fokus
13
p e r i s t i w a
F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS
SEJUMLAH warga pemegang kartu Jamsostek atau BPJS berobat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Rabu (26/3/2014).
Mencari Sehat
lewat Paket Hemat EDITOR: YERMIA R. email :
[email protected]
EDISI 54, MInggu I APRIL 2014
Tiga bulan program BPJS Kesehatan berjalan, melahirkan banyak kebingungan peserta dan rumah sakit. Tanggungan biaya yang menggunakan sistem paket, membuat rumah sakit swasta harus irit dalam menangani pasien. Banyak alat canggih yang mestinya digunakan untuk mempercepat penyembuhan pasien, justru tak dipakai demi penghematan.
fokus
14
H
ampir tiga minggu lamanya Etroch Takarendehang resah. Asisten Manajer Sumber Daya Manusia PT BJPK itu bingung dengan kepesertaan perusahaan tempatnya bekerja dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pertengahan Maret lalu, ia mendapat kabar bahwa tempatnya bekerja belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional. Padahal, sejak Januari lalu ia sudah menyetorkan iuran JKN ke rekening BPJS Kesehatan. Etroch membuka map plastik warna biru kemudian mengeluarkan tiga slip setoran Bank Mandiri. Di dalamnya tertulis setoran perusahaan yang bergerak di jasa perhotelan di Batam itu. Bukti itu sudah ia serahkan ke kantor BPJS Kesehatan Batam di Ruko Kara Juction, Batam Center. Seperti prosedur yang berlaku di sana, slip setoran difotokopi. Kopiannya distempel dan diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan, sementara slip asli tetap dibawa pihak perusahaan. Karena kopian slip telah diterima kantor BPJS Kesehatan, Etroch merasa tidak ada masalah. Namun, kabar buruk diterimanya saat ingin mengecek apakah kartu peserta BPJS Kesehatan pegawai PT BJPK sudah tercetak. “Saat saya menanyakan apakah kartu peserta pegawai kami sudah dicetak, mereka menjawab perusahaan kami belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Lho kok bisa, padahal saya sudah mendapatkan nomor virtual account,” kata Etroch saat ditemui di depan kantor BPJS Kesehatan, Rabu pekan lalu. Virtual account merupakan kode identifikasi yang diperoleh perusahaan atau peserta BPJS mandiri. Pembayaran iuran BPJS dilakukan dengan menyertakan nomor virtual account tersebut sehingga iuran dapat tercatat di sistem BPJS Kesehatan. Etroch kemudian menunjukkan bukti slip pembayaran dan menyebutkan nomor virtual account perusahaan. Nomor virtual account itu kemudian diverifikasi. Hasilnya, nomor virtual account yang ditunjukkan Etroch ternyata tercatat sebagai PT Karya Sumber Sukses yang berlokasi di Jakarta. Artinya, selama ini PT BJPK menyetor uang ke rekening BPJS atas nama PT Karya Sumber Sukses. Laporan setoran yang diberikan kantor BPJS Kesehatan menunjukkan hal itu: setoran Etroch sebanyak Rp 20 juta masing-masing di bulan Februari dan Maret 2014 ‘nyangkut’ di rekening perusahaan lain. Kondisi ini membuat PT BJPK tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, padahal perusahaan selalu membayar iuran. Akibatnya, pegawai terancam tidak mendapatkan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan sehingga tidak bisa mendapatkan layanan jaminan kesehatan saat berobat di klinik atau rumah sakit yang bekerjasama
EDISI 54, MInggu I APRIL 2014
p e r i s t i w a
Saat saya menanyakan apakah kartu peserta pegawai kami sudah dicetak, mereka menjawab perusahaan kami belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Lho kok bisa, padahal saya sudah mendapatkan nomor virtual account Etroch Takarendehang Asisten Manajer SDM PT BJPK
dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut memicu kekesalan Etroch. Ia mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan. Isi kepalanya seakan mendidih saat mendapat jawaban yang tidak memuaskan dari pegawai BPJS Kesehatan. Ia khawatir, karena jika dinggap PT BJPK tidak terdaftar sebagai anggota, para pegawai harus menanggung biaya pengobatan. Secara pribadi, Etroch merasa bertanggungjawab karena ia yang melakukan proses pengurusan kepesertaan di BPJS Kesehatan. “Saya tidak mau orangorang di kantor menganggap saya menggelapkan uang itu,” kata dia. Menurut Etroch, seorang pegawai perusahaan itu sudah mengalami dampak hilangnya nama PT BJPK dalam sistem BPJS Kesehatan. Saat menunjukkan kartu Jamsostek miliknya, pihak Rumah Sakit Harapan Bunda memberitahu perusahaan tempat pegawai itu bekerja belum terdaftar dalam sistem BPJS Kesehatan. Bingung, pegawai itu menelepon Etroch menanyakan mengapa kartu Jamsosteknya tak berfungsi lagi padahal informasi yang beredar kartu Jamsostek masih bisa digunakan selama tiga bulan pertama tahun ini, menunggu terbitnya kartu BPJS Kesehatan. Etroch kemudian berbicara dengan pihak rumah sakit. Ia meminta rumah sakit menghubungi Kantor BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi bahwa kepesertaan PT BJPK dalam sistem BPJS Kesehatan sedang bermasalah. Usai mendengar keterangan dari Kantor BPJS Kesehatan, pegawai itu dibebaskan dari kewajiban membayar biaya
15 perawatan. Kepala Kantor Cabang BPJS Batam dan Karimun, Fahrurozi, kemudian mengatakan kepada Etroch akan memvalidasi data PT BJPK dan menyampaikan kepada kantor pusat BPJS Kesehatan soal nomor virtual account yang dimiliki dua perusahaan. Ditemui di kantornya Rabu sore pekan lalu, Fahrurozi membenarkan hal itu. Dia meyakinkan data PT BJPK tidak hilang dari basis data. Namun BPJS perlu memvalidasi ulang karena itu terkait dengan master file di kantor pusat. Dia mengatakan, data perusahaan dan pegawai tidak akan hilang dalam master file. Hanya saat proses validasi, data itu tidak muncul. “Kami juga mengharapkan perusahaan tersebut melakukan pengisian data kembali, bukan formulir perorangan, cukup daftar di excel,” kata Fahrurozi. “Proses itu akan mempercepat proses validasi data kami.” Pengalaman Etroch membuat pegawai bagian sumberdaya manusia di berbagai perusahaan di Batam kalang kabut. Kepanikan itu muncul usai Etroch menyampaikan masalahnya di forum mailing list bagian sumberdaya manusia Batam. Menurut Etroch satu per satu mereka mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk mengecek apakah mereka juga mengalami hal yang serupa dengan PT BJPK. Pengalaman Etroch hanya salah satu kisah kebingungan yang terjadi selama tiga bulan berlangsungnya pro-
fokus p e r i s t i w a
gram JKN. Di tingkat masyarakat, masih banyak kebingungan terkait pelayanan fasilitas kesehatan. Terutama para pekerja yang sebelumnya menggunakan Jamsostek. Mantan pemegang kartu Jamsostek sering membandingkan dengan fasilitas Jamsostek, terutama pada fasilitas gawat darurat. Banyak pasien yang berasal dari peserta Jamsostek kerap datang ke unit gawat darurat. Ada beragam alasan mereka langsung datang ke UGD mulai dari malas mengantri, panik, namun banyak juga karena unit Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK I) tidak buka lagi menjelang malam. Kebanyakan PPK I di Batam memang tidak buka selama 24 jam sehingga banyak peserta BPJS yang sakit langung menuju UGD. Muhammad Nur mengalami hal itu dua pekan lalu ketika ia membawa istrinya yang demam saat hari masih subuh ke UGD Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK). Ia tidak melalui PPK I karena tidak ada puskesmas atau klinik BPJS Kesehatan yang buka pagi itu. Sesampainya di ruang UGD RSBK ia mendapat kabar, penyakit yang diderita istrinya tidak termasuk dalam kriteria gawat darurat yang bisa ditanggungkan BPJS. Jika ingin istrinya dirawat, ia harus menanggung biaya itu. Nur setuju. Usai ditangani dokter, istri Nur kemudian disarankan untuk menginap agar bisa diobservasi lebih lanjut. Nur kemudian menanyakan bagaimana sistem pembayarannya, apakah bisa ditanggung BPJS? Petugas mengabari
F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS
PULUHAN warga antre membuat kartu BPJS di kantor BPJS, Rabu (15/1/2014) lalu.
EDISI 54, MInggu I APRIL 2014
fokus
16
p e r i s t i w a
F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS
BPJS tidak bisa menanggung karena sakit yang dialami istri Nur hanya vertigo biasa. Bingung karena sebelumnya disarankan untuk rawat inap, Nur bertanya, “Jadi untuk apa kartu BPJS saya?” Akhirnya, Nur memilih tidak mengambil rawat inap seperti yang disarankan. Ia memilih membawa istrinya pulang. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Nur mesti membayar Rp 2 juta sebagai biaya penanganan di UGD. Banyak yang mengalami hal serupa. Mereka datang karena klinik tidak beroperasi di tengah malam atau subuh. Rata-rata operasional klinik dari pukul 08.00 hingga 20.00. Puskesmas malah tutup lebih cepat. Jika kondisi gawat datang, kemana lagi mereka ditangani, jika tidak ke UGD. Di sisi lain, tidak ada jaminan perawatan di UGD akan ditanggung BPJS Kesehatan. BPJS memiliki 171 kriteria gawat darurat yang dapat mereka tanggung. Di luar itu menjadi tanggungan pasien. Bagi pasien yang dulunya ditanggung Jamsostek, tanggungan untuk gawat darurat mengalami penurunan. Direktur Rumah Sakit Awal Bros Batam yang juga Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), dokter Widya Putri, mengatakan sebenarnya kriteria gawat darurat sudah ada sebelum BPJS Kesehatan ditetapkan. Sistem rujukan diadakan agar pasien yang tidak masuk kriteria gawat darurat ditangani PPK 1. “Masalahnya (operasional) PPK I tidak sampai 24 jam,”
EDISI 54, MInggu I APRIL 2014
kata Widya. Fahrurozi membenarkan memang baru beberapa klinik yang beroperasi selama 24 jam. “Ke depannya kami harap semua bisa beroperasi 24 jam.” Kepala Bagian Humas dan Pemasaran RSBK, Donny Irawan, mengatakan Jamsostek dan Askes juga memiliki kriteria yang tergolong sebagai gawat darurat. Namun ia melihat persoalan di UGD yang terkait dengan jaminan sosial pasien pada masa BPJS Kesehatan lebih sering terjadi. *** Di mata masyarakat, BPJS Kesehatan dipandang memberikan layanan perawatan gratis sepenuhnya. Padahal, sebenarnya JKN memiliki batasan-batasan atau plafon biaya untuk penanganan suatu penyakit yang ditetapkan sebagai tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBG’s). Tarif ini merupakan paket besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Dasar penilaiannya adalah pengelompokan diagnosis penyakit. Contohnya, untuk satu kali rawat jalan prosedur pada hati dan pankreas, besar tanggunan BPJS adalah Rp 819.587. Jenis rawat jalan lainnya misalnya prosedur pada usus buntu yang tanggungannya mencapai Rp 1.508.282. Ada juga prosedur-prosedur dengan jumlah
KARYAWAN BPJS melayani puluhan warga yang antre membuat kartu BPJS di kantor BPJS, Rabu (15/1/2014) lalu.
17 tanggungan yang kecil seperti kolonoskopi (Rp 195.803) dan prosedur kecil pada kulit (Rp 161.238). Untuk rawat inap, juga berlaku batas atas tanggungan BPJS Kesehatan. Di rumah sakit tipe B seperti RSBK, RS Awal Bros, atau RS Otorita Batam tanggungannya sebesar Rp 49.400.000 pada pencangkokan hati ringan kelas 1 . Untuk prosedur katup jantung tanpa kateterisasi jantung berat di kelas 1 tanggungannya Rp 122.881.974. Tidak semua masyarakat mampu membayar jumlah itu. Kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional jelas sangat meringankan penderitaan mereka. Akan tetapi tidak demikian dengan rumah sakit swasta. Hingga saat ini rumah sakit swasta masih setengah hati menerapkan tarif INA-CBG’s. Tarif ini berlaku setiap satu episode rawat inap atau rawat jalan. Kepala Bagian Humas RSBK, Donny Irawan, mengungkapkan tarif paket yang dibayarkan pada rumah sakit membuat rumah sakit swasta harus melakukan efisiensi. Mereka tidak lagi melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang lengkap jika dibandingkan dengan pasien yang membayar secara tunai. “Terus terang ini menuntut kejelian dari tenaga medis,” kata Donny. “Kita berhitung dulu, apakah penanganannya efisien. Kami melihat standarnya. Mungkin perawatan membutuhkan lima hari, kalau sudah lebih dipulangkan kemudian rawat jalan. Jangan sampai
F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS
DOKTER BPJS di konter pelayanan BPJS di Rumah Sakit Awal Bros, dr Marisa (kiri) melayani warga EDISI 54, MInggu APRIL 2014 yang ingin berobatI ke RSAB, Kamis (27/3/2014).
fokus p e r i s t i w a
melebihi. Dokter harus berusaha bagaimana agar pasien tidak sampai lima hari.” Dalam tarif INA-CBG’s, paket-paket tarif sudah memperhitungkan standar lama menginap pasien untuk penanganan penyakit tertentu. Selain itu, dalam paket tersebut juga menentukan jenis dan jumlah obat yang diberikan pada pasien. Pemberian obat pada pasien ‘dijatah’ hanya selama satu minggu, itu pun yang diberikan obat generik. “Sebelum BPJS, Jamsostek dan Askes menanggung sampai satu bulan obat,” kata Donny. Menurut Donny, model tarif paket merupakan masa depan model pembayaran rumah sakit. Namun untuk itu, pemberi jaminan harus bisa memastikan apakah paket itu secara ekonomi menguntungkan atau tidak. Soalnya, rumah sakit swasta hidup dari kelebihan dana paket setelah operasional. Keuntungan itu yang digunakan untuk membiayai kegiatan rumah sakit seperti pembayar karyawan, gaji dokter, listrik, atau perawatan gedung. Berbeda dengan rumah sakit pemerintah yang sebagian besar pengeluarannya ditanggung dana APBD atau APBN. “Penentuan paket seharusnya melihat langkahlangkah yang dilakukan oleh rumah sakit swasta dalam memberikan penanganan. Setiap langkah dihitung biaya yang dikeluarkan,” kata Donny.
fokus
18
p e r i s t i w a
F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS
Tarif yang ditekankan dalam INA-CBG’s mengacu pada kebutuhan dasar bagi pasien untuk sembuh. Fahrurozi menghargai standar prosedur yang dimiliki rumah sakit swasta yang berfungsi untuk menunjang perawatan dan keamanan pasien. Namun bukan berarti jika ada beberapa alat canggih yang tidak digunakan dapat mengurangi tingkat kesembuhan pasien. “Kami mendorong rumah sakit untuk menangani pasien secara efektif dan efisien,” kata mantan kepala PT Askes Cabang Batam itu. “Pengurangan yang dilakukan rumah sakit bukan dari mutu pelayanan, tetapi pada penggunaan alat-alatnya. Kami sarankan penggunaan alat itu jika ada indikasi medis saja,” terang dia. Widya Putri dari Awal Bros mengatakan, Kementerian Kesehatan memang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar perawatan, dan bukan kenyamanan. Itulah sebabnya ia mengatakan dalam tiga bulan pertama perjalanan BPJS Kesehatan, pelaksanaannya di rumah sakit swasta berlangsung minimalis. Banyak biaya rawat jalan yang terbilang kecil menurut rumah sakit swasta, berada di kisaran Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. Besaran itu dianggap terlalu kecil karena ada perawatan yang harus menggunakan pemeriksaan laboratorium. “Dengan Rp 160 ribu hingga Rp 200 ribu, apa yang dapat dilakukan dengan rawat jalan sekarang?” kata Widya. Cara lain untuk mengefisienkan pengeluaran adalah dengan mengembalikan kemampuan diagnosa dokter. Widya mengatakan, delapan puluh persen diagnosa penyakit melalui wawancara dengan pasien. Penggunaan alat-alat canggih milik rumah sakit harus lebih selektif. “Kemampuan wawancara itu harus kembali diasah para dokter. Guru-guru kami dulu banyak menyarankan untuk menggali keluhan pasien lewat wawancara,” terang Widya. *** Tujuh kursi di ruang hemodialisa Rumah Sakit Awal Bros semuanya diduduki pasien. Di samping kanan masing-masing kursi berdiri mesin cuci darah. Darah yang diproses melalui mesin itu bersirkulasi melalui selang masuk ke tabung kemudian masuk lagi ke pembuluh darah pasien melalui selang yang ditancapkan di lengan kanan pasien. Sejak diluncurkan 1 Januari 2014, penderita gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah mendapat sokongan baru karena perawatan itu menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, keharusan cuci darah bagi pasien gagal ginjal seperti vonis mati yang bisa datang kapan saja tergantung kemampuan ekonominya. Bukan apa-apa, sekali proses cuci darah membutuhkan biaya ratusan
EDISI 54, MInggu I APRIL 2014
SEJUMLAH warga pemegang kartu Jamsostek atau BPJS berobat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Rabu (26/3/2014).
ribu rupiah. Dalam seminggu, cuci darah bisa dilakukan lebih dari sekali. Mereka yang tidak punya uang hanya menunggu detik-detik terakhir kehidupannya. Tanggungan BPJS itu membuat prosedur hemodialisa dipenuhi pasien BPJS Kesehatan. Bahkan di RSOB BP Batam di Sekupang setiap minggunya mengantre pasienpasien dari Karimun untuk cuci darah. Akibatnya, warga sekitar yang ingin cuci darah harus mencari rumah sakit lain seperti RS Awal Bros atau RS Embung Fatimah di Batuaji. Salah satu keluarga pasien yang harus menjalani proses cuci darah adalah Yusron. Setiap Sabtu ia mengantar ayahnya berangkat ke RSUD Embung Fatimah untuk melakukan cuci darah. Di sana, ongkos cuci darah sebesar Rp 800 ribu sekali prosedur ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Sebelumnya dia sempat beberapa kali di RSOB, namun karena banyaknya limpahan pasien dari Karimun, ia harus mencari rujukan lain. “Sebelum ke RSUD saya sempat mengusahakan ke
19
“Biaya crictical care mencapai ratusan juta rupiah. Yang ditanggung BPJS hanya Rp 30 juta,” kata Widya. “Jadi bagi kami tarif BPJS itu impas. Kami dapat untung dari rawat inap tapi habis di perawatan intensif.” Rumah sakit swasta memang merasa tarif INA-CBG’s masih memberatkan aliran dana mereka. Namun belum ada perhitungan yang pasti apakah mereka mendapatkan keuntungan atau malah rugi. Apalagi pembayaran klaim dari BPJS belum penuh. Di bulan Januari baru dibayarkan sebanyak 75 persen dari klaim. Sementara di bulan Februari baru 50 persen. Menurut Fahrurozi, batas waktu pembayaran klaim 15 hari terhitung dari semua berkas lengkap. Mulai Februari lalu, BPJS Kesehatan membayar 50 persen dari klaim untuk menjaga keuangan rumah sakit. Evaluasi BPJS direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun ini. Dari situ dapat disimpulkan berapa besar keuntungan atau kerugian rumah sakit. “Kalau rumah sakit bisa untung banyak, maka tidak ada lagi alasan untuk mengeluhkan program Jaminan Kesehatan Nasional.” ***
F. Yusuf Hidayat/Batam Pos
EDISI 54, MInggu I APRIL 2014
p e r i s t i w a
Fahrurrozi
Awal Bros. Tapi di sana masih harus membayar sisanya,” kata Yusron. Dia menyebutkan, biaya cuci darah di RS Awal Bros sebesar Rp 1,4 juta. Widya mengaku pada awal berlakunya BPJS tidak semua tarif yang mereka setujui. “Pada masa-masa awal itu RS Awal Bros masih wait and see,” kata Fahrurozi. Kini RS Awal Bros sudah menyepakati kerjasama dengan BPJS terkait penanganan gangguan ginjal. Hal itu diakui salah satu pasien yang dipanggil Akong. Sejak menjadi anggota BPJS ia tak lagi mengeluarkan uang untuk perawatan itu. Pasien lain yang ditemui di Awal Bros, Hasibuan mengaku terbantu dengan program pemerintah itu. Mengalami gejala gangguan jantung, ia berangkat dari rumahnya di Tanjungbatu menuju Tanjungbalai Karimun untuk memeriksakan gejala itu. Karena fasilitas di Karimun tidak memadai, ia kemudian dirujuk menuju Batam. Ia memilih RS Awal Bros. Saat dijumpai Kamis pekan lalu, ia sedang beristirahat selama tiga hari di kamar kelas dua rumah sakit itu. Kehadiran BPJS membuat rumah sakit penuh dengan pasien rujukan dari PPK I. Di RSUD saja, sejumlah pasien mengungkapkan kepada Batam Pos bahwa mereka sudah menunggu antrian di loket pendaftaran selama satu hingga dua jam. Memang ada lima loket pendaftaran, namun karena rumah sakit harus mengecek kepesertaan pendaftar, proses klarifikasi itu cukup memakan waktu. Sementara itu di RSBK jumlah pasien yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan meningkat 300 persen pada Januari ke Februari. Jumlah itu, kata Donny Irawan, humas rumsah sakit itu, meningkatkan klaim rumah sakit dari Rp 1,4 miliar di bulan Januari menjadi Rp 2,6 miliar di bulan Februari. Fahrurozi mengatakan, rata-rata rumah sakit mengajukan klaim sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Jumlah itu meningkat dari klaim saat masih menggunakan Jamsostek atau Askes. “RSUD saja klaimnya satu bulan bisa Rp 2 miliar, biasanya hanya Rp 300 juta,” terang dia. Sementara itu kapitasi yang diberikan ke PPK I di Batam dan Karimun mencapai Rp 3,8 miliar sebulan. Besarnya klaim itu belum jadi jaminan memuaskan rumah sakit khususnya swasta. Pasalnya mereka belum mengetahui berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan dari paket tarif itu. Yang pasti untuk rawat inap, Widya mengatakan, ada keuntungan yang didapat dari kelebihan besar paket dengan operasional untuk satu episode penanganan. Namun, rumah sakit dipastikan tekor saat harus menangani pasien BPJS yang masuk penanganan kritis seperti ICU (Intensive Care Unit), NICU (Neonate Intensive Care Unit), PICU (Paediatric Intensive Care Unit), dan HCU (High Care Unit).
fokus
fokus
20
p e r i s t i w a
Kriteria Gawat Darurat BPJS Kesehatan GAWAT DARURAT ANAK 1. Anemia sedang/berat 2. Apnea/gasping 3. Bayi ikterus, anak ikterus 4. Bayi kecil/prematur 5. Cardiac arrest/payah jantung 6. Cyanotic spell (penyakit jantung)
baik. 24. Shock berat (profound); nadi tidak teraba, teranan darah tidak terukur, termasuk DSS 25. Tetanus 26. Tidak kencing >8jam 27. Tifus abdominalis dengan komplikasi
GAWAT DARURAT BEDAH
7. Diare profus (>10x/hr) disertai dehidrasi ataupun tidak
1. Abses serebri
8. Difteri
2. Abses submandibula
9. Ditemukan bising jantung/aritmia
3. Amputasi penis
10. Edema/ bengkak seluruh badan
4. Anuria
11. Epistaksis, tanda perdarahan lain disertai febris
5. Apendisitis akut
12. Gagal ginjal akut
6. Atresia ani (tidak bisa BAB sama sekali)
13. Gangguan kesadaran, fungsi vital masih baik
7. BPH dengan retensi urin
14. Hematuri
8. Cedera kepala berat
15. Hipertensi berat
9. Cedera kepala sedang
16. Hipotensi/ syok ringan sampai sedang
10. Cedera tulang belakang (vertebral)
17. Intoksikasi (minyak tanah, baygon) keadaan umum masih baik
11. Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas 12. Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas, al:
18. Intoksikasi disertai gangguan fungsi vital (minyak tanah, baygon)
- Patah tulang hidung/nasal terbuka dan tertutup
19. Kejang disertai penurunan kesadaran
- Patah tulang rahang (msxils dsn msndibula) terbuks dsn tertutup
20. Mutah profus (>6x sehari), disertai dehidrasi atau tidak.
- Patah tulang pipi (zygoma) terbuka dan tertutup
- Luka terbuka daerah wajah
21. Panas tinggi >40 C
13. Cellulitis
22. Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis, ada retraksihebat/penggunaan otot pernapasan sekunder
14. Cholesistitis akut
23. Sesak tapi kesadaran dan keadaan umum masih
EDISI 54, MInggu I APRIL 2014
15. Corpus alienum pada: - Intra cranial - Leher
fokus
21
p e r i s t i w a
- Thorax
56. Tracheo-esophagus fistel
- Abdomen
57. Trauma tajam dan tumpul daerah leher
- Anggota gerak
58. Trauma tumpul abdomen
- Genetalia
59. Traumatik amputasi 60. Tumor otak dengan penurunan kesadaran
16. CVA bleeding
61. Unstable pelvis
17. Dislokasi persendian
62. Urosepsi
18. Drowning 19. Flail chest
GAWAT DARURAT KARDIO VASKULER
20. Fraktur tulang kepala 21. Gastroschisis
1. Aritmia
22. Gigitan binatang/manusia
2. Aritmia dan shock
23. Hanging
3. Cor pulmonum decompensata yang akut
24. Hematothorax dan pneumothorax
4. Edema paru akut
25. Hematuria
5. Henti jantung
26. Hemoroid grade IV (dengan tanda strangulasi) 27. Hernia incarcerata
6. Hipertensi berat dengan komplikasi (hipertensi enchelopati, CVA)
28. Hidrocephalus dg TIK meningkat
7. Infark miocard dengan komplikasi (shock)
29. Hirschprung disease
8. Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway, Breathing, Circulation)
30. Ileus obstruksi 31. Internal bleeding 32. Luka bakar 33. Luka terbuka daerah abdomen 34. Luka terbuka daerah kepala 35. Luka terbuka daerah thorax 36. Meningokel/myelokel pecah 37. Multiple trauma 38. Omfalokel pecah 39. Pancreatitis akut
9. Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway, Breathing, Circulation) 10. Krisis hipertensi 11. Miokarditis dengan shock 12. Nyeri dada 13. Sesak napas karena payah jantung 14. Syncope karena penyakit jantung
GAWAT DARURAT KEBIDANAN
40. Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah
1. Abortus
41. Patah tulang iga multiple
2. Distosia
42. Patah tulang leher
3. Eklampsia
43. Patah tulang terbuka
4. KET (Kehamilan Ektopic Terganggu)
44. Patah tulang tertutup
5. Perdarahan Antepartum
45. Periappendiculatta infiltrate
6. Perdarahan Post partum
46. Peritonitis generalisata
7. Inversio uteri
47. Phlegmon dasar mulut
8. Febris puerperalis
48. Priapismus
9. Hiperemesis gravidarum dengan dehidrasi
49. Prolaps recti 50. Rectal bleeding 51. Ruptur otot dan tendon 52. Strangulasi penis 53. Tension pneumothorax 54. Tetanus generalisata 55. Torsio testis
EDISI 54, MInggu I APRIL 2014
10. Persalinan kehamilan resiko tinggi dan atau persalinan dengan penyulit
GAWAT DARURAT MATA 1. Benda asing di kornea mata/ kelopak mata 2. Blenorrhoe/ gonoblenorrhoe
fokus
22
p e r i s t i w a
3. Dakriosistitis akut
5. GEA dan dehidrasi
4. Endoftalmitis/panoftalmitis
6. Hemetemesis Melena
5. Glaukoma:
7. Hematochezia
- Akut
8. Hiertensi maligna
- Sekunder
9. Keracunan makanan
6. Penurunan tajam penglihatan mendadak:
10. Keracunan obat
- Ablasio retina
11. Koma metabolik
- CRAO
12. Leptosspirosis
- Vitreous bleeding
13. Difteri
7. Selulitis Orbita
14. Malaria
8. Semua kelainan kornea mata:
15. Obsevasi shock
- Erosi - Ulcus/abses
GAWAT DARURAT THT
- Desematolis 9. Semua trauma mata: - Trauma tumpul
1. Abses di bidang THT & kepala leher
- Trauma fotoelektric/ radiasi
2. Benda asing laring/trackea/bronchus dan benda asing tenggorokan
- Trauma tajam/ tajam tembus
3. Benda asing telinga dan hidung
10. Trombosis sinus kavernosus
4. Disfagia
11. Tumor orbita dengan perdarahan
5. Obstruksi jalan nafas grade II/III Jackson
12. Uveitis/skleritis/iritasi
6. Obstruksi jalan nafa IV Jackson 7. Otalgia akut (apapun penyebabnya)
GAWAT DARURAT PARU
8. Parese fasialis akut 9. Perdarahan di bidang THT
1. Asma bronchitis moderate severe
10. Syock karena kelainan di bidang THT
2. Aspirasi pneumonia
11. Trauma (akut) di bidang THT, Kepala dan leher
3. Emoli paru
12. Tuli mendadak
4. Gagal napas
13. Vertigo (berat)
5. Injury paru 6. Massive hemoptisis 7. Massive pleural effusion
GAWAT DARURAT SYARAF
8. Oedema paru non cardiogenic 9. Open/closed pneumothorax
1. Kejang
10. PPOM eksaserbasi akut
2. Stroke
11. Pneumonia sepsis
3. Meningoenchepalitis
12. Pneumothorax ventil 13. Recurrent hemoptoe 14. Status asmatikus 15. Tenggelam
GAWAT DARURAT PENYAKIT DALAM 1. Demam Berdarah Dengue (DBD) 2. Demam tifoid 3. Disequilibrium pasca HD
Sumber: Panduan Praktis PENJAMINAN PELAYANAN
4. Gagal Ginjal Akut
KESEHATAN DARURAT MEDIS BPJS
EDISI 54, MInggu I APRIL 2014
fokus
23
p e r i s t i w a
Keadaan Gawat Darurat Meliputi : 1. Kecelakaan yang bukan karena Kecelakaan Kerja 2. Serangan Jantung 3. Serangan Asthma berat 4. Kejang demam / panas minimal 39 derajat Celcius 5. Pendarahan berat 6. Muntah berak disertai dehidrasi sedang dan berat 7. Kehilangan kesadaran (koma) termasuk epilepsi atau ayan 8. Keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa 9. Colic Renal / Colic Abdomen 10. Persalinan mendadak yang harus segera dilakukan tindakan CITO seperti : preeklamsi berat, fetal distress, perdarahan, ketuban pecah dini (KPD). Yang dimaksud persalinan mendadak tersebut adalah persalinan yang terjadi dengan risiko tinggi yang dapat mengancam/membahayakan jiwa ibu dan bayi yang dikandung (sesuai dengan keadaan emergensi/gawat darurat serta didukung dengan data-data pendukung sesuai penyebabnya masing-masing) dan harus mendapatkan tindakan medis CITO (segera).
EDISI 54, MInggu I APRIL 2014