangan ekonomimakro dan keuangan.
(s)staf
Ahli Bidang pengembanganKerja sama Ekonomi Internasional n empunyai tugas memberikan telaahan
mengenai masalah pengembangankerja sama ekonomi intemasional. ((r) staf Ahli
Bida'g
Pengernbangansektor Usaha Kecil
N'lenengah mempunyaitugasmemberikantelaahanmengenai nrasalah pengembangan sektorusahakecil menensah.
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal6 ( I ) Pembahanatas susunanorganisasidan tugas setiap satuan organisasidi lingkunganlr4enteriMuda urusan percepatan Pembansunan Karvasan Timur
Indonesia sebagaimana
ditetapkarr clalaruKeputusan irri,cliusulkarr oleh Menteriyang ja*,ab di bidangpendayagunaan bertalrggung aparahrrnegara kepadaPresidenberdasarkan usuran dari Menteri Nesara KoordinatorBidangPolitik,Sosial,danKeamanan.
(2) Perubahan ...
' p R E S I D L :I , i l R E P L J B L . I I (I N D O N E S I A
-6
(2) Penrbahan atassusunanorganisasi, nama,dan fugassetiap satuan organisasidi lingkungan Menteri Muda urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasionalsebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, diusulka' oleh Menteri yang jarvabdi bidangpendayagunaan bertanggung aparaturnegara kepadaPresidenberdasarkan usurandari Menteri Negara Koordinator Bidangperekonomian.
Pasal7
(l) Rinciantugas,fi gsr, susunanorganisasi,dan tata kerja saftian organisasi di lingkungan Menteri Muda Urusan Percepatan P
ngunan Karvasan Timur
ditetapkanoleh Sosial, dan K
Indonesia teri NegaraKoordinatorBidanepolitik.
anan setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertu.li dari Menteri yang bertanggungjawab di bidangpendayagu aparaturnegara. (2) Rincian hrgas,
, susunan organisasi, dan tata kerja
saftran organisasi di lingkungan Menteri Muda Urusan
Restrukturisasi
ri Nasional ditetapkanoleh Menteri
Negara Koordinat r Bidang Perekononriansetelah terlebih clahulu nrendapalpersetujuanterhrlis dari Menteri yang jarvabdi bidangperrdayagunaan befiarrggurrg aparaturnegara.
B KETENTU
PENUTUP
P a s aLl . .
W
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PasalS KeputusanPresidenini mulai berlakupadatanggalditetapkan.
Ditetapkandi Jakarta padatanggal15Desember 2000 a.n.PRESIDENREPUBLIKINDONESIA WAKIL PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, trd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinansesuaidenganaslinya SEKRETARIAT KABINET RI Biro Peraturan
ffi^ a[ N *l
\
