Koalisi Masyarakat Sipil
Untuk Mahkamah Pidana Internasional
Coalition for the International Criminal Court
Kerangka Acuan Seminar Nasional Memperingati Hari Keadilan Internasional Sedunia 17 Juli 2012
“Mendorong Komitmen Indonesia Meratifikasi Statuta Roma untuk Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia” Tanggal 17 Juli merupakan sebuah hari bersejarah bagi masyarakat dunia yang menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada tanggal tersebut, melalui sebuah Konferensi Diplomatik di Roma, disepakati sebuah Statuta yang membentuk suatu mekanisme permanen untuk mengadili para pelaku kejahatan paling serius, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Statuta itu kemudian dikenal dengan Statuta Roma yang menjadi landasan mekanisme dalam Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Oleh karenanya, setiap tanggal 17 Juli diperingati sebagai hari keadilan internasional sedunia, atau world day of international justice. Dalam proses pengadopsian Statuta Roma, Indonesia terlibat secara aktif dengan mengirimkan delegasi untuk mengikuti Konferansi Diplomatik di Roma pada bulan Juli 1998, ketika Statuta Roma disahkan. Pada saat itu, Indonesia menyatakan dukungannya atas pengesahan Statuta Roma dan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Indonesia juga menyatakan niatnya untuk meratifikasi Statuta Roma. Tahun 1999, Indonesia menyampaikan pernyataan positif kepada Komite Ke-6 Majelis Umum PBB dalam pandangannya mengenai Statuta Roma, yang menyatakan bahwa “partisipasi universal harus menjadi ujung tombak ICC ” dan bahwa “Pengadilan menjadi bentuk hasil kerjasama seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan politik, ekonomi, sosial dan budaya.” Dalam pernyataan yang sama, Indonesia menyatakan bahwa Statuta Roma menambah arti penting pada nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam PBB yang meliputi persepakatan, imparsialitas, non-diskriminasi, kedaulatan negara dan kesatuan wilayah. Dalam hal ini, Indonesia menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional berusaha untuk melengkapi dan bukan menggantikan mekanisme hukum nasional. Pada tahun 2004, dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004 -2009, direncanakan bahwa Indonesia bermaksud meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008 dan untuk melaksanakan Rancangan tersebut, Presiden membentuk sebuah Komite Nasional. Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah juga menyatakan bahwa Statuta Roma sedang dipelajari dan bahwa legislasi nasional perlu dibuat demi keperluan kerjasama dengan 1
Mahkamah sebelum ratifikasi dilaksanakan. Pada Agustus 2006, perwakilan parlemen Indonesia berpartisipasi dalam konferensi regional dengan seluruh parlemen Asia tentang Mahkamah Pidana Internasional dan berjanji akan bekerja untuk mengupayakan ratifikasi/aksesi pada tahun 2008 atau lebih cepat. Tahun 2007 telah didirikan pula Parliamentarian for Global Action (PGA) Indonesia Chapters, dimana sekretariat internasional PGA selama ini sangat aktif mendukung universalitas Mahkamah Pidana Internasional.1 Namun, upaya ratifikasi sebagaimana direncanakan pada tahun 2008 urung dilaksanakan. Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Periode 2011- 2014, Indonesia berkomitmen kembali untuk meratifikasi pada Tahun 2013. Dalam RANHAM tersebut, rencana aksi dilakukan dengan tersusunnya Naskah Akademis dan RUU Pengesahan Ratifikasi Statuta Roma. Merujuk pada kegagalan ratifikasi pada tahun 2008, Indonesia perlu bersungguh-sungguh untuk menjalankan janjinya pada dunia internasional dan melaksanakan komitmennya unruk meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2013. Ratifikasi Statuta Roma akan akan memberikan kesempatan luas bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia dan pencapain keadilan global, serta memastikan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negara. Indonesia juga akan mempunyai kedudukan setara dengan bangsa-bangsa lainnya yang sudah terlebih dahulu meratifikasi Statuta Roma. Saat ini telah lebih dari 120 negara yang meratifikasi Statuta Roma, termasuk negara-negara ASEAN yakni Kamboja dan Filipina. Selama ini, terdapat kekhawatiran dikalangan pemerintah bahwa dengan meratifikasi ICC maka dapat berarti akan adanya intervensi internasional terhadap proses hukum dan proses pengadilan Indonesia. Kekhawatiran ini jelas tidak mungkin terjadi, karena kalaupun Indonesia menjadi negara pihak dari ICC maka tetap ICC tidak dapat secara bebas masuk dalam sistem hukum Indonesia. ICC merupakan mekanisme pelengkap ketika Negara tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) melaksanakan kewajiban penghukuman terhadap pelaku kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi ICC. Selain itu, Indonesia telah memiliki mekanisme hukum yang untuk proses peradilan terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusia berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang secara terbatas telah mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma. Berdasarkan sejumlah regulasi yang telah dibentuk, juga menunjukkan kesiapan Indonesia dan kompetensi Indonesia dalam meratifikasi Statuta Roma dan segera menjadi negara pihak dalam ICC. Ratifikasi Statuta Roma juga dapat memperkuat peranan Indonesia di dunia internasional, terutama untuk menjembatani dan menjadi penghubung antara negara-negara yang masih berjuang mengembangkan sistem hukumnya dengan negara-negara yang sudah lebih maju dan berkembang. Hal ini sejalan dengan visi diplomasi Indonesia untuk menjadi “bridgemaker” di komunitas internasional, seperti yang selama ini ditunjukkan dalam forum-forum internasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization, ASEAN dan 1
Kertas Kerja, “Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008”, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2008.
2
United Nations Department for Peacekeeping Operations (UNDPKO). Indonesia berkesempatan untuk menjadikan ratifikasi ini sebagai misi diplomasi damai demi memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, termasuk di hadapan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang saat ini banyak menghadapi masalah dalam negeri. Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM, sejak lama juga telah merumuskan Naskah Akademis dan RUU Pengesahan Statuta Roma. Hal ini juga disertai dengan dukungan dari berbagai kalangan baik dari lembaga-lembaga negara, diantaranya Komnas HAM, agar Indonesia segara meratifikasi Statuta Roma. Berbagai upaya dan dukungan tersebut, seharusnya tidak ada lagi keraguan untuk segera meratifikasi Statuta Roma segera. Dalam rangka mengajak semua pihak yang berkepentingan (Pemerintah, Parlemen, LSM, akademisi, dan komunitas korban) untuk duduk bersama menyepakati pentingnya ratifiasi Statuta Roma dan bekerja sama mewujudkannya, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Mahkamah Pidana Internasional bekerja sama Coalition for the International Criminal Court (CICC) dan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menyelenggarakan Seminar Nasional memperingati Hari Keadilan Internasional. Seminar ini sekaligus sebagai momentum untuk kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma. Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Seminar Nasional yang bertemakan “Mendorong Komitmen Indonesia Meratifikasi Statuta untuk Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia”. Tujuan Kegiatan Seminar Nasional ini bertujuan: 1. Memperingati hari keadilan internasional; 2. Mendiskusikan Pentingnya meratifikasi Statuta Roma dalam rangka memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia; 3. Mendiskusikan kesiapan pemerintah dalam meratifkasi Statuta Roma, hambatan dan tantangannya; 4. Mendiskusikan upaya-upaya untuk mengimplementasikan Ratifikasi Statuta Roma sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Waktu dan Tempat Kegiatan Kegiatan Seminar akan dilaksanakan pada : Hari, Tanggal : Selasa, 17 Juli 2012 Jam : 09.00 - 14.00 WIB Tempat : Ruang Sumba B, Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta 10710- Indonesia.
3
Keynote Speaker dan Pembicara Seminar Keynote Speaker dalam Seminar ini adalah Prof. Dr. Moh. Machfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ), dengan tema “Ratifikasi Statuta Roma untuk Memperkuat Perlindungan HAM di Indonesia”. Pembicara pada Seminar : 1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. (Guru Besar Universitas Airlangga) “Sejarah Perkembangan Pemikiran HAM untuk Pencapaian Keadilan Global” 2. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH.,MA.,PhD. (Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementrian Hukum dan HAM) “Kesiapan Pemerintah Indonesia dalam Ratifikasi Statuta Roma” 3. Mohammad Anshor, SH. (Kementrian Luar Negeri) “Ratifikasi Statuta Roma dan Posisi Indonesia di Dunia Internasional” 4. Dr. Marzuki Darusman, SH (Direktur Human Rights Resource Centre) “Ratifikasi Statuta Roma, Belajar dari Pengalaman Negara-Negara ASEAN yang telah meratifikasi Statuta Roma” 5. Ifdhal Kasim, SH. (Ketua Komnas HAM) “Pentingnya Ratifikasi Statuta Roma dalam Perlindungan HAM di Indonesia” 6. Bhatara Ibnu Reza, SH., LLM. (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional) “Dukungan dan Peranan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Ratifikasi Statuta Roma”
Peserta Seminar Peserta Seminar merupakan perwakilan dari Pemerintah, Lembaga-Lembaga Negara, Parlemen, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Korban, Wartawan, Perwakilan Negara-negara lain, dan Masyarakat Umum. Pelaksana Kegiatan : Kagiatan Seminar ini dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Mahkamah Pidana Internasional bekerja sama Coalition for the International Criminal Court (CICC) dan dengan Komnas HAM dengan dukungan European Union.
4
Susunan Acara Seminar Nasional “Mendorong Komitmen Indonesia Meratifikasi Statuta Roma untuk Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia” Jakarta, 17 Juli 2012 Waktu 09.00 – 10.00 Wib Registrasi Peserta 10.00 – 10.15.00 Wib Pembukaan 10.15.-11.00 Wib Keynote Speech 11.00 – 13.30 Wib Pemaparan Pembicara
13.30 – 13.45 Wib Penutupan 13.45 -
Acara Para Peserta yang menghadiri acara ini dipersilahkan mengisi buku tamu yang disediakan panitia Acara dibuka oleh Ibu Indriaswati D. Saptaningrum, SH, LLM. (Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM) Oleh Bapak Prof. Dr. Moch. Mahfud MD. (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), dengan tema “Ratifikasi Statuta Roma untuk Memperkuat Perlindungan HAM di Indonesia”. Para Pembicara : 1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. (Guru Besar Universitas Airlangga) “Sejarah Perkembangan Pemikiran HAM untuk Pencapaian Keadilan Global” 1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH.,MA., PhD. (Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementrian Hukum dan HAM) “Kesiapan Pemerintah Indonesia dalam Ratifikasi Statuta Roma” 2. Mohammad Anshor, SH. (Kementrian Luar Negeri) “Ratifikasi Statuta Roma dan Posisi Indonesia di Dunia Internasional” 3. Dr. Marzuki Darusman, SH. (Direktur Human Rights Resource Centre) “Ratifikasi Statuta Roma, Belajar Pengalaman Negara-Negara ASEAN yang telah meratifikasi Statuta Roma” 4. Ifdhal Kasim, SH. (Ketua Komnas HAM) “Pentingnya Ratifikasi Statuta Roma dalam Perlindungan HAM di Indonesia” 5. Bhatara Ibnu Reza, SH., LLM. (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional) “Dukungan dan Peranan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Ratifikasi Statuta Roma” Penutupan oleh Panitia dan pemberian kenang-kenangan kepada para pembicara seminar Makan Siang Bersama
5
Sekretariat Kepanitiaan Seminar: LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM) Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, INDONESIA - 12510 Tel: +62 21 7972662, 79192564 Fax: +62 21 79192519 E-mail :
[email protected] Contact Person : Zainal Abidin (08128292015)
Sekretariat Koalisi: KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL Sekretariat: Jl. Gugus Depan No. 2 Palmeriam Jakarta Timur Indonesia Telp/fax: +6221 8502226, email:
[email protected] Contact Person : Mugiyanto (081399825960)
6
