MENDORONG INOVASI DOMESTIK MELALUI KEBIJAKAN LINTAS LEMBAGA
PENDAHULUAN Kunci kemajuan suatu bangsa sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh potensi dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh daya inovasi serta kreativitas bangsa yang bersangkutan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah perkembangan globalisasi yang makin masif dan iklim persaingan antar bangsa dan negara yang makin kompetitif, bangsa yang mampu bertahan dan berkembang tentu adalah bangsa yang memiliki daya saing yang terus berkembang dan berkelanjutan. Sebuah bangsa yang mampu membangun dan memiliki daya saing industri, niscaya harus didukung dengan iklim ilmiah untuk terus menghasilkan produkproduk yang inovatif, dan bersedia saling bersinergi untuk mengembangkan kegiatan riset bersama yang mampu mengakumulasikan seluruh potensi menjadi lebih baik dan berdaya saing. Peningkatan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan alih teknologi melalui perubahan dan pembaharuan teknologi yang didukung oleh pengembangan kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan yang memadai, serta peningkatan mutu pendidikan sehingga mampu mendukung upaya penguatan, pendalaman dan perluasan industri dalam rangka menunjang proses industrialisasi menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Peningkatan kemampuan teknologi oleh dunia industri perlu dilakukan dalam upaya membangun industri berbasis ilmu pengetahuan (iptek) yang berdaya saing. Untuk memperoleh kemampuan teknologi tersebut, maka kegiatan teknis dalam bentuk research and development (R & D) sangatlah diperlukan. Kegiatan teknis tersebut tidak lain adalah untuk memperoleh pembelajaran teknologi guna mencari inovasi-inovasi baru baik dalam bentuk produk barang maupun jasa. Untuk melaksanakan riset yang mampu melahirkan produk yang benar-benar berkualitas dan inovatif, tentu akan lebih efisien dan efektif jika didukung dan dilakukan dalam formula kerja bersama yang saling bersinergi. Pengalaman dan keberhasilan berbagai negara maju menunjukkan bahwa kegiatan R & D dikembangkan melalui model jejaring. Kegiatan R & D dalam bentuk jejaring tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan proses interaksi dalam melaksanakan kegiatan riset yang berkualitas. Dengan adanya interaksi tersebut, maka proses untuk menghasilkan inovasi akan lebih mudah tercapai. Selain itu, pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar institusi yang terlibat dapat menurunkan tingkat ketidakpastian di dalam menghasilkan inovasi. Dengan demikian, kegiatan R & D yang dilakukan oleh industri perlu melibatkan perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah guna mencari dan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Dalam rangka mendorong sinergi dan kerjasama riset yang mendukung peningkatan daya saing industri, maka dalam rangka memberikan stimulan pemerintah perlu melakukan intervensi, khususnya dalam fasilitasi aspek pendanaan, seperti pemberian insentif bagi industri yang melakukan R & D. Insentif tersebut dapat diberikan kepada industri dengan syarat bahwa industri harus melakukan investasi untuk kegiatan R & D nya dan juga harus mengikutsertakan
perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah dalam kegiatan riset tersebut dalam rangka menghasilkan produk inovatif yang memiliki daya saing dan berkualitas. Berdasarkan paparan di atas, kebijakan yang dapat ditempuh untuk memperkuat sinergi dan kerjasama di bidang iptek adalah sebagai berikut: a. Pembangunan iptek yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan pengusaha, seyogyanya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya ketangguhan dan keunggulan bangsa; b. Pembangunan iptek harus ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar secara seimbang; c. Penguasaan iptek terus ditingkatkan dan diarahkan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa yang harus selaras dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup; d. Pembangunan kelembagaan iptek perlu ditingkatkan untuk mencapai produktivitas, efisiensi, dan efektivitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi dalam rangka pemanfaatan dan penguasaan teknologi yang memberikan nilai tambah serta memberikan pemecahan masalah konkret dalam pembangunan program penguasaan dan pengembangan teknologi. Kerjasama dan sinergi pembangunan iptek dapat dilakukan dengan pengembangan konsorsium riset yang merupakan suatu wadah bersama penelitian dan teknologi unggul untuk meningkatkan kemandirian bangsa melalui pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya lokal.
PENGERTIAN DAN TUJUAN Secara etimologi, konsorsium berasal dari Bahasa Latin “con-“ (together) dan “-sors” (fate). Dengan demikian dapat diartikan bahwa “konsorsium” adalah sebuah asosiasi dari dua atau lebih individu, perusahaan, organisasi atau pemerintah (atau kombinasi dari entitas tersebut) yang bersepakat dan berkomitmen dalam suatu kegiatan serta secara bersamasama memberdayakan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kaitannya dengan pengembangan produktivitas riset iptek nasional, pengembangan suatu konsorsium riset dapat meningkatkan kemandirian bangsa melalui pengembangan kegiatan riset, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan partisipasi akademisi-dunia usaha-pemerintah, penguatan kelembagaan iptek, pengelolaan dan memanfaatkan sumberdaya secara optimal, dapat mempersatukan beberapa penelitian yang bersifat small many menjadi big view, serta dapat mengarahkan kecenderungan riset dari supply push menjadi demand pull. Tujuan pengembangan suatu konsorsium riset adalah : a. Menggalang komunikasi untuk penyeragaman persepsi antar anggota konsorsium. b. Melaksanakan, mengintegrasikan dan mensinergikan program-program dan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai program unggulan kementerian Riset dan teknologi. c. Menyebarluaskan informasi dan teknologi. d. Meningkatkan kemampuan analisis, prediksi, dan interpretasi anggota konsorsium.
e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terpadu dan multidisiplin tentang teknologi adaptif. f. Mengurangi beban Negara yang diakibatkan oleh tingkat ketergantungan terhadap produk luar negeri. g. Mewujudkan suatu wahana atau model fasilitas kegiatan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembentukan suatu konsorsium didasari pada kebutuhan nasional dengan kompleksitas tinggi. Pada tahapan ini keterlibatan seluruh kedeputian pada Kementrian Negara Riset dan Teknologi adalah memberikan arahan kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan serta dukungan baik dari sisi SDM maupun pendanaan pada suatu kegiatan bersama berdasarkan bobot dan kapabilitas masing-masing kedeputian. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan konsorsium adalah : a. Penguatan kapasitas penelitian dan pengembangan yang merupakan landasan fundamental bagi perkembangan iptek dan penguatan penguasaan ilmu-ilmu dasar, serta ilmu sosial dan budaya. b. Penguatan kemampuan rekayasa dan inovasi pada kegiatan industri. c. Penguatan kemampuan audit teknologi yang dilaksanakan sejalan dengan pemberdayaan Standarisasi Nasional Indonesia. d. Penumbuhan kecintaan terhadap produk dalam negeri dengan mengikutsertakan dan memperhatikan pemikiran atau pandangan dari pihak yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan dan perkembangan iptek. Sebagai salah satu contoh, pembangunan Iptek pertahanan diarahkan menuju kemandirian industri pertahanan. Kemandirian Industri pertahanan hanya akan dapat dicapai apabila didukung oleh Penguasaan Iptek Hankam yang diperlukan oleh industri pertahanan tersebut. Penguasaan core technology sebagai dukungan pada penguasaan core component dalam rangka pengembangan produk industri pertahanan dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 1).
Gambar 1. Skenario Penguasaan Iptek (Core Technology) Menuju Kemandirian Industri Sesuai dengan skenario tersebut diatas, penguasaan Iptek pertahanan harus dibangun melalui penguasaan core technology sehingga mampu menghasilkan core component sebagai elemen yang diperlukan oleh berbagai produk industri pertahanan. Pengembangan konsorsium riset pertahanan terdiri dari konsorsium inti dan kelompok plasma core technology. Konsorsium inti mengumpulkan berbagai daftar permasalahan dalam pengembangan produk industri pertahanan (misal: alutsista), bertindak dalam penyusunan spesifikasi teknis yang dijabarkan dari persyaratan operasional (operational requirement) yang dibutuhkan pihak pengguna (users), serta pengembangan desain/roadmap-nya. Konsorsium inti dipimpin oleh suatu pusat riset yang bertindak sebagai Pusat Unggulan Riset Alutsista, pengguna (users) yang dapat mentransfer persyaratan operasional menjadi spesifikasi teknik produk alutsista (dalam hal ini Dislitbang TNI), lembaga riset yang mendukung pusat unggulan riset alutsista, serta industri yang akan memproduksi alutsista tersebut. Adapun gambaran pengelompokan lembaga penelitian dan pengembangan di dalam suatu plasma core technology dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Pengelompokan Lemlitbang dalam Plasma Core Technology Sesuai dengan gambaran di atas, pengelompokan plasma core technology untuk mendukung penguasaan core component pada produk alusista dapat dibagi menjadi 4 plasma teknologi inti, yaitu : Teknologi Material, Teknologi Eksplosif dan Propulsi, Teknologi Sistem Kendali, Serta Teknologi Mekanika-Elektronika. Bila konsorsium inti dapat dianalogikan sebagai “Dokter Umum” yang mendiagnosa permasalahan secara umum, maka pusat riset yang tergabung dalam plasma core technology lebih difungsikan sebagai ‘Dokter Spesialis’ yang mendiagnosa permasalahan secara detail, teknis, dan mendalam. Adapun contoh pengembangan konsorsium riset produk alutsista dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Pengembangan Konsorsium Riset Produk Alutsista Pusat unggulan didasarkan pada suatu pemikiran penguasaan teknologi yang mendalam, tuntas dan efisien, yang kemudian dapat diintegrasikan menjadi sistem penguasaan teknologi yang terpadu. Tiap pusat unggulan harus bertanggung jawab secara penuh dalam penguasaan teknologi terhadap bidang unggulannya masing-masing secara terfokus, sehingga terjadi percepatan penguasaan teknologi subsistem maupun sistem total secara efisien dan efektif (Gambar 4).
Gambar 4. Pusat Unggulan Berdasarkan Core Technology dan Core Component Dalam rangka mencapai kemandirian diperlukan sumber daya manusia yang handal yaitu yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang fokus. Untuk menciptakan kemandirian tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah antara lain : a. Mengembangkan nilai dan budaya IPTEK sehingga keberadaan dan penggunaannya dapat diterima oleh masyarakat. b. Mengembangkan penataan dan pengelolaan kelembagaan IPTEK, sehingga berfungsi efisien dan terintegrasi. c. Menjalin kemitraan antara lembaga-lembaga penelitian, akademis dan industri sehingga terjadi suatu hubungan timbal balik yang saling mendukung perkembangan dari masingmasing lembaga. d. Setelah teknologi dasar dikuasai maka efisiensi produksi dan mutu produk harus ditingkatkan disertai dengan upaya-upaya inovasi untuk pengembangan produk secara mandiri. e. Peningkatan kualitas, kuantitas serta komposisi SUMBER DAYA MANUSIA yang merupakan faktor utama dalam menjalankan konsep dan aktifitasnya.
PELUANG Industri/BUMN yang bergerak dalam 7 bidang fokus merupakan industri yang padat modal, padat karya dan padat teknologi. Untuk menghadapi tantangan ini dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama dari semua pihak meliputi pemerintah, swasta, BUMN, BUMNIS dan lembaga akademis.
KESIMPULAN / ALTERNATIF SOLUSI Untuk menjawab permasalahan di atas, diperlukan pengembangan kemampuan lokal yang harus lebih ditekankan pada pengembangan kemampuan design engineering (rekayasa dan rancang bangun) dalam bentuk sinergi atau konsorsium yang penekanannya pada core technology, dengan demikian segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi akan ditangani secara khusus dalam konsorsium tersebut. Selain hal yang sifatnya sangat teknis perlu juga dipikirkan hal-hal yang sifatnya koordinasi secara nasional seperti : a. Permasalahan konsensus nasional untuk penguasaan teknologi secara total mulai dari design engineering, production engineering sampai dengan maintenance engineering; b. Permasalahan kelembagaan untuk memaksimalkan sinergi potensi engineering baik di BUMN, BUMNIS, Swasta, LPNK, Perguruan Tinggi dalam rangka penguasaan teknologi secara total dan sebagai ujung tombak usaha penguasaan teknologi; c. Permasalahan jaminan ketersediaan dana dalam kurun waktu yang ditargetkan; d. Permasalahan knowledge sharing dan perlindungan HAKI di kemudian hari. Alternatif solusi ini adalah sebagai tindakan antisipasi, di mana perlu peta jalan untuk kegiatan R&D ke arah pusat-pusat unggulan dengan penekanan pada core technology dan core component. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran penguasaan teknologi yang mendalam, tuntas dan efisien, yang kemudian dapat diintegrasikan menjadi sistem penguasaan teknologi yang terpadu. Setiap pusat unggulan harus bertanggung jawab secara penuh dalam penguasaan teknologi terhadap bidang unggulannya masing-masing sehingga terjadi percepatan penguasaan teknologi subsistem maupun sistem total secara efisien dan efektif.
